CUPUMA

Minggu, 14 April 2019

Pakar Sebut Alasan AS Takut S-400 karena Bisa Jatuhkan F-35

Sistem rudal S-400. Sumber : Sputnik/RT.com

CB, Jakarta - Pakar militer mengatakan kekhawatiran Amerika Serikat terhadap S-400 dikarenakan sistem pertahanan udara itu mampu menembak jatuh pesawat F-35.
Selama bertahun-tahun, tiga negara NATO tidak mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem pertahanan udara Rusia, tetapi kesepakatan S-400 Turki adalah kasus khusus karena berisiko dan menimbulkan kerugian pada industri militernya, ungkap pengamat militer, seperti dikutip dari Russia Today, 14 April 2019.

Turki tampaknya tetap membeli sistem anti-pesawat S-400 meski diancam oleh AS.

Washington telah menunda pengiriman F-35 ke Angkatan Udara Turki dan memperingatkan bahwa melanjutkan perjanjian itu dapat membahayakan hubungan Turki dengan AS dan NATO.

Beberapa media memaparkan bagaimana industri Turki akan menderita jika S-400 dibeli oleh Turki. Yang lain memperingatkan bahwa memiliki F-35 dan S-400 dalam satu militer akan membahayakan keuntungan paling penting dari jet tempur generasi kelima.
Analis militer mengatakan sebagian besar perselisihan adalah Ankara yang tidak tunduk pada Washington dan NATO dan mengejar kepentingannya sendiri.
"AS kehilangan kepemimpinan dan Rusia mengambilnya," kata Igor Korotchenko, pemimpin redaksi majalah militer National Defense dan anggota dewan publik Kementerian Pertahanan.
"Prospek anggota NATO yang membeli alustsista dari Rusia merusak reputasi AS...dan menimbulkan kerugian pada industri militer Amerika," katanya.

Radar dan software S-400 Triumph telah disempurnakan sehingga dapat menghancurkan 36 target secara bersamaan. Radar panorama 91N6E dapat mendeteksi target sejauh 600 km dan radar 92N6 merupakan radar multi fungsi yang mampu mendeteksi 100 target dengan jangkauan 400 km. topwar.ru
Menurut Igor, S-400 berbahaya bagi pesawat NATO karena dapat mendeteksi dan menjatuhkan F-35 dan F-22.
Tetapi ada negara-negara anggota NATO yang menggunakan persenjataan buatan Rusia berteknologi tinggi, termasuk pendahulu S-400.
Bulgaria, Yunani, dan Slovakia adalah sekutu NATO yang memiliki S-300 di gudang senjata mereka.

Yunani telah memasangnya di di pulau Siprus, yang menjadi titik balik dalam strategi pertahanan nasionalnya. Bulgaria dan Slovakia sering menggunakan sistem S-300, yang dirancang pada puncak Perang Dingin, selama latihan tempur NATO.
Jadi, mengapa Turki yang bergabung dengan NATO pada tahun 1952, mendapat tekanan kuat karena membeli S-400 sementara tiga anggota lainnya tidak?

"Yunani dan anggota lainnya telah membeli senjata anti-pesawat Rusia jauh sebelum 2014, yaitu sebelum ketegangan antara AS dan Rusia mulai meningkat," jelas pakar militer Rusia Mikhail Khodarenok.
Khodarenok, pensiunan perwira Angkatan Udara Rusia, mengatakan daya tembak yang ditingkatkan, resistensi terhadap gangguan dan jangkauan yang lebih jauh membuat S-400 menonjol di antara rudal darat- ke-udara lainnya.
Tetapi kenapa AS begitu takut pada S-400 dibanding S-300, generasi sistem pertahanan udara yang lebih tua?

Militer Amerika telah memperoleh sepasang varian S-300P dan S-300V melalui Belarus dan Ukraina setelah Uni Soviet runtuh untuk mempelajari kemampuan sistem, tetapi pengetahuan yang bisa diambil dari sistem ini tidak mutakhir sekarang, kata Khodarenok.
"AS tidak memiliki (varian yang lebih baru)," katanya.
Bahkan mengetahui senjata musuh secara terperinci tidak banyak membantu di medan perang karena menekan sistem anti-pesawat adalah tentang gangguan elektronik yang kuat, dan tidak terkait jenis perangkat keras apa pun.

Rusia telah mengoperasikan sistem pertahanan udara S-400 Triumf yang dapat membidik 36 pesawat dalam radius 150 km. S-400 dilengkapi empat macam rudal yang berbeda jangkauannya, yaitu rudal 40N6 (jangkauan 400 km, rudal 48N6 (250 km), rudal 9M96E dan 9M96E2 (40 km dan 120 km). Rudal S-400 mampu melaju dengan kecepatan 4,8 km/detik, sehingga target sejauh 400 km dapat dihancurkan dalam waktu 83 detik saja. Triumf juga mampu menghadang rudal balistik. Sputnik/ Sergey Malgavko
Turki mengatakan S-400 akan membantu negara untuk mempertahankan diri, karena Turki menghadapi ancaman dari Timur Tengah. Tetapi pada saat yang sama, Turki sedang dalam pembicaraan dengan AS mengenai rudal Patriot, sistem pertahanan udara yang hampir sama dengan famili S-300.

"(ibarat) Menghindari memasukkan semua telur dalam satu keranjang, Turki menunjukkan bahwa mereka tidak ingin membeli sistem anti-pesawat dari satu vendor," tukas Khodarenok.
Khodarenok yakin kesepakatan Rusia akan terbatas pada Turki yang hanya membeli sejumlah skuadron S-400 untuk mencakup hanya satu fasilitas penting.
"Tidak akan ada pembelian grosir sistem anti-pesawat untuk menutupi seluruh Turki, sementara pembelian S-400 masih jauh dari selesai, karena kesepakatan itu baru dilakukan setelah kru Turki dilatih di Rusia, peluncur diuji dan dikirim ke Turki, dan akhirnya, semua pembayaran dilakukan," papar Khodarenok.

Credit tempo.co

Vladimir Putin Sebut Wajib Militer Sudah Ketinggalan Zaman

Presiden Rusia Vadlimir Putin menyampaikan pidato tahunannya kepada Majelis Federasi Rusia, 20 Februari 2019.[TASS]

CB, Jakarta - Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan wajib militer di era pertempuran modern sudah ketinggalan zaman.
Ketika militer modern menghadapi tantangan yang lebih rumit dan memperoleh teknologi canggih, maka militer memerlukan transisi ke pasukan profesional, kata Presiden Vladimir Putin.
"Layanan wajib militer perlahan menjadi sesuatu dari masa lalu," kata Putin, dikutip dari Russia Today, 13 April 2019.

Putin menambahkan bahwa butuh waktu dan pembiayaan yang tepat untuk mewujudkan tentara profesional.
"Tapi tren ini ada dan kami akan bergerak ke arah ini," ujar Putin.
Namun, banyak negara tidak menghapuskan wajib militer sepenuhnya karena militer memiliki banyak pekerjaan tanpa keahlian yang harus dilakukan, tambahnya.

Peserta wajib militer di kesatuan Aangkatan Udara, melakukan pemanasan sebelum mengikuti latihan terjun payung di Stavropol, Rusia, 29 Oktober 2015. REUTERS/Eduard Korniyenko
Di Rusia, diberlakukan 12 bulan wajib militer untuk semua warga negara pria berusia 18-27 tahun, dengan sejumlah pengecualian.
Masa wajib militer ini sebelumnya dua tahun pada 2007-2008, meskipun waktu wajib militer satu tahun dianggap oleh banyak ahli terlalu singkat untuk mendapatkan keterampilan militer yang tinggi.

Awal pekan ini, Putin mengumumkan bahwa rudal balistik antarbenua SS-28 Sarmat (ICBM) super-berat baru telah memasuki tahap uji akhir dan akan segera beroperasi.Sarmat adalah salah satu dari lima senjata teratas yang diumumkan Putin pada Maret tahun lalu sebagai tanggapan Rusia terhadap pengembangan AS terhadap sistem rudal anti-balistik global.
Senjata lain yang dibanggakan Vladimir Putin antara lain senjata laser Peresvet dan rudal balistik yang diluncurkan udara (ALBM) Kinzhal (Belati), yang kini telah dioperasikan.

Credit tempo.co

2 Pekerja Bank Sentral Venezuela Ditahan Usai Bertemu Guaido

Pemimpin Majelis Nasional Juan Guaido memproklamirkan diri sebagai presiden sementara Venezuela di Central University of Venezuela di Caracas, Jumat (8/2).

Foto: AP Photo/Ariana Cubillos

Pekerja tersebut ikut dalam protes menuntut kondisi kerja yang lebih baik.

CB, CARACAS -- Dua orang pekerja bank sentral Venezuela ditangkap pada Jumat (12/4) waktu setempat usai bertemu dengan pemimpin oposisi Juan Guaido. Pengacara kedua pekerja itu, Alonso Medina Roa mengatakan, kedua kliennya adalah Deny Albujar dan Manuel Alberto Guisseppe.

Mereka baru-baru ini ikut serta dalam protes menuntut kondisi kerja yang lebih baik. Menurut Roa, tuduhan terhadap keduanya bekum diketahui. Keduanya pun belum muncul di pengadilan.Albujar dan Guisseppe, yang jabatannya tidak diketahui, hadir pada pertemuan publik, Senin lalu yang diadakan oleh Majelis Nasional dengan puluhan pegawai negara. Dalam pertemuan itu, Guaido membahas undang-undang yang diusulkan untuk meningkatkan tunjangan bagi pekerja publik di pemerintahan baru, setelag Maduro meninggalkan kekuasaan. Kendati demikian, tidak ada peserta lain yang ditangkap.

