Luhut Tegaskan Indonesia Tak Bisa Diancam Pembebasan Papua

 

Menkopolhukam Luhut Pandjaitan mengatakan Gerakan Pembebasan Papua harus patuh dengan aturan di Indonesia. (CNN Indonesia/Safir Makki)

 

Jakarta, CB -- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan berang dengan peresmian kantor Gerakan Pembebasan Papua di Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Dia menyatakan pemerintah Republik Indonesia tak diam begitu saja.

“Jangan dibilang pemerintah pusat tidak tegas. Kami sangat tegas. Kami beri tahu mereka (Gerakan Pembebasan Papua) untuk menegakkan aturan yang ada. Dia harus izin. Kalau tidak izin, kami tindak sesuai aturan,” kata Luhut di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/2), saat menyambut kedatangan Presiden Jokowi dari lawatan ke Amerika Serikat.

Menurut Luhut, Gerakan Pembebasan Papua hanya ingin menunjukkan eksistensinya. Pemerintah Indonesia, ujarnya, tak bisa dengan mudah diancam.

“Ah, apa itu ancaman? Negara berdaulat kok diancam-ancam,” kata Luhut dengan nada tinggi. Ia menegaskan, Presiden Jokowi selalu memikirkan Papua. “Presiden luar biasa perhatian (terhadap Papua). Perbaikan tidak overnight,” ujar Luhut.

Mantan anggota Kopassus itu menuding Gerakan Pembebasan Papua memang mengharapkan ditekan oleh pemerintah RI.

“Kemarin, mereka yang ada di Wamena (Gerakan Pembebasan Papua) berharap akan ada tindakan represif dari pemerintah dan aparat keamanan. Enggak. Kami biarkan saja, tapi setelah itu kami turunkan (plang kantor mereka),” kata Luhut.
Sebelumnya, Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi menyatakan pemerintah RI tak setuju dengan upaya-upaya pemisahan Papua dari Indonesia. Isu separatisme akan terus dihalau melalui pendekatan persuasif.

Gerakan Pembebasan Papua memiliki setidaknya dua tujuan utama, yakni mewujudkan cita-cita agar rakyat Papua dapat menentukan nasib mereka sendiri, dan membawa kasus-kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua ke Komisi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Kantor Gerakan Pembebasan Papua di Wamena merupakan yang ketiga, sedangkan dua kantor sebelumnya berlokasi di Vanuatu dan Kepulauan Solomon.
Juru Bicara Gerakan Pembebasan Papua, Benny Wenda, dalam wawancaranya dengan CNNIndonesia.com menyatakan kantor di Wamena ialah bagian dari perluasan sistematis yang telah direncanakan.

“ULMWP membuka kantor baru di Wamena karena kami sekarang mulai memperluas cabang di seluruh negeri. Kami membangun gerakan bersama dari dalam dan luar Papua,” kata Benny yang kini tinggal London pascakabur dari Lembaga Pemasyarakatan Abepura, Jayapura, tahun 2002.

Kantor di Wamena, ujar Benny, akan berfungsi sebagai pusat koordinasi berbagai aksi demi mencapai cita-cita penentuan nasib sendiri oleh rakyat Papua.



Credit  CNN Indonesia

Mampu Produksi Pesawat Generasi Terbaru, Mengapa Tiongkok Membeli Su-35?

Bagi Rusia, penandatanganan kontrak ini adalah suatu pencapaian besar. Sumber: Zuma/TASS

Pembelian 24 unit pesawat tempur Su-35 milik Rusia oleh Tiongkok bernilai sekitar dua miliar dolar AS. Jumlah ini merupakan transaksi terbesar kedua dalam penjualan senjata Rusia ke Tiongkok setelah krisis terjadi.

 

Tahun lalu, kontrak pemasokan empat divisi sistem rudal antipesawat S-400 telah ditandatangani dengan jumlah tidak kurang dari 1,9 miliar dolar AS. Sementara, tak ada satu pun dari kontrak tersebut yang dianggap sebagai akibat dari krisis Ukraina. Negosiasi ini telah dimulai pada 2010 – 2011, dan pada 2014 lalu, banyak isu yang telah diselesaikan.

Pengiriman peralatan militer dapat dimulai pada tahun 2016, sedangkan transfer utama tampaknya akan dilaksanakan pada 2017 – 2018. Sebelum penandatanganan kontrak pesawat tempur Su-35, tingkat kerja sama teknis militer antara Rusia dan Tiongkok kurang berkembang pesat — volume transaksi antara keduanya hanya bernilai sebesar 1,5 – 2 miliar dolar AS. Saat ini, kedua pihak berharap kerja sama Rusia-Tiongkok akan kembali seperti pada zaman keemasan di akhir 1990-an hingga awal 2000-an. Saat itu, pada 2002, transaksi tahunan antara Rusia dan Tiongkok mencapai 2,7 miliar dolar AS.

Kepentingan Rusia

Bagi Rusia, penandatanganan kontrak ini adalah suatu pencapaian besar. Pertama, dapat dikatakan bahwa Tiongkok merupakan pembeli produk militer dan teknologi milik Rusia yang sangat penting.

Kedua, setelah mengalami dua kali devaluasi rubel pada akhir 2014, ekspor senjata yang hampir seluruhnya dibuat menggunakan komponen dan bahan dari Rusia, menjadi jauh lebih menguntungkan. Jika dibandingkan dengan 98 unit pesawat tempur Su-35 yang dipesan oleh Angkatan Udara Rusia sebagai bagian dari dua kontrak di tahun 2009 dan 2015, pesanan Tiongkok yang sebanyak 24 unit pesawat memang tidak terlihat begitu besar. Namun demikian, hal tersebut secara signifikan dapat meningkatkan kemampuan finansial perusahaan aviasi gabungan dan perusahaan pembuat Komsomolsk-na-Amure Aircraft Production Association (KNAAPO).

Dengan begitu, keberhasilan pengiriman pesawat untuk pembeli seperti Tiongkok akan meningkatkan peluang pesawat buatan Rusia di pasar luar negeri. Indonesia diharapkan akan menjadi pembeli Su-35 berikutnya.

Selain itu, atas pembelian 24 unit Su-35, Rusia dapat menawarkan kontrak unit atau komponen untuk pesawat tempur Tiongkok yang baru, serta transfer teknologi dan mengadakan penelitian dan pengembangan untuk Tiongkok.

Kepentingan Tiongkok

Kepentingan Tiongkok dalam pasokan kali ini memang tidak terlihat jelas. Tiongkok telah membuktikan kemampuannya untuk mandiri dengan mengembangkan dan memproduksi sendiri pesawat generasi 4++, dan saat ini Negeri Tirai Bambu tersebut pun sedang mengembangkan dua jenis pesawat tempur generasi kelima, J-20 dan J-31.

Pemasokan pesawat tempur dari luar negeri menyebabkan reaksi para nasionalis dari kalangan masyarakat Tiongkok. Bersamaan dengan pemasokan Su-35, Rusia tidak melakukan transfer teknologi yang esensial kepada Tiongkok. Dua puluh empat unit pesawat tempur adalah jumlah yang cukup hanya untuk pasukan di dalam satu resimen. Apa pun kemampuan tempur Tiongkok, pesawat ini tidak berpengaruh secara serius pada potensi keseluruhan dari Angkatan Udara Tiongkok.

Pembelian pesawat dengan tujuan meniru merupakan penjelasan populer yang tidak ada hubungannya dengan kenyataan. Perbedaan utama antara Su-35 dari jenis pesawat Su kelas berat pendahulunya, yaitu terkait dengan mesin dan avioniknya, termasuk radar stasiun “Irbis”. Sistem ini tidak dapat ditiru dalam waktu singkat dengan mengambil contoh siap pakai.

Kasus produksi Su-27SK tanpa lisensi oleh Tiongkok di tahun 2000-an juga tidak akan terulang. Saat itu, Tiongkok melakukan pekerjaan mereka berdasarkan teknologi yang pernah dikirim oleh Rusia dalam rangka perjanjian lisensi pada 1996. Sementara, berbagai dokumen lainnya yang kurang dapat dengan mudah diperoleh dengan membelinya dari perusahaan perbaikan pesawat Ukraina yang memperbaiki Su-27 pada era Soviet.

Meskipun jumlahnya tak besar, Su-35 milik Tiongkok dapat memiliki beberapa efek pada keseimbangan kekuasaan di beberapa titik panas yang potensial, seperti Taiwan. Radar “Irbis” memiliki kemampuan mendeteksi target udara jarak jauh hingga 400 kilometer. Hal ini memungkinkan Beijing untuk dapat melihat semua wilayah udara di Taiwan dari daerah patroli di atas daratan Tiongkok.

Credit  RBTH Indonesia

Sejarah! Rio Jadi Pebalap Pertama Indonesia yang Tampil di F1

GP2/PAOLO PELLEGRINI Rio Haryanto, saat masih menjadi pebalap Campos Racing. Kini, Rio resmi bergabung dengan tim Manor Racing untuk Formula 1 musim 2016, sehingga dia membuat sejarah sebagai pebalap Indonesia pertama di F1.

  CB — Rio Haryanto menorehkan sejarah sebagai pebalap pertama dari Indonesia yang tampil pada balapan mobil paling bergengsi di dunia, Formula 1. Kepastian itu didapat setelah jagoan dari Tanah Air ini resmi menjadi satu dari dua pebalap tim Manor Racing untuk F1 musim 2016.

Kehadiran Rio, yang pada musim lalu tampil mengesankan pada ajang GP2, disambut dengan antusias oleh tim asal Inggris tersebut. Ini terlihat dari reaksi pada akun Twitter resmi Manor, @ManorRacing, saat merilis kepastian Rio sebagai pebalap kedua mereka musim ini. Melalui kicauannya, tim balap yang didirikan John Booth tampak bergairah dengan terpenuhinya kuota pebalap mereka.

