Turki Sebut Insiden di Norwegia Skandal Terbesar NATO

Wakil Perdana Menteri Turki Bekir Bozdag menyebut insiden yang terjadi dalam latihan gabungan NATO di Norwegia sebagai skandal terbesar organisasi itu. Foto/Istimewa

ANKARA - Wakil Perdana Menteri Turki Bekir Bozdag menyebut insiden yang terjadi dalam latihan gabungan NATO di Norwegia sebagai skandal terbesar organisasi itu. Dalam latihan perang itu terpampang sebuah poster yang berisi musuh-musuh NATO, dan nama Perdana Menteri Turki Tayyip Erdogan berada di dalamnya.

"Ini adalah salah satu skandal terbesar dalam sejarah NATO. Kami menyatakan dengan jelas bahwa insiden ini tidak boleh disembunyikan, atau dilupakan begitu saja," ucap Bozdag, seperti dilansir Anadolu Agency pada Senin (20/11).

Sementara itu, akibat insiden ini Erdogan langsung mempertanyakan kredibilitas NATO, khususnya dalam hal melindungi anggota mereka dari berbagai macam ancaman yang ada. Satu hal yang disoroti Erdogan adalah penarikan  sistem pertahanan rudalnya dari Turki.

Erdogan lalu mempertanyakan sikap NATO yang memprotes keras Turki karena membeli sistem pertahanan udara buatan Rusia S-400. Menurutnya, apa yang dilakukan NATO benar-benar mengundang banyak pernyataan.

"Kredilitas NATO telah dipertanyakan oleh semua negara anggotanya, saat mereka menarik sistem pertahanan rudal dari Turki, di saat ancaman dari Suriah meningkat. Dan sekarang, ketika kita mencoba untuk membeli sistem pertahanan udara S-400 dari Rusia, reaksi dari beberapa negara aliansi (NATO) membuktikan keburukan ini," ungkap Erdogan.

NATO sendiri sejatinya telah meminta maaf mengenai insiden di Norwegia. Namun, Erdogan menolak permintaan maaf dari NATO itu, dengan menyebut perilaku yang tidak sopan tak bisa dimaafkan dengan mudah. 

Credit  sindonews.com

Erdogan Tolak Maaf NATO soal Namanya Masuk Daftar Musuh

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Foto/REUTERS

ISTANBUL - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada hari Sabtu menolak permintaan maaf dari NATO setelah namanya muncul di poster yang memuat daftar musuh dalam latihan perang aliansi militer tersebut di Norwegia. Menurut Erdogan, perilaku yang tidak sopan tak bisa dimaafkan dengan mudah.

”Anda telah melihat perilaku yang tidak sopan pada latihan NATO kemarin. Ada beberapa kesalahan yang dilakukan bukan oleh orang bodoh tapi oleh orang-orang pangkalan,” kata Erdogan dalam sebuah pidato yang disiarkan langsung di televisi.

”Masalah ini tidak bisa ditutupi dengan permintaan maaf sederhana,” lanjut Erdogan, yang dikutip Reuters, Minggu (19/11/2017).

Presiden Turki ini pada hari Jumat mengumumkan bahwa Ankara menarik 40 tentara keluar dari latihan perang NATO di Norwegia, setelah namanya muncul dalam daftar musuh di sebuah poster di latihan tersebut.


Selain Erdogan, nama Bapak Turki Modern Mustafa Kemal Ataturk juga masuk dalam daftar musuh di poster tersebut.

Mengomentari insiden tersebut, Sekjen NATO Jens Stoltenberg yang berada Joint Warfare Center NATO di Stavanger, Norwegia, mengatakan; ”Saya mohon maaf atas pelanggaran yang telah terjadi.”

”Insiden tersebut merupakan hasil tindakan individu dan tidak mencerminkan pandangan NATO,” lanjut Stoltenberg dalam sebuah pernyataan.

Individu yang terlibat, kata Stoltenberg, adalah seorang kontraktor sipil yang disokong oleh Norwegia dan bukan pegawai NATO. Individu itu segera dikeluarkan dari latihan. Sedangkan tindakan lebih lanjut akan diserahkan kepada pihak Norwegia.

”Turki adalah sekutu NATO yang berharga, yang memberikan kontribusi penting bagi keamanan sekutu,” imbuh Stoltenberg. Pihak Norwegia juga menyampaikan permintaan maaf kepada Erdogan. 

Credit  sindonews.com

Erdogan dan Ataturk Masuk Daftar Musuh, NATO Minta Maaf

Presiden Turki Recep Tayyep Erdogan. Foto/Istimewa

STAVANGER - Sekretaris Jenderal NATO meminta maaf kepada Turki terkait latihan militer di Norwegia. Pasalnya, pendiri Turki Mustafa Kemal Ataturk dan Presiden Recep Tayyip Erdogan dilaporkan digambarkan sebagai musuh.

Erdogan mengatakan Turki menarik 40 tentara yang ikut dalam latihan di pusat perang bersama NATO di Stavanger, Norwegia, untuk memprotes kejadian tersebut dan mengkritik aliansi itu.

"Tidak ada persatuan seperti itu, tidak ada aliansi semacam itu," katanya dalam sebuah pidato kepada pemimpin provinsi partai yang berkuasa.


Rincian kejadian itu sendiri masih samar. Erdogan mengatakan gambar Ataturk dan namanya sendiri ditampilkan di "grafik musuh" selama latihan.

Individu yang mengeposkan materi tersebut digambarkan sebagai kontraktor sipil Norwegia yang diperbantukan oleh Norwegia, dan bukan pegawai Nato.

"Saya meminta maaf atas pelanggaran yang ditimbulkan," kata Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg dalam sebuah pernyataan seperti disitat dari The Guardian, Sabtu (18/11/2017).

Stoltenberg mengatakan bahwa insiden tersebut merupakan hasil dari tindakan individu dan tidak mencerminkan pandangan aliansi tersebut. Ditambahkannya bahwa individu tersebut telah dikeluarkan dari latihan dan penyelidikan sedang dilakukan.

"Akan ada bagi pihak berwenang Norwegia untuk memutuskan tindakan disipliner apa pun," tambah Stoltenberg.

"Turki adalah sekutu NATO yang berharga, yang memberikan kontribusi penting bagi keamanan sekutu," tegasnya.

Stoltenberg kembali meminta maaf di forum keamanan internasional Halifax di Kanada. Dia mengatakan bahwa dia telah berbicara dengan kepala pertahanan Turki dan bahwa tidak akan menciptakan masalah yang abadi. "Saya pikir itu sudah ada di belakang kami," ujarnya. 

Menteri pertahanan Norwegia, Frank Bakke-Jensen, juga mengungkapkan keprihatinannya tentang insiden tersebut. "Pesan tersebut tidak mencerminkan pandangan atau kebijakan Norwegia dan saya mohon maaf atas isi pesan tersebut," kata Bakke-Jensen.

Pusat perang bersama adalah unit multinasional NATO yang berbasis di Stavanger, 300km barat daya Oslo. Menurut situsnya, mereka memiliki 250 staf yang terdiri dari warga sipil dari 11 negara anggota NATO, termasuk Turki.

Pada bulan Maret, pemerintah Norwegia menyebabkan kemarahan di Turki dengan memberikan suaka politik kepada lima perwira Turki yang berbasis di Norwegia yang menolak untuk kembali ke rumah setelah usaha kudeta gagal Juli 2016 di Turki. Kelima perwira tersebut mengatakan bahwa mereka takut ditangkap dan disiksa.



Credit  sindonews.com

Erdogan Masuk Daftar Musuh, Turki Tarik Tentaranya dari Latihan NATO

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Foto/REUTERS

ANKARA - Turki menarik 40 tentaranya keluar dari latihan perang NATO di Norwegia. Langkah itu diambil setelah Presiden Tayyip Erdogan dimasukkan dalam daftar musuh di sebuah poster dalam latihan tersebut.

Insiden itu membuat Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg meminta maaf. Penarikan pasukan Turki itu diumumkan Erdogan pada hari Jumat waktu Ankara.

Turki yang memiliki tentara terbesar kedua dalam aliansi, dan wilayahnya berbatasan dengan Suriah, Irak dan Iran, memberikan kepentingan strategis besar bagi NATO. Tapi hubungan tersebut menjadi sangat menjengkelkan karena kebijakan Ankara kerap berseberangan dengan aliansi dan Uni Eropa.

Erdogan mengatakan sebuah ”poster musuh”, yang menampilkan namanya di satu sisi dan sebuah gambar dari Bapak Turki Modern, Mustafa Kemal Ataturk, di sisi lain, dibentangkan dalam latihan di Norwegia. Keputusan penarikan pasukan Ankara itu diambil oleh Panglima Militer dan Menteri untuk Urusan Uni Eropa.

”Mereka mengatakan bahwa mereka telah memutuskan untuk menarik pasukan kita keluar dan akan melakukannya, jadi kami menyuruh mereka untuk tidak berhenti dan terus maju membawa 40 tentara kita keluar dari sana," kata Erdogan kepada para anggota Partai AK, partai berkuasa di Ankara.

Mengomentari insiden di Sekjen NATO Jens Stoltenberg yang berada Joint Warfare Center NATO di Stavanger, Norwegia, mengatakan; ”Saya mohon maaf atas pelanggaran yang telah terjadi.”

”Insiden tersebut merupakan hasil tindakan individu dan tidak mencerminkan pandangan NATO,” lanjut Stoltenberg dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Reuters, Sabtu (18/11/2017).

Individu yang terlibat, kata Stoltenberg, adalah seorang kontraktor sipil yang disokong oleh Norwegia dan bukan pegawai NATO. Individu itu segera dikeluarkan dari latihan. Sedangkan tindakan lebih lanjut akan diserahkan kepada pihak Norwegia.

”Turki adalah sekutu NATO yang berharga, yang memberikan kontribusi penting bagi keamanan sekutu,” imbuh Stoltenberg. 

Credit  sindonews.com

Liga Arab: Solidaritas Kami untuk Arab Saudi

Logo Liga Arab

CB,KAIRO -- Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit mengatakan akan memberi dukungan dan solidaritas Liga Arab kepada Arab Saudi. Hal tersebut ia sampaikan ketika menghadiri sidang darurat Liga Arab di Kairo, Mesir, Ahad (19/11).

