CUPUMA

Selasa, 02 Oktober 2018

Kapal Perang China Usir Kapal Perang AS di Laut China Selatan

Ilustrasi (Doc. US Navy)

Jakarta, CB -- Kapal perang China berlayar di sekitar pulau Spartly di Laut China Selatan untuk mengusir kapal perang Amerika Serikat (AS) yang sedang berlayar disekitar perairan itu.

Kapal perang China itu berlayar hanya beberapa meter saja dari kapal penghancur Amerika Serikat. Kapal perang China itu mendekat untuk mendesak kapal AS untuk berganti haluan. Desakan iutu disampaikan deengan cara yang tak aman dan tak profesional, jelas seorang pejabat resmi, Senin (1/10)

Kapal perang AS, USS Decatur yang membawa rudal perusak tengah melakukan apa yang militer sebut sebagai operasi navigasi bebas pada Minggu (30/9). Kapal ini berjarak 22,4 kilometer (12 mil nautikal) dari karang Gaven dan Johnson di wilayah kepulauan Spartly yang terpencil. Kepulauan ini berada di Laut China Selatan yang diklaim oleh China.

Jarak tersebut biasanya dapat diterima sebagai batas wilayah teritorial dari daratan tertentu. Selama operasi, kapal perang China Luyang mendekatai USS Decatur dengan manuver yang tidak aman dan tak profesional di sekitar karang Gaven dan Johnson di Laut China Selatan," jelas juru bicara Komandan Nate Christensen.

Kapal Cina kemudian melakukan serangkaian "manuver yang semakin agresif, dan memperingatkan Decatur untuk meninggalkan daerah itu," tambahnya.

Kapal perang China "perusak mendekati dalam 45 meter (meter) dari busur Decatur, setelah itu Decatur bermanuver untuk mencegah tabrakan."

Hubungan AS-Cina belakangan terus mengalami ketegangan pada berbagai tingkatan sejak Donald Trump menjadi Presiden pada tahun 2017.

Perang dagang yang diluncurkan Trump telah membuat marah Beijing, begitu pula dengan otorisasi penjualan senjata senilai 1,3 miliar dolar ke Taiwan, yang dianggap Cina sebagai provinsi pemberontak.

Washington pekan lalu memberlakukan tarif baru terhadap China yang mencakup impor lain senilai US$200 miliar.

Cina telah mengambil serangkaian tindakan pembalasan, termasuk dengan menggagalkan kunjungan kapal perang AS ke Hong Kong dan membatalkan pertemuan antara kepala angkatan laut Cina dan rekannya dari Amerika.

Pada hari Senin, seorang pejabat pertahanan AS mengatakan bahwa pembicaraan keamanan yang akan berlangsung akhir bulan ini di Beijing antara Menteri Pertahanan Jim Mattis dan China telah dibatalkan.

Credit cnnindonesia.com

Berjarak 45 Meter, Kapal Perang China dan AS Saling Berhadapan di LCS

WASHINGTON - Sebuah kapal Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) bertemu dengan kapal perang China pada akhir pekan lalu. Keduanya bertemu saat kapal AS melakukan operasi navigasi di dekat Kepulauan Spratly yang disengketakan di Laut China Selatan (LCS).

Dalam insiden itu, kapal perusak China melakukan manuver "tidak aman" yang memaksa kapal AS melakukan manuver untuk mencegah tabrakan.

"Kapal perusak China, Luyang, mendekati USS Decatur dalam manuver tidak aman dan tidak profesional di sekitar Karang Gaven di Laut Cina Selatan," ujar Kapten Charles Brown, juru bicara Armada Pasifik AS, dalam pernyataan yang mengonfirmasi insiden tersebut.

"Kapal perang China melakukan serangkaian manuver yang semakin agresif disertai dengan peringatan bagi USS Decatur untuk meninggalkan daerah itu," imbuhnya seperti dikutip dari CNN, Selasa (2/10/2018).

Dia menambahkan bahwa kapal perusak Cina mendekati kapal USS Decatur dalam jarak 45 meter dari depan kapal AS. USS Decatur pun terpaksa melakukan manuver untuk mencegah tabrakan.

"Pasukan kami akan terus terbang, berlayar dan beroperasi di mana saja hukum internasional memungkinkan," tegasnya.

Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara AS dan China atas berbagai masalah. Kapal-kapal China sering membayangi kapal-kapal AS selama melakukan operasi kebebasan navigasi namun interaksi tersebut biasanya dilakukan secara aman.

USS Decatur berlayar dalam jarak 12 mil laut dari karang Gaven dan Johnson di Kepulauan Spratly sebagai bagian dari apa yang disebut Angkatan Laut AS sebagai operasi kebebasan navigasi. Operasi ini dimaksudkan untuk menegakkan hak jalur bebas di perairan internasional.

Sementara Angkatan Laut melakukan kebebasan operasi navigasi di seluruh dunia, China sangat sensitif tentang operasi ketika mereka datang mendekati daerah di mana pemerintah China telah membangun pulau dan mendirikan fasilitas militer di fitur maritim yang disengketakan.

Credit sindonews.com

AS Tak Lepas Sanksi, Korut Bersikeras Tak Lucuti Nuklir

Presiden Korut Kim Jong Un (KCNA/via REUTERS)

Jakarta, CB -- Korea Utara (Korut) menyebut bahwa pihaknya tidak akan melakukan denuklirisasi selama Amerika Serikat (AS) tidak melakukan tindakan yang tepat. Hal ini mengacu pada kekerasan AS yang tak ingin melepaskan sanksi ekonominya kepada Korut sampai negara itu benar-benar melakukan denuklirisasi fasilitas-fasilitasnya.

Lebih lanjut, Korut mengatakan bahwa deklarasikan berakhirnya Perang Korea 1950-1953 "bukan menjadi tawar-menawar" untuk denuklirisasi Korea Utara. Jika Amerika Serikat tidak menginginkan akhir perang, maka Korut pun "tidak akan terlalu berharap untuk itu" seperti dilansir oleh media pemerintah Korut KCNA, Selasa (2/10).

Lebih lanjut, KCNA mengatakan menonaktifkan fasilitas nuklir Yongbyon membutuhkan tindakan yang tepat dari Amerika Serikat. Sebab, tindakan dari AS itulah yang menjadi "inti untuk program nuklirnya."

"DPRK mengambil langkah-langkah penting dan penting untuk melaksanakan pernyataan bersama yang dibuat di KTT DPRK-AS, tetapi AS masih berusaha menundukkan seseorang menggunakan sanksi," tandas komentar yang tidak disebutkan namanya itu.

Hal senada sempat diungkap pimipnan Korut Kim Jong Un pada KTT di Pyongyang bulan lalu. Dalam pernyataan bersama dengan Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, Kim Jong Un menyatakan kesediaan untuk "secara permanen membongkar" kompleks nuklir Yongbyon jika Amerika Serikat mengambil tindakan yang sesuai.

Moon mengatakan bahwa pembongkaran kompleks nuklir itu termasuk deklarasi resmi berakhirnya perang kedua negara.

Dalam komentarnya, KCNA menyebut bahwa pernyataan akhir perang seharusnya telah "diselesaikan setengah abad yang lalu". Seraya menambahkan bahwa pernyataan tersebut menjadi "proses paling dasar dan utama untuk dibentuknya hubungan dan perdamaian baru RDRK(Republik Demokratik Rakyat Korea-nama resmi Korut)-AS (Amerika Serikat)" di semenanjung Korea dan hal ini juga menuntut "komitmen AS."

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump dan Kim secara umum sepakat untuk "membangun rezim perdamaian yang abadi dan stabil di Semenanjung Korea". Pertemuan yang terjadi Juni lalu di Singapura ini tak pernah terjadi sebelumnya.

Namun, Washington ingin agar Korea Utara membuat langkah terlebih dulu dengan menyediakan inventarisasi lengkap program senjatanya. AS juga ingin agar Korut mengambil tindakan permanen untuk melepaskan persenjataannya.

Namun, sebelumnya tiga pejabat senior AS yang terlibat dalam kebijakan Korea Utara mengatakan kepada Reuters hingga saat ini belum ada kemajuan terkait negosiasi serius untuk menghilangkan atau bahkan menghentikan senjata nuklir dan program rudal balistik Kim.

Menurut mereka, membongkar Yongbyon yang menjadi pabrik misil Korut, akan memperlambat produksi bahan misil. Tetapi tidak mengurangi persediaan plutonium dan uranium mereka yang sangat kaya. Tidak juga mengurangi kecurigaan bahwa negara itu memiliki situs produksi rahasia lainnya, seperti disampaikan seorang ahli kepada Reuters.

Credit cnnindonesia.com

Erdogan: Turki akan tolak sanksi-sanksi Amerika Serikat terkait pendeta

Presiden Turki Tayyip Erdogan menyapa pendukungnya dalam sebuah pertemuan partai berkuasa AK di Izmir, Turki, Sabtu (28/4/2018). (Kayhan Ozer/Presidential Palace/Handout via REUTERS)

Ankara (CB) - Turki akan menolak usaha-usaha Amerika Serikat untuk memberlakukan sanksi-sanksi atas Ankara terkait dengan peradilan seorang pendeta Kristen yang telah ditahan selama dua tahun, kata Presiden Tayyip Erdogan pada Senin, dengan menuduh pedeta tersebut memiliki "kaitan gelap dengan teror".

Perkara Pendeta Andrew Brunson, yang akan diadili lagi pada 12 Oktober, telah membuat hubungan antara Ankara dan Washington mengalami krisis. Amerika Serikat telah mengambil kebijakan untuk memberlakukan sanksi-sanksi dan tarif yang mengakibatkan nilai tukar mata uang Turki lira berada di level terendah pada Agustus.

Brunson didakwa memiliki kaitan dengan para militan Kurdi dan pendukung Fethullah Gulen, ulama yang dipersalahkan Turki karena berada di balik usaha kudeta gagal tahun 2016. Pendeta itu membantah dakwaan-dakwaan atas dirinya dan Washington menuntut pembebasannya segera, demikian Reuters melaporkan.