GP2/PAOLO PELLEGRINI Pebalap Campos Racing asal Indonesia, Rio Haryanto, memacu mobilnya pada hari pertama GP2 Italia di Sirkuit Monza, Jumat (4/9/2015).

"Kabar baik! Kami telah menandatangani kontrak dengan Rio Haryanto sebagai pebalap kedua. Kami tahu, dia pebalap yang muda dan 'lapar'. Line-up kami untuk 2016 sudah komplet," demikian bunyi tweet dari Manor.

Rio akan bermitra dengan juara DTM asal Jerman, Pascal Wehrlein, pada musim balapan 2016. Duet ini akan menggantikan Will Stevens dan Alexander Rossi, pebalap Manor musim lalu, kala mereka memakai nama tim Manor Marussia F1 Team. (Estu Santoso)

ANDREAS JOEVI/JUARA.NET Grafis daftar line up lengkap pebalap Formula 1 2016.

Daftar line-up pebalap Formula 1 2016

Mercedes: Lewis Hamilton, Nico Rosberg
Ferrari: Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen
Williams-Mercedes: Valtteri Bottas, Felipe Massa
Red Bull-TAG (Renault): Daniil Kvyat, Daniel Ricciardo
Force India-Mercedes: Sergio Perez, Nico Hulkenberg
Renault: Kevin Magnussen, Jolyon Palmer
Toro Rosso-Ferrari: Max Verstappen, Carlos Sainz Jr
Sauber-Ferrari: Felipe Nasr, Marcus Ericsson
McLaren-Honda: Fernando Alonso, Jenson Button
Manor-Mercedes: Pascal Wehrlein, Rio Haryanto
Haas-Ferrari: Romain Grosjean, Esteban Gutierrez



Credit  KOMPAS.com

AS Kirim Pasukan 4 Kali Lipat ke Latihan Gabungan Korsel

Tentara AS berdiri dekat pesawat tempur siluman F-22 di Pangkalan Angkatan Udara Osan, Pyeongtaek, bagian selatan Seoul, pada Rabu, 17 Februari 2016. (AFP Photo)


Seoul – Pemerintah Korea Selatan (Korsel) menyampaikan, Amerika Serikat (AS) telah mengirimkan pasukannya 4 kali lipat dari yang direncanakan untuk ikut serta dalam latihan militer gabungan dengan Korea Selatan, pada bulan depan, setelah uji coba nuklir dan rudal oleh Korea Utara (Korut).
Kantor berita Yonhap, Kamis (18/2), mengutip pernyataan Menteri Pertahanan Korea Selatan Han Min Goo bahwa AS akan mengirimkan 15.000 tentara dalam latihan simulasi komputer tahunan “Key Resolve”. Jumlah pasukan AS itu naik dari 3.700 di tahun lalu.
Han menambahkan, Korea Selatan juga akan meningkatkan jumlah pasukan yang dikirim.
Latihan gabungan “Key Resolve”, yang tahun lalu berlangsung 10 hari, biasanya dimulai bersamaan dengan latihan di lapangan yang disebut dengan “Foal Eagle” - latihan militer gabungan lain yang berlangsung sekitar 50 hari.
Yonhap melaporkan, Foal Eagle juga diharapkan menjadi latihan terbesar di tahun ini, dan menjadi daya tarik utama aset-aset strategis AS seperti brigade tempur angkatan udara, marinis, armada angkatan laut, yang dipimpin kapal induk dan kapal selam bertenaga nuklir.
Korea Utara kerap kali mengeluarkan pernyataan retorika permusuhan di sekitar waktu latihan militer gabungan AS-Korea Selatan, yang biasanya memicu lonjakan tajam ketegangan di semenanjung.
Pada saat latihan gabungan dimulai, tahun lalu, pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mendesak tentaranya bersiap perang dengan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya.
Negeri Komunis itu juga menembakkan rudal balistik jarak pendek ke arah laut di awal latihan.
Bulan lalu, Korea Utara melakukan uji coba nuklir keempat meskipun mendapat kecaman internasional dan diikuti dengan peluncuran roket jarak jauh, pada 7 Februari. Peluncuran itu mendapat kecaman luas karena uji coba rudal balistik dilarang berdasarkan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
AS dan Korea Selatan pun merespons dengan serangkaian kegiatan militer. Pada Senin (15/2), Kapal selam peran USS North Carolina tiba di pelabuhan Busan selatan untuk latihan gabungan dengan angkatan laut Korea Selatan. Empat pesawat tempur siluman F-22 juga dikerahkan menuju pangkalan udara di dekat Seoul, Rabu (17/2).
Korea Selatan dan AS juga menetapkan untu memulai pembicaraan, pada pekan ini sehubungan dengan kemungkinan untuk mengeraghkan sistem pertahanan rudal AS, meskipun ada tentangan Tiongkok.
Terminal High Altitude Area Defence System (THAAD) AS akan menembakkan rudal-rudal anti-balistik ke udara dengan tujuan untuk menghancurkan ke roket musuh selama fase penerbangan terakhir mereka.
“Kami akan menggunakan hak berdaulat kami mengenai masalah ini dan dalam membuat keputusan. Tidak ada yang lebih penting dari mengambil langkah-langkah untuk melindungi rakyat dan aset mereka dari lonjakan ancaman nuklir dan rudal dari Korea Utara,” ujar Moon.



Credit  Beritasatu.com

Airbus dan Boeing Raup Kesepakatan Miliaran Dolar di Singapura

Chairman Philippine Airlines Lucio Tan (kiri) dan CEO Airbus Fabrice Bregier berjabat tangan usai menandatangani kesepakatan pembelian enam pesawat Airbus A350-900s di Singapore Airshow, Selasa, 16 Februari 2016. (AFP Photo)

Singapura - Airbus dan Boeing mengumumkan kesepakatan bernilai miliaran dolar AS pada pameran dirgantara terbesar di Asia di Singapura, Rabu (17/2). Perolehan ini menggarisbawahi peran Asia sebagai pendorong pertumbuhan industri penerbangan, sekalipun kegamangan kian meliputi para pembeli pesawat.
Produsen asal Eropa, Airbus, mengumumkan kesepakatan senilai US$ 1,85 miliar untuk pembelian enam pesawat tipe A350-900s oleh Philippine Airlines (PAL), maspakai nasional dari salah satu negara yang perekonomiannya tumbuh pesat di Asia.
Sementara Boeing yang berbasis di AS menyatakan telah mendapatkan komitmen dari maskapai Tiongkok, Okay Airways, untuk pembelian 12 unit senilai US$ 1,3 miliar.
"Orang-orang Tiongkok sangat baik dalam mengelola keuangan. Tidak masalah jika ekonomi memburuk, mereka masih akan melakukan perjalanan," ucap Chairman Okay Airways Wang Shusheng kepada para wartawan.
Tony Tyler, direktur umum Asosiasi Transportasi Udara Internasional atau IATA mengatakan, pameran di Singapura menunjukkan para maskapai di Asia kemungkinan memajukan pesanan karena pelemahan keuntungan.
Penghematan yang didapat para maskapai dari penurunan biaya bahan bakar terkikis oleh kerugian hedging dan penguatan nilai tukar dolar AS. Tyler mengatakan, greenback naik 20% selama 18 bulan terakhir.
Dia menambahkan karena Asia Pasifik menyumbang 40% kargo udara global, para operator regional terpukul oleh perlambatan ekonomi global dan makin parahnya dampak persaingan dari para operator asal Teluk.
"Kami ingin menjual sebanyak mungkin pesawat di Asia tapi kami juga ingin menetap di Asia dan memiliki fasilitas industri, pusat penelitian serta permesinan," ucap Marwan Lahoud, ketua asosiasi industri dirgantara Prancis, GIFAS, kepada AFP dalam sebuah wawancara, Selasa (16/2).
Anggota komite eksekutif Airbus Group itu juga menambahkan, pihaknya ingin memperkuat apa yang telah dimulai, seperti penjualan, perancangan, dan manufaktur di Asia.
Para pelaku industri menyatakan, permintaan perjalanan di Asia masih tumbuh, didorong oleh pertumbuhan kelas menengah. Tapi, sudah tidak ada lagi kesepakatan-kesepakatan megabesar seperti tahun-tahun sebelumnya.
Dalam pernyataan yang dikeluarkan tahun ini, Airbus menyatakan berhasil mendapatkan 421 pesanan dari 17 maskapai dan penyewa pesawat di Asia sepanjang 2015. Angka tersebut mencapai 39% dari total pesanan yang sudah masuk tahun ini.
Boeing pekan ini memperkirakan bahwa dunia membutuhkan 38.050 pesawat dalam 20 tahun ke depan. Sebanyak 38% di antaranya akan berasal Asia, 21% dari Amerika Utara, dan 19% dari Eropa.
Selain Airbus dan Boeing, sebuah perusahaan penyewaan AS menerima pesanan 20 pesawat dari Mitsubishi Aircraft Corp Jepang, dalam transaksi senilai lebih dari US$ 900 juta.
PAL juga secara terpisah menyatakan telah menandatangani pesanan senilai US$ 600 juta dengan Rolls-Royce untuk mesin Trent XWB bagi enam unit A350.