Menurut Gheit, Saudi layak mendapat dukungan dan solidaritas setelah teritorialnya diancam sebuah rudal yang ditembakan milisi Houthi Yaman. Gheit mengklaim rudal tersebut merupakan rudal buatan Iran yang dipasok untuk milisi Houthi.

"Karena itu kami menegaskan solidaritas penuh kami untuk Arab Saudi dalam segala hal yang diperlukan untuk melindungi keamanan nasionalnya," ujar Gheit, dikutip laman Al Arabiya.

Sidang darurat Liga Arab yang digelar di Kairo merupakan permintaan langsung Saudi. Permintaan digelarnya sidang darurat ini didasarkan pada alasan keamanan Saudi yang diancam oleh Iran. Terutama setelah milisi Houthi Yaman meluncurkan rudal ke arah Riyadh pada 4 November lalu.

Dalam sidang tersebut,Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir mengatakan Iran memiliki agenda untuk memecah belah negara-negara di kawasan Arab "Iran bertujuan untuk mengacaukan dan memberi bahan bakar pada perpecahan sektarian di kawasan serta mendorong gesekan antara kita dan rakyat kita," kata al-Jubeir, dikutip laman Aljazirah, Senin (20/11).

"Respons cepat ini mencerminkan kegawatan situasi yang dihadapi negara kita akibat pelanggaran rudal balistik Iran dan campur tangannya dalam urusan dalam negeri negara-negara Arab," ungkap al-Jubeir menambahkan.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Pemimpin Hizbullah Bantah Kirim Senjata ke Yaman

Pemimpin kelompok Hizbullah Lebanon, Sayyed Hassan Nasrallah.

CB, BEIRUT -- Pemimpin Hizbullah Lebanon Sayyed Hassan Nasrallah mengatakan kelompoknya tidak mengirimkan senjata apapun ke Yaman. Dia juga membantah telah menembakan rudal ke Riyadh dari kawasan Yaman.

Nasrallah mengkritik Pemerintah Arab Saudi yang menyebut Hizbullah melakukan terorisme dalam pertemuan Liga Arab darurat beberapa waktu lalu. Dia menyebut konyol tuduhan itu sambil bertanya alasan negara-negara Arab diam tentang apa yang terjadi di Yaman.

"Saya konfirmasi, tidak ada balistik, tidak ada senjata, tidak ada pistol. Kami tidak mengirim senjata ke Yaman, Bahrain, Kuwait atau Irak," kata Nasrallah sepert diwartakan Reuters, Selasa (21/11).

Kendati, Hizbullah tidak menampik telah mengirim senjata ke pasukan Palestina. Nasrallah bahkan mengaku bangga dengan perbuatan tersebut. Sebelumnya, Menteri Luar negeri negara Liga Arab mengadakan pertemuan darurat atas permintaan Arab Saudi. Mereka membahas cara untuk menghadapi Iran dan Hezbollah di wilayah teritoriti mereka.

Saudi kemudian menuduh Hezbollah telah membantu pemberontak Houti di Yaman dengan memberikan mereka rudal balistik. Riyadh telah terjebak dalam perang yang diluncurkannya melawan Houthi sejak 2015 kemarin. "Saya dengan jelas menyangkalnya. Tidak ada orang dari Hizbullah Lebanon yang mengambil bagian dalam tembakan rudal saat ini atau rudal yang ditembakan sebelumnya," kata," Nasrallah.

Sebelumnya, sebuah rudal balistik diluncurkan dari wilayah Yaman pada Sabtu (5/11) waktu setempat. Rudal tersebut diduga menargetkan Bandara Internasional King Khalid dekat Riyadh. Rudal dicegat dan mendarat di lapangan bandara namun tidak menimbulkan kerusakan.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Nasrallah Tolak Tudingan Liga Arab Kirim Rudal ke Houthi

Sayed Hasan Nasrallah

CB,BEIRUT -- Pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah menolak klaim yang disampaikan oleh menteri luar negeri Arab tentang Hizbullah. Pejabat Arab mengatakan kelompok Lebanon tersebut mempersenjatai pemberontak di Yaman.

Dilansir dari Aljazirah, Selasa (21/11), dalam sebuah pidato di televisi pada Senin dari Beirut, Nasrallah, yang kelompoknya diwakili di parlemen Lebanon dan memiliki sayap militer yang kuat, menyebut klaim yang dibuat pada pertemuan Liga Arab merupakan pernyataan yang "konyol".

Hal ini mengacu pada sebuah paragraf akhir yang dibuat setelah pertemuan di Kairo, yang menuduh Hizbullah mendukung terorisme dan kelompok ekstremis di negara-negara Arab dengan senjata canggih dan rudal balistik. Nasrallah mengatakan tidak ada bukti untuk klaim tersebut.

Arab Saudi telah menuduh Hizbullah memainkan peran dalam penembakan rudal balistik 4 November oleh pemberontak Houthi yang bermarkas di Iran menuju Bandara Internasional Raja Khaled di luar Riyadh. "Kami belum mengirim rudal balistik atau senjata canggih - bahkan senjata api - bukan ke Yaman, bukan ke Bahrain, bukan ke Kuwait, bukan ke Irak atau negara Arab manapun," kata Nasrallah.

Menurutnya, Hizbullah tidak memiliki rudal balistik. Hizbullah hanya mengirim senjata ke Palestina dan Suriah. Pidato Nasrallah terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran - sekutu Hizbullah - dan Arab Saudi sejak pengunduran diri Saad Hariri di Riyadh sebagai perdana menteri Lebanon.

KTT khusus di ibukota Mesir pada Ahad dilaksanakan atas permintaan Arab Saudi untuk membahas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Iran di wilayah Arab.

Pada pertemuan tersebut menteri luar negeri Saudi,Adel al-Jubeirmengatakan Iran memiliki tujuan untuk mengacaukan dan memicu perpecahan sektarian di wilayah Arab dan mendorong perselisihan antara pemimpin dan rakyatnya .

Menteri luar negeri Bahrain, Khalid bin Ahmed Al Khalifa, menuduh Iran memberikan banyak penderitaan di negaranya. "Iran memiliki senjata di wilayah tersebut, yang terbesar adalah Hizbullah," kata Khalid bin Ahmed.

Ia mengatakan Iran mengancam keamanan negara-negara Arab.

Mengacu pada insiden rudal 4 November di dekat Riyadh, Nasrallah mengaku telah membicarakan hal ini dengan Hizbullah. Namun tidak seorang pun dari Hizbullah memiliki tanggung jawab dalam masalah ini. "Masalahnya dengan Arab Saudi adalah mereka tidak mengerti bahwa orang Yaman memiliki otak dan kuat dan bisa menghasilkan senjata mereka sendiri," katanya.

Meskipun melakukan serangan militer di Yaman selama lebih dari dua tahun, koalisi Saudi sejauh ini gagal mencapai tujuannya untuk menaklukan pemberontak Houthi dari ibu kota, Sanaa, dan utara negara tersebut.

Perang telah membawa banyak korban di negara ini. Lebih dari 10 ribu warga sipil terbunuh dan jutaan orang Yaman hidup dalam kemiskinan.

Adapun dalam konteks perang yang sedang berlangsung melawan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), Nasrallah mengatakan era kelompok bersenjata tersebut akan berakhir saat militannya dipindahkan dari kota perbatasan al-Bukamal di Suriah. "Ini tidak berarti ISIS sudah selesai, tapi infrastruktur ISIS sudah selesai," katanya.

Nasrallah, yang pejuangnya memerangi kelompok anti-pemerintah di Suriah, mengaku bersedia menarik Hizbullah keluar dari negara tetangga Irak setelah pemerintah pusat mengumumkan kemenangan atas ISIS di negara tersebut.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Bea Masuk Biodiesel AS Selangit, Indonesia Berniat Lapor WTO

Pemerintah Tak Segan Ajukan Gugatan ke WTO Demi Perjuangkan Pembebasan Bea Masuk Imbalan Biodiesel. (CNN Indonesia/Elisa Valenta Sari).

Jakarta, CB -- Kementerian Perdagangan meminta pemerintah Amerika Serikat (AS) mempertimbangkan kembali putusan final bea masuk imbalan (countervailing duty) atas produk biodiesel Tanah Air yang masuk ke Negeri Paman Sam.

Bahkan, Indonesia tak segan melemparkan gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) bila pemerintah AS mengabaikan permintaan tersebut.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menilai putusan final itu tidak adil dan tak sesuai dengan semangat perdagangan internasional.

"Indonesia tidak segan-segan mengajukan gugatan melalui Mahkamah AS maupun melalui jalur Dispute Settlement Body WTO," ujar Enggar dalam keterangan tertulis, Minggu (19/11).




Berdasarkan keputusan terbaru Departemen Perdagangan AS (United States Department of Commerce/USDOC), bea masuk imbalan biodiesel bagi Indonesia tercatat sebesar 34,45 persen sampai 64,73 persen.

Angka ini memang lebih rendah dari putusan sementara USDOC pada Agustus lalu, sebesar 41,06 persen sampai 68,28 persen. Namun, menurut Enggar, keputusan ini tetap sewenang-wenang dan menunjukkan tindakan overprotektif.

Bersamaan dengan keputusan terhadap Indonesia, USDOC juga memberlakukan keputusan final bea masuk imbalan biodiesel dari Argentina sebesar 71,45 persen sampai 72,28 persen.

Saat ini, Enggar bilang, pemerintah tengah menunggu penyelidikan Komisi Perdagangan Internasional AS (United States International Trade Commission/USITC).

Penyelidikan itu dilakukan untuk membuktikan bahwa biodiesel Indonesia memberikan kerugian pada industri dalam negeri AS atau tidak. Jika USITC memutuskan ada kerugian, maka USDOC akan menginstruksikan Kepabeanan dan Perlindungan Perbatasan AS (US Customs and Border Protection) untuk meneruskan pemungutan deposit dana sesuai dengan tingkat bea masuk yang ditetapkan.



Sebaliknya, bila tidak ada kerugian, maka investigasi harus dihentikan. Hanya saja, hasil penyelidikan USITC kemungkinan baru bisa dipaparkan ke publik pada 21 Desember 2017 mendatang.

