Senin, 29 Januari 2018

Pakar PBB serukan Mesir hentikan eksekusi

Logo Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). (REUTERS/Carlo Allegri)

"Kami sangat prihatin dengan pola hukuman mati yang terus berlanjut ..."

Jenewa (CB) - Pemerintah Mesir harus menghentikan eksekusi sampai meninjau semua hukuman mati dan mengulangi setiap vonis dalam persidangan yang dinilai tidak adil, demikian laporan lima pakar independen hak asasi manusia (HAM) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

"Kami mengajukan beberapa perkara khas dengan pihak berwenang Mesir dan terus menerima lebih banyak. Dengan tuduhan serius terus-menerus itu, kami mendesak Pemerintah Mesir menghentikan semua eksekusi, yang tertunda," catat para pakar HAM PBB, Jumat (26/1).

Wakil Tetap Mesir untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa sejauh ini menanggapi seruan tersebut, namun jaksa dan sumber pengadilan Mesir menolak kritik tersebut.

Pakar independen HAM PBB juga mencatat,"Pihak berwenang harus memastikan bahwa semua hukuman mati ditinjau, dan jika hukuman didasarkan atas pengadilan tidak adil, maka pastikan dilakukan pemeriksaan ulang agar kewajiban hak asasi manusia di Mesir dihormati sepenuhnya."

Sementara itu, pemberontakan ISIS di Sinai Utara telah meluas, termasuk pada target sipil pada tahun lalu, dan Mesir bulan ini memperpanjang keadaan daruratnya selama tiga bulan lagi, sehingga kewenangan pihak berwenang dapat menindak keras semua pihak yang disebut sebagai musuh negara.

Kelima pakar independen, yang bertugas selaku pelapor khusus ke Dewan HAM PBB, juga menilai bahwa hukuman mati harus digunakan hanya untuk kejahatan yang paling serius dan setelah sebuah proses dengan semua perlindungan hukum.

Para ahli itu adalah Jos Antonio Guevara Bermadez, Agnes Callamard, Bernard Duhaime, Nils Melzer dan Fionnuala D. Na Aolain.

Mereka juga mencatat adanya penahanan sewenang-wenang, eksekusi di luar hukum, penghilangan paksa, penyiksaan dan terabaikannya perlindungan HAM saat Pemerintah Mesir melawan terorisme.

"Kami sangat prihatin dengan pola hukuman mati yang terus berlanjut yang diberikan berdasarkan bukti yang diperoleh melalui penyiksaan atau perlakuan buruk, seringkali selama masa penghilangan paksa," demikian salah satu catatan mereka, layaknya dikurip Reuters.

Jaksa penuntut umum dan sumber peradilan Mesir mengatakan vonis dalam semua kasus didasarkan pada bukti dari penyelidikan, pengakuan dan bukti forensik, namun pengadilan tidak bergantung pada pengakuan yang mereka percaya sebagai hasil penyiksaan atau pemaksaan.

Saat berbicara kepada Reuters dengan syarat anonim, sumber tersebut mengatakan bahwa pernyataan pakar HAM PBB tersebut merupakan campur tangan dengan urusan peradilan Mesir, dan mengatakan hukuman mati hanya dilakukan setelah proses pengadilan yang adil di mana hak dan pembelaan terhadap terdakwa dijamin sesuai dengan hukum.

Sumber itu juga mengatakan bahwa mereka yang dihukum karena melakukan kejahatan, yang mengakibatkan kematian orang tidak bersalah dan mengancam stabilitas dan keamanan nasional, yang menjadi pelanggaran berat di Mesir.

Credit antaranews.com

Pangeran Alwaleed Dibebaskan dari Tuduhan Korupsi

Pangeran Alwaleed Bin Talal Bin Abdulaziz Al Saud.

Foto: EPA-EFE/LUCAS DOLEGA

Dia akan dibersihkan dari semua tuduhan bersalah dan dibebaskan.

CB, RIYADH -- Miliarder Arab Saudi, Pangeran Alwaleed bin Talal telah dibebaskan setelah ditahan selama dua bulan saat operasi pembersihan korupsi. Dalam sebuah wawancara yang dilakukan di Hotel Ritz Carlton Riyadh, Alwaleed mengatakan, dia akan dibersihkan dari semua tuduhan bersalah dan dibebaskan.
Alwaleed ditahan pada November 2017 lalu oleh badan antikorupsi baru yang dipimpin putra mahkota Saudi. Puluhan pangeran, politisi, dan pengusaha senior ditahan dalam operasi tersebut sebagai bagian dari upaya reformasi oleh putra mahkota Saudi. Mereka ditahan di hotel mewah Ritz Carlton, Riyadh.

Dalam wawancara pertamanya sejak ditahan dan beberapa jam sebelum pembebasannya, Alwaleed menyatakan bahwa dia tidak terlibat dalam kasus korupsi apapun. Dia akan tetap mengontrol penuh perusahaan investasi global miliknya, yakni Kingdom Holding Co tanpa harus menyerahkan aset-aset kepada negara. Pria berusia 60 tahun tersebut menggambarkan penahanannya adalah kesalahpahaman, dan dia mendukung upaya reformasi oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman.

"Tidak ada dakwaan, hanya ada beberapa diskusi antara saya dan pemerintah," ujar Alwaleed dilansir Reuters, Senin (29/1).

Penahanan Alwaleed mengkhawatirkan bagi warga asing. Sebab, dia memiliki pengaruh secara internasional sebagai investor di sejumlah perusahaan besar seperti Twitter dan Citigroup. Tak hanya itu, dia juga memiliki sejumlah hotel ternama termasuk Geroge V di Paris dan Plaza di New York.

Tercatat saham di Kingdom Holding langsung melonjak sebesar 10 persen, ketika Alwaleed dibebaskan. Kenaikan saham ini memberikan tambahan terhadap pundi-pundi harta Alwaleed sebesar 850 juta dolar AS.

Pada November lalu, Forbes memperkirakan kekayaannya bersih Alwaleed mencapai 17 milliar dolar AS. Hal ini yang membuatnya menjadi orang terkaya ke-45 di dunia.

Figur dari kalangan atas lainnya yang telah dibebaskan antara lain Kepala Jaringan Televisi MBC Waleed al-Ibrahim, dan Khalid al-Tuwaijiri, yang merupakan mantan kepala istana kerajaan. Kejaksaan Agung Saudi menyatakan pada awal pekan ini sebanyak 90 tahanan telah dibebaskan setelah berbagai tuduhan terhadap mereka dicabut.

Beberapa tahanan itu ada yang telah menyerahkan uang tunai, real estate, dan aset lain untuk kebebasan mereka. Sementara, Otoritas kini masih menahan 95 orang. Beberapa orang itu akan dibawa ke pengadilan.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Jumat, 26 Januari 2018

AS Bantah Kapal Perangnya Diusir China dari Laut China Selatan

WASHINGTON - Pentagon membantah klaim Beijing bahwa pasukan China mengusir kapal perang Amerika Serikat (AS) keluar dari kawasan Laut China Selatan. Kapal USS Hopper sebelumnya patroli di kawasan sengketa yang membuat Beijing marah.

”Tidak ada yang membawa kapal angkatan laut keluar dari mana saja,” kata seorang pejabat senior pertahanan AS yang berbicara dalam kondisi anonim kepada The Washington Free Beacon. “Keseluruhan gagasan bahwa kami kabur tidak benar.”

Surat kabar milik Partai Komunis China, People’s Daily, dalam sebuah laporan menyebut kapal perang AS, USS Hopper, yang dipersenjatai rudal telah melanggar kedaulatan Beijing.

”Pada tanggal 17 Januari, kapal perusak USS Hopper dengan rudal berlayar di dekat Pulau Huangyan, China, tanpa izin dari pemerintah China,” tulis surat kabar tersebut.

”Angkatan Laut China segera mengidentifikasi kapal perang AS dan memperingatkan bahwa kapal itu harus meninggalkan perairan China. Provokasi ceroboh tersebut berakhir dengan aib bagi Angkatan Laut AS.”

Pejabat Pentagon tersebut mengatakan, meskipun pasukan China mengontak melalui radio, kapal USS Hopper tidak pernah keluar dari jalur yang ditetapkannya, dan kapal tersebut melakukan operasi yang tidak salah. Kapal USS Hopper merupakan kapal perang ke-13 yang dikirim Angkatan Laut AS untuk patroli di Laut China Selatan sejak tahun 2015.

”Pasukan AS beroperasi di kawasan Asia Pasifik setiap hari, termasuk di Laut China Selatan,” kata juru bicara Pentagon Letnan Kolonel Jamie Davis kepada Washington Free Beacon, yang dilansir Kamis (25/1/2018).

”Semua operasi dilakukan sesuai dengan hukum internasional dan menunjukkan bahwa Amerika Serikat akan terbang, berlayar, dan beroperasi di manapun hukum internasional mengizinkannya,” ujar Davis.

Pulau Huangyan yang didekati kapal perang AS itu juga dikenal sebagai Scarborough Shoal. Pulau itu merupakan wilayah sengketa di Laut China Selatan yang diklaim oleh Filipina dan China.

Sebelumnya, Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lu Kang mengatakan bahwa Angkatan Laut China memerintahkan kapal perang AS itu untuk menarik diri setelah identitasnya diketahui.

Pentagon selama ini menegaskan bahwa patroli kapal perang di Laut China Selatan sebagai bagian dari misi menegakkan kebebasan bernavigasi di perairan internasional.

“China dengan tegas menentang upaya untuk menggunakan kebebasan navigasi sebagai alasan untuk melukai kedaulatannya dan mendesak Amerika Serikat untuk memperbaiki kesalahannya,” kata Lu.

Credit sindonews.com

Kapal Perang AS Dituduh Langgar Kedaulatan China

SHANGHAI - Kementerian Luar Negeri China menuduh sebuah kapal perang Amerika Serikat (AS) melanggar kedaulatan Beijing karena memasuki perairan teritorialnya tanpa izin. China menyatakan akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi kedaulatannya.

Pada 17 Januari 2018 petang, kapal perang USS Hopper muncul dalam jarak 12 mil laut dari Pulau Huangyan di Laut China Selatan. Demikian disampaikan Kementerian Luar Negeri China di situsnya pada hari Sabtu (20/1/2018).

Pulau Huangyan juga dikenal sebagai Scarborough Shoal merupakan wilayah sengketa di Laut China Selatan yang diklaim oleh Filipina dan China.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lu Kang, Angkatan Laut China memerintahkan kapal perang AS tersebut untuk menarik diri setelah identitasnya diketahui.

Lu mengatakan bahwa kapal tersebut melanggar kedaulatan dan kepentingan keamanan China. Selain itu, kapal tersebut juga dianggap mengancam keamanan kapal dan personel China di sekitarnya.

AS telah mengkritik China karena telah membangun pulau dan instalasi militer di wilayah sengketa di Laut China Selatan. Menurut Washington, tindakan Beijing itu akan membatasi kebebasan navigasi di perairan internasional.

Kapal-kapal perang AS telah melakukan serangkaian patroli “kebebasan navigasi” di wilayah itu.

“China dengan tegas menentang upaya untuk menggunakan kebebasan navigasi sebagai alasan untuk melukai kedaulatannya dan mendesak Amerika Serikat untuk memperbaiki kesalahannya,” kata Lu, dikutip Reuters.

Credit sindonews.com

Lacak Muslim Uighur, China Uji Sistem Pengenalan Wajah

BEIJING - China tengah menguji sistem pengenalan wajah baru yang melacak anggota komunitas Muslim Uighur yang menjadi target. Sistem itu juga akan memberi tahun polisi saat mereka keluar dari area aman yang ditetapkan.

Dikutip Asean Correspondent dari Bloomberg, Jumat (26/1/2018), teknologi tersebut digunakan di desa-desa yang didominasi Muslim di wilayah Xinjiang, China barat. Menurut seseorang yang mengetahui proyek tersebut, polisi akan mendapat pemberitahuan jika seorang individu berada dalam jarak lebih dari 300 meter dari rumah atau tempat kerja mereka.

"Proyek peringatan ini menghubungkan kamera keamanan dengan database individu yang telah menarik perhatian pihak berwenang dan melacak gerakan mereka di wilayah tertentu," kata sumber Bloomberg. Ia menambahkan bahwa polisi kemudian dapat menindaklanjuti dengan mencegat individu, mengunjungi rumah mereka, atau menanyai mereka, keluarga dan teman.

Kontraktor pertahanan negara yang dikelola China, Electronics Technology Group, memimpin proyek tersebut. Kontraktor mengklaim bahwa ini adalah bagian dari usaha perusahaan untuk mengembangkan perangkat lunak guna mengumpulkan data tentang pekerjaan, hobi, kebiasaan konsumsi, dan perilaku warga biasa untuk memprediksi tindakan teroris sebelum terjadi.

Namun kritikus telah mengemukakan kekhawatiran bahwa proyek tersebut mengubah kawasan ini menjadi negara polisi berteknologi tinggi.

"Sistem seperti ini jelas sangat sesuai untuk mengendalikan orang," kata pakar keamanan Jim Harper, wakil presiden eksekutif Competitive Enterprise Institute. "'Tolong tunjukkan kartu identitas' adalah simbol yang hidup di bawah tirani di masa lalu. Sekarang, pejabat pemerintah tidak perlu bertanya. "

Wilayah Xinjiang - rumah bagi lebih dari 10 juta etnis Muslim Uighur - berbatasan dengan Pakistan dan Afghanistan. Wilayah ini telah menjadi salah satu tempat paling banyak dikontrol di dunia.

Pemerintah daerah telah memerintahkan penduduk untuk memasang sistem pelacakan satelit di mobil mereka. Orang harus tunduk pada pemindaian wajah untuk memasuki pasar, membeli bahan bakar atau mengunjungi tempat-tempat seperti terminal bus utama ibukota Urumqi.

Perlakuan China terhadap etnis minoritas, telah menjadi bahan kritik yang sering dilakukan oleh negara-negara AS dan Eropa.

Menurut sebuah laporan baru dari Human Rights Watch, Peraturan Anti-Ekstrimisme Xinjiang, yang melarang penggunaan jenggot atau kerudung di tempat umum, mulai berlaku pada tahun 2017.

Pihak berwenang Xinjiang juga mengeluarkan sebuah peraturan yang melarang orang tua menamai anak-anaknya dengan puluhan nama dengan konotasi religius, seperti Saddam dan Medina, atas dasar bahwa mereka dapat membangkitkan semangat religius.

Pekan ini, seorang pejabat keamanan di Kashgar mengatakan kepada Radio Free Asia, setidaknya 120 ribu orang Uighur telah terikat pada "kamp pendidikan ulang" politik yang mengingatkan pada era Mao yang melintas di seberang perbatasan barat negara itu.

Sementara China menyalahkan beberapa warga Uighur atas serangan "teroris", para ahli di luar China mengatakan Beijing telah membesar-besarkan ancaman dari orang-orang Uighur. Para ahli juga menilai bahwa kebijakan domestik yang represif bertanggung jawab atas meningkatnya kekerasan di sana yang menyebabkan ratusan orang tewas sejak 2009.

Credit sindonews.com

Demi Kurdi, Pasukan Amerika Serikat vs Turki Perang di Suriah

Militan Kurdi YPG siap mempertahankan Manbij setelah pasukan Turki menyerang Afrin [Reuters]

CB, Jakarta - Perang terbuka antara pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat melawan Turki di Manbij, Suriah, dikhawatirkan bakal terjadi.

Sejak Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memerintahkan pasukannya mengejar pemberontak Kurdi di Afrin, Suriah, pada Sabtu, 20 Januari 2018, militer Turki telah menguasai setidaknya 11 desa di utara Suriah.

Tank militer Turki berada di kota Hassa yang berbatasan dengan Suriah di provinisi Hatay, Turki, 21 Januari 2018. Pasukan dan tank-tank Turki hari Minggu 21 Januari memasuki wilayah Suriah untuk melakukan serangan terhadap milisi Kurdi. Caglar Ozturk/Dogan News Agency via REUTERS

Langkah militer Turki tersebut tidak berhenti di situ, mereka merangsek ke Manbij, kota yang terletak di sekitar 100 kilometer sebelah timur Afrin, tempat militan Kurdi bertahan sekaligus menjadi pangkalan militer Amerika Serikat melawan ISIS.
"Turki bisa jadi akan berhadapan dengan pasukan Amerika Serikat dan NATO di Manbij," Al Jazeera melaporkan, Kamis, 25 Januari 2018.
Anggota militer Amerika Serikat yang beroperasi di sana mengatakan, pasukannya memiliki hak mempertahankan diri menghadapi berbagai serangan dan tidak diragukan lagi melakukannya.

Warga Kurdi menyaksikan serangan udara pasukan koalisi yang dipimpin Amerika Serikat ke ISIS di Kobani, perbatasan Suriah-Turki, 20 Oktober 2014. BULENT KILIC/AFP/Getty Images
"Jelaslah bahwa kami sangat waspada dengan apa yang terjadi, khususnya di kawasan Manbij sebab pasukan kami berada di sana," kata juru bicara Kolonel Ryan Dillon kepada kantor berita Reuters. "Pasukan koalisi memiliki hak melekat mempertahankan diri dan akan melakukan apapun jika diperlukan," ujarnya.

Sharfan Darwish dari Dewan Militer Manbij -satu unit sayap militer Kurdi Suriah- mengaku mendapatkan serangan dari militer Turki di Afrin. "Kami siap siaga menghadapi perang melawan Turki."

Credit TEMPO.CO

Iran: Arab Saudi Selundupkan Senjata dan Granat

Tentara Arab Saudi berjaga di sepanjang perbatasan dengan bersenjata lengkap. Tentara Arab Saudi mengerahkan kendaraan tempur canggih untuk menghadapi militan Houthi Aden, Yaman, 30 September 2015. REUTERS/Faisal Al Nasser

CB, Jakarta - Hubungan Iran dengan Arab Saudi diperkirakan kian mendidih menyusul laporan kantor berita IRNA bahwa badan intelijen Iran menyita sejumlah senjata termasuk bom, amunisi dan granat dari Arab Saudi.

Pemberontak Houthi berkeliling sembari mengangkat senjata mereka saat merayakan kematian mantan Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh, di Sanaa, Yaman, 4 Desember 2017. REUTERS
Laporan IRNA, Rabu, 24 Januari 2018, menyebutkan, bom selundupan tersebut disita oleh aparat keamanan di wilayah timur dan dibawa oleh agen intelijen Arab Saudi masuk ke Iran.

Warga melihat sejumlah bangunan yang hancur akibat serangan udara koalisi Arab Saudi di Sanaa, Yaman, 9 Juni 2017. REUTERS/Khaled Abdullah

"Penyitaan itu bersamaan dengan operasi melawan sparatis Kursdistan di Kota Marivan dekat perbatasan Irak. Di kota ini, aparat menyita sejumlah granat dan roket," tulis Washington Post mengutip Associated Press, Kamis, 25 Januari 2018.

Di kota tersebut, pasukan Iran kerap bertempur melawan kelompok bersenjata ISIS dan militan Kurdistan. Arab Saudi berkali-kali menuduh Iran mengirimkan senjata ke Houthi Yaman yang berperang melawan koalisi pimpina Saudi.

Credit TEMPO.CO

Putin: Pembom Strategis Baru Tingkatkan Triad Nuklir Rusia

MOSKOW - Presiden Vladimir Putin memuji versi modern dari pesawat pembom strategis Tu-160. Menurut Putin, versi modern pesawat itu akan memperkuat triad nuklir Rusia.

Pujian disampaikan setelah Putin menyaksikan uji terbang pesawat tempur terbesar di dunia tersebut pada hari Kamis.

“Kebangkitan Tupolev Tu-160 adalah langkah serius dalam pengembangan industri berteknologi tinggi dan dalam memperkuat kemampuan pertahanan negara kita, karena itu adalah salah satu elemen triad nuklir kita di udara,” kata Putin.

Uji terbang pesawat pembom supersonik bertenaga nuklir itu berlangsung di Kazan.Triad nuklir negara tersebut biasanya terdiri dari pesawat pembom strategis, rudal balistik antarbenua dan kapal selam nuklir.

Staf dari Kazan Aviation Factory sengaja mengundang presiden Putin untuk ikut terbang dengan pesawat pembom modern Tu-160.

Setelah mengikuti uji terbang tersebut, orang nomor satu Rusia ini menginginkan versi sipil dari pesawat supersonik Tu-160 untuk tujuan komersial.

Rusia pernah memiliki pesawat penumpang supersonik, Tu-144, tapi beroperasi kurang dari satu dekade dan secara ekonomi dinyatakan tidak layak.

Hal yang sama terjadi pada pesawat sejenis lainnya, British-French Concorde, yang melakukan penerbangan terakhirnya pada tahun tahun 2003.

Menurut Putin, pesawat supersonik sipil bisa melihat kebangkitan ekonomi saat ini.

”Tu-144 disingkirkan dari produksi karena biaya tiket pesawat harus mempertimbangkan rata-rata gaji di suatu negara. Situasinya berbeda sekarang. Ada perusahaan besar yang bisa mengoperasikan pesawat semacam itu,” katanya, yang dilansir dari Russia Today, Jumat (26/1/2018).

Credit sindonews.com

Qatar Berencana Beli S-400 Rusia

MOSKOW - Pemerintah Qatar dilaporkan tengah dalam tahap pembicaraan dengan Rusia mengenai rencana pembelian sistem pertahanan udara S-400. Sistem pertahanan udara kebanggaan Rusia itu saat ini memang tengah digandrungi negara Timur Tengah.

Duta Besar Qatar untuk Rusia, Fahad bin Mohammed Al-Attiyah menyatakan, pembicaraan mengenai rencana pembelian S-400 oleh negaranya saat ini tengah memasuki tahap akhir. Namun, dia belum bisa memberikan kepastian kapan kesepakatan itu akan dicapai.

"Pembicaraan tentang subjek (S-400) berada pada tahap lebih lanjut," kata Fahad dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Kamis (25/1). Dia menambahkan, bahwa Qatar juga melakukan negosiasi pembelian perangkat keras militer untuk pasukan darat Qatar.

Sebelum Qatar, Arab Saudi sudah terlebih dahulu dilaporkan sedang terlibat pembicaraan dengan Rusia mengenai pembelian sistem pertahanan udara ini. Saudi dan Rusia bahkan dilaporkan telah menandatangani kesepakatan awal pembelian S-400 senilai USD 3 miliar atau lebih dari Rp40 triliun

Kesepakatan itu diketahui tercapai saat kunjungan bersejarah Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud ke Moskow pada Oktober 2017 lalu.

Sementara itu, negara Timur Tengah lainnya, yakni Turki, saat ini tengah menunggu pengirikan tahap pertama S-400. Turki dan Rusia mencapai kesepakatan mengenai pembelian senjata itu pada awal 2017 lalu.

Credit sindonews.com

Menterinya Dihina, Kuwait Berseteru dengan Saudi

RIYADH - Kuwait dan Arab Saudi berseteru setelah pejabat Riyadh menghina seorang menteri Kuwait dengan sebutan “tentara bayaran”. Perseteruan ini memperparah krisis diplomatik di Teluk yang sebelumnya melibatkan Qatar dengan negara-negara tetangganya.

Dalam sebuah posting di akun Twitter resminya, Menteri Pemuda dan Olahraga yang juga Penasihat Istana Kerajaan Arab Saudi, Turki Al Asheikh, melontarkan hinaan terhadap Menteri Perdagangan dan Industri Kuwait, Khaled Al-Roudhan.

Ujaran penghinaan ini bermula dari Al-Roudhan sebagai bagian dari delegasi Kuwit ke Doha yang disambut Emir Qatar Sheikh Tamim.

Kunjungan itu diduga membuat pejabat Saudi itu kesal, sebab Doha dan Riyadh hingga saat ini masih berseteru. Saudi bersama sekutu Arabnya—Mesir, Uni Emirat Arab dan Bahrain—telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar atas tuduhan Doha mendukung terorisme. Namun tuduhan telah berulang kali dibantah Qatar.

Kunjungan menteri Kuwait dan rombongannya ke Doha untuk mengucapkan terima kasih kepada Sheikh Tamim atas bantuannya yang baru-baru ini mengakhiri pembekuan badan sepak bola Kuwait oleh FIFA.

Otoritas olahraga Saudi sebelumnya mengklaim ikut andil dalam memengaruhi keputusan FIFA.

”Al-Roudhan hanya tentara bayaran, tentara bayaran ini tidak akan menyakiti hubungan historis Saudi dengan saudaranya, Kuwait,” tulis Al Asheikh dalam tweet-nya. ”Apa yang dia katakan tidak mewakili apapun kecuali dirinya sendiri,” lanjut dia, seperti dikutip Reuters, Jumat (26/1/2018).

Komentar pejabat Saudi itu sensitif bagi Kuwait karena sedang berperan untuk menengahi perselisihan Qatar dengan Saudi bersama sekutunya.

Penghinaan tersebut memicu kegemparan di Kuwait, di mana parlemen menekan pemerintah untuk merespons.

Dalam tweet berikutnya pada hari Rabu, Al Asheikh merasa pilihan kata-katanya untuk menteri Kuwait itu benar.

Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Kuwait Khaled al-Jarallah mengatakan bahwa dia telah menyampaikan sikap "penyesalan dan teguran” melalui duta besar Saudi untuk Kuwait.

”Kami menegaskan penolakan dan keheranan kami atas penghinaan ini karena berdampak terhadap hubungan persaudaraan yang hangat dan terhormat antara kedua negara bersaudara ini,” kata Jarallah seperti dikutip kantor berita negara Kuwait, KUNA.

Credit sindonews.com

Kelompok bantuan kecam keputusan AS tahan bantuan Palestinain

Bocah Palestina membawa panci masak dalam aksi protes menentang pemotongan bantuan, diluar kantor PBB di Gaza, Rabu (24/1/2018).(REUTERS/Mohammed Salem) ()

Washington (CB) - Pemimpin 21 kelompok bantuan kemanusiaan menulis kepada pemerintahan Trump pada Rabu untuk mengajukan keberatan dalam bentuk terkuat atas keputusan menahan dana 65 juta dolar bagi badan PBB, yang mengurus pengungsi Palestina.

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan pekan lalu bahwa Washington akan menahan dana 65 juta dolar, yang direncanakan untuk membayar Badan Pemulihan dan Pekerjaan untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), dengan mengatakan bahwa badan itu perlu melakukan perubahan, yang tidak disebutkan.

Pemimpin kelompok bantuan tersebut memperingatkan dampak mengerikan jika pemotongan tersebut dipertahankan, kata surat itu, yang salinannya diberikan kepada Reuters.

"Kami sangat prihatin dengan dampak kemanusiaan dari keputusan itu pada bantuan untuk anak-anak, perempuan dan laki-laki di Yordania, Lebanon, Suriah, dan Tepi Barat serta Jalur Gaza," kata surat tersebut.

Juru bicara Departemen Luar Negeri Heather Nauert pada Kamis membantah jika langkah tersebut untuk menghukum orang-orang Palestina, yang telah sangat kritis terhadap pengumuman Presiden Donald Trump bulan lalu bahwa dia akan memindahkan Kedutaan Besar A.S. ke Yerusalem dari Tel Aviv.

Dia mengulangi pandangan A.S. bahwa UNRWA memerlukan reformasi, dengan mengatakan bahwa ada lebih banyak pengungsi dalam program ini daripada sebelumnya, dan bahwa "uang yang masuk dari negara lain perlu ditingkatkan juga untuk terus membayar semua pengungsi tersebut."

Eric Schwartz, presiden Pengungsi Internasional dan mantan wakil Menteri Luar Negeri Urusan Populasi, Pengungsi dan Migrasi A.S., mengatakan komentar Nikki Haley, duta besar A.S. untuk PBB, itu ditujukan untuk menghukum para pemimpin politik Palestina dan memaksa mereka untuk membuat konsesi politik.

"Tapi salah jika menghukum pemimpin politik dengan menahan bantuan yang menopang kehidupan warga sipil. Ini berbahaya dan sangat berbeda dari kebijakan A.S. mengenai bantuan kemanusiaan internasional yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dimiliki pemerintahan dan rakyat AS," kata Schwartz dalam suratnya.

Departemen Luar Negeri juga mengatakan pada Kamis bahwa Amerika Serikat tidak akan memberikan bantuan pangan terpisah sebesar 45 juta dolar untuk rakyat Palestina yang dijanjikan bulan lalu sebagai bagian dari Seruan Darurat Tepi Barat/Gaza, yang dipimpin UNRWA.

Nauert mengatakan bahwa Amerika Serikat telah menjelaskan kepada UNRWA bahwa 45 juta dolar itu adalah sebuah janji yang ditujukan untuk membantu badan tersebut dengan "prediksi", tapi itu bukan jaminan.

Trump mengatakan dalam sebuah pernyataan di Twitter pada 2 Januari bahwa Amerika Serikat memberi rakyat Palestina ratusan juta dolar setahun, "tapi tidak memperoleh apresiasi atau rasa hormat."

Keputusan untuk mengekang pendanaan kemungkinan akan menambah kesulitan untuk menghidupkan kembali perundingan damai Israel-Palestina dan juga meremehkan kepercayaan Arab bahwa Amerika Serikat dapat bertindak sebagai mediator yang tidak memihak.

Perundingan terakhir terhenti pada 2014, sebagian karena sikap penentangan Israel terhadap kesepakatan persatuan faksi Palestina Fatah dan Hamas, dan karena pembangunan permukiman Israel di tanah jajahannya, yang diinginkan Palestina sebagai negaranya, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

PBB: Penting untuk Tetap Pertahankan Bantuan ke Palestina

UNRWA

Foto: www.prc.org.uk

Pemotongan dana akan berdampak pada stabilitas di kawasan.

CB, NEW YORK -- Utusan Timur Tengah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nickolay Mladenov menegaskan pentingnya mempertahankan dana bantuan kepada UNRWA (United Nations Relief and Works Agency) untuk diberikan kepada rakyat Palestina. Hal tersebut diungkapkan Mladenov dalam pertemuan Dewan Keamanan (DK) PBB.

Mladenov mengatakan, keberadaan dana tersebut merupakan hal vital untuk memperkuat sekaligus mempertahankan pelayanan dan semua institusi milik Palestina. Dia menambahkan, segala kemunduran yang disebabkan dari pemotongan dana tersebut hanya akan berdampak pada gangguan stabilisasi di kawasan.

"Pemotongan yang dilakukan baru-baru ini terkait pendanaan UNRWA hanya memperkuat kekhawatiran tersebut," kata Nickolay Mladenov, Jumat (26/1).

Mladenov memperingatkan, kondisi tidak menentu yang terjadi saat ini hanya akan membuat situasi semakin sulit. Situasi sekarang, dia menambahkan, hanya akan memberikan keuntungan bagi kelompok esktremis serta berpotensi menimbulkan konflik baru.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menangguhkan 65 juta dari 125 juta dolar dana bantuan kepada Palestina. Belakangan, Trump kembali mengancam akan menarik bantuan tersebut jika Palestina enggan naik ke meja perundingan.

Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley kemudian menyebut Palestina tak mau menciptakan perdamaian di kawasan. Dia mengatakan, AS tidak akan membujuk Palestina atas sikap kurangnya keinginan untuk mewujudkan perdamian yang ditunjukan para pemimpin negara tersebut.

Dalam pertemuan dewan keamanan PBB itu, Haley juga memberikan kritik kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Dia mengecam keinginan Abbas yang hanya akan melanjutkan negosiasi damai jika dimediasi oleh dunia internasional selain AS.

"Itu merupakan hal yang keterlaluan dan tidak menunjukan sikap seseorang yang menginginkan perdamaian," kata Nikki Haley.

Ketidakpercayaan Palestina kepada AS menyusul keputusan sepihak Paman Sam yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Keputusan itu telah melangkahi kesepakatan damai yang telah dicapai sebelumnya. Haley mengatakan, AS masih berkomitmen untuk membantu mewujukan perdamaian bersejarah antara Palestina dan Israel.

Utusan Palestina untuk PBB Riyad Mansour mengatakan, tuduhan yang dilontarkan Haley mirip dengan tudingan Israel yang menyebut Abbas bukanlah seorang yang menginginkan perdamaian. Mansour menegaskan, tuduhan tersebut merupakan cara Israel untuk mengecoh dunia internasional dan menghindar dari tanggung jawab.

"Mereka kabur dari tanggung jawab atas buntunya perundingan damai dan situasi menyedihkan di lapangan dengan membuat klaim palsu dan memalukan tersebut," tegas Riyad Mansour.

Credit republika.co.id

Donald Trump Ancam Tahan Bantuan untuk Palestina

Presiden Donald Trump mengancam akan menahan bantuan setelah Mike Pence ditolak masyarakat Palestina, hingga mereka sepakat berunding damai dengan Israel. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Jakarta, CB -- Presiden Donald Trump menyebut Palestina 'tidak menghormati' Amerika Serikat dan mengancam akan menahan bantuan senilai ratusan juta dolar sampai negara itu sepakat menyetujui perundingan damai yang diupayakan AS.

“Mereka [Palestina] tidak menghormati kami pekan lalu dengan menolak Wakil Presiden Mike Pence menemui mereka,” kata Trump dalam sebuah pertemuan dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu di Davos, Swiss, Kamis (25/1).

“Kami memberi mereka ratusan juta dolar,” kata Trump. “Uang tersebut tidak akan ke mereka kecuali mereka duduk bersama dan bernegosiasi damai,”

Sebelumnya Presiden Palestina Mahmoud Abbas membatalkan pertemuan yang telah direncanakan dengan Mike Pence setelah ia mendapatkan sejumlah tekanan di negaranya sendiri.

Pada pertemuan dengan Netanyahu di Davos, Trump mencoba meyakinkan dunia Arab bahwa ia dapat menjadi mediator yang adil.

“Kami memiliki sebuah pengajuan untuk perdamaian. Ini pengajuan yang baik bagi masyarakat Palestina,” kata Trump. Ia pun menambahkan, Israel akan ikut diminta membuat konsesi.

Pemerintah AS memutuskan akan memindahkan kedutaannya di Israel ke Yerusalem.(REUTERS/Ronen Zvulun)

Namun Trump juga tidak mengubah keputusannya akan Yerusalem dan pemindahan Kedutaan AS di Israel ke kota tersebut yang akan dilakukan pada 2019.

“Kami mengantisipasi ada sedikit perubahan soal pembukaan [Kedutaan AS] tahun depan,” kata Trump.

Netanyahu dengan hangat menyambut Donald Trump dan menyebut keputusan Presiden AS itu.

“Keputusan AS merupakan keputusan bersejarah, mengenalkan sejarah, mengakui kenyataan saat ini, dan dibangun atas dasar kebenaran.” kata Netanyahu.

Namun ancaman Trump tersebut ditanggapi dingin oleh Palestina. Juru bicara Presiden Mahmoud Abbas mengatakan Palestina tidak akan bertemu dengan Pemerintah AS sampai pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel dicabut.

“Jika Pemerintah AS tidak menarik pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, maka perundingan itu tidak akan pernah ada,” kata Nabil Abu Rudeina, juru bicara Abbas, Kamis (25/1).

Pejabat senior Palestina lainnya, Hanan Ashrawi mengatakan keputusan Abbas tidak bertemu dengan AS bukanlah sebuah penghinaan. “Itu sebuah tanda harga diri,” katanya.

Credit cnnindonesia.com

Trump: Palestina Sudah tak Menghormati AS

Donald Trump

Foto: REUTERS/Mike Segar

Amerika mengancam akan menarik bantuan ke Palestina.

CB, DAVOS -- Presiden Amerika Serikat (SA) Donald Trump mengancam akan menarik bantuan untuk Palestina. Hal itu akan dilakukan jika pemerintahan Presiden Mahmoud Abbas tidak mau mengadakan perundingan damai dengan Israel.

Pernyataan tersebut dilontarkan Trump saat memberikan pidato dalam pertemuan ekonomi dunia di Davos, Swiss. Ancaman terhadap penarikan bantuan kembali ditebar menyusul penolakan kunjungan Wakil Presiden AS Mike Pence ke Palestina belum lama ini.

Trump mengatakan, dirinya dan Paman Sam sebisa mungkin mengusahakan perdamaian di timur tengah. Meski demikian, dia mengatakan, Palestina sudah tidak menghormati AS dengan menolak kedatangan Wakil Presiden.

"Kami memberikan mereka jutaan dolar, angka yang sangat banyak dan tidak ada yang mengerti. Uang itu saat ini sudah tersedia tapi tidak akan diberikan jika mereka menolak duduk dan melakukan negosiasi damai," kata Donald Trump, Jumat (26/1).

AS diketahui telah menangguhkan 65 juta dari 125 juta dolar dana bantuan yang seharusnya mereka berikan kepada rakyat Palestina melalui UNRWA (United Nations Relief and Works Agency). Namun dana tersebut terancam tak bisa dicairkan menyusul ancaman Trump tersebut.

Pemerintahan Trump mengaku telah menyiapkan proposal perdamaian yang diklaim memiliki keuntungan bagi rakyat Palestina. Meski demikian, Trump tidak merinci lebih lanjut keuntungan yang akan didapat warga Palestina tersebut.

Sementara, pemerintah Palestina menolak kunjungan Mike Pence usai keputusan sepihak AS yang menjadikan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. AS rencananya juga akan merampungkan kepindahan kedutaan besar mereka dari Tel Aviv pada 2019 mendatang.

Ancaman Trump dinilai dapat membuat negosiasi damai antara Palestina dan Israel semakin menjauh. Palestina mengaku enggan melanjutkan negosiasi damai dengan AS sebagai mediator perundingan tersebut.

Raja Yordania Abdullah mengatakan, Yerusalem harus menjadi bagian dari solusi komprehensif kedua negara. Dia melanjutkan, keputusan Trump merupakan tendangan keras hingga menimbulkan frustrasi bagi warga Palestina yang meniai tidak ada mediator jujur dalam konflik timur tengah.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan, tidak ada yang bisa mengganti posisi AS sebagai mediator perdamaian. Dia mengatakan, AS merupakan mediator yang jujur dan menyediakan segala fasilitas mediasi yang dibutuhkan kedua negara.

"Tidak ada organisasi dunia manapun yang bisa melakukannya," kata Benjamin Netanyahu di Davos.

Credit republika.co.id

Jerman Minta NATO Bahas Operasi Militer Turki di Afrin

BERLIN - Menteri Luar Negeri Jerman Sigmar Gabriel meminta Sekretaris Jenderal (Sekjen) NATO untuk mengangkat isu operasi militer Turki melawan milisi Kurdi di Afrin, Suriah utara. Serbuan militer Ankara itu telah meningkatkan ketegangan selama beberapa hari ini.

”Saya telah meminta Sekretaris Jenderal NATO (Jens Stoltenberg) untuk membahas situasi di Suriah dan (khususnya) di bagian utara negara tersebut di dalam NATO,” ujar Gabriel dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri Jerman.

Menurutnya, Berlin bersama dengan Paris, mendesak pihak-pihak terkait untuk menghentikan eskalasi lebih lanjut dari permusuhan di wilayah itui.”Untuk memfasilitasi akses kemanusiaan dan untuk melindungi warga sipil,” katanya yang menyebut krisis Afrin sebagai “prioritas tertinggi”.

Gabriel melanjutkan, resolusi konflik harus memperhitungkan kepentingan keamanan Turki. ”Kemungkinan negosiasi politik untuk perdamaian dan stabilitas di Suriah masih ada,” ujarnya seperti dikutip Russia Today, Jumat (26/1/2018). “Saya telah berulang kali menjelaskan kepada pemerintah Turki.”

Pada hari Minggu, diplomat Jerman itu mengkritik tindakan Ankara di Afrin dengan mengatakan bahwa hal terakhir yang dibutuhkan Suriah setelah kekalahan ISIS adalah sebuah konfrontasi militer lain di wilayahnya. Dia memperingatkan bahwa konflik antara Turki dan Kurdi Suriah membawa risiko yang tak ternilai harganya.

Gabriel juga mengindikasikan bahwa Jerman berencana untuk menunda pengiriman ekspor senjata ke Turki sehubungan dengan operasi Ankara di Suriah utara. ”Jelas bagi pemerintah federal bahwa kita seharusnya tidak memasok senjata ke titik temu ketegangan dan tidak akan melakukan itu,” katanya.

Ini bukan pertama kalinya Berlin memutuskan untuk menghentikan penjualan senjata ke Ankara, karena hubungan kedua sekutu NATO telah tegang sejak 2016. Pada bulan September 2017, Jerman menahan permintaan senjata dari Turki.

Menurut surat dari Kementerian Urusan Ekonomi Jerman pada bulan Maret 2017, yang dikutip oleh surat kabar Sueddeutsche Zeitung, total ada 11 aplikasi pengiriman senjata ke Turki yang diblokir oleh Jerman.

Credit sindonews.com

Jerman Tunda Tingkatkan Kemampuan Tank Milik Turki

Tank Turki

Foto: xinhua

Ini menyusul agresi militer pemerintahan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ke kawas

CB, BERLIN -- Pemerintah Jerman menangguhkan peningkatan kemampuan Tank milik Turki yang diberli dari Berlin. Ini menyusul agresi militer pemerintahan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ke kawasan utara Suriah.

Seperti diwartakan BBC, Jumat (26/1) sejumlah kekhawatiran timbul menyusul operasi militer Turki ke Suriah, termasuk dampaknya terhadap warga sipil. Berdasarkan laporan, sebanyak 28 warga sipil terbunuh dalam serangan udara yang diluncurkan militer Turki di Afrin.

Serangan artileri tersebut juga menewaskan dua militan YPG Kurdi di Suriah. Agresi tersebut juga memaksa ribuan warga mengungsi ke lokasi yang lebih kondusif.

Menteri Luar Negeri Jerman Sigmar Gabriel mengatakan, tindak lanjut dari peningkatan kemampuan tersebut akan dilakukan setelah koalisi pemerintah terbentuk. Meski demikian, belum ada laporan lebih lanjut kapan koalisi tersebut akan dibentuk.