Hubungan antara dua sekutu NATO sudah renggang akibat perselisihan terkait dukungan AS kepada para pejuang Kurdi di bagian utara Suriah, rencana-rencana Turki untuk membeli sebuah sistem pertahanan peluru kendali, dan pemenjaraan seorang eksekutif bank Turki atas pelanggaran sanksi-sanksi AS terhadap Iran.

"Kami sangat sedih dengan pemerintahan AS saat ini, satu mitra strategis, menyasar negara kami tanpa konsistensi logis, politis dan strategis," kata Erdogan dalam pidato di depan sidang baru anggota parlemen.

Erdogan menyatakan Turki bertekad melawan, dalam kerangka kerja legal dan diplomasi, "pemahaman bengkok ini, yang memberlakukan sanksi-sanksi dengan menggunakan seorang pendeta sebagai alasan, yang diadili karena kaitan gelapnya dengan organisasi-organisasi teror."

Perkara Brunson telah menjadi isu yang paling membuat kedua negara berseberangan. Presiden AS Donald Trump berpendapat dia dan Erdogan telah menyepakati sebuah persetujuan untuk membebaskannya pada Juli, tetapi Ankara membantah setuju membebaskan pendeta itu sebagai bagian perjanjian yang lebih luas.

Brunson, yang telah dipenjara atau dikenai tahanan rumah sejak Oktober 2016, menghadapi hukumen penjara hingga 35 tahun jika terbukti. Bulan lalu jaksa utama dalam peradilannya diganti, sebuah langkah yang penasehat hukumnya sambut baik dengan hati-hati, dengan mengatakan itu mungkin isyarat dari perubahan kemauan politik.

Dalam pidatonya di sidang pertama di depan para anggota parlemen sejak reses musim panas, Erdogan menyebut kemungkinan hubungan yang lebih baik, sementara menambahkan bahwa masih ada banyak pekerjaan yang harus dikerjakan.

"Kami dapat katakan kami mulai membuat kemajuan ke arah tercapainya pemahaman bersama (dengan Amerika Serikat), walau ini bukan level yang dikehendaki," kata dia.

Dia juga mengulangi tuduhan Turki bahwa Washington melindungi Gulen, yang tinggal di AS selama dua dekade, dan mengatakan pengakuan di satu pengadilan New York seorang eksekutif Halkbank milik negara atas pelanggaran sanksi-sanksi AS terhadap Iran merupakan contoh dari pelanggaran hukum yang unik",

Credit antaranews.com

Koalisi Arab: Houthi Tembakkan 200 Rudal Balistik ke Saudi

RIYADH - Koalisi Arab mengumumkan bahwa pemberontak Yaman, kelompok Houthi, telah menembakkan 200 roket ke Arab Saudi. Demikian yang dikatakan juru bicara pasukan Koalisi Arab, Kolonel Turki al-Maliki.

"Milisi Houthi di Yaman menembakkan 200 rudal balistik menuju Kerajaan," ujar Maliki dalam konferensi pers untuk memberitahukan perkembangan terakhir dalam operasi militer pasukan koalisi Arab.

"Milisi Houthi terus mengancam navigasi maritim dan bahwa harus ada tindakan yang lebih keras terhadap pelanggaran mereka," imbuhnya tanpa merinsi apa yang dimaksud dengan tindakan keras.

"Roket yang ditembakkan oleh Houthi terhadap Kerajaan, menewaskan 112 warga sipil dan penduduk, dan melukai ratusan lainya sejak kudeta Houthi di Yaman," tukasnya seperti dikutip dari Middle East Monitor, Selasa (2/10/2018).

Sejak perang dimulai pada 26 Maret 2015, kelompok Houthi telah membom wilayah Saudi dengan rudal balistik jarak menengah dan jarak jauh. Sistem Pertahanan Udara Saudi biasanya menghalangi serangan roket ini.

Selama hampir empat tahun, Yaman telah mengobarkan perang antara pasukan pemerintah yang setia kepada Presiden Abdrabbuh Mansur Hadi, didukung oleh pasukan koalisi Arab, dan Houthi, yang mengendalikan sejumlah provinsi, termasuk Ibu Kota Sanaa sejak 2014.

Credit sindonews.com

TV Teheran Rilis Rekaman Kapal Induk AS Dikejar Speedboat Iran

TEHERAN - Stasiun televisi (TV) Iran menayangkan rekaman kapal induk Amerika Serikat (AS), USS Theodore Roosevelt, dikejar beberapa speedboat yang diawaki pasukan Garda Revolusi. Kejadian itu berlangsung di Selat Hormuz pada 21 Maret 2018.

Kamera, yang dipasang di sebuah kapal Iran, membidik kapal USS Theodore Roosevelt serta kapal pengawalnya yang melintasi perairan Selat Hormuz. Beberapa speedboat Garda Revolusi terlihat mendekati kapal induk AS tersebut, sedangkan helikopter Amerika Serikat terlihat berkeliaran di atas area lokasi kejadian.

Dalam video itu, ada beberapa kegiatan yang terlihat di atas dek kapal Roosevelt, termasuk helikopter lain yang bersiap untuk lepas landas.

Belum jelas apa tujuan Iran merilis rekaman tersebut. Press TV, media pemerintah Teheran, juga membagikan rekaman itu di Twitter pada 29 September 2018.

Kapal USS Theodore Roosevelt yang memiliki bobot 100.000 ton telah dikerahkan ke Teluk sejak tahun lalu. Kapal raksasa ini membawa sekitar 5.000 awak. Selain itu, biasanya kapal tersebut juga membawa 130 pesawat, termasuk pesawat jet tempur F/A-18 Super Hornet, jet tempur EA-18G Growler serta pesawat peringatan dini E-2 Hawkeye.

Perseteruan di tengah laut antara kapal AS dan Iran bukan hal yang tidak biasa. Pertemuan terakhir terjadi pada Agustus tahun lalu, ketika sebuah pesawat tak berawak atau drone Iran membayangi kapal induk USS Nimitz pada malam hari.

Drone itu muncul cukup dekat untuk merekam jet tempur F-18 di dek kapal. Angkatan Laut AS mengklaim operator drone tidak menanggapi panggilan radio yang berulang kali dan dianggap membahayakan para pelaut AS.

Masih pada bulan yang sama, drone serupa Iran muncul dalam jarak 200 kaki (62 meter) dari jet tempur F/A-18E Super Hornet. Hal itu membuat pilot Amerika Serikat mengubah jalur. Pejabat Pentagon yang tidak disebutkan namanya menuduh Iran bertindak dengan cara yang tidak aman dan tidak profesional.

Pada Januari 2016, Teheran pernah mempermalukan Pentagon di mana sekitar sepuluh pelaut AS ditangkap pasukan Iran setelah kapal Angkatan Laut Washington tersesat ke wilayah perairan Republik Islam Iran. Sepuluh pelaut yang merupakan awak dari dua kapal AS sempat ditahan sebelum akhirnya dibebaskan.

Pada saat itu, Teheran menuntut permintaan maaf resmi dari Menteri Luar Negeri AS John Kerry atas pelanggaran kedaulatan Iran dan mendesak Angkatan Laut AS untuk menjauh dari perbatasan maritim Iran. Iran juga secara konsisten menuduh para pelaut AS melakukan gerakan provokatif di dekat perairannya.

Credit sindonews.com

Libanon Bantah Israel yang Tuduh Kembangkan Fasilitas Rudal

Ilustrasi rudal (KCNA/via REUTERS)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Libanon Gibran Bassil menyanggah tuduhan Israel bahwa Hizbullah memiliki fasilitas rudal rahasia di dekat bandara internasional Beirut. Hal ini diungkap Menlu ketika mengumpulkan para duta besar di bandara itu.

"Hari ini Libanon menyatakan dengan lantang kepada semua negara di dunia [...] untuk menyangkal tuduhan Israel," kata Bassil Senin (2/10).

Bassil berbicara kepada 73 duta besar asing yang berkumpul untuk siaran televisi dalam acara yang ia gambarkan sebagai "kampanye kontra-diplomatik".

Tidak hadirnya duta besar Amerika Serikat yang merupakan sekutu utama Israel menjadi hal yang menarik perhatian.

Bassil mengatakan utusan AS itu sedang melakukan perjalanan, tetapi tidak ada wakil yang dikirim untuk menggantikan Elizabeth Richard, kata satu sumber diplomatik kepada AFP.

Menlu lantas membawa para diplomat dan wartawam berkelilling lokasi yang diduga Israel menjadi tempat pengembangan rudal.

Pada tanggal 27 September, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan dalam sebuah pidato kepada Majelis Umum PBB bahwa Hizbullah memiliki tempat-tempat konversi rudal rahasia dekat bandara Beirut.

Ia lantas menunjukkan citra satelit yang menampilkan tiga lokasi pengembangan misil. Ia juga menuduh bahwa milisi Syiah yang didukung Iran menggunakan warga Beirut sebagai tameng manusia.

Hizbullah belum menyatakan reaksinya secara resmi terhadap tuduhan itu. Pasukan Hizbullah saat ini menguasai Libanon selatan yang berbatasan dengan Israel. Mereka juga menguasai pinggiran selatan Beirut di mana bandara itu berada.

Bulan lalu, pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah mengumumkan bahwa pihaknya telah memperoleh "rudal presisi".

Bassil juga membawa rombongan ke sekitar stadion olahraga dan kompleks kolam renang. Situs lain yang dicurigai Netanyahu sebagai fasilitas rudal. Delegasi itu didampingi oleh personel keamanan dan jurnalis.

Dalam kesempatan yang sama, Bassil mengecam Israel yang menurutnya katanya telah 1.417 kali melanggar teritori Libanon baik di darat, udara, dan laut dalam delapan bulan terakhir.

Tur ke lokasi-lokasi yang dituduhkan Israel ini lantas dikomentari oleh Netanyahu. Menurutnya, Hizbullah "secara terang-terangan berbohong kepada komunitas internasional dengan mengadakan tur propaganda palsu."

Menurutnya alih-alih menunjukkan pabrik rudal presisi dibawah tanah, Bassil malah "mengajak para duta besar ke lapangan sepakbola" yang berada didekat pabrik itu.

"Para duta besar harus bertanya pada diri sendiri mengapa mereka menunggu tiga hari sampai tur berlangsung," kata Netanyahu.

"Sungguh menyedihkan pemerintah Libanon mengorbankan keselamatan penghuninya untuk menutupi Hizbullah, yang telah menyandera Libanon dalam agresinya melawan Israel."

Negara Yahudi telah terlibat konflik melawan Hizbullah sejak 2006. Militer Israel percaya Hizbullah memiliki antara 100.000 dan 120.000 rudal jarak pendek dan roket, serta beberapa ratus rudal jarak jauh.

Credit cnnindonesia.com

Mesir perintahkan pengadilan ulang atas pemimpin Ikhwanul Muslim

Pemimpin Ikhwanul Muslimin Mohamed Badie meneriakkan kalimat menentang Kementrian Dalam Negeri di balik jeruji saat sidang 738 anggota Ikhwanul Muslimin atas aksi pendudukan bersenjata di lapangan Rabaa, di pengadilan Kairo, Mesir, Selasa (31/5/2016). (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

Kairo (CB) - Pengadilan Mesir memerintahkan agar pemeriksaan ulang dilakukan terhadap pemimpin Ikhwanul Muslim Mohamed Badie dan para tokoh senior kelompok terlarang itu mulai 7 Oktober, menurut sumber-sumber kehakiman dan laporan kantor berita negara MENA, Minggu.

Pengadilan ulang itu terkait sebuah kasus, yang di dalamnya Badie beserta 13 orang lainnya pada 2015 dikenai hukuman seumur hidup atas kekerasan antara para pendukung dan musuhnya. Bentrokan terjadi di markas Ikhwanul Muslim pada hari-hari sebelum dan setelah Mohamed Mursi digulingkan dari jabatannya sebagai presiden.

Empat orang lainnya dijatuhi hukuman mati dalam kasus yang sama.

Badie telah mendapatkan hukuman mati dan hukuman penjara seumur hidup dalam serangkaian persidangan sejak militer Mesir menggulingkan Mursi, yang berasal dari Ikwanul Muslim, pada Juli 2013.

Dakwaan-dakwaan baru yang dikenakan terhadap para tokoh senior itu antara lain "ikut serta dalam penghasutan dan bantuan ... dalam memukuli para pengunjuk rasa" dengan imbalan mendapatkan uang dan pasokan senjata.

Dua orang lainnya didakwa atas serangan, yang hingga menewaskan orang-orang, atau melakukan pengrusakan dan memiliki senjata, menurut laporan MENA.

Tidak ada penjelasan soal mengapa dakwaan-dakwaan tersebut diubah tapi menurut hukum Mesir, dakwaan bisa diubah jika ada bukti baru.

Pemeriksaan baru yang diperintahkan Pengadilan Pidana Kairo itu hanya dikenakan terhadap mereka yang ditahan dan bukan yang disidangkan tanpa kehadiran.

Khairt al-Shater, sosok senior lainnya di Ikhwanul Muslim yang dianggap kalangan luas sebagai salah satu pembuat strategi kelompok tersebut, berada di antara mereka yang diadili kembali, lapor MENA.

Setelah Mursi terguling, Mesir melancarkan penumpasan terhadap gerakan Islamis, tertua dan paling teroganisasi, tersebut hingga menewaskan ratusan pendukungnya, memenjarakan ribuan pendukung serta menetapkan kelompok itu sebagai organisasi teroris.

Ikhwanul Muslim menyatakan gerakan yang diusungnya bersifat damai dan kelompok itu membantah memiliki kaitan dengan serangan-serangan kalangan milisi, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Tensi Tinggi China-AS, Mattis Batal Sambangi Beijing

WASHINGTON - Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS), James Mattis, membatalkan rencana kunjungannya ke Beijing pada Oktober nanti. Batalnya rencana kunjungan Mattis ini sebagai tanda meningkatnya ketegangan kedua negara.

Seorang pejabat pertahanan AS mengatakan pertemuan antara Mattis dan rekannya asal China telah dibatalkan.

"Pentagon telah menyusun rencana bagi Mattis untuk melakukan perjalanan ke Beijing akhir bulan ini untuk bertemu Jenderal Wei Fenghe untuk pembicaraan keamanan, tetapi China akhirnya menolak melakukannya," kata pejabat seperti disitir dari France24, Selasa (2/10/2018).

"Mengingat hal itu, keputusan untuk membatalkan kunjungan itu terutama datang dari pihak AS," tambah pejabat itu.

Ini akan menjadi perjalanan kedua Mattis ke China sebagai pemimpin Pentagon. Sebelumnya, Mattis telah melakukan kunjungan serupa pada bulan Juni ketika ia bertemu Presiden China Xi Jinping, serta Jenderal Wei Fenghe dan sejumlah pejabat lainnya.

Kedutaan AS di Beijing menolak berkomentar.

Pembatalan perjalanan terjadi karena gesekan antara AS dan China terus meningkat, terutama terkait masalah perdagangan.

Perang dagang Presiden Donald Trump telah membuat marah Beijing, begitu pula izinnya atas penjualan senjata senilai USD1,3 miliar ke Taiwan, yang dianggap China sebagai provinsi pemberontak.

Washington pekan lalu memberlakukan tarif baru terhadap China yang mencakup impor lain senilai USD200 miliar.

Dan Washington bulan lalu menempatkan sanksi keuangan pada China untuk pembelian jet tempur Sukhoi Su-35 Rusia dan sistem rudal permukaan ke udara S-400.

China bereaksi dengan menggagalkan kunjungan pelabuhan kapal perang AS yang direncanakan ke Hong Kong dan membatalkan pertemuan antara kepala angkatan laut Cina dan rekannya dari Amerika.

Pada hari Minggu, sebuah kapal perang AS berlayar di perairan Kepulauan Spratly yang diperebutkan di Laut Cina Selatan. Ini adalah tantangan implisit terbaru terhadap klaim teritorial Beijing di wilayah tersebut.

Tidak ada reaksi segera dari China, tetapi operasi serupa di AS pada bulan Juli, yang melibatkan pulau Paracel yang disengketakan, mendorong Beijing yang marah untuk mengerahkan kapal militer dan jet tempur.

Pentagon mengatakan semua operasi militer AS di daerah "dirancang sesuai dengan hukum internasional dan menunjukkan bahwa Amerika Serikat akan terbang, berlayar dan beroperasi di mana pun hukum internasional mengizinkan."

Credit sindonews.com

China batalkan pembicaraan keamanan dengan Amerika Serikat

Menteri Perdagangan Amerika Serikat Wilbur Ross, kedua kiri, dan Wakil Perdana Menteri Liu He, keempat kanan, menghadiri sebuah pertemuan di Diaoyutai State Guesthouse di Beijing, China, Minggu (3/6/2018). (Andy Wong/Pool via REUTERS)

Washington (CB) - China telah membatalkan pertemuan bidang keamanan dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Jim Mattis, yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada Oktober, kata seorang pejabat tinggi AS, Minggu.

Kabar pembatalan itu muncul setelah seorang pejabat tinggi China mengatakan tidak ada alasan untuk panik menyangkut ketegangan antara kedua negara.

Pejabat, yang terlibat dalam kebijakan soal China dan tidak ingin diungkapkan jati dirinya, itu mengatakan tidak jelas kapan pertemuan tersebut akan dijadwalkan kembali.

Pembatalan pertama kali dilaporkan surat kabar New York Times.

Pejabat tersebut mengatakan tidak ada kejelasan soal apakah pembatalan itu dikaitkan dengan berbagai persengketaan antara Beijing dan Washington menyangkut penjualan senjata dan kegiatan militer di Laut China Selatan serta perairan lainnya di sekitar China.

China dan Amerika Serikat juga terlibat perang dagang yang meluas dan telah meningkatkan pengenaan tarif atas impor masing-masing.

"Ketegangan sedang meningkat, dan itu bisa terbukti berbahaya bagi kedua pihak," kata pejabat itu.

Departemen Luar Negeri AS menolak berkomentar.

Para pejabat Gedung Putih dan Departemen Pertahanan belum menanggapi permintaan untuk memberikan pernyataan.

Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan China juga belum memenuhi permintaan untuk berkomentar.

Sumber-sumber di Beijing mengatakan pekan lalu bahwa pertemuan bidang pertahanan itu kemungkinan tidak akan terjadi karena hubungan kedua negara sedang tegang.

Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengatakan, Jumat, "tidak ada alasan untuk panik" terkait perselisihan antara Beijing dan Washington.

Namun, ia memperingatakan bahwa China tidak akan membiarkan dirinya diperas atau mengalah pada tekanan soal perdagangan.

Dalam sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa pada Rabu, Presiden AS Donald Trump menuding Beijing berupaya mencampuri pemilihan kongres AS 6 November untuk menghambat ia dan Partai Republik tempatnya berasal terkait kebijakan perdagangan China yang diterapkannya.

Trump tidak memberikan bukti atas tuduhan yang dilemparkannya itu.

Dalam sidang yang sama, Wang menolak tudingan tersebut.

Credit antaranews.com

China Larang Parpol, Ribuan Orang Unjuk Rasa di Hong Kong

Pengunjuk rasa yang menentang pelarangan parpol di Hong Kong oleh China (REUTERS/Bobby Yip)

Jakarta, CB -- Ribuan orang pro demokrasi berunjuk rasa di Hong Kong menentang penindasan yang dilakukan oleh Beijing. Para pengunjuk rasa khawatir bahwa pengekangan Beijing akan menjadi ancaman serius bagi kebebasan di kota semi-otonom itu.

Protes ini terjadi setelah Hong Kong melarang partai pro kemerdekaan di wilayah itu. Alasannya, partai itu mengancam keamanan nasional. Hal ini merupakan kali pertama diberlakukannya pelarangan partai politik di kawasan itu sejak 1997.

Munculnya gerakan kemerdekaan yang menyerukan Hong Kong untuk memisahkan diri dari China telah membuat Beijing marah karena hal itu menekan pentingnya integritas teritorial dan menyebabkan tindakan keras terhadap politik.

Pemimpin aktivis pro-demokrasi, Joshua Wong mengatakan bahwa dirinya takut partainya, Demosisto menjadi partai yang dilarang berikutnya karena mempromosikan penentuan nasib untuk Hong Kong.

Salah satu kandidat Demosisto sudah dilarang ikut pemilu baru-baru ini.

"Kita perlu melindungi dan membela kebebasan berserikat di Hong Kong," kata Wong kepada AFP.

Unjuk rasa pro-demokrasi ini diadakan setiap 1 Oktober yang menandai pembentukan partai komunis dari Republik Rakyat China.

Hong Kong memiliki hak kebebasan berpendapat tetapi mereka juga memiliki kekhawatiran yang semakin meningkat bahwa hak itu mulai berkurang.

Ada juga kekhawatiran bahwa kota itu akan memperkenalkan Undang-Undang Anti Subversi kontroversial yang dirancang untuk melindungi keamanan nasional China dan berpotensi adanya risiko lebih lanjut.

Kritikan Demonstran

"Mereka berbicara mengenai keamanan nasional, tetapi bagaimana dengan keamanan kami? mereka tidak peduli tentang itu," kata Miss Hau, seorang pekerja kantoran dengan nama samaran.

"Hari ini mereka mengatakan kami tidak dapat berbicara mengenai si A, tetapi mereka mengatakan jika kami tidak dapat berbicara mengenai B, dan pada akhirnya kami tidak akan berbicara tentang apapun," kata dia kepada AFP.

Pemimpin Hong Kong, Carrie Lam mengatakan dalam sebuah pidato resmi bahwa Hong Kong harus menegakkan kedaulatan, keamanan, dan pengembangan kepentingan China.

Pada bulan lalu, adanya pembukaan rel kereta api berkecepatan tinggi bernilai miliaran dollar ke daratan.

Sebuah jembatan besar yang tertunda antara Hong Kong dan China Selatan akan dibuka akhir bulan ini.

Meskipun, banyak ketidakpuasaan warga China yang terus meningkat. Jumlah yang hadir di demonstrasi
Seorang mahasiswa, Yuet Wong, 21, mengatakan ada rasa tidak berdaya di kalangan anak muda terutama setelah adanya diskualifikasi legislator pro demokrasi terpilih, tetapi mengatakan bahwa dia masih termotivasi untuk keluar.

"Bahkan jika kami tidak dapat mencapai sesuatu dengan segera, kami ingin menunjukkan kepada pemerintah bahwa kami tidak akan dikompromikan dan tidak akan diam," katanya kepada AFP.

Credit cnnindonesia.com

Soal Bantuan Asing, Ini Penjelsan Kemlu RI

JAKARTA - Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, angkat bicara mengenai masuknya bantuan asing untuk penanggulangan gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. Kemlu membenarkan bahwa Indonesia akan menerima bantuan itu.

Juru bicara Kemlu Indonesia, Arrmanantha Nassir menjelaskan, proses penyelamatan dan penyaluran bantuan terhadap bencana yang terjadi di Sulawesi Tengah dilakukan secara nasional, yang dikoordinasikan oleh Kemenkopolhukan.

Pada Senin (1/10), lanjut Arrmanantha, telah dilakukan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menkopolhukam dan dari Kemlu dihadiri oleh Wakil Menteri Luar Negeri.

Dalam pertemuan tersebut, papar Arrmanantha, disampaikan bahwa sejak hari pertama ada banyak negara yang telah menyampaikan simpati dan doa kepada warga di Sulawesi Tengah baik itu melalui Menteri Luar Negeri atau kepada Presiden langsung.

Arrmanantha menyebut, dalam konteks tersebut juga telah disampaikan negara-negara itu siap memberikan bantuan kepada Indonesia, untuk mengatasi bencana yang ada di Sulawesi Tengah.

"Hari ini dalam rapat dibentuk satgas yang akan mengkoordinasikan bantuan-bantuan yang rencananya akan diberikan negara sahabat. Namun demikian saat ini, masih dilakukan inventerisasi bantuan-bantuan apa saja yang dibutuhkan," ucap Arrmanantha saat ditemui di kantor Kementerian Luar Negeri Indonesia.

"Kita kan tidak bisa menerima semuanya, kita akan lihat apa saja yang dibutuhkan, seperti apakah itu tenda, atau alat untuk membersihkan air. Apakah alat berat, apakah pesawat terbang, ini semua diinvestirisasi oleh satgas, untuk melihat apa saja yang kita butuhkan, agar semuanya ini terlaksana dan terkoordinasi dengan baik, sesuai dengan kebutuhkan yang diperlukan di lapangan," ungkapnya.

Ketika disinggung negara mana sajakah yang sudah menawarkan bantuan, Arrmanantha mengatakan terdapat sejumlah negara Eropa, seperti Prancis, Swiss, Norwegia, Hungaria. Dari Asia beberapa negara yang sudah menawarkan bantuan, seperti Arab Saudi, Korea Selatan dan Singapura. Selain itu, ada juga dari sejumlah organisasi internasionakl seperti Uni Eropa, UNHCR, dan AHA Center.

Credit sindonews.com

Para Ilmuwan AS Terkejut dengan Kekuatan Tsunami Palu

WASHINGTON - Para ilmuwan di Amerika Serikat merasa terkejut dengan kekuatan tsunami yang menghancurkan kota Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), Indonesia pada hari Jumat lalu. Tsunami hingga tiga meter menerjang setelah terjadi gempa 7,5 skala richter (SR).

Selain Palu, musibah itu juga melanda Donggala, salah satu kabupaten di Sulteng. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan korban tewas di dua wilayah itu sudah mencapai 832 orang.

Versi laporan The New York Times, Senin (1/10/2018), tinggi gelombang tsunami di Palu mencapai 18 kaki atau 5,4 meter.

"Kami berekspektasi ini bisa menyebabkan tsunami, tidak hanya sebesar itu," kata Jason Patton, seorang ahli geofisika yang bekerja di perusahaan konsultan Temblor, dan mengajar di Humboldt State University di California.

"Ketika peristiwa seperti ini terjadi, kami lebih mungkin menemukan hal-hal yang belum pernah kami amati sebelumnya," ujarnya yang terkejut dengan kekuatan gelombang tsunami di Palu.

Selain menewaskan ratusan orang, gempa dan tsunami di Sulteng telah menghancurkan banyak bangunan, kendaraan dan berbagai infrastruktur.

Tsunami dahsyat pernah melanda Indonesia dan sekitarnya tahun 2004. Saat itu gelombang tsunami mencapai sekitar 100 kaki dan menewaskan hampir seperempat juta orang dari Indonesia hingga Afrika Selatan. Tsunami dahsyat ini dihasilkan dari gempa berkekuatan 9,1 SR di Sumtera.

Namun, para ilmuwan terkejut dengan kejadian di Sulteng. Menurut mereka, kejadian di wilayah itu adalah strike-slip, di mana gerakan bumi sebagian besar horizontal. Gerakan semacam itu biasanya tidak akan menciptakan tsunami.

Kendati demikian, menurut Patton, dalam kondisi tertentu hal itu bisa menciptakan tsunami dan benar-benar terjadi di Palu dan Donggala.

Kemungkinan lain, menurut ilmuwan tersebut, adalah bahwa tsunami di Sulteng diciptakan secara tidak langsung. Guncangan keras selama gempa mungkin telah menyebabkan longsor bawah laut dan menciptakan gelombang. Kejadian seperti itu tidak biasa; dan beberapa di antaranya pernah terjadi pada gempa berkekuatan 9,64 SR di Alaska tahun 1964.

Patton mengatakan kombinasi faktor mungkin telah berkontribusi pada tsunami. Studi tentang dasar laut akan sangat penting untuk memahami peristiwa tersebut. "Kami tidak akan tahu apa yang menyebabkannya sampai itu selesai," katanya.

Tsunami juga dapat dipengaruhi oleh lokasi Palu di ujung teluk yang sempit. Garis pantai dan kontur dasar teluk bisa memfokuskan energi gelombang dan mengarahkannya ke teluk, sehingga meningkatkan tinggi gelombang saat mendekati pantai.

Efek semacam itu juga telah terlihat sebelumnya di Crescent City, California, yang dihantam oleh lebih dari 30 tsunami, termasuk satu di antaranya setelah gempa Alaska tahun 1964 di mana 11 orang tewas. Menurut Patton, kontur dasar laut, topografi dan lokasi kota ikut berpengaruh.

Gelombang tsunami yang begitu dekat dengan Palu, hanya memberikan sedikit waktu bagi para korban untuk menyelamatkan diri. Terlebih, sistem peringatan dini tsunami Indonesia telah dinyatakan tidak berfungsi sejak 2012.

Indonesia, pada saat ini hanya menggunakan seismograf, perangkat sistem penentuan posisi global dan alat pengukur pasang untuk mendeteksi tsunami. Menurut Louise Comfort, seorang profesor di studi pascasarjana University of Pittsburgh, perangkat seperti itu memiliki efektivitas yang terbatas.

Comfort telah terlibat dalam proyek untuk membawa sensor tsunami baru ke Indonesia. Di Amerika Serikat, National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) memiliki jaringan canggih 39 sensor di dasar laut yang dapat mendeteksi perubahan tekanan yang sangat kecil yang menunjukkan bagian dari tsunami.

Data tersebut kemudian diteruskan melalui satelit dan dianalisis, dan peringatan dikeluarkan jika diperlukan.

Comfort mengatakan bahwa Indonesia memiliki jaringan yang sama dengan 22 sensor, tetapi perangkat itu tidak lagi digunakan karena telah rusak. Proyek yang sedang dikerjakannya akan membawa sistem baru ke Indonesia yang akan menggunakan komunikasi bawah laut untuk menghindari penggunaan pelampung permukaan yang dapat dirusak atau ditabrak kapal.

Credit sindonews.com

Senin, 01 Oktober 2018

Lagi, Vanuatu Cs Usik Indonesia soal Papua Barat di PBB

NEW YORK - Vanuatu dan dua negara Pasifik lainnya kembali mengusik Republik Indonesia (RI) di forum PBB. Ketiga negara itu menuduh RI melakukan pelanggaran hak asasi manusia (PBB) di Papua Barat dan menyuarakan dukungan untuk separatis kelompok Papua Merdeka.

Perdana Menteri (PM) Vanuatu Charlot Salwai, yang merupakan pendukung lama penentuan nasib Papua Barat, mengatakan kepada Majelis Umum PBB di New York bahwa dekolonisasi harus tetap ada dalam agenda PBB.

Dia mengatakan Dewan Hak Asasi Manusia PBB harus menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia di beberapa provinsi di Indonesia.

Presiden Marshall Islands Hilda Heine mengatakan pada sidang ke-73 Majelis Umum PBB bahwa Forum Kepulauan Pasifik mendukung "keterlibatan konstruktif" dengan Indonesia mengenai masalah ini.

Sedangkan Perdana Menteri Tuvalu Enele Sopoaga melanjutkan seruannya untuk pengakuan masyarakat adat.

"PBB juga harus melibatkan orang-orang Papua Barat untuk mencari solusi jangka panjang bagi perjuangan mereka," katanya, seperti dikutip radionz.co.nz, Senin (1/10/2018).

Sikap tak mengenakkan Vanuatu dan beberapa negara Pasifik terhadap Indonesia itu bukan pertama kalinya muncul di PBB. Tahun lalu, mereka juga mengangkat isu HAM di Papua Barat dengan menyuarakan dukungan untuk penentuan nasib sendiri atas wilayah tersebut.

Sementara itu, Wakil Presiden Indonesia Muhammad Jusuf Kalla menolak apa yang dia sebagai serangan terhadap kedaulatannya RI. Wapres Kalla menuntut Vanuatu dan semua negara Pasifik menghormati integritas teritorial RI.

Kalla menyesalkan negara-negara Pasifik yang mendukung gerakan separatis di Papua Barat.

Credit sindonews.com

AS Ancam Blokade Rusia, Moskow Anggap Tindakan Perang

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) mengumbar ancaman untuk memblokade Rusia dengan kapal-kapal perang Angkatan Laut-nya. Tujuannya untuk mencegah pasokan energi potensial Moskow ke Timur Tengah.

Ide blokade itu direspons keras oleh Moskow yang menganggapnya sebagai tindakan perang.

Ancaman Washington itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Ryan Zinke seperti dilaporkan The Washington Examiner.

"Saya percaya alasan mereka berada di Timur Tengah adalah mereka ingin menjadi perantara energi seperti yang mereka lakukan di Eropa Timur, perut selatan Eropa," katanya.

Menurutnya, ada cara dan sarana untuk mengatasinya. "Amerika Serikat memiliki kemampuan itu, dengan Angkatan Laut kami, untuk memastikan jalur laut terbuka, dan, jika perlu, akan memblokade...untuk memastikan bahwa energi mereka tidak masuk ke pasar," ujarnya.

Opsi blokade itu disampaikan Zinke di sebuah acara yang diselenggarakan oleh Consumer Energy Alliance, sebuah kelompok nirlaba yang menyuarakan "suara konsumen energi" di AS.

Pernyataan Zinke telah memancing kemarahan dari pihak Moskow. "Blokade AS terhadap Rusia akan sama dengan deklarasi perang di bawah hukum internasional," kata Kepala Komite Kebijakan Informasi Senat Rusia, Aleksey Pushkov, yang dikutip dari Russia Today, Senin (1/10/2018).

"Rusia saat ini tidak mengekspor energi apa pun ke Timur Tengah, yang merupakan wilayah pengekspor minyak utama. Seluruh gagasan itu adalah mutlak omong kosong," katanya.

Anggota Komite Pertahanan dan Keamanan Senat Rusia, Franz Klintsevich, mengatakan ancaman blokade itu sebagai upaya untuk memberikan tekanan pada Rusia."Tidak akan berakhir dengan sesuatu yang baik," katanya. "Washington harus dengan jelas memahaminya."

Para anggota parlemen Rusia menyebut kata-kata Zinke sudah mengganggu. "Sangat tidak menyenangkan bahwa mitra kami sekali lagi menggunakan ancaman, sanksi dan tindakan tidak ramah daripada membahas isu-isu internasional yang mendesak," kata anggota Komite Urusan Internasional Duma Negara Rusia, Anton Morozov.

"Rusia memiliki sesuatu untuk ditanggapi, tetapi tindakan seperti itu hanya akan menyebabkan eskalasi ketegangan, dan menyerukan dialog sebagai gantinya," ujarnya.

AS saat ini tidak fokus pada perdagangan energi Rusia saja. Negara itu juga mengancam akan menjatuhkan sanksi pada negara-negara yang membeli senjata Moskow.

Namun ancaman sanksi itu tak dihiraukan beberapa negara. Baru-baru ini, India menyelesaikan kesepakatan untuk pembelian frigat Rusia dan sistem pertahanan udara S-400.

Turki juga menentang ancaman sanksi dari AS. Ankara menegaskan bahwa mereka tidak perlu izin siapa pun untuk membeli sistem rudal S-400 Rusia. Bahkan sekutu dekat AS Arab Saudi sekarang dalam pembicaraan dengan Rusia untuk membeli sistem pertahanan yang sama.

Credit sindonews.com

Pasukan Pemberontak Mulai Meninggalkan Idlib

Serangan udara dilancarkan di sekitar Idlib Suriah

Foto: Syrian Civil Defense White Helmets via AP

Turki dan Rusia sudah membuat perjanjian zona demiliterisasi di Idlib

CB, BEIRUT -- Lembaga Non-Pemerintah Observatorium Hak Asasi Manusia di Suriah (SOHR) menyatakan kelompok pemberontak Failaq al-Shan sudah mulai menarik pasukan mereka dari Idlib, Suriah. Di satu-satunya wilayah yang masih dikuasai pemberontak tersebut kelompok militan bersenjata juga sudah menarik persenjataan berat mereka dari sana.

Kepala perwakilan SOHR di London Rami Abdulrahman mengatakan penarikan pasukan ini setelah ada perjanjian gencatan senjata yang didorong oleh perjanjian demiliterisasi dua negara sekutu pemerintah Bashar al-Assad, yakni Rusia dan Turki. Kedua negara tersebut membantu pemerintah Assad memberantas teroris di Suriah.

"Kelompok (pemberontak) sudah menarik pasukan dan persenjataan berat di perkumpulan kecil di sebelah selatan pinggiran Aleppo, yang berdekatan dengan Provinsi Idlib, yang masih masuk bagian daerah demiliterisasi," kata Abdulrahamn, Ahad (30/9).

Daerah demiliterisasi ini akan memiliki sejauh 15 sampai 20 km dari garis zona pertempuran antara pemberontak dengan pasukan pemerintah. Wilayah demileterisasi ini akan diawasi oleh pasukan Turki dan Rusia.

Pada pertengahan bulan September lalu Turki dan Rusia sudah membuat perjanjian zona demiliterisasi di Idlib. Perjanjian ini meminta pemberontak untuk menarik pasukan mereka pada pertengahan Oktober.

Pasukan pemberontak terbesar di Suriah saat ini, Tahrir al-Sham belum mengumumkan keputusan mereka untuk menyetujui perjanjian tersebut. Sementara Failaq al-Sham yang menjadi kelompok pemberontak ketiga terbesar sudah menarik pasukan mereka.

Pasukan Turki dan Rusia akan berpatroli di Idlib. Lebih dari tiga juta orang yang tinggal di Idlib, setengahnya sudah mengungsi karena perang yang berlangsung di sana. Pekan lalu Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan kesepakatan Rusia dan Turki memberlakukan demiliterisasi Idlib, Suriah sebagai langkah yang diperlukan.

Menurut Lavrov langkah ini diperlukan untuk menurunkan tensi ketegangan di Idlib. Mencegah penembakan terhadap pasukan Suriah dan pangkalan militer Rusia di Hymeymim.

Lavrov mengatakan Kelompok teroris Nusra harus meninggalkan zona demiliterisasi pada pertengahan Oktober. "Seluruh senjata berat harus disingkirkan dari sana," tambah Lavrov.

Credit republika.co.id

Balas Serangan Parade Militer, Iran Jatuhkan Rudal di Suriah

Ilustrasi (REUTERS/Alaa al-Faqir)

Jakarta, CB -- Pasukan paramiliter Garda Revolusi Iran menyebut pihaknya menembakan sejumlah peluru kendali ke wilayah timur Suriah pada Senin (1/10) pagi. Serangan ini dilakukan sebagai balasan atas penembakan massal yang menerjang parade militer di Kota Ahvaz pada Sabtu (22 /9) lalu. Insiden itu menewaskan 29 orang dan melukai 60 lainnya.

Kantor berita Iran, IRNA mengatakan serangan yang menargetkan basis kelompok militan itu "menewaskan dan melukai" sejumlah anggota militan di "timur Sungai Euphrates" Suriah tanpa menjelaskan lebih detail lagi.

"Markas pelaku yang bertanggung jawab atas serangan teroris yang terjadi di Ahvaz telah diserang beberapa menit lalu di sekitar Euphrates dengan sejumlah rudal balistik oleh pasukan angkatan udara Garda Revolusi," bunyi pernyataan pasukan tersebut melalui situs resminya, Senin (1/10).

Garda Revolusi Iran merilis sejumlah gambar di situsnya yang menunjukkan proses peluncuran rudal-rudal tersebut di sebuah lokasi yang tidak diberitahu.

Namun, selama ini pasukan Iran kerap meluncurkan serangan rudal semacam itu dari wilayah barat negaranya. Tahun lalu, Teheran juga pernah menembakan peluru kendali ke wilayah Suriah sebagai balasan atas serangan ISIS yang menragetkan gedung parlemen Iran dan makam Ayatollah Ruhollah Khomenei.

Serangan terbaru Iran pagi ini menambah kebingungan terkait pelaku penembakan massal di Ahvaz akhir September lalu.

Insiden bermula saat empat pria bersenjata melontarkan serangkaian tembakan membabi-buta dari belakang panggung saat parade berlangsung sekitar pukul 09.00 waktu setempat.

Beberapa media melaporkan para gerilyawan menyamar dengan berpakaian ala militer Iran. Keempatnya juga diketahui berusaha menyerang area para pejabat setempat menonton parade.

Semula, Iran menyalahkan Arab Saudi dan Amerika Serikat, sebagai musuh bebuyutannya, sebagai dalang penembakan massal tersebut. Sejumlah kelompok ekstremis, termasuk ISIS juga mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut.

Hingga kini, pemerintah dan media Suriah tampak belum menyadari serangan yang diluncurkan pemerintahan Presiden Hassan Rouhani hari ini, demikian dilaporkan The Washington Post.

Credit cnnindonesia.com

Lebanon: Israel Terus Cari Alasan untuk Lakukan Agresi

BEIRUT - Lebanon menyatakan, pidato yang disampaikan oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu di Sidang Majelis Umum PBB hanyalah upaya lain dari Israel untuk melakukan agresi terhadap sebuah negara.

Menteri Luar Negeri Lebanon, Gebran Bassil menyatakan, Israel telah melupakan kekalahan sebelumnya di tangan pasukan Lebanon dan berusaha melakukan agresi baru.

"Di sini Israel sekali lagi datang dengan alasan untuk membenarkan agresi dan mempersiapkan untuk melanggar kedaulatan negara lain menggunakan platform (PBB)," kata Bassil, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (30/9)

"Israel telah melupakan bahwa Lebanon mengusir mereka, mengalahkan agresinya, dan tampaknya tidak menyadari fakta bahwa arogansi dan teman-teman baru tidak akan bermanfaat," sambungnya, mengacu pada komentar Netanyahu tentang Israel memiliki kedekatan dengan negara-negara Arab lainnya melawan Iran.

Seperti diketahui, Netanyahu dalam pidatonya menyatakan mereka tidak akan membiarkan Hizbullah untuk mendapatkan dan menumpuk sejata yang dapat mengancam Israel. Dia menyebut, Israel akan melakukan serangan jika Hizbullah terbukti berencana menyerang Israel.

Credit sindonews.com

AS Bangun Pangkalan Militer di Perbatasan Suriah-Irak

ERBIL - Pasukan Kurdi Suriah atau Peshmerga, yang merupakan bagian dari Pasukan Pembebasan Suriah (SDF), menuturkan bahwa Amerika Serikat (AS) telah membangun pangkalan militer di dekat perbatasan Irak dan Suriah.

Komandan Peshmerga, Xelil Şirvan mengatakan, bahwa pangkalan militer AS telah terdeteksi di dekat kota Al-Qa'im, yang berada di barat laut Irak di perbatasan dengan Suriah.

"Menurut data kami, AS telah mendirikan pangkalan militer baru di wilayah Al-Qa'im yang penting dan strategis di provinsi Anbar di perbatasan Irak-Suriah," kata Sirvan dalam sebuah peryataan, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (30/9).

"Orang-orang Amerika membangun kehadiran militer (mereka) di wilayah itu, itulah sebabnya pasukan pemerintah Irak mengirim lebih banyak bala bantuan militer kepada Al-Qa'im untuk meningkatkan perlindungan perbatasan," sambungnya.

Sementara itu, juru bicara SDF menjelaskan bahwa pangkalan baru itu terlibat dalam operasi yang dilakukan para pasukan SDF pada awal bulan ini terhadap benteng terakhir ISIS di wilayah Hajin, di Suriah timur.

Al-Qa'im, sebuah kota Irak yang terletak di dekat perbatasan yang terhubung dengan kota Suriah Abu Kamal. Kota ini direbut kembali pasukan Irak pada awal November tahun lalu dari ISIS. Pasukan Irak kemudian mengumumkan bahwa mereka telah memulihkan kendali atas pos-pos pemeriksaan di perbatasan dengan Suriah.

Credit sindonews.com

Pemantau Suriah: 18 Ribu Tewas dalam 3 Tahun Serangan Rusia

Ilustrasi. (REUTERS/Bassam Khabieh)

Jakarta, CB -- Lebih dari 18 ribu orang yang sebagian di antaranya adalah penduduk sipil terbunuh dalam serangan udara Rusia di Suriah yang dimulai sejak tiga tahun lalu. Demikian data yang dirilis oleh lembaga pemantau konflik Suriah, Syrian Observatory for Human Rigt (SOHR) seperti dikutip dari AFP.

Rusia yang merupakan sekutu rezim berkuasa Suriah, Bashar Al-Assad mulai melakukan serangan ke negara itu pada 30 September 2015. Serangan tersebut merupakan bentuk dukungan kepada Bashar Al-Assad yang kekuasaannya digoyang oleh kelompok oposisi dan pemberontak.

Dikatakan SOHR serangan militer Rusia itu telah membunuh 18.096 orang.

"Jumlah itu termasuk 7.988 penduduk sipil atau hampir setengah dari total korban," kata Ketua SOHR Rami Abdel Rahman.

Korban Rusia yang lain seperti dicatat SOHR berasal dari para pejuang ISIS dengan jumlah 5.233 orang tewas. Sisanya adalah para kelompok pemberontak, islamis, dan jihadis.

Sejumlah kelompok hak asasi manusia dan negara-negara Barat kerap mengkritik serangan udara Rusia yang disebut menyerang target tanpa pandang bulu, termasuk target infrastruktur sipil dan rumah sakit.

White Helmets, organisasi relawan kemanusiaan yang beroperasi di kantong-kantong wilayah oposisi mengatakan dalam sebuah laporan yang dirilis Minggu bahwa mereka telah berulang kali melakukan penyelamatan terhadap serangan Rusia di gedung-gedung sipil sejak 2015.

Tempat-tempat yang menjadi korban bom militer Rusia itu di antaranya 19 sekolah, 12 pasar, 20 fasilitas medis serta 21 posko penyelamatan milik White Helmets sendiri.

"Rusia telah menunjukkan sikap abai terhadap sejumlah kesepakatan mereka terhadap zona aman, zona bebas konflik, gencatan senjata, dan zona de-eskalasi, dengan cara melanjutkan serangan udara mereka ke ruang-ruang sipil," demikian pernyataan White Helmets.

Rusia memiliki sebuah pangkalan angkatan laut di Provinsi Tartus pesisir Suriah sejak beberapa dekade lalu, namun mereka memperluas wilayah operasinya hingga ke pangkalan udara Hmeimim pada 2015. Rusia juga menempatkan pasukan khusus dan polisi militer di sejumlah wilayah yang dikuasai pemerintah Suriah.

Serangan Rusia berperan penting dalam membantu militer pemerintah Suriah mengambil alih sejumlah wilayah yang sempat dikuasai pemberontak, termasuk dalam merebut kembali kota Aleppo pada 2016 dan daerah sekitar Damaskus.

"Rezim (Assad) hanya menguasai 26 persen teritori Suriah, namun saat Rusia mengintervensi kini menjadi dua per tiga," kata Abdel Rahman.

Selain pasukan udara Rusia dan Suriah, pesawat tempur dari koalisi pimpinan AS yang memerangi ISIS juga telah melakukan serangan bom di Suriah sejak September 2014.

Pekan lalu, SOHR mengatakan bahwa serangan udara koalisi pimpinan AS di Suriah telah menewaskan lebih dari 3.300 warga sipil sejak aliansi tersebut memulai operasi melawan ISIS.

Credit cnnindonesia.com

Perseteruan di Arktik, Inggris Perkuat Militer Hadapi Rusia

Tentara Rusia mengendarai kendaraan militer Arktik saat parade militer 72 tahun Hari Kemenangan Rusia di Perang Dunia II di Moskow, 9 Mei 2017. AP/Ivan Sekretarev

CB, Jakarta - Menteri Pertahanan Inggris Gavin Williamson berencana memperbesar jumlah tentaranya sebanyak 800 personil untuk dikirim ke Arktik pada tahun 2019 guna menghadapi agresi Rusia yang meningkat di sana.
Williamson menjelaskan kepada The Sunday Telegraph pemerintah sedang mempersiapkan strategi pertahanan Arktik yang meliputi pengerahan 800 tentara dan marinirnya ke Norwegia 2019. Inggris juga akan mendirikan pangkalan militernya untuk menghadang agresi Rusia di Artik.

"Kami melihat sangat dekat aktivitas kapal selam Rusia ke level apa yang dulu sebagai Perang Dingin dan ini adalah hak bahwa kami mulai menangggapinya," kata Williamson seperti dikutip dari Japan Times, 1 Oktober 2018.
Rusia dilaporkan media Inggris terus memperbesar kehadirannya di Arktik. Diduga Rusia ingin secepatnya menguasai kawasan kaya minyak akibat mencairnya gunung es di Arktik dipicu perubahan iklim.

Mantan Presiden AS Barack Obama melarang aktivitas latihan perang di Arktik dan Atlantik
Williamson menjelaskan, kehadiran Rusia terjadi di High North dan Arktik. Rusia akan membangun lebih dari 100 fasilitas di Artik.
"Kami harus siap menanggapi semua ancaman karena mereka musuh," kata Williamson saat mempresentasikan strateginya seperti dikutip dari Sputnik News, Minggu, 30 September 2018.

Sebagai rangkaian dari penguatan kehadiran militernya di Arktik, angkatan laut Inggris dan Norwegia akan melanjutkan kegiatan latihan tempurnya.
Sebanyak empat kapal perang RAF Typhoons akan mulai patroli di sektiar Iceland pada 2019, yang diperkirakan untuk membantu mencegah ancaman terhadap keamanan Eropa-Atlantik.
Dan Inggris akan mengerahkan pesawat tempur P-8 Poseidon anti-submarine ke Arktik.
Sebelumnya, pejabat senior Arktik Rusia, Vladimir Barbin menuding NATO sedang meningkatkan pembangunan kekuatan militernya di Arktik di antaranya lewat latihan tempur Trident Juncture 18, keputusan aliansi itu untuk membuat Joint Force Commmand untuk Atlantik berpusat di Norfolk, Amerika Serikat. Badan ini nantinya bertanggung jawab untuk zona Arktik-Atlantik, dan upaya Washington untuk membangun kembali Armada Kedua nya yang beroperasi di Atlantik Utara.

Credit tempo.co

Kanselir Merkel Ingatkan Trump Tidak 'Hancurkan' PBB

Kanselir Jerman Angle Merkel mengkritik pernyataan Presiden AS Donald Trump mengkritik globalisme. (REUTERS/Philippe Wojazer)

Jakarta, CB -- Kanselir Jerman Angela Merkel pada Minggu (30/9) mengingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tidak menghancurkan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

"Saya meyakini menghancurkan sesuatu tanpa membangun sesuatu yang baru sangat berbahaya," kata Merkel saat melakukan kampanye regional di Bavaria, seperti dikutip dari AFP.

Pernyataan Merkel ini dikeluarkan tak lama setelah pidato Trump di sidang Majelis Umum PBB di New York, pekan lalu.

Dalam pidatonya Trump menyatakan bahwa pemerintahannya "menolak ideologi globaisme dan menganut doktrin patriotisme."

"Pemerintahan global adalah bentuk koersi dan dominasi yang harus dilawan oleh negara-negara yang bertanggung jawab," kata Trump.

Pidato Presiden AS Donald Trump di sidang Majelis Umum PBB pekan lalu mendapat kritikan dari Kanselir Jerman Angela Merkel. (REUTERS/Carlos Barria)

Merkel mengatakan bahwa dirinya meyakini multilateralisme masih jadi solusi atas berbagai permasalahan global.

Di sisi lain menurut Merkel, Trump gagal melihat peluang untuk menghasilkan win-win solution dan lebih memilih melihat hanya ada satu pemenang dalam setiap negosiasi internasional.

Merkel telah menjadi Kanselir Jerman sejak November 2005, membuat dirinya tercatat sebagai petahana terlama di Uni Eropa.

Dia juga dikenal dekat dengan Barrack Obama saat masih menjabat sebagai Presiden AS.

Credit cnnindonesia.com

Menjelang Pemilu, 4 Menteri di Thailand Bentuk Partai Baru

Sejumlah relawan membersihkan jalan tempat protes anti-pemerintah dengan deterjen dan sapu di Bangkok, Thailand (5/2). Pengunjuk rasa anti-pemerintah mengajukan petisi kepada pengadilan untuk membatalkan pemilu akhir pekan lalu. AP/Wally Santana

CB, Jakarta - Sebanyak empat menteri di pemerintahan Thailand membuat partai baru bernama Palang Pracharat. Pembentukan Partai Palang Pracharat dilakukan di tengah-tengah spekulasi Perdana Menteri Thailand, Prayuth Chan-ocha, akan kembali berkuasa.
Partai Palang Pracharat diketuai oleh Menteri Industri Thailand, Uttama Savanayana. Dia berjanji akan membantu Thailand keluar dari perpecahan politik.
"Kita sudah cukup membuang waktu dan kesempatan untuk mengembangkan negara kita," kata Uttama.

Dikutip dari Reuters pada Minggu, 30 September 2018, Perdana Menteri Chan-ocha telah menjanjikan pemilu akan diselenggarakan pada Mei 2018. Thailand saat ini dipimpin oleh pemerintahan militer atau dikenal pemerintahan Junta.
Peluncuran Partai Palang Pracharat dilakukan hanya beberapa hari setelah Perdana MenteriChan-ocha menyatakan sangat tertarik dengan dunia politik. Keempat menteri yang membentuk partai baru itu kompak tidak akan mengundurkan diri dari posisi menteri.

Menteri Perdagangan Thailand, Sontirat Sontijirawong, yang menjadi Kepala Sekjen Partai Palang Pracharat mengatakan partainya tidak akan memperpanjang pemerintahan militer Thailand yang sekarang berkuasa. Sebab Partai Palang Pracharat tidak terafiliasi dengan pemerintahan saat ini dan tidak memiliki anggota partai dari militer.
Pendiri lain Partai Palang Pracharat adalah Menteri Teknologi Thailand, Suvit Maesincee dan Kobsak Pootrakool, Menteri Sekertaris Negara. Partai ini siap berebut suara di pemilu Thailand Mei 2019.

Credit tempo.co

Kapal Perang AS Berlayar di Laut Cina Selatan

Kapal perang AS di Laut Cina Selatan

Foto: Aljazeera

Hubungan Cina dan AS sedang memanas

CB, WASHINGTON -- Pejabat AS mengatakan Kapal destroyer (tempur) Amerika Serikat berlayar di pulau yang dijadikan Cina sebagai pangkalan militer. Hal ini tentu akan membuat Cina semakin murka terutama dilakukan saat hubungan kedua negara sedang memanas.

"Kami mengadakan rutinitas dan Navigasi Bebas (Freedom of Navigation) reguler, seperti yang sudah kami lakukan di masa lalu dan melanjutkannya di masa depan," kata pejabat AS tersebut, Ahad (30/9).

Cina dan AS tengah perang dagang yang sudah merambat ke berbagai sektor termasuk militer. Pejabat yang tidak berkenan disebutkan namanya tersebut mengatakan kapal destroyer Decatur berlayar sejauh hampir 19 kilometer di Pulau Gaven and Johnson di Kepulauan Spratly.

Operasi tersebut menjadi langkah Washington untuk mempersempit dominasi Cina di perairan yang strategis itu. Angkatan laut Cina, Jepang dan beberapa negara Asia Tenggara yang melakukan operasi di Laut Cina Selatan.

Cina mengklaim Laut Cina Selatan yang merupakan lalu lintas perdagangan internasional dengan nilai tak kurang dari 5,3 triliyun dolar AS setiap tahunnya. Kini Filipina, Brunie Darussalam, Taiwan, Vietnam dan Malaysia juga mengklaim perairan tersebut.

Kementerian Luar Negeri Cina belum menanggapi pernyataan ini. AS sudah mengkritik langkah Cina yang membangun pangkalan militer di wilayah tersebut.

AS Khawatir Cina akan membatasi lalu lintas perdagangan tersebut. Sudut pandang militer AS di perairan ini masih sama seperti yang mereka lakukan di daerah lain, yakni berpihak untuk kepentingan seluruh dunia termasuk wilayah sekutu dan tanpa mempertimbangan persoalan politik.

Langkah AS terbaru ini dilakukan ketika hubungan Cina-AS sedang memburuk. Ketegangan dua perekonomian terbesar di dunia tersebut sudah merambat di luar perdagangan.

Presiden AS Donald Trump juga menuduh Cina berusaha mempengaruhi pemilihan kongres pada bulan November dengan menaikan tarif impor komoditas pertanian Amerika. Sementara Cina mengatakan langkah tersebut mereka ambil sebagai tindakan balasan serta melindungi kepentingan dalam negeri.

AS juga memberikan sanksi kepada Cina karena membeli peralatan militer dan pesawat jet dari Rusia. Cina pun membantalkan pertemuan pejabat tinggi angkatan laut mereka dengan Amerika.

Cina juga menolak kapal perang Amerika untuk berlabuh di Hong Kong pada bulan depan. Konsulat AS di Hong Kong mengatakan Cina sudah menolak permintaan kapal amphibi USS Wasp untuk berlabuh di Hong Kong.

Credit republika.co.id

Rusia Mulai Kirim S-300 ke Suriah

MOSKOW - Rusia menyatakan mereka mulai mengirimkan sistem pertahanan udara S-300 ke Suriah. Moskow dilaporkan akan mengirimkan setidaknya delapan unit sistem pertahanan udara tersebut ke Suriah.

"Rusia telah mulai mengirimkan sistem pertahanan udara S-300 ke Suriah," kata Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Anadolu Agency pada Minggu (30/9).

Keputusan Moskow untuk mengirimkan S-300 ke Rusia terjadi setelah pesawat mata-matanya, Il-20, ditembak jatuh sistem rudal S-200 Damaskus ketika merespons serangan empat jet tempur F-16 Israel.

Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu sebelumnya menyatakan, senjata terbaru bagi rezim Suriah itu akan meningkatkan kemampuan tempur pasukan pertahanan Presiden Bashar al-Assad terhadap setiap serangan musuh.

Shoigu mengungkapkan, Moskow pernah menghentikan pengiriman S-300 ke Damaskus pada tahun 2013 atas permintaan Israel. "Tetapi, situasi di seputar pasokan itu telah berubah bukan karena kesalahan Rusia," katanya.

Sementara itu, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu dilaporkan telah menyampaikan protes kepada Presiden Rusia, Vladimir Putin terkait dengan pengiriman sistem pertahanan udara itu.

Dalam sebuah pembicaraan melalui sambungan telepon, Netanyahu menyatakan kepada Putin bahwa pengiriman S-300 ke Suriah adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab dan hanya akan memperburuk situasi di kawasan.

Netanyahu dalam pembicaraan itu juga mengatakan Israel akan terus melindungi keamanan dan kepentingannya. Pemimpin Israel juga setuju dengan Putin pada koordinasi lanjutan antara pasukan bersenjata kedua negara di Suriah.

Credit sindonews.com

Miliki Kapal Induk Terbesar dan F-35, Inggris Remehkan Rusia

LONDON - Komandan Angakatan Laut Kerajaan (RAF), Nathan Gray, telah memperingatkan Rusia untuk berpikir dua kali apabila ingin "berhadapan muka" dengan Inggris. Peringatan yang meremehkan Moskow ini disampaikan saat dia meluncurkan kapal induk terbesar Inggris, HMS Queen Elizabeth senilai 1,3 miliar poundsterling.

Ditanya tentang ancaman dari Rusia, Gray, 41, mengatakan; "Saya pikir siapa pun yang ingin berhadapan dengan kami harus sangat, sangat gugup dan harus berpikir dua kali."

Setelah menjadi orang pertama yang mendaratkan jet tempur siluman F-35 di kapal induk tersebut, Gray mengku bangga. "Saya sangat bangga. Saya tidak dapat menemukan kata-kata itu sehingga saya menekan udara beberapa kali."

Kapten Jerry Kyd, komandan kapal perang, memperingatkan bahwa Rusia mengancam Barat dan para petugasnya tidak akan diterima kapal barunya, HMS Queen Elizabeth.

"Apa yang kita lihat sekarang adalah Rusia yang bangkit kembali yang menghadirkan ancaman yang kredibel lagi kepada negara-negara Barat, (ancaman terhadap) sistem berdasarkan aturan dan itu harus dianggap serius," ujarnya, seperti dikutip The Sun, Sabtu (29/9/2018).

Pendaratan jet tempur F-35 di dek kapal induk HMS QUeen Elizabeth menandai dimulainya lebih dari 500 take-off dan touch-down yang ditetapkan akan berlangsung selama 11 minggu ke depan.

Jet tempur siluman itu dapat melakukan perjalanan dengan kecepatan hingga 1200mph atau Mach 1,6. Kedua "lift fan" di belakang kepala pilot memungkinkan udara tersedot dan menembak melalui pesawat.

Hal itu, lanjut Gray, membuat kemampuan F-35 yang dibutuhkan untuk mendarat dan lepas landas. Semua senjatanya dibawa secara internal untuk mengurangi hambatan.

Peringatannya dikumandangkan oleh bos militer lain di atas kapal, ketika F35 pertama lepas landas dan mendarat di atas dek kapal raksasa itu.

Credit sindonews.com

Mengenal Likuifaksi, Fenomena 'Tanah Bergerak' Gempa Palu

Gempa bumi dan tsunami menerjang Sigi memicu fenomena likufaksi atau 'tanah bergerak'. (Foto: ANTARA FOTO/BNPB)

Jakarta, CB -- Gempa bumi yang mengguncang Donggala dan Palu, Sulawesi Tengah pada Jumat (28/9) memunculkan fenomena tanah bergerak atau likuifaksi. Fenomena tersebut diketahui terjadi di Sigi, Sulawesi Tengah.

Dewan penasehat Ikatan Ahli Geologi Indonesia Rovicky Dwi Putrohari menjelaskan likuifaksi terjadi karena adanya getaran gempa, bukan karena tsunami. Fenomena ini menurutnya banyak dan hampir semua fenomena kegempaan muncul likuifaksi.

"Likuifaksi terjadi karena ada getaran gempa yang memicu terjadinya fraksi (butiran) kasar yang terkumpul di bawah dan butiran halus serta air akan keluar," jelas Rovicky kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat, Minggu (30/9).

Fenomena ini mengakibatkan turunnya daya dkung tanah terhadap tekanan di atasnya. Likuifensi merupakan fenomena alamiah yang terjadi karena adanya aktivitas kegempaan.

"Likuifaksi ini kalau diibaratkan seperti kita sedang mengetuk-ngetuk toples untuk memasukkan suatu benda supaya ada banyak yang masuk ke dalamnya. Ini menyebabkan cairan atau material halus berada di atas," imbuhnya.

Rovicky yang sudah lebih dari 25 tahun berkecimpung di bidang geologi ini mengatakan likuifaksi terjadi pada lapisan di bawah tanah ang biasanya berupa butiran berukuran pasir. Air yang tersimpan di dalamnya akan ikut terbawa keluar ketika terjadi likuifaksi.

Proses inilah yang kemudian membuat tanah bercampur air menjadi lumpur yang keluar dari dalam perut Bumi.

Untuk terhindar dari likufaksi, ia mengatakan biasanya lapisan tanah yang berupa pasir dikeringkan sebelum membuat bangunan di atasnya. Untuk konstruksi bangunan bertingkat tinggi, menurutnya ada soil boring untuk melihat apakah ada hal-hal yang dikhawatirkan terjadi likuifaksi.

Soil boring sendiri merupakan teknik yang dipakai untuk mensurvei tanah dengan mengambil beberapa inti dangkal dari sedimen. Teknik ini sangat penting digunakan sebelum melakukan pengeboran untuk investigasi lepas pantai untuk menentukan kondisi tanah.

"Perlu dicatat likuifaksi ini bukan akibat beban di atasnya, tetapi akibat getaran gempa. Namun, gejala likuifaksi bisa merusak konstruksi di atasnya," ucapnya.

Sebelumnya, Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho dalam konferensi media membenarkan adanya fenomena likuifaksi yang memicu kemiringan tertentu akibat diguncang gempa dan longsor.

"Likuifaksi ini membuat material tanah menjadi padat seperti lumpur. Terjadi karena ada kemiringan tertentu akibat diguncang gempa, akibatnya ada permukaan tanah yang naik dan turun," jelas Sutopo di tengah konferensi media.

Credit cnnindonesia.com

ACT: Korban Meninggal Dunia Gempa-Tsunami Capai 1.203 Orang

Tim ACT yang sudah berada di Palu, Sulawesi Tengah.

Foto: ACT

Jumlah korban terbesar terdapat di Kelurahan Petobo yang rata oleh terjangan tsunami

CB, JAKARTA - Tim Aksi Cepat Tanggap (ACT) mendata jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi dan tsunami di Donggala-Palu Sulawesi Tengah sebanyak 1.203 orang.

"Korban meninggal 1.203 yang tersebar di beberapa titik, jumlah korban terbesar terdapat di Kelurahan Petobo yang rata oleh terjangan tsunami," kata Vice President ACT Insan Nurrohman yang dihubungi di Jakarta, Senin (1/10).

Berikut rincian data korban yang didapat dari tim ACT di lapangan, yaitu di Kelurahan Petobo 700 orang, RS Wirabuana 10 orang, RS Undata 201 orang, Masjid Raya 50 orang, RS Bhayangkara 161 orang, Kecamatan Tawaeli 35 orang, Kelurahan Kayumalue Pajeko dua orang, Kelurahan Kawatuna lima orang, Pos Pol PP tujuh orang, RS Madani 32 orang.

Dia menjelaskan bahwa ACT juga berkoordinasi dengan pihak terkait untuk pendataan korban gempa dan tsunami. Jumlah orang hilang sebanyak 46 orang, termasuk 61 warga negara asing.

ACT juga mencatat korban luka berat sebanyak 540 orang yang tersebar di beberapa titik, yaitu RS Woodward Palu sebanyak 28 orang, RS Budi Agung Palu 114 orang, RS Samaritan Palu 54 orang, RS Undata Mamboro Palu 160 orang, dan RS Wirabuana 184 orang.

Jumlah pengungsi di Kota Palu hingga Ahad (30/9) pukul 20.00 WIB diperkirakan sebanyak 16.732 jiwa yang tersebar di 123 titik. Pengungsian dengan wilayah terdampak Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Parigi Moutong.

"Komunikasi lumpuh akibat listrik padam menyebabkan pendataan dan pelaporan dampak gempa dan tsunami di Kota Palu dan Donggala tidak dapat dilakukan dengan cepat," kata Insan.

Credit republika.co.id

Tiga Dugaan Penyebab Tsunami di Palu-Donggala

Foto udara kondisi kota Palu pascagempa dengan magnitudo 7,4 SR, Sabtu (29/9).

Foto: Antara/BNPB

Dari tiga kemungkinan itu yang paling kuat dugaanya adalah longsor bawah laut.

CB, JAKARTA -- Bencana alam gempa bumi kembali menyapa bumi Indonesia. Kini masyarakat di Donggala dan Palu, Sulawesi Tengah harus merasakan guncangan kuat yang membuat bangunan runtuh dan merusak infrastruktur. Bahkan gempa bumi ini tidak datang sendirian, tapi disertai oleh tsunami, yang juga turut merenggut nyawa mereka. Tim Ekpedisi Palu Koro yang terdiri dari berbagai elemen mencoba menganalisa, apa penyebab tsunami ini terjadi.

Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Sukmandaru Prihatmoko yang juga tergabung dalam Ekspedisi Paku Koro, menganalisis penyebab gempa bumi yang terjadi di Palu adalah adanya aktivitas sesar geser Palu Koro. Namun sebenarnya sesar Palu Koro ini kecil kemungkinan untuk dapat menyebabkan tsunami. Bahkan pada aktivitas gempa dengan magnitudo seperti saat ini.

"Kita belum memastikan penyebab terjadinya tsunami di di sana tapi kami menganalisa setidaknya ada tiga kemungkinan," jelas Sukmandaru, di Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Ahad (30/9).

Lanjut Sukmandaru, pertama Sesar Palu Koro bergeser, dan memicu adanya longsor bawah laut. Kemudian longsor ini membawa massa yaitu tanah atau batuan yang menimpa air laut dan membuat tsunami. Kedua, patahan tersebut memicu bergeraknya atau naiknya patahan di tempat lain dan diduga bisa terpicu penyebab tsunami. Ketiga karena patahan flower structure.

"Memang, harusnya patahan ini bergeser biasa, tapi di satu titik di dasar laut, ada titik yang berkumpul dan membuat pola seperti bunga. Sehingga mendesak air di atasnya dan memicu tsunami," tambahnya.

Namun dari tiga kemungkinan itu yang paling kuat dugaannya adalah adanya longsor bawah laut. Bukan tanpa alasan, hal ini disebabkan oleh keruhnya air laut ketika bencana ini datang. "Kalau tsunami yang di Teluk Palu itu airnya keruh sekali. Sementara tsunami di Donggala lebih jernih. Maka kemungkinan ada material yang longsor di dasar laut, mengotori air dan terbawa ke daratan," terang Sukmandaru.

Menurut Sukmandaru ada ada tiga jenis pergerakan lempeng. Pertama konvergen yaitu antara lempeng saling bertabrakan. Kedua divergen dimana lempeng saling berjauhan, dan ketiga transform atau sesar yang mana lempeng hanya saling bergeser. "Tsunami di Donggala dan Palu kemungkinan karena aktivitas lempeng saling bertabrakan," kata Sukmandaru.

Kemudian, untuk gempa bumi di Donggala dan Palu terkait langsung dengan sesar Palu Koro di luar 10 segmen yang sudah dipetakan. Pemetaan dan penelitian yang lebih rinci harus dilakukan di eksistensi Sesar Palu Koro bagian utara. Oleh karena itu, pihaknya berharap, sosialisasi mitigasi harus lebih gencar dilakukan oleh semua pihak tentang rentannya zona gempa sepanjang Palu Koro-Matano.

Dampak gempa-tsunami di Palu dan Donggala.

Credit republika.co.id