“Apabila dalam putusan akhir nantinya terbukti bahwa putusan maupun metodologi penghitungan yang digunakan AS tidak konsisten dengan aturan WTO-Subsidy and Countervailing Measures Agreement, maka Pemerintah Indonesia kemungkinan akan mengevaluasi seluruh impor Indonesia yang berasal dari AS,” tegas Enggar.

Berdasarkan data ekspor biodiesel Indonesia ke AS, nilainya mencapai US$255,56 juta sepanjang 2016 lalu. Angka ini sekitar 89,19 persen dari total ekspor biodiesel Indonesia ke seluruh dunia.

Sedangkan sepanjang tahun ini, nilai ekspor biodiesel dari Indonesia ke AS tak ada sepeser pun karena adanya permasalahan ini.


Credit  cnnindonesia.com/

AS Bakal Beri Bea Antidumping Biodiesel dari Indonesia

Departemen Perdagangan AS menyatakan terdapat temuan produk biodiesel dari Indonesia dijual dengan harga di bawah nilai pasar di Negeri Paman Sam. (Reuters/Beawiharta)

Jakarta, CB -- Departemen Perdagangan AS menetapkan bea masuk antidumping sementara untuk biodiesel dari Argentina dan Indonesia. Pasalnya, terdapat temuan bahwa produk yang digunakan untuk bahan bakar motor itu dijual dengan harga di bawah nilai pasar di Negeri Paman Sam.

Dilansir dari Reuters, besaran bea masuk antidumping itu berkisar antara 54,36 persen sampai 70,05 persen untuk biodiesel berbasis kedelai dari Argentina. Kemudian sebesar 50,71 persen pada biodiesel kelapa sawit dari Indonesia.

Sekretaris Departemen Perdagangan AS, Wilbur Ross mengatakan bahwa pemerintah Argentina telah meminta perundingan dan bahwa departemen tersebut sedang mengerjakan kesepakatan penangguhan yang dimungkinkan.

Kementerian Luar Negeri Argentina mengatakan bahwa bea masuk baru tersebut akan berdampak kecil karena penghitungan bea awal sebesar 64,17 persen yang telah diterapkan pada bulan Agustus telah membuat "akses ke pasar AS tidak mungkin".

"Kemungkinan penerapan bea tambahan tidak memiliki efek praktis dalam hal akses pasar nyata," kata Kementerian Luar Negeri Argentina dalam sebuah pernyataan.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Argentina sedang bekerja untuk sebuah kesepakatan untuk menangguhkan investigasi antidumping dan subsidi.

Pemerintahan Donald Trump telah membuat penegakan hukum perdagangan menjadi prioritas utama. Sejak 20 Januari, hari dimana Trump mulai menjabat, sampai 23 Oktober, Departemen Perdagangan memulai 73 penyelidikan antidumping dan countervailing, meningkat 52 persen dari tahun sebelumnya.

Produsen biodiesel AS mengajukan petisi kepada pemerintah pada awal tahun ini, dengan mengatakan impor luar negeri masuk ke Negeri Paman Sam di bawah nilai pasar, merugikan produsen domestik.

Ilustrasi bahan bakar biodiesel. (Reuters/Mike Blake)

Dewan Biodiesel Nasional AS, sebuah kelompok perdagangan yang mewakili produsen seperti Archer Daniels Midland Co, memuji tindakan pemerintah tersebut.

Dewan itu menyatakan pihaknya telah mengikuti petisi tersebut untuk mengatasi banjir impor dari Argentina dan Indonesia yang telah menghasilkan pelemahan pangsa pasar dan depresi harga bagi produsen dalam negeri.

"Ini meyakinkan dengan setiap keputusan bahwa Departemen Perdagangan sedang meninjau data dan fakta dengan nilai nominal yang ada," kata Doug Whitehead, Chief Operating Officer Dewan Biodiesel Nasional.

Menurut data Departemen Perdagangan, pada tahun 2016, nilai impor biodiesel dari Argentina dan Indonesia masing-masing diperkirakan mencapai US$1,2 miliar dan US$268 juta.

Pemerintah AS mencatat, Argentina pada tahun 2016 menyumbang dua pertiga impor biodiesel AS, dengan total 916 juta galon (3,5 miliar liter).



"Kami berterima kasih kepada pemerintah Argentina atas pendekatan proaktif mereka untuk memecahkan masalah ini, dan tetap optimistis bahwa solusi yang dapat dinegosiasikan dapat dicapai baik dengan Argentina maupun Indonesia," kata Ross dalam pernyataannya.

Departemen Perdagangan AS dijadwalkan membuat keputusan final bea antidumping sekitar 3 Januari 2018.

Penetapan bea tersebut perlu ditegaskan dengan sebuah temuan Komisi Perdagangan Luar Negeri AS bahwa impor merugikan produsen domestik. Temuan semacam itu akan mengunci penetapan bea antidumping selama lima tahun.                





Credit  cnnindonesia.com

Uni Eropa segera bahas krisis Rohingya dengan Suu Kyi

Arus Pengungsi Masih Terus Terjadi Pengungsi rohingya berjalan melintasi sungai usai melintasi perbatasan Myanmar-Bangladesh di Teknaf, Cox Bazar, Bangladesh, Jumat (29/9/2017). Setiap hari ribuan pengungsi Rohingya terus berdatangan ke Bangladesh. (ANTARA/Akbar Nugroho Gumay)

Sebagai seorang ibu, melihat begitu banyak anak kecil merawat anak-anak yang lebih kecil amat memilukan di hati saya

Cox’s Bazar (ANTARA News) – Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Federica Mogherini, Minggu waktu setempat, menyatakan akan membahas upaya mengakhiri krisis Rohingya dengan Aung San Suu Kyi dalam pertemuan dengan pemimpin Myanmar ini di Yangon.

Mogherini dan para menteri luar negeri sejumlah negara Asia dan Eropa mengunjungi kamp-kamp pengungsi di sepanjang perbatasan Bangladesh-Myanmar dan mendengarkan kesaksian mengerikan dari para pengungsi Rohingya di sana sebelum mereka bertemu dengan Suu Kyi, hari ini.

Pemimpin sipil Myanmar itu menuai kecaman masyarakat dunia atas operasi militer negaranya yang memaksa sekitar 620 ribu warga muslim Rohingya mengungsi dari Negara Bagian Rakhine di negara berpenduduk mayoritas Buddha itu, ke Bangladesh.

Militer Myanmar berdalih hanya menyerang pemberontak Rohingya menyusul serangan ke pos polisi akhir Agustus silam.  Namun, para pengungsi yang berdesak-desakkan di kamp-kamp pengungsi di Bangladesh memberikan kesaksian memilukan mengenai maraknya pembunuhan, pemerkosaan dan pembakaran oleh aparat keamanan Myanmar.

Mogherini mengatakan kunjungan selama dua hari ke Yangon dan pertemuan dengan Suu Kyi adalah peluang untuk berdialog.

"Hal itu akan menjadi kesempatan untuk bertukar pandangan dengan Aung San Suu Kyi dan pemerintah Myanmar mengenai upaya penanganan krisis ini," ujarnya kepada awak media di Cox’s Bazar, Bangladesh.  "Ketimbang memberikan tekanan, kami selalu memilih pendekatan berupa negosiasi."

Mogherini menyebut para pengungsi Rohingya di Bangladesh "membawa kisah memilukan."  "Sebagai seorang ibu, melihat begitu banyak anak kecil merawat anak-anak yang lebih kecil amat memilukan di hati saya," imbuhnya.

Mogherini mengunjungi kamp-kamp pengungsi Rohingya bersama menteri luar negeri Bangladesh, Jepang, Swedia dan Jerman sebelum bertolak ke Myanmar untuk menghadiri KTT menteri Asia-Eropa (ASEM) pada Senin dan Selasa, demikian AFP.

Credit  antaranews.com

China Usul Gencatan Senjata agar Rohingya Kembali ke Rakhine

Menteri Luar Negeri China Wang Yi (Mike Segar)

Jakarta, CB -- China mengusulkan tiga tahapan upaya diawali dengan gencatan senjata, sebagai langkah awal penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine, Myanmar. Usulan itu disampaikan Menteri Luar Negeri China Wang Yi dalam Pertemuan Tingkat Menteri Asia-Eropa yang digelar di Ibukota Myanmar, Nay Pyi Taw, Senin (20/11).

“Tahap pertama menerapkan gencatan senjata untuk mengembalikan stabilitas dan ketertiban sehingga rakyat menikmati perdamaian dan tidak lagi terpaksa melarikan diri,” kata Wang Yi dalam pertemuan yang juga dihadiri Menlu RI Retno Lestari Priansari Marsudi tersebut.

“Dengan kerja keras seluruh pihak, pada saat ini tahap pertama pada dasarnya telah tercapai, dan kuncinya adalah mencegah situasi memanas kembali, terutama jangan lagi ada pihak yang memicu bentrokan,” kata Wang Yi seperti dilansir dalam rilis Kementerian Luar Negeri China.


Wang mengatakan dirinya percaya bahwa konflik kemanusiaan yang diperkirakan telah menewaskan 1.000 orang terutama etnis Rohingya sejak akhir Agustus lalu itu bisa diselesaikan dengan solusi yang disepakati Myanmar dan Bangladesh melalui konsultasi.

Bangladesh menjadi negara paling terdampak krisis yang dipicu bentrokan militer Myanmar dan kelompok bersenjata itu, karena mesti menampung sedikitnya 600 ribu pengungsi Rohingya di perbatasannya

Setelah gencatan senjata berhasil diterapkan, Wang mengatakan dialog bilateral antara Naypyidaw dan Dhaka juga perlu diperkuat dalam penyelesaian krisis tersebut.

Terakhir, kedua negara patut membicarakan solusi jangka panjang yang berfokus pada pengentasan kemiskinan untuk benar-benar menyelesaikan krisis yang telah bertahun-tahun mengincar etnis minoritas Muslim terutama Rohingya tersebut.


“Dan sebagai sahabat Myanmar dan Bangladesh, China bertekad terus mempertahankan perannya secara konstruktif dalam menyelesaikan isu di Rakhine State ini dengan tepat,” kata Wang Yi saat bertemu dengan Presiden Myanmar Htin Kyaw, sebagaimana dikutip Reuters.

Sebagai sekutu dekat Nay Pyi Daw, selama ini Beijing tidak pernah menggunakan pendekatan sanksi dan embargo ekonomi kepada Myanmar demi menekan negara itu untuk segera menyelesaikan krisis kemanusiaan di Rakhine tanpa kekerasan.

China berulang kali menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintahan Aung San Suu Kyi selama ini yang dianggap Beijing telah berupaya melindungi stabilitas dan keamanan warga Myanmar.

Dukungan Beijing disampaikan di tengah kecaman sejumlah organisasi internasional soal persekusi seperti penyiksaan hingga pembunuhan terhadap Rohingya yang dilakukan militer Myanmar. Etnis Rohingya, yang tidak diakui sebagai warga negara Myanmar, selama ini dianggap sebagai Bengali, imigran ilegal asal Bangladesh.


Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahkan telah menganggap krisis kemanusiaan di Rakhine sebagai contoh upaya pembersihan etnis Rohingya secara sistematis oleh aparat Myanmar.

Sejumlah pihak bahkan menyebut konflik tersebut sudah harus dianggap sebagai kejahatan genosida.




Credit  cnnindonesia.com

Menlu RI Bahas Terorisme dan Perang Anti-Narkoba di KTM ASEM

Menlu Retno Lestari Priansari Marsudi (CNN Indonesia/Safir Makki)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi menyerukan pentingnya peningkatan kerja sama antara negara-negara Asia dn Eropa di bidang penanggulangan terorisme, perang melawan perdagangan narkoba dan penanganan penangkapan ikan ilegal.

“Dalam melawan terorisme dan radikalisasi, juga penting bagi semua anggota ASEM untuk tingkatkan kerja sama dalam menyebarkan nilai nilai toleransi dan moderasi,” kata Retno dalam Pertemuan Tingkat Menteri Negara-negara Asia dan Eropa (ASEM) ke-13 di Nay Pyi Taw, Senin (20/11).

Kerja sama penanggulangan terorisme dan radikalisme yang perlu ditingkatkan antara lain dengan pertukaran intelejen, peningkatan kapasitas aparat keamanan, tukar pengalaman mengenai legislasi serta program deradikalisasi.

Adapun terkait perang memberantas perdagangan narkoba, Retno mengingatkan bahwa perdagangan narkoba bisa menyebabkan ketidakstabilan kawasan. Karena itu kerja sama antar negara asal, transit dan tujuan narkoba sangat dibutuhkan.
“Indonesia tidak akan membiarkan negaranya menjadi pasar bagi kejahatan narkoba,” kata Retno dalam pertemuan yang dihadiri sekitar 21 menteri negara Asia, 30 menteri negara Eropa, Uni Eropa, dan Sekretariat ASEAN itu.

Sebagai negara kelautan, Menlu RI menegaskan pentingnya untuk mengatasi penangkapan ikan ilegal (Illegal, unreported and unregulated/ IUU) Fishing. Retno menegaskan bahwa kerugian ekonomi yang diderita Indonesia akibat IUU Fishing sangat besar, karena itu dia mengajak negara-negara anggota ASEM untuk mengatasi IUU Fishing.

Indonesia juga memandang kontribusi nyata ASEM yang beranggotakan 53 negara dan organisasi di kedua kawasan, sangat penting untuk perdamaian dan stabilitas kawasan. “Perdamaian dan pembangunan berkelanjutan adalah dua sisi pada mata uang yang sama. Tanpa perdamaian tidak ada pembangunan berkelanjutan dan tanpa pembangunan perdamaian dapat terancam,” kata Retno.

Dalam pertemuan bertema “Strengthening Partnership for Peace and Sustainable Development” itu, Retno juga mengecam tindakan diskriminasi Uni Eropa terhadap negara produsen kelapa sawit seperti Indonesia melalui resolusi perlemennya beberapa bulan lalu.Menurutnya, kampanye negatif yang digaungkan Uni Eropa itu berdampak tidak saja kepada citra negara-negara produsen kepala sawit, tapi juga memberikan dampak negatif bagi kehidupan sekitar 17 juta orang yang bergantung pada produksi kelapa sawit di Indonesia.

“Terdapat keterkaitan erat antara kelapa sawit dan upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia, sehingga produk kelapa sawit harus diberikan keadilan di pasar Uni Eropa,” katanya menambahkan.


Di akhir pernyataan pada sesi pleno, Retno menekankan pentingnya berbagai konflik dan krisis dapat segera di selesaikan, dalam menjaga perdamaian kawasan masing-masing. Dalam kaitan ini, Retno kembali menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus mendukung penyelesaian masalah di Rakhine State, Myanmar.

Krisis di Rakhine pun menjadi salah satu fokus yang dibicarakan Retno bersama 10 negara seperti Jerman, Perancis, Irlandia, Selandia Baru, Finlandia, Denmark, Bangladesh, Swedia, Norway, dan Uni Eropa dalam pertemuan bilateral di sela KTM ASEM tersebut.

Myanmar terus menjadi sorotan internasional terutama setelah krisis kemanusiaan di Rakhine kembali memburuk sejak akhir Agustus lalu, hingga menimbulkan eksodus ratusan ribu Rohingya ke perbatasan terutama Bangladesh.



Krisis tersebut sebelumnya dipicu bentrokan antara kelompok bersenjata dan militer Myanmar pada 25 Agustus lalu. Sejak itu, kekerasan sistematis seperti penyiksaan oleh aparat keamanan Myanmar dilaporkan kerap terjadi dan menyasar Rohingya.

Sebagai tuan rumah, Aung San Suu Kyi, pemimpin de facto Myanmar, turut hadir dalam pertemuan tersebut dengan tetap tak banyak bicara soal krisis yang tengah menimpa warga negaranya tersebut.






Credit   cnnindonesia.com

Mugabe, Diktator Tertua Zimbabwe yang Menolak Lengser

Robert Mugabe, 92, merupakan diktator tertua dan satu-satunya pemimpin Zimbabwe yang memerintah sejak negara itu merdeka dari jajahan Inggris pada 1980. (Reuters/Andrew Kelly)

Jakarta, CB -- Presiden tertua di dunia, Robert Mugabe, belum juga menyerah pada sejumlah tekanan. Mulai dari militer hingga aksi ratusan ribu warga Zimbabwe yang turun ke jalan, maupun pencopotannya dari Ketua Partai Zimbabwe African National Union – Patriotic Front (ZANU-PF). Mugabe bergeming.

Ancaman Panglima Angkatan Bersenjata Zimbabwe  Jenderal Constantino Chiwenga, untuk melakukan intervensi setelah Mugabe memecat Wakil Presiden Emmerson Mnangagwa, Senin (6/11) terbukti.  Setelah memecat Mnangagwa, Mugabe lalu melantik istrinya, Grace, 52 tahun, sebagai wakil Presiden.

Militer pun bertindak. Pada Selasa (1/4/11), tentara menguasai jalanan di Ibukota Harare, stasiun televisi dan radio pemerintah, serta menempatkan Mugabe menjadi tahanan rumah. Mereka membujuk agar Mugabe mengundurkan diri sebagai Presiden dan membiarkan pemerintahan sementara merencanakan pemilu.

Namun hingga Senin (20/11), Mugabe menolak lengser.


Mugabe, 93, merupakan diktator tertua dan satu-satunya pemimpin Zimbabwe yang memerintah sejak negara itu merdeka dari jajahan Inggris pada 1980. Sempat menjadi perdana menteri, Mugabe dilantik sebagai presiden pada 1987. Sejak saat itu, dalam setiap pemilu yang pernah digelar di negara ini, Mugabe selalu keluar sebagai pemenang, menghadapi berbagai tantangan dari kelompok oposisi.

Mugabe ahir pada 21 Februari 1924 di Kutama, Rhodesia Selatan (sekarang bernama Zimbabwe), wilayah yang saat itu masih dijajah Inggris. Sempat pindah dan berprofesi sebagai guru di Rhodesia Utara (sekarang Zambia), Mugabe pulang ke kampung halamannya dan menemukan bahwa puluhan ribu warga kulit hitam terusir dan tak boleh berada di pemerintahan sementara populasi keturunan kulit putih semakin meningkat. Kerusuhan pun tak terhindarkan.

Pemerintahan Mugabe diwarnai tudingan genosida ketika setidaknya 20 ribu warga suku Ndebele tewas dan dikubur secara masal pada periode 1982-1985. (Reuters/Philimon Bulawayo)

Pada 1963, Mugabe bergabung dengan Partai Zimbabwe African National Union (ZANU) dan menjadi salah satu tokoh yang vokal menentang melawan pemerintahan kulit putih di Rhodesia. Mugabe sempat dijebloskan ke penjara pada 1964 hingga 1974, karena menyuarakan pemberontakan.

Pada akhir perang tahun 1979, Mugabe disanjung sebagai pahlawan. Ia memenangi pemilihan umum pada 1980, karena menyerukan rekonsiliasi antara pihak yang bertikai, termasuk warga Zimbabwe keturunan kulit putih dan sejumlah partai politik. Memenangkan hati rakyat, Mugabe terpilih sebagai perdana menteri ketika Zimbabwe resmi merdeka pada April 1980.

Memimpin Zimbabwe, Mugabe berhasil menyingkirkan sejumlah rival politiknya, termasuk Joshua Nkomo, pemimpin suku minoritas Ndebele di Provinsi Matabeleland. Pemerintahannya diwarnai tudingan genosida ketika setidaknya 20 ribu warga suku Ndebele tewas dan dikubur secara masal pada periode 1982-1985.

Dikutip dari Biography.com, Mugabe mengkonsolidasikan kekuasaannya pada Desember 1987, ketika dia dilantik sebagai presiden oleh parlemen. Mugabe memiliki kekuasaan penuh dengan menjadi kepala negara, kepala pemerintahan, sekaligus komandan tertinggi angkatan bersenjata, yang mampu membubarkan parlemen dan mengumumkan keadaan darurat, menurut catatan CNN.

Sejak tahun 2000, Mugabe menyetujui amandemen konstitusi yang menyerukan agar Inggris membayar uang ganti rugi atas sejumlah lahan yang mereka rampas dari warga kulit hitam sejak zaman penjajahan. Amandemen ini memungkinkan pemerintah merampas tanah atau peternakan komersial milik warga kulit putih.

Serangkaian aksi kekerasan pun tak terhindarkan, membuat warga kulit putih hengkang dari Zimbabwe, pasokan makanan berkurang, serta berujung pada inflasi dan krisis ekonomi, menurut catatan History.com. Para kritikus menilai kebijakan Mugabe menjerumuskan perekonomian Zimbabwe hingga mengalami resesi selama delapan tahun.



Popularitas Mugabe kian menurun hingga pada pemilu tahun 2008 ia kalah dalam pilpres dari rivalnya, Morgan Tsvangirai, pemimpin partai oposisi Gerakan Perubahan Demokrasi. Mugabe tak ingin melepaskan kekuasannya, namun ditekan oleh sejumlah sekutu regionalnya sehingga ia terpaksa berbagi pemerintahan dengan Tsvangirai, melalui sebuah kesepakatan bersama.

Mugabe kembali keluar sebagai pemenang pada pemilu presiden 2013, memberinya kekuasaan untuk menjabat satu periode lagi, yaitu selama lima tahun. Mugabe otomatis akan menjadi kandidat presiden dari Partai ZANU-PF pada pemilihan umum 2018.

Mugabe sendiri terakhir kali terpilih pada 2014 untuk memimpin partainya selama satu masa jabatan, yaitu lima tahun. Dengan demikian, Mugabe otomatis akan menjadi kandidat presiden dari Partai ZANU-PF pada pemilihan umum 2018.

Jika memenangkan pemilu tersebut, ia akan kembali memimpin hingga berusia 99 tahun. Dalam wawancara dengan stasiun televisi Zimbabwe, ZBC TV, pada akhir Maret lalu, Mugabe bahkan mengaku ingin hidup hingga 100 tahun.

"Mengapa harus ada penerus? Saya masih di sini. Saya tidak pernah mengatakan ingin menjadi kandidat untuk pensiun," ujar pria yang telah memimpin Zimbabwe selama 36 tahun ini.

Sejak akhir 2014, Mugabe menuding wakilnya, Joice Majuru, menyusun rencana untuk menggulingkannya. Mujuru akhirnya mendirikan partai baru setelah dipecat oleh Mugabe. Menurut Mugabe, tujuan utama pendirian partai Mujuru adalah untuk menjegal ZANU-PF.

Menginjak tahun ke-36, pemerintahan Mugabe masih dilanda krisis ekonomi dan bahkan berencana untuk memecat 25 ribu pegawai negeri sipil, akibat negara kesulitan membayar gaji dan tunjangan mereka. Kondisi ekonomi yang mengerikan di negara itu telah mendorong protes besar-besaran oleh kelompok guru, dokter dan perawat.

Pemerintah Zimbabwe pun bereaksi atas aksi tersebut dengan membatalkan rencana pemecatan dan pemangkasan bonus, menyusul semakin maraknya aksi demontrasi dari para pemuda yang terkordinir melalui media massa.


Credit  cnnindonesia.com/

Kemewahan Luar Biasa Mugabe, Presiden Zimbabwe yang di Ujung Tanduk

Presiden Zimbabwe Robert Mugabe saat mencium Ibu Negara Grace Mugabe pada perayaan Hari Kemerdekaan 18 April 2017. Foto/REUTERS/Philimon Bulawayo

HARARE - Kekuasaan Presiden Zimbabwe Robert Mugabe sedang berada di ujung tanduk, setelah militer mengambil alih kendali negara dan dia menjadi tahanan rumah. Namun, diktator 93 tahun ini dilaporkan memiliki kekayaan lebih dari USD1 miliar atau lebih dari Rp13 triliun dan keluarganya hidup mewah meski rakyatnya terkenal miskin.

Mugabe masih berada di bawah tahanan rumah di kompleks ”Blue Roof” yang mewah di Harare. Di kompleks bangunan itu, dia memiliki 25 kamar tidur.

Selama berkuasa 37 tahun terakhir, Mugabe telah mengumpulkan kekayaan signifikan. Laporan media lokal menunjukkan sebagian kecil kekayaannya adalah deposito berlian.

Mugabe memiliki Zimbabwe Consolidated Diamond Company, perusahaan tambang terkenal di negara itu. Sang diktator lanjut usia ini telah berulang kali dituduh mencuri pundi-pundi negaranya, termasuk 15 hektare tanah selama serangan darat pada tahun 2000.

Menurut sebuah kabel diplomatik AS tahun 2001, yang kemudian dibocorkan organisasi anti-kerahasiaan WikiLeaks, Mugabe memiliki aset sekitar USD1,75 miliar, yang sebagian besar diinvestasikan di luar negeri.

Informasi data kekayaan presiden itu sangat sulit ditemukan, namun beredar rumor bahwa asetnya mencakup banyak hal mulai dari rekening rahasia di Swiss, Kepulauan Channel dan Bahama hingga istana di Skotlandia.

Kubu oposisi mengklaim bahwa Mugabe memiliki 14 peternakan di negara yang di ambang bangkrut tersebut. Jika klaim itu benar, maka kepemilikan asetnya bertentangan dengan konstitusi, yang membatasi kepemilikan tanah. Dari belasan peternakan Mugabe, yang paling dikenal adalah peternakan Omega Dairy, salah satu peternakan sapi perah terbesar di Afrika bagian selatan.

Keluarga Mugabe mengaku tidak kaya raya. Tapi, sang presiden kerap memamerkan kekayaannya di masa lalu. Tiga tahun yang lalu, dia menyantap daging gajah dan singa pada perayaan ulang tahunnya yang ke-90.

Rumah Mugabe di Harare dilaporkan luar biasa mewah, namun bukan satu-satunya rumah besar di portofolio propertinya. Presiden itu membeli rumah senilai USD5,2 juta di Hong Kong pada tahun 2013 dan juga memiliki Istana Hamilton di Sussex, Inggris, yang diperkirakan bernilai sekitar USD40 juta sebelum menjadi lokasi konstruksi.

Dia memiliki Mercedes Benz s600L custom-built yang mampu menahan peluru AK-47, ranjau darat dan granat. Mobil mewah itu juga dilengkapi dengan pemutar CD dan DVD, akses internet dan perangkat anti-bugging.

Para citizen Zimbabwe melaporkan bahwa Mugabe juga memiliki Rolls-Royce Phantom IV, mobil mewah era kolonial Inggris yang begitu eksklusif, hanya 18 unit yang diproduksi. Mobil mewahnya diperkirakan bernilai lebih dari seluruh PDB Zimbabwe.

Kemewahan Ibu Negara dan Anak-anak

Istri Mugabe—Ibu Negara Zimbabwe—Grace telah dikecam publik di masa lalu karena tampil dengan busana rancangan desainer top dan belanja mahal di tengah krisis ekonomi yang melanda negara Afrika itu. Kecenderungannya untuk mengoleksi fashion telah membuat Grace dijuluki “Gucci Grace”.

Grace dilaporkan menghabiskan USD131.000 selama berbelanja di Paris pada tahun 2003. Dia dilaporkan memiliki portofolio properti bernilai jutaan dolar, termasuk rumah di Malaysia dan Singapura  dan sebuah armada mobil mewah.

Awal tahun ini, Ibu Negara bertarung ke pengadilan dalam upaya untuk merebut aset seorang pengusaha Libanon yang diduga gagal mengantarkannya untuk meraih cincin berlian senilai lebih dari USD1,35 juta.

Dia mengatakan di surat kabar bahwa pada tahun 2015, dia telah membayar uang muka untuk pengiriman cincin berlian “setidaknya 100 karat” untuk ulang tahun pernikahannya. Namun, dia justru ditawari barang berkualitas lebih rendah seharga USD30.000.

Anak-anak Mugabe juga dikenal dengan selera mahal mereka. Awal tahun ini, putra termuda pasangan ini, Bellarmine Chatunga, pamer foto di Instagram, di mana dia menunjukkan arlojinya mewah. ”USD60.000 di pergelangan tangan saat ayah Anda menjalankan seluruh negeri!” tulis dia dalam posting-an tersebut, yang dikutip dari news.com.au, Minggu (19/11/2017).

Sebuah video yang kemudian muncul putra presiden berusia 21 tahun itu, di mana dia terlihat menyiram arloji mewahnya dengan sebotol sampanye mahal, Armand de Brignac, seharga USD400.

Pada bulan September tahun ini, putra sulung Grace, Russell Goreraza, 33, mengimpor dua limusin Rolls Royce ke negara yang nyaris bangkrut tersebut.

Rolls Royce Phantom harganya minimal USD698.000, tapi versi custom-built dijual seharga USD1,74 juta. Media di Afrika Selatan melaporkan bahwa total harga mobil-mobil anak presiden itu sekitar USD6,98 juta.




Credit  sindonews.com

Resolusi PBB Ini tak Miliki Kekuatan Saat Israel Melanggar

Kampanye anti-pencaplokan tanah Badui Negev, Palestina

CB, Perang enam hari pada Juni 1967, memuncak dalam perebutan Israel atas Jalur Gaza, Semenanjung Sinai, Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dan Dataran Tinggi Golan. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa membuat Resolusi 242 pada 22 November 1967, menyerukan penarikan angkatan bersenjata Israel dari wilayah-wilayah yang diduduki dalam konflik baru-baru ini. Resolusi ini, menekankan tidak dapat diizinkannya akuisisi wilayah oleh perang untuk perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah di mana setiap negara bagian di wilayah tersebut dapat hidup dalam rasa aman.

Semua pihak akhirnya menerima resolusi tersebut. Namun, diperlukan waktu dua dekade bagi Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) untuk melakukannya. PLO mengkritik resolusi karena hanya melihat warga Palestina sebagai pengungsi, dan bukan sebagai orang dengan hak nasional.

Dilansir dari Aljazirah, Ahad (19/11), orang-orang Palestina menyampaikan pandangannya terekait Resolusi 242 yang telah berusia setengah abad tersebut. Mariam Bargouthi, penulis dan aktivis Ramallah mengatakan, resolusi PBB 242 meletakkan dasar bagi kebijakan Israel untuk menyerukan legitimasinya tanpa benar-benar bergerak maju menuju perdamaian yang adil. Ini melambangkan semua upaya resolusi PBB tidak memiliki kekuatan saat pelanggaran Israel berlanjut.

Alih-alih memaksakan konsekuensi nyata pada tindakan perang dan aneksasi tanah yang keras, resolusinya hanya sebagai upaya sia-sia untuk menyindir bahwa PBB memiliki prinsip-prinsip. "Mereka tidak pernah memaksakan resolusi mereka, seperti yang kita lihat dengan jelas dalam kasus Palestina yang telah mengumpulkan banyak resolusi untuk keuntungannya, dan, tetap, kami terus sibuk dan dilanggar setiap hari, "katanya.

Ia mengatakan resolusi tersebut merupakan upaya untuk mengumpulkan dukungan dari negara-negara Arab untuk menyetujui legitimasi Israel, terlepas dari strategi kolonialnya, dan bukan menciptakan kesepakatan asli mengenai perdamaian, keadilan dan martabat. Menurutnya, Palestina tidak disebutkan dalam resolusi tersebut, yang selanjutnya mengisolasi orang-orang Palestina.

Sementara itu, analis berbasis Haifa dan penasihat hukum mantan juru runding Palestina Diana Buttu mengatakan, resolusi 242 merupakan sebuah resolusi yang berakhir dengan sangat menyedihkan dan melegitimasi pengambilalihan ilegal Israel atas tanah Palestina. Ia mengatakan, antara periode sebelum 1948 dan pada periode 1948 dan 1967, Israel mengambil lebih banyak lahan daripada yang telah diberikan kepada mereka di bawah rencana pembagian. Resolusi 242 memulai proses melegitimasi pengambilalihan lahan ini.

"Beberapa orang mengatakan bahwa Resolusi 242 hanya mengacu pada Tepi Barat dan Gaza Yang lain. Sebenarnya, definisi tersebut harus diperluas lebih jauh untuk memasukkan semua tanah yang diambil Israel, bahkan jika melanggar rencana partisi," katanya.

Dia mengatakan, Israel mendapat 55 persen dari tanah Palestina, dan melanggar rencana partisi. Israel akhirnya mengambil 78 persen wilayah Palestina yang bersejarah. pada periode 1948.

"Masalah dengan Resolusi 242 adalah cara orang menafsirkannya, mereka hanya berfokus pada Tepi Barat dan Jalur Gaza sama sekali tidak memusatkan perhatian pada pengambilalihan asli tanah yang terjadi dalam pelanggaran hukum internasional dan bahkan melanggar resolusi PBB yang menyerukan pembagian," trambahnya.

Haider Eid, penasihat kebijakan dan profesor berbasis di Gaza mengatakan resolusi tersebut memiliki beberapa masalah. Pertama, resolusi tidak menangani orang-orang Palestina sebagai orang yang berhak atas penentuan nasib sendiri. Kedua, resolusi hanya meminta pasukan pendudukan untuk menarik diri dari tanah yang diduduki tanpa menentukan daerah-daerah tersebut. Ketiga tidak memberikan mekanisme untuk menghukum kekuatan pendudukan. Dan yang terakhir, resolusi tidak berhubungan dengan sifat penjajah-penjajah negara Israel.

"Oleh karena itu, tidak dapat menjadi dasar dari setiap negosiasi yang akan mengarah pada keadilan dan perdamaian di Timur Tengah." katanya.

Sementara itu jurnalis dan analis politik Ramallah Mohammed Daraghmeh menyebutkan, resolusi membuka jalan bagi Israel untuk membuat batas-batas 1967 yang diperdebatkan dan tidak dianggap sebagai jalur Palestina atau internasional. Sejak saat itu, Israel memulai proyek permukiman mereka di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Menurutnya, tidak ada yang bisa meminta untuk menghapus fakta ini, hanya karena ada sekitar 750 ribu pemukim Israel di wilayah Palestina.

"Israel menarik perbatasan jauh di dalam wilayah Palestina dan mengubah komunitas Palestina menjadi terisolasi, saat membuka lahan bagi para pemukim untuk membangun rumah, permukiman, pabrik, peternakan, dan lain-lain . Orang-orang Israel tidak memperhatikan resolusi internasional dan menerapkan resolusi mereka sendiri di lapangan," katanya.

Credit  republika.co.id

Liga Arab Belum Satu Suara Tetapkan Hizbullah sebagai Teroris

Sejumlah delegasi berfoto bersama saat mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Liga Arab ke-28 di Yordania, 29 Maret 2017. REUTERS/Mohammad Hamed

CB, Jakarta - Arab Saudi menggenjot kampanye melawan pengaruh Iran yang semakin meningkat di Timur Tengah dengan membujuk sebagian besar dari 22 negara anggota Liga Arab untuk menetapkan Hizbullah, sekutu Iran di Lebanon sebagai organisasi teroris.
Para menteri luar negeri bangsa-bangsa Arab berkumpul di markas besarnya di Kairo pada hari Minggu, 19 November 2017 untuk pertemuan darurat yang dikenal sebagai Arab World Sunday yang dipelopori Arab Saudi.

"Kami ingin meminta pertanggungjawaban negara-negara yang menjadikan Hizbullah sebagai mitra, khususnya Lebanon," kata Menteri Luar Negeri Bahrain Khalid bin Ahmed Al-Khalifa
Al-Khalifa mengklaim bahwa Lebanon telah tunduk pada kendali penuh oleh kelompok teroris Hizbullah.
Arab Saudi kemudian menyatakan kemarahannya pada Hizbullah, yang mempertahankan hubungan dekat dengan Iran.

Sejumlah perwakilan dari beberapa negara Arab tidak ikut serta, termasuk Menteri luar negeri Lebanon, Gibran Bassil dan perwakilan Lebanon pada pertemuan tersebut menyatakan keberatan atas komunike terakhir.
Menteri Luar Negeri Irak Ibrahim Al-Jaafari juga tidak menghadiri pertemuan tersebut. Irak, bersama dengan koalisi internasional pimpinan AS, telah menjadi pendukung utama Baghdad dalam perang melawan ISIS.
Tidak jelas apakah pertemuan Liga Arab pada Minggu itu akan diwujudkan ke dalam tindakan nyata. Liga ini terkenal karena mengeluarkan resolusi dan menerbitkan kesepakatan yang jarang ditindaklanjuti. Namun, ini adalah pertama kalinya Liga Arab mengambil posisi publik yang kuat melawan Hizbullah.

Bereaksi terhadap pertemuan darurat tersebut, Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif  berujar; "Sayangnya negara-negara seperti rezim Saudi sedang mengejar perpecahan dan menciptakan perbedaan, dan karena ini mereka tidak melihat hasil selain perpecahan."
Ketegangan baru Arab Saudi dan Iran dipicu oleh insiden 4 November lalu ketika pemberontak Houthi yang didukung Iran di Yaman melepaskan rudal balistik di bandara internasional Riyadh. Arab Saudi kemudian menuduh Hizbullah dan Iran berada di balik serangan tersebut. Tudingan Arab Saudi dibantah oleh Hizbullah dan Iran.  Hubungan antara Arab Saudi dan Iran telah memburuk sejak revolusi Iran 1979.

Credit  TEMPO.CO

Menlu Saudi: Tak Ada Ibu Kota Arab yang Aman dari Rudal Iran

Para Menteri Luar Negeri Liga Arab menggelar pertemuan darurat di Kairo, Mesir, Minggu (19/11/2017). Pertemuan ini untuk menyikapi ancaman dari Iran. Foto/REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

KAIRO - Arab Saudi mendesak negara-negara Liga Arab untuk menemukan solusi ”non-kompromi” untuk menghadapi apa yang mereka sebut sebagai “agresi Iran”. Menteri Luar Negeri (Menlu) Arab Saudi Adel al-Jubeir memperingatkan bahwa tak ada ibu kota negara Arab yang aman dari rudal Teheran.

Peringatan itu disampaikan dalam pertemuan darurat para menteri luar negeri Arab di Kairo, Mesir, hari Minggu. ”Kami tidak akan berdiri diam dalam menghadapi agresi Iran,” kata al-Jubeir.

Pejabat Saudi ini menuduh Teheran campur tangan urusan internal di berbagai negara Timur Tengah, terutama yang berfokus pada faksi Houthi di Yaman, dan Hizbullah di Libanon.

”Iran menciptakan agen di wilayah tersebut, seperti milisi Houthi dan Hizbullah, yang sama sekali mengabaikan semua prinsip internasional,” kata al-Jubeir.

Diplomat top Riyadh yang menjabat sebagai Duta Besar Saudi untuk Amerika Serikat dua tahun lalu itu mengatakan bahwa 80 rudal buatan Iran telah diluncurkan dari Yaman sejak konflik pecah bulan Maret 2015.

“Melihat kelonggaran terhadap Iran tidak akan membiarkan Ibu Kota Arab aman dari rudal balistik tersebut,” katanya, mengacu pada serangan rudal balistik dari Houthi Yaman terhadap Riyadh yang  digagalkan awal bulan ini. Saudi meyakini, serangan rudal itu diperintahkan oleh Teheran.

Kepala Liga Arab Ahmed Aboul-Gheit, seperti dilansir dari Al Arabiya, Senin (20/11/2017), juga membuat tuduhan serupa terhadap Iran yang mengembangkan tekonologi rudal. Liga Arab terdiri dari 22 negara yang didominasi negara Muslim Sunni di Timur Tengah dan Afrika Utara.

”Kami mengatakan dengan jelas bahwa ancaman Iran telah melampaui semua batas dan mendorong wilayah tersebut menuju jurang maut,” kata Aboul-Gheit.

Dalam sebuah resolusi, Liga Arab mengatakan bahwa pihaknya tidak bermaksud untuk mengumumkan perang melawan Iran untuk saat ini. Namun, kelompok negara Arab itu memperingatkan bahwa Arab Saudi memiliki hak untuk mempertahankan wilayahnya. 

Credit  sindonews.com

Turki Pertanyakan Kredibilitas NATO

Presiden Turki Tayyip Erdogan mempertanyakan kredibilitas NATO. Foto/Reuters

ANKARA - Presiden Turki Tayyip Erdogan mempertanyakan kredibilitas NATO. Dia menuturkan, NATO telah menarik sistem pertahanan rudalnya dari Turki tanpa mempedulikan ancaman yang ditimbulkan oleh negara lain.

