May Indikasikan Mundur Jika Parlemen Dukung Usulan Brexit

PM Inggris, Theresa May, mengisyaratkan dirinya akan mempertimbangkan mengundurkan diri jika anggota parlemen mau mendukung proposal Brexit usulannya. (Reuters/Clodagh Kilcoyne)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Inggris, Theresa May, mengisyaratkan dirinya akan mempertimbangkan mengundurkan diri jika anggota parlemen mau mendukung proposal Brexit usulannya.

Indikasi ini terungkap dalam laporan surat kabar The Sun yang dikutip Reuters pada Selasa (26/3). Menurut The Sun, May menyampaikan isyarat itu dalam percakapan pribadi dengan Tory Eurosceptics dalam perkumpulan Chequers pada Minggu (24/3) malam.

"May juga menegaskan dia pertama-tama perlu tahu apakah jumlah dukungan (dalam parlemen) cukup banyak untuk diganti dengan perjanjian pengunduran diri sebelum ia setuju untuk menindaklanjutinya," tulis surat kabar itu


Wacana pengunduran diri May muncul ketika pemerintah dan parlemen Inggris tak kunjung menyepakati negosiasi Brexit. Berdasarkan undang-undang, Uni Eropa memberikan tenggat waktu hingga akhir Maret ini.

Isu pengunduran May juga muncul tak lama setelah parlemen mengambil alih proses Brexit untuk satu hari dan akan menentukan sejumlah pilihan terkait Brexit melalui serangkaian pemungutan suara pada Rabu (27/3).

Salah satu keputusan penting yang harus diambil adalah mengenai hubungan antara Inggris dan Uni Eropa di masa depan.

Sebelumnya, May terus menekankan kepentingan Inggris untuk tetap menjalin hubungan ekonomi sedekat mungkin dengan Uni Eropa. 

Namun, sejumlah pihak ingin Inggris benar-benar keluar dari Uni Eropa tanpa kesepakatan apa pun, satu langkah yang memicu kekhawatiran para pebisnis.

Akibat kisruh negosiasi antara pemerintah dan parlemen, pekan lalu May meminta Uni Eropa menunda proses Brexit.

Meski Uni Eropa menyetujui permintaan May, blok tersebut sudah menyiapkan sejumlah langkah jika Inggris memutuskan untuk keluar tanpa kesepakatan.

Komisi Eropa setidaknya mempersiapkan langkah dalam 13 sektor utama, mencakup aturan penerbangan, transportasi darat, pengaturan perjalanan, perbankan, hingga hak penangkapan ikan.

Jika Inggris benar-benar keluar tanpa kesepakatan, Uni Eropa akan segera menerapkan aturan tersebut sesegera mungkin, termasuk soal perbatasan seperti pemeriksaan bea cukai, inspeksi keamanan pangan, dan verifikasi standar Uni Eropa.

Credit  cnnindonesia.com

Delegasi Uni Eropa Tunda Kunjungan ke Xinjiang

Para peserta didik kamp pendidikan vokasi etnis Uighur di Kota Kashgar, Daerah Otonomi Xinjiang, Cina, berolahraga di lapangan voli pelataran asrama, Jumat (3/1/2019).

Foto: ANTARA FOTO/M. Irfan Ilmie

Delegasi Uni Eropa menyatakan membutuhkan persiapan untuk kunjungi Xinjiang.

CB, BEIJING -- Duta besar Uni Eropa di Beijing menyatakan tidak akan mengunjungi wilayah barat Cina, Xinjiang, pada pekan ini setelah menerima undangan pemerintah. Sebab, perjalanan tersebut membutuhkan persiapan yang matang.

Seorang juru bicara Delegasi Uni Eropa ke Cina mengatakan, mereka bersama dengan kedutaan besar negara-negara anggota di Beijing, pada 21 Maret telah menerima undangan resmi. Undangan itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Cina untuk mengirim duta besar ke Xinjiang dari 27-29 Maret.

