Sekelumit sepak terjang dinas rahasia Korea Utara di Malaysia

 

Kim Jong Nam, kakak tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, yang dibunuh dengan racun mematikan di bandara Malaysia (Reuters)

 

Kuala Lumpur (CB) - Di daerah Little India di Kuala Lumpur, di belakang pintu tanpa petunjuk di lantai dua sebuah bangunan, beroperasi sebuah kantor milik perusahaan perlengkapan militer bernama Glocom.

Tak dinyana, menurut PBB, Glocom adalah perusahaan yang dioperasikan agen-agen dinas rahasia Korea Utara untuk menjual perlengkapan radio tempur dan ini jelas-jelas melanggar sanksi PBB kepada Korea Utara.

Berdasarkan draft laporan PBB kepada Dewan Keamanan PBB yang diperoleh Reuters, Glocom telah mengiklankan sekitar 30 sistem radio untuk organisasi militer dan paramiliter di laman Malaysia mereka, glocom.com.my.

Laman Glocom yang ditutup akhir tahun lalu, terdaftar beralamat di Little India dalam bagian kontak pada lamannya itu. Tidak ada jawaban ketika pintu tak berpenunjuk itu diketuk, sedangkan kotak surat yang berada di luarnya penuh dengan surat-surat yang tak pernah dibuka.

Kenyataannya tidak ada perusahaan dengan nama itu yang tercatat di Malaysia. Tetapi ironisnya ada dua perusahaan Malaysia yang dikuasai pemilik saham dan direksi asal Korea Utara yang tercatat dalam laman Glocom pada 2009. Keterangan ini diperoleh dari laman itu dan dokumen pencatatan perusahaan.

Menurut draft PBB itu, perusahaan ini mengoperasikan bisnis di sana. Juli tahun lalu, sebuah pengapalan lewat udara untuk perangkat komunikasi militer Korea Utara yang dikirim dari China dengan tujuan akhir Eritrea di Afrika, telah dicegat di sebuah negara yang tak disebutkan namanya.

Perlengkapan militer yang disita itu adalah berupa 45 kotak radio tempur dan aksesoris berlabel "Glocom" yang adalah kependekan dari Global Communications Co.

Glocom dikendalikan oleh Biro Umum Pengamatan yang adalah sebuah unit pada badan intelijen Korea Utara yang khusus bertugas dalam operasi-operasi di luar negeri dan perlengkapan senjata.

Juru bicara Korea Utara di PBB berkata kepada Reuters bahwa dia tak punya informasi apa-apa soal Glocom. Resolusi 1874 PBB yang diadopsi pada 2009 berisi perluasan embargo senjata kepada Korea Utara dengan memasukkan perlengkapan militer dan semua material terkait.

Namun implementasi resolusi ini tidak diterapkan konsisten oleh anggota-anggota PBB sehingga Korea Utara mengakalinya dengan teknik-teknik penghindaraan yang skala, ruang lingkup dan tingkat kecanggihannya terus meningkat. Malaysia adalah satu dari sedikit negara di dunia yang memiliki hubungan sangat baik dengan Korea Utara.

Warga negara kedua negara bebas bepergian ke kedua negara ini tanpa menggunakan visa. Namun hubungan itu mulai retak setelah kakak tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-nam dibunuh di Bandara Internasional Kuala Lumpur pada 13 Februari.

Pan Systems
Menurut database "WHOIS", yang mengungkapkan kepemilikan laman, Glocom.com.my tercatat pada 2009 di bawah satu entitas bernama International Global System dengan menggunakan "Little India" sebagai alamatnya.

Sebuah perusahaan yang mirip dengan itu, International Golden Services, terdaftar sebagai titik kontak pada laman Glocom. Glocom dioperasikan oleh cabang Pyongyang dari perusahaan bernama Pan Systems yang berbasis di Singapura. Louis Low, direktur pelaksana Pan Systems di Singapura mengungkapkan bahwa perusahaannya pernah memiliki kantor di Pyongyang dari 1996 tetapi resmi memutuskan hubungan dengan Korea Utara pada 2010 dan sudah tidak lagi menjalankan bisnis di sana.

"Mereka menggunakan (nama) Pan Systems dan menyebutnya sebuah perusahaan asing, tetapi mereka mengoperasikan segalanya oleh mereka sendiri," kata Low kepada Reuters merujuk orang-orang Korea Utara yang berada di kantor Pyongyang. Pan Systems Pyongyang memanfaatkan rekening-rekening bank, perusahaan cangkang dan agen-agen yang kebanyakan berada di China dan Malaysia untuk membeli komponen-komponen dan menjual sistem radio lengkap, kata PBB.

Pan Systems Pyongyang tak bisa dimintai komentarnya mengenai hal ini. Salah seorang direktur Pan Systems Pyongyang adalah wanita bernama Ryang Su Nyo. Menurut seorang sumber yang mengetahui pasti latar belakang sang direktur, Ryang melaporkan kepada "Liaison Office 519" yang adalah salah satu departemen dalam Biro Umum Pengamatan.

Ryang juga terdaftar sebagai pemegang saham International Global System, perusahaan yang mendaftarkan laman Glocom. Reuters tak bisa menghubungi Ryang.

Selundupkan uang tunai

Ryang sering pergi ke Singapura dan Malaysia untuk menemui perwakilan Pan Systems, tulis PBB. Pada salah satu perjalanan yang berlangsung pada Februari 2014, dia dan dua orang Korea Utara lainnya ditahan di Malaysia karena berusaha menyelundupkan 450.000 dolar AS melalui bea cukai terminal bandara maskapai murah Kuala Lumpur, kata dua orang sumber yang mengetahui hal ini kepada Reuters.

Trio Korea Utara itu berkata kepada pihak berwajib Malaysia bahwa mereka bertiga bekerja untuk Pan Systems dan uang tunai yang disita itu milik kedutaan besar Korea Utara di Kuala Lumpur, kata dua orang sumber.

Kejaksaan Agung Malaysia memutuskan untuk tidak mengajukan gugatan karena kurang bukti. Seminggu kemudian, trio itu dilepaskan, dan kedutaan besar Korea Utara mengambil uang tunai yang disita itu, kata dua sumber tadi. Ketiga orang ini semuanya memegang paspor pegawai pemerintah Korea Utara.

Departemen Cukai Malaysia dan kantor Kejaksaan Agung enggan mengomentari soal ini. Wakil Pan Systems di Kuala Lumpur adalah orang Korea Utara karena namanya Kim Chang Hyok, kata PBB. Kim, yang juga kerap disebut James Kim, adalah pendiri International Golden Services, perusahaan yang tercatat pada bagian kontak dalam laman Glocom.

Kim adalah direktur dan pemegang saham empat perusahaan lainnya di Malaysia yang bergerak dalam bidang IT dan perdagangan, kata perusahaan yang tercatat di Malaysia itu. Dia tidak menjawab permintaan komentar baik lewat surat biasa maupun email.

Panel PBB yang menyiapkan draft laporan itu, bertanya kepada pemerintah Malaysia apakah akan mengusir Kim dan membekukan asset International Golden Services dan International Global System demi menaati sanksi PBB.

PBB tidak mengungkapkan kapan permintaan itu disampaikan. "Panel belum menerima jawaban," kata laporan PBB itu. Reuters tidak mendapatkan jawaban dari pemerintah Malaysia atas komentarnya mengenai Glocom.

Koneksi politik

Salah satu mitra pertama Glocom di Malaysia adalah Mustapha Ya’akub, anggota terkemuka partai berkuasa di Malaysia, United Malays National Organisation (UMNO). Sejak 2014 sudah terdaftar sebagai direktur International Golden Services sebagai sekretaris sayap muda biro hubungan internasional UMNO, Mustapha memperkuat koneksi politiknya pada 1990-an dengan negara-negara seperti Iran, Libya dan Korea Utara.

Alamat Glocom di Little India itu pernah digunakan sebagai kantor sebuah perusahaan milik UMNO Muda. Mustapha (67) mengaku pernah menjadi mitra bisnis Glocom beberapa tahun ke belakang dan mengungkapkan perusahaan itu terus menerus dikendalikan oleh beberapa orang Korea Utara, termasuk Kim Chang Hyok, yang dia akui mengenalnya. Dia tidak mengungkapan perannya dalam perusahaan itu, dan membantah mengetahui bisnis Glocom yang sekarang.

"Kami mengira saat itu mungkin bagus berbisnis dengan mereka," kata Mustapha kepada Reuters mengenai pertemuannya dengan mitra bisnis Korea Utaranya itu. Dia tidak menjelaskan siapa kontaknya itu atau apa yang mereka bahas.

Dia membantah mengetahui bisnis Glocom saat ini. Glocom mengiklankan dan memamerkan produk-produknya tanpa mengungkapkan koneksinya dengan Korea Utara.

"Di mana saja, kapan saja di medan tempur (Anywhere, Anytime in Battlefield)" adalah bunyi slogan pada salah satu dari beberapa katalog Glocom pada 2014.

Sebuah iklan pada edisi September 2012 dari Asian Military Review mengungkapkan Glocom mengembangkan radio dan perlengkapan untuk "militer dan organisasi paramiliter."

Juru bicara majalah itu memastikan bahwa iklan itu dibeli oleh Glocom, tetapi majalah itu tidak mengetahui ada kaitannya dengan Korea Utara.

Menurut laman Glocom, Glocom mengadakan pameran paling sedikit tiga kali sejak 2006 di pameran persenjataan dua tahunan Malaysia, Defence Services Asia (DSA).

Pada DSA 2016, Glocom mengeluarkan 2.000 ringgit per saham untuk sebuah stand di booth Integrated Securities Corporation, Malaysia, kata direkturnya Hassan Masri kepada Reuters lewat email.

Hassan mengaku tak ada kaitannya dengan perlengkapan Glocom dan tidak menyadari kaitan perusaahaannya dengan Korea Utara. Selain Korea Utara di balik Glocom, bukti-bukti pada lamannya itu juga menunjuk kepada asal usul Korea Utara-nya. Contohnya, sebuah foto lama yang memperlihatkan seorang pekerja perusahaan yang menguji sistem radio Glocom.

Sebuah plakat menunjukkan bahwa dia pernah memenangkan penghargaan unik dari Korea Utara: "The Model Machine No. 26 Prize,” yang diberikan untuk menghormati mendiang pemimpin Korea Utara Kim Jong Il, karena mengoperasikan secara operasional "Lathe No. 26" di Pabrik Tekstil Pyongyang Textile saat masih menjadi mahasiswa.




Credit  antaranews.com

2018, NASA Kirim Misi ke Matahari

Untuk meneliti matahari.

Ads by Kiosked

Lubang koronal raksasa di permukaan Matahari (NASA)

 

CB – Badan Antariksa Amerika Serikat (NASA) akan mengirim pesawat ruang angkasa untuk misi meneliti matahari. Misi bertajuk 'Solar Probe Plus' ini rencananya direalisasikan pada 2018.
Misi pertama NASA ke matahari ini tidak akan menerbangkan perangkat sampai ke permukaan matahari. Sudah pasti, perangkat yang mendekat akan langsung meleleh saking panasnya. Misi ini hanya akan menempatkan perangkat pengumpul data dengan jarak 4 juta mil dari permukaan matahari.
Dilansir Tech Times, beberapa pertanyaan penting yang ingin dipecahkan oleh para astronom adalah mengungkap mengapa permukaan matahari yang dikenal sebagai fotosfer tidak panas seperti atmosfer matahari yang dikenal sebagai korona.
Diketahui, permukaan matahari panasnya diprediksi sekitar 10 ribu derajat Fahrenheit. Namun atmosfer di atasnya jauh lebih panas, yakni 3,5 juta Fahrenheit.
"Anda akan berpikir lebih jauh, dari mana sumber panas didapatkan, seharusnya makin jauh dari permukaan akan terasa makin dingin. Mengapa suasananya lebih panas dari permukaan? Ini adalah teka teki besar," kata Eric Christian dari NASA Goddard Space Flight Center di Greenbelt, Maryland.
Christian menambahkan, selain soal perbandingan panas, para peneliti juga ingin tahu bagaimana angin matahari mendapatkan kecepatan, serta mengapa matahari kadang-kadang menghasilkan partikel energi tinggi yang dikenal sebagai partikel energi surya.
Para astronom juga berharap bahwa misi ini akan memberikan data baru pada kegiatan matahari, yang akan menjadi penemuan penting dalam kemampuan manusia untuk meramalkan peristiwa cuaca dan iklim, yang dapat berdampak pada kehidupan di Bumi.
Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan sebelumnya di Space Weather, peneliti mengungkapkan jika badai matahari, seperti  Carrington akan mempengaruhi Bumi dalam beberapa dekade berikutnya. Selain kerugian finansial, dampaknya juga bisa melumpuhkan perangkat pembangkit yang mengirimkan cahaya matahari menjadi listrik. Ini akan menyebabkan pemadaman besar-besaran.


Credit  VIVA.co.id

RI Harap Investasi Rp 332 T dari Raja Salman, Dalam Bentuk Apa?

 

 

Foto: Mindra Purnomo/detikcom

Jakarta - Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan kedatangan Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz Al-Saud memberikan dampak besar ke perekenomian. Ditargetkan investasi masuk ke dalam negeri sebesar US$ 25 miliar atau Rp 332,5 triliun (kurs Rp 13.300/US$).

Investasi berbeda dengan utang. Investasi meliputi beberapa jenis, yaitu pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan badan usaha dan sesama badan usaha (swasta/Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Kalau melihat rencananya itu yang dimaksud adalah investasi," kata Ekonom PT Bank Permata Tbk Josua Pardede kepada detikFinance, Senin (27/2/2017).

Dalam konsep investasi, ada klausul kerja sama yang disepakati. Bagi negara yang ingin berinvestasi ke negara lain, proyek yang akan dilaksanakan dilakukan secara bersama-sama. Hasilnya pun nanti akan mengacu kepada kesepakatan.

"Investasi itu ada sharing cost, juga sharing labour, sharing knowledge dan sharing profit," ujarnya.

Berarti bila Raja Salman membawa perusahaan untuk berinvestasi di Indonesia, maka pemerintah tidak memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan investasi. Akan tetapi membantu investasi bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan kesepakatan.

Misalnya untuk pembangunan kilang minyak di Cilacap yang rencananya akan ditawarkan ke Saudi Aramco. Maka sifatnya adalah kerja sama, dengan PT Pertamina persero yang merupakan perwakilan pemerintah.

"Inti dari konsep investasi itu adalah kerja sama," ujarnya.

Sementara utang, artinya pemerintah hanya menarik sejumlah uang dari negara atau lembaga lain. Di mana harus dikembalikan lagi dalam bentuk uang oleh pemerintah dengan jumlah yang sudah ditambahkan bunga. Sementara untuk proyek dikerjakan oleh pemerintah dan badan usaha sendiri.

"Kalau dari image itu sebenarnya lebih baik investasi ketimbang utang," papar Josua.



Credit  finance.detik.com

30.000 Pengacara Siap Bela Pemerintah Hadapi Freeport di Arbitrase

 

 

Foto: Michael Agustinus/detikFinance

Jakarta - Para advokat yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) siap membela pemerintah untuk menghadapi gugatan dari PT Freeport Indonesia di Arbitrase Internasional.

Pagi ini, para pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI menemui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, di Kantor Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta.

Ketua Dewan Pembina PERADI, Otto Hasibuan, menyatakan 30.000 advokat anggota PERADI berdiri di belakang pemerintah, siap membela negara menghadapi PT Freeport Indonesia di Arbitrase Internasional

 

"Kami mewakili dari PERADI bersama seluruh advokat Indonesia, bertemu dengan Pak Menteri ESDM sehubungan dengan adanya persoalan antara pemerintah dengan Freeport. Kita punya anggota 30.000 orang yang bisa membackup," kata Otto saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (27/2/2017).

Otto menambahkan, PERADI akan dilibatkan dalam proses Arbitrase.

"Kami sebagai advokat ingin memberikan dukungan penuh kepada pemerintah dan akan juga melakukan aksi-aksi hukum. Bahkan tadi Pak Jonan mengatakan, di samping juga Arbitrase, beliau juga akan melibatkan kita dengan jaksa agung untuk proses-proses arbitrasenya," ujarnya.

Ia berpendapat, pemerintah tidak melanggar Kontrak Karya (KK) yang dipegang Freeport. KK tetap harus mengacu pada peraturan hukum di Indonesia.

"Kami juga merasa tersinggung juga secara moral, kok ada penekanan begitu oleh Freeport kepada pemerintah, dengan adanya ancaman-ancaman membawa Arbitrase dan sebagainya. Kami melihat sebenarnya di dalam perjanjian sendiri sebenarnya kan perjanjian itu disebutkan bahwa Freeport harus mengikuti peraturan pemerintah Indonesia dari waktu ke waktu. Artinya, meski perjanjian itu ada (KK), maka pemerintah kalau bikin aturan yang baru harus mengikuti. Jadi jangan dianggap peraturan yang dibuat pemerintah itu sebagai pelanggaran terhadap kontrak. Tidak," pungkasnya.

 

Sebagai informasi, Freeport kini sedang mengambil ancang-ancang untuk menggugat pemerintah Indonesia ke Arbitrase Internasional.President and CEO Freeport McMoRan Inc, Richard C Adkerson, menegaskan, Freeport bahwa tak dapat menerima Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pemerintah dan akan mempertahankan hak-haknya di KK.

"Posisi kami adalah kami tidak dapat menerima IUPK dari pemerintah dengan melepas KK, kita tidak bisa melakukan itu," kata Richard.

Pihaknya dan pemerintah masih punya waktu selama 120 hari sejak 18 Februari 2017 untuk mencari win-win solution. Jika tak tercapai titik temu, Freeport dapat mengambil jalan Arbitrase.

"Ada waktu 120 hari dimana pemerintah dan Freeport bisa menyelesaikan perbedaan-perbedaan yang ada. Jika tidak dapat menyelesaikan perbedaan-perbedaan itu dengan pemerintah, Freeport dapat menyelesaikan perbedaan-perbedaan melalui Arbitrase," ujar Richard.


Credit   finance.detik.com

Asosiasi Pengacara Dukung Jonan Hadapi Arbitrase Freeport

 

 Foto: Michael Agustinus/detikFinance

Jakarta - Kelompok pengacara yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) pagi ini menyambangi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, di Kantor Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta.

Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI diterima Jonan di Gedung Heritage pada pukul 10.18 WIB. Otto Hasibuan, Ketua Dewan Pembina PERADI, ikut hadir dalam pertemuan ini.

Dalam pertemuan yang berlangsung selama hampir 1 jam itu, PERADI menyatakan dukungannya kepada pemerintah untuk menghadapi gugatan PT Freeport Indonesia ke Arbitrase Internasional.

"Kami dari DPN PERADI bertemu dengan Pak Menteri sehubungan dengan adanya masalah Freeport. Kami menyatakan dukungan dan siap membantu, kami yakin posisi pemerintah kuat," kata Otto usai pertemuan di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (27/2/2017).

 
Menurut Otto, Freeport telah melanggar hukum di Indonesia, termasuk melanggar Kontrak Karya (KK). Akan ada langkah hukum dari PERADI terhadap Freeport.

"Pelanggaran yang dilakukan Freeport sebenarnya lebih banyak. Kami akan melakukan legal action," tegasnya.

PERADI pun siap membela pemerintah jika Freeport benar-benar membawa masalah hingga ke Arbitrase.

"Beliau (Jonan) akan melibatkan kita dalam proses-proses Arbitrase," tutupnya.

Sebagai informasi, Freeport kini sedang mengambil ancang-ancang untuk menggugat pemerintah Indonesia ke Arbitrase Internasional. President and CEO Freeport McMoRan Inc, Richard C Adkerson, menegaskan, Freeport bahwa tak dapat menerima Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pemerintah dan akan mempertahankan hak-haknya di KK.

"Posisi kami adalah kami tidak dapat menerima IUPK dari pemerintah dengan melepas KK, kita tidak bisa melakukan itu," kata Richard beberapa waktu lalu.

 

Pihaknya dan pemerintah masih punya waktu selama 120 hari sejak 18 Februari 2017 untuk mencari win-win solution. Jika tak tercapai titik temu, Freeport dapat mengambil jalan Arbitrase.

"Ada waktu 120 hari dimana pemerintah dan Freeport bisa menyelesaikan perbedaan-perbedaan yang ada. Jika tidak dapat menyelesaikan perbedaan-perbedaan itu dengan pemerintah, Freeport dapat menyelesaikan perbedaan-perbedaan melalui Arbitrase," tutur Richard.


Credit  finance.detik.com

Arcandra: Arbitrase Opsi Terakhir, Kami Siap Hadapi Freeport

 

 Foto: Agung Pambudhy

Jakarta - Hubungan PT Freeport Indonesia dengan pemerintah memanas. Freeport mengancam akan menggugat pemerintah ke Arbitrase Internasional karena merasa hak-haknya dalam Kontrak Karya (KK) telah dilanggar.

Freeport telah menghentikan kegiatan operasi dan produksinya di Tambang Grasberg sejak 10 Februari 2017 lalu karena tak bisa mengekspor konsentrat tembaga. Para pekerja tambangnya di Mimika, Papua, yang berjumlah puluhan ribu sudah dirumahkan.

Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar, menyatakan penyelesaian sengketa di Arbitrase Internasional adalah opsi terakhir bagi pemerintah dan Freeport, sebisa mungkin dihindari. Tapi kalau perundingan gagal, satu-satunya jalur penyelesaian adalah Arbitrase.

"Kalau seandainya kita enggak bersepakat, apa kita harus adu fisik? Enggak kan. Artinya apa, ada exit strategy. Mungkin the last itu ya Arbitrase," kata Arcandra, saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (21/2/2017).

Ia menegaskan, pemerintah siap menghadapi jika Freeport menggugat ke Arbitrase. "Pemerintah siap," katanya.

Arcandra menjelaskan, pemerintah telah memberikan jalan terbaik kepada Freeport. Yang dilakukan pemerintah sudah maksimal karena pemerintah juga terikat oleh Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba).

Dalam pasal 170 Undang UU Minerba, pemegang KK diwajibkan melakukan pemurnian mineral dalam waktu 5 tahun sejak UU diterbitkan, alias 2014.
Pemerintah sudah berbaik hati dengan memberikan relaksasi selama 3 tahun hingga 11 Januari 2017 lewat Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 (PP 1/2014), tapi Freeport tak juga membangun smelter (fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral).

Karena itulah, pemerintah membuat Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 (PP 1/2017), lalu menerbitkan IUPK dan izin ekspor untuk Freeport. Satu-satunya jalan agar Freeport dapat tetap mengekspor konsentrat adalah dengan mengubah KK menjadi IUPK, karena UU Minerba memungkinkannya. Namun Freeport menolak IUPK dan izin ekspor dari pemerintah.