Erdogan lalu mempertanyakan sikap NATO yang memprotes keras Turki karena membeli sistem pertahanan udara buatan Rusia S-400. Menurutnya, apa yang dilakukan NATO benar-benar mengundang banyak pernyataan.

"Kredilitas NATO telah dipertanyakan oleh semua negara anggotanya, saat mereka menarik sistem pertahanan rudal dari Turki, di saat ancaman dari Suriah meningkat," ungkap Erdogan dalam sebuah pernyataan.

"Dan sekarang, ketika kita mencoba untuk membeli sistem pertahanan udara S-400 dari Rusia, reaksi dari beberapa negara aliansi (NATO) membuktikan keburukan ini," sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (19/11).

Hubungan Turki dan NATO sendiri memburuk dalam beberapa pekan terakhir. Puncaknya, saat Erdogan dimasukkan dalam daftar musuh di sebuah poster dalam latihan gabungan yang dilakukan NATO.

NATO sendiri sejatinya telah meminta maaf mengenai hal ini. Namun, Erdogan menolak permintaan maaf dari NATO itu, dengan menyebut perilaku yang tidak sopan tak bisa dimaafkan dengan mudah. 

Credit  sindonews.com

Kapal Perang AS dan Kapal Komersil Jepang Bersenggolan

Kapal perusak Angkatan Pertahanan Maritim Jepang JS Ashigara (DDG 178), (depan), kapal perusak rudal kelas Arleigh Burke USS Wayne E. Meyer (DDG 108) (tengah), dan rudal kelas menengah Ticonderoga USS Lake Champlain (CG 57) transit di Laut Filipina sata mengawal kapal induk kelas Nimitz USS Carl Vinson (CVN 70) ke semenanjung Korea, 28 April 2017. AP Photo

CB, Jakarta - Kapal perang Amerika Serikat bertabrakan dengan sebuah kapal penarik komersial Jepang di Teluk Sagami pada Sabtu, 18 Nopember 2017. Ini merupakan kelima kalinya kapal perang dari Armada Pasifik Angkatan Laut ke 7 AS terlibat insiden pada tahun ini.
"Kapal penarik Jepang kehilangan baling-balingnya dan bergerak ke arah kapal USS Benfold dalam sebuah latihan," begitu dilansir ABC News, Sabtu, 18 Nopember 2017.

 

Kapal penghancur dengan sistem persenjataan rudal berbasis satelit ini mengalami kerusakan minimal. Tidak ada kru yang cedera pada kejadian ini.
Kapal perang USS Benfol, yang masih akan menjalani pengecekan kerusakan, tetap berada di laut. Tim dari Armada ke 7 akan menginvestigasi insiden ini.

 

::: Berikut ini daftar insiden yang melibatkan kapal perang AS pada 2017, termasuk dua tabrakan fatal yang melibatkan 17 pelaut meninggal:
31 Januari
Kapal perang USS Antietam menabrak daratan di lepas pantai Jepang sehingga merusak baling-balingnya dan menumpahkan minyak ke laut.
Kapal penghancur dengan sistem rudal berbasis satelit ini terdampar dekat pangkalan angkatan laut AS di Yokosuka, Jepang, setelah terkena hempasan angin di laut.
9 Mei
Kapal perang USS Lake Champlain, yang juga dilengkapi sistem rudal berbasis satelit, bertabrakan dengan sebuah kapal ikan Korea Selatan di Laut Jepang. Kapal perang ini sedang mengikuti latihan ketika insiden ini terjadi.
17 Juni
Sebanyak 7 pelaut AS tewas ketika USS Fitzgerald bertabrakan dengan kapal ACX Crystal berbendera Filipina di tengah laut pada malam hari di lepas pantai Yokosuuka, Jepang. Sebagian kapal tergenang akibat insiden ini. Tujuh pelaut tewas pada kejadian ini karena tenggelam di bagian kapal yang tergenang.
21 Agustus
Kapal perang USS John S. McCain bertabrakan dengan kapal komersial Alnic MC di perairan Selat Malaka. Ini mengakibatkan sepuluh pelaut tewas. Kapal dengan sistem senjata rudal berbasis satelit ini sedang dalam kunjungan rutin ke Singapura. Dan insiden dengan kapal komersial Jepang menjadi insiden terbaru. 

Credit  TEMPO.CO

Hun Sen Persilakan Amerika Pangkas Semua Dana untuk Kamboja

Hun Sen Klaim Partainya Menang

CB, Jakarta - Hun Sen, Perdana Menteri Kamboja dari tahun 1998 hingga sekarang menantang Amerika Serikat untuk memangkas semua bantuannya menjelang pemilu tahun depan.
"Samdech Techo Hun Sen mengatakan pemangkasan bantuan Amerika Serikat tidak akan menewaskan pemerintah, melainkan hanya akan membunuh sekelompok orang yang menjalankan kebijakan-kebijakan Amerika," ujar Fresh News, media pendukung pemerintah Kamboja seperti dikutip dari Reuters, 19 November 2017.


Fresh News tidak melaporkan nama kelompok yang menjalankan kebijakan Amerika di Kamboja seperti tudingan Hun Sen.

Menurut Fars News, Hun Sen dalam pidatonya di hadapan para buruh garmen mengatakan dirinya menyambut keputusan Amerika memangkas bantuannya. Hun Sen kemudian mendesak Amerika untuk memangkas semua bantuannya.
Pernyataan Hun Sen itu dipicu pengumuman Amerika pada Jumat lalu tentang pemangkasan bantuan dana untuk membantu pemilihan umum Kamboja.


Amerika juga meminta Kamboja membebaskan pemimpin CNRP, Kem Sokha dan memulihkan kembali aktivitas CNRP.
Pengumuman Amerika ini dikeluarkan setelah Pengadilan Mahkamah membubarkan partai oposisi terbesar Partai Penyelamat Nasional Kamboja atau CRP atas permintaan pemerintah. Pengadilan Mahkamah juga melarang 118 anggota partai CNRP terlibat dalam kegiatan politik selama 5 tahun.
April lalu, Kedutaan Amerika mengumumkan akan meyediakan bantuan US$ 1,8 juta untuk membantu pemilu lokal tahun ini dan pemilihan umum tahun depan.


Di situs resmi Kementerian Luar Negeri Amerika dilaporkan, bantuan untuk program keshatan, pendidikan, pemerintah, pertumbuhan ekonomi, dan pembersihan senjata yang tidak meledak senilai lebih dari US477,6 juta tahun 2014.
Sebelumnya, Hun Sen telah memastikan diri untuk maju dalam pemilu tahun depan. Ia bahkan membenarkan akan menjadi kepala pemerintahan terlama di Asia Tenggara.

Credit  TEMPO.CO

Cekcok Kantor PLO, Palestina Ancam Putus Hubungan dengan AS

Sempat menunjukkan hubungan baik, pemerintahan Mahmoud Abbas (kiri) dan Donald Trump (kanan) kini berselisih paham. (Reuters/Jonathan Ernst)

Jakarta, CB -- Palestina mengancam akan membekukan hubungan dengan Amerika Serikat jika merealisasikan niat untuk menutup kantor Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Washington.

Tanggapan itu dilontarkan pada akhir pekan kemarin, menyusul langkah mengejutkan Amerika Serikat dan upaya Presiden AS Donald Trump untuk mencari modal perundingan dalam negosiasi perdamaian Israel-Palestina.

Trump sebenarnya mempunyai waktu 90 hari untuk membatalkan penutupan kantor PLO jika dia memandang ada perkembangan berarti.

Namun, Sekretaris Jenderal PLO Saeb Erekat mengatakan organisasinya telah secara resmi menyampaikan kepada Washington bahwa "kami akan menangguhkan semua komunikasi dengan pemerintah Amerika saat ini" jika kantor itu jadi ditutup.

Meski dipandang sebagai perwakilan seluruh warga Palestina oleh masyarakat internasional, PLO mesti memperbarui izin beroperasinya di ibu kota AS setiap enam bulan sekali.

Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Malki mengatakan ini adalah kali pertamanya pemerintahan AS menolak untuk memperbarui izin itu sejak era 1980-an.

Kepada AFP, Malki mengatakan sejumlah pejabat Palestina telah menerima surat dari Washington dua hari lalu yang "menyatakan Menteri Luar Negeri AS tidak punya cukup alasan untuk membiarkan kantor itu tetap buka."

"Ini tidak pernah terjadi sebelumnya, dan kami telah meminta klarifikasi dari Kementerian Luar Negeri AS dan Gedung Putih," ujarnya.

"Mereka mengatakan kepada kami bahwa akan ada rapat antara pakar hukum senior Senin ini. Lalu mereka akan memberikan jawaban yang jelas," kata Malki yang juga mengatakan para pemimpin Palestina akan turut menggelar rapat untuk membahas respons terhadap langkah AS.

Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri AS menggarisbawahi "pernyataan tertentu yang diungkapkan para pemimpin Palestina" soal Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sebagai alasan penolakan pembaruan izin.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas, dalam pidato terakhirnya di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, sempat menyiratkan akan membawa isu permukiman Israel ke ICC.



Credit  cnnindonesia.com

AS Bekukan Operasional Kantor PLO di Washington

Mahmoud Abbas - Presiden Palestina. Senin(7/3).

CB, WASHINGTON -- Otoritas Amerika akan membekukan operasional Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang berpusat di Negeri Paman Sam. Ini menyusul desakan otoritas Palestina untuk menginvestigasi Israel melalui Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

PLO merupakan lembaga politik resmi Palestina yang telah mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Lembaga yang terdiri atas sejumlah organisasi perlawanan, organisasi ahli hukum, mahasiswa, buruh, hingga guru ini membuka kantor perwakilan di Washington DC pada 1994.
Seperti diwartakan BBC, Ahad (19/11) otoritas Amerika menilai desakan yang dilakukan melalui ICC melanggar regulasi di AS dan membuat PLO tak bisa beroperasi. Hukum AS menetapkan otoritas Palestina tidak boleh mendesak ICC menginvestigasi Israel.
Hal tersebut membuat Departemen Luar Negeri AS menolak menerbitkan ulang lisensi operasional PLO. Deplu AS mengatakan, Presiden Donald Trump memiliki waktu sekitar 90 hari untuk membuat keputusan terkait kelanjutan lisensi operasional PLO di AS.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengaku terkejut dengan kebijakan tersebut. Dia mengatakan, langkah itu akan berdampak buruk pada stabilitas hubungan Amerika dan Arab.
Sekretaris Jendral PLO, Saeb Erekat menilai kebijakan tersebut sangat tidak bisa diterima. Dia percaya pemerintah Israel menekan Amerika di saat Palestina mencoba untuk bekerja sama untuk mencapai kesepakatan akhir. Namun lewat AP, pihak Israel menyangkalnya. Israel menyebut ini urusan dalam negeri AS.
Pada September lalu, Mahmoud Abbas mengatakan kepada PBB bahwa Palestina meminta ICC untuk menginvestigasi dan mengambil langkah hukum terhadap otoritas Israel terkait kegiatan permukiman dan agresi terhadap rakyat Palestina.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Menteri Israel: Kami Punya Hubungan Rahasia dengan Banyak Negara Arab

Yuval Steinitz (Foto: AFP)


Tel Aviv - Seorang menteri Israel membeberkan bahwa pemerintah Israel telah menjalin hubungan rahasia dengan banyak negara Arab dan muslim. Menteri tersebut mengatakan, Israel punya kewajiban untuk tidak menyebutkan negara-negara itu atas permintaan negara-negara bersangkutan.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Energi Israel Yuval Steinitz dalam wawancara dengan radio militer Israel pada Minggu (19/11) waktu setempat.

"Kami punya hubungan, beberapa di antaranya rahasia, dengan banyak negara Arab dan mulism," kata Steinitz seperti dilansir kantor berita AFP, Senin (20/11/2017).

Ketika ditanyai mengenai hubungan dengan Arab Saudi, menteri Israel tersebut menyatakan, Saudi menginginkan agar hubungan dengan Israel dirahasiakan dan Tel Aviv tak keberatan dengan itu.

"Biasanya yang menginginkan hubungan tersebut dirahasiakan adalah pihak lain," tuturnya.

"Tapi kami menghormati keinginan pihak lain, ketika hubungan sedang berkembang, apakah itu dengan Arab Saudi atau dengan negara-negara Arab atau negara-negara muslim lainnya, dan masih banyak lainnya ... namun kami merahasiakannya," imbuh Steinitz.

Meski Saudi dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik resmi, namun keduanya memiliki musuh yang sama, yakni Iran. Kedua negara tersebut sama-sama menginginkan untuk membatasi pengaruh Iran yang kini meluas di Timur Tengah.

Sebelumnya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga telah berulang kali membangga-banggakan kedekatan Israel dengan "negara-negara Arab moderat" tanpa menyebutkan nama-nama negara tersebut, namun diasumsikan mengacu ke Saudi dan negara-negara Teluk lainnya.




Credit  detik.com

Menteri Israel Ungkap Kontak Rahasia dengan Arab Saudi

Menteri Energi Israel Yuval Steinitz, sosok menteri yang ungkap kontak rahasia Israel dan Arab Saudi. Foto/REUTERS/Ronen Zvulun

TEL AVIV - Menteri Energi Israel Yuval Steinitz mengungkap adanya kontak rahasia antara negaranya dengan Arab Saudi. Kontak ini terjalin di saat kedua negara memiliki kekhawatiran yang sama terhadap Iran.

Pengungkapan terang-terangan ini baru pertama kali disampaikan seorang pejabat Israel secara resmi.

Pemerintah Saudi tidak segera menanggapi pengakuan Menteri Steinitz. Pihak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga tidak segera menanggapi permintaan untuk berkomentar.

Baik Arab Saudi maupun Israel memandang Iran sebagai ancaman utama bagi Timur Tengah. Meningkatnya ketegangan antara Teheran dan Riyadh telah memicu spekulasi bahwa kepentingan bersama dapat mendorong Arab Saudi dan Israel untuk bekerja sama.

Namun, Saudi telah menegaskan bahwa hubungan dengan Israel tidak akan terjalin selama negara Yahudi itu belum menarik diri dari wilayah Arab yang dikuasai dalam perang Timur Tengah 1967.

Dalam sebuah wawancara di Army Radio, Steinitz yang menjadi anggota kabinet keamanan Netanyahu, tidak merinci detail kontak kedua negara tersebut.

“Kami memiliki ikatan yang memang sebagian rahasia dengan banyak negara Muslim dan Arab, dan biasanya partai (kita) tidak malu,” katanya.

”Ini adalah sisi lain yang tertarik untuk menjaga hubungan tetap tenang. Bersama kami, biasanya, tidak ada masalah, tapi kami menghormati keinginan pihak lain, saat hubungan berkembang, entah dengan Arab Saudi atau dengan negara-negara Arab lainnya atau negra Muslim lainnya, dan masih banyak lagi,  (tapi) kami merahasiakannya,” ujarnya, seperti dilansir Reuters, Senin (20/11/2017).

Hussein Ibish, ilmuwan senior Arab Gulf States Institute, di  Washington, mengatakan bahwa ucapan Steinitz tidak akan mengejutkan siapa pun yang telah memperhatikan “pacaran” antara Israel dan Arab Saudi. “Yang secara khusus didorong oleh pihak Israel,” katanya.

Pekan lalu, Kepala Militer Israel, Letnan Jenderal Gadi Eizenkot, mengatakan bahwa Israel siap untuk berbagi informasi intelijen dengan Arab Saudi. Menurutnya, kedua negara memiliki kepentingan bersama dalam menghadapi Iran.

Credit  sindonews.com

Arab Saudi Panggil Duta Besarnya untuk Jerman

Mantan Perdana Menteri Lebanon, Saad Al-Hariri, mundur dari jabatannya ketika berada di Riyadh. (Reuters/Hasan Shaaban)

Jakarta, CB -- Arab Saudi memanggil duta besarnya untuk Jerman terkait dengan komen yang diduga dilontarkan oleh Menteri Luar Negeri Jerman Sigmar Gabriel ketika bertemu dengan Menteri Luar Negeri Libanon.

Kementerian Luar Negeri Saudi pada Sabtu (18/11) mengatakan bahwa Saudi akan melayangkan nota protes kepada duta besar Jerman di Riyadh terkait komen "tak berdasar" yang dibuat Gabriel.


"Pernyataan semacam itu menimbulkan kekagetan dan ketidaksejujuan dari Arab Saudi karena menganggap tak jelas tujuannya dan berdasar pada informasi yang salah yang tidak akan membantu stabilitas di kawasan," bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Saudi seperti diberitakan oleh kantor berita pemerintah SPA.

Kontroversi bermula pada pengunduran diri mantan Perdana Menteri Libanon Saad al-Hariri dari jabatannya ketika ia berada di Riyadh pada 4 November lalu. Ia menuding kelompok Hizbullah yang didukung oleh Iran menyebabkan kekacauan di Libanon.

Pengunduran diri Hariri yang tiba-tiba kemudian keputusannya untuk tetap tinggal di Saudi menyebabkan banyak pihak mengkhawatirkan stabilitas di Libanon.


Pernyataan Kementerian Luar Negeri Saudi tidak menyebut detil pernyataan Gabriel yang dimaksud.

Namun, situs Kementerian Luar Negeri Jerman mengutip perkataan Gabriel kepada Menteri Luar Negeri Libanon Gebran Bassil bahwa "Jerman secara tegas berada di sisi Libanon," dan memperingatkan soal tensi yang meninggi di Timur Tengah.

"Titik masalah baru adalah hal terakhir yang diperlukan masyarakat di Timur Tengah saat ini," kata Gabriel.




Credit  cnnindonesia.com

China dan Rusia Akan Latihan Militer Anti-rudal Gabungan

Ilustrasi rudal Korut. (KCNA/via Reuters)

Jakarta, CB -- China dan Rusia akan menggelar latihan militer anti-rudal bersama pada bulan depan, di tengah kekhawatiran kedua negara atas pengerahan sistem pertahanan misil Amerika Serikat di Korea Selatan untuk mengantisipasi ancaman Korea Utara.

Kementerian Pertahanan China pada Jumat (17/11) menyatakan bahwa latihan gabungan itu akan dilakukan tanggal 11-16 Desember mendatang di Beijing.

Dalam pernyataan tersebut, Kemenhan China menyatakan bahwa tujuan dari latihan ini adalah melatih kemampuan bersama untuk menghadapi rudal dan mengatasi "serangan mendadak dan provokatif di kedua negara dengan rudal balistik atau rudal kapal."


Namun, Kemenhan China menegaskan bahwa latihan ini tidak menyasar satu negara tertentu, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Sebagaimana dilansir Reuters, hubungan militer China dan Rusia sangat dekat. Kedua negara juga memiliki pandangan yang sama atas pengerahan sistem rudal AS, yaitu Terminal High Altitude Area Defence (THAAD), di Korsel.

Para pejabat dari kedua negara berulang kali mendesak AS dan Korsel untuk membatalkan pengerahan tersebut karena hanya akan menyulut emosi Korut yang akhirnya dapat membahayakan kawasan.


Selain itu, China juga khawatir sistem radar THAAD dapat menjangkau negaranya sehingga dapat membahayakan keamanan Beijing.

Rusia dan China pun selalu menekankan bahwa solusi dari isu nuklir Korut ini adalah negosiasi secara damai.

Kisruh rudal dan nuklir Pyongyang ini terus membayangi kawasan sejak awal tahun, ketika pemimpin tertinggi Korut, Kim Jong-un, menyatakan bakal terus mengembangkan program senjatanya hingga dapat menjangkau wilayah AS.



Setelah sejumlah uji coba misil, Korut mendeklarasikan rencana serangan rudal ke Guam, wilayah AS di Pasifik, lengkap dengan pemetaan jalur yang melewati langit Jepang.

Kekhawatiran kian tinggi setelah Korut meluncurkan rudal jarak menengahnya melintasi Jepang sebelum jatuh di Samudera Pasifik.

AS tak tinggal diam. Presiden Donald Trump bahkan mengatakan di hadapan sidang Majelis Umum PBB bahwa ia akan "benar-benar menghancurkan Korut" jika Pyongyang terus mengancam.





Credit  cnnindonesia.com