"Apa yang coba dilakukan kediktatoran dengan menculik pekerja publik yang bertemu dengan kami untuk memulihkan negara kami? Mereka tidak akan dapat menghentikan proses tak terhentikan ini untuk membebaskan Venezuela" cicit Guaido merujuk soal penangkapan keduanya.Albujar dan Guisseppe bekerja di bank selama lebih dari lima tahun. Baik bank sentral maupun kementerian informasi Venezuela, yang menangani media untuk pemerintah, belum menanggapi permintaan komentar.
Pekerja publik di Venezuela telah menuntut gaji dan tunjangan yang lebih baik selama beberapa bulan karena upah dan standar hidup mereka telah terkikis oleh hiperinflasi. Maduro telah menentang oposisi dalam seeperebutan kekuasaan hampir tiga bulan lamanya. Pemimpin Majelis Nasional, Guaido meminta konstitusi negara itu untuk menjadi presiden sementara pada Januari.
Guaido diakui sebagai pemimpin sah negara OPEC oleh lebih dari 50 negara. negara-negara tersebut setuju dengan klaimnya bahwa pemilihan umum Maduro pada Mei 2018 tidak sah. Maduro, seorang sosialis, berpendapat Guaido adalah boneka Amerika Serikat yang berusaha menggulingkannya dalam kudeta.

Credit republika.co.id

Mantan Kepala Intelijen Venezuela Ditahan di Spanyol

Rakyat venezuela mendengarkan pidato pemimpin oposisi Juan Guaido yang memproklamirkan diri sebagai presiden di Caracas, Venezuela, Kamis (28/3).

Foto: AP Photo/Natacha Pisarenko

Carvajal melawan permintaan ekstradisi AS dengan alasan memiliki hubungan di Spanyol.

CB, MADRID -- Mantan Kepala Intelijen Militer Venezuela, Hugo Carvajal, ditahan di penjara oleh Pengadilan Tinggi Spanyol pada Sabtu (13/4) waktu setempat. Ia ditahan sambil menunggu keputusan soal permintaan ekstradisi ke Amerika Serikat (AS).

Juru Bicara Pengadilan Tinggi Spanyol yang meminta namanya dianonimkan mengatakan, mantan jenderal dan sekutu dekat Hugo Cavez itu ditangkap polisi Spanyol satu hari sebelumnya. Ia ditangkap dengan surat perintah AS atas tuduhan perdagangan narkoba.
Namun, usai penangkapannya, AS memuji Carvajal karena berpotensi melawan pemerintahan Nicolas Maduro. Carvajal mendukung Juan Guaido menjadi presiden sementara Venenzuela. Sementara, pemerintahan Maduro diketahui masih mempertahankan kendali atas sebagian besar angkatan bersenjata Venezuela dan lembaga-lembaga negara.
Selama persidangan Sabtu di Pengadilan Tinggi Madrid, Carvajal membantah hubungannya dengan perdagangan narkoba. Selain itu, ia juga dituduh sebagai pendukung kelompok pemberontak Farc Kolombia, yang juga ia sangkal. "Ia juga menantang potensi ekstradisi ke AS dan sehingga masih akan ditimbang oleh pengadilan," kata juru bicara itu dilansir Reuters.

Carvajal melawan permintaan ekstradisi AS dengan alasan memiliki hubungan di Spanyol, yakni tempat keluarganya ada di Spanyol. Carvajal meninggalkan Venezuela sebulan lalu dan berpergian dengan kapal selama 16 jam untuk mencapai Republik Dominika sebelum ia terbang ke Madrid.
Departemen Kehakiman AS mengatakan telah meminta ekstradisi Carvajal atas tuduhan penyeludupan kokain yang diajukan pada 2011 dan kasusnya dibuka pada 2014. Carvajal sebelumnya telah disetujui oleh pemerintah AS pada 2008, sebab membantu secara materi kegiatan perdagangan narkotika dari kelompok pemberontak Farc Kolombia.
Seorang pejabat pemerintahan AS mengatakan bahwa Carvajal memiliki informasi berharga tentang Maduro dan bersedia bekerja sama dengan AS. Carvajal mengecam penerus Chavez, Maduro pada bulan Februari dan mendukung pemimpin oposisi Juan Guaido yang pada bulan Januari menyatakan dirinya sebagai pemimpin sementara Venezuela.

Credit republika.co.id

AS Coret Yerusalem Dalam Kesepakatan Damai dengan Israel, Palestina Kesal

RAMALLAH - Presiden Palestina Mahmoud Abbas kembali mengecam rencana perdamaian Timur Tengah yang akan segera diumumkan Amerika Serikat (AS). Kecaman ini disebabkan karena AS mencoret Yerusalem dalam pembicaraan tersebut.

"Sebab, Palestina sedang melewati keadaan sulit, tetapi rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka berada pada tingkat tanggung jawab," kata Abbas saat melakukan pertemuan dengan pemerintah baru Palestina di Ramallah.

"Kami memiliki banyak misi yang sulit, terutama Kesepakatan Abad Ini, atau rencana perdamaian AS, yang akan segera diumumkan untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina," sambungnya, seperti dilansir Xinhua pada Minggu (14/4).

Dia memberitahu Perdana Menteri baru Palestina, Mohammed Ishtaye dan para menteri pemerintahan baru, bahwa Palestina menolak rencana AS karena mengecualikan Yerusalem dalam kesepakatan itu. "Karena itu, kami tidak ingin mendengar sisa rencananya," tegasnya.

Hubungan antara AS dan Pemerintah Palestina terputus setelah Presiden AS, Donald Trump menyatakan pada akhir 2017 bahwa Yerusalem adalah Ibu Kota Israel dan memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke kota itu pada 2018.

Credit sindonews.com

Abbas Terima Sumpah Pemerintah Baru Palestina

RAMALLAH - Presiden Mahmoud Abbas menerima sumpah pemerintahan baru Palestina yang dipimpin oleh sekutu lamanya dari Partai Fatah. Pemerintahan baru Palestina itu terdiri dari 22 menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri Mohammad Shtayyeh.

Lima menteri dari pemerintahan sebelumnya tetap berada dalam posisi mereka. Mereka adalah Menteri Luar Negeri Riyad al-Malki, Menteri Keuangan Shukri Bishara, Menteri Informasi Nabil Abu Rudeineh, Menteri Pariwisata Rola Maayaa dan Wakil Perdana Menteri Ziad Abu Amr. Sementara 17 menteri lainnya adalah orang baru.

Selain itu, tidak ada yang menduduki jabatan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Urusan Agama. Keduanya dipegang oleh Shtayyeh.

Seperti dalam pemerintahan sebelumnya, hanya ada tiga menteri perempuan seperti dikutip dari Al Jazeera, Minggu (14/4/2019).

Pemerintah baru Palestina dibentuk setelah Perdana Menteri sebelumnya, Rami Hamdallah, mengundurkan diri pada Januari lalu. Pengunduran dirinya terjadi setelah kegagalan pembicaraan rekonsiliasi antara Partai Fatah dan kelompok Hamas.

Pemerintah baru secara resmi menandai berakhirnya upaya rekonsiliasi yang terhenti antara kedua kelompok. Pemerintah Palestina hanya terdiri dari faksi Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), terutama Fatah, dan mengecualikan kelompok Hamas serta kelompok Jihad Islam.

Faksi sekuler kiri radikal dari PLO, seperti Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina dan Front Demokrasi untuk Pembebasan Palestina, telah memboikot pemerintah baru. Keduanya beralasan pemerintahan itu akan meningkatkan perpecahan di antara rakyat Palestina.

Selain itu penunjukkan Mohammad Shtayyeh ini juga ditentang oleh kelompok Hamas.

Credit sindonews.com

Mahathir Makin Kehilangan Dukungan di Malaysia

Perdana Menteri Malaysia Mahatir Mohamad (tengah) (REUTERS/Olivia Harris)

Jakarta, CB -- Koalisi dari partai yang berkuasa di Malaysia yang mendukung Perdana Menteri Mahathir Mohammad kian kehilangan dukungan. Mereka dilaporkan telah kehilangan konstituen di beberapa negara bagian dalam pemilihan sela, Sabtu (13/4).

Ini adalah kekalahan untuk ketiga kalinya bagi koalisi Pakatan Harapan Mahathir atau Aliansi Harapan dalam pemilihan lokal sejak Mahathir berkuasa Mei tahun lalu.

Salah satu kandidat koalisi tersebut, Streram Sinnasamy, kehilangan konstituen di Rantau yang ada di negara bagian Sembilan. Rivalnya, Mohamad Hasan memenangkan suara dengan 4.510 yang menjadi pengganti sementara Ketua Barisan Nasional, yang menjadi koalisi utama dari partai oposisi.

Mohamad Hasan menjadi kepala koalisi Barusan Nasional setelah mantan Perdana Menteri Najib Razak dilanda skandal penyelewengan dana pemerintah. Sehingga, hal ini membuat Barisan Nasional mengalami kekalahan pertamanya tahun lalu, setelah lebih dari 60 tahun selalu unggul dalam pemilihan nasional.

Sebelumnya, Mohammad Hasan berhasil memenangkan pemilihan di Rantau tanpa perlawanan berarti pada 2018. Tetapi pengadilan Malaysia kemudian menemukan kesalahan dalam prosedur pemilihan dan menyerukan pemilihan baru.

Kemenangannya ini menjadi pukulan telak bagi koalisi Mahathir. Sebab, saat ini pemerintahannya itu tengah menghadapi kritik karena gagal memenuhi reformasi yang dijanjikan dan melindungi hak-hak mayoritas Muslim etnis Melayu.

Jajak pendapat yang dilakukan secara berkala menunjukkan bahwa koalisi Mahathir telah kehilangan dukungan di kalangan orang Melayu. Beberapa di antaranya khawatir soal kebijakan pemerintah akan mendukung mereka dalam bisnis, pendidikan dan perumahan.

Anwar Ibrahim, mantan wakil perdana menteri yang diperkirakan akan menjadi pesaing yang menggantikan Mahathir, mulai aktif berkampanye di Rantau. Ia ingin menggaet dukungan dari Mohamad yang menjadi tokoh yang sangat populer di kalangan orang Melayu.

Sementara itu, Najib, absen dari dua pemilihan sela terakhir. Padahal sebelumnya, ia aktif tampil ke publik sebelum tersandung kasus yang menjeratnya dan sibuk menghadapi beberapa persidangan korupsi awal bulan ini.

Najib menghadapi lebih dari 40 tuduhan pencucian uang dan pelanggaran lainnya atas dugaan kerugian miliaran dolar dari dana negara 1Malaysia Development Berhad

Credit cnnindonesia.com

Bentrokan pecah dalam protes-protes "rompi kuning"

Pengunjuk rasa memakai rompi kuning berunjuk rasa dengan pekerja serikat buruh CGT Prancis untuk memprotes reformasi pemerintahan Prancis di Marseille, Prancis, Selasa (19/3/2019). (REUTERS/JEAN-PAUL PELISSIER)

Paris (CB) - Para pengunjuk rasa "rompi kuning" bentrok dengan polisi antihuru-hara di kota Toulouse, Prancis, pada Sabtu sementara Presiden Emmanuel Macron menyiapkan serangkaian pengumuman kebijakan yang bertujuan mengatasi protes-protes anti pemerintah yang berlangsung selama 22 akhir pekan.

Polisi di kota bagian tenggara Prancis itu melepaskan gas air mata dan menangkap beberapa orang setelah beberapa ratus pendemo melempar benda-benda, tong-tong sampah yang terbakar dan berusaha memasuki kawasan-kawasan tempat protes-protes telah dilarang.

Sekitar 2.000 pemerotes telah berkumpul di Allee Jean Jaures, jalan raya di pusat kota itu dan jalan-jalan di dekatnya.

Kelompok-kelompok pegiat mengatakan di jejaring sosial media bahwa Toulouse akan menjadi fokus babak ke-22 unjuk rasa, membuat Walikota Jean-Claude Moudenc menyampaikan kecemasan menjelang protes-protes pada Sabtu.

Aksi-aksi pawai di Paris dan di tempat lain pada umumnya berjalan damai pada siang, tetapi protes-protes terus menekan Macron. Dia telah berjanji akan mengumumkan serangkaian langkah yang bertujuan untuk meredekan ketidakpuasan di negara itu.

Credit antaranews.com

Giliran Kepala Intelijen Sudan Mengundurkan Diri

KHARTOUM - Media pemerintah Sudan melaporkan Kepala Keamanan dan Intelijen negara itu mundur. Pengunduran diri itu dilakukan sehari setelah Menteri Pertahanan yang didapuk untuk menjadi presiden sementara setelah penggulingan Presiden Omar al-Bashir juga mengundurkan diri.

Salah Abdallah Mohamed Saleh, yang dikenal sebagai Salah Gosh, yang mengepalai Badan Intelijen dan Keamanan Nasional dan pernah menjadi orang yang paling berpengaruh di negara itu setelah Bashir. Ia dianggap bertanggung jawab oleh para pemrotes atas pembunuhan para demonstran yang menuntut diakhirinya pemerintahan militer seperti dikutip dari Reuters.

Sebelumnya Menteri Pertahanan Awad Ibn Auf mengundurkan diri sebagai kepala dewan militer transisi Jumat malam setelah hanya sehari menduduki pos itu, karena para pemrotes menuntut perubahan politik yang lebih cepat.

"Kepala baru dewan militer, Letnan Jenderal Abdel Fattah al-Burhan Abdelrahman, menerima pengunduran diri Gosh," bunyi laporan kantor berita SUNA yang dikutip Reuters, Minggu (14/4/2019).

Burhan adalah seorang komandan militer yang diyakini lebih siap untuk berbicara dengan para demonstran.

Ia adalah jenderal senior ketiga di angkatan bersenjata Sudan dan kehidupan publiknya hanya sedikit yang diketahui. Sebagai kepala pasukan angkatan darat Sudan, ia mengawasi pasukan Sudan yang berperang dalam perang Yaman yang dipimpin Saudi dan memiliki hubungan dekat dengan para pejabat senior militer Teluk.

Perayaan meletus di jalan-jalan Khartoum semalam setelah pengunduran diri Ibnu Auf. Ribuan pengunjuk rasa melambaikan bendera dan ponsel yang menyala dalam kegelapan dan pengemudi membunyikan klakson mobil. Orang-orang meneriakkan: "Yang kedua telah jatuh!" referensi ke Ibn Auf dan Bashir, kata saksi.

Asosiasi Profesional Sudan (SPA), yang telah memimpin protes menuntut pemerintah sipil, menyerukan demonstrasi lebih lanjut pada hari Sabtu.

"Hari ini, kami melanjutkan pawai untuk menyelesaikan kemenangan bagi revolusi kemenangan kami," kata SPA dalam sebuah pernyataan.

"Kami menegaskan bahwa revolusi kami terus berlanjut dan tidak akan mundur atau menyimpang dari jalannya sampai kami mencapai tuntutan sah rakyat kami untuk menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sipil," katanya.

Dewan militer pada hari Kamis mengatakan bahwa pihaknya memperkirakan transisi pra-pemilihan akan berlangsung paling lama dua tahun jika kekacauan dapat dihindari.

Bashir (75) merebut kekuasaan dalam kudeta militer 1989. Dia telah menghadapi aksi demonstrasi selama 16 minggu yang disebabkan oleh kenaikan biaya makanan, pengangguran yang tinggi dan meningkatnya penindasan selama tiga dekade berkuasa.

Protes meningkat pada Sabtu lalu ketika ribuan demonstran, tampaknya didukung oleh perubahan di Aljazair menyusul protes serupa, berbaris menuju Kementerian Pertahanan di Khartoum tengah untuk menyampaikan memorandum yang menuntut pihak militer berada di sisi mereka.

Demonstran telah berkemah di luar kompleks sejak saat itu untuk mendorong penyerahan kekuasaan.

Para demonstran memadati jalan-jalan di sekitar Kementerian Pertahanan untuk salat Jumat, mengindahkan seruan oleh SPA untuk menantang dewan militer.

Jumlah demonstran membengkak pada sore hari dan seorang saksi mata Reuters memperkirakan ratusan ribu pengunjuk rasa memadati daerah sekitar kementerian, yang dijaga oleh tentara.

Paling tidak 16 orang tewas dan 20 lainnya luka-luka akibat peluru nyasar pada protes dan aksi duduk pada Kamis dan Jumat, kata seorang jurubicara kepolisian. Bangunan pemerintah dan properti pribadi juga diserang, juru bicara Hashem Ali menambahkan.

Ia lantas meminta warga untuk membantu memastikan keamanan dan ketertiban umum.

Credit sindonews.com

Oposisi Sudan Desak Pemerintah Transisi Diserahkan pada Sipil

KHARTOUM - Oposisi Sudan, yang tergabung dalam "Freedom and Change Alliance" mendesak Dewan Militer, yang bertindak sebagai pemerintah transisi, untuk memindahkan kekuasaan kepada pemerintah sipil. Aliansi ini menyatukan Asosiasi Profesional Sudan, Aliansi Pasukan Konsensus Nasional, Pasukan Panggilan Sudan, dan kelompok serikat buruh oposisi.

"Kami mendesak kepemimpinan baru tentara, di atas mereka Letnan Jenderal, Abdel-Fattah al-Burhan Abdel-Rahman, untuk mendengarkan suara jalanan dan segera memulai mentransfer kekuasaan ke pemerintahan sipil transisi melalui kepemimpinan dewan kebebasan dan aliansi perubahan," kata aliansi tersebut, seperti dilansir Xinhua pada Sabtu (13/4).

Lebih lanjut, aliansi mendesak kepemimpinan militer baru untuk membatalkan keputusan yang dibuat oleh Dewan Militer sebelumnya mengenai penangguhan konstitusi dan pengenaan keadaan darurat dan jam malam.

Aliansi itu kemudian mendesak para demonstran untuk melanjutkan aksi duduk mereka di depan markas besar militer.

Sementara itu, sebelumnya Kepala Dewan Transisi Militer Sudanm, Jenderal Awad Ibn Auf mengundurkan diri lewat sebuah pidato yang disiarkan langsung oleh stasiun televisi pemerintah. Dia kemudian menyebut Letnan Jenderal Abdel Fattah Burhan sebagai penggantinya.

Pengunduran diri Ibn Auf terjadi hanya sehari setelah dia dilantik sebagai kepala Dewan Militer Transisi. "Saya, Kepala Dewan Militer, mengumumkan bahwa saya menyerahkan jabatan ini. Ini untuk kepentingan bangsa kita, tanpa harus melihat minat khusus, besar atau kecil yang dapat menghambat kemajuannya," kata Ibn Auf.

Credit sindonews.com

Baru Sehari Dilantik, Pemimpin Sementara Sudan Menggundurkan Diri

KHARTOUM - Kepala Dewan Transisi Militer Sudan yang berkuasa mengundurkan diri lewat sebuah pidato yang disiarkan langsung oleh stasiun televisi pemerintah. Jenderal Awad Ibn Auf kemudian menyebut Letnan Jenderal Abdel Fattah Burhan sebagai penggantinya.

Pengunduran diri Ibn Auf terjadi sehari setelah penggulingan mantan Presiden Omar-al Bashir ketika seruan untuk pemerintah yang dipimpin sipil meningkat. Puluhan ribu pengunjuk rasa berkumpul di Ibu Kota Sudan, Khartoum, menuntut transisi yang dipimpin warga sipil.

"Saya, Kepala Dewan Militer, mengumumkan bahwa saya menyerahkan jabatan ini," kata Ibn Auf, hanya sehari setelah dia dilantik sebagai kepala dewan militer transisi.

"Ini untuk kepentingan bangsa kita, tanpa harus melihat minat khusus, besar atau kecil yang dapat menghambat kemajuannya," ujarnya dalam sebuah pernyataan singkat.

"Saya ingin merekomendasikan agar Anda bekerja sama dan mencapai solusi dengan sangat dengan cepat," tukasnya seperti dikutip dari Al Jazeera, Sabtu (13/4/2019).

Ibn Auf mengatakan dia yakin Burhan akan mengarahkan "kapal ke pantai yang aman," dan menambahkan dia melangkah ke samping untuk menjaga persatuan angkatan bersenjata.

Para pengunjuk rasa di Khartoum menyambut langkah itu dengan lolongan dan sorakan.

"Orang-orang merayakan di jalanan; mereka mengatakan bahwa mereka berhasil menggulingkan Presiden Omar al-Bashir setelah empat bulan protes dan kurang dari 48 jam setelah dewan militer mengambil alih, mereka juga berhasil menjatuhkan Ibn Auf," kata jurnalis Al Jazeera, Hiba Morgan, dari Ibu Kota Sudan.

Burhan, yang ditunjuk sebagai kepala staf al-Bashir dan kepala pasukan darat pada bulan Februari, tidak memiliki catatan tercemar seperti yang dimiliki pejabat era al-Bashir lainnya. Hal itu merujuk pada kejahatan perang terhadap mantan presiden dan penggantinya selama perang 2003-2008 di wilayah barat Darfur, Sudan.

Pemimpin baru Dewan Militer Sudan adalah salah satu jenderal yang menyambangi pengunjuk rasa di perkemahan selama seminggu di dekat markas militer, bertemu dengan mereka secara tatap muka, dan mendengarkan pandangan mereka.

Morgan mengatakan Burhan diperkirakan akan berbicara kepada publik Sudan pada hari Sabtu waktu setempat.

"Para pengunjuk rasa sedang menunggu untuk melihat visi dan rencana seperti apa yang dimiliki Burhan, (untuk) melihat apakah ia akan menjadi orang yang mereka inginkan untuk mewakili mereka selama masa transisi, atau apakah mereka harus melanjutkan dengan tetap berada di posisi mereka," tukasnya.

Credit sindonews.com

Jumat, 12 April 2019

Kapal Induk Sarat Jet Tempur Milik AS Ikut Latihan Perang dengan Filipina

MANILA - Sebuah kapal perang Amerika Serikat (AS) yang sarat dengan pesawat-pesawat tempur berteknologi tinggi menjadi perhatian utama dalam latihan perang di Filipina. Keberadaan kapal perang ini sebuah unjuk kekuatan militer di tengah eskalasi di Laut China Selatan yang bergolak.

Kapal serbu amfibi USS Wasp, dengan setidaknya 10 jet siluman F-35B di geladak, dengan tenang mengapung di laut ketika tank-tank amfibi bergerak ke pantai Filipina dalam pelayaran pendek dari pulau-pulau yang juga diklaim oleh China.

Kapal itu berada di area latihan militer AS-Filipina yang telah lama dilakukan. Latihan ini terjadi ketika Filipina mengusir ratusan kapal China yang baru-baru ini mendekatu pulau Pagasa (Thitu).

"Kami tidak dapat mengungkapkan pergerakan resmi USS WASP untuk alasan keamanan, tetapi mereka telah beroperasi di wilayah Laut China Selatan sebagai bagian dari latihan," kata juru bicara militer AS Letnan Dua Tori Sharpe seperti dikutip dari AFP, Jumat (12/4/2019).

Presiden Filipina Rodrigo Duterte selama ini kerap mengesampingkan perselisihan tentang klaim ekspansif China atas jalur perairan yang kaya sumber daya, tetapi pekan lalu mengatakan kepada Beijing menarik mundur ratusan kapal yang berkerumun di pulau Pagasa (Thitu).

Filipina menyebut keberadaan kapal itu ilegal dan Duterte mengancam China dengan kemungkinan aksi militer jika menyentuh pulau itu.

China mengklaim sebagian besar Laut China Selatan, termasuk perairan dan pulau-pulau yang dekat dengan pantai tetangganya. Mereka telah membangun pulau-pulau buatan dan instalasi militer yang diperingatkan AS dapat membatasi hak lintas oleh kapal-kapal non-China.

Filipina, Brunei, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam juga telah mempertaruhkan klaim atas berbagai pulau dan terumbu karang di laut yang dianggap memiliki cadangan minyak bumi yang kaya jauh di bawah perairannya.

"Partisipasi USS WASP dalam latihan-latihan itu mewakili peningkatan kemampuan militer yang dilakukan untuk kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka," kata angkatan laut AS dalam siaran pers tentang kedatangannya pekan lalu.

Latihan Balikatan (shoulder-to-shoulder) dua minggu, yang dibuka 1 April, mencakup sekitar 4.000 tentara Filipina, 3.500 tentara Amerika, dan 50 tentara Australia.

Duterte telah mengancam untuk berhenti latihan dan berpihak kepada China, tetapi mereka melanjutkan latihan setelah dilemahkan selama beberapa tahun.

Karena Duterte telah bersahabat dengan China, AS pun kembali menopang hubungannya dengan Manila dan menegaskan kehadirannya di Laut Cina Selatan.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo berjanji pada bulan Maret untuk datang ke pertahanan Filipina jika terjadi "serangan bersenjata" di laut, sebuah jaminan yang telah dicari oleh para pemimpin Filipina.

Duterte telah dikritik di dalam negeri karena mengembangkan hubungan dengan Beijing, dan menyerah pada pengaruh China pada masalah Laut China Selatan.

Dalam komentarnya terkait pulau Pagasa, China mengatakan akan bekerja sama dengan Filipina dan mempelajari laporan mengenai kapal-kapal China.

Credit sindonews.com

Investigator Bingung Temukan Penyebab Jatuhnya F-35 Jepang

TOKYO - Para penyelidik masih belum menemukan penyebab jatuhnya salah satu dari pesawat tempur siluman F-35 Jepang di Samudera Pasifik. Mereka pun masih harus menghadapi tugas yang menakutkan untuk mengambil bagian-bagian jet yang sangat rahasia dari kedalaman laut.

Para penyelidik dari Angkatan Udara Jepang telah menemukan bagian-bagian kecil sayap F-35 mengambang di laut. Temuan puing-puing ini menunjukkan pesawat canggih itu menghantam air, tetapi tidak diketahui mengapa pesawat itu bisa hilang dari radar tanpa peringatan.

"Kami belum menemukan apa pun yang mengarah pada penyebabnya," kata seorang pejabat angkatan udara Jepang ketika pencarian berlanjut untuk pilot yang hilang seperti dikutip dari Reuters, Jumat (12/4/2019).

Angkatan Udara Jepang mengatakan 28 menit setelah lepas landas dengan tiga F-35 lainnya dari pangkalan udara Misawa di prefektur Aomori pada latihan terbang malam, jet itu lenyap dari radar militer sekitar pukul 7:27 malam, kata angkatan udara Jepang.

Menurut pejabat itu F-35 dilengkapi dengan transponder untuk mengetahui posisinya dan dapat dikonfigurasi untuk menerangi lingkup radar selama penerbangan latihan.

Saat kejadian, operator radar yang melacak jet menerima pesan pembatalan pelatihan dari pesawat yang hilang sebelum menghilang sekitar 135 km timur dari pangkalan. Tidak ada komunikasi dari pilot yang mengindikasikan adanya masalah dengan pesawat.

"Pesawat itu tidak melakukan latihan tingkat rendah, menyarankan pilot veteran dengan 3.200 jam terbang tetapi hanya 60 jam di F-35, seharusnya memiliki waktu untuk bereaksi terhadap keadaan darurat," kata pejabat angkatan udara itu.

Puing-puing pesawat tempur senilai 126 juta dolar itu berada pada kedalaman sekitar 1.500 meter, termasuk perekam data penerbangan yang akan menjelaskan apa yang terjadi di lepas pantai Jepang utara pada Rabu malam.

Militer Jepang mungkin harus menyewa perusahaan penyelamat laut dengan kapal selam yang mampu mengambilkan rongsokan pesawat dari air yang dalam. Sejumlah perusahaan menjadi kandidat termasuk dua perusahaan penyelamatan laut terbesar di Jepang.

Fukuda Salvage dan Marine Works berhasil mengangkat kapal perang yang rusak selama perang Rusia-Jepang, sementara Nippon Salvage berbagi akar korporatnya dengan Mitsubishi Heavy Industries, perusahaan yang mengumpulkan F-35 yang hilang.

"Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan operasi penyelamatan tergantung pada banyak faktor dan tidak mungkin untuk mengatakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengangkat F-35," kata seorang pejabat Salvage Fukuda, seraya menambahkan bahwa akan dibutuhkan lebih dari beberapa hari .

Sementara seorang insinyur di Nippon Salvage mengatakan kondisi pesawat tempur bermesin tunggal, bagian dari skuadron 12 pesawat yang baru saja beroperasi, mungkin akan menjadi faktor terbesar dalam merencanakan operasi penyelamatan.

"(Kondisi) utuh bisa ditarik oleh crane, tetapi jika rusak maka kapal selam harus mengumpulkan fragmen," katanya.

"Pertanyaannya adalah apakah kamu ingin mengumpulkan semua bagian," imbuhnya.

Sebelum pengangkatan itu bisa dimulai, bagaimanapun, militer Jepang harus menemukan puing-puing peralatan militer AS yang sangat rahasia.

Credit sindonews.com

Ilmuwan Rusia Saran Pindahkan Gas Alam Pakai Kapal Selam Nuklir

Kapal selam nuklir Rusia, Dmitry Donskoy melintas di bawah jembatan Great Belt, Denmark, 21 Juli 2017. Kapal selam ini akan mengikuti parade angkatan laut di Saint Petersburg, Rusia. Nanna Navntoft/Ritzau Foto via AP

CB, Jakarta - Kepala lembaga riset Rusia menyarankan penggunaan kapal selam nuklir untuk memindahkan gas alam cair di Arktik.
Kepala pusat riset Kurchatov Institute, Mikhail Kovalchuk menyarankan ini saat hadir dalam International Arctic Forum di Saint Petersburg, dikutip dari Russia Today, 11 April 2019.

Menurutnya, kapal selam nuklir bisa diisi dengan gas dan menjadi transportasi energi, tanpa harus berlayar di permukaan.

"Jika kita berbicara tentang fasilitas produksi (gas) di bawah permukaan, kenapa tidak mempertimbangkan gagasan transportasi bawah laut," saran Mikhail Kovalchuk.

Kapal selam Rusia Rostov-on-Don dan Stary Oskol saat mengikuti gladi bersih jelang parade Hari Angkatan Laut di Laut Hitam di pelabuhan Sevastopol, Krimea, 27 Juli 2017. REUTERS/Pavel Rebrov

"Bayangkan kita membuat pembawa gas bawah laut dalam kerangka tubuh kapal selam dengan mesin nuklir," lanjutnya.
Menurutnya, kapal selam dapat mengambil gas langsung di endapan bawah laut dan bekerja dalam "mode pesawat ulang-alik" untuk mengirimkannya ke konsumen, tambahnya.

Selain itu kapal selam mungkin menjadi cara yang lebih aman untuk mengangkut gas daripada kapal tanker besar, ujar Kovalchuk.
Namun, doktor ilmu fisika dan matematika Rusia itu mengakui, bahwa "kelayakan ekonomi" dari kapal selam nuklir pembawa gas alam tersebut belum dihitung.

Credit tempo.co

Menhan Sudan Dilantik Jadi Kepala Negara Usai Kudeta

Pelantinkan Menhan Sudan, Jenderal Awad Mohammed Ibn Auf, usai kudeta terhadap Presiden Omar al-Bashir. (REUTERS TV)

Jakarta, CB -- Angkatan bersenjata Sudan melakukan kudeta terhadap kepemimpinan Presiden Omar al-Bashir, yang telah berkuasa sejak 1989 pada Kamis (11/4) kemarin. Mereka lantas mengambil alih pemerintahan sipil dengan membentuk Dewan Militer yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan, Jenderal Awad Mohammed Ibn Auf.

Seperti dilansir Associated Press, Jumat (12/4), Ibn Auf langsung disumpah untuk memimpin Dewan Militer beberapa jam setelah kudeta berlangsung. Pelantikannya disiarkan oleh stasiun televisi pemerintah.

Kepala Staf Angkatan Bersenjata Sudan, Kamal Abdel-Marouf al-Mahi, diangkat menjadi Wakil Kepala Dewan Militer.

Kemungkinan besar Ibn Ouf akan menjadi kepala negara Sudan saat ini. Militer menyatakan mereka akan menjalankan pemerintahan selama dua tahun, sebelum memindahkannya kepada sipil.

Akan tetapi, sikap militer yang mengklaim pemerintahan justru memantik amarah kalangan politikus sipil dan pegiat. Sebab, mereka selama ini menuntut supaya Bashir yang dianggap diktator mundur dan digantikan dengan pemerintahan demokratis.

Kudeta dilakukan setelah gelombang unjuk rasa untuk menuntut Bashir mundur kian gencar sejak pekan lalu. Hal itu sudah dilakukan sejak Desember 2018.

Kelompok pegiat Sudan, Asosiasi Profesional Sudan (SPA), meminta militer segera menyerahkan kekuasaan kepada rakyat untuk membentuk pemerintahan peralihan.

"Kami tidak menerima pemerintah saat ini melanjutkan pemerintah, atau membiarkan militer mengisi kekuasaan," kata juru bicara SPA, Elmuntasir Ahmed.

Militer Sudan saat ini memberlakukan jam malam. Mereka juga menutup seluruh perbatasan dan ruang udara sampai pemberitahuan lebih lanjut.

Credit cnnindonesia.com

Jam Malam di Sudan, Ribuan Warga Demo Markas Tentara

Ribuan warga Sudan menggelar aksi protes di depan markas tentara, Kamis (11/4), tak lama setelah militer memberlakukan jam malam di tengah kisruh kudeta. (Reuters/Stringer)

Jakarta, CB -- Ribuan warga Sudan menggelar aksi protes di depan markas tentara, Kamis (11/4), tak lama setelah militer memberlakukan jam malam di tengah kisruh kudeta Presiden Omar al-Bashir.

"Perdamaian! Keadilan! Kebebasan!" teriak para demonstran yang sudah enam hari berunjuk rasa di Kompleks Khartoum itu, sebagaimana dikutip AFP.

Jam malam ini diberlakukan tak lama setelah militer mengambil alih pemerintahan di Sudan dengan membentuk Dewan Militer selama dua tahun ke depan.

Indikasi kudeta Bashir mulai menguat ketika Kementerian Pertahanan dan angkatan bersenjata mulai mengerahkan pasukan dan mengepung kediaman presiden. Mereka juga menarik seluruh ajudan presiden.

"Saya mengumumkan atas nama Menteri Pertahanan telah melengserkan rezim dan menahan presiden di tempat aman," kata Menteri Pertahanan Sudan, Awad Ibnouf.

Kudeta dilakukan setelah gelombang unjuk rasa untuk menuntut Bashir mundur kian gencar sejak pekan lalu.

Setelah Bashir turun, angkatan bersenjata mengerahkan pasukan untuk berjaga-jaga di Ibu Kota, Khartoum. Namun, mereka tidak menghentikan massa yang turun ke jalan merayakan kejatuhan Bashir.

Kementerian Pertahanan juga menutup seluruh perbatasan dan ruang udara sampai pemberitahuan lebih lanjut.

Sementara itu, kelompok pegiat Sudan, Asosiasi Profesional Sudan (SPA), meminta militer segera menyerahkan kekuasaan kepada rakyat untuk membentuk pemerintahan peralihan.

"Kami tidak menerima pemerintah saat ini melanjutkan pemerintah, atau membiarkan militer mengisi kekuasaan," kata juru bicara SPA, Elmuntasir Ahmed.

Credit cnnindonesia.com

Menteri Pertahanan Sudan Konfirmasi 'Pencopotan' Presiden Bashir

KHARTOUM - Militer Sudan mengumumkan 'pencopotan' Presiden Omar al-Bashir, yang telah memerintah Sudan sejak 1989, dan pemberlakukan fase transisi dua tahun.

Dalam pernyataan yang disiarkan televisi, Menteri Pertahanan Awad ibn Auf juga mengumumkan pemberlakuan jam malam selama satu bulan - yang mulai berlaku sejak Kamis malam - bersama dengan keadaan darurat tiga bulan di seluruh negara.

Ibn Auf selanjutnya mengumumkan penangguhan konstitusi Sudan 2005 dan pembubaran lembaga kepresidenan Sudan, parlemen dan dewan menteri. Sementara Dewan Militer sekarang akan disusun untuk menjalankan urusan negara selama fase interim pasca-Bashir.

Dalam pernyataan yang sama, ibn Auf mengatakan bahwa wilayah udara Sudan - bersama dengan semua penyeberangan perbatasan - akan ditutup selama 24 jam ke depan.

"Sementara pengadilan Sudan dan semua bagian komponennya, akan terus berfungsi seperti biasa, bersama dengan Mahkamah Konstitusi dan kantor kejaksaan umum," katanya seperti dikutip dari Anadolu, Jumat (12/4/2019).

Menteri Pertahanan Sudan mengakhiri pidatonya dengan berjanji untuk mendorong iklim yang kondusif bagi pemindahan kekuasaan secara damai dengan maksud untuk mengadakan pemilihan yang bebas dan adil pada akhir fase transisi.

Partai oposisi Sudan dan asosiasi profesional, pada bagian mereka, bereaksi terhadap pengumuman tersebut secara negatif. Mereka menyuarakan penolakan total atas apa yang mereka sebut sebagai kudeta militer.

Mereka membuat pernyataan dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesional Sudan dan sejumlah koalisi oposisi.

"Rezim telah melakukan kudeta militer yang hanya akan mereplikasi tokoh dan institusi yang sama dengan yang telah dibangkitkan oleh rakyat Sudan," bunyi pernyataan itu.

Mereka kemudian mendesak para demonstran Sudan untuk mempertahankan demonstrasi yang sedang berlangsung di luar markas tentara di Khartoum dan di bagian lain negara itu.

Pernyataan itu juga meminta para demonstran untuk tetap berada di jalan-jalan sampai kekuasaan diserahkan kepada pemerintah sipil yang mencerminkan keinginan revolusi.

Sementara oposisi mendukung lengsernya al-Bashir, mereka menolak apa yang digambarkannya sebagai penggantian satu kudeta militer dengan yang lain.

Untuk diketahui, al-Bashir berkuasa setelah kudeta militer 1989 terhadap pemerintah Perdana Menteri Sadiq al-Mahdi yang terpilih secara demokratis.

Credit sindonews.com

Partai oposisi Sudan tolak "kudeta militer"

Presiden Sudan Omar Al Bashir. (REUTERS/Mohamed Nureldin Abdal)

Khartoum, Sudan (CB) - Perhimpunan profesional dan partai oposisi Sudan pada Kamis menyuarakan "penolakan total" mereka terhadap "kudeta militer", yang diduga telah menurunkan Presiden Omar al-Bashir dari jabatan.

Mereka mengeluarkan pernyataan dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Profesional Sudan dan sejumlah koalisi oposisi.

"Rejim ini telah melancarkan kudeta militer yang hanya akan meniru tokoh yang sama dan semua lembaga menentang apa yang telah ditolak oleh rakyat Sudan," kata pernyataan tersebut, sebagaimana dikutip Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis malam.

Kelompok itu juga mendesak pemrotes Sudan agar "terus melancarkan demonstrasi yang berlangsung di luar markas militer di Ibu Kota Sudan, Khartoum, dan di bagian lain negeri tersebut".

Mereka mendesak demonstran agar tetap turun ke jalan "sampai kekuasaan diserahkan kepada pemerintah sipil yang mencerminkan keinginan revolusi".

Pada Kamis pagi, militer Sudan mengumumkan "pencopotan" Omar al-Bashir dari jabatan Presiden dan memberlakukan "masa peralihan" selama dua tahun.

Di dalam pernyataan yang disiarkan televisi, Menteri Pertahanan Ahmed Awad ibn Auf mengumumkan pemberlakuan jam malam selama satu bulan --mulai Kamis malam-- dan keadaan darurat tiga-bulan di seluruh negeri itu.

Ibn Auf juga mengumumkan pembekuan undang-undang dasar 2005 Sudan, serta pembubaran dewan menteri, parlemen serta presiden Sudan.

Satu dewan militer, tambah Menteri Pertahanan Sudan tersebut, sekarang akan dibentuk untuk melaksanakan urusan negara selama masa sementara pasca-al-Bashir.

Pada gilirannya para pemimpin oposisi Sudan telah menggambarkan keputusan militer sebagai "tak bisa diterima".

Meskipun oposisi mendukung kepergian al-Bashir, kelompok itu menolak apa yang digambarkannya sebagai "penggantian satu kudeta militer oleh kudeta militer lain".

Al-Bashir memangku jabatan dalam kudeta militer pada 1989 terhadap pemerintah yang dipilih secara demokratis di bawah pimpinan Sadiq Al-Mahdi.

Credit antaranews.com

Kudeta Presiden, Militer Sudan Ambil Alih Pemerintahan

Presiden Sudan, Omar al-Bashir, yang dikudeta. (REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah)

Jakarta, CB -- Angkatan bersenjata Sudan menyatakan mengkudeta Presiden Omar al-Bashir. Mereka menyatakan bakal memimpin negara itu dengan membentuk Dewan Militer selama dua tahun ke depan.

Seperti dilansir AFP, Kamis (11/4), Bashir sebelumnya dilaporkan mundur dari jabatannya setelah tiga dasawarsa berkuasa.

Indikasi Bashir dikudeta menguat karena kementerian pertahanan dan angkatan bersenjata dilaporkan mengerahkan pasukan dan mengepung kediaman presiden. Mereka juga menarik seluruh ajudan presiden.

"Saya mengumumkan atas nama Menteri Pertahanan telah melengserkan rezim dan menahan presiden di tempat aman," kata Menteri Pertahanan Sudan, Awad Ibnouf.

Gelombang unjuk rasa rakyat Sudan menuntut Bashir mundur semakin gencar sejak pekan lalu. Bahkan, mereka sempat bentrok dengan aparat ketika berdemo di depan Kementerian Pertahanan.

Setelah Bashir turun, angkatan bersenjata mengerahkan pasukan untuk berjaga-jaga di Ibu Kota Khartoum. Mereka tidak menghentikan ribuan massa yang turn ke jalan merayakan mundurnya Bashir.

Kementerian Pertahanan juga menutup seluruh perbatasan dan ruang udara sampai pemberitahuan lebih lanjut.

Kelompok pegiat Sudan, Asosiasi Profesional Sudan (SPA) meminta militer segera menyerahkan kekuasaan kepada rakyat, untuk membentuk pemerintahan peralihan.

"Kami tidak menerima pemerintah saat ini melanjutkan pemerintah, atau membiarkan militer mengisi kekuasaan," kata juru bicara SPA, Elmuntasir Ahmed.

Badan Intelijen Sudan menyatakan sudah memerintahkan melepas seluruh tahanan dan narapidana politik.

Credit cnnindonesia.com

Disebut Mundur, Militer Sudan Tangkap Presiden Omar al-Bashir

Presiden Sudan Omar Hassan al-Bashir. (REUTERS/Stringer)

Jakarta, CB -- Angkatan bersenjata Sudan menyatakan menangkap Presiden Omar al-Bashir. Dia sebelumnya dilaporkan mundur dari jabatannya setelah tiga dasawarsa berkuasa.

Seperti dilansir AFP, Kamis (11/4), indikasi Bashir dikudeta menguat karena kementerian pertahanan dan angkatan bersenjata dilaporkan mengerahkan pasukan dan mengepung kediaman presiden. Mereka juga menarik seluruh ajudan presiden.

"Saya mengumumkan atas nama Menteri Pertahanan telah melengserkan rezim dan menahan presiden di tempat aman," kata Menteri Pertahanan Sudan, Awad Ibnouf.

Gelombang unjuk rasa rakyat Sudan menuntut Bashir mundur sudah dilakukan sejak pekan lalu. Bahkan, mereka sempat bentrok dengan aparat.

Setelah Bashir turun, angkatan bersenjata mengerahkan pasukan untuk berjaga-jaga di Ibu Kota Khartoum. Mereka tidak menghentikan ribuan massa yang turn ke jalan merayakan mundurnya Bashir.

Kelompok pegiat Sudan, Asosiasi Profesional Sudan (SPA) meminta militer segera menyerahkan kekuasaan kepada rakyat, untuk membentuk pemerintahan peralihan.

"Kami tidak menerima pemerintah saat ini melanjutkan pemerintah, atau membiarkan militer mengisi kekuasaan," kata juru bicara SPA, Elmuntasir Ahmed.

Badan Intelijen Sudan menyatakan sudah memerintahkan melepas seluruh tahanan dan narapidana politik.

Credit cnnindonesia.com

Presiden Sudan Omar al-Bashir meletakkan jabatan

Para demonstran Sudan meneriakkan slogan-slogan ketika mereka berdiri di atas papan reklame yang robek dalam sebuah demonstrasi yang menuntut Presiden Sudan Omar Al-Bashir untuk mundur, di luar Kementerian Pertahanan di Khartoum, Sudan 9 April 2019. REUTERS / Stringer TPX GAMBAR DARI HARI

Ankara, Turki (CB) - Presiden Sudan Omar al-Bashir dipaksa meletakkan jabatan pada Kamis, dan dikenakan tahanan rumah saat militer menahan pejabat partai yang memerintah.

Al-Bashir dilahirkan pada 1 Januari 1944 di Desa Housh Banga, dekat Provinsi Shendi di Sudan Utara, dan memangku jabatan pada 1989 melalui kudeta militer.

Pada Juni 1989, al-Bashir memimpin kudeta militer terhadap pemerintah yang dipilih secara demokratis di bawah perdana menteri saat itu Sadiq Al-Mahdi.

Kudeta tersebut dilaporkan didukung oleh tokoh agama Hassan At-Turabi, tapi pada pertengahan 1990-an al-Bashir bersilang pendapa dengan At-Turabi dan menjebloskan dia ke dalam penjara beberapa kali.

Al-Bashir telah dituntut oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam kasus kejahatan perang, kejahatan terhadap umat manusia dan pemusnahan suku; militernya dilaporkan melakukan perbuatan tersebut di Darfur --wilayah Sudan Barat, tempat konflik berlangsung sejak 2003.

Namun, meskipun ada surat perintah penangkapan oleh ICC, ia menang dalam pemilihan umum Sudan pada 2009.

Pada 2011, ia menyelenggarakan referendum di Sudan Selatan, saat rakyat memilih kemerdekaan dari Sudan.

Kekuasaannya dinodai oleh protes rakyat pada awal pekan Arab Spring pada Januari 2011, dan pada 2013 gara-gara kenaikan harga bahan bakar.

Puluhan orang dilaporkan tewas dan ratusan orang lagi cedera selama protes 2013, sebelum pemerintah memadamkan protes tersebut.

Pada penghujung 2018, protes massa untuk menuntut pembaruan ekonomi meluas jadi seruan pengunduran diri al-Bashir.

Pemerintah Sudan menyatakan puluhan orang telah tewas sejak protes meletus, sementara kubu oposisi menyatakan jumlah korban jiwa mendekati 50.

Satu bulan kemudian, al-Bashir berjanji akan melakukan pembaruan ekonomi, di tengah berlanjutnya seruan oleh oposisi untuk melancarkan protes.

Pada 6 April, ribuan warga Sudan melancarkan aksi duduk di luar markas militer di Ibu Kota Sudan, Khartoum, untuk melancarkan tekanan atas militer Sudan untuk campur-tangan.

Pada Kamis pagi, Presiden Omar al-Bashir meletakkan jabatan di tengah seruan yang berlanjut bagi pengunduran dirinya.

Banyak pengamat mengatakan kepada Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis malam, tindakan al-Bashir dilakukan sebelum pernyataan resmi yang ditunggu mengenai pengunduran diri al-Bashir.

Al-Bashir kini dikenakan tahanan rumah dan para pengawalnya telah ditahan, kata media setempat.

Sementara itu, dinas intelijen militer Sudan mengumpulkan lebih dari 100 pelaksana Partai Kongres Nasional --yang memerintah.

Credit antaranews.com

Isu Kepemimpinan Venezuela Jadi Hambatan Bantuan IMF

Sebuah gas air mata yang dilempar orang tak dikenal meledak di tengah kerumunan pendukung pimpinan oposisi Venezuela Juan Guaido di Caracas, Venezuela, Senin (1/4).

Foto: AP Photo/Natacha Pisarenko

IMF dan Bank Dunia siap memberi respon terhadap krisis kemanusaian di Venezuela.

CB, WASHINGTON – Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/ IMF) dan Bank Dunia siap memberi respon terhadap krisis kemanusaian di Venezuela. Dikutip dari Daily Mail, Kamis (11/4), hal ini disampaikan kedua lembaga ini setelah partisipasi mereka diminta oleh sejumlah pemangku kepentingan.

Diketahui, Venezuela menderita hiperinflasi dan perlambatan ekonomi dengan cepat, menyebabkan menyebabkan kerugian besar pada masyarakat. Kesalahan pengelolaan industri minyak akibat terlalu meraup untung tanpa memperhatikan keberlanjutan menjadi salah satu penyebab utama kondisi tersebut. Terlebih, dengan adanya sanksi dari Amerika Serikat.

Tapi, Presiden Nicolas Maduro dan pendahulunya, Hugo Chavez, telah menolak bantuan dari IMF dan Bank Dunia. Ia menilai, dua lembaga pemberi pinjaman tersebut berperan penting dalan penerapan kebijakan penghematan yang berdampak merusak terhadap negara-negara yang mereka bantu.

Meski akan memberi bantuan, Bank Dunia maupun IMF belum menyatakan sikap politik. Sampai saat ini, keduanya belum memberi keputusan apakah akan mengakui legitimasi Maduro atau pemimpin oposisi Juan Guaido yang mendapat dukungan dari Amerika dan ditetapkan sebagai presiden sementara.

Menurut Group President Bank Dunia David Malpass, pihaknya akan terlibat seiring dengan perkembangan situasi dan kini sedang bersiap untuk itu. "Tapi, situasinya masih terlihat merepotkan di Venezuela," katanya saat konferensi pers.

Sementara itu, Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde mengatakan, IMF telah melakukan banyak persiapan untuk upaya memberikan bantuan pada Venezula. Mereka memanfaatkan informasi yang ada di luar sana agar dapat bertindak secepat mungkin.

Lagarde menambahkan, krisis dan keruntuhan ekonomi di Venezuela bukanlah kasus kecil. Oleh karena itu, ia membutuhkan banyak bantuan dari berbagai pihak. "Dibutuhkan upaya dari berbagai sisi," tuturnya.

Pada pekan ini, IMF memproyeksikan ekonomi Venezuela menyusut 25 persen sampai akhir tahun, setelah mengalami kontraksi 18 persen pada tahun lalu.

Tapi, baik IMF maupun Bank Dunia tidak dapat bertindak sebelum isu kepemimpinan di Venezuela menemukan solusi. Menurut Lagarde, para anggota akan menunjukkan pihak mana yang akan mereka akui secara diplomatis. "Saya tahu ini butuh proses. Ketika sudah terjadi (pimpinan telah terpilih), kita akan lanjutkan," katanya, dikutip dari Reuters, Kamis (11/4).

Saat ini, banyak negara di Amerika dan Eropa mengakui Guaido dengan alasan pemilihan kembali Maduro sebagai presiden pada tahun lalu tidak sah. Di sisi lain, negara penting seperti Rusia dan China terus mengakui Maduro.

Credit republika.co.id

Kamboja Laporkan Uni Eropa ke Pengadilan Soal Impor Beras

Ilustrasi gudang beras Bulog

Lonjakan impor murah telah mengurangi pangsa pasar produsen.

CB, BRUSSEL – Kamboja telah mengajukan tuntutan kepada Pengadilan Eropa terhadap keputusan Uni Eropa (UE) untuk mengenakan bea impor atas beras Kamboja. Dilansir dari Reuters, Kamis (11/4), UE memberlakukan tarif selama tiga tahun pada Januari kemarin terhadap beras Kamboja dan Myanmar demi mengurangi nilai impor sekaligus melindungi produsen UE seperti Italia.

Bagaimanapun, Federasi Beras Kamboja mengatakan, keputusan UE tidak memiliki keterkaitan erat dengan perlindungan terhadap negara produsen dan justru menciptakan perilaku tidak adil. Selain itu, keputusan UE diambil berdasarkan generalisasi luas serta menggunakan data yang cacat.

Mayoritas negara UE telah mendukung langkah-langkah pengenaan tarif impor. Meskipun, tidak mencukupi kriteria ‘mayoritas yang memenuhi syarat’ dari negara-negara anggota yang biasanya diperlukan UE dalam mengambil keputusan. Tapi, Komisi UE mengambil keputusan untuk terus maju.

Dalam lima tahun terakhir, Komisi UE menjelaskan, harga beras yang diimpor dari Kamboja dan Myanmar jauh lebih rendah daripada harga pasar UE. Komisi juga menemukan, impor beras dari kedua negara telah meningkat sebesar 89 persen dalam lima musim tanam padi terakhir.

Hal tersebut berdampak pada penurunan permintaan terhadap produk dari produsen beras UE seperti Italia. Tercatat, lonjakan impor murah telah mengurangi pangsa pasar produsen UE di Eropa menjadi 29 persen dari 61 persen. Demi melindungi kepentingan para produsen beras setempat, UE terpaksa mengambil keputusan pemberlakuan tarif atas impor beras dari kedua negara.

Selama ini, Kamboja dan Myanmar diketahui mendapatkan manfaat dari skema perdagangan ‘Everything but Arms’ yang diberlakukan UE. Skema ini memungkinkan negara kurang berkembang di dunia untuk mengekspor sebagian besar barang ke UE tanpa bea masuk.

Kini, keduanya telah kehilangan akses khusus mereka ke UE yang dikenal sebagai blok perdagangan terbesar dunia. Menurut maklumat Komisi Uni Eropa, pihaknya akan mengenakan tarif berbeda selama tiga tahun masa berlaku. Pada tahun pertama, tarif yang dikenakan sebesar 175 euro per ton, 150 euro per ton pada tahun kedua, dan 125 euro per ton pada tahun ketiga.

Kementerian Perdagangan Kamboja menilai, keputusan UE ini tidak adil dan melanggar aturan perdagangan internasional. "(Ini) senjata untuk membunuh petani Kamboja," ujar mereka dalam pernyataan resminya.

Dilansir di Asean Today, Rabu (10/4), Perdana Menteri Kamboja Hun Sen mengumumkan, pihaknya akan melakukan serangkaian reformasi ekonomi untuk memperkuat ekonomi pasca kebijakann UE. Di antaranya dengan memaksialkan perdagangan dengan Cina. Langkah ini mungkin akan mengimbangi tarif yang diberlakukan oleh UE.

Credit republika.co.id

Berbisnis dengan Iran, Standard Chartered Bank Didenda Rp 15,5 T

Bank Standard Chartered. REUTERS/Tyrone Siu

CB, Jakarta - Standard Chartered Bank akhirnya setuju membayar denda kepada otoritas Amerika Serikat dan Inggris sebesar US$ 1,1 miliar atau setara dengan Rp 15,5 triliun karena melakukan transaksi keuangan ilegal terhadap Iran dan beberapa negara lainnya. Ini sanksi kedua dalam kurun waktu kurang dari satu dekade.
Persetujuan ini disampaikan otoritas pemerintah AS dan Inggris pada hari Selasa, 9 April 2019. Otoritas AS dan Inggris mengatakan bank ini telah melanggar sanksi dengan melakukan transaksi keuangan dengan Iran, Myanmar, Kuba an Suriah.

"Standard Chartered merusak integritas sistem keuangan kami dan merusak keamanan nasional kami dengan sengaja memberi Iran akses ke perekonomian AS," kata Jessie Liu, jaksa di Washington D.C, seperti dikutip dari Reuters, Rabu, 9 April 2019.

Kementerian Keuangan AS mengatakan Standard Chartered telah melakukan tindakan ceroboh dan gagal menerapkan kehati-hatian dalam level minimal dengan melakukan hampir 10 ribu transaksi antara 2009 hingga 2014 dengan total nilai US$ 438 juta.

Kecerobohan Standard Chartererd, mengutip CNN, di antaranya dengan mengizinkan pembukaan rekening menggunakan uang tunai 3 juta dirham UEA atau setara dengan US$ 625 ribu tanpa disertai bukti dari mana asal uang itu.
Standard Chartered juga gagal mengumpulkan informasi yang cukup dari konsumen pengekspor produk aplikasi militer potensial untuk 75 negara.

Berdasarkan penyelesaian ini, Standard Chartered telah setuju untuk membuat penilaian resiko dan meningkatkan pengawasan internal.

"Kami gembira dengan penyelesaian ini dan melupakan sejarah ini. Situasi yang menyebabkan penyelesaian hari ini sepenuhnya tak dapat diterima dan tidak mewakili Standar Chartered yang saya banggakan memimpinnya saat ini," kata CEO Standar Chartered, Bill Winter dalam pernyataannya seperti dilansir CNN, Rabu, 9 April 2019.
Mengenai penyelesian ini, Standard Chartered diwajibkan membayar sebesar US4 947 juta kepada sejumlah badan pemerintah AS sementara Otoritas Keuangan Inggris akan menerima sebesar US$ 133 juta.
Pada tahun 2012, Standard Chartered telah dihukum oleh Kementerian Kehakiman pada 2012 untuk membayar US4 667 juta atas pelanggaran sanksi melakukan transaksi dengan Iran.

Credit tempo.co

Ilhan Omar diserang putra Trump karena komentarnya mengenai 11/9

Muslimah anggota Kongres AS Ilhan Omar. (Anadolu Agency)

Washington (CB) - Wanita anggota Kongres AS Ilhan Omar menghadapi serangan lain pada Kamis (11/4) karena komentarnya mengenai serangan 11/9, sekali ini dari putra Presiden AS Donald Trump.

Trump muda mengecam Muslimah anggota parlemen tersebut setelah komentarnya beredar mengenai Ilhan berbicara tentang Islamofobia yang dihadapi umat Muslim pada era pasca-serangan 11 September.

"Sudah sangat lama kami telah hidup dengan ketidak-nyamanan menjadi warga kelas-dua," kata Ilhan Omar dalam satu acara di Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR). "Dan jujur saja, saya sudah jemu dengan itu. Dan setiap Muslim di negeri ini mestinya sudah jemu. CAIR didirikan setelah 11/9 karena mereka mengakui sebagian orang melakukan sesuatu, dan kita semua mulai kehilangan akses ke kebebasan sipil kita."

Trump Jr. menyeru Ilhan, dan berbicara mengenai kata-kata "sebagian orang melakukan sesuatu" dan menggunakannya untuk menyebut Muslimah tersebut seorang "anti-Semit" dan "tercela".

"Sungguh aib bahwa seorang anti-Semit ini berada di Kongres dan sesungguhnya bisa membuat keputusan buat orang Amerika," kata Trump Jr. di dalam postingan Instagram, sebagaimana dikutip Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat pagi. "Sebagai orang Amerika dan warga New York, saya tak bisa lebih tersinggung oleh (ketidak-patutan) ini."

Di jalaman depan The New York Post, harian sayap-kanan, terpampang tanggapan atas komentar Ilhan Omar, yang mengatakan "Ini lah sesuatumu. 2.977 orang tewas akibat terorisme". Di belakang berita utama terdapat foto Menara Kembar yang meledak.

Pada Rabu (10/4), pembawa acara "Fox & Friends" Brian Kilmeade meminta ma'af setelah mengeluarkan komentar serupa yang mempertanyakan kesetiaan Ilhan kepada AS.

Sebagian anggota Kongres membela Ilhan Omar, dan mengatakan ia berbicara kebenaran.

"Mereka menerima kata-kata kamu di luar konteks sebab mereka takut karena kita berbicara kebenaran, kita berbicara kebenaran mengenai kekuatan," kata Muslimah lain anggota Kongres Rashida Tlaib di dalam satu wawancara dengan MSNBC mengenai halaman depan New York Post.

Ilhan Omar, anggota Demokrat yang mewakili District Ke-5 Minnesota, adalah satu dari dua Muslimah anggota parlemen yang dipilih menjadi anggota Kongres AS, bersama dengan Rashida Tlaib dari Michigan.

Ilhan telah menghadapi serangkaian serangan dan ancaman mati dalam beberapa pekan belakangan ini, selain kecaman sejak ia mengeluarkan komentar yang menentang Israel, dan sekarang karena komentar yang ia keluarkan mengenai serangan 11 September.

Pada Maret, satu ancaman bom disampaikan ke satu hotel tempat ia dijadwalkan berbicara, kata jejaring berita selebritis Blast.

Seorang perempuan menelepon hotel tersebut dan mengatakan Ilhan Omar adalah bahaya buat masyarakat dan ia mengancam akan meledakkan bangunan itu kalau mereka melanjutkan acara tersebut.

Credit antaranews.com

Kalangan Milenial Israel di Balik Kemenangan Netanyahu

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melambaikan tangan ke pendukungnya setelah pemilu berakhir di Tel Aviv, Israel, Rabu (10/4).

Foto: AP Photo/Ariel Schalit

Sebagian besar kalangan milenial Israel mendukung partai sayap kanan.

CB, TEL AVIV -- Partai sayap kanan Israel, Likud Party, telah memenangkan pemilu parlemen Israel (Knesset) yang digelar pada Selasa (9/4). Dengan kemenangan itu Benjamin Netanyahu mengamankan posisinya sebagai perdana menteri Israel untuk kelima kalinya.

Kemenangan Likud Party dalam pemilu Israel tentu menunjukkan bahwa masyarakat Israel masih mendukung ideologi dan visi partai sayap kanan. Dukungan itu terutama berasal dari kalangan milenial di negara tersebut.

Menurut Indeks Demokrasi Israel 2018 (sebuah studi tahunan yang dilakukan Institut Demokrasi Israel, lembaga riset nonpartisan), sekitar 64 persen orang Yahudi Israel berusia 18-34 tahun diidentifikasi sebagai pendukung sayap kanan, dibandingkan dengan 47 persen dari mereka yang berusia 35 tahun ke atas.

Sepekan sebelum pemilu Israel digelar pada Selasa lalu, Institut Demokrasi Israel kembali melakukan survei. Hasilnya, 65 persen orang Yahudi Israel berusia 18-24 tahun dan 53 persen dari mereka yang berusia 25-34 tahun, menginginkan Netanyahu kembali menjabat sebagai perdana menteri.

Sementara 17 persen dan 33 persen dari masing-masing kategori tadi lebih memilih pemimpin aliansi politik Biru Putih (Kahol Lavan) Benny Gantz, pesaing utama Netanyahu pada pemilu lalu, untuk mengisi kursi perdana menteri. Co-editor Indeks Demokrasi Israel Tamar Hermann mengungkapkan terdapat dua teori yang dapat ditawarkan untuk menganalisis tren perihal banyaknya generasi muda Israel memutuskan mendukung pandangan atau ideologi partai sayap kanan.

"Teori pertama mengatakan, ketika Anda disosialisasikan secara politis, antara 18 hingga 34 tahun, maka ia akan tetap bersama Anda sepanjang hidup Anda. Teori lainnya mengatakan bahwa pandangan politik Anda berubah seiring bertambahnya usia dalam arah tertentu; orang menjadi lebih enteng dengan bertambahnya usia," kata Hermann, dikutip laman the Times of Israel, Kamis (11/4).

"Saya tidak bisa memberitahu Anda apakah mereka lebih ke kanan karena orang muda cenderung lebih radikal, dan tentu saja (partai) kiri (di Israel) sekarang tidak menawarkan pandangan dunia sayap kiri radikal, atau karena mereka masih muda dan ini akan berubah," ujarnya.

Generasi milenial Israel tumbuh selama peristiwa intifada (sebuah gerakan perlawanan rakyat Palestina atas pendudukan Israel) kedua. Ratusan warga Israel terbunuh akibat aksi bom bunuh diri.

Generasi muda Israel tak merasakan spirit Perjanjian Oslo yang mengakhiri intifada pertama pada era 1990-an awal. Pelepasan Gaza pada 2005, yang terjadi ketika generasi milenial Israel berusia antara 4 hingga 20 tahun diyakini menjadi puncak mengapa banyak dari mereka mendukung ideologi sayap kanan.

Penyerahan kendali atas Gaza menyebabkan banyak pemuda Yahudi Israel membenci pemimpin yang bersedia menyerahkan tanah yang telah di bawah kendali Tel Aviv. Karena beberapa dari kelompok tersebut telah berdinas di militer. Serangkaian pertempuran yang berlangsung di Gaza kian memperkuat sentimen mereka terhadap pemimpin yang lunak.

"Mereka lahir setelah proses Oslo dimulai, mereka terdampak pertumpahan darah selama intifada kedua, mereka datang tepat setelah dinas militer," ujar Hermann.

Jika berangkat dari teori tersebut, memang tak mengherankan jika Netanyahu berhasil merebut suara kaum milenial Israel. Hal itu mengingat janji yang ditawarkan Netanyahu selama kampanye, salah satunya adalah menganeksasi Tepi Barat dan memperluas proyek permukiman Yahudi di wilayah Palestina yang diduduki tersebut.

Selain faktor tersebut, Netanyahu dianggap piawai memikat generasi muda Israel melalui caranya berkomunikasi. Netanyahu dikenal tak terlalu kerasan untuk berbicara panjang lebar dengan pers Israel. Sebagai gantinya, dia aktif mengungkap kegiatan dan kebijakannya melalui media sosial, seperti Facebook dan Twitter.

Media sosial telah identik dan lekat dengan generasi milenial. "Bibi (sapaan Netanyahu) membenci wawancara dan dia lebih suka memiliki narasi yang sepenuhnya terkontrol, itulah sebabnya dia menggunakan media sosial dengan antusias," kata seorang analis politik Israel Dahlia Scheindlin.

Menurut Scheindlin, kendati aktif bermedia sosial, Netanyahu tetap memperhatikan dan menjaga tuturannya. "Setiap kata diukur. Dua penasihat terdekatnya adalah penasihat media sosialnya. Begitu banyak kepribadiannya di media sosial," ucapnya.

Jadi, apakah dapat disimpulkan bahwa generasi muda Israel memang telah mempercayakan setiap kebijakan politik negara kepada partai sayap kanan? Scheindlin menilai, masih memerlukan beberapa waktu untuk menjawab pertanyaan itu. Namun untuk saat ini, dia berpendapat bahwa aman untuk mengasumsikan bahwa sayap kanan Israel memiliki kaum muda di sisinya.

Credit republika.co.id

Palestina: Kemenangan Netanyahu Bukti Israel Tidak Ingin Damai

RAMALLAH - Sekertaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Saeb Erekat angkat bicara mengenai hasil pemilihan umum di Israel. Benjamin Netanyahu kembali memenangkan pemilihan umum dan bersiap untuk menjalani masa jabatan kelimanya sebagai Perdana Menteri Israel.

Blok yang dipimpin oleh Likud, partai yang dikomandoi oleh Netanyahu, berhasil mengamankan 65 kursi dari 120 kursi di Knesset atau Parlemen Israel. Sementara blok kiri-tengah yang dipimpin oleh Benny Gantz, saigan utama Netanyahu, hanya akan mengumpulkan 55 kursi.

Erekat mengatakan, kemenangan Netanyahu menunjukan sifat asli masyarakat Israel. Hal ini, lanjut Erekat, semakin menegaskan bahwa pemerintah dan masyarakat Israel menunjukan bahwa mereka tidak ingin berdamai dengan Palestina.

"Sudah jelas bahwa perilaku pemilih Israel adalah untuk kelanjutan status quo dan pendudukan," kata Erekat dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Arab News pada Kamis (11/4).

Sementara itu, kepala Departemen Urusan Internasional PLO, Anees Sweidan mengatakan hasil pemilihan umum tidak mengejutkan dan bahwa "radikalisasi" Israel tidak akan terjadi tanpa dukungan publik dari Amerika Serikat (AS).

"Inilah mengapa kita harus mengharapkan keputusan Amerika dan Israel yang lebih radikal yang akan menggerakkan seluruh wilayah kita menuju jurang," ucap Sweidan.

Credit sindonews.com