Kamis, 23 November 2017

PM Lebanon batalkan pengunduran diri untuk redakan krisis Arab

Dokumentasi Mantan perdana menteri Lebanon Saad al-Hariri (kiri) berbincang dengan Perdana Menteri Tammam Salam dalam pertemuan mengenai keamanan bersama komandan keamanan di kantor pusat pemerintahan di Beirut, Jumat (8/8/2014). Al-Hariri kembali ke Lebanon hari Jumat kemarin untuk pertama kalinya dalam tiga tahun, sebuah kunjungan yang dipandang sebagai penekanan pengaruh moderat atas masyarakat Sunni setelah adanya serangan mematikan oleh militan Islam. (ANTARA FOTO/REUTERS/Sharif Kar)

Beirut (CB) - Saad al-Hariri pada Rabu membatalkan pengunduran dirinya sebagai perdana menteri Lebanon atas permintaan Presiden Michel Aoun untuk meredakan krisis yang semakin memanas di Timur Tengah.

Keputusan itu disampaikan setelah Hariri pulang ke Beirut untuk pertama kalinya sejak mengundurkan diri dengan tiba-tiba pada 4 November dalam sebuah siaran langsung dari Arab Saudi, lapor Reuters.

Di istana kepresidenan dekat Beirut, Hariri berharap keputusan ini akan membuka "jalan baru bagi perundingan yang lebih bertanggung jawab yang membahas isu pemecah belah yang merusak hubungan Lebanon dengan negara-negara Arab."

"Saya menyampaikan pengunduran diri saya kepada presiden pada hari ini dan dia meminta saya untuk bertahan," kata Hariri.

Dalam pernyataan yang disiarkan televisi itu, Hariri mengatakan bahwa semua warga Lebanon untuk menghindari semua konflik regional.

Pernyataan ini secara tidak langsung merujuk pada milisi bersenjata sekutu Iran, Hizbullah, yang terlibat dalam sejumlah konflik regional seperti di Yaman dan Suriah sehingga sempat membuat Arab Saudi geram.

Sebelumnya dalam pengunduran diri di Riyadh, Hariri mengatakan bahwa semua kelompok bersenjata di Lebanon harus mundur dari konflik-konflik tersebut jika tidak ingin mendapat sanksi pengucilan seperti yang dialami Qatar.

Para politikus senior di Lebanon sempat menduga pengunduran diri itu merupakan paksaan dari Riyadh. Hariri bahkan diduga sempat ditahan di Arab Saudi.

Pulangnya sang perdana menteri ke Lebanon pada Selasa malam merupakan hasil intervensi Prancis.

Sementara itu Presiden Aoun, yang merupakan sekutu Hizbullah, sebelumnya sudah menolak pengunduran diri Hariri karena diumumkan dari luar negeri "di tengah situasi yang misterius." Dia bahkan menyebut Hariri telah menjadi tawanan Arab Saudi.

Pada Rabu, Hariri berterimakasih kepada Aoun atas tekadnya melindungi stabilitas Lebanon.

Pengunduran diri Hariri sempat membuat Lebanon menjadi pusat baru rivalitas antara blok Arab Saudi dan blok Iran, yang mendukung Hizbullah.

Hariri, yang lebih dekat dengan Arab Saudi, mengaku khawatir dengan ancaman pembunuhan saat mengundurkan diri. Dia saat itu juga mengecam Iran dan Hizbullah karena dianggap telah menyebabkan banyak konflik di dunia Arab.

Pemerintah Arab Saudi saat itu juga langsung mengeluarkan pernyataan keras terhadap pemerintahan Lebanon dan juga Hizbullah. Mereka beranggapan Lebanon telah menyatakan perang terhadap Riyadh.

Namun negara-negara Barat justru mendukung Hariri dan stabilitas Lebanon yang dipuji karena sukses menjadi tuan rumah bagi 1,5 juta pengungsi asal Suriah--meski populasi warganya hanya enam juta orang.

Sementara itu pemimpin Hizbullah, Sayyid Hassan Nasrullah, yang juga meminta Arab Saudi melepaskan Hariri, mengatakan bahwa kelompoknya "terbuka terhadap semua perundingan."

Nasrullah juga membantah keterlibatan kelompoknya di Yaman.

Credit antaranews.com

PM Lebanon tak jadi mundur

Perdana Menteri Lebanon Saad Al-Hariri (Reuters)

Beirut (CB) - Saad al-Hariri menyatakan menunda keputusannya mundur dari jabatan perdana menteri Lebanon atas permintaan Presiden Michel Aoun, sehingga mengendurkan krisis yang sempat memperdalam ketegangan di Timur Tengah.

Hariri mengumumkan keputusannya ini setelah kembali ke Beirut untuk pertama kali sejak tiba-tiba menyatakan mundur pada 4 November di Arab Saudi.

Para pejabat teras Lebanon menyebut Saudi telah memaksa Hariri mundur dan menahan dia di Saudi. Riyadh dan Hariri membantah tuduhan ini.

Di istana kepresidenan dekat Beirut, Hariri berkata bahwa dia mengharapkan keputusannya itu akan mengantarkan kepada "dialog yang bertanggung jawab yang mengatasi masalah-masalah yang memecah belah dan perbedaan dalam hubungan Lebanon dengan saudara-saudara Arab lain."

Hariri menyatakan semua pihak di Lebanon mesti bertekad menjaga negaranya dari konflik regional. Perkataannya merujuk gerakan politik dan militer dukungan Iran, Hizbullah, yang belakangan membuat Saudi cemas. Saudi sendiri adalah sekutu Hariri.

"Saya hari ini mengajukan pengunduran diri saya kepada Presiden Aoun dan beliau mendesak saya untuk menunggu sebelum mengajukan pengunduran diri dan menundanya sampai dialog menyangkut alasan dan latar belakang politiknya, dan saya telah menunjukkan keresponsifan saya," kata dia dalam pernyataan yang disiarkan televisi.

Pengunduran diri itu sendiri mengejutkan banyak pihak, bahkan orang-orang dekat Hariri. Dia kembali ke Lebanon Selasa malam lalu setelah Prancis campur tangan.

Aoun yang bersekutu dengan Hizbullah, menolak pengunduran diri Hariri, dengan alasan ada hal misterius di balik itu. Dia pernah menyebut Hariri disandera Arab Saudi, demikian Reuters.

Credit hantaranews.com

Rabu, 22 November 2017

Israel Ingin Klaim Tepi Barat Palestina Jadi Wilayahnya

Desa Jabal al-Baba di Tepi Barat, Palestina yang terancam diusir paksa Israel.

CB, TEL AVIV -- Menteri Pendidikan dan Urusan Diaspora Israel Naftali Bennett menyerukan agar pemerintahnya segera mengklaim Tepi Barat Palestina sebagai wilayah Israel. Menurutnya Israel bertanggung jawab untuk dapat menyediakan tempat bagi setiap orang Yahudi yang tersebar di berbagai penjuru dunia.

"Sekarang 50 tahun sejak kita membebaskan Yudea dan Samaria (TepiBarat). Ini saatnya untuk mengakui mereka (Tepi Barat) sebagai (wilayah) Israel. Ini saatnya kedaulatan, " ujar Bennett dilaporkan laman Middle East Monitor, Selasa (21/11).

Sebagai seorang menteri diaspora, ia menilai Israel perlu untuk menyediakan ruang bagi setiap warga Yahudi di dunia. "Kita perlu memahami bahwa negara Yahudi bukan hanya negara warga Israel. Ini adalah keadaan di mana setiap orang Yahudi di dunia memiliki tempat di sini," ujarnya.

"Hari ini, di seluruh dunia, ada jutaan orang Yahudi yangmembutuhkan kita untuk pergi dan menjangkau mereka. Dan kita melakukan lebihdari yang pernah kita lakukan, " kata Bennett menambahkan.

Israel memang berulang kali mengklaim negaranya sebagai negara Yahudi. Namun klaim tersebut selalu ditolak, khususnya oleh Palestina. Hal ini berkaitan dengan okupasi dan aneksasi yang dilakukan Israel atas tanah Palestina.

Saat ini Israel tengah mempercepat pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Pada awal Oktober, Israel telah mengumumkan akan mengebut proses pembangunan 4.000 unit rumah di Tepi Barat guna memperluas permukiman Yahudi di daerah yang diduduki. Rencana tersebut mencakup pembangunan permukiman di kota tua Hebron.

Lebih dari 600 ribu warga Yahudi Israel kini telah tinggal di permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Pencaplokan lahan masih terus dilakukan olehIsrael walaupun telah dinyatakan ilegal menurut hukum internasional. Tindakan okupasi ini yang dinilai kian mempersulit tercapainya solusi dua negara antaraIsrael dan Palestina.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

PBB: Rekonsiliasi Palestina Kunci Perdamaian dengan Israel

NEW YORK - Utusan khusus PBB untuk Timur Tengah Nickolay Mladenov mengatakan, rekonsiliasi Palestina adalah kunci untuk terciptanya perdamaian dengan Israel. Menurutnya, kelanjutan pembicaraan dengan Israel bergantung pada sukses atau tidaknya rekonsiliasi tersebut.

Berbicara di depan Dewan Keamanan (DK) PBB, Mledenov menyatakan, pembicaraan rekonsiliasi antara rival Palestina Fatah dan Hamas harus berhasil, dan memperingatkan bahwa kegagalan pembicaraan itu kemungkinan besar akan menghasilkan konflik lainnya.

"Kesepakatan 12 Oktober antara Hamas dan Fatah, yang bertujuan memulihkan pemerintahan Otoritas Palestina adalah awal dari sebuah jalan panjang yang dapat menyebabkan rekonsiliasi," kata Mladenov, seperti dilansir Al Arabiya pada Selasa (21/11).