Arcandra masih berharap Freeport mau menerima solusi yang ditawarkan oleh pemerintah. "Begini, kita cari jalan yang terbaik. Jalan terbaik tersebut tidak boleh melanggar UU, PP atau Permen. Tapi kalau jalan terbaik itu masih ada ruang enggak untuk kita melihat, iya kan? Itu yang sedang kita lakukan," tutupnya.



Credit  finance.detik.com

Bos Besar Freeport Ancam Gugat Pemerintah RI ke Arbitrase

 

Foto: Ari Saputra

Jakarta - PT Freeport Indonesia telah menghentikan kegiatan produksinya sejak 10 Februari 2017 lalu. Para pekerja tambangnya di Mimika, Papua, yang berjumlah puluhan ribu sudah dirumahkan. Jika ini terus berlangsung perekonomian di Papua akan ikut goyang. Lebih dari 90% pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Mimika, sekitar 37% PAD Provinsi Papua berasal dari Freeport.

Puluhan ribu pekerjanya pun mengancam menduduki kantor-kantor pemerintah, bandara, dan pelabuhan kalau pemerintah tak segera memulihkan kegiatan produksi Freeport.

Pangkal masalahnya, Freeport membutuhkan kepastian dan stabilitas untuk investasi jangka panjangnya di Tambang Grasberg, Papua. Sedangkan pemerintah menginginkan kendali yang lebih kuat atas kekayaan sumber daya mineral.

Pada 10 Februari 2017 lalu, pemerintah telah menyodorkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada Freeport sebagai pengganti Kontrak Karya (KK). Jika tak mau menerima IUPK, Freeport tak bisa mengekspor konsentrat tembaga, kegiatan operasi, dan produksi di Tambang Grasberg pasti terganggu.

IUPK bukan kontrak, posisi pemerintah sebagai pemberi izin jadi lebih kuat daripada korporasi sebagai pemegang izin. KK memposisikan pemerintah dan Freeport sebagai 2 pihak yang berkontrak dengan posisi setara. Ini adalah langkah pemerintah untuk memperkuat penguasan negara terhadap kekayaan alam.

Tapi Freeport tak mau begitu saja mengubah KK-nya menjadi IUPK. Sebab, IUPK dinilai tak memberikan kepastian, pajaknya bisa berubah mengikuti aturan perpajakan yang berlaku (prevailing), tak seperti KK yang pajaknya tak akan berubah hingga masa kontrak berakhir (naildown).

Selain itu, pemegang IUPK juga diwajibkan melakukan divestasi hingga 51%. Freeport keberatan melepas saham hingga 51%, karena itu berarti kendali atas perusahaan bukan di tangan mereka lagi, saham mayoritas dipegang pihak lain.

Beredar informasi, Freeport kini sedang mengambil ancang-ancang untuk menggugat pemerintah Indonesia ke Arbitrase Internasional.

President dan CEO Freeport McMoRan Inc, Richard C Adkerson, melakukan konferensi pers di Hotel Fairmont, Jakarta, pada hari ini (20/2/2017) untuk menjelaskan duduk permasalahan. Ia menegaskan, Freeport tak dapat menerima IUPK.

"Posisi kami adalah kami tidak dapat menerima IUPK dari pemerintah dengan melepas KK, kita tidak bisa melakukan itu," kata Richard.

Foto: Ari Saputra

Pihaknya dan pemerintah masih punya waktu selama 120 hari sejak 18 Februari 2017 untuk mencari win-win solution. Jika tak tercapai titik temu, Freeport dapat mengambil jalan Arbitrase.

"Ada waktu 120 hari di mana pemerintah dan Freeport bisa menyelesaikan perbedaan-perbedaan yang ada. Jika tidak dapat menyelesaikan perbedaan-perbedaan itu dengan pemerintah, Freeport dapat menyelesaikan perbedaan-perbedaan melalui Arbitrase," ujar Richard.

 

Richard menambahkan, saat ini Freeport belum menggugat ke Arbitrase Internasional. 120 hari adalah proses ke Arbitrase. Jika masalah dapat terselesaikan dengan baik, pemerintah Indonesia dan Freeport tak perlu berhadapan di Arbitrase.

Sampai saat ini, Freeport masih berkomitmen mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. "Sekarang kita tidak melangkah ke Arbitrase, tapi lebih ke proses Arbitrase, 120 hari dari Jumat kemarin. Kita tidak akan mendikte pemerintah, tapi kami berkomitmen untuk bekerja sama," tutupnya.

Credit  finance.detik.com

Jonan: Freeport Sebaiknya Tidak Arbitrase, Tapi Kalau Mau Silakan

 

Foto: Eduardo Simorangkir

Jakarta - Pemerintah telah memberikan izin rekomendasi ekspor konsentrat kepada PT Freeport Indonesia. Namun Freport menolak berubah dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai syarat izin ekspor konsentrat tersebut.

Freeport menolak mengubah status jadi IUPK, lantaran tidak adanya jaminan kepastian dan stabilitas untuk investasi jangka panjang di Tambang Grasberg, Papua dalam IUPK tersebut.

Menteri ESDM, Ignasius Jonan, telah menyampaikan sikap tegasnya mengenai masalah ini. Menurutnya, pemerintah telah dan akan terus berupaya maksimal mendukung semua investasi di Indonesia, baik investasi asing maupun investasi dalam negeri, tanpa terkecuali.

Namun demikian, investor dalam melakukan investasi juga diharapkan mampu mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini Freeport sebagai investor diharapkan mampu bekerja sama dengan pemerintah, dan melakukan perundingan agar kedua belah pihak tetap diuntungkan.

"Kami bantu semaksimal mungkin seperti misalnya kalau ditanya Freeport, kami tetap bantu semaksimal yang kami bisa. Kami bantu, kami fasilitasi, apa yang diperjanjikan. Itu hak-haknya kita penuhi, sepanjang itu tidak bertentangan dengan peraturan atau perundangan yang berlaku," kata Jonan saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (20/2/2017).

"Kalau misalnya Freeport tidak puas, bagaimana? Kalau saran saya dirundingkan, kalau dirundingkan tidak puas, bisa arbitrase, dan itu kan memang hak di semua perjanjian KK itu ada arbitase dan lain-lain. Ini jalan terakhir walaupun saya tidak menyarankan ya. Karena ini kan investasi sebenarnya. Spiritnya kemitraan antara negara sebagai tuan rumah dan investor," ucapnya.

 

Namun demikian, Jonan mengaku lebih memilih untuk tak menghadapi gugatan yang dilayangkan hingga tingkat arbitrase tersebut.

"Kalau sampai arbitrase sebaiknya tidak. Tapi kalau ingin ditempuh ya silakan. Saya kira sih itu haknya PTFI dan sebagainya dan harus kita hadapi," pungkasnya.

 

Sebagai informasi, pada 10 Februari 2017 lalu, pemerintah telah menyodorkan IUPK kepada Freeport sebagai pengganti KK. Jika tak mau menerima IUPK, Freeport tak bisa mengekspor konsentrat tembaga, kegiatan operasi dan produksi di Tambang Grasberg pasti terganggu.

IUPK sendiri bukan kontrak, dan posisi pemerintah sebagai pemberi izin jadi lebih kuat daripada korporasi sebagai pemegang izin. Sedangkan KK memposisikan pemerintah dan Freeport sebagai 2 pihak yang berkontrak dengan posisi setara. Ini adalah langkah pemerintah untuk memperkuat penguasan negara terhadap kekayaan alam.

Tapi Freeport tak mau begitu saja mengubah KK-nya menjadi IUPK. Sebab, IUPK dinilai tak memberikan kepastian, pajaknya bisa berubah mengikuti aturan perpajakan yang berlaku (prevailing), tak seperti KK yang pajaknya tak akan berubah hingga masa kontrak berakhir (naildown).



Credit  finance.detik.com

Intelijen Korut Operasikan Perusahaan Senjata di Malaysia

 

 

Di sudut daerah Little India di Kuala Lumpur, berdiri sebuah gedung kumuh. Di lantai dua gedung tersebut, perusahaan alat militer bernama Glocom mendirikan kantornya. (Reuters/Ebrahim Harris)

 

Jakarta, CB -- Setelah kematian Kim Jong-nam, kakak tiri Kim Jong-un, di bandara Kuala Lumpur dua pekan lalu, berbagai operasi rahasia Korea Utara di luar negeri mulai terkuak. Kini dilaporkan, Korut memiliki pabrik senjata rahasia di Malaysia.

Di sudut daerah Little India di Kuala Lumpur, berdiri sebuah gedung kumuh. Di lantai dua gedung tersebut, perusahaan alat militer bernama Glocom mendirikan kantornya.

Reuters melaporkan, Glocom merupakan perusahaan yang dioperasikan oleh agen intelijen Korut. Perusahaan ini menjual peralatan radio perang yang sebenarnya sudah dilarang dalam sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Alamat serta jenis barang yang dijual Glocom sebenarnya tercantum dalam situs resmi, glocom.com.my. Namun sejak tahun lalu, situs tersebut sudah ditutup.

Perusahaan itu memang tidak terdaftar di Malaysia. Namun, dua perusahaan Malaysia dengan pemegang saham asal Korut mendaftarkan situs resmi Glocom pada 2009 lalu.

Menurut draf laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dilihat Reuters, Glocom memang menjalankan bisnis. Kegiatan itu terpantau oleh PBB.

Pada Juli lalu, paket barang berisi peralatan komunikasi militer dikirim dari China melalui Eritrea, tapi berhasil dihentikan. Di antara peralatan yang disita, terdapat 45 kotak radio perang dan akesoris lainnya berlabel "Glocom" atau singkatan dari Global Communication Co.

Pan Systems

Draf laporan PBB itu menyatakan, Glocom dioperasikan oleh Biro Pengakuan Umum (RGB), insitusi intelijen Korut yang mengawasi semua operasi penyamaran mata-mata di luar negeri. Di lapangan, Glocom dioperasikan oleh perusahaan basis Singapura, Pan Systems.

Direktur Pengatur Pan Systems, Louis Low, mengatakan bahwa perusahaannya memang sempat memiliki kantor di Pyongyang sejak 1996 silam. Namun, mereka sudah memutus hubungan dengan Korut pada 2010.

"Mereka menggunakan nama Pan Systems dan mengatakan bahwa itu merupakan perusahaan asing, tapi mereka mengoperasikan semuanya sendiri," ujar Low kepada Reuters.

Namun menurut seorang sumber, salah satu direktur Pan Systems adalah Ryang Su Nyo. Ia secara rutin melapor kepada Kantor Penghubung 519, salah satu departemen di RGB.

Penyelundupan uang

Ryang dilaporkan sering berkunjung ke Singapura dan Malaysia untuk bertemu dengan perwakilan Pan Systems.

Dalam satu perjalanan pada Februari 2014 lalu, Ryang dan dua warga Korut lain ditahan di Malaysia karena menyelundupakn US$450 ribu melalui bea cukai bandara Kuala Lumpur.

Ketiga warga Korut itu mengaku kepada otoritas Malaysia, mereka bekerja untuk Pan Systems dan uang itu merupakan milik Kedutaan Besar Korut di Kuala Lumpur.

Ketiga warga Korut itu mengaku kepada otoritas Malaysia, mereka bekerja untuk Pan Systems dan uang itu merupakan milik Kedutaan Besar Korut di Kuala Lumpur. (AFP Photo/Manan Vatsyayana)

Jaksa Agung Malaysia memutuskan untuk tidak menuntut ketiga orang itu karena kurang bukti. Setelah Kedubes Korut mengklaim uang tersebut sepekan kemudian, ketiga orang itu diizinkan pergi.