Kendati, sejumlah politisi sayap kiri Jerman dan Kanselir Angela Merkel mengecam rencana peningkatan kapasitan tank tersebut. Anggota parlemen konservatif Norbert Rottgen mengatakan, serangan yang dilakukan Turki di Suriah telah melanggar hukum internasional.

Pekan lalu, otoritas Jerman menyetujui peningkatan kemampuan tank leopard 2 yang difabrikasi oleh perusahaan teknologi militer Rheinmetall. Upgrade terhadap tank yang sempat digunakan dalam perang era 1990-an itu akan membuat kendaraan tempur tersebut lebih tahan ledakan.

Namun berdasarkan gambar yang didapat, nyatanya tank-tank tersebut tidak hanya digunakan militer Turki untuk menggempur militan Negara Islam Irak Suriah (ISIS). Kendaraan tempur lapis baja itu nyatanya juga digunakan untuk pelebaran sayap operasi militer Turki terhadap militan YPG.

Credit republika.co.id

Menlu Korsel Bilang Opsi Militer pada Korut Tak Bisa Diterima

DAVOS - Menteri Luar Negeri (Menlu) Korea Selatan (Korsel) Kang Kyung-wha mengatakan, kebuntuan mengenai program nuklir Korea Utara (Korut) harus diselesaikan secara diplomatis, Menurutnya, gagasan militer terhadap rezim Kim Jong-un tidak bisa diterima karena dampaknya bisa mengerikan.

Kang Kyung-wha yakin Amerika Serikat (AS) yang selama ini berambisi menyerang Pyongyang akan berkonsultasi dulu dengan Seoul jika opsi militer dipertimbangkan.

”Isu nuklir harus diselesaikan melalui negosiasi dan upaya diplomatik. Gagasan tentang solusi militer ini tidak dapat diterima,” kata diplomat Korsel itu dalam sebuah news briefing di sela Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss.

Administrasi Trump telah berulang kali menegaskan bahwa semua opsi termasuk opsi militer ada di meja ketika berurusan dengan Korut. Para pejabat AS bahkan mengungkap bahwa Presiden Trump dan penasihatnya telah membahas kemungkinan meluncurkan limited strike atau serangan terbatas.

Namun perdebatan mengenai opsi militer telah kehilangan beberapa momentum dalam beberapa pekan terakhir setelah Korut dan Korsel melanjutkan pembicaraan menjelang Olimpiade Musim Dingin bulan depan di Korsel.

”Saya yakin bahwa apa pun yang dilakukan administrasi AS di depan dilakukan dengan konsultasi yang erat dengan kami,” kata Kang.

Dia menolak berkomentar bahwa Washington memberikan jaminan yang jelas pada Seoul jika opsi militer benar-benar diambil Trump.

”Ini takdir kami yang dipertaruhkan. Pilihan apa pun yang akan diambil di semenanjung Korea, tidak dapat dilaksanakan tanpa melibatkan kami,” ujarnya seperti dikutip Reuters, Jumat (26/1/2018).

Dalam sebuah wawancara sebelumnya dengan Reuters, Kang mengatakan bahwa negaranya siap untuk “semua skenario kontingensi” jika Korut melakukan uji coba senjata lagi.

”Kami membahas diskusi ini dengan pemahaman yang jelas tentang apa yang mungkin terjadi," kata Kang.”Provokasi lain selalu merupakan kemungkinan.”

Credit sindonews.com

China: Perdamaian Semenanjung Korea di Tangan Korut dan AS

BEIJING - China menyatakan, perdamaian di Semenanjung Korea saat ini berada di tangan Amerika Serikat (AS) dan Korea Utara (Korut). Beijing berharap, AS dan Korut dapat segera duduk di satu meja dan menyelesaikan semua permasalahan yang ada.

"Pihak China berharap bahwa AS dan Korut dapat saling bertemu dan akan berhasil memanfaatkan jendela peluang yang sekarang telah muncul dan akan mengambil langkah penting untuk menyelesaikan masalah yang ada melalui negosiasi," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying.

Hua, seperti dilansir Sputnik pada Kamis (25/1), kemudian mengatakan bahwa Beijing mencatat situasi di Semenanjung Korea telah mengalami kemajuan yang cukup drastis dan berharap tren positif ini akan terus berlanjut.

"Kami berharap bahwa tren positif kerjasama antara Seoul dan Pyongyang akan berlanjut, dan pada saat yang tepat akan dapat beralih ke dialog politik mengenai penyelesaian di Semenanjung Korea, yang sangat penting. Hal ini juga sangat penting bahwa interaksi konstruktif antara Korut dan Korea Selatan (Korsel) ini dialihkan ke dialog antara AS dan Korut," sambungya.

"China percaya bahwa perundingan enam negara mengenai krisis nuklir Korea dapat dilanjutkan kembali, karena mereka memainkan peran penting dan tak tergantikan dalam penyelesaian masalah ini," ucapnya.

Mengenai sanksi baru yang dijatuhkan AS pada Korut, Hua mengatakan, Beijing akan meneliti perusahaan-perusahaan yang berbasis di China yang berada dalam daftar sanksi tersebut. Namun, dia mengatakan bahwa pihak berwenang China akan bertindak hanya jika entitas tersebut melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB atau undang-undang China.

Credit sindonews.com

Jam Kiamat ke Posisi Menakutkan karena Nuklir Trump dan Kim Jong-un

NEW YORK - Doomsday Clock (Jam Kiamat) kembali ke posisi yang menakutkan dalam sejarah sejak simbol waktu menuju kehancuran itu dirancang. Retorika perang nuklir antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dengan pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un dianggap sebagai salah satu pemicunya.

Sekelompok ilmuwan terkemuka di balik Doomsday Clock pada hari Kamis secara simbolis memajukan 30 detik laju simbol waktu kehancuran itu sampai dua menit menuju tengah malam.

”Sampai hari ini, ini adalah dua menit sampai tengah malam,” kata Rachel Bronson, Presiden dan CEO

Credit sindonews.com

Suu Kyi Dinilai Kurang Memiliki Nilai Moral

Aung San Suu Kyi

Foto: EPA/Hein Htet

Suu Kyi dinilai memiliki agenda tersendiri dalam krisis Rohingya.

CB, NAYPYIDAW -- Diplomat senior Amerika Serikat (AS) Bill Richardson mengundurkan diri dari panel internasional terkait krisis Rohingya. Richardson menilai, pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi kurang memiliki nilai moral dalam gaya kepemimpinannya.

Seperti diwartakan BBC, Jumat (26/1), minimnya nilai moral yang dimiliki Suu Kyi itu pada akhirnya membuat Bill Richardson keluar dari panel internasional tersebut. Dia mengatakan, Suu Kyi memiliki agenda tersendiri dalam krisis Rohingya.

Richardson mengungkapkan, kebijakan yang dilakukan Myanmar terhadap minoritas muslim Rohingya merupakan sebuah langkah cuci tangah pemerintah. Ini, dia mengatakan, terlihat dari kurang tulusnya pemerintah Myanmar berkenaan dengan isu-isu kritis semisal kewarganegaraan pengungsi Rohingya.

Richardson mengatakan, Suu Kyi juga terlihat naik pitam saat dia menyebut dan meminta pembebasan dua Jurnalis Reuters yang akan menghadapi peradilan di Myanmar. Kedua Jurnalis tersebut ditangkap pemeritnah saat melakukan peliputan terkait krisis Rohingya.

"Wajahnya bergetar dan jika dia sedikit lebih dekat dengan saya, dia mungkin akan memukul saya, dia sangat marah," kata Richardson.

Lebih dari 650 ribu warga etnis minoritas Rohingya melarikan diri dari Myanmar akibat kekerasan mereka terima dari militer setempat. Berdasarkan laporan, warga di Rakhine mengalami pemerkosaan hingga pembunuhan dalam insiden yang terjadi pada 25 Agustus tahun lalu.

Pemerintah Myanmar lantas tidak mengakui status kewarganegaraan yang dimiliki etnis Rohingya. PBB kemudian menyebut insiden tersebut merupakan upaya pembersihan etnis dan memasukan peristiwa itu dalam golongan genosida abad ini.

"Sesungguhnya saya sangat menyukai dan menghormatinya, tapi dia belum menunjukkan kepemimpinan bermoral pada isu Rakhine dan itu yang sangat saya sesali," kata Bill Richardson.

Sementara, Bill Richardson merupakan penasehat mantan Presiden AS Bill Clinton dan sudah mengenal Suu Kyi bahkan sejak wanita 72 tahun itu menjadi tahanan rumah pada tahun 1990-an.

Komite penasehat tersebut merupakan organisasi yang dibentuk Pemerintahan Suu Kyi pada tahun lalu guna memberikan saran terkait isu konflik Rohingya. Komite tersebut memiliki sekitar 10 anggota dimana separuhnya berada di luar Myanmar, seperti Mantan Menteri Pertahanan Afrika Selatan Roelof Meyer.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Jokowi Perkenalkan Konsep Indo-Pasifik di KTT ASEAN-India

Presiden Joko Widodo mengharapkan kemitraan ASEAN-India dapat menciptakan kestabilan di kawasan Indo-Pasifik. (Biro Setpres)

Jakarta, CB -- Indonesia mengharapkan ekosistem damai, stabil dan sejahtera harus dapat terbentuk di lingkar Samudera Hindia dan Samudera Pasifik di Lingkar Indo Pasifik. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam KTT Peringatan ASEAN-India di Rasthrapati Bhawan, India Kamis (25/1). Pada kesempatan itu, Jokowi mengungkapkan konsep kawasan Indo-Pasifik.

“Saya percaya melalui mekanisme yang dipimpin ASEAN dan melalui kemitraan ASEAN-India kawasan Indo-Pasifik yang damai, stabil dan sejahtera dapat tercapai,” ucap Presiden.

Lebih lanjut Presiden mengatakan konsep Indo-Pasifik secara alami dapat dikembangkan berdasarkan Traktat Kerja Sama dan Persahabatan ASEAN dimana semua negara penting di kawasan telah menjadi para pihak dari perjanjian

“Pengembangan konsep Indo-Pasifik, juga harus dilakukan secara terbuka, transparan, inklusif didasarkan pada habit of dialogue; dilandasi keinginan untuk bekerja sama serta menjunjung tinggi hukum internasional,” kata Presiden.

Menurut Jokowi, dengan konsep tersebut rivalitas yang tidak sehat yang menimbulkan proyeksi kekuasaan bisa dihindari.