"Sementara Uni Eropa dan negara-negara anggota UE pada prinsipnya menyambut undangan itu, kunjungan semacam itu membutuhkan persiapan yang matang agar bermakna," kata juru bicara itu.

Adapun Cina telah meningkatkan upaya untuk melawan kritik yang berkembang di Barat, dan di antara kelompok-kelompok hak asasi manusia. Langkah itu dilakukan terkait dengan program deradikalisasi kontroversial di Xinjiang.

"Diskusi untuk tujuan ini sedang berlangsung, maka perjalanan yang diusulkan tidak akan terjadi pekan ini. UE tetap terbuka untuk kunjungan di masa depan dengan mempertimbangkan harapan kami," ucap juru bicara itu.

Para kritikus menyatakan Cina mengoperasikan kamp-kamp interniran untuk warga Uighur dan Muslim lainnya yang tinggal di Xinjiang. Sementara, pemerintah menyebutnya sebagai pusat pelatihan kejuruan. Cina juga mengatakan, mereka memiliki kebutuhan nyata untuk mencegah pemikiran, dan kekerasan ekstremis.

Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan, akhir pekan lalu, mereka akan mengundang para diplomat Eropa yang berbasis di Beijing untuk segera berkunjung. Sumber Reuters mengatakan undangan dibuat untuk duta besar Uni Eropa yang berbasis di Beijing.

Sebelumnya juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Geng Shuang mengatakan, pembicaraan sedang berlangsung tentang perjalanan itu. Namun, ia tidak menguraikannya lebih lanjut. Sementara seorang pejabat Amerika Serikat (AS) mengatakan, tur ke Xinjiang yang diselenggarakan oleh pemerintah Cina menyesatkan dan menyebarkan narasi palsu tentang wilayah yang bermasalah.

Geng mengungkapkan, perjalanan yang diselenggarakan oleh pemerintah Cina ke Xinjiang untuk diplomat dan wartawan telah berhasil. Disebutkan mereka sukses menunjukkan kepada orang-orang situasi yang sebenarnya di sana, dan mengecam kritik yang dilontarkan AS.

Berbicara pada jumpa pers harian, Geng mengatakan, perjalanan itu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat internasional tentang perkembangan sosial dan ekonomi Xinjiang.

"Orang-orang yang telah dalam perjalanan merasakan sendiri situasi sebenarnya ketenangan, dan ketertiban Xinjiang, dan kehidupan bahagia, dan pekerjaan semua orang di sana, dan semuanya secara positif menilai kebijakan Cina yang mengatur Xinjiang," kata Geng.

Geng mengatakan, kritik AS tidak sesuai dengan fakta. Cina dengan tegas menentang AS, mereka menyebut Amerika Serikat selalu mencampuri urusan dalam negerinya menggunakan masalah Xinjiang.

"Saat ini Xinjiang stabil secara politik, ekonomi berkembang, dan masyarakat harmonis," ujar Geng.

Terdapat dua kunjungan kelompok-kelompok termasuk dari diplomat Eropa ke Xinjiang tahun ini. Salah satunya yakni sekelompok kecil diplomat UE, dan lainnya dari sekelompok diplomat dari campuran negara-negara yang lebih luas, termasuk misi dari Yunani, Hongaria, dan negara-negara Afrika Utara dan Asia Tenggara.

Credit  republika.co.id

Parlemen Ambil Alih Brexit, Tiga Menteri Inggris Mundur

Ilustrasi. (Reuters/Simon Dawson)

Jakarta, CB -- Tiga menteri mengundurkan diri setelah parlemen mengambil alih proses Inggris keluar dari Uni Eropa alias Brexit pada Senin (25/3).

Sejumlah sumber pemerintahan mengatakan kepada AFP bahwa Menteri Luar Negeri, Alistair Burt, dan Menteri Kesehatan, Steve Brine, mengundurkan diri.

Sementara itu, Menteri Bisnis Inggris, Richard Harrington juga mengumumