Selasa, 02 Oktober 2018

AS Tak Lepas Sanksi, Korut Bersikeras Tak Lucuti Nuklir



AS Tak Lepas Sanksi, Korut Bersikeras Tak Lucuti Nuklir
Presiden Korut Kim Jong Un (KCNA/via REUTERS)


Jakarta, CB -- Korea Utara (Korut) menyebut bahwa pihaknya tidak akan melakukan denuklirisasi selama Amerika Serikat (AS) tidak melakukan tindakan yang tepat. Hal ini mengacu pada kekerasan AS yang tak ingin melepaskan sanksi ekonominya kepada Korut sampai negara itu benar-benar melakukan denuklirisasi fasilitas-fasilitasnya.

Lebih lanjut, Korut mengatakan bahwa deklarasikan berakhirnya Perang Korea 1950-1953 "bukan menjadi tawar-menawar" untuk denuklirisasi Korea Utara. Jika Amerika Serikat tidak menginginkan akhir perang, maka Korut pun "tidak akan terlalu berharap untuk itu" seperti dilansir oleh media pemerintah Korut KCNA, Selasa (2/10).

Lebih lanjut, KCNA mengatakan menonaktifkan fasilitas nuklir Yongbyon membutuhkan tindakan yang tepat dari Amerika Serikat. Sebab, tindakan dari AS itulah yang menjadi "inti untuk program nuklirnya."


"DPRK mengambil langkah-langkah penting dan penting untuk melaksanakan pernyataan bersama yang dibuat di KTT DPRK-AS, tetapi AS masih berusaha menundukkan seseorang menggunakan sanksi," tandas komentar yang tidak disebutkan namanya itu.

Hal senada sempat diungkap pimipnan Korut Kim Jong Un pada KTT di Pyongyang bulan lalu. Dalam pernyataan bersama dengan Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, Kim Jong Un menyatakan kesediaan untuk "secara permanen membongkar" kompleks nuklir Yongbyon jika Amerika Serikat mengambil tindakan yang sesuai.

Moon mengatakan bahwa pembongkaran kompleks nuklir itu termasuk deklarasi resmi berakhirnya perang kedua negara.

Dalam komentarnya, KCNA menyebut bahwa pernyataan akhir perang seharusnya telah "diselesaikan setengah abad yang lalu". Seraya menambahkan bahwa pernyataan tersebut menjadi "proses paling dasar dan utama untuk dibentuknya hubungan dan perdamaian baru RDRK(Republik Demokratik Rakyat Korea-nama resmi Korut)-AS (Amerika Serikat)" di semenanjung Korea dan hal ini juga menuntut "komitmen AS."

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump dan Kim secara umum sepakat untuk "membangun rezim perdamaian yang abadi dan stabil di Semenanjung Korea". Pertemuan yang terjadi Juni lalu di Singapura ini tak pernah terjadi sebelumnya.


Namun, Washington ingin agar Korea Utara membuat langkah terlebih dulu dengan menyediakan inventarisasi lengkap program senjatanya. AS juga ingin agar Korut mengambil tindakan permanen untuk melepaskan persenjataannya.

Namun, sebelumnya tiga pejabat senior AS yang terlibat dalam kebijakan Korea Utara mengatakan kepada Reuters hingga saat ini belum ada kemajuan terkait negosiasi serius untuk menghilangkan atau bahkan menghentikan senjata nuklir dan program rudal balistik Kim.

Menurut mereka, membongkar Yongbyon yang menjadi pabrik misil Korut, akan memperlambat produksi bahan misil. Tetapi tidak mengurangi persediaan plutonium dan uranium mereka yang sangat kaya. Tidak juga mengurangi kecurigaan bahwa negara itu memiliki situs produksi rahasia lainnya, seperti disampaikan seorang ahli kepada Reuters.





Credit  cnnindonesia.com