Hubungan dengan politik Malaysia

Betapa pun kuat fondasi Glocom, bisnis mereka tak akan lancar tanpa dukungan dari politisi lokal. Menurut draf laporan PBB itu, salah satu rekan awal Glocom adalah Mustapha Ya'akub, seorang anggota senior partai berkuasa di Malaysia, UMNO.

Sebagai sekretaris biro hubungan internasional dari sayap pemuda UMNO sejak 1990-an, Mustapha sudah menjalin hubungan politik dengan negara-negara seperti Iran, Libya, dan Korut.

Merujuk pada laporan Reuters, kantor Glocom di Little India sendiri dulu pernah menjadi markas perusahaan milik Pemuda UMNO.

Ilustrasi kantor UMNO. (Uwe Aranas via Wikimedia (CC-BY-SA-3.0))

Mustapha sendiri mengakui bahwa ia pernah berhubungan dengan Glocom. Namun, ia tidak mengetahui bisnis yang kini dijalankan oleh Glocom.

Terlepas dari keengganan berbagai pihak untuk mengungkap informasi mengenai Glocom, sebenarnya keterangan mengenai perusahaan itu sebenarnya dianggap sudah cukup jelas terlihat dari sejumlah foto di situs resminya.

Sebut saja sebuah foto yang menunjukkan seorang pekerja pabrik sedang mencoba sistem radio Glocom. Sebuah plakat di dekat pekerja itu menyatakan bahwa ia merupakan peraih The Model Machine No. 26 Prize, penghargaan yang diberikan oleh Kim Jong-il.




Credit  CNN Indonesia

RI-Australia Sepakat Pulihkan Kerja Sama Militer Sepenuhnya

 

 

PM Australia Malcolm Turnbull dan Presiden RI Joko Widodo sepakat merestorasi kerja sama militer kedua negara yang sempat ditangguhkan pada Januari lalu. (Reuters/David Moir)

 

Jakarta, CB -- Indonesia dan Australia sepakat sepenuhnya memulihkan hubungan militer kedua negara, yang sempat ditangguhkan pada awal tahun ini karena dugaan penghinaan oleh sebuah fasilitas pelatihan bahasa Angkatan Darat Australia terhadap Pancasila.

"Presiden Joko Widodo dan saya telah sepakat untuk memulihkan sepenuhnya kerja sama dan seluruh kegiatan pertukaran pelatihan dalam bidang pertahanan," ungkap Perdana Menteri Malcolm Turnbull dalam konferensi pers bersama Jokowi di Sydney pada Minggu (26/2).

Diberitakan Reuters, Jokowi tiba di Australia sejak Sabtu kemarin. Dalam lawatan selama dua hari itu, Jokowi menegaskan bahwa hubungan Canberra dan Jakarta tetap kuat selama kedua negara saling menghormati.

Selama ini, riwayat hubungan Indonesia dan Australia memang dikenal pasang surut. Namun, kedua pemimpin tetap menekankan komitmen mereka memperkuat hubungan kedua negara.

"Hubungan kuat dapat terjalin jika kedua negara saling menghormati integritas wilayah dan tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing. Di sini, kemampuan mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan juga penting untuk menjaga hubungan tersebut, tutur Jokowi.

Kunjungan perdana Jokowi ini terfokus pada penguatan kerja sama ekonomi, khususunya percepatan perluasan pasar berkelanjutan dan kerja sama sektor pertahanan, seperti keamanan siber dan maritim.

Beberapa nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) juga akan disetujui oleh kedua pemimpin seperti kerja sama maritim, keamanan sipil maritim, dan industri ekonomi kreatif.

Perdagangan kedua negara bernilai US$15,3 miliar. Kedua pemimpin sepakat memotong tarif impor gula Australia dan pestisida serta herbisida Indonesia.

Turnbull juga menyambut positif perubahan aturan ekspor sapi Australia ke Indonesia.

"Saya telah menyampaikan beberapa isu penting yang dibahas pada PM Turnbull seperti penghabusan hambatan perdagangan, tarif dan non-tarif untuk produk Indonesia seperti minyak dan minyak sawit," kata Jokowi.

Ke Australia, Jokowi turut membawa sejumlah menteri kabinetnya antara lain Menlu Retno LP Marsudi, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito, Menteri Perekonomian Darmin Nasution, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, dan Kepala BPKM Thomas Lembong.

Presiden Indonesia ke-7 itu juga berkesempatan bertemu dengan para pemimpin bisnis Australia.

Dalam pertemuan tersebut, Jokowi berupaya meningkatkan kepercayaan mereka untuk berinvestasi di Indonesia, dengan meyakinkan bahwa Indonesia merupakan sebuah negara dengan iklim investasi yang stabil dan cocok untuk memperluas bisnis mereka.

Selain itu, kolaborasi kerja sama antar kedua negara dalam menumpas terorisme juga akan terus digalakan di tengah arus balik para pejuang asing ISIS dari Suriah dan Irak yang sedang terjadi.



Credit CNN Indonesia

Karpet Mewah Sambut Kedatangan Raja Arab Saudi di Malaysia

 

 

Kedatangan Raja Salman bersama 600 delegasinya ke Malaysia disambut langsung oleh PM Najib razak dan sejumlah pejabat negara lainnya di Bandara Kuala Lumpur. (Reuters/Saudi Press Agency)

 

Jakarta, CB -- Malaysia menyambut kedatangan Raja Arab Saudi Sri Baginda Raja Salman bin Abdulaziz Alsaud pada Minggu (26/2) di Bandara Internasional Kuala Lumpur dengan meriah.

Siaran televisi lokal menunjukan raja berusia 80 tahun itu terlihat turun dari pesawat menggunakan eskalator khusus yang sengaja dibawa delegasi Saudi. Karpet merah juga terpasang membentang dari tangga pesawat menuju ke tempat penjemputan Raja Salman.

Perdana Menteri Najib Razak bersama sejumlah petinggi negara lainnya juga terlihat hadir menyambut Raja Salman di bandara. Ini merupakan lawatan pertama Raja Saudi ke negeri Jiran sejak kedatangan terakhir Raja Abdullah ppada 2006 silam.
Dari bandara, Raja Salman bersama sekitar 600 delegasinya digiring ke gedung parlemen Malaysia untuk menghadiri upacara kenegaraan. Kedatangan Raja Salman di parlemen disambut serangkaian upacara dan tembakan penghormatan dari aparat negara.

Delegasi Saudi bahkan turut menerbangkan dua mobil pribadi Raja Salman. Ratusan rombongan Saudi ini juga tinggal di tiga hotel mewah di Kuala Lumpur selama berada di Malaysia.

Dalam kunjungan empat harinya ini, Raja Salman dan PM Najib berencana memperkuat kerja sama ekonomi dan meningkatkan investasi Saudi di Malaysia, khususnya dalam bidang energi.

Perusahaan minyak Malaysia, Pertroliam Nasional Bhd (petronas dan Saudi Aramco akan menandatangani kesepakatan berkolaborasi dalam proyek Pengembangan Kilang dan Petrokimia Terintegrasi Malaysia (RAPID).

Proyek ini digadang bisa menggenjot perekonomian di Asia Tenggara yang selama ini terhuyung-huyung lantaran harga minyak dunia yang anjlok.

"Investasi Saudi di Malaysia diperkirakan dapatmenciptakan ribuan pekerjaan. Kami bangga karena perusahaan Malaysia dipercaya untuk melaksanakan proyek-proyek di sejumlah lokasi bergengsi di Saudi," ucap najib dalam pernyataan resminya pada Jumat (24/2) seperti dikutip Reuters.

Kunjungan Raja Salman ke Malaysia ini sebagai bagian dari rangkaian lawatannya ke sejumlah negara di Asia.
Dari Kuala Lumpur, Raja Salman dijadwalkan akan bertolak ke Indonesia pada 1-9 Maret mendatang. di Jakarta, Raja Salman akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan menandatangani setidaknya lima nota kesepakatan (MoU).

Kunjungan Raja Salman ini dinilai bakal mendongkrak kinerja investasi dari Negeri Minyak tersebut.

RI berharap kunjungan pemimpin Saudi ini membawa potensi investasi bernilai puluhan miliar dolar ke tanah air.

Salah satu proyek yang akan diteken kedua negara nanti, yaitu investasi kilang di Cilacap. Jokowi berharap, investasi Saudi ke Indonesia dapat menembus angka US$25 miliar.

Raja Salman berencana berkunjung selama sembilan hari mulai 1-9 Maret 2017. Kunjungan kenegaraan rencananya dilakukan pada 1-3 Maret 2017, dan sisanya akan digunakan untuk beristirahat di Bali bersama sekitar 1.500 delegasinya, termasuk 10 menteri dan 25 pangeran.

Selain Indonesia, raja Salman juga dijadwalkan akan berkunjung ke Brunei, Jepang, China, dan Maldives.




Credit  CNN Indonesia

Setara 5 Bom Hiroshima, Amonia Israel Bisa Bunuh 600 Ribu Warganya

 

Tangki amonia di Haifa, Israel, yang berpotensi jadi 'senjata' pemusnah massal jika meledak. Foto / REUTERS / Baz Ratner

 

HAIFA - Sekitar 3.000 orang unjuk rasa di luar Pengadilan Negeri Haifa, Israel, pada hari Minggu untuk menuntut penutupan fasilitas penyimpanan amonia. Sebab, kapal kargo dan tangki amonia di Haifa berpotensi meledak dengan kekuatan setara lima bom atom yang pernah dijatuhkan di Hiroshima.

Jika kapal dan tangki amonia itu diserang, maka bisa berpotensi membunuh hingga 600 ribu warga Israel dan sekitarnya. Hakim di pengadilan distrik telah berdiskusi selama sekitar tiga jam ketika demonstran berkumpul.

Sekolah menengah dan dan sekolah tinggi di sekitar Haifa dan kota-kota terdekat juga membatalkan kegiatan belajar mulai dari pukul 08.00 sampai siang hari. Hal itu untuk memberikan kesempatan bagi para pelajar untuk ikut dalam unjuk rasa.

“Tangki amonia membahayakan dan mengancam ratusan ribu warga yang tinggal di distrik Haifa. Saya menyerukan semua remaja untuk mengajukan pertanyaan yang sulit, membuat wacana, menjadi aktif terlibat, begerak dan protes untuk merelokasi tangki amonia,” kata Ketua Dewan Mahasiswa Distrik Haifa, Noy Krief, seperti dikutip Ynet.

Dalam putusan sebelumnya, pengadilan di Haifa memerintahkan Haifa Group, produsen pupuk yang mengoperasikan tangki amonia, untuk menghilangkan bahan kimia dari fasilitas tersebut maksimal hingga 22 Februari.

Kementerian Perlindungan Lingkungan Israel juga mengatakan bahwa mereka tidak akan memperpanjang izin operasional tangki amonia yang akan berakhir pada 1 Maret.

Perusahaan pupuk menuduh pihak berwenang Haifa mencoba untuk menabur ketakutan di kalangan masyarakat. Perusahaan justru mengklaim fasilitas tangki amonia itu penting untuk ekonomi lokal dan penutupannya akan berdampak pada sektor pekerjaan.

Fasilitas itu dinyatakan berbahaya bagi kesehatan masyarakat setelah Technion Institute of Technology menerbitkan sebuah laporan para ahli pada bulan Januari lalu. Dalam laporannya, situs amonia belum pernah diperiksa secara benar sejak dibangun 30 tahun yang lalu.

Jika tangki amonia itu pecah, misalnya, sebagai akibat dari gempa bumi atau serangan teroris, maka gas dari ledakannya akan membunuh warga secara massal.

Ketakutan warga di Haifa semakin meningkat ketika pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah, mengancam akan meluncurkan roket untuk menghantam tangki amonia Haifa, serta fasilitas nuklir di Dimona jika perang dengan Israel pecah lagi.

Menurut laporan tersebut, pengiriman dan penerimaan amonia melalui pelabuhan kota terjadi setiap bulannya. Jika kapal kargo pengiriman bocor ke udara, hal itu bisa membunuh hingga 600 ribu orang di wilayah setempat.

"Untuk menurunkan menara kembar di New York, para teroris tidak perlu puluhan ton bahan peledak; tidak, mereka menyadari potensi destruktif dari sebuah pesawat penumpang raksasa, penuh bahan bakar, dengan kecepatan tinggi,” bunyi laporan para ahli itu.”Pemimpin Hizbullah benar-benar tepat menyadari tentang potensi destruktif yang melekat pada wadah dan, yang lebih penting, pada kapal amonia.”

”Kapal amonia yang memasuki Teluk Haifa setiap empat minggu ini mirip dengan sebuah kapal yang mengangkut lima bom atom prima, masing-masing lebih mematikan daripada yang dijatuhkan di Hiroshima,” imbuh laporan yang diterbitkan Technion Institute of Technology.


Credit  sindonews.com

Iran Gelar Latihan Militer di Selat Hormuz

 

Iran gelar latihan militer di Selat Hormuz. Foto/Istimewa

 

TEHERAN - Angkatan Laut Iran telah memulai latihan militer tahunan di dekat Selat Hormuz yang strategis. Latihan militer terbesar ini adalah yang pertama dilakukan sejak pelantikan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Televisi pemerintah Iran melaporkan manuver latihan ini akan mencakup area seluas 2 juta kilometer persegi di Laut Oman dan Samudra Hindia dekat selat. Laporan itu mengutip Kepala Angkatan Laut Iran, Laksamana Habibollah Sayyari, seperti dikutip dari Al Arabiya, Minggu (26/2/2017).

Sekedar informasi, hampir sepertiga perdagangan minyak melewati Selat Hormuz. Selat ini sebelumnya telah menjadi ajang konfrontasi antara AS dan Iran.

Meski begitu, latihan ini tidak melibatkan pasukan Garda Revolusi. Pasukan elit Iran ini kerap dikritik oleh Angkatan Laut AS sebagai pengganggu dan kerap melecehkan kapal perang.

Armada ke-5 Angkatan Laut AS yang berbasis di Bahrain tidak bersedia untuk berkomentar terkait latiha militer Iran ini.

Hubungan AS dan Iran diliputi ketegangan setelah Washington menjatuhkan sanksi setelah Teheran melakukan uji coba rudal balistik. AS menganggap Iran telah melanggar perjanjian nuklir internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB. Namun, Iran membantah dan menyatakan tidak melanggar perjanjian nuklir internasional dan resolusi PBB.



Credit  sindonews.com

Ratusan Anggota Parlemen Prancis Desak Hollande Akui Palestina

 

Sekitar 153 anggota Parlemen Prancis menandatangi surat terbuka yang berisi desakan kepada Presiden Prancis Francois Hollande untuk segera mengakui kedaulatan Palestina. Foto/Reuters

 

PARIS - Sekitar 153 anggota Parlemen Prancis menandatangi surat terbuka yang berisi desakan kepada Presiden Prancis Francois Hollande untuk segera mengakui kedaulatan Palestina, sebelum masa jabatan Hollande habis pada akhir tahun ini.

"Prancis harus menunjukkan tekad untuk memecahkan kebuntuan pada konflik ini (antara Israel dan Palestina), dengan sungguh-sungguh menegaskan kembali, atas nama hak seragam untuk menentukan nasib sendiri, rakyat Palestina memiliki hak untuk diberikan gelar Negara. Ini adalah masalah penghormatan terhadap hukum internasional serta keamanan Israel," bunyi surat tersebut, seperti dilansir Russia Today pada Minggu (26/2).

Surat yang ditulis Gilbert Roger, seorang senator sosoalis Prancis dari distrik Seine-Saint-Denis, dan sekaligus Presiden kelompok persahabatan Prancis-Palestina juga menyatakan itu adalah tidak adil bagi Prancis untuk mendukung solusi dua-negara dalam konflik Israel-Palestina tanpa mengakui kedua negara.

"Seperti yang Anda sendiri katakan Bapak Presiden, hanya negosiasi bilateral yang bisa menyelesaikan masalah itu. Oleh karena itu sudah waktunya untuk negosiasi ini berlangsung pada pijakan yang sama, Negara ke Negara," sambungnya.

"Prancis tidak dapat secara resmi mendukung solusi dua-negara dan mengakui hanya salah satunya. Tindakan kita harus sesuai dengan kata-kata kita. Bapak Presiden, tunjukan diri Anda dan hadapi tantangan ini, aku Negara Palestina dari sekarang," tukasnya.

Walaupun Prancis adalah inisiator dari konfrensi perdamaian Israel-Palestina, tapi negara itu belum secara resmi mengakui Palestina. Sedangkan terhadap Israel, Prancis telah memberikan pengakuan sejak tahun 1949, atau sejak Israel terbentuk.




Credit  sindonews.com

Perempuan Ini Diklaim Sosok Terkuat Korut, Bukan Kim Jong-un

 

Kim Sol-song (tengah) kakak tiri diktator Kim Jong-un diklaim sebagai sosok terkuat yang sebenarnya di Korea Utara. Foto / The Chosun Ilbo

 

SEOUL - Para pakar dari Korea Selatan (Korsel) mengklaim seorang perempuan yang merupakan kakak tiri Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un, sejatinya adalah orang terkuat di negara itu. Perempuan itu adalah Kim Sol-song, yang usianya 11 tahun lebih tua dari diktator Kim Jong-un.

Klaim ini sudah mulai muncul di Korsel sejak 2013. Perempuan itu, menurut para pakar Korsel, adalah orang yang benar-benar memerintah Korut ketika Kim Jong-un berkuasa.

Dalam pidatonya di Universitas Koryo, pakar politik Korsel Cheong Seong-chang mengatakan bahwa banyak keputusan yang dibuat oleh diktator Kim Jong-un biasanya telah disetujui oleh kakak tirinya itu.

”Menurut sumber terpercaya, tampaknya benar bahwa dalam sistem kepemimpinan DPRK (Republik Demokratik Rakyat Korea—nama resmi Korut) keputusan dari kepala negara memerlukan persetujuan dari kakaknya,” ujar Seong-chang yang merupakan Direktur Department of Unification Strategy Studies di Sejong Institute, seperti dikutip Sputnik, Minggu (26/2/2017).

Menurut berbagai laporan, pembagian kekuasaan antara adik dan kakak di negara komunis itu telah direncanakan oleh ayah mereka, Kim Jong-il saat masih hidup.

Sebagai contoh, pada 2013, mingguan Korean Sisain melaporkan bahwa Kim Jong-il sangat menghargai potensi putrinya, yang memiliki pendidikan di bidang IT. ”Bahkan dipercaya oleh dia untuk mengelola seluruh sektor IT DPRK,” tulis media Korea itu.

Kim Jeongbong, mantan pejabat senior Badan Intelijen Nasional Korea Selatan dan profesor di Universitas Hanzhong percaya bahwa Kim Sol-song adalah wanita biasa, yang pasti tidak kelaparan, karena faktanya dia adalah seorang putri sekaligus kakak  kepala negara.

Klaim para ahli ini sulit untuk diverfikasi mengingat Korut menutup rapat setiap informasi sensitif tentang pemerintahannya. Tapi, para ahli itu berniat menerbitkan klaim-klaim mereka tentang kekuasaan di Korut yang sebenarnya di sebuah buku dalam waktu dekat.

Kim Jong-un menjadi pemimpin Korut pada tahun 2011 setelah kematian ayahnya Kim Jong-il. Sejak menjabat, Kim Jong-un diyakini memiliki otoritas mutlak di negara itu.

Dia terkenal karena kebijakan kerasnya terhadap anggota partainya sendiri. Menurut data intelijen Korsel dan laporan media Korea, sejak Kim Jong-un berkuasa sudah lebih dari 100 pejabat militer dan pemerintah dieksekusi karena berani mengkritik dirinya.




Credit  sindonews.com

Ditanya "Anda Muslim?", Putra Muhammad Ali Ditahan di Bandara Florida

 

Muhammad Ali Jr, putra legenda tinju dunia Muhammad Ali bersama ibunya, Khalilah. Ali Jr ditahan dua jam di bandara Florida setelah mengaku sebagai Muslim. Foto / Twitter @yeticket

 

FLORIDA - Putra legenda tinju dunia Muhammad Ali, Muhammad Ali Jr, ditahan secara ilegal oleh petugas imigrasi Amerika Serikat (AS) di bandara Florida selama dua jam. Dia tiba-tiba ditahan setelah petugas bertanya, “Apakah Anda Muslim?”.

Agama putra legenda tinju ini ditanya hingga dua kali. ”Dia sangat terguncang tentang hal itu. Dia tidak pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya,” kata pengacara Muhammad Ali Jr, Chris Mancini kepada Russia Today.

”Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi,dan bertanya (pada pihak imigrasi); ‘Mengapa Anda melakukan ini? Ayah saya adalah Muhammad Ali dan mereka hanya memberikan omong kosong’,” lanjut Mancini menirukan pengakuan kliennya.

Asal usul nama putra legenda tinju ini juga dipertanyakan petugas imigrasi. ”Dari mana Anda mendapatkan nama Anda?,” kata Mancini menirukan pertanyaan petugas imigrasi kepada kliennya. ”Apakah Anda Muslim?,” lanjut pernyataan petugas imigrasi.

Muhammad Ali Jr terus diinterogasi petugas setelah dia mengakui bahwa dirinya seorang Muslim. Dia lahir Philadelphia dan memegang paspor AS.

Penahanan Ali Jr ini seiring dengan dijalankannya kebijakan imigrasi pemerintah Presiden Donald Trump. Kebijakan itu berisi larangan masuk bagi imigran asal tujuh negara Muslim Timur Tengah dan Afrika.

Hakim pengadilan federal AS sejatinya telah membatalkan kebijakan Trump ini. Namun, pelaksanaan perintah eksekutif Presiden Trump terus berjalan.

”Dia duduk di sana selama dua jam, dan kemudian mereka (petugas imigrasi) membiarkan dia pergi,” lanjut Manciri, yang dikutip Minggu (26/2/2017).

Penahanan Muhammad Ali Jr itu terjadi pada 7 Februari lalu. Dia semula sedang melakukan perjalanan kembali dari Jamaika dengan ibunya, Khalilah. Mereka terbang ke Lauderdale-Hollywood, Bandara Internasional Fort ketika petugas imigrasi menghentikan mereka.

Ibu Ali Jr menunjukkan fotonya dengan mantan suaminya yang meninggal pada tahun lalu kepada petugas. Berkat foto itu, Khalilah tidak ditahan.

Namun, Ali Jr dianggap tidak mirip dengan yang ada di foto. Dia kemudian ditahan petugas imigrasi selama dua jam.



Credit  sindonews.com

Pangeran Naruhito Siap Jadi Kaisar Gantikan Ayahnya

 

Putra Mahkota Jepang Naruhito bersama istrinya Masako di Tokyo, Jepang.