Credit  Beritasatu.com

BAE-Mahindra Bangun Pabrik Senjata

Pemerintah India saat ini dalam proses negosiasi untuk pembelian 145 meriam howitzer ultraringan M777 buatan BAE Systems lewat program Penjualan Militer Asing dari pemerintah Amerika Serikat (AS). (AFP Photo)

New Delhi – Raksasa pertahanan Inggris BAE Systems memilih Mahindra Group untuk membangun pabrik perakitan meriam artileri howitzer. Persenjataan ini diharapkan nantinya dijual kepada militer India.
Pemerintah India saat ini dalam proses negosiasi untuk pembelian 145 meriam howitzer ultraringan M777 buatan BAE Systems lewat program Penjualan Militer Asing dari pemerintah Amerika Serikat (AS). Penunjukan mitra lokal oleh BAE bisa mempercepat rampungnya kesepakatan.
Jika tercapai, kesepakatannya akan bernilai sekitar US$ 700 juta. Bagi India, kesepakatan tersebut akan memperkuat artilerinya dengan persenjataan berkemampuan tinggi.
India berupaya memperbarui peranti keras militernya yang sudah tua dengan persenjataan baru bernilai puluhan miliar dolar AS. India juga dihadapkan pada ketegangan-ketegangan dengan para riwal kawasan, yakni Tiongkok dan Pakistan.
“Sebagai mitra pendiri manufaktur pertahanan di India, BAE Systems senang bisa bermitra dengan Mahindra untuk menawarkan pengembangan fasilitas perakitan, integrasi, dan pengujian di India,” ujar Joe Senftle, wakil presiden BAE Systems, Rabu (17/2).
Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi sebelumnya mengatakan, perusahaan-perusahaan asing yang meraih kesepakatan-kesepakatan persenjataan untuk berinvestasi di India. Caranya dengan bermitra bersama perusahaan-perusahaan lokal.
“Kami ingin memberikan kontribusi besar bagi angkatan bersenjata dan perekonomian India,” ujar SP Shukla, presiden grup Mahindra Defence and Aerospace.
Kedua perusahaan tidak menyebutkan di mana dan kapan pabrik perakitan itu akan dibangun. Modi sebelumnya berjanji untuk mengakhiri status India sebagai importir pertahanan nomor satu dunia.
Modi menginginkan 70% persenjataan dirakit di dalam negeri mulai awal dekade mendatang. India terakhir membeli meriam howitzer untuk angkatan bersenjatanya pada 1986, yakni sebanyak 410 unit dari perusahaan senjata Swedia AB Bofors.
Namun, kesepakatan dengan Bofor kemudian diselimuti berbagai tuduhan korupsi, yang berakibat pada kalahnya PM Rajiv Gandhi dari Partai Kongres dalam pemilu nasional 1989.



Credit  Beritasatu.com

Jepang Tak Akan Jual Senjata ke Negara Konflik

Pengamat politik dari Universitas Hoesei, Jepang, Satoru Mori. (Victor Maulana/Sindonews)

JAKARTA -  Pengamat politik dari Universitas Hosei, Jepang, Satoru Mori memprediksi, pemerintahnya tidak akan pernah menjual senjata ke negara yang sedang berkonflik. Menurut Mori, hal itu sudah tercantum dalam undang-undang Jepang.

Mori menuturkan, pada April 2014, Jepang sudah diperbolehkan untuk melakukan jual beli senjata. Namun, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi sebelum akhirnya kesepakatan pembelian senjata itu bisa dilakukan.

Salah satu persyaratannya adalah Jepang tidak boleh menjual senjata ke negara yang tidak memiliki pasukan di misi perdamaian PBB, dan Jepang tidak boleh menjual senjata ke negara-negara yang sedang berkonflik.

"Kami melakukan jual beli senjata di bawah undang-undang yang sangat ketat, dengan sejumlah persyaratan yang sangat jelas," ungkap Mori.

"Salah satunya adalah Jepang tidak diperbolehkan menjual senjata kepada pihak yang sedang terlibat konflik," sambungnya saat berbicara di Universitas Indonesia pada Kamis (18/2l).

Credit  Sindonews

Peluang Militer Indonesia dalam Kebijakan Baru Jepang

Direktur Kerjasama Internasional Kementerian Pertahanan RI, Jan Pieter Ate (kiri) dalam seminar pertahanan di Universitas Indonesia, 18 Feb. 2016. (Siti Arpiah/ Beritasatu.com)


Depok - Kebijakan pertahanan Jepang terbaru untuk makin memperkuat militernya secara mandiri memberikan peluang di bidang kerjasama militer dengan Indonesia, khususnya terkait transfer teknologi militer.
Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Kerjasama Internasional Kementerian Pertahanan RI, Jan Pieter Ate dalam sebuah seminar di Depok, Kamis (18/2).
"Sebelumnya Jepang tidak termasuk dalam daftar sumber-sumber teknologi alutsista (alat utama sistem persenjataan) Indonesia. Sekarang ada peluang, tapi dari pihak Jepang sendiri belum membuka kepada negara lain terkait dengan alutsista," ungkap Jan.
Ia menambahkan Indonesia selalu menyampaikan kepada Jepang, jangan sampai kebijakan yang baru mengganggu stabilitas di kawasan. Artinya, Jepang harus tetap menjalin kerjasama yang saling menghargai dan menguntungkan, lanjutnya.
Menanggapi hal ini, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menyatakan dampak kebijakan keamanan baru Jepang tidak akan langsung terasa kepada Indonesia.
"Karena Indonesia berada di lapisan berikutnya. Lapisan pertama itu Tiongkok, Korea Utara, dan Korea Selatan. Ketiga negara ini langsung bereaksi dengan membangun pertahanan yang lebih kuat lagi," ungkapnya.
Kebijakan yang baru ini, menurutnya memungkinkan terjadinya perang antara Jepang dengan negara tersebut.
"Dulu, Jepang jika ada kepentingan luar negeri yang terganggu diselesaikan lewat forum-forum internasional, sekarang angkatan perang Jepang (Japan Self Defence Force) bisa langsung datang," ujarnya.
Seperti diketahui, usaia Perang Dunia II Jepang mengadopsi konstitusi yang didikte Amerika dengan kebijakan pertahanan low-profile, di mana negara itu tidak secara resmi memiliki militer namun disebut dengan pasukan bela diri Jepang. Amerika menjamin payung perlindungan secara militer jika Jepang menghadapi invasi negara lain.
Sebelumnya, Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe menetapkan kebijakan untuk elbih meningkatkan profil pertahanan Jepang pada September 2015. Kebijakan baru ini dibuat untuk melindungi kepentingan nasional Jepang dan sebagai upaya Jepang menjaga tatanan serta stabilitas regional.
Kebijakan terbaru ini didorong oleh adanya pergerakan dua negara, yakni Tiongkok dan Korea Utara yang semakin agresif. Di antaranya Tiongkok dengan mengklaim wilayah teritorial di sekitar Laut CHina Selatan, serta Korea Utara dengan aksi-aksi provokatifnya, seperti peluncuran nuklir, dan penenggelaman kapal laut Korea Selatan.


Credit  Beritasatu.com

Pengamat: Indonesia tak terpengaruh kebijakan keamanan Jepang

Pengamat Hukum Internasional Hikmahanto Juwana (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)

Jakarta (CB) - Pengamat Hukum Internasional Universitas Indonesia Prof. Hikmahanto Juwana menilai Indonesia tidak terpengaruh dengan kebijakan keamanan Jepang yang baru digagas oleh PM Abe pada September 2015 lalu.

Selain letak geografis yang cukup jauh, sensifitas Indonesia dengan Jepang tidak setajam sensitifitas negara-negara tetangga Jepang di Asia Timur seperti Tiongkok, Korea Utara, Korea Selatan, hingga Taiwan.

"Kita (Indonesia) enggak (terpengaruh). Dijajah dulu hanya tiga setengah tahun. Belum lagi masalah ekonomi lebih besar dan menghilangkan sensitif kita. Walaupun sensitif itu masih muncul ke generasi senior. Kalau yang baru enggak," kata Hikmahanto saat seminar terbuka di Universitas Indonesia mengenai Peluang dan Tantangan Kebijakan Keamanan Jepang, Kamis.

Meski begitu, pengambil kebijakan di dalam negeri tetap harus berhati-hati dan tetap dapat ikut berperan melalui ASEAN.

"Kepedulian Indonesia bisa dilakukan ketika ada perdamaian yang terganggu," kata dia.

Jejak Jepang di masa lalu dalam mengokupansi negara-negara di Asia Timur dan tenggara memang menimbulkan kekhawatiran negara lain ketika Jepang hendak memperbaharui kebijakan keamanannya. Terlebih, Laut Cina Selatan diperkirakan akan menjadi pusat dari kekhawatiran itu.

"Sejak awal setiap kali ada new policy berkaitan dengan trade yang mereka hadapi. Tapi jepang punya masa lalu. Kalau ga ada past experience mereka bisa bangun semaunya," kata dia.

Oleh karena itu, dia menyarankan Jepang bisa terlibat dalam operasi militer PBB, tetapi sebaiknya menjauhkan diri dalam partisipasi operasi PBB di kawasannya.

"Kalau ke Suriah silakan di sana jejak Jepang enggak ada. Kalau di wilayah ini ada jejak Jepang, mereka khawatir, remilitarisasi lagi, ingat lagi," kata dia.



Credit  ANTARA News

AS Tak Aman dari Rudal Balistik Iran & Korut, Meski Teknologinya Canggih

Sistem pertahanan AS diklaim belum terbukti aman dari ancaman rudal balistik Iran dan Korut. | (Reuters)

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) tidak mampu melindungi diri dari serangan rudal balistik yang setiap saat bisa diluncurkan oleh Korea Utara (Korut) dan Iran, meskipun dana miliaran dolar habis untuk sistem pertahanan yang canggih.

Demikian bunyi dokumen laporan Kantor Akuntabilitas Pemerintah AS. Menurut laporan itu, meskipun para pemimpin militer AS mengklaim bahwa pertahanan AS memiliki sistem Ground-Based Midcourse Defense (GMD) berteknologi canggih yang kuat, tapi pengujian teknologinya tidak mendukung klaim tersebut.

“Badan Pertahanan Rudal (MDA) belum membuktikan melalui uji penerbangan yang dapat membela tanah air AS terhadap ancaman rudal saat ini,” bunyi dokumen negara itu.

“Badan itu tidak menunjukkan beberapa kemampuan rudal kunci pertahanan tanah air dan mengandalkan praktek akuisisi berisiko tinggi untuk mencapai tujuannya dari 44 interseptor pada akhir 2017,” lanjut dokumen itu, seperti dikutip Russia Today, semalam (18/2/2016).

“Tidak ada bukti yang telah disediakan untuk menunjukkan bahwa sistem (pertahanan) dapat mencegat rudal balistik antarbenua, dan juga masih harus dilihat apakah sistem ini mampu melakukan pencegatan salvo dua atau lebih terhadap target tunggal,” sambung dokumen negara yang masih meragukan kemampuan sistem pencegat rudal AS.

“Sebaliknya, itu hanya menunjukkan kemampuan parsial (untuk membela diri) terhadap sejumlah kecil rudal balistik sederhana.”

Angka yang diungkapkan dalam laporan itu menunjukkan bahwa puluhan miliar dolar AS telah dihabiskan untuk sistem GMD, miliaran dolar AS lagi akan diperlukan untuk memperbaiki kelemahan yang ada.


Ini bukan pertama kalinya bahwa GMD telah dihadapkan dengan masalah. Sebuah laporan yang diterbitkan pada September 2014 mengungkapkan bahwa "sistem pembunuh" itu sudah menjalani tes yang gagal dan memiliki puluhan masalah pada kontrol kualitas.


Baik Pentagon maupun Gedung Putih belum mengkonfirmasi laporan dokumen yang menunjukkan kelemahan sistem pertahanan AS itu.




Credit  Sindonews

Turki Fasilitasi Bala Bantuan untuk Pemberontak Suriah

Turki memfasilitasi bala bantuan untuk pasukan pemberontak Suriah | (The Sun)

DAMASKUS - Kelompok pemberontak Suriah telah mendapatkan 2.000 bala bantuan pasukan melalui Turki pada Minggu lalu. Bantuan itu diberikan untuk meningkatkan perang melawan milisi Kurdi di sebelah utara Aleppo.

"Kami telah diizinkan untuk bergerak guna memindahkan berbagai peralatan, mulai dari senjata ringan hingga senjata berat, mortir dan rudal hingga tank kami," kata seorang komandan pasukan pemberontak di garis depan yang mempunyai nama alias Abu Issa, seperti dikutip dari Reuters, Kamis (18/2/2016).

Namun, ia buru-buru menegaskan, bahwa bala bantuan personel tidak termasuk anggota dari kelompok yang berafiliasi dengan Al-Qaeda, Front al-Nusra, atau kelompok jihad lainnya.

Sedangkan sumber kelompok pemberontak yang lain mengatakan, Turki juga telah meningkatkan pengiriman perangkat keras militer untuk kelompok pemberontak.

"Kami mendapatkan pasokan segala sesuatunya, mulai dari rudal hingga mortir, sampai kendaraan lapis baja. Hampir semuanya sekarang tengah diberikan kepada kami," kata sang sumber.

Pemberontak dan pemerintah Turki menuduh milisi Kurdi melakukan pembersihan etnis di desa-desa Arab dalam upaya untuk mengakuisisi wilayah kekuasaan di utara Suriah.

Credit  Sindonews

China dan Korut Disebut Dua Ancaman Terbesar Jepang

Pengamat politik dari Universitas Hoesei, Jepang, Satoru Mori. (Victor Maulana/Sindonews)

JAKARTA - China dan Korea Utara (Korut) dinilai sebagai ancaman terbesar terhadap Jepang di kawasan Asia. Hal itu diutarakan oleh pengamat politik dari Universitas Hoesei, Jepang, Satoru Mori.

Berbicara saat seminar di Univesitas Indonesia pada Kamis (18/2), Mori mengungkapkan sejumlah alasan mengapa Korut dan China bisa menjadi ancaman terbesar bagi Korut. Menurut Mori, yang menjadikan Korut ancaman bagi Jepang adalah kepemilikan senjata nuklir dan rudal balistik.

"Ada dua hal dari Korut, yakni peluncuran roket yang mereka lakukan beberapa waktu lalu, dan juga mereka sedang berusaha untuk membangun rudal jarak jauh yang bisa mencapai jarak 12 sampai 13 ribu kilometer," ucap Mori dalam pemaparannya.

Lalu, selanjutnya dari sisi China, Mori menyebut ada tiga hal yang menbuat Negeri Tirai Bambu itu menjadi ancaman bagi Jepang. Hal pertama adalah peningkatan kekuatan militer, yang terlihat dari anggaran militer yang sangat besar dari China.

Hal kedua, papar Mori, adalah sikap yang tidak bersahabat yang kerap ditunjukan oleh China. Dan yang terakhir adalah soal konflik di kawasan Laut China Selatan. Konflik Laut China Selatan menjadi masalah bagi Jepang, karena Jepang sangat bergantung pada wilayah tersebut.

Mori menambahkan, sejumlah hal inilah yang menjadi alasan Jepang mengubah kebijakan militer mereka. Sebelumnya Jepang tidak boleh menggunakan kekuatan militer mereka ke luar negeri, tapi dalam undang-undang baru, Jepang boleh mengirimkan kekuatan militer mereka, namun hanya sebatas di kawasan Asia.

Credit  Sindonews

Kedubes Korut: Program Nuklir Kami Bukan Urusan Jepang

 

Korut mengklaim meluncurkan satelit, sedang negara tetangganya seperti Korsel dan Jepang serta AS, menuding itu merupakan uji coba rudal jarak jauh. (Reuters/KCNA)

 

Jakarta, CB -- Di tengah ketegangan kawasan Asia, pemerintah Jepang memutuskan untuk melakukan amandemen interpretasi konstitusi yang salah satunya memperbolehkan penerjunan pasukan keamanan ke negara lain.

Menurut Profesor Departemen Politik Global dari Universitas Hosei di Jepang, Satoru Mori, upaya ini dilakukan oleh Jepang setelah melihat pergerakan yang mengancam keamanan dari China dan Korea Utara, seperti sengketa lahan Pulau Senkaku dengan Beijing dan uji coba nuklir Pyongyang.

Korut kembali merebut perhatian dunia setelah melakukan uji coba nuklir pada Januari lalu, disusul dengan peluncuran satelit menggunakan rudal sekitar sebulan setelahnya, pada awal Februari.
"Keadaan ini sangat mengkhawatirkan karena program nuklir dan rudal Korut sangat provokatif dan mengancam stabilitas kawasan," ujar Mori dalam seminar Japan's New Security Policy and Regional Response in Southeast Asia di Universitas Indonesia, Depok, Kamis (18/2).

Menanggapi penjabaran ini, Konselor Kedutaan Besar Korea Utara di Indonesia, Kim Song Hak, mengatakan bahwa program nuklir dan satelit negaranya bukan urusan Jepang.

"Program nuklir dan satelit Korut sama sekali bukan urusan Jepang. Itu kami lakukan untuk melindungi diri. Kami hargai upaya Jepang untuk melindungi diri, tapi kami juga punya hak untuk melindungi diri," ujar Kim yang hadir dalam seminar tersebut sebagai tamu.

Kim lantas menjabarkan bahwa pada Februari ini, Korut bukan meluncurkan rudal, melainkan satelit. Ia malah menuding balik bahwa Jepang melakukan amandemen itu atas desakan dari Amerika Serikat sebagai sekutu dekatnya.

Kembali menanggapi tudingan Kim, Mori mengatakan bahwa anggapan mengenai tunduknya Jepang terhadap AS seharusnya sudah tidak lagi disinggung. "Itu masalah dulu, sekarang situasi sudah berubah dan kami tidak lagi didikte AS," katanya.

Melanjutkan sanggahannya, Mori kemudian mengakui bahwa Korut memang meluncurkan satelit. Namun, Korut menggunakan rudal untuk meluncurkan satelit tersebut.

"Apa bedanya roket dan rudal balistik? Hanya apa yang ditaruh di ujungnya. Jika itu satelit, maka rudal itu menjadi pelontar satelit. Namun, jika di ujungnya ditaruh nuklir, itu akan menjadi rudal balistik, senjata jarak jauh yang mematikan," tutur Mori.

Ia kemudian menjelaskan bahwa senjata jarak jauh tersebut mengancam keamanan Korsel dan negara-negara lainnya yang merupakan tetangga Jepang.

Pengamat hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menganggap wajar Jepang bersikap waspada dan melakukan amandemen ini mengingat trauma kelam di masa lalu pada akhir Perang Dunia II, saat Hiroshima dan Nagasaki dibom atom.
"Pengalaman-pengalaman Jepang masih sangat lekat di ingatan. Ini yang membuat Jepang waspada," ucap Hikmahanto.

Mori pun menjelaskan bahwa di bawah amandemen ini, Jepang juga tak dapat seenaknya menerjunkan pasukan ke negara lain.

Menurut Mori, sebenarnya tak ada yang berubah dalam isi Pasal 9 dari Konstitusi yang memuat masalah keamanan ini. Namun, penjelasan interpretasi dari pasal tersebut diubah.

"Jika sebelumnya Jepang hanya boleh menerjunkan pasukan jika sudah diserang langsung, sekarang Jepang dapat menempatkan pasukan di negara lain jika mengancam keamanan negara sendiri atau negara tetangga yang memiliki hubungan baik dengan Jepang. Semuanya melalui kontrol ketat, tidak sembarangan," tutur Mori.

Credit  CNN Indonesia

Turki Bombardir Militan Kurdi Pasca-Serangan Bom di Ankara

 

 (Reuters/Umit Bektas)

 

Jakarta, CB -- Jet tempur Turki mengebom kamp milisi Kurdi di Irak utara sepanjang malam, terpaut beberapa jam setelah bom mobil meledak di Ankara, menewaskan 28 orang anggota militer dan sipil.

Bom itu meledak di sebelah bus militer tepat di lampu lalu lintas, dekat markas besar militer, gedung parlemen dan gedung pemerintahan lainnya pada Rabu (17/2) malam.

Militer Turki mengutuk dan menyebut serangan itu sebagai aksi terorisme.
Seorang sumber senior keamanan mengatakan beberapa hal menunjuukkan bahwa yang bertanggung jawab atas ledakan itu adalah militan dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK).

Salah seorang pemimpin PKK, Cemil Bayik, mengatakan ia tidak mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas serangan, namun bom itu bisa jadi merupakan respons atas “pembantaian di tanah Kurdi”, merujuk pada wilayah yang dihuni mayoritas Kurdi di Turki, Suriah, Irak dan Iran.

Serangan bom ini menyusul serentetan pengeboman lain di Turki sepanjang tahun lalu, yang sebagian besar dituduhkan kepada militan ISIS.
Turki tergabung dalam koalisi serangan udara melawan ISIS pimpinan Amerika Serikat, namun beberapa hari belakangan secara masif menggempur milisi Kurdi di utara Suriah.

Turki juga menghadapi pemberontakan PKK setelah gencatan senjata yang disetujui pada 2012 kandas Juli tahun lalu.

“Kami tidak tahu siapa yang melakukan ini. Tapi ini bisa jadi merupakan pembalasan atas pembantaian di wilayah Kurdi,” ujar Bayik, seperti dikutip dari kantor berita Firat, yang dinilai dekat dengan PKK.


Credit  CNN Indonesia

AS Tempatkan Tank dan Senjata di Gua Rahasia Norwegia

 

Ilustrasi (Wikipedia)

 

 

Jakarta, CB -- Militer Amerika Serikat telah menempatkan tank-tank, artileri dan logistik di berbagai gua di Norwegia untuk mengantisipasi ketegangan yang bisa berujung konflik antara Nato dan Rusia, seperti disampaikan oleh Marinir AS dalam pernyataannya.

"Setiap perangkat yang diturunkan bertujuan untuk mengurangi biaya dan mempercepat kemampuan dalam mendukung operasi di saat krisis, sehingga kami dapat menggunakan perangkat yang siap-diturunkan dan merespons apapun krisis yang mungkin terjadi," kata Kolonel William Bentley, komandan operasi Brigade Ekspedisi Marinir Ke-2 AS dalam pernyataannya, dikutip CNN, Kamis (18/2).
Penurunan perangkat tempur di gua-gua era Perang Dingin dilakukan di tengah ketegangan antara NATO dan Rusia, terutama soal konflik di Ukraina. Norwegia memiliki garis perbatasan sepanjang 196 kilometer dengan Rusia. Perbatasan tersebut pada Perang Dingin dijaga ketat militer dan saat itu Rusia menurunkan Armada Utara mereka ke Murmansk, sekitar 160 kilometer dari perbatasan.

Oktober tahun lalu, Menteri Pertahanan Norwegia Laksamana Haakon Bruun-Hanssen mengatakan pada wartawan bahwa Vladimir Putin siap mengerahkan kekuatan militer Rusia demi mencapai ambisi politiknya.
Gua-gua dengan pengatur suhu banyak terdapat di Norwegia. AS pertama kali menempatkan perangkat tempur mereka di gua itu tahun 1981 saat Perang Dingin demi memperkuat pertahanan NATO melawan Uni Soviet, seperti yang dijabarkan dalam pernyataan pemerintah AS.

Pemerintah Norwegia pada tahun 1990-an bersedia menjadi pemelihara gua-gua tersebut. Fasilitas di dalamnya sangat canggih dan modern, dioperasikan sekitar 100 personel militer AS dan Norwegia.
Di dalam gua terdapat perangkat tempur yang mampu menunjang kebutuhan perang 15 ribu tentara. Perangkat itu sebelumnya telah digunakan dalam operasi di Irak.

Sekitar 6.500 perangkat dalam gua akan digunakan dalam latihan militer yang akan digelar akhir bulan ini. Latihan dengan nama sandi Cold Response 16 ini akan diikuti oleh 12 negara anggota dan mitra NATO, melibatkan lebih dari 16 ribu tentara.
Sebelumnya pemerintah Barack Obama telah meningkatkan anggaran pertahanan menjadi US$3,4 miliar untuk mengantisipasi serangan Rusia terhadap negara NATO. Antisipasi itu juga meliputi penempatan perangkat tempur di negara-negara Baltik, Polandia dan Eropa Tengah.

AS juga mengumumkan akan menurunkan enam jet tempur F-15 ke negara tetangga Norwegia, Finlandia, yang akan beroperasi sekitar 100 km dari perbatasan Rusia.


Credit  CNN Indonesia

19-02-1945: Marinir AS Serbu Jepang

Ini adalah pertempuran paling berdarah dalam PD II.

Iwo Jima berhasil ditaklukkan (Wikimedia Commons / US Archiv ARCWEB)

 

  CB- Hari ini 71 tahun silam, Pasukan Marinir Amerika Serikat menginvasi Pulau Iwo Jima Jepang dengan sandi Operasi Detasemen. Tujuan utama AS adalah untuk menaklukkan seluruh pulau, termasuk tiga lapangan terbang. Pertempuran ini merupakan salah satu pertempuran paling berdarah dalam sejarah Perang Pasifik selama Perang Dunia II.

Seperti dikutip dari situs History, posisi tentara Jepang di pulau ini sangat strategis. Karena memiliki bunker yang saling terhubung, artileri tersembunyi serta terowongan bawah tanah sepanjang 18 kilometer (11 mil). Sebenarnya, pasukan Paman Sam mulai maju menekan pertahanan Jepang sejak Februari 1944.

Ketika itu pesawat pembom B-24 dan B-25 memborbardir Iwo Jiwa selama 74 hari. Itu adalah pemboman terlama sebelum invasi dimulai. Selain itu, pasukan katak Marinir AS juga dikirim untuk memantau situasi sekaligus memberangus pertahanan Jepang yang tersembunyi.

Disebut pertempuran paling berdarah sepanjang sejarah karena Jepang dan AS sama-sama kehilangan personel yang jumlahnya di atas 20 ribu tentara. Tak hanya itu. AS ternyata salah prediksi dari rencana sebelumnya karena Jepang sulit dikalahkan. Washington mengira Iwo Jima bisa direbut dalam lima hari saja. Faktanya justru 30 hari atau satu bulan.

Tanda-tanda AS menang ketika bendera AS berkibar di puncak Gunung Suribachi di mana peristiwa ini  ditangkap dalam sebuah foto terkenal yang kemudian memenangkan Hadiah Pulitzer. Akibat pertempuran ini, Jepang kehilangan 22 ribu tentara dan hanya 216 tentara yang hidup.

Sementara pihak AS kehilangan 6.821 tentaranya serta hampir 20 ribu terluka parah. Kemenangan di Iwo Jima menjadi langkah strategis bagi Washington karena makin dekat dengan Tokyo. Sebagai pembanding, jumlah korban tewas dalam Pertempuran Atol Tarawa ditambah luka parah 'hanya' sekitar 22 ribu tentara.


Credit  VIVA.co.id

Turki tak akan berhenti mengebom petempur Kurdi di Suriah

Presiden Turki Tayyip Erdogan (kiri) menjelang sidang Parlemen Uni Eropa di Brussels, Belgia, Senin (5/10). (REUTERS/Francois Lenoir)

Ankara (CB) - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Rabu (17/2) mengatakan negaranya tidak akan berhenti mengebom petempur Partai Uni Demokratik Kurdi (PYD) di Suriah, yang dikategorikan Ankara sebagai cabang Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang dianggap sebagai organisasi teroris.

"Saat ini, saya menghadapi kesulitan dalam memahami Amerika, yang masih belum memasukkan atau masih belum menyebut PYD dan YPG sebagai teroris dan mengatakan akan terus mendukung YPG," kata Erdogan.

Washington mengakui PKK sebagai kelompok teror tapi tidak PYD dan milisinya, Satuan Perlindungan Rakyat (YPG).

Kemajuan cepat petempur Kurdi Suriah yang didukung Amerika Serikat, yang memanfaatkan serangan udara Rusia di wilayah tersebut untuk merebut wilayah di dekat perbatasan Turki, telah membuat geram Ankara. Sebagai tanggapan, Turki telah mengebom posisi YPG selama berhari-hari.

"Mereka memberitahu Turki ini: Berhenti mengebom PYD dan YPG. Jangan tersinggung, tapi kami tidak punya pikiran seperti itu. Jika seseorang menembakkan howitzer atau peluru ke Turki, mereka akan menghadapi reaksi berulang-kali lebih banyak," kata Erdogan.

Erdogan menyalahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) karena tetap tak bertindak apa-apa mengenai perbuatan yang ia sebut "kejahatan terhadap kemanusiaan" oleh Rusia di Suriah.

"Rusia telah memperlihatkan (warna asli)-nya dengan berdiri di samping pembunuh dan tiran (Presiden Suriah Bashar) al-Assad yang telah mengakibatkan kematian hampir 500.000 orang. Saat ini, (Rusia) nyaris melakukan kejahatan yang sangat serius terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang dengan bom-bom yang telah menghujani sekarang. Apa yang dikatakan PBB? Jika dikonfirmasi, ini adalah kejahatan perang," kata Erdogan.

Erdogan juga memperingatkan krisis pengungsi, yang telah membuat 1,1 juta orang memasuki Eropa tahun lalu, akan bertambah parah jika konflik di Suriah tidak diakhiri.

"Tak peduli (jika) Barat bertindak dengan keras, dengan cara tak kenal kasihan, mereka tidak bisa mengendalikan arus masuk pengungsi," katanya seperti dilansir kantor berita Xinhua.

Dia menambahkan bahwa "harus ada konsensus segera mengenai penemuan penyelesaian bagi krisis Suriah."


Credit  ANTARA News

Palestina hargai pernyataan Presiden Jokowi di KTT ASEAN-AS

Duta Besar Palestina Fariz Mehdawi (ANTARA)

Apa yang disampaikan oleh beliau (Presiden Jokowi) mengenai upaya perdamaian di Timur Tengah dan penyelesaian masalah Palestina adalah hal yang sangat tepat waktu dan sangat penting. Untuk itu, saya sangat menghargai apa yang telah beliau sampaikan dan lakukan

Jakarta (CB)  - Duta Besar Palestina untuk Indonesia Fariz Mehdawi menghargai pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai upaya perdamaian di Timur Tengah dan dukungan kemerdekaan Palestina pada rangkaian acara KTT ASEAN-Amerika Serikat.

"Apa yang disampaikan oleh beliau (Presiden Jokowi) mengenai upaya perdamaian di Timur Tengah dan penyelesaian masalah Palestina adalah hal yang sangat tepat waktu dan sangat penting. Untuk itu, saya sangat menghargai apa yang telah beliau sampaikan dan lakukan," kata Dubes Palestina Fariz Mehdawi di Jakarta, Kamis.

Menurut Mehdawi, pernyataan Presiden Jokowi pada KTT ASEAN-AS itu dapat mengingatkan kembali Amerika Serikat akan komitmennya dalam proses perdamaian Palestina-Israel dan penylesaian masalah di Yerusalem.

Dubes Palestina itu menyebutkan bahwa Presiden Jokowi memang telah berkomitmen sejak lama untuk mendukung kemerdekaan Palestina, bahkan sejak awal masa kampanyenya dalam pemilihan presiden.

"Presiden Jokowi berkomitmen untuk mendukung Palestina dengan berbagai cara, dan dia membuktikan perkataannya. Dia adalah orang yang bertindak seperti yang dia janjikan," ujar dia.

Dia mengatakan dukungan yang konsisten sudah diberikan oleh pemerintah Indonesia sejak dulu, yakni mulai dari masa kepemimpinan Presiden Soekarno.

Mehdawi juga menyampaikan penghargaan atas berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk tetap mengangkat isu Palestina agar tidak dilupakan.

"Isu Palestina dan Yerusalem tidak dapat dilupakan atau diabaikan, ini sangat penting. Karena bila masalah ini tidak diatasi maka implikasinya akan mempengaruhi stabilitas, tidak hanya secara regional di Timur Tengah, tetapi juga di dunia internasional," ucap dia.

Untuk itu, Mehdawi menghargai keterlibatan politik Indonesia melalui ASEAN, G20, dan Organisasi Kerja sama Islam (OKI) untuk memobilisasi lebih lagi usaha internasional dalam mengatasi masalah di Palestina.

Dia pun menilai baik upaya Indonesia menjadi tuan rumah KTT Luar Biasa OKI untuk membahas masalah Palestina dan "Al Quds Al Sharif" (Kota Suci Yerusalem) pada Maret mendatang.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam rangkaian acara KTT ASEAN-Amerika Serikat di Sunnyland, California, Amerika Serikat juga telah mengingatkan perlunya upaya penyelesaian masalah di Palestina.

Presiden Jokowi menyatakan bahwa dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina terus dilakukan secara konsisten.

Salah satu wujud konkret kontribusi Indonesia adalah kesediaan Indonesia untuk menjadi tuan rumah KTT Luar Biasa OKI pada 6-7 Maret 2016. KTT Luar Biasa OKI itu akan membahas masalah Palestina dan "Al Quds Al Sharif" (Kota Suci Yerusalem).

Konferensi luar biasa itu akan mengundang para kepala negara dan kepala pemerintahan dari 57 negara anggota OKI.

Selain dihadiri negara anggota OKI, KTT luar biasa itu juga rencananya akan dihadiri oleh negara-negara peninjau, yaitu AS, Bosnia Herzegovina, Rusia, dan Republik Afrika Tengah.



Credit  ANTARA News

Menlu puas pada hasil KTT ASEAN-AS

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. (ANTARA FOTO/HO/Kemenlu/Rudi Hartanto)

berlangsung baik, terbuka, dan sangat konstruktif

Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat (CB) - Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi menyatakan puas pada hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-AS pada 15-16 Februari 2016 yang berlangsung di Sunnylands, California.

Retno, dalam penerbangan pesawat kepresidenan Republik Indonesia-1 menuju Honolulu Hawai untuk kembali ke Tanah Air, Kamis waktu setempat, kepada wartawan yang turut serta dalam rombongan Presiden Joko Widodo mengatakan puas pada hasil KTT AS-ASEAN.

"Saya puas karena berlangsung baik, terbuka, dan sangat konstruktif," kata Retno.

Retno tidak menampik ada perdebatan serius untuk merumuskan Deklarasi Sunnylands dengan 17 prinsip yang akhirnya disepakati bersama AS dan ASEAN.

Ia mengatakan, AS sebagai tuan rumah untuk pertama kalinya dalam forum yang mengundang para pemimpin ASEAN, menunjukkan komitmennya yang kuat dalam mempererat kemitraan dengan ASEAN.

Pertemuan itu, kata Retno, juga terbuka dan mengakomodasi usulan komitmen dari negara-negara anggota ASEAN termasuk Indonesia.

Mengenai seberapa jauh Indonesia bisa mempengaruhi hasil pertemuan, Retno mengatakan hal itu tak perlu diragukan terlebih selama ini Indonesia juga selalu dianggap pemimpin ASEAN dengan populasi 60 persen dari total penduduk kawasan.

"(Terlihat) dari approach kita diminta untuk menjadi pembicara pertama dalam sesi mengenai counterterrorism," kata Retno.

Hal itu, kata dia, berarti Indonesia dianggap memiliki peran penting dan pengalaman yang cukup untuk bisa dibagi. "Presiden Jokowi menyampaikan pengalaman Indonesia untuk meng-address isu-isu ekstremisme dan terorisme," katanya.

Retno mengatakan, umumnya setiap ada pembahasan terorisme dalam berbagai forum dunia yang melibatkan Indonesia, Indonesia selalu diminta berbagi pengalaman soal penanganan terorisme.

"Kita selalu diminta bicara untuk share pengalaman, kekuatan kita dalam counterterrorism," kata Retno.



Credit  ANTARA News

KTT ASEAN-AS keluarkan 17 prinsip Deklarasi Sunnylands

Presiden Jokowi tiba di Honolulu menju Sunnylands, Rancho Mirage, California, AS dalam rangka KTT ASEAN-AS (ANTARA News)

 

 

Sunnylands, California (CB) - Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN-AS di Sunnylands, California, AS, pada 15-16 Februari 2016 menghasilkan 17 prinsip yang dituangkan dalam Deklarasi Sunnylands.

Deklarasi Sunnylands dirilis sesaat setelah acara yang dituanrumahi Presiden Amerika Serikat Barack Obama itu rampung Selasa siang waktu setempat atau Rabu pagi WIB.

Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi mengatakan pertemuan itu menghasilkan pernyataan bersama antara AS-ASEAN.

"Ada joint statement antara AS dengan ASEAN," kata Retno.

Dalam KTT ini, para kepala negara/pemerintah negara-negara anggota ASEAN dan AS mengambil kesempatan untuk menegaskan kembali kunci prinsip-prinsip yang akan memandu kerja sama dalam 17 prinsip.

Prinsip-prinsip kunci itu memuat 17 butir pernyataan bersama dalam Deklarasi Sunnylands yakni:

1. Penghormatan bersama atas kedaulatan, keutuhan teritorial, kesetaraan dan kemerdekaan politik semua bangsa yang memegang teguh seluruh prinsip dan tujuan Piagam PBB, Piagam ASEAN dan hukum internasional;

2. Pentingnya kesejahteraan bersama, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan dan inklusif, serta pemeliharaan generasi muda kita yang membuat mereka menikmati perdamaian abadi, pembangunan, dan stabilitas bagi kemanfaatan bersama;

3. Pengakuan bersama atas pentingnya menjalankan kebijakan yang mengarah pada ekonomi yang kompetitif, terbuka, dan dinamis sehingga bisa menjaga pertumbuhan ekonomi, peluang kerja, inovasi, kewirausahaan dan konektivitas, dan mendukung usaha kecil dan menengah (UKM) dan mempersempit kesenjangan pembangunan;

4. Komitmen untuk memastikan kesempatan bagi seluruh rakyat, melalui penguatan demokrasi, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan kepatuhan pada aturan hukum, mempromosikan dan melindungi hak asasi dan kebebasan fundamental, mendorong toleransi dan sikap moderat, dan memelihara lingkungan;

5. Menghormati dan mendukung sentralitas ASEAN dan berbagai mekanisme ASEAN dalam mengembangkan arsitektur kawasan Asia Pasifik;

6. Kepatuhan yang kuat terhadap tatanan internasional dan regional yang berdasarkan kepada aturan hukum yang menegakkan dan melindungi hak-hak dan keistimewaan semua negara;

7. Komitmen bersama terhadap penyelesaian masalah secara damai, termasuk menghargai proses hukum dan diplomatik, tanpa memberikan ancaman atau menggunakan kekuatan berdasarkan kepada prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui secara universal dan Konvensi PBB Tentang Hukum Laut (UNCLOS) Tahun 1982;

8. Komitmen bersama menjaga perdamaian, stabilitas dan keamanan wilayah, menjamin keamanan dan keselamatan laut, termasuk hak kebebasan untuk navigasi dan penerbangan dan pemanfaatan laut sesuai hukum lainnya, dan kemudahan dalam perdagangan lewat laut sebagaimana dijelaskan dalam Konvensi PBB Tentang Hukum Laut (UNCLOS) Tahun 1982 maupun nonmiliterisasi dan menahan diri dalam melakukan aktivitas tersebut;

9. Komitmen bersama untuk mempromosikan kerja sama mengatasi tantangan-tantangan yang banyak dihadapi dalam urusan kemaritiman;

10. Keinginan yang kuat untuk menyelesaikan masalah-masalah global seperti terorisme dan ekstremisme, perdagangan orang, perdangan narkoba, dan penangkapan ikan yang ilegal, termasuk perdagangan hewan dan kayu yang dilindungi;