Namun, dia mengatakan bahwa faksi-faksi yang bersaing tersebut harus terlebih dahulu menyelesaikan krisis kemanusiaan bagi dua juta penduduk Gaza, dan mengembalikan kontrol wilayah tersebut ke Otoritas Palestina.

Pembicaraan rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah sendiri saat ini masih berlangsung. Meski demikian, Hamas mulai menyerahkan kontrol atas Gaza, dan juga perbatasan kepada pemerintah Palestina.

Credit sindonews.com

Qatar Sebut Saudi Penyebab Krisis di Timur Tengah

WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani menyebut Arab Saudi dan sekutunya sebagai penyebab krisis yang terjadi di Timur Tengah. Menurutnya, Saudi cs bertanggung jawab karena kebijakan mereka menyebabkan guncangan di kawasan.

"Pemain regional bertindak tidak bertanggung jawab, berjudi politik dengan kehidupan warga negara lain tanpa strategi yang jelas," kata Sheikh Mohammed, saat berbicara di sebuah forum di Washington, Amerika Serikat (AS).

Dia lalu mengatakan, blok yang dipimpin Saudi mencoba untuk menaklukkan negara-negara yang lebih kecil di wilayah tersebut, seperti Qatar, Yaman, Somalia, Libya dan juga Lebanon.

"Dunia melihat berita dan melihat gambar dari wilayah saya yang penuh dengan drama dan perselisihan," ucapnya, seperti dilansir Anadolu Agency pada Selasa (21/11).

"Periode gelap dari pemikiran tertutup, totalitarianisme, dan agresi telah terjadi. Timur Tengah beralih dari pusat konektivitas dan pencerahan menjadi daerah yang kacau. Selama masa agresi, ekstremisme telah berkembang," ungkap Sheikh Mohammed.

Sheikh Mohammed menambahkan, negara-negara di blok yang dipimpin Saudi bersedia menggunakan cara intimidasi yang tidak terkendali dan terkadang melanggar hukum internasional.

"Mereka membungkam pembangkang, menciptakan krisis kemanusiaan, mematikan komunikasi, memanipulasi pasar keuangan, menggertak negara-negara yang lebih kecil, memeras, membuat pemerintah terpecah, meneror warga negara, kuat mempersenjatai para pemimpin negara lain dan menyebarkan propaganda," tukasnya.

Credit sindonews.com

Korea Utara Disiplinkan Militer, Ada Apa?

CB, Seoul -- Pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong Un, menertibkan pimpinan organisasi militer untuk memperkuat pengawasan terhadap elit partai dan militer.
Lembaga intelejen Korea Selatan atau National Intelligence Service melaporkan temuan ini kepada parlemen Korea Selatan dalam rapat kerja tertutup, Senin, 20 Nopembeer 2017.

"Biro Politik Umum Kore Utara sedang diaudit oleh pimpinan negara itu untuk pertama kalinya dalam 20 tahun," begitu dilansir New York Times, Senin, 20 Nopember 2017. "Direktur Biro itu, Marsekal Muda Hwang Pyong-so dan para deputinya dihukum."

Biro Politik Umum bertugas mengawasi pandangan politik dari sekitar 1,1 juta Tentara Rakya Korea Utara. Biro ini bertugas mengecek loyalitas para pejabat militer. Marsekal Muda Hwang disebut-sebut sebagai orang nomor 2 dalam rezim totaliter Kim Jong Un.
NIS Korea Selatan tidak menyebutkan mengenai caranya mendapatkan informasi sensitif ini. Dalam penjelasannya kepada parlemen, NIS tidak menggunakan istilah eksekusi atau perombakan. Ini menunjukkan bahwa Hwang masih menduduki jabatannya meskipun terkena sanksi. Menurut media Korea Selatan, Hwang tidak muncul di publik sejak 13 Oktober.

Para pejabat intelejen Korea Selatan mengatakan Biro Politik Umum Korea Utara diaudit karena dinilai berperilaku tidak murni menurut standar negara komunis tertutup itu. Dan audit ini dimotori oleh Choe Ryong-he, yang merupakan pejabat tinggi Partai Pekerja Korea Utara. Choe memiliki pengaruh yang lebih besar dari pada Hwang dan ini terlihat saat dia mengikuti rapat partai pada awal Oktober.
Choe sendiri merupakan kepala Departemen Organisasi dan Panduan. Ini adalah lembaga partai paling kuat, yang digunakan Kim Jong Un untuk mengontrol elit politik dan militer.
Awalnya, Marsekal Muda Hwang terlihat lebih dekat ke Kim Jong Un dibandingkan Choe. Pada 2014, Hwang menggantikan Choe sebagai kepala Biro Politik Umum.
Namun kondisi ini berubah pada Oktober lalu saat terjadi perombakan susunan kepemimpinan Korea Utara. Posisi Choe naik dibandingkan Hwang. Pejabat senior lainnya yang juga menonjol adalah Premier Pak Pong-ju, yang bertugas mengelola ekonomi.
Naiknya posisi Choe dan Pak, menurut New York Times, menunjukkan upaya Korea Utara untuk fokus membangun ekonomi ditengah sanksi Perserikatan Bangsa - Bangsa.
Korea Utara belum menggelar uji coba nuklir dan rudal balistik lagi sejak 15 September 2017. Ini bisa menjadi tren menurunnya ketegangan di Semenanjung Korea dan membuka dialog dengan Amerika Serikat.

Credit TEMPO.CO

Amerika Jatuhkan Sanksi untuk 13 Perusahaan Cina dan Korea Utara

CB, Jakarta - Amerika Serikat menjatuhkan sanksi baru terhadap 13 perusahaan Cina dan Korea Utara atas tuduhan membantu Korea Utara lewat perdagangan. Sanksi ini dikeluarkan sehari setelah Presiden Donald Trump memasukkan Korea Utara dalam daftar negara pensponsor terorisme.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Heather Nauert mengatakan, sanksi ini sebagai upaya mengucilkan Pyongyang. Ia memastikan hubungan kedua negara, Cina dan Amerika, tidak akan terganggu dengan jatuhnya sanksi baru ini.

"Kami berhubungan baik dengan Cina. Hal itu tidak akan berubah," kata Nauert seperti dikutip dari Reuters, 22 November 2017.

Sanksi baru ini difokuskan pada perdagangan yang terjadi antara Cina dan Korea Utara. Hubungan perdagangan kedua negara dianggap sebagai kunci untuk menekan Pyongyang berpaling dari ambisinya membuat rudal nuklir dengan target wilayah Amerika Serikat.
Perusahaan Cina yang dkenai sanksi antara lain, adalah Dandong Kehua Economy & Trade Co, Dandong Xianghe Trading Co, dan Dandong Hongda Trade Co.

Menteri Keuangan Amerika mengatakan nilai perdagangan ketiga perusahaan Cina dan digabungkan dengan perdagangan Korea Utara mencapai lebih dari US$750 juta.
Adapun pengusaha Cina yang masuk kotak hitam Amerika adalah Sun Sidong dan perusahaannya, Dandong Dongyuan Industrial Co. Lembaga pemikir Washington, C4ADS, mengatakan perusahaan milik Sun Sidong merupakan jaringan yang terhubung dengan Korea Utara. Perusahaan ini memiliki proporsi besar dalam berbisnis dengan Korea Utara.

Adapun perusahaan Korea Utara yang terkena sanksi Amerika adalah perusahaan-perusahaan yang mengirim pekerja ke luar negeri seperti ke Rusia, Polandia, Kamboja, dan Cina.
Amerika bermaksud memangkas uang milik Korea Utara yang diperoleh dari mengirim tenaga kerjanya ke luar negeri.
Menurut ahli di Pusat Keamanan untuk Amerika Baru, Peter Harrell mengatakan, Amerika untuk pertama kali mengeluarkan sanksi ke perdagangan produksi konsumsi sehari-hari di Korea Utara.

Credit tempo.co

Tillerson: Sanksi Akan Buat Korut Menyadari Pentingnya Diplomasi

WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Rex Tillerson menyatakan, sanksi ekonomi akan benar-benar menyakiti Korea Utara (Korut). Hal ini diyakininya akan membuat Korut sadar akan pentingnya diplomasi.

Berbicara saat menggelar konferensi pers di Gedung Putih, Tillerson menuturkan, sanksi AS terhadap Korut mulai berlaku saat masyarakat internasional mulai menghentikan hubungan dagang dengan Pyongyang.

Dia juga menyebut bahwa saat sanksi diberlakukan, hal itu akan meningkatkan tekanan pada pemerintah Korut, yang pada akhirnya akan membuat mereka menyadari bahwa pihaknya perlu melakukan perundingan diplomatik.

"Vietnam, mereka berkomitmen bahwa mereka akan membatasi kegiatan lebih jauh dengan Korut. Malaysia telah mengindikasikan pembatasan, Singapura telah memotong semua perdagangan dengan Korut, Filipina telah memotong semua perdagangan," ucap Tillerson.

"Pemerintah Sudan secara tradisional telah membeli senjata dari Korut, mereka sekarang setuju untuk menghentikan semua pembelian tersebut juga, jadi ini mulai berlaku di seluruh dunia," sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (21/11).

Selain itu, Tillerson mengatakan bahwa paket baru sanksi AS terhadap Korut akan lebih luas, dan akan mempengaruhi lebih banyak pihak di Korut, dibandingkan dengan yang telah diterapkan di masa lalu.

Dia menambahkan, langkah tersebut akan membantu mengganggu hubungan antara Pyongyang, dan negara-negara pihak ketiga. Dia menunjukkan bahwa Korut sudah mengalami kekurangan bahan bakar, dan pendapatan mereka menurun dengan drastis.

Credit sindonews.com

Kurangi Dampak Sanksi Ekonomi, Korea Utara Larang Pesta

CB, Jakarta - Korea Utara telah melarang warganya untuk melakukan perayaan meriah dengan melibatkan minum beralkohol dan hiburan. Kebijakan baru ini dirancang agar negara dapat bertahan dari dampak sanksi internasional.
Larangan untuk bersenang-senang ini dilaporkan oleh Biro Intelijen Nasional Korea Selatan (NIS) saat rapat tertutup dengan anggota parlemen pada Senin, 20 November 2017.

"Pyongyang telah merancang sebuah sistem dimana organ partai melaporkan kesulitan ekonomi masyarakat setiap hari, dan telah melarang pertemuan yang berkaitan dengan minum, bernyanyi dan hiburan lainnya," demikian laporan Biro Intelijen Nasional Korea Selatan seperti dilansir Telegraph pada Selasa, 21 November 2017.

Larangan keras ini berdampak pada pembatalan mendadak "Festival Bir Pyongyang", yang populer pada Juli. Festival itu juga ditiadakan selama periode kekeringan yang berkelanjutan.
Warga Korea Utara, yang telah mengalami pembatasan berat dalam perjalanan dan kebebasan, juga dilarang mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada ibu mereka pada "Hari Ibu". Larangan itu diberlakukan karena rezim Korea Utara ditengarai merasa khawatir perayaan itu akan mengurangi rasa hormat rakyat kepada pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un.
Sumber-sumber di Korea Utara mengatakan kepada situs media yang berbasis di Korea Selatan bahwa meningkatnya popularitas liburan November, yang resmi digunakan untuk memuji peran ibu, telah menggoyahkan pengkultusan terhadap diri Kim Jong Un.
Pemerintah sekarang telah memperjelas bahwa pesan pada karangan bunga, yang menunjukkan cinta atau kesetiaan kepada orang lain selain Kim, tidak akan ditolerir.
"Sangat menyedihkan bahwa orang harus mengucapkan terima kasih kepada 'sang ayah' Kim Jong-un setelah setiap hal kecil yang dia lakukan, tapi kami tidak dapat mengungkapkan ucapan terima kasih kepada ibu kami yang sebenarnya pada Hari Ibu," kata seorang penduduk Provinsi Pyongan Selatan.
Sementara itu Kim juga disebut juga akan memperketat cengkeramannya pada elit negara untuk memastikan kesetiaan mereka. Kim dikabarkan telah mendisiplinkan dua pejabat yang menjadi kepala organisasi militer Korea Utara yang paling kuat.
Ada laporan Hwang Pyong-so dan Kim Won-hong kemungkinan telah dihukum setelah dilakukannya pemeriksaan pertama atas Biro Umum Politik dalam 20 tahun. Informasi intelejen ini juga termuat dalam briefing NIS pada Senin lalu. Laporan itu sejalan dengan pemberitaan media New York Times bahwa Hwang, yang memiliki gelar Wakil Marshall, belum terlihat di depan umum sejak 13 Oktober.
Pejabat intelijen Korea Selatan juga memperkirakan Korea Utara akan menggelar uji coba rudal balistik lainnya sebelum akhir tahun ini.

Credit tempo.co

Korea Utara Bikin Kapal Selam 3000 Ton dengan Rudal Nuklir

CB, Pyongyang - Pemerintah Korea Utara melanjutkan program pembangunan kapal selam domestik berbasis sistem senjata rudal nuklir.
"Menurut para ahli, kapal selam ini bakal memiliki teknologi yang inferior dibandingkan rivalnya di sekitar Semenanjung Korea sehingga mudah sekali dilacak dan, jika dirasa mengancam bakal, mudah dinetralisir juga," begitu dilansir USA Today, Senin, 20 Nopember 2017.

Teknologi kapal selam ini memiliki kelemahan mendasar. Menurut para ahli dari US-Korea Institut di Johns Hopkins University, ada sejumlah gambar yang berhasil direkam satelit-satelit komersil yang melintasi kawasan itu.

Misalnya ada gambar-gambar kemunculan kapal selam itu di galangan kapal Sinpo Selatan, yang diambil pada awal bulan ini. Gambar itu menunjukkan badan kapal selam yang berdampingan dengan sebuah ruang konstruksi di galangan itu.

"Galangan kapal itu terlihat mengalami modernisasi selama 18 bulan terakhir," begitu dilansir USA Today. Ada penambahan beberapa bagian pada galangan kapal seperti penambahan atap dan bangunan pabrik. Penjelasan detil soal ini dipublikasikan di akun Twitter @38NorthNK.
Menurut analisis dari tim ini, kapal selam ini memiliki bobot hingga sekitar 3000 ton dan termasuk kelas Sinpo-C, yaitu kapal selam dengan sistem senjata rudal balistik.

Kapal ini diperkirakan bakal menyusup ke kawasan Lautan Pasifik dan bersembunyi agar tidak terdeteksi. Ini membuat kapal ini bisa meluncurkan rudal balistik termasuk hulu ledak nuklir jika diperintahkan untuk mnyerang target-target.
Pemerintah Korea Utara telah melakukan sejumlah uji coba peluncuran rudal dari beberapa kapal perang berbasis rudal. Kapal-kapal perang ini adalah kapal perang dari era Sovyet Golf-II, yang awalnya dibeli sebagai besi bekas. Belakangan, kapal-kapal ini telah direkondisi dan diaktifkan.
Kapal selam Korea Utara ini diperkirakan tidak berbahaya. Ini karena kapal selam Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan memiliki teknologi yang jauh lebih canggih.
"Sulit bagi kita untuk mengetahui apa yang Korea Utara sedang coba lakukan untuk jangka panjang karena tidak ada seorang pun yang berbicara dengan mereka," kata Garren Mulloy, seorang associate proffesor yang mengajar hubungan internasional di Universitas Bunka Daito, Jepang.
"Kita bisa simpulkan untuk sementara bahwa negara itu ingin menjadi negara berkekuatan besar dan dihormati komunitas internasional. Tapi dalam jangka pendek, Korea Utara seperti terlihat ingin menunjukkan kekuatan militer signifikan dan ini bisa mengancam negara-negara lain," kata Mulloy kepada Deutsche Welle, seperti dikutip USA Today.

Credit TEMPO.CO

Jokowi Menerima Majelis Tinggi Perdamaian Afghanistan

Presiden Joko Widodo menerima kunjungan perwakilan Majelis Tinggi Perdamaian Afghanistan yang dipimpin Mohammad Karim Khalili di Istana Bogor, Selasa (21/11). (CNN Indonesia/Christie Stefanie)

Jakarta, CB -- Presiden Joko Widodo menerima kunjungan perwakilan Majelis Tinggi Perdamaian Afghanistan yang dipimpin Mohammad Karim Khalili , Selasa (21/11) pagi ini di Istana Bogor.

“Indonesia bersedia membantu Afghanistan mencari solusi,” kata Jokowi di Istana Bogor.

Jokowi terlihat didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Agama Lukman Hakim, dan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto.

Jokowi mengapresiasi niat baik Afghanistan berkunjung ke Indonesia sebagai bentuk upaya mencari solusi mendamaikan kelompok-kelompok yang berseteru puluhan tahun.

Jokowi mengatakan, ia juga siap menindak lanjut hasil pertemuan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Kabul, Ibu Kota Afghanistan, beberapa waktu lalu.

Sejak beberapa bulan lalu, Jokowi selalu menyebut Presiden Afghanistan Ashraf Ghani memang akan mengirimkan perwakilan ke Indonesia untuk belajar keberagaman.

Awalnya, Afghanistan memiliki tujuh suku. Tetapi akibat dua suku berseteru, kini Afghanistan terpecah menjadi 40 kelompok.

Indonesia dinilai dapat menjadi contoh bagi Afghanistan, sebab kesatuan tetap dapat dijaga meski memiliki 714 suku dan 1100 lebih bahasa.

Turut hadir mendampingi Jokowi saat menerima Majelis Tinggi Perdamaian Afghanistan antara lain, Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antar-agama dan Peradaban Din Syamsuddin, dan Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir.

Credit cnnindonesia.com

Jokowi Menjamu Tamu Afghanistan dengan Bakso dan Sate Ayam

Presiden Joko Widodo menjamu Majelis Tinggi Perdamaian Afghanistan yang dipimpin Mohammad Karim Khalili di Restoran Grand Garden, Kebun Raya Bogor ( (CNN Indonesia/Christie Stefanie)

Jakarta, CB -- Presiden Joko Widodo menggelar jamuan makan siang Ketua Majelis Tinggi Perdamaian Afghanistan Mohammad Karim Khalili beserta rombongan di Restoran Grand Garden, Kebun Raya Bogor, Selasa (21/11).

Restoran tersebut merupakan tempat yang sama saat Jokowi menjamu mantan Presiden Amerika Serikat Barrack Obama beberapa waktu lalu.

Tampak Jokowi duduk semeja dengan Ketua Majelis Tinggi Perdamaian Afghanistan Mohammad Karim Khalili, Wakil Presiden Jusuf Kalla, serta Duta Besar Indonesia untuk Afghanistan Arief Rachman, serta Duta Besar Afghanistan di Jakarta, Roya Rahmani.

Beberapa menu disajikan mulai dari bistik sapi, sate ayam, bakso, dan jajanan pasar. Sejumlah jus buah mulai dari jeruk, terong belanda, dan strawberry juga disuguhkan.

Acara makan siang ini dilakukan langsung setelah Jokowi beserta sejumlah menteri berdialog dengan perwakilan Majelis Tinggi Perdamaian Afghanistan.

Makan siang berlangsung sekitar satu jam. Setelah makan siang, Jokowi menyatakan pertemuan berlangsung hangat dan Indonesia bersedia membantu Afghanistan untuk menemukan solusi perdamaian.

“Kita dianggap yang pertama Islam moderat, netral, dan tidak memiliki kepentingan. Mereka ingin sharing belajar banyak dari Islam moderat Indonesia,” kata Jokowi.

Sikap itu sangat diapresiasi Afghanistan. Ketua Majelis Tinggi Mohammad Karim Khalili berterima kasih karena Indonesia mau membantu negaranya mengatasi perpecahan yang terjadi puluhan tahun.

Sebaliknya, Jokowi pun mengapresiasi niat baik Afghanistan berkunjung ke Indonesia sebagai bentuk upaya mencari solusi mendamaikan kelompok-kelompok yang berseteru puluhan tahun.

Setelah bertemu Jokowi, para perwakilan Afghanistan akan mengunjungi sejumlah organisasi kemasyarakatan berbasis agama seperti Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulama.

Credit cnnindonesia.com

Pemerintah Prancis Janji Selesaikan Persoalan Muslim Setempat

Kaum Muslim melaksanakan shalat berjamaah di Masjid Agung Strasbourg, Prancis.

CB, Pemerintah Prancis berjanji segera menyelesaikan persoalan konflik demonstran dan Muslim setempat. Namun, Pemerintah Prancis tak menargetkan waktu penyelesaian itu.

"Kami akan menyelesaikan konflik dalam beberapa minggu mendatang," kata Menteri Dalam Negeri Prancis Gerard Collomb dilansir dari Independent, Selasa (21/11).

Ia mengakui perlu banyak masjid di negara itu. "Muslim harus memiliki tempat untuk shalat," ujar dia.

Pemerintah Prancis menghentikan umat Islam yang menggelar shalat di jalanan kota Paris, Ahad (19/11). Penghentian itu menyusul bentrokan antara umat Islam dan demostran. Ketegangan kedua kelompok itu meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Hal itu dipicu aksi protes komunitas multi etnis Clichy la Garenne terhadap kegiatan shalat di jalanan.

Umat Islam mulai beribadah di jalanan pada Maret lalu. Hal itu memprotes penutupan masjid setempat yang diubah menjadi perpustakaan. Perselisihan itu menggarisbawahi ihwal kekurangan masjid di negara tersebut. Umat Muslim beranggapan pihak berwenang tidak menawarkan lahan sesuai untuk pusat-pusat Islam.

Wali Kota sayap kanan Remi Muzeau memimpin sekitar 100 orang menentang kegiatan ibadah di jalanan pada awal November lalu. Saat itu, umat Islam meneriakkan Allahhu akbar. Sementara demonstran memegang salib dan menyenyikan lagu kebangsaan Prancis.

Aparat kepolisian turun tangan memisahkan kedua kelompok tersebut. Saat itu, pihak berwajib mempersilahkan Muslim melanjutkan ibadah mereka. Membangun masjid baru untuk lima juta Muslim di Prancis diperkirakan menuai kontroversial di negara sekuler itu. Prancis secara ketat mengatur kebebasan keagamaan.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Hariri Akhirnya Tiba di Lebanon

Perdana Menteri Lebanon Saad Hariri tiba di Rafik Hariri International Airport di Beirut, Lebanon, Selasa (21/11). Dia kembali ke Lebanon lebih dari dua pekan setelah mengumumkan pengunduran diri di Arab Saudi.

CB, BEIRUT -- Perdana Menteri Lebanon Saad Hariri telah kembali ke Lebanon setelah dua pekan lebih mengumumkan pengunduran dirinya dari Arab Saudi. Hariri tiba di Bandara Internasional Beirut pada Selasa (21/11) waktu setempat.

Pengumuman pengunduran diri Hariri diketahui saat pidatonya disiarkan oleh sebuah stasiun televisi. Dalam pidatonya pada 4 November tersebut ia mengatakan ada dugaan rencana pembunuhan terhadap dirinya. Ia juga menyalahkan campur tangan Iran dan sekutu Lebanonnya Hizbullah dalam keputusannya.

Pengunduran diri mendadak tersebut menurut Presiden Lebanon Michel Aoun karena Hariri ditekan Arab Saudi. Aoun tidak bisa menerima pengunduran diri yang diumumkan dari luar negeri dan meminta Hariri untuk segera kembali ke Beirut untuk menjelaskan statusnya.

Sejak pengumuman pengunduran dirinya itu dia belum pernah menginjakkan kakinya di negaranya. Seperti dilansir dari Aljazirah, Selasa (21/11), politikus Muslim Sunni itu merupakan sekutu lama Arab Saudi.

Sebelumnya saat berbicara di Future TV, sebuah stasiun yang berafiliasi dengan partai politiknya, Hariri mengatakan saat kembali ke Lebanon dia akan mengonfirmasi pengunduran dirinya sesuai dengan konstitusi negara tersebut.

Dilansir dari Aljazirah, dengan Hariri kembali ke Lebanon, banyak yang percaya Aoun akan mencoba untuk berkompromi dan membujuk Hariri untuk menarik pengunduran dirinya.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Hariri Pulang, Rayakan Hari Kemerdekaan Lebanon

CB, Jakarta - Saad Hariri menepati janji pulang ke negaranya setelah selama dua pekan di luar negeri usai menyatakan mundur sebagai Perdana Menteri Lebanon di Riyadh, Arab Saudi, 4 November 2017.
Spekulasi yang berkembang, pengunduran ini putra bekas PM Safik Hariri itu akibat tekanan Arab Saudi.

Wanita Lebanon memegang poster yang mendukung Perdana Menteri Lebanon Saad Hariri untuk kembali dari Arab Saudi di Beirut, Lebanon, 12 November 2017. AP

Hariri menjelaskan dalam pidato di televisi Arab Saudi bahwa pengunduran dirinya itu akibat ancaman terhadap jiwanya sebagaimana pembunuhan yang terjadi pada ayahnya yang tewas akibat dibunuh pada 2005.
Hizbullah kelompok bersenjata Syiah Lebanon dan Iran mengarahkan tudingannya terhadap negeri Sunni, Arab Saudi, sebagai biang pengunduran diri Hariri. Namun tuduhan dua kelompok bersekutu di Timur Tengah tersebut dibantah oleh Arab Saudi.

Presiden Prancis, Emmanuel Macron berbincang dengan Saad al-Hariri, di Elysee Palace, Paris, 18 November 2017. REUTERS/Stringer/Pool
Hariri tiba di lapangan terbang internasional Lebanon pada Selasa, 21 November 2017, sehari menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Lebanon.
Kedatangannya itu sesuai dengan janji Hariri yang disampaikan di Paris, Prancis, Sabtu, 18 November 2017, usai bertemu dengan Presiden Emmanuel Macron.
"Saya akan pulang ke Beirut, Lebanon, bersamaan dengan perayaan Hari Kemerdekaan," ucapnya di depan wartawan, Sabtu.
Sejumlah pejabat di Lebanon, termasuk Hizbullah dan Presiden Michel Aoun menolak pengunguduran diri Hariri, kecuali disampaikan di dalam negeri.

Credit TEMPO.CO

Komandan Pasukan Elit Arab Saudi dan Perwira Tinggi Dianiaya

CB, Jakarta - Komandan Pasukan Pengawal Nasional Arab Saudi, Pangeran Mutaib bin Abdullah bersama lima tahanan lainnya dilarikan ke unit perawatan intensif rumah sakit setelah dianiaya oleh militer. Abdullah merupakan satu dari sejumlah pangeran yang ditahan saat putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman atau MBS, sapaannya, melakukan reformasi besar-besaran.
Mengutip Albawaba.com, 20 November 2017, Mohammed Bin Salman memerintahkan penangkapan Abdullah untuk mengkonsolidasikan militer yang berbeda peran dan fungsi di bawah kendalinya. Abdullah merupakan salah satu anggota terkemuka keluarga kerajaan. Bahkan orang-orang sempat mengira Abdullah yang akan menjadi putra mahkota Saudi.

Informasi terbaru, ternyata bukan Abdullah dan lima tahanan lain itu saja yang ditangkap aparat militer. Albawaba melaporkan, lusinan perwira tinggi militer ditahan pada 18 November lalu karena berpotensi akan menentang atau menolak aturan baru putra mahkota tersebut.

Putra mahkota Saudi ini berambisi untuk mengkonsolidasi seluruh militer di bawah kendalinya termasuk Pasukan Pengawal Kerajaan yang dipimpin Abdullah.

Padahal selama ini, Pasukan Pengawal Kerajaan Saudi tidak di bawah kendali Kementerian Pertahanan. Pasukan ini didirikan justru untuk melindungi keluarga kerajaan dari upaya militer melakukan kudeta terhadap raja dan keluarganya.
Sehingga ambisi Mohammed bin Salman agar Pasukan Pengawal Kerajaan dan militer di bawah kendalinya merupakan hal yang belum pernah terjadi di Saudi.
Jika Mohammed Bin Salman yang pernah menjabat menteri pertahanan tanpa pengalaman mililter ini memaksakan ambisinya menyatukan dua lembaga militer yang berbeda peran itu, maka dikhawatirkan Saudi akan chaos.

Sebelumnya, pengamat asing mencurigai MBS punya motif lain di balik gerakan reformasi yang menekankan pada pemberantasan korupsi .
"MBS menggunakan tongkat antikorupsi untuk memukul orang-orang itu," kata Jamal Khashoggi, yang pernah menjadi penasehat Pangeran Turki al-Faisal. Turki pernah menjadi kepala intelejen dari 1979 hingga 2001.
Namun, dia menduga putra mahkota Arab Saudi itu selektif dalam proses penangkapan tersangka korupsi dan ingin kekuasaan berada di satu tangan, yaitu dirinya. "Saya yakin MBS seorang yang nasionalis dan mencintai negaranya. Dia ingin negaranya menjadi negara yang kuat. Tapi masalahnya adalah dia ingin berkuasa sendirian," kata dia.

Credit TEMPO.CO

Putra Mahkota Saudi Syaratkan Ini untuk Tersangka Korupsi Bebas

CB, Jakarta - Putra Mahkota Arab Saudi , Mohammed bin Salman sedang bernegosiasi dengan beberapa pangeran dan pengusaha tajir terkenal yang jadi tersangka korupsi dan ditahan untuk pembebasan mereka.
MBS, sapaan putra mahkota Saudi itu, akan membebaskan pangeran dan pengusaha tajir dari tahanan jika mereka menyerahkan 70 persen dari harta kekayaannya, termasuk kekayaan perusahaannya. Hotel Ritz Carlton di Riyadh berubah menjadi rumah tahanan untuk mereka.
"Mereka sedang membuat kesepakatan di Ritz. Ambil uangnya dan anda akan pulang ke rumah," kata seorang penasehat, mengutip Middle Eas Monitor, 17 November 2017.

Sejak memimpin Komisi Pemberantasan Korupsi, MBS telah menangkap dan menahan sekitar 208 orang tersangka korupsi meliputi sedikitnya 40 pangeran, pengusaha, menteri, pejabat pengadilan, dan mantan menteri.

Presiden Joko Widodo menerima Pangeran Arab Saudi Al-Waleed bin Talal bin Abdulaziz Al Saud di Istana Bogor, 22 Mei 2016. (Foto: Dokpri Dubes RI Arab Saudi)
Pangeran sekaligus pebisnis super tajir Saudi, Alwaleed bin Talal juga ditahan sebagai tersangka korupsi. Sosok terkenal Saudi lainnya yang dijadikan tersangka dan ditahan adalah mantan ketua pengadilan Khaled Al-Tuwaijri dan raja media Saudi Waleed Al-Ibrahim.

Saudi membekukan sekitar 1.200 rekening bank para tersangka korupsi. diketahui nilai aset dan kekayaan para tersangka mencapai US$800 miliar. Dari investigasi yang dilakukan, aparat penegak hukum memperkirakan dapat membawa uang negara kembali sebesar US$300 miliar. Namun, saat ini yang bisa dikuasai sedikitnya US$100 miliar.
Sudah banyak yang mencurigai pemberantasan korupsi yang dilakukan putra mahkota Sauid itu merupakan bagian dari strategi lebih besar, yakni untuk menambah dana untuk pemasukan negara yang kering setelah resesi akibat melorotnya harga minyak dunia.
Belum diketahui pasti apakah negosiasi itu membuahkan hasil.

Credit TEMPO.CO

Bebas dari Hukuman, Pangeran Saudi Serahkan 70 Persen Hartanya

CB, Jakarta - Otoritas Arab Saudi menetapkan persyaratan pembayaran miliaran dolar terhadap para pangeran bila mereka ingin bebas dari hukuman.
Menurut laporan Financial Times, Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman sedang negosiasi dengan para pangeran dan pengusaha yang ditahan setelah mereka dituding korupsi.

Pangeran Alwaleed bin Talal, milioner kaya yang ditangkap Komisi Anti Korupsi Arab Saudi, memiliki dua pesawat pribadi, yaitu Boeing 747-400 dan Airbus A380. Pesawat 747-400 miliknya dirancang ulang dengan sebuah kursi tahta megah dan mewah terletak di tengah ruang tamu. news.gr

"Mereka ditahan awal bulan lalu setelah dituduh korupsi," tulis Middle East Monitor.
Dalam beberapa kasus, otoritas Arab Saudi meminta mereka menyerahkan 70 persen kekayaannya dengan imbalan mereka dibebaskan dari tahanan.
Putra Mahkota Mohammed bin Salman selaku ketua Komite Antikorupsi Arab Saudi menangkap sedikitnya 40 pangeran dan lebih dari 200 pengusaha, pejabat militer dan mantan pejabat karena tudingan korupsi, 4 November 2017.
Mereka saat ini ditempatkan di hotel mewah Ritz Carlton Riyadh sebagai tahanan.

Laporan Wall Street Journal menyebutkan, otoritas Arab Saudi telah membekukan lebih dari 1.200 rekening bank para tersangka korupsi dan menyita lebih dari US$ 800 miliar atau setara dengan Rp 10.800 triliun dalam bentuk uang kontan dan aset.

Bangunan mewah hotel Ritz Carlton di Riyadh, Arab Saudi. Salah seorang yang ditahan di hotel tersebut sejak Minggu (05/11) adalah pebisnis Arab Saudi, Pangeran Alwaleed bin Talal. ritzcarlton.com
Salah satu pangeran terkaya di Arab Saudi yang ditahan adalah Alwaleed bin Talal.

Kekayaan lelaki berusia 62 tahun ini diperkirakan mencapai Rp 243 triliun. Pangeran berpengaruh di Arab Saudi pernah mengecam Donald Trump sebelum jadi Presiden Amerika Serikat karena melarang umat Islam dari tujuh negara muslim masuk ke Amerika.

Credit TEMPO.CO

Terkait Korupsi, Pejabat Arab Saudi Serahkan Saham Rp 14 T

CB, Riyadh -- Pemerintah Arab Saudi dikabarkan meminta para terduga pelaku korupsi untuk menyerahkan aset dana uang milik mereka. Sebagai gantinya, pemerintah akan melepas mereka dari tuduhan terlibat korupsi.
"Ada kesepakatan soal memisahkan uang dengan aset seperti properti dan saham. Pemerintah juga akan memeriksa akun bank untuk mengecek jumlah uang milik orang-orang yang ditahan," kata sumber anonim kepada Reuters, Jumat, 17 Nopember 2017.

Menurut sumber ini, seorang pengusaha Arab Saudi menarik dana mencapai puluhan juta riyal dari akun bank miliknya terkait kesepakatan yang dibuat dengan komisi antikorupsi bentukan pemerintah. Komisi ini dikepalai langsung oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman, yang merupakan putra Raja Salman.

Dalam kasus berbeda, seorang mantan pejabat senior pemerintahan Saudi bersedia menyerahkan kepemilikan saham bernilai empat miliar riyal atau sekitar Rp14 triliun.
Pemerintah Saudi menempuh cara pembekuan rekening bank hingga penyitaan aset para terduga korupsi. Hingga saat ini, pemerintah belum menjelaskan secara detil penanganan kasus korupsi dari sekitar 200 orang yang telah ditahan.
Seperti diberitakan, Raja Salman mengeluarkan keputusan pembentukan Komisi Antikorupsi Arab Saudi yang dikepalai putra mahkota pada awal Nopember ini. Pada hari yang sama, komisi segera menahan orang-orang yang menjadi target. Ada sebelas pangeran dan empat menteri aktif serta puluhan mantan menteri, yang ditangkap. Sebagian dari mereka ditahan di Ritz Carlton setempat, yang merupakan milik kerajaan.

Credit TEMPO.CO

Arab Saudi Dituding Siksa 2 Pengusaha Tajir Tersangka Korupsi

CB, Jakarta - Arab Saudi dikabarkan menyiksa dua pengusaha tajir tersangka korupsi yang ditahan di hotel Ritz Carlton. Kekerasan fisik tersebut dikhawatirkan berlanjut. Penyiksaan juga dialami tersangka lainnya.
Beberapa whistleblower Arab Saudi mengatakan bahwa Putra Mahkota Mohammed bin Salman yang mengawasi secara pribadi para tahanan tersebut memerintahkan para petugas keamanan memukuli para tahanan yang sekarang ditahan di hotel Ritz Carlton.

Putra Mahkota Mohammed bin Salman, meskipun baru berusia 32 tahun, memiliki peran dominan untuk urusan militer Saudi, kebijakan luar negeri, serta kebijakan ekonomi dan sosial. AFP/SAUDI ROYAL PALACE/BANDOUR AL-JALOUD

Laporan lain menyebutkan, dua tahanan yang dianggap potensial melakukan perlawanan dalam tahta kerajaan adalah pengusaha tajir Alwaleed bin Talal dan Mutaib bin Abdullah. Keduanya paling keras mengalami siksaan.
Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman selaku ketua Komisi Antikorupsi Arab Saudi menangkap sedikitnya 40 pangeran dan lebih dari 200 pengusaha, pejabat militer dan mantan pejabat karena tudingan korupsi.

Alwaleed bin Talal. AFP Photo
"Mereka saat ini ditempatkan di hotel mewah Ritz Carlton Riyadh sebagai tahanan," tulis Middle East Monitor.

Laporan Wall Street Journal menyebutkan, otoritas Arab Saudi telah membekukan lebih dari 1.200 rekening bank para tersangka korupsi dan menyita lebih dari US$ 800 miliar atau setara dengan Rp 10.800 triliun dalam bentuk uang kontan dan aset.

Credit TEMPO.CO

Dewan Shura Arab Saudi Godok Aturan Perlindungan Whistleblowers

CB, Jakarta - Dewan Shura Arab Saudi akan membahas draf peraturan mengenai perlindungan terhadap whistleblowers, orang yang memberikan informasi awal tentang dugaan korupsi.
Draf peraturan yang diberi judul Sistem Perlindungan Whistleblowers untuk Korupsi Keuangan dan Administrasi diajukan oleh Dr Mu'adi Al-Madhhab berdasarkan pasal 23 Dewan Sura, mengutip Arab News, 19 November 2017.

"Tujuan proposal ini adalah untuk mengurangi pernyataan keberatan dan niat jahat, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dari berbagai lembaga negara," ujar media setempat.

Pangeran Miteb bin Abdul Aziz saat berada di Janadriyah di pinggiran Riyadh, Arab Saudi, 15 Februari 2008. Putra Raja Abdullah bin Abdul Aziz tersebut ditangkap Komite Anti-Korupsi Arab Saudi atas dugaan korupsi pengadaan Walkie-Talkie. AFP PHOTO/HASSAN AMMAR
Draf ini juga ditujukan untuk mempromosikan integritas dan perlindungan whistleblowers dari pengecualian, disfungsi, pelanggaran administrasi atau pembalasan dari dalam lingkungan tempat ia bekerja, dari lembaga-lembaga terhormat, dari upaya mengungkap identitasnya oleh atasa dan rekan sekerjanya.

Sejak genderang perang melawan korupsi gencar disuarakan di Arab Saudi, peran whistleblower menjadi penting.
Draf peraturan tentang perlindungan whistleblowers diperkirakan akan menarik minat investor asing untuk menanamkan investasinya sesuai dengan program pemerintah Arab Saudi yang baru dikampanyekan, Vision 2030.
Investor akan merasa aman menanamkan uangnya di Arab Saudi karena sistemnya melayani hak mereka dan meningtkan kepercayaan diri mereka dalam mekanisme kerja dan meningkatnya level sistem integritas.

Credit TEMPO.CO

Prancis Larang Muslim Shalat Berjamaah di Jalan

Seorang polisi Prancis berjaga-jaga di sebuah masjid di Prancis. (ilustrasi)

CB, PARIS -- Menteri Dalam Negeri Prancis, Gerard Collomb pada Ahad (19/11) mengatakan, masyarakat Muslim tidak diizinkan menggelar shalat berjamaah di jalan-jalan di pinggir Kota Paris. Sebelumnya demonstran dan masyarakat Muslim sempat bentrok dalam beberapa pekan terakhir.

Shalat di jalan dilakukan di pinggiran Kota Clichy-la-Garenne setiap Jumat sejak masjid setempat ditutup oleh pihak berwenang pada musim semi. Politisi lokal dan demonstran telah berusaha menghentikan Muslim melakukan shalat berjamah di jalan. Pemerintah nasional juga siap untuk bertindak.

"Mereka tidak akan shalat di jalan, kami akan mencegah mereka," kata Collomb kepada Franceinfo dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada Ahad, dilansir dari The Daily Caller, Senin (20/11).

Collomb mengatakan, pihaknya akan memastikan menyelesaikan konflik dalam beberapa pekan ke depan. Ia menekankan, umat Islam harus memiliki tempat untuk shalat. Dia juga mengakui solusi saat ini tidak berjalan baik.

Puluhan politisi Prancis menyanyikan lagu kebangsaan 11 November saat mereka melakukan demonstrasi di sekitar 200 umat Islam di daerah tersebut. Seorang walikota, anggota parlemen, anggota dewan lokal dan warga sipil berjalan membawa spanduk bertuliskan 'Hentikan Shalat Ilegal di Jalan'.

Demonstrasi tersebut dilakukan saat mereka mencoba mendorong masyarakat Muslim yang sedang shalat keluar dari alun-alun pasar kota. Polisi anti huru hara harus memisahkan dua kelompok tersebut untuk menghindari konfrontasi yang berpotensi menimbulkan kekerasan.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Iran Nyatakan Kemenangan atas ISIS di Irak dan Suriah

Presiden Iran Hassan Rouhani menyatakan kemenangan atas ISIS di Irak dan Suriah. (AFP Photo/Behrouz Mehri)

Jakarta, CB -- Presiden Iran Hassan Rouhani menyatakan kemenangan atas ISIS di Irak dan Suriah menyusul lepasnya sebagian besar wilayah kekuasaan kelompok teror pimpinan Abu Bakr al-Baghdadi tersebut.

Iran adalah salah satu pendukung utama Presiden Suriah Bashar al-Assad yang juga mengirimkan sejumlah penasihat militer dan ribuan "relawan" untuk memerangi ISIS di kedua negara yang dilanda konflik.

Dalam pidato yang disiarkan televisi, Selasa malam (21/11), Rouhani berterima kasih kepada "semua pejuang Islam," pemimpin tertinggi Ayatollah Khamenei dan pasukan bersenjata Irak dan Suriah atas "berakhirnya kelompok yang membawa kejahatan, kehancuran, pembunuhan dan kebiadaban ini."

Dia mengucapkan selamat kepada Garda Revolusi Iran dan organisasi sayapnya di luar negeri, Pasukan Quds, atas "kemenangan besar" yang telah dicapai, meski juga menegaskan bahwa"peran utamanya dipegang oleh rakyat dan tentara Suriah, Irak dan Libanon."

"Kami membantu mereka sesuai dengan kewajiban religius dan Islam," ujarnya sebagaimana dikutip AFP.

Media Iran pada Minggu dan Senin menyiarkan rekaman komandan Pasukan Quds, Qassem Soleimani, di kota Albu Kamal yang berada di perbatasan Suriah. Dilaporkan, ia sendiri yang memimpin operasi merebut kembali benteng pertahanan urban terakhir para militan.

Dalam pesan yang dirilis Garda Revolusi, Soleimani mengucapkan selamat kepada Khamenei atas "kemenangan kunci" dari ISIS ini.

"Saya mengumumkan akhir dari kelompok ini," bunyi pernyataan itu.

Dia juga memuji peran dari koalisi paramiliter Irak yang dipimpin Hashed al-Shaabi dan peran kunci gerakan Hizbullah dalam pertempuran di Suriah. Kedua kelompok itu berkaitan erat dengan Iran.

Militan ISIS saat ini masih bertempur untuk berupaya menyelamatkan diri dari gempuran di sebagian kecil wilayah Irak dan Suriah. Mereka telah kehilangan banyak kawasan yang semula dikuasai lewat operasi kilat 2014 lalu.
Baik pemerintah Suriah maupun Irak hingga kini masih belum menyatakan kemenangan telah atas kelompok teror tersebut.

Credit cnnindonesia.com

Hizbullah bersiap tarik pasukan dari Irak setelah ISIS kalah

Hassan Nasrallah. (REUTERS)

Beirut, Lebanon (CB) - Pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah pada Senin menyatakan dia bersiap menarik pasukannya dari Irak setelah ISIS kehilangan kendali atas benteng kota terakhirnya di negara itu.

Dalam pidato yang disiarkan di televisi pada Senin malam, Nasrallah mengatakan gerakan Lebanon tersebut telah mengerahkan "sejumlah komandan dan kader kami" ke Irak untuk melawan ISIS.

"Kami menganggap misinya sudah selesai, namun kami menunggu pengumuman final kemenangan Irak," katanya sebagaimana dikutip kantor berita AFP.

Setelah pernyataan tersebut disampaikan, Hizbullah akan mengkaji kembali keberadaannya di Irak dan mungkin akan menarik anggotanya.

"Jika menurut kami itu sudah selesai, bahwa keberadaan para saudara ini tidak diperlukan lagi, mereka akan pulang untuk dikerahkan kembali ke wilayah lain yang membutuhkan mereka," kata Nasrallah.

Hizbullah kebanyakan mengerahkan komandan berpengalaman sebagai penasihat dan pelatih untuk bekerja bersama Hashed al-Shaabi, payung paramiliter yang didominasi kelompok milisi Syiah yang juga setia kepada Teheran.

Pasukan Irak pada 17 November mengumumkan mereka telah merebut kembali Rawa, kota terakhir yang dikuasai ISIS di Irak, mengakhiri operasi militer anti-ekstremis selama tiga tahun.

Upaya terakhir untuk melawan ISIS dipelopori oleh pasukan khusus Irak dan pasukan reguler namun Hashed, yang petempurnya sampai puluhan ribu, menjadi komponen kunci dalam operasi penumpasan itu.

Setelah ISIS tidak lagi mengendalikan satu pusat kota pun di Irak, para petempurnya yang selamat bergabung kembali di daerah-daerah gurun terpencil di sepanjang perbatasan dengan Suriah dan menuntaskan operasi-operasi yang harus diselesaikan.

Credit antaranews.com

Presiden Lebanon Bela Keberadaan Hizbullah

BEIRUT - Presiden Lebanon Michel Aoun menyatakan pembelaan atas keberadaan Hizbullah di negara itu. Dia juga menyuarakan penolakan atas keputusan Liga Arab untuk memasukan Hizbullah dalam daftar hitam terorisme.

Berbicara saat melakukan pertemuan dengan perwakilan Liga Arab di Beirut, Aoun melontarkan penolakan atas pernyataan yang menyebut bahwa pemerintah Lebanon adalah mitra dalam tindakan teroris, hanya karena mendukung Hizbullah.

Melansir AL Arabiya pada Selasa (21/11), Aoun juga mengadopsi sikap Hizbullah mengenai kepemilikan senjata, yang dalam pandangan Liga Arab tidak sah, dan membenarkan kehadiran mereka di Lebanon, dengan menyebut Hizbullah ada untuk melindungi Lebanaon dari ancaman Israel.

Seperti diketahui, kemarin para Menteri Luar Negeri Liga Arab sepakat bahwa Hizbullah adalah kelompok teroris. Dalam pertemuan itu juga disepakati bahwa pemerintah Lebanon, baik secara langsung atau tidak langsung telah terlibat dalam kegiatan teroris, karena mendukung Hizbullah.