 

CB, TOKYO -- Putra mahkota Jepang Naruhito yang berulang tahun ke-57 pada Kamis (23/2) mengatakan siap menjadi kaisar menggantikan ayahnya, Akihito yang akan turun takhta setidaknya pada tahun depan. Ia bertekad akan bersikap seperti sang ayah dengan menjadi seorang kaisar yang berbagi suka dan duka bersama rakyat.
Panel pemerintah memperdebatkan bagaimana cara memperbolehkan Akihito yang berusia 83 tahun, yang telah menjalani operasi jantung dan perawatan kanker prostat, mundur setelah yang bersangkutan mengatakan pada Agustus ia takut usianya mungkin menimbulkan kesulitan baginya untuk memenuhi tugasnya.
Kali terakhir seorang kaisar turun takhta adalah pada 1817 dan hukum saat ini tidak mengizinkan hal itu. Pada Januari, menurut laporan media, pemerintah tengah mempertimbangkan langkah-langkah yang akan memungkinkan Akihito turun takhta dan untuk Naruhito naik takhta pada 1 Januari 2019.
Pemerintah dapat mengajukan undang-undang khusus pengunduran diri kepada parlemen paling awal pada musim semi ini. Naruhito mengatakan kepada wartawan dia sangat memahami ketika Akihito ingin mundur.
"Saya menerima apa yang kaisar pikirkan dengan penuh ketulusan dan akan mengingat itu sepanjang waktu ketika saya melaksanakan tugas-tugas saya," kata Naruhito.
Dia menambahkan akan meneruskan jejak Akihito, yang telah bekerja keras untuk menyembuhkan luka-luka perang dunia kedua, yang dilakukan atas nama ayahnya, Kaisar Hirohito. "Sebagai simbol negara dan rakyat Jepang, saya akan
berbagi rasa suka dan duka mereka, berdoa untuk kebahagiaan mereka," kata Naruhito.
Pangeran yang menikahi mantan diplomat Masako Owada telah memiliki seorang putri, Aiko yang berusia 15 tahun. Aiko tidak bisa naik takhta karena pewaris perempuan tidak diperbolehkan melanjutkan kepemimpinan. Urutan pewaris takhta Jepang setelah Naruhito adalah adiknya, yaitu Pangeran Akishino, dan putra Akishino yang berusia 10 tahun, Hisahito.
Foto keluarga yang diterbitkan untuk memperingati ulang tahun Naruhito menunjukkan ia duduk dengan gaya resminya bersama Masako dan Aiko, yang tampak sangat kurus. Juru bicara badan rumah tangga kekaisaran mengatakan tidak ada yang istimewa untuk mengumumkan tentang kesehatan Aiko, tetapi putra mahkota pernah membahas Aiko pada periode akhir musim gugur ketika Aiko tidak hadir di sekolah selama sekitar enam pekan.
"Saat itu dia kurang sehat, yang menyebabkan beberapa kekhawatiran, tapi berkat dukungan dari ibunya, ia telah kembali kepada rutinitas kehidupan sekolahnya," kata Naruhito.
Kaisar Akihito, yang memerintah sejak 7 Januari 1989 bersama dengan permaisuri Michiko, memiliki tiga orang anak yaitu Pangeran Naruhito, Pangeran Akishino dan Putri Sayako. Kaisar Akihito adalah anak laki-laki tertua dan anak kelima Kaisar Hirohito dan permaisuri Nagako.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Pemerintah Australia Digugat Class Action di PN Jakarta Pusat

 

Pekerja membersihkan ruang sidang tindak pidana korupsi di Gedung Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat, Jumat (13/11). . (Antara/Hafidz Mubarak A.)

 

CB, JAKARTA -- Sidang gugatan class action terhadap Pemerintah Australia dimulai, Kamis (23/2) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan diajukan atas nama 115 warga Indonesia yang mengaku di bawah umur dan ditahan di penjara untuk orang dewasa di Australia dalam kasus penyelundupan manusia.
Atas dukungan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pengacara Lisa Hiariej akan mewakili para penggugat yang mengklaim dipenjara atau ditahan di detensi imigrasi Australia meski mereka masih remaja di bawah umur saat itu. "Mereka ketakutan. Mereka bukan penjahat. Kesehatan mental mereka masih belum pulih," ujar Lisa Hiariej kepada ABC sebelum sidang gugatan dilaksanakan.
Menurut dia, sebanyak 31 remaja berusia antara 13 dan 17 tahun dipenjara di penjara orang dewasa di Sydney, Melbourne, Brisbane dan Perth antara 2008 dan 2012 karena menjadi awak perahu pencari suaka.

Sedangkan 84 remaja lainnya, kata Lisa, mendekam lebih dari tga bulan dalam detensi imigrasi. Hal ini, katanya, melanggar hukum.
Disebutkan dalam persidangan ini akan disampaikan betapa para remaja ini adalah korban penyelundupan manusia. Mereka akan meminta ganti rugi jutaan dolar dari Pemerintah Australia. Tiga hakim akan memimpin persidangan ini.
"Para pengacara mengetahui mereka ini masih di bawah umur setelah mendatangi kampung mereka dan mendapatkan akta kelahiran mereka," kata Lisa.
Dia menambahkan pihaknya memegang 115 akta kelahiran sebagai bukti untuk persidangan ini.


Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Australia Akui Bukti Umur Kasus Nelayan Ali Yasmin tidak Kuat

Ali Yasmin (berkaos hitam) dibebaskan dari penjara Australia Barat pada tahun 2012.

 

CB, MELBOURNE -- Kejaksaan Australia mengakui bukti yang digunakan untuk menentukan nelayan Indonesia Ali Yasmin sudah dewasa dan bukan lagi di bawah umur tidak dapat diandalkan. Bukti itu dipakai dalam kasus penyelundupan manusia yang menjerat Ali Yasmin lima tahun tahun penjara. Kini pengadilan di Australia mempertimbangkan apakah akan membatalkan hukuman tersebut.
Ali dihukum penjara pada 2010 selama lima tahun di penjara super ketat di Australia Barat, meskipun ada dokumen yang menunjukkan dia masih berumur 13 tahun pada saat ditangkap. Dia berasal desa nelayan di Pulau Flores, dan direkrut sebagai juru masak pada perahu penyelundup manusia. Perahu itu dihentikan otoritas Australia saat mengangkut 55 warga Afghanistan di dekat Ashmore Reef pada Desember 2009.
Kini Ali berupaya hukumannya dibatalkan melalui pengadilan banding. Upaya ini dianggap ujian bagi 14 orang Indonesia lainnya yang sudah dibebaskan bersama Ali tahun 2012 oleh Jaksa Agung Nicola Roxon saat itu karena adanya keraguan tentang umur mereka. Kebijakan Commonwealth saat itu menyatakan setiap awak perahu penyelundup manusia yang masih di bawah umur harus dikembalikan, bukannya menghadapi dakwaan hukum.
Dalam persidangan di Pengadilan Banding Australia Barat, Selasa (21/2), Kate Gregory dari Kejaksaan Australia mengatakan bukti yang menyebutkan Ali berumur lebih 18 tahun pada saat kasusnya di sidangkan waktu itu tidak kuat. Artinya, bukti-bukti itu berasal dari sumber yang tidak dapat diandalkan.
Setelah ditangkap pada 2009, Departemen Imigrasi menemukan Ali masih anak-anak. Tapi hal ini ditolak oleh Kepolisian Australia yang menggunakan hasil X-ray pergelangan untuk menentukan Ali orang dewasa.
Dia kemudian diputus bersalah meskipun ada dokumen akta kelahiran dan Kartu Keluarga dari Indonesia yang menyebutkan usianya 13 tahun pada saat ditangkap. Dokumen-dokumen tersebut tidak pernah diajukan sebagai bagian dari pembelaan Ali saat itu.
Pengadilan banding kini meminta pengacara Ali dan pijak jaksa mengajukan pendapat apakah peradilan ini berwenang membatalkan vonis Ali 2010 dan membebaskannya, meskipun saat itu dia sudah mengaku bersalah. Kate Gregory mengatakan jika hal ini dikembalikan ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Anak untuk diadili ulang, pihaknya akan menghentikan kasusnya dengan pertimbangan tidak boleh mendakwa secara hukum bagi anak di bawah umur dalam kasus penyelundupan manusia.

Kompensasi

Jika hukuman Ali itu dibatalkan, maka akan membuka peluang adanya ganti rugi terhadap Pemerintah Federal. Ali dibebaskan 2012, setelah liputan media yang luas atas kasusnya, lalu dideportasi ke Indonesia.
Pada Juli 2014, pengacaranya mengajukan hak kliennya untuk banding terhadap hukuman tersebut. Keputusannya berada di tangan Jaksa Agung George Brandis selama lebih dari satu tahun.
Pengacara Ali Yasmin kemudian membawa kasus ini ke Pengadilan Federal dalam upaya memaksa Jaksa Agung Brandis segera membuat keputusan. Pada November 2015, Brandis mengakui adanya keraguan tentang keandalan X-ray pergelangan tangan untuk menentukan umur Ali Yasmin.
Hal ini menimbulkan isu yang harus ditangani di pengadilan dan menyerahkan masalahnya ke Pengadilan Tinggi Australia Barat. Pengadilan hari ini membalik keputusannya dalam masalah itu.




Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Harta 4 Orang Terkaya Indonesia Lebihi Kekayaan 100 Juta Rakyat Miskin

 

Oxfarm International menyatakan harta empat orang terkaya di Indonesia lebih besar ketimbang harta 100 juta rakyat miskin. Foto / Ilustrasi / SINDOnews

 

JAKARTA - Oxfarm International merilis laporan kesenjangan yang terjadi di Indonesia. Dalam laporan itu disebut, harta empat orang terkaya di Indonesia lebih besar dari harta 100 juta rakyat miskin.

Menurut laporan Oxfarm, Indonesia yang berpenduduk lebih dari 250 juta berada di peringkat keenam terburuk di dunia dalam hal ketidaksetaraan. Di Asia, hanya Thailand yang lebih tidak merata.

Oxfarm menyalahkan "fundamentalisme pasar" sebagai penyebab kesenjangan yang luar biasa di Indonesia. Faktor itu telah memungkinkan orang-orang terkaya untuk mendapatkan sebagian besar keuntungan dari pertumbuhan ekonomi yang kuat, konsentrasi kepemilikan lahan dan ketidaksetaraan gender yang mengakar selama hampir dua dekade terakhir.

Beberapa taipan Indonesia versi Forbes, seperti Budi Hartono, Michael Hartono dan Susilo Wonowidjojo dinilai mampu menghapus kemiskinan esktrem dalam tempo setahun.

Masih menurut laporan Oxfarm yang dirilis Kamis (23/2/2017), kemiskinan ekstrem, yakni pendapatan harian yang kurang dari USD1,90 atau sekitar Rp25.000, telah turun drastis sejak tahun 2000. Tapi, tapi sekitar 93 juta rakyat Indonesia masih hidup dengan pendapatan kurang dari Rp28.000 per hari. Oleh Bank Dunia, hal itu masuk garis kemiskinan moderat.

Oxfam menyatakan, ketidakstabilan sosial dapat meningkat jika pemerintah tidak menanggulangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin.

Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa mengurangi kesenjangan merupakan prioritas utama pemerintahannya. Sebuah survei 2015 Bank Dunia menunjukkan tingkat keprihatinan masyarakat tentang kesenjangan kekayaan.