Lebih jauh disampaikan Jokowi bahwa pengembangan konsep Indo-Pasifik akan baik jika dilakukan melalu penguatan kerja sama bilateral, maupun plurilateral seperti ASEAN-India, penguatan mekanisme kawasan seperti Asosiasi Kerja Sama Lingkar Samudra Hindia (IORA) di Samudra Hindia. Serta mekanisme pimpinan ASEAN khususnya Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur (EAS) Samudera Pasifik, pengaitan dan pengintegrasian mekanisme kerja sama Samudera Hindia dan Psaifik.

Indonesia mengharapkan kawasan Indo-Pasifik akan menjadi salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi, pusat perdagangan dan industri dunia. Konsep kawasan Indo-Pasifik pertama kali diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Retno Lestari Priansari Marsudi dalam Pidato Pers Tahunan di Kementerian Luar Negeri awal Januari lalu.

Presiden menggarisbawahi bahwa kerja sama maritim adalah kunci dalam pengembangan arsitektur kawasan Indo-Pasifik dan Indonesia memiliki komitmen kuat dalam meningkatkan kerja sama maritim baik melalui IORA maupun EAS.

“Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan penghargaan atas dukungan India terhadap sentralitas ASEAN. Saya optimis, ASEAN dan India akan dapat menjadi tulang punggung kerja sama Indo-Pasifik,” ucap Presiden.

Di awal pidatonya, Presiden mengatakan bahwa tahun lalu, saat memperingati 50 tahun berdirinya ASEAN, hampir bersamaan juga memperingati 25 tahun kemitraan ASEAN-India.

“Jika selama 50 tahun, ASEAN telah berhasil menciptakan ekosistem perdamaian dan kesejahteraan di Asia Tenggara maka kemitraan ASEAN-India juga harus dapat memberikan kontribusi yang sama untuk kawasan yang lebih luas,” kata Presiden.

Dalam pertemuan KTT ASEAN-India, Presiden Jokowi didampingi Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Sebelumnya, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo menghadiri jamuan makan siang bersama Presiden India Ram Nath Kovind dan Ibu Negara Savita Kovind bersama para kepala negara ASEAN lainnya..

Petang harinya, Presiden mengikuti upacara penyambutan ASEAN – India Commemorative Summit dan peluncuran ASEAN – India Commemorative Stamps di Hotel Taj Diplomatic Enclave, New Delhi.

Credit cnnindonesia.com

Beli Sukhoi, Indonesia Disebut Terancam Embargo AS Maret Ini

Indonesia disebut terancam embargo AS jika membeli jet tempur Sukhoi dari Rusia. (Norwegian Air Force/SCANPIX/AFP PHOTO)

Jakarta, CB -- Wacana Indonesia kembali membeli alat utama sistem pertahanan dari Amerika Serikat kembali mencuat belakangan ini. Hal itu disebut tidak terhindarkan karena RI terancam bakal kembali dikenai embargo AS jika membeli jet tempur Sukhoi dari Rusia.

Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu telah menyatakan bahwa Indonesia aman dari embargo AS meski membeli pesawat Negeri Beruang Merah. Namun, pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie mengatakan sanksi itu bisa jadi datang dalam waktu dekat.

"Pertanyaannya kapan? Kalau menurut saya, Maret besok. Itu makanya kemarin Mattis (James, menteri Pertahanan AS) ke sini," kata Connie kepada CNNIndonesia.com, Kamis (25/1).

Connie mengatakan kemungkinan itu semakin kuat dengan kabar kedatangan Presiden Rusia Vladimir Putin ke Indonesia untuk menandatangani kerja sama kemitraan strategis, di bulan yang sama.

Selain itu, AS juga disebut syok karena pesawat pengebom Rusia Tupolev TU-95 mendarat di Pangkalan Udara Biak. Peristiwa ini merebut perhatian Amerika karena pesawat tersebut sama kelasnya dengan B-52 milik Paman Sam.

Pengebom Rusia, Tupolev TU-22 di atas langit Suriah. (REUTERS/Ministry of Defence of the Russian Federation/Handout via Reuters)

"Jadi ada masalah itu, Sukhoi dan bomber Rusia di Biak yang katanya hanya bernavigasi. Dengan perlengkapannya jelas itu bukan untuk navigasi," kata Connie.

"Yang jadi masalah adalah ketidakpekaan pemerintah dengan embargo AS yang dijatuhkan kepada Rusia soal Crimea. Ada salah satu pasalnya yaitu negara manapun yang kerja sama dengan Rusia, negara ketiga bisa kena juga embargo."
"Artinya kita juga bisa kena."

AS sempat menjatuhkan embargo militer untuk Indonesia pada pada 1995 sampai 2005. Paman Sam menyetop penjualan senjata dan suku cadang untuk meremajakan pesawat-pesawat TNI yang dibeli dari mereka.

Embargo ketika itu dijatuhkan lantaran Indonesia dianggap melanggar hak asasi manusia dengan menembaki demonstran di Dili, Timor Timur (kini Timor Leste), pada 12 November 1991.

Jika embargo kembali diberlakukan, dampaknya bisa menimpa setengah lusin F-16 Fighting Falcon, sejumlah armada F-5 Tiger, sampai pesawat angkut militer C-130 Hercules yang seluruhnya buatan AS. Lebih parah lagi, beberapa pesawat Hawk 109/209 buatan Inggris–sekutu AS–yang dimiliki TNI juga ikut terkena dampak embargo.

Embargo membuat banyak pesawat militer RI tak bisa diterbangkan sekalipun kondisinya baik, bahkan tergolong baru. Alhasil sia-sia saja memiliki armada tempur jika banyak yang tak bisa digunakan untuk menjaga kedaulatan wilayah Indonesia.

Connie mengatakan hal itu bisa kembali terjadi dan membuat kerja sama alutsista dengan Amerika Serikat tidak terhindarkan karena Indonesia baru saja membeli pesawat F-16 dari AS. Jika terkena embargo, maka armada Angkatan Udara Indonesia rugi besar karena puluhan pesawat itu terancam mangkrak atau grounded.

Masalahnya, Indonesia saat ini tidak mempunyai anggaran pertahanan yang cukup untuk beralih begitu saja kepada negara lain, kata Connie. "Bisa saja Indonesia beralih ke Rusia, China. Masalahnya, kita punya uang berapa?"

"Begitu F-16 itu grounded mati sudah. Kalau kita punya 10 mobil di garasi, tiga mogok gak masalah. Tapi jangan sampai cuma punya tiga, tiga-tiganya mati. Kondisi (perekonomian) kita sedang tidak prima."

Indonesia berniat kembali membeli pesawat angkut Hercules dari AS. (ANTARA FOTO/Widodo S Jusuf)

Menurut Connie, masalah ini semestinya dibahas dalam pertemuan Menhan Ryamizard Ryacudu dengan Mattis belum lama ini.

"Kemarin kan hanya dibahas soal Kopassus. Mestinya bilang bahwa pelanggaran HAM itu absurd ketika orang sedang berperang," ujarnya, menggarisbawahi apa yang dilakukan Amerika Serikat di Timur Tengah.

Banyak Alternatif

Sebaliknya, Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Muradi Clark, mengatakan Indonesia mempunyai banyak alternatif pemasok alutsista di luar Amerika Serikat.

Dia menyoroti sejumlah masalah yang ada seputar pembelian persenjataan dari AS. Di antaranya adalah minimnya penyaluran teknologi atau transfer of technology (ToT) dan pembatasan penggunaan peralatan yang dibeli.

"AS itu pelit ToT. Kalau dulu kan masalahnya sedang perang dingin kita beli dari tempat lain jadi masalah. Sekarang sudah tidak ada masalah," kata Muradi. "Kita dapat hibah F-16, ya walaupun hibah, mana ada ToT?"

Sementara soal pembatasan penggunaan masih terkait dengan masalah HAM. Karena dugaan pelanggaran hak asasi, Indonesia tidak boleh menggunakan alutsista yang didapatkan dari AS di Papua dan Aceh.

Jika masalah-masalah itu dapat diselesaikan, menurut Muradi, maka tidak ada masalah jika pemerintah jadi membeli peralatan Amerika. Hanya saja, dia menegaskan bahwa Indonesia punya banyak alternatif.

Wacana yang belakangan mencuat adalah pembelian armada tambahan F-16 dan pesawat angkut Hercules. Muradi mengatakan kedua pesawat itu bisa saja digantikan, meski TNI AU berharap masih bisa terus menggunakannya karena sudah familiar.

Pesawat F-16 milik Indonesia. (ANTARA FOTO/Siswowidodo)

"Amerika sudah mengimpor F-35. Selain Sukhoi, tidak ada yang bisa mengejar manuvernya F-35," kata dia. "Kalau pesawat angkut ada Airbus, Antonov, Boeing."

"Semua negara sudah menawarkan. Ya meski kalau dari teman-teman TNI AU berharap Hercules karena sudah familiar dan tidak perlu tambahan SDM. Tapi masih banyak pilihan lain."

Posisi Tawar Indonesia

Di balik isu ini, Connie menyoroti ada masalah di jajaran pemerintahan Indonesia. Menurutnya, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan tidak terintegrasi dengan baik sehingga RI kembali terancam embargo.

"Mestinya Kemlu kasi tahu Kemhan (soal keadaan politik internasional). Di saat yang sama, Kemlu juga akan menandatangani strategic partnership dengan Rusia," ujarnya.

Jet tempur Sukhoi SU-30 Indonesia. (CNN Indonesia/Abraham Utama)

"Saya tidak akan bilang Kemlu lalai. Tapi ini tidak terintegrasi antara Kemlu dan Kemhan. Mana mungkin pesawat bomber masuk Kemlu tidak tahu."

Dia mengatakan kebijakan pertahanan semestinya sejalan dengan politik luar negeri. Di negara-negara lain, menurutnya, hal tersebut sudah dapat dipastikan.

Selain integrasi lebih baik antar-kementerian terkait, Connie berharap Indonesia menjelaskan posisinya dengan Rusia kepada Amerika Serikat agar tidak terkena embargo.

Menurutnya, jika punya argumentasi kuat, pemerintah bisa menjelaskan bahwa RI tidak berniat menentang Amerika meski bekerja sama dengan Rusia.

"Integrasikan dan sampaikan. Jangan sampai didikte, tapi kita harus hormati karena ada kebijakan kita juga yang mereka hormati."

"Indonesia mesti punya bargaining position (posisi tawar): misalnya soal Kopassus, embargo, kalau mau berhenti dari Rusia, AS punya apa untuk mewujudkan angkatan udara dan laut kita yang kuat," kata Connie.

Credit cnnindonesia.com

Partai Komunis China Paksa Anggota Muslim Jadi Ateis

BEIJING - Partai Komunis China (CPC) memaksa para anggotanya yang Muslim meninggalkan kebiasaan religiusnya dan komitmen terhadap ateisme. Pemaksaan dengan cara menandatangani dokumen perjanjian bahwa anggota partai komitmen untuk mengejar kemurnian ateis Marxis.

Sebuah acara pledge-taking yang dihadiri oleh pejabat senior dan anggota partai berlangsung di daerah mayoritas Muslim di Prefektur Otonomi Linxia Hui di Provinsi Gansu. Demikian informasi yang diumumkan di sebuah situs partai tersebut.

Langkah Partai Komunis China ini merupakan salah satu dari rangkaian gerakan partai untuk melawan meningkatnya minat spiritualisme di sebuah negara yang memiliki konstitusi ateis, di mana komunis yang berkuasa membuat komitmen.

Partai tersebut khawatir akan meningkatnya ketertarikan anggotanya pada agama Kristen dan penyebaran fundamentalisme di antara bagian komunitas Muslim.

”Anggota partai seharusnya tidak memiliki kepercayaan agama, yang merupakan garis merah untuk semua anggota,” tulis Wang Zuoan, Direktur Administrasi Negara untuk Urusan Agama di sebuah jurnal partai, yang dikutip dari Global Times, Kamis (25/1/2018).

Upacara penandatanganan seperti itu telah diadakan selama dua tahun terakhir di Kota Jiaozuo di Provinsi Henan, wilayah Otonomi Tibet serta di Prefektur Otonomi Enshi Tujia dan Miao di Provinsi Hubei.

Dalam acara di Linxia,semua anggota partai diminta oleh ketua partai prefektur setempat Yang Yuanzhong untuk secara tegas mematuhi konstitusi partai, menjadi ateis Marxis dan mematuhi komitmen mereka untuk tidak mempercayai agama apapun untuk menjaga kemurnian dan sifat progresif keanggotaan partai.

Credit sindonews.com

Trump ingin diperiksa di bawah sumpah terkait Rusia

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Gedung Putih, Washinton DC. (Reuters)

Kita akan melihatnya."

WashingtonDC (CB) - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bersedia diwawancarai di bawah sumpah oleh Penasihat Khusus Robert Mueller, yang sedang menyelidiki campur tangan Rusia dalam pemilihan umum AS pada 2016.

"Saya sangat menantikannya, sebenarnya. Saya akan melakukannya di bawah sumpah," ujar Trump kepada wartawan di Gedung Putih, Rabu (24/1).
Trump membuat pernyataannya saat Gedung Putih dan sekutunya di Kongres telah meningkatkan serangan terhadap kredibilitas investigasi, dan Trump mengambil risiko saat akan menjawab pertanyaan.

Pengacara Trump telah berbicara dengan tim Mueller tentang wawancara, demikian penjelasan sumber yang mengetahui penyelidikan tersebut kepada kantor berita Reuters.
"Saya ingin melakukannya sesegera mungkin," kata Trump.

Meski begitu, Trump mengatakan bahwa menetapkan tanggal tertentu untuk sebuah wawancara akan mempersoalkan pengacaranya dan berbagai urusan lain.
Saat ditanya wartawan apakah Mueller akan memperlakukannya secara adil, Trump menjawab, "Kita akan melihatnya."

Ty Cobb, pengacara yang bertanggung jawab untuk tanggapan Gedung Putih atas penyelidikan Mueller, mengatakan bahwa Trump berbicara dengan tergesa-gesa dan hanya bermaksud mengatakan bahwa bersedia bertemu dengan tim penasihat khusus tersebut, catat New York Times.

"Dia siap untuk bertemu dengan mereka, tapi dia akan dipandu dengan saran dari penasihat pribadinya," ujar Cobb, seperti dikutip media tersebut.
Cobb mengatakan bahwa tim Mueller dan pengacara pribadi Trump sedang menyusun pengaturan untuk sebuah pertemuan.

Berbagai sumber mengatakan bahwa pejabat intelijen senior AS, termasuk Direktur Badan Intelijen AS (CIA) Mike Pompeo telah diinterogasi oleh tim penasihat khusus mengenai apakah Trump mencoba menghalangi keadilan dalam penyelidikan terhadap Rusia.

Pertanyaan semacam itu merupakan indikasi lebih lanjut bahwa penyelidikan kriminal Mueller mengenai campur tangan Rusia dalam pemilihan umum dan kolusi potensial oleh kampanye Trump, termasuk dalam memeriksa tindakan presiden seputar penyelidikannya.

Dalam sambutannya kepada wartawan pada Rabu, Trump mengulangi pernyataan sebelumnya bahwa tidak ada kolusi antara kampanyenya dan Rusia serta menegaskan tidak ada tindakan dalam menghalangi apapun.
Kremlin juga membantah kesimpulan dari badan intelijen AS bahwa Rusia mencampuri kampanye pemilihan umum dengan peretasan dan propaganda untuk mencoba membalikkan pemungutan suara demi keinginan Trump.

Trump pada hari Rabu membantah laporan Washington Post bahwa tahun lalu dia meminta direktur FBI Andrew McCabe yang telah dipilihnya pada 2016, yang kabarnya membuat McCabe prihatin dengan pegawai negeri sipil yang diinterogasi mengenai kecenderungan politik mereka.

"Saya kira tidak begitu. Saya tidak melakukannya. Saya tidak tahu apa masalahnya dengan itu, karena saya akan bertanya kepada Anda," kata Trump kepada wartawan.

Dalam wawancara tahun lalu dengan Pompeo, Direktur Intelijen Nasional Dan Coats dan Direktur Badan Keamanan Nasional Laksamana Mike Rogers, sumber mengatakan bahwa tim Mueller berfokus pada apakah Trump meminta mereka untuk berpihak pada James Comey, Direktur Investigasi Federal sampai Trump memecatnya pada Mei.

Comey mengatakan bahwa Trump memecatnya untuk mencoba mengacaukan penyelidikan agen tersebut di Rusia. Pemecatannya menyebabkan penunjukkan Mueller untuk mengambil alih penyelidikan FBI dan merupakan inti apakah Trump mungkin telah melakukan menghalangi keadilan.

Mueller juga meminta para pejabat jika Trump mencoba untuk menutup investigasi intelijen pada campur tangan pemilihan Rusia dan pada kontak antara pejabat Rusia yang berhubungan dengan pemerintahan Presiden Vladimir Putin serta rekan-rekan Trump atau kampanyenya, menurut sumber tersebut yang berbicara secara anonim.

Perwakilan CIA menolak berkomentar mengenai apakah Pompeo telah diwawancarai.

Lebih dari 20 personil Gedung Putih telah secara sukarela diwawancarai tim Mueller, demikian laporan Fox News, Rabu.

Wawancara FBI tidak biasa dilakukan di bawah sumpah, namun bahkan jika Trump tidak diwawancarai oleh tim Mueller di bawah sumpah, hal tersebut masih merupakan kejahatan baginya untuk berbohong kepada agen-agen federal, menurut Andrew Wright, seorang mahaguru di Fakultas Hukum Savannah dan mantan penasihat asosiasi untuk Presiden Barack Obama.

Hal tersebut merupakan tuduhan yang diajukan mantan Penasihat Keamanan Nasional Trump Michael Flynn dan mantan penasihat kampanye Trump George Papadopoulos yang keduanya mengaku bersalah.

Sumpah akan dilaksanakan jika Mueller mengeluarkan surat perintah pengadilan kepada Trump untuk memberi kesaksian di depan dewan juri ketimbang dengan wawancara pribadi, menurut Wright.

Pada 1998, tuduhan bahwa saat itu-Presiden Bill Clinton berbohong di bawah sumpah kepada dewan juri federal tentang perselingkuhannya dengan petugas magang Gedung Putih, Monica Lewinsky, menyebabkan pemecatannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat AS. Clinton pada saat itu dibebastugaskan.

Credit antaranews.com

Venezuela minta bantuan interpol memburu bekas raja minyak

(twitter.com/@RRamirezVE)

Karakas/Houston, (CB) - Pihak berwenang Venezuela mengatakan mereka sedang berupaya meminta Interpol mengeluarkan perintah penahanan terhadap bekas raja minyak Venezuela, Rafael Ramirez, atas tuduhan korupsi.

Pernyataan otorias, Kamis, meningkatkan ketegangan antara sang bekas politisi kaliber berat itu dengan pemerintahan sosialis Venezuela.

Ramirez, yang mengepalai kementerian perminyakan yang sangat berpengaruh serta perusahaan energi negara PDVSA selama satu dekade, merupakan saingan lama Presiden Nicolas Maduro.

Jaksa negara Tarek Saab mengatakan dalam acara jumpa pers bahwa Venezuela sedang berupaya menangkap Ramirez atas tuduhan melakukan korupsi saat periode ia mengomandoi cadangan minyak mentah Venezuela, yang merupakan terbesar di dunia.

Ramirez tidak diketahui keberadaannya sejak ia kabur ke Amerika Serikat pada Desember tahun lalu, yaitu satu tahun setelah ia diperintahkan mengundurkan diri sebagai duta besar Venezuela untuk Perserikatan Bangsa-bangsa.

Perintah agar Ramirez mundur dikeluarkan setelah ia menulis artikel, yang dianggap kalangan tertentu sebagai serangan terhadap pemerintahan Maduro.

Ramirez membantah tuduhan bahwa ia melakukan korupsi.

"Saya akan terus mengatakan apa yang saya pikirkan. Mereka akan membakar saya seperti di `Inquisition`. Tapi akan saya lanjutkan," kata Ramirez kepada Reuters melalui layanan pesan singkat.

Di Twitter, Ramirez mengatakan ia sedang disingkirkan karena mengajukan diri untuk mengikuti pemilihan awal Partai Sosialis menjelang pemilihan presiden. Pemilihan dijadwalkan berlangsung pada April 2018.

Maduro saat ini merupakan kandidat kuat untuk pemilihan.

"Mereka ingin memperketat kandidat melalui ketakutan dan paksaan, membungkam dan menjadikan kritik sebagai kejahatan.

Interpol belum menanggapi permintaan untuk berkomentar soal apakah pihaknya telah menerima permintaan untuk menangkap Ramirez dan apakah permintaan itu akan dipenuhi.

Kalangan oposisi politik mengatakan Ramirez adalah sosok munafik, yang juga bertanggung jawab atas krisis ekonomi yang ditandai dengan keterbatasan pangan dan obat-obatan, tingkat inflasi tertinggi di dunia serta gelombang perpindahan penduduk ke luar negeri, demian Reuters.

Credit antaranews.com

Venezuela usir duta besar Spanyol setelah EU keluarkan sanksi

Nicolas Maduro. (Miraflores Palace/Handout via)

Karakas (CB) - Venezuela mengatakan, Kamis, pihaknya menyatakan duta besar Spanyol sebagai "persona non grata" (sosok yang harus diusir, red), beberapa hari setelah Uni Eropa menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah pejabat tinggi pemerintahan sosialis Venezuela.

Pengusiran Duta Besar Spanyol Jesus Silva Fernandez merupakan balasan atas "agresi terus menerus dan campur tangan berulang kali yang dilakukan (Spanyol) terhadap urusan dalam negeri negara kami," kata pemerintah Venezuela melalui pernyataan.

Uni Eropa pada Senin mengumumkan mengeluarkan sanksi terhadap tujuh anggota pemerintahan sosialis Venezuela pimpinan Nicolas Maduro atas dugaan melakukan pelanggaran hak-hak dan demokrasi.

Para penentang menuduh Maduro sedang menjadikan negara anggota OPEC itu menuju kediktatoran.

Maduro sendiri menyatakan bahwa ia adalah korban konspirasi sayap kanan pimpinan Amerika Serikat, yang ingin menumpas sosialisme.

Maduro pekan ini menyerang perdana menteri konservatif Spanyol, Mariano Rajoy.

Rajoy menyerang balik dengan mengatakan bahwa sanksi-sanksi Uni Eropa itu memang perlu dijatuhkan dan sebenarnya "ringan" jika dibandingkan dengan bagaimana Maduro memperlakukan demokrasi.

Pemerintah Spanyol belum memberikan tanggapan atas pengusiran yang dialami duta besarnya, demikian Reuters melaporkan.

Credit antaranews.com

Kamis, 25 Januari 2018

Ilmuwan Sukses Kloning Monyet, Potensi Kloning Manusia Terbuka

LONDON - Ilmuwan China sukses mengkloning monyet dengan menggunakan teknik yang sama yang menghasilkan dua domba Dolly pada dua dekade yang lalu. Keberhasilan ini sekaligus memecahkan hambatan teknis yang bisa membuka pintu potensi untuk mengkloning manusia.

Zhong Zhong dan Hua Hua, dua ekor monyet ekor panjang yang identik, lahir delapan dan enam minggu yang lalu. Kedunya menjadi hewan primata pertama yang lahir melalui kloning dari sel non-embrio.

Ilmuwan di Chinese Academy of Sciences Institute of Neuroscience di Shanghai mengatakan bahwa pekerjaan mereka harus menjadi anugerah penelitian medis dengan memungkinkan studi penyakit pada populasi monyet yang seragam secara genetis.

Tapi, kesuksesan itu telah mendekatkan pintu untuk mengkloning spesies kita sendiri, yakni manusia.

”Manusia adalah primata. Jadi (untuk) kloning spesies primata, termasuk manusia, penghalang teknis sekarang sudah rusak,” kata Muming Poo, ilmuwan yang membantu mengawasi program di institut tersebut kepada wartawan dalam konferensi via telepon.

”Alasannya… kita memecahkan hambatan ini adalah menghasilkan model hewan yang berguna untuk pengobatan, untuk kesehatan manusia. Tidak ada niat untuk menerapkan metode ini kepada manusia,” ujarnya, seperti dikutip NBC, Kamis (25/1/2018).

Hewan genetik identik berguna dalam penelitian karena faktor pembaur yang disebabkan oleh variabilitas genetik pada hewan yang bukan kloning dapat mempersulit eksperimen. Mereka bisa digunakan untuk menguji obat baru untuk berbagai penyakit sebelum penggunaan secara klinis.

Dua bayi monyet yang baru lahir sekarang diberi susu botol dan tumbuh normal. Para periset mengatakan bahwa mereka mengharapkan lebih banyak kloning monyet dilahirkan dalam beberapa bulan mendatang.

Teknik kloning hewan masih mengandalkan somatic cell nuclear transfer (SCNT). Teknik itu dikenal setelah domba Dolly hasil kloning lahir di Skotlandia pada tahun 1996. Sejak itu, para ilmuwan berhasil menggunakan SCNT untuk mengkloning lebih dari 20 spesies lainnya, termasuk sapi, babi, anjing, kelinci dan tikus.

Credit sindonews.com

AS Siapkan Serangan Nuklir Taktis ke Korut, Ini Indikasinya

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) dilaporkan telah mempersiapkan serangan nuklir taktis ke Korea Utara (Korut). Indikasi yang memperkuat laporan ini adalah pengerahan diam-diam berbagai pesawat pembom, termasuk B-2 dan B-52 ke Guam.

Serangan nuklir taktis sudah lama diwacanakan Pentagon sebagai solusi untuk mengeluarkan Kim Jong-un dari kekuasaannya.

Beberapa ahli berpendapat bahwa serangan nuklir taktis secara cepat di Korut dapat melumpuhkan infrastruktur nuklir negara itu dengan sedikit korban jiwa.

Laporan terbaru menyatakan Presiden Donald Trump telah mempertimbangkan serangan di Kout, namun beberapa ahli dan politisi berpikir bahwa gagasan serangan nuklir taktis adalah resep untuk bencana.

Aksi pengerahan “triad nuklir” AS secara diam-diam ke Pasifik—tepatnya ke Guam—dilakukan selama jeda ketegangan antara Washington dan Pyongyang.

Sebagai contoh, AS baru-baru ini mengirim pesawat-pesawat pembom siluman B-2 ke Guam yang akan bergabung dengan pesawat B-1 dan B-52, kelompok pesawat pembom lain di armada AS.

Pesawat B-2 dan B-52 dikenal sebagai kaki udara triad nuklir AS, karena keduanya membawa rudal jelajah berhulu ledak nuklir.

B-61, sebuah bom nuklir taktis yang bisa dibawa pesawat pembom B-2, telah dimodifikasi dalam beberapa tahun terakhir untuk meningkatkan akurasi dan kemampuannya guna mencapai sasaran bawah tanah, meskipun versi baru bom berbahaya tersebut belum digunakan.

Tidak hanya modifikasi baru, bom nuklir B-61 dibuat ideal untuk menghancurkan sebuah bunker yang berpotensi jadi tempat persembunyian pemimpin Korut Kim Jong-un saat konflik pecah. Namun, dampak radioaktif yang berbahaya setelah serangan nuklir sedang dipertimbangkan.

AS memiliki banyak senjata nuklir sehingga dapat dengan mudah menekan Korut dari darat, udara, atau laut. Hanya saja, persenjataan Pentagon itu sebagian besar untuk mencegah potensi serangan negara-negara rival utama AS seperti Rusia atau pun China.

Sebuah makalah tahun 2017 di MIT’s International Security menyarankan sistem panduan baru yang memungkinkan senjata nuklir AS menghancurkan semua infrastruktur nuklir Korut. Tapi, imbasnya diprediksi menyebabkan kematian 2 juta sampai 3 juta jiwa di kedua pihak.

Melissa Hanham, seorang peneliti senior di James Martin Centre for Nonproliferation Studies, menilai laporan makalah itu cacat. Hanham mengatakan kepada Business Insider yang dilansir Kamis (25/1/2018), bahwa hanya lima situs yang merupakan keseluruhan dari infrastruktur nuklir Korut yang berdiri tanpa guna.

Korut sendiri telah berusaha keras untuk mencegah serangan nuklir atau konvensional musuh dengan menyebarkan infrastruktur nuklirnya ke seluruh negeri. Situs-situs nuklir rezim Korut tersebut selalu diselimuti kerahasiaan.

Credit sindonews.com

Cerita Eks Wapres AS Paksa Ukraina Pecat Jaksa Agung dalam 6 Jam

WASHINGTON - Mantan wakil presiden (wapres) Amerika Serikat (AS) Joe Biden blakblakan soal pengalamannya memaksa pemerintah Ukraina untuk memecat seorang jaksa agung dalam waktu enam jam. Eks wakil Barack Obama ini bahkan menceritakannya dengan umpatan kasar.

Biden berbagai cerita itu sebuah pertemuan Dewan Hubungan Luar Negeri (CFR) AS, pada 23 Januari lalu.

”Saya melihat mereka dan berkata; 'Saya akan pergi enam jam lagi. Jika jaksa tidak dipecat, Anda tidak mendapatkan uangnya’,” kata Biden, mengacu pada Presiden Ukraina Petro Poroshenko dan mantan perdana menteri Ukraina Arseny Yatsenyuk sebagai pihak yang dia paksa kala itu.

Tak lama setelah Biden membuat tekanan itu, jaksa Ukraina yang tidak dia sukai dipecat.

”Nah, anak pelacur…(Tertawa). Dia dipecat,” lanjut Biden.

Kejadian itu diduga terjadi pada 2016, di mana pada Maret 2016, wapres AS bertemu dengan para pejabat pemerintah Ukraina untuk membahas situasi di Ukraina dan juga bantuan keuangan AS kepada Kiev.

Biden menggunakan kekuatan pinjaman AS sebagai kekuatan untuk leluas memaksa pemerintah Poroshenko. Di era Obama, AS memberikan pinjaman hingga tiga kali dan yang ketiga senilai USD1 miliar.

“Saya berkata, 'Saya katakan, Anda tidak akan mendapatkan 1 miliar dollar’,” kata Bidden, mengingat kejadian tersebut dan dipublikasikan di si situs resmii CFR.

Jaksa Agung Ukraina Viktor Shokin memang dipecat dari jabatannya oleh parlemen Ukraina pada tanggal 29 Maret 2016. Dua hari kemudian, Kiev mengumumkan bahwa Biden telah bertemu dengan Poroshenko dan memberitahukan kepadanya tentang keputusan AS untuk memberikan tambahan pinjaman USD335 juta untuk reformasi sektor keamanan Ukraina.

Biden kemudian memberi sinyal soal kemungkinan AS untuk memberikan pinjaman ketiga sebesar USD1 miliar. Poroshenko secara resmi memecat Shokin pada tanggal 3 April 2016.

Sebelumnya, Biden juga membual kasus lain terkait campur tangan AS dalam urusan internal Ukraina. Dalam sebuah buku berjudul “Promise Me, Dad: A Year of Hope, Hardship and Purpose”, yang diterbitkan pada bulan November, mantan wakil presiden AS tersebut mengatakan bahwa dia secara terbuka menuntut agar mantan presiden Ukraina Viktor Yanukovich mundur pada tahun 2014.

Biden mengklaim dia mengarahkan hampir setiap langkah pemerintahan Poroshenko setelah berkuasa setelah sebuah kudeta yang menggulingkan Presdien Yanukovich yang memicu krisis Ukraina lebih parah. Biden bahkan mengakui bahwa dia pernah melakukan pembicaraan di telepon dengan Poroshenko dan Yatsenyuk, atau pun keduanya, hampir setiap minggu selama berbulan-bulan.

Credit sindonews.com