11. Komitmen bersama mengatasi perubahan iklim dan meningkatkan ketahanan iklim serta lingkungan ASEAN yang berkelanjutan, termasuk menjalankan kontribusi tiap-tiap negara yang dibuat berdasarkan Kesepakatan KTT Iklim Paris;

12. Komitmen bersama mempromosikan keamanan dan stabilitas ruang siber secara konsiten berdasarkan norma perilaku secara bertanggung jawab;

13. Mendukung upaya bagi kemajuan Masyarakat ASEAN berdasarkan hukum yang kuat, stabil, kohesif secara politik, terintegrasi secara ekonomi, memiliki tanggung jawab sosial, dan berorientasi pada rakyat;

14. Komitmen bersama memperkuat konektivitas antarwarga melalui program yang melibatkan warganegara ASEAN dan AS, khususnya generasi muda, dan mempromosikan kesempatan bagi seluruh rakyat, terutama yang paling terkait, untuk bisa memenuhi visi Masyarakat ASEAN;

15. Komitmen bersama mempromosikan kemitraan global bagi perkembangan yang berkelanjutan melalui implementasi Agenda Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2030 dan Agenda Aksi Addis Ababa, untuk menjamin keberlanjutan, masyarakat yang setara dan inklusif di mana tidak ada seorangpun yang tertinggal;

16. Komitmen bersama untuk meningkatkan kolaborasi pada forum regional dan internasional, terutama pada mekanisme ASEAN yang ada;

17. Komitmen bersama melanjutkan dialog politik pada tingkat kepala negara/pemerintahan melalui kehadiran pemimpin negara pada KTT ASEAN-AS dan KTT Timur Jauh.






Credit  ANTARA News

Gara-gara Minyak Anjlok, Negara Ini Terancam Bangkrut

Harga minyak naik US$200 per barel bisa selamatkan negara tersebut.

Rig minyak di Rusia (CNBC)

 

CB - Venezuela saat ini, sedang diambang keruntuhan ekonomi. Merosotnya harga minyak mentah dunia, membuat negara tersebut kehabisan uang untuk menjalankan operasional.

Dilansir dari Business Insider, Kamis 18 Februari 2016, mata uang di negara tersebut anjlok 93 persen saat in. Bahkan, di pasar gelap dalam dua tahun ini negara tersebut telah kehabisan bir dan kertas toilet. 

 

Negara tersebut sangat tergantung pada penghasilan minyak mentah yang saat ini sangat tidak efisien, karena harganya anjlok. Bahkan, saat ini sudah mencapai di bawah US$30 per barel

 

Analis dari Deutsche Bank melihat beberapa negara terburuk yang terkena hantam penurunan minyak. Dari lima negara yang paling rentan, empat di antaranya merupakan eksportir utama minyak, yang pendapatan negaranya sangat tergantung pada komoditas itu, yaitu Venezuela, Kolombia, Argentina, dan Brasil. 

 

Untuk menyeimbangkan anggaran negara tersebut, dibutuhkan harga minyak US$200 per barel. Hal tersebut, sangat tidak mungkin terjadi saat ini. 

 

Venezuela pekan ini menandatangani perjanjian dengan Saudia Arabia dan Rusia untuk membekukan produksi minyak pada tingkat Januari. Dengan tingkat output masih terlalu tinggi, berat untuk harga bergerak naik.

Credit  VIVA.co.id

Basarnas Ingin Memodernisasi Peralatan

Basarnas

 

CB, GUNUNG KIDUL -- Badan Search and Rescue Nasional akan melakukan modernisasi peralatan untuk mempermudah dan meringankan kerja petugas di lapangan.

"Kami ingin memodernisasi peralatan Badan SAR Nasional (Basarnas). Kalau hanya mengandalkan kekuatan petugas di lapangan, kinerja kami tidak maksimal. Kami membutuhkan peralatan teknologi modern," kata Kepala Basarnas Marsdya TNI FHB Soelistyo di Gunung Kidul, Rabu (17/2).

Ia mengatakan modernisasi peralatan bertujuan agar tenaga Basarnas yang terbatas tidak terkuras. Saat ini, peralatan yang sudah dalam pengadaan yakni Initial Provisioning Pesawat Helikopter Agusta AW 139, pesawat terbang tanpa awak atau "Unmanned Aerial Vehicle" (UAV), alat ROV atau pendeteksi benda bawah laut.

"Pengadaan peralatan modern ini supaya tenaga kami tidak terkuras. Yang terpenting hasilnya efektif," katanya.

Soelistyo mengatakan sumber daya manusia (SDM) Basarnas juga siap mengoperasikan peralatan modern yang ada. Setiap pembelian peralatan, Basarnas terlebih dulu menyiapkan SDM-nya supaya peralatan yang ada langsung dapat difungsikan. "Kami menyiapkan secara komprehensif dari pengadaan peralatan dan SDM satu paket," katanya.

Selain itu, kata dia, Basarnas memiliki peralatan sistem tampilan informasi penerbangan atau Flight Information Display System (FIDS) yang diambil dari radar-radar yang ada di Indonesia. Alat ini berbeda dengan Flightradar24 yang tidak mampu mendeteksi dini keberadaan pesawat.
Dengan FIDS, Basarnas dapat melihat gerakan pesawat setiap detik wilayah udara Indonesia sehingga dapat mendeteksi keberadaan pesawat dan kesiapannya. "Kami mengedepankan teknologi modern untuk mempermudah tugas anggota di lapangan," katanya.

Terkait penanganan bencana di Indonesia saat ini, Soelistyo mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan lintas institusi. Untuk aspek operasional SAR adalah BMKG yang memberikan informasi deteksi dini tentang ramalan cuaca. "Informasi BMGK masih ramalam 100 persen bisa tidak dan bisa terjadi, kami tidak mempermasalahkannya," katanya.


Credit  REPUBLIKA.CO.ID

MotoGP 2018 Di Palembang? Sirkuit Jakabaring Disiapkan

Menpora Imam Nahrawi

CB, JAKARTA -  Kepala Komunikasi Publik Kemenpora Gatot S Dewa Broto mengatakan pembangunan sirkuit baru di Jakabaring, Sumatera Selatan, akan menggunakan dana yang berasal dari konsorsium swasta.

"Kalau ditanya anggarannya dari mana, bukan dari APBN, dan kata Pak Alex (Gubernur Sumatera Selatan) itu dari konsorsium, bisa dari sponsor atau swasta," ujarnya di Kemenpora, Jakarta, Rabu (17/2/2016).

Pengumpulan dana melalui pihak swasta dilakukan karena terdapat beberapa kesepakatan yang ditetapkan pemerintah ketika Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah kejuaraan balap motor MotoGP 2017, salah satunya adalah tidak diperkenankan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Terkait dengan konsorsium tersebut, menurut Gatot, ketika bertemu dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi beberapa waktu lalu, Alex Noerdin tidak merinci mekanisme konsorsium yang akan dibuat pihaknya untuk mengumpulkan dana pembangunan sirkuit.

Namun, Pemerintah Sumatera Selatan telah menyatakan kesiapannya untuk memenuhi biaya pengadaan lintasan balap yang bakal digunakan untuk ajang balapan motor bergengsi dunia tersebut.

"Oleh karena itu, untuk proses berikutnya, kami minta kepada Pak Alex untuk menyampaikan surat resmi pengajuan kepada Presiden dan Menpora, karena kemarin baru omongan saja," tambahnya.

Sebelumnya, Kompleks Jakabaring, Sumatera Selatan, dirancang menjadi lokasi pembangunan sirkuit baru yang akan digunakan untuk perhelatan MotoGP 2018.

Kompleks Jakabaring akhirnya ditetapkan pemerintah setelah Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin menyatakan kesiapannya menyediakan tanah milik Pemerintah Sumsel seluas 120 hektare yang siap dijadikan lintasan kejuaraan balap motor bergengsi dunia itu.

Walaupun sudah mendapatkan lokasi sirkuit baru untuk 2018, namun pemerintah belum menetapkan lokasi balapan untuk 2017.



Credit  Bisnis.com

Hobbit yang Ditemukan di Flores Bukan Spesies Manusia?

Homo floresiensis. Livescience.com

 

CB, Paris - Penelitian terbaru yang dilakukan sekelompok ilmuwan Prancis menyebutkan hobbit atau makhluk kecil yang ditemukan di Indoneisa bukan ras manusia. Kerangka berusia 15 ribu tahun dengan badan setinggi 100 cm dan berat hanya 25 kilogram itu ditemukan di sebuah gua di Manggarai, Pulau Flores. Selanjutnya, para peneliti menyebut temuan itu sebagai Homo Floresiensis, sedangkan media menamakan "hobbit" pada 2003.

Penemuan ini menimbulkan perdebatan di kalangan arkeolog. Satu kelompok ilmuwan mengatakan Homo Floresiensis itu adalah keturunan dari Homo Erectus, generasi terakhir pada jalur evolusi yang menghasilkan manusia modern. Homo Erectus diperkirakan sudah punah sekitar 70 ribu tahun yang lalu.

Sedangkan kelompok lain menganggap hobbit adalah ras manusia yang memiliki kelainan genetik. Dengan kepala kecil, mereka memiliki otak seukuran bola kasti layaknya kera. Kelainan itu diduga semacam microcephaly, suatu kondisi yang berkembang sebagai akibat dari kurangnya yodium dalam makanan.

Namun sebuah penelitian terbaru memberikan kesimpulan berbeda. Penelitian ini menggunakan alat pemindai tiga dimensi berteknologi tinggi buatan Jepang. "Ada banyak informasi yang terkandung dalam lapisan tulang tengkorak, dan tidak satu pun yang menunjukkan karakteristik dari spesies manusia," kata Antoine Balzeau, ilmuwan di Museum Sejarah Alam Prancis dan penulis utama makalah yang baru diterbitkan di Journal of Human Evolution.