Tak hanya soal ketidakseteraan kekayaan, Oxfarm juga mencatat bahwa pungutan pajak di Indonesia menduduki peringkat kedua terendah di Asia Tenggara. ”Sistem pajak gagal untuk memainkan peran penting dalam mendistribusikan kekayaan,” bunyi laporan Oxfarm.

Pengumpulan dana pajak dibutuhkan untuk layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Untuk meningkatkannya, Indonesia memerlukan tingkat pajak yang lebih tinggi untuk kelompok-kelompok yang berpendapatan tertinggi.

Mengatasi pengemplangan pajak, lanjut Oxfarm, juga penting. Menurut data Dana Moneter Internasional, dana sebesar USD101 miliar mengalir dari Indonesia ke “surga-surga” pajak tahun 2015.



Credit  sindonews.com

Meledek, Korut Sebut China Menari untuk Lagu AS

 

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Foto / REUTERS

 

PYONGYANG - Rezim Korea Utara (Korut) melalui kantor berita KCNA, mengolok-olok China karena menangguhkan impor batubara sebagai respons atas uji tembak rudal balistik Pyongyang. Korut meledek China sebagai negara yang menari untuk lagu yang dimainkan Amerika Serikat (AS).

Laporan media pemerintah Korut itu tidak secara langsung menyebut China sebagai negara yang diolok-olok. Namun, Korut menyebutnya sebagai “negara tetangga” yang mengklaim sebagai tetangga yang ramah.

Korut yang dipimpin Kim Jong-un selama ini dikenal sebagai sekutu dekat China. Beijing sudah beberapa kali membela Pyongyang ketika ramai-ramai dikecam Barat karena menguji coba senjata-senjata berbahaya, termasuk senjata nuklir.

Dalam laporannya, KCNA menuduh Beijing meninggalkan Pyongyang demi mendukung AS dengan cara menangguhkan impor batubara sesuai dengan sanksi PBB.

”Negara ini, dengan gaya kekuatannya sendiri, menari untuk lagu AS,” bunyi laporan media pemerintah Korut.

“Dalam referensi langsung ke larangan impor, pernyataan itu menunjukkan China telah mengambil langkah-langkah yang tidak manusiawi, benar-benar memblokir perdagangan luar negeri, yang akan membantu musuh-musuhnya untuk melemahkan sistem sosial di Korut,” lanjut laporan itu, yang dikutip Jumat (24/2/2017).

China selama ini jadi sumber pendapatan terbesar Korut dari sektor perdagangan dan bantuan. Menurut data statistik pabean China, ekspor batubara Korut ke China pada tahun lalu mencapai USD 1,2 miliar.

Beijing sendiri telah berada di bawah tekanan dari Presiden AS Donald Trump agar bertindak lebih keras terhadap Korut. Namun, Beijing mengaku bahwa pengaruhnya terhadap Korut terbatas.




Credit  sindonews.com

Hitler Disebut Jajal Bom Nuklir sebelum Akhir Perang Dunia II

 

Replika para diktator dunia, termasuk Adolf Hitler, yang terbuat dari kardus dipajang para aktivis saat demo di depan monumen Kaiser Wilhelm di Deutsches Eck, 21 Januari 2017. Foto / REUTERS / Kai Pfaffenbach

 

BERLIN - Sebuah dokumen dari Kantor Arsip Nasional di Washington, Amerika Serikat (AS) menunjukkan bahwa Nazi Jerman diduga sudah menguji coba bom nuklir tahun 1944 atau sebelum akhir Perang Dunia II. Jika dokumen itu terkonfirmasi, berarti diktator Nazi Adolf Hitler sudah memiliki bom nuklir sebelum negara-negara adidaya memilikinya.

File declassifed APO 696 dari Kantor Arsip Nasional di Washington merinci seberapa jauh para ilmuwan Third Reich mengembangkan bom nuklir yang saat itu didambakan Hitler. File itu diperoleh surat kabar Jerman, Bild.

File itu merupakan hasil penelitian para ilmuwan antara tahun 1944 hingga 1947 yang meneliti dugaan bahwa Hitler telah memiliki bom nuklir. ”Investigasi, penelitian, pengembangan dan penggunaan praktis dari bom atom Jerman,” bunyi laporan dari penelitian para ilmuwan tersebut yang dikutip surat kabar Jerman, semalam (23/2/2017).

Laporan itu disusun oleh perwira intelijen AS dan Inggris yang tak terhitung jumlahnya. Penyusunan laporan itu melibatkan kesaksian dari empat ahli Jerman, yakni dua fisikawan, seorang ahli kimia dan ahli rudal.

Hitler, menurut laporan itu, diduga telah menguji coba hulu ledak nuklir yang belum sempurna pada tahun 1944. Namun, lokasinya belum diketahui.

Ahli rudal Jerman Hans Zinsser dalam kesaksian di laporan tersebut mengaku mengamati awan jamur di langit di dekat kawasan Ludwigslust selama uji coba pada tahun 1944.

“Pada awal Oktober 1944, saya (menguji) terbang (rudal) sekitar 12-15km dari stasiun uji coba nuklir di dekat Ludwigslust (South Lubeck),” bunyi kesaksian Zinsser kepada para penyidik sekutu.

”Awan berbentuk seperti jamur dengan penuh gejolak, mengepul (sekitar 7.000meter) berdiri, tanpa koneksi tampak di atas tempat di mana ledakan itu terjadi,” lanjut kesaksian ahli rudal Jerman tersebut.

Uji coba tidak dilanjutkan karena ada gangguan listrik yang kuat pada saat itu.

Masih menurut laporan tersebut, seorang pilot dengan pesawatnya yang lepas landas dari Ludwigslust juga mengamati fenomena yang sama, satu jam setelah ledakan terjadi.

Laporan itu juga diperkuat dokumen milik koresponden Italia, Luigi Romersa, yang mengaku mengamati lokasi ledakan di area yang sama. Koresponden itu dikirim diktator Benito Mussolini untuk menonton tes dari ”senjata baru” Jerman. Dia diperintahkan untuk melaporkan tayangan ulang dari yang dia lihat kepada Mussolini.




Credit  sindonews.com

Presiden Trump Ingin Senjata Nuklir AS Tak Terkalahkan

 

Presiden Amerika Serikat Donald John Trump ingin senjata nuklir AS tak terkalahkan. Foto / REUTERS / Jonathan Ernst

 

WASHINGTON - Presiden Donald John Trump mengatakan bahwa dia ingin membangun kembali persenjataan nuklir Amerika Serikat (AS). Dia bersumpah membuat kemampuan nuklir AS tidak terkalahkan atau tidak akan tertinggal dari negara lain, baik teman maupun musuh.

”Ini akan menjadi indah, mimpi bahwa tidak ada negara yang akan memiliki nuklir, tetapi jika negara akan memiliki nuklir, kita akan berada di atasnya,” kata Trump dalam sebuah wawancara dengan Reuters, pada hari Kamis.

”Kami tidak akan pernah jatuh di belakang negara manapun, bahkan jika itu sebuah negara yang ramah,” kata Trump. ”Kami tidak akan pernah jatuh di belakang perihal kekuatan nuklir,” lanjut Trump.

Trump mengatakan bahwa Rusia telah mengerahkan rudal jelajah baru yang melanggar perjanjian pengawasan senjata tahun 1987. Dia akan membahas masalah ini dengan Presiden Rusia Vladimir Putin jika bertemu.

”Bagi saya itu adalah masalah besar,” ucap Trump mengacu pada pelanggaran yang dilakukan Rusia.

Trump menggambarkan perjanjian START (Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis) adalah perjanjian untuk membatasi persenjataan nuklir strategis AS dan Rusia.

Presiden Trump juga mengaku sangat marah atas uji coba rudal balistik Korea Utara. Menurutnya, menyebarkan sistem pertahanan rudal AS di Jepang dan Korea Selatan merupakan salah satu pilihan untuk melawan perilaku Pyongyang.

”Ada pembicaraan banyak lebih dari itu,” katanya. ”Kita akan lihat apa yang terjadi. Tapi itu situasi yang sangat berbahaya, dan China bisa berakhir sangat cepat menurut saya,” imbuh Trump, yang dilansir Jumat (24/2/2017).

AS saat ini sedang melaksanakan program 30 tahun untuk memodernisasi senjata nuklir yang mengalami penuaan. Program itu mencakup pesawat pengebom, rudal balistik darat dan kapal selam. Program itu diragukan bisa berhasil karena akan menelan hingga USD1 triliun, di mana AS sulit untuk membiayainya.






Credit  sindonews.com

Kapal Perang AS dengan Rudal Jelajah Sambangi Estonia

 

Kapal perang AS, USS Hue City, yang dilengkapi dengan rudal jelajah. Foto / REUTERS / Shannon Stapleton

 

TALLINN - Kapal perang Amerika Serikat (AS) USS Hue City yang dilengkapi rudal jelajah telah memasuki kawasan pelabuhan di Tallinn, Estonia. Angkatan Laut AS mengklaim Kehadiran kapal perang tersebut untuk memperkuat hubungan kedua negara dan mempromosikan keamanan dan stabilitas kawasan Baltik.

“Kapal dengan rudal jelajah, USS Hue City (CG 66) tiba di Tallinn, Estonia, untuk kunjungan ke pelabuhan sesuai yang dijadwalkan untuk meningkatkan hubungan AS-Estonia sebagai dua negara yang bekerja sama untuk menjaga kawasan Baltik dan Eropa stabil, sejahtera dan aman,” kata pihak Angkatan Laut AS dalam sebuah pernyataan.

Angkatan Laut AS menyatakan bahwa kedua negara mencari peluang untuk meningkatkan hubungan persekutuan yang abadi. Estonia merupakan salah satu negara Baltik yang khawatir jadi target invasi Rusia.

”(Kapal) Hue City diharapkan akan menghabiskan waktu di Estonia untuk mendukung sekutu NATO kami,” kata komandan kapal USS Hue City, Kapten Dan Gillen.

“Sangat penting bagi kami akan terus memperkuat hubungan kerja dengan sekutu kami. Kunjungan ini juga menyediakan kesempatan bagi kru untuk keluar di kawasan Tallinn,” ujarnya.

Setelah kunjungan ini, kapal USS Hue City akan terus melakukan operasi keamanan maritim dan menjalankan kerjasama keamanan.

Sementara itu, juru bicara Angkatan Laut Estonia Karl Baumeister mengatakan kepada ERR yang dikutip Jumat (24/2/2017), bahwa kapal USS Hue City merupakan kapal Ticonderoga-class yang bertugas di Angkatan Laut AS sejak tahun 1991. Kapal ini memiliki panjang lebih dari 170 meter dan bisa membawa 400 awak.


Credit  sindonews.com

Perundingan Damai Suriah, Oposisi Tekankan Transisi Politik

 

 

Ilustrasi Suriah di bawah pemerintahan Bashar al-Assad. (REUTERS/Omar Sanadiki)

 

Jakarta, CB -- Perserikatan Bangsa-Bangsa memimpin perundingan damai Suriah di Jenewa. Pertemuan ini merupakan babak baru perundingan politik dalam upaya mengakhiri konflik selama hampir enam tahun.

Dalam perundingan itu, negosiator pemimpin oposisi menekankan kepada mediator PBB Staffan de Mistura, agar fokus pada pembahasan transisi politik.

"Jika Staffan serius, ia harus tetap berpegang pada subjek pertama dalam agenda yaitu transisi politik yang diterima oleh rakyat Suriah," kata Nasr al-Hariri, seperti dikutip Reuters.

Namun, tambahnya, delegasi pemerintah tidak ingin ada transisi sebagaimana yang diinginkan oposisi. Kelompok oposisi takut ada peran Iran yang ikut bermain di balik layar.

"Iran adalah kendala utama untuk setiap jenis kesepakatan politik," katanya.


Perundingan ini berlangsung pada Kamis (23/2), setelah terhenti selama 10 bulan karena pertempuran meningkat dalam perebutan Aleppo. Mediator dari PBB mempertemukan kedua pihak yang bertikai demi mengakhiri perang dan menyepakati masa depan pemerintahan Suriah.

Perundingan Jenewa pada April tahun lalu tidak pernah mempertemukan para perunding untuk bertatap muka. De Mistura bertemu dengan para delegasi secara terpisah.

Setelah pasukan pemerintah mengambil kendali Aleppo dengan dukungan militer Rusia, posisi Presiden Suriah Bashar al-Assad saat ini semakin kuat dibanding satu tahun lalu.

Mediator PBB Staffan de Mistura. (Reuters/Denis Balibouse)

Wakil Rusia di PBB mengatakan, para pemberontak beserta pendukungnya di kalangan Barat dan Arab yang menuntut agar Assad mundur adalah permintaan "konyol".

"Delegasi pemerintah (Suriah) sudah tiba di Jenewa dengan arahan konstruktif untuk membuat kemajuan dalam perundingan ini," kata Duta Besar Rusia Alexei Borodavkin.

"Yang saya tahu, agenda pembicaraan belum siap," ujarnya.

Dia berharap perundingan itu menghasilkan kemajuan dalam pembentukan pemerintahan kesatuan nasional, penyusunan undang-undang dasar, serta penjadwalan pemilihan umum, seperti yang diamanatkan resolusi PBB.


Ruang lingkup pembicaraan telah dibatasi pada masalah politik utama sejak tahun lalu setelah Rusia, Turki dan Iran mengeluarkan masalah militer yang rumit dari agenda perundingan Jenewa. Sedangkan, masalah militer akan dibahas pada pertemuan terpisah di ibu kota negara Kazakhstan, Astana.

"Jenewa akan memusatkan pembicaraan pada masalah-masalah politik. Astana akan menjadi tempat yang pas untuk memperkuat gencatan senjata," kata seorang diplomat dari negara Barat.

Pertemuan Astana telah menghasilkan gencatan senjata yang rapuh, yang tidak mengikutsertakan kelompok-kelompok jihad garis keras seperti IS. Pertempuran terus berlangsung di berbagai wilayah Suriah pada Kamis.

Serangan udara menghancurkan daerah-daerah yang dikuasai kalangan pemberontak di provinsi Deraa dan Hama. Sementara para pemberontak menembakkan roket-roket ke arah fasilitas pemerintahan. Namun secara keseluruhan, tingkat kekerasan di Suriah barat telah menurun dibandingkan hari-hari sebelumnya.



Credit  CNN Indonesia

FBI Tolak Permintaan Gedung Putih Tampik Laporan Trump-Rusia

 

 

Direktur FBI, James Comey, menolak berkomentar karena kasus kontak Rusia dan tim Trump ini masih dalam tahap penyelidikan. (Gary Cameron)

 

Jakarta, CB -- Badan Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI) menolak permintaan Gedung Putih untuk menampik laporan media mengenai kontak antara tim Donald Trump dan Rusia selama masa kampanye.

Sejumlah pejabat AS membocorkan kepada CNN, Gedung Putih sempat meminta bantuan FBI dan beberapa badan lain untuk mengatakan di hadapan publik bahwa pemberitaan mengenai tim kampanye Trump dan Rusia itu salah.

Seorang pejabat mengatakan, permintaan langsung dari pemerintah kepada FBI ini sangat janggal. Pasalnya, selama ini AS memegang teguh aturan yang melarang kontak langsung dengan FBI selama penyelidikan masih berlangsung.

Menurut seorang aparat hukum, komunikasi langsung ini bermula ketika Kepala Staf Gedung Putih, Reince Priebus, bertemu dengan Wakil Ketua FBI, Andrew McCabe, di sela sebuah rapat, sehari setelah laporan mengenai kontak tim Trump dengan Rusia semasa kampanye itu dilansir oleh The New York Times.

Namun seorang pejabat Gedung Putih mengatakan, justru McCabe yang pertama kali menghubungi Priebus sebelum rapat berlangsung. Menurut pejabat itu, McCabe mengatakan bahwa pemberitaan di The New York Times itu jauh melebih-lebihkan dari apa yang diketahui oleh FBI.

Pejabat itu menuturkan, Priebus kemudian menghampiri McCabe dan Direktur FBI, James Comey, di sela rapat untuk meminta badan investigasi itu berbicara kepada para wartawan mengenai latar belakang sebenarnya dari kasus tersebut.

Comey sendiri menolak berkomentar karena kasus kontak Rusia dan tim Trump ini masih dalam tahap penyelidikan. Seorang pejabat FBI mengatakan, Comey tak akan berkomentar hingga penyelidikan menemui titik terang.

Laporan The New York Times ini menjadi pergunjingan besar di AS. Pasalnya, tim kampanye Trump disebut berkomunikasi secara intens dengan berbagai pemangku kepentingan di Rusia, termasuk mata-mata, pada musim panas 2016.

Senat membentuk panel khusus yang bekerja sama dengan FBI untuk menyelidiki dugaan kontak tim Trump dengan Rusia ini. Sejak dibentuk pada pertengahan Februari, panel ini mengaku sudah mengantungi banyak informasi yang dapat menjawab pertanyaan publik.

"Publik ingin mengetahui apakah Presiden memiliki hubungan personal dan finansial dengan pemerintah Rusia," kata anggota Komite Intelijen Parlemen AS, Eric Swalwell.



Credit  cnnindonesia.com

Beritakan Thailand, Wartawan BBC Dituntut Penjara Lima Tahun

 

 

Ilustrasi Pengadilan. (Pixabay/Succo)

 

Jakarta, CB -- Seorang wartawan BBC berkebangsaan Inggris diuntut hukuman penjara lima tahun terkait laporannya soal dugaan penipuan di sebuah pulau wisata populer di Thailand.

 

Menurut laporan AFP, Kamis (23/2), kelompok pemerhati HAM menyebut kasus ini menunjukkan bagaimana hukum 'karet' pencemaran nama baik dan kejahatan siber membunuh jurnalisme investigatif di Thailand sehingga sulit untuk mengungkap kesalahan di negara yang diliputi korupsi.

 

Penuntutan ini dipicu oleh laporan pada September 2015 lalu yang diberitakan oleh Jonathan Head, koresponden BBC Asia Tenggara. Dia memberitakan soal penipuan yang mengakibatkan dua pensiunan di Phuket kehilangan propertinya.

 

Head hadir di pengadilan Phuket, Kamis, bersama salah satu dari pensiunan tersebut, yakni Ian Rance. Sama-sama berkewarganegaraan Inggris, dia juga menjadi terdakwa dalam kasus ini. Keduanya mengaku tidak bersalah.

 

Pihak penuntutnya adalah Pratuan Thanarak, pengacara asal Phuket yang disertakan dalam laporan BBC tersebut. 

 

Rance pensiun dan pergi ke Phuket pada 2001 lalu, menikahi seorang perempuan lokal dan dikaruniai tiga orang anak. Dengan keluarganya, dia membeli properti senilai $1,2 juta, atau setara Rp16 miliar.

 

Di bawah hukum Thailand, orang asing tidak boleh memiliki tanah. Namun, banyak orang mengakali peraturan ini dengan cara membangun propertinya afas nama perusahaan yang mereka miliki atau orang lokal yang dipercaya.

 

Pada 2010, Rance menyadari istrinya telah memalsukan tanda tangan untuk mencabut jabatannya sebagai direktur dan menjual properti itu atas bantuan jaringan peminjam dana dan agen properti di pulau tersebut.

 

Dia dipenjara selama empat tahun karena terbukti bersalah dalam kasus penipuan ini.

 

Head melaporkan bahwa Pratuan, pengacara yang menuntutnya, mengaku mengesahkan tanda tangan palsu Rance meski pria pensiunan itu tidak hadir.

 

Pratuan mengajukan tuntutan pencemaran nama baik, menuding laporan itu mengakibatkannya "terfitnah, terhina atau dibenci," menurut berkas yang dikutip AFP.



Credit  CNN Indonesia

Filipina Rilis Surat Perintah Penangkapan Pengkritik Duterte

 

 

Setelah bertahun-tahun mencoba menguak keterkaitan Duterte dengan pasukan pembunuh ratusan pelaku tindak kriminal, kini De Lima justru akan diadili dengan tuduhan penyelundupan narkoba. (AFP Photo/Ted Aljibe)

 

Jakarta, CB -- Pengadilan Filipina merilis surat penangkapan tokoh politik yang kerap mengkritik Presiden Rodrigo Duterte, Leila de Lima.

Setelah bertahun-tahun mencoba menguak keterkaitan Duterte dengan pasukan pembunuh ratusan pelaku tindak kriminal, kini De Lima justru akan diadili dengan tuduhan penyelundupan narkoba.

Ia dituduh mendalangi sebuah operasi penyelundupan narkoba ketika ia masih menjabat sebagai Menteri Kehakiman pada masa pemerintahan Benigno Aquino.

Para pendukung De Lima menganggap kasus ini hanya merupakan cara Duterte untuk membungkam sang anggota Senat ini. De Lima pun mengaku akan menghadapi tuntutan ini dan tidak kabur.

"Saya tidak berencana untuk kabur. Saya tidak berencana bersembunyi. Saya akan menghadapi semua tuntutan," ujar De Lima sebagaimana dikutip AFP, Kamis (23/2).

De Lima mengatakan, meskipun surat penangkapan sudah diterbitkan, tapi kertas itu harus sampai terlebih dulu di tangannya. Ia pun menghabiskan Kamis malamnya dengan keluarga dan akan kembali ke Senat, di mana kemungkinan penangkapan dilaksanakan.

Senator ini memang dikenal tidak takut menghadapi Duterte. Sepekan belakangan saja, De Lima sudah beberapa kali melontarkan kritik terhadap sang presiden yang terkenal dengan kampanye anti-narkobanya.

Ia menyebut Duterte "pembunuh berantai sosiopat" karena di bawah pemerintahan sang presiden, sekitar 6.500 pengedar narkoba tewas tanpa proses peradilan yang jelas. De Lima pun berseru kepada seluruh rakyat Filipina untuk bergerak bersama menentang Duterte.

Tak hanya itu, De Lima juga menyebut mental Duterte tak cukup sehat untuk menjadi presiden. Ia meminta kabinet untuk melengserkan Duterte, layaknya revolusi yang menggulingkan diktator Ferdinand Marcos pada 1986.

"Kini waktunya kembali tiba bagi kita untuk berani dan bertindak melawan diktator kriminal dan rezim setannya," ucap De Lima pada Selasa lalu.

Berbeda dengan De Lima, partai tempatnya bernaung, Partai Liberal, justru menyuarakan kecaman dan kekhawatiran atas penahanan ini.

Mereka takut, nyawa De Lima akan melayang, seperti politisi Filipina lainnya, Rolando Espinosa, yang tewas di penjara pada Agustus tahun lalu, setelah dituduh menyelundupkan narkoba.

Menanggapi kekhawatiran partainya ini, De Lima hanya mengatakan bahwa ia tak akan berhenti mengutarakan kritiknya, meskipun tahu nyawanya terancam.

"Kepada kalian semua, kami meminta doa agar saya tetap selamat dan aman di mana pun mereka mau memenjarakan saya," katanya.




Credit  CNN Indonesia