"Hizbullah, yang merupakan mitra pemerintah Lebanon, adalah pihak yang bertanggung jawab atas dukungan terhadap kelompok teroris di negara-negara Arab dengan senjata canggih dan rudal balistik," kata Liga Arab, kemarin.

Credit sindonews.com

Militer Lebanon Kerahkan Pasukan ke Perbatasan Israel

BEIRUT - Panglima Angkatan Darat Lebanon Jenderal Joseph Aoun dilaporkan telah memerintahkan pengerahan pasukan ke wilayah perbatasan dengan Israel. Pasukan yang dikerahkan diminta untuk bersiaga guna menghadapi kemungkinan serangan yang dilancarkan Israel.

"Panglima militer Lebanon mendesak kesiapan penuh di perbatasan selatan untuk menghadapi ancaman musuh Israel dan pelanggarannya," kata militer Libanon melalui akun twitternya, seperti dilansir Reuters pada Selasa (21/11).

Militer Lebanon kemudian mengatakan, Jenderal Aoun meminta tentara untuk selalu waspada untuk melaksanakan resolusi DK PBB 1701 mengenai menjaga stabilitas di perbatasan dengan Israel.

Berdasarkan resolusi itu, tentara Lebanon diberi tanggung jawab untuk mempertahankan keamanan di wilayah perbatasan. Resolusi ini muncul setelah perang tahun 2006 antara Israel dan Hizbullah.

Sementara itu, sebelumnya Menteri Luar Negeri Lebanon, Gebran Bassi menuturkan, pihaknya memiliki kemampuan untuk melawan ancaman apapun. Meski begitu, Lebanon hanya menginginkan perdamaian dan stabilitas wilayah.

Dia kemudian memperingatkan bahwa negara agresor potensial akan mengalami konsekuensi, yang bisa sampai ke Eropa.

"Negara Timur Tengah selalu memilih untuk mempertahankan kebijakan yang konstruktif dan baik dengan tetangganya dan negara-negara lain di dunia Arab, namun hal ini tidak mencegah tindakan bermusuhan terhadap Lebanon," kata Bassil.

Credit sindonews.com

Rotasi Bumi Melambat, Ahli Proyeksikan Gempa Global 2018

Kerusakan akibat gempa bumi. (ilustrasi)

CB, WASHINGTON -- Ilmuwan memproyeksikan akan terjadi gempa global tahun depan. Ini karena putaran atau rotasi Bumi melambat beberapa milidetik per hari, kemudian kembali cepat. Hal tersebut memicu peningkatan intensitas gempa Bumi di dunia.

Ahli geofisika dapat mengukur kecepatan rotasi Bumi dengan sangat tepat. Mereka meyakini pelambatan rotasi Bumi berkaitan erat dengan peningkatan siklumat.

Mereka menganalisis setiap gempa yang terjadi sejak 1900 dengan skala di atas 7,0 Skala Ritchter (SR). Tim ilmuwan ini membandingkan sejumlah data historis global dan menemukan fakta rotasi Bumi melambat dan sudah berlangsung selama lima tahun terakhir. Secara khusus, tim mencatat bahwa rotasi Bumi melambat setiap 25 hinga 30 tahun.
"Tahun ini perlambatan itu memicu peningkatan gempa bumi," tulis ahli geologi dari Duke University, Trevor Nace dalam ulasannya di Forbes, Rabu (22/11).

Apa penyebab rotasi Bumi melambat? Satu hipotesis melibatkan unsur inti luar Bumi, yaitu lapisan logam cair planet yang bersirkulasi di bawah mantel bawah yang padat. Inti luar bisa menempel pada mantel, sehingga menyebabkan terganggunya aliran lapisan logam cair ini. Hal ini mengganggu aktivitas medan magnet Bumi dan menyebabkan getaran-getaran dalam rotasi Bumi.

Ilmuwan sampai saat ini masih belum bisa menjelaskan perubahan rotasi Bumi seperti apa yang dapat memicu gempa bumi. Ini karena gempa bumi merupakan bencana yang paling sulit diprediksi. Gempa bumi bisa terjadi tiba-tiba dan bisa sangat merusak.

Ahli geologi, sebut Nace sering kali dibatasi tren historis dalam data untuk memprediksi kemungkinan terjadinya gempa. Penelitian terbaru ini menyediakan data lain untuk memberi tahu masyarakat risiko jangka pendek yang mereka hadapi tahun depan.

Tren selama abad lalu menunjukkan 2018 akan menjadi tahun gempa bumi teraktif. Biasanya, sebut Nace akan ada 15 hingga 20 gempa besar, minimal 7,0 SR dan biasanya lebih besar. Pada tahun kelima perlambatan rotasi Bumi, peneliti sudah mencatat rata-rata terjadi 25 hingga 30 gempa besar.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Bom Bunuh Diri di Masjid Nigeria, 50 Jemaah Salat Subuh Tewas

CB, Nigeria - Lebih dari 50 orang jemaah salat Subuh tewas akibat ledakan bom bunuh diri yang dilakukan seorang remaja di masjid di Mubi, Adamawa, Nigeria. Saat peristiwa terjadi, masjid sedang dipenuhi Jemaah yang akan melaksanakan salat Subuh.
Boko Haram, kelompok militan yang telah membunuh puluhan ribu orang dan mengungsikan jutaan orang di wilayah tersebut, diduga berada di balik serangan tersebut. Kelompok tersebut menggunakan anak-anak berusia lima tahun untuk melakukan ratusan serangan di pasar, pos pemeriksaan, dan masjid, dalam beberapa tahun terakhir. Namun, peristiwa yang terjadi di masjid Madinah masih yang tertinggi.

Dalam gambar yang beredar di media sosial pasca serangan bom bunuh diri, menunjukkan noda darah di lantai masjid, dan lubang menganga pada dinding masjid. Warga yang tinggal di sekitar masjid, Abubakar Sule, mengatakan kepada Agence France-Presse, ia baru saja keluar dari masjid saat mendengar ledakan.

Setelah itu, ia bergegas ke tempat kejadian. “Saya berada disana saat penyelamatan berlangsung dan 40 orang meninggal di tempat. Sementara lainnya dibawa ke rumah sakit,” kata Abubakar, seperti dilansir dari The Guardian.

Seorang polisi Othman Abubakar mengatakan kepolisian masih berusaha memastikan jumlah korban luka karena saat ini sedang berada di rumah sakit. Ia pun belum bisa memastikan siapa pelaku bom bunuh diri. Namun, polisi sudah mempunyai nama yang diduga berada di balik serangan itu.

Credit TEMPO.CO

India Batalkan Beli Senjata 500 Juta Dolar AS dari Israel

Tank Israel

CB, NEW DELHI -- Kementerian Pertahanan India membatalkan kesepakatan militer dengan sebuah perusahaan teknologi pertahanan Israel, Rafael Advance Defense Systems, senilai 500 juta dolar AS.

Dilaporkan media lokal yang dikutip Middle East Monitor, Selasa (21/11), dalam kesepakatan tersebut India akan membeli 8.000 rudal anti-tank Spike dan 300 peluncur rudal. Menurut sumber dari India, pembatalan kesepakatan tersebut hanya karena ingin memperkuat industri pertahanan lokal.

"Berdasarkan rincian kesepakatan tersebut, Israel telah berjanji membangun pabrik perakitan lokal untuk menciptakan pekerjaan di India," menurut sumber dari orang India yang dianggap mengetahui kesepakatan itu.

Kesepakatan itu akan segera ditandatangani, namun karena mendapat tekanan dari industri senjata India, Kementerian pertahanan membatalkannya. Sumber tersebut mengatakan tentara India telah mengkritik keputusan kementerian pertahanan karena roket buatan lokal akan membutuhkan waktu lama untuk dikembangkan.

Sumber tersebut juga menilai keputusan dari Kementerian pertahanan itu akan berpengaruh pada kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang dijadwalkan pada Januari mendatang. Kunjungan itu sebagai tanggapan atas kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi pada Juli.

Akan tetapi, Rafael Advance Defense Systems justru mengatakan belum mengetahui secara resmi memgenai adanya perubahan apa pun terhadap kontrak tersebut.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Aktivis Tuduh Rezim Apartheid Myanmar Picu Krisis Rohingya

Peluncuran laporan Amnesty International terbaru terkait krisis kemanusiaan dan pelanggaran HAM yang mengincar etnis minoritas Muslim Rohingya di Myanmar, pada Selasa (21/11) di Jakarta. (CNN Indonesia/Riva Dessthania Suastha)

Jakarta, CB -- Kelompok aktivis hak-hak asasi manusia (HAM) Amnesty International menilai pemerintah Myanmar menerapkan sistem rasis apartheid terhadap etnis Rohingya. Perlakuan diskrimatif itu menyebabkan krisis kemanusiaan yang terus mengincar etnis minoritas, terutama muslim Rohingya selama ini.

“Kami menemukan bahwa pembatasan hak Rohingya terus meningkat sejak konflik komunal 2012 lalu di Rakhine. Penerapan hukum serta kebijakan rasial yang diskriminatif terhadap Rohingya selama ini membuat kami berkesimpulan bahwa perilaku pemerintah mengarah pada kejahatan kemanusiaan, apartheid yang memicu konflik kemanusiaan dan terus memburuk,” papar salah satu peneliti dari Amnesty Internasional soal Myanmar, Elise Tillet, dalam peluncuran laporan terbaru organisasi itu soal krisis kemanusiaan di Rakhine, di Jakarta, Selasa (21/11) .

Laporan itu dibuat berdasarkan penyelidikan Amnesty International di Myanmar selama dua tahun terakhir, serta tiga bulan di wilayah Rakhine. Hasilnya menunjukkan bahwa ada perbedaan sikap dan kebijakan pemerintah Myanmar terhadap Rohingya.

Otoritas Myanmar memberlakukan kebijakan imigrasi yang ketat bagi etnis Rohingya dan membatasi ruang geraknya. Komunitas Rohingya tidak diizinkan pergi ke luar kota bahkan ke desa-desa lain di Rakhine tanpa izin aparat setempat.

Aparat juga memberlakukan jam malam bagi etnis Rohingya. Mereka hanya diperbolehkan beraktivitas di luar desa mulai pukul 6 pagi hingga 6 malam. “Di luar jam tersebut, Rohingya tidak boleh berkeliaran di luar tempat tinggal dan desa mereka. Bahkan untuk pergi ke rumah sakit di luar desa mereka pun harus mendapat izin terlebih dahulu dan mematuhi jam malam tersebut,” kata Elise.

"Banyak kaum Rohingya yang dipukuli oleh petugas di pos pemeriksaan karena dianggap tidak memiliki izin untuk berpergian. Pada Maret 2016 lalu, saya bertemu seorang bapak Rohingya di Rakhine yang sedang mencari anaknya yang ditangkap saat hendak pergi ke Yangon,” ujar Elise menambahkan.

Pembatasan berpergian ini pun, tutur Elise, juga berimbas pada pembatasan hak etnis Rohingya pada akses pendidikan dan kesehatan di Myanmar.

Elise mengatakan kebijakan diskriminatif mirip apartheid yang pernah berlaku di Afrika Selatan itu juga mengakar pada konstitusi Myanmar di mana Undang-undang Kewarganegaraan 1983 tidak memasukan etnis Rohingya sebagai salah satu etnis resmi negara anggota ASEAN itu.

Etnis Rohingya dianggap sebagai Bengali, imigran ilegal asal Bangladesh. Sejak 2016, bayi-bayi Rohingya yang baru lahir sudah tidak mendapatkan akte kelahiran di Myanmar. Hal ini dikhawatirkan menjadi awal pencabutan hak kewarganegaraan anak-anak Rohingya ketika mereka dewasa.

Dalam kehidupan sosial dan politik, Rohingya juga sudah tidak memiliki hak memilih dalam pemilihan umum 2015 lalu. Kaum Rohingya juga dilarang berkumpul atau beroganisasi di tempat publik yang menyebabkan mereka kesulitan untuk melaksanakan ibadah bersama.

“Warga Rohingya tidak diperbolehkan berkumpul di muka publik lebih dari empat orang. Selama ini, warga Rohingya pun harus sembunyi-sembunyi untuk beribadah bersama. Jika ketahuan maka mereka akan diberi sanksi,” ujar Elise.

Amnesty International pun menyimpulkan kebijakan apartheid yang mengasingkan Rohingya selama ini menjadi pemicu persekusi yang terus menargetkan etnis minoritas tersebut di Myanmar. Kebijakan diskriminatif itu pun dijadikan dasar oleh aparat maupun warga setempat untuk menaruh kebencian dan melakukan persekusi terhadap Rohingya.

Karena itu, Elise menekankan bahwa Amnesty International mendesak pemerintah Myanmar segera menghapuskan kebijakan diskriminatif tersebut sesegera mungkin sebagai solusi penyelesaian krisis di Rakhine.

“Kami menolak repatriasi pengungsi Rohingya di Bangladesh itu dilakukan sebelum kebijakan apartheid ini dihapus karena kami khawatir ketika mereka [Rohingya] pulang ke kampung halamannya, mereka tetap menjadi incaran persekusi aparat dan warga lokal,” kata Elise.

Credit cnnindonesia.com

Tim Pencari Fakta PBB: Kekerasan di Rakhine Masih Berlangsung

Marzuki Darusman, Kepala Misi Pencari Fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Myanmar. (CNN Indonesia/Hesti Rika)

Jakarta, CB -- Ketua Tim Pencari Fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Marzuki Darusman, melaporkan kekerasan yang mengincar etnis minoritas Myanmar terutama Rohingya masih terus terjadi di Rakhine sampai saat ini.

“Dalam dua setengah bulan terakhir, TPF turun ke lapangan untuk memonitor peristiwa yang terjadi. Saat ini, kami bisa simpulkan bahwa kekerasan masih berlangsung meski pemerintah Myanmar sudah mengumumkan bahwa kekerasan telah berakhir,” kata Marzuki dalam acara peluncuran laporan terbaru Amnesty International terkait dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Myanmar, Selasa (21/11), di Jakarta.

Marzuki mengatakan persekusi yang masih berlangsung itu terlihat dari masih adanya gelombang eksodus Rohingya yang melarikan diri ke perbatasan, terutama ke Bangladesh. Sejak akhir Agustus hingga awal November lalu, sedikitnya 600 ribu Rohingya yang datang ke Bangladesh.

Marzuki mendasari pernyataannya itu dari kesaksian para pengungsi Rohingya yang belakangan tiba di Bangladesh. Meski hingga kini timnya belum bisa masuk ke Rakhine dan mendapat penjelasan dari pemerintah Myanmar, dia menuturkan TPF berhasil mendapatkan sejumlah fakta dan bukti melalui kesaksian para pengungsi di kamp-kamp penampungan yang bisa membantu penyelidikan timnya.

Saat berada di perbatasan Bangladesh, terutama Cox’s Bazaar, timnya melihat keadaan para pengungsi sangat memprihatinkan. “Ratusan ribu orang menumpuk di tenda bambu plastik dan hidup di samping saluran air yangg tidak mengalir, berdekatan dengan sampah dan sebagainya,” kata Marzuki.

Menurut Marzuki, delombang eksodus Rohingya secara tiba-tiba dalam suatu waktu juga laporan organisasi HAM soal konflik di Rakhine menunjukkan tragedi di Rakhine bukan tidak insidental melainkan sistematis.

“Kejadian di Rakhine tidak bersifat insidental, tapi melembaga. Meski tidak dinyatakan langsung dalam kebijakan resmi, namun dalam prakteknya penindasan dan diskriminasi itu terjadi dan berdampak pada eksistensi Rohingya," kata Marzuki. "Karena itu ada dasar bahwa konflik di Rakhine merupakan pidana kemanusiaan seperti tercantum dalam Statuta Roma," kata Marzuki.

Tragedi di Rakhine State telah menelan sedikitnya 1.000 orang tewas, terutama Rohingya, sejak bentrokan antara kelompok bersenjata dan militer pada 25 Agustus lalu.

Hasil penyelidikan awal timnya sejauh ini, mengindikasikan dugaan pelanggaran HAM berat di Rakhine dan Myanmar secara keseluruhan. Meski begitu, hingga kini tim Marzuki belum bisa menyimpulkan bahwa hal itu merupakan tindakan pelanggaran HAM berat di Myanmar.

“Sebab perlu diingat, kekerasan dan bentrokan komunal tidak hanya terjadi di Rakhine, tapi di sejumlah wilayah lainnya di Myanmar dan terhadap etnis minoritas lainnya. TPF, di sini harus menyelidiki seluruh kemungkinan secara komperhensif,” kata Marzuki.

Marzuki akan berusaha agar timnya dapat membujuk pemerintah Myanmar untuk memberikan penjelasan sebelum tenggat waktu mandat TPF berakhir pada September 2018.

"Walau kami sudah dapat informasi dan bukti yang cukup dari para pengungsi, TPF tetap harus mendapat penjelasan dari sisi pemerintah Myanmar terkait tragedi ini sebelum menyimpulkan penyelidikan," kata mantan pelapor khusus PBB soal HAM Korea Utara itu.

Credit cnnindonesia.com

Petugas Mereka Diancam, Dewan HAM PBB Kecam Keras Duterte

JENEWA - Dewan HAM PBB melemparkan kecaman keras kepada Presiden Filipina Rodrigo Dutete. Kecaman ini terkait dengan ancaman yang dilontarkan Duterte terhadap pelapor khusus PBB untuk Filipina, Agnes Callamard.

"Pekan lalu, Duterte mengancam akan menampar Callamard jika dia menginvestigasi Duterte karena dugaan pembunuhan di luar proses hukum," ujar juru bicara Dewan HAM Rupert Colville, seperti dilansir Reuters pada Selasa (21/11).

"Duterte melemparkan ancaman yang sama terhadapnya pada bulan Juni, setelah Callamard mengkritik kampanye 'perang terhadap narkoba' yang telah menyebabkan ribuan orang tewas," sambungnya.

Colville kemudian menuturkan, baru-baru ini Callamrd juga mendapat ancaman di media sosial, termasuk ancaman fisik, dalam sebuah operasi berkepanjangan, dan berjalan dengan baik di internet dan di media sosial.

"Kami mengutuk perlakuan terhadap Callamard, dan ketidakpeduliannya terhadap Dewan HAM yang mengangkatnya dalam posisi yang sangat kuat," ungkapnya.

Selain mengecam Duterte, Dewan HAM PBB juga melemparkan kecaman terhadap pemerintah dan pejabat Burundi. Pemerintah, dan pejabat Burundi mengancam akan mempidanakan seluruh staf Dewan HAM yang bertugas di negara mereka, jika Dewan HAM tidak menghentikan investigasi atas kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan di Burundi.

"Dubes Burundi di New York mengatakan kepada Majelis Umum PBB, bahwa laporan penyelidikan itu bias dan bermotif politik, dan mengancam untuk "membawa keadilan" kepada mereka yang membuat laporan karena penghinaan, dan percobaan destabilisasi," tukasnya.

Credit sindonews.com