Penemuan ini bisa mengakhiri salah satu argumen yang paling panas dalam antropologi. Namun itu akan membuka babak baru tentang pertanyaan apakah spesimen itu diturunkan dari spesies lain yang sudah diketahui, atau berasal dari tempat lain yang sama sekali asing, dan dari mana mereka berasal.


Credit  TEMPO.CO

Pemerintah dorong industri komponen penerbangan nasional

Model pesawat komuter R80 rancangan PT Regio Aviasi Industri menjadi latar depan dalam foto bersama Menteri Perindustrian, Saleh Husin (lima kanan), bersama komisaris PT RAI, Ilham Habibie, dan para direksi PT Dirgantara Indonesia, di sela Singapore Air Show 2016, Rabu. PT RAI menyatakan, R80 akan mengudara pada 2019 nanti. (www.antaranews.com/Ade P Marboen)

Caranya bisa dengan insentif fiskal atau nonfiskal dan ini telah dituangkan dalam paket kebijakan sehingga pajak masuknya menjadi 0 persen."

Changi, Singapura (CB) - Menteri Perindustrian, Saleh Husin, menyatakan, pemerintah sangat serius mendorong industri penerbangan nasional berkembang, di antaranya industri komponen pesawat terbang dan industri perawatan pesawat terbang. 

Sampai saat ini 70 persen dari seluruh pesawat terbang nasional saat ini masih dirawat dan diperbaiki di Singapura. 

"Tentu industri komponen untuk mendukung industri pesawat terbang, baik oleh PT Dirgantara Indonesia atau kelompoknya Pak Ilham Habibie. Harus didukung dan didorong untuk dilaksanakan di dalam negeri," katanya, di sela Singapore Air Show 2016, di Changi, Rabu.  

Kementerian Perindustrian membuka satu gerai besar industri penerbangan nasional di Singapore Air Show 2016 itu. 

Pemerintah telah menuangkan kebijakan untuk mendorong peningkatan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional melalui paket-paket Kebijakan Ekonomi. Subsektor penerbangan menjadi hal yang termasuk awal didorong dalam paket kebijakan itu. 

"Caranya bisa dengan insentif fiskal atau nonfiskal dan ini telah dituangkan dalam paket kebijakan sehingga pajak masuknya menjadi 0 persen," kata dia. 

Sebelumnya, komisaris PT Regio Aviasi Industri, Ilham Habibie, menyatakan keperluan mereka akan dukungan nyata pemerintah di industri penerbangan ini. Satu hal yang dia sorot adalah rezim pajak yang dia nilai masih harus lebih bersahabat dengan keperluan industri penerbangan nasional. 

"Oktober lalu kami sudah dapat surat dukungan dari Presiden Jokowi. Yang ada tinggal penerjemahan peraturan yang berlaku. Finansial bukan segala-galanya, bisa juga dari pajak impor, pajak ekspor, dan lain sebagainya," kata dia.  

PT RAI tengah berkutat mewujudkan pesawat komuter R80 yang berteknologi maju.

Dia memberi contoh, manufaktur yang mengimpor material mentah ke Indonesia dipajaki, makanya produk Indonesia tidak kompetitif. Masih banyak peraturan lain yang harus disesuaikan dengan keperluan industri. 

"Yang paling aman adalah jaminan dalam bentuk undang-undang walau memerlukan satu usaha besar sekali," katanya. 

Tentang industri perawatan dan pemeliharaan pesawat terbang, kata Husin, adalah peluang bisnis nasional yang sebetulnya sangat mampu diraih dan dilakukan putra-putra Indonesia. 

"70 persen pesawat terbang kita dirawat di Singapura yang luas wilayahnya terbatas. Kemampuan kita sudah sangat mampu untuk itu," kata dia.

Credit  ANTARA News

Pesawat UAV masih belum mampu gantikan pesawat MPA

Swordfish MPA dari Saab dengan basis Bombardier Global 6000 tengah mengudara. Dia diterbangkan dua pilot dengan empat operator alat, untuk melksanakan multi misi sekaligus pada saat bersamaan, di antaranya misi anti kapal permukaan dan kapal selam, SAR maritim, dan anti terorisme dari laut. (saab.com)

 

Changi, SIngapura (CB) - "UAV dengan segala perkembangannya memang telah dan terus terjadi sampai hari ini dan ke depan. Namun untuk fungsi MPA dan sistem lain terkait yang lebih kompleks, UAV masih belum bisa menggantikan pesawat terbang MPA ini," kata VP Bisnis Unit Airborne Saab, Joakim Mevius, menjawab wartawan antaranews.com, di sela Singapore Air Show 2016, Rabu. 

Saab sebagai salah satu produsen sistem pertahanan dari Swedia pada Singapore Air Show 2016 mengenalkan beberapa sistem mereka, di antaranya sistem GlobalEye (pengembangan jauh lebih canggih ketimbang pendahulunya, EriEye), dan Swordfish MPA, sebagai kesatuan sistem patroli udara maritim. 

Sejak awal disadari oleh kalangan penginderaan dan pengamatan pada dunia kemiliteran bahwa untuk patroli maritim, masalah ketahanan operasional dalam jangka waktu lama —baik dari sisi pesawat terbang ataupun manusia pengawaknya— menjadi hal krusial yang harus dipecahkan. 

Demikian juga dengan ketinggian jelajah operasional, dengan prinsip penting: presisi dan ketepatan data yang diperoleh ada pada ketinggian rendah. 

Swordfish MPA diberi motto See First Act First, yang memang menjadi semboyan banyak konsep dan doktrin pertahanan modern pada perang masa kini. Peran sektor digital dan pengolahan data digital menjadi sangat sentral, dan sensor-sensor dan sistem analisis tentang ini menjadi medan perang tersendiri di kalangan pabrikan alat-alat pertahanan dunia. 

Sebagai misal, rasar AESA 360 derajad dengan moda multi fungsi, sistem penjejakan data akustik, head-up display bersensor optik electronik/infra merah dengan panduan laser terpadu, dan sistem misi sistem C4, komunikasi satelit yang mumpuni, dan opsi data link, dan sebagainya dibenamkan dalam sistem Swordfish MPA ini. 

Produk akhirnya adalah peningkatan dalam hal kesiapsiagaan dan kewaspadaan lingkungan maritim operatornya, yang diinginkan lebih unggul ketimbang lawan. Inilah sebabnya, kata Melvius, pijakannya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu memakai pesawat jet bisnis Bombardier Global 6000 atau Bombardier Dash 8 Q400 yang berbaling-baling. 

Istimewa pada Bombardier Global, yang diberi empat cantelan untuk menggantungkan senjata pamungkas torpedo anti kapal permukaan dan kapal selam, sehingga dia juga bisa melaksanakan operasi preemptif jauh dari pangkalannya. 

Dilihat dari data teknis yang diberikan, sistem Swordfish MPA berbasis Bombardier Global ini memiliki jarak operasi hingga 4.400 mil laut, kecepatan maksimal 450 knot/jam, dan ketinggian hingga 37.000 kaki dari permukaan laut, serta lama penerbangan misi hingga belasan jam. 

“Namun harap diingat bahwa ketinggian rendah menjadi kunci jawaban atas tuntutan hasil pengamatan yang akurat dan analisis yang bisa dijadikan pegangan. Operasi pesawat terbang MPA kebanyakan ada pada ketinggian rendah,” katanya. 

Pesawat terbang militer UAV (Unmanned Aerial Vehicle) saat ini memang sudah sangat canggih dan mematikan. Contohnya adalah MQ-9 Reaper dari General Atomics, Amerika Serikat, yang dikatakan sebagai pijakan penting dalam misi intelijen, pengamatan, dan penyerbuan terbatas yang sebelumnya banyak dilakukan pesawat terbang militer konvensional. 

Perang Dingin menghasilkan banyak lompatan teknologi, di antaranya teknologi pengamatan dan intelijen jarak jauh, dengan produk-produknya semisal SR-71A Blackbird dari Lockheed, dan U-2 Dragonlady. 

Namun kehilangan pilot —karena kecelakaan misi atau malah ditembak jatuh lawan— jelas hal yang sangat merugikan, karena mereka terbang jauh di belakang garis pertahanan lawan. Mereka disandera dan menjadi materi kampanye yang sangat menguntungkan lawan. 

UAV membantu mencegah hal ini terus terjadi. 

Akan tetapi, untuk misi patroli maritim, ceritanya bisa sangat berbeda. Laut menjadi wilayah yang jauh dari pengamatan manusia secara langsung namun justru menjadi arena pertarungan kepentingan dan wahana yang sangat kompleks, rumit, dan menentukan. Bisakah diramalkan kehadiran kapal selam hanya dengan mengandalkan pengamatan visual? 

Untuk itulah maka hadir pesawat terbang militer dengan kemampuan patroli maritim, dengan fungsi utama pada masa-masa awalnya adalah mendeteksi kehadiran kapal-kapal perang lawan di permukaan.

Dan lalu dikembangkan menjadi patroli anti kapal selam dengan penerapan subsistem deteksi akustik melalui ambangan (buoy) yang ditarik atau dilepas begitu saja namun mampu memancarkan gelombang hasil tangkapan alat itu. 

Akan tetapi, kemudian cukup jarang sistem MPA yang mampu melakukan misi dengan multi kemampuan, mulai dari anti kapal selam, SAR maritim, kontra terorisme dari laut, anti pembajakan dan penyelundupan, dukungan pasukan dan operasi khusus, pemantauan ZEE, hingga menghalau anasir yang membahayakan kepentingan nasional operatornya. 

“Berbagai alat dan subsistem yang terlibat untuk itu sangat banyak, rumit, besar, dan berat. Inilah yang menyatakan, mengapa UAV belum bisa dijadikan pijakan pokok menggantikan pesawat terbang militer MPA,” kata Mevius.

Credit  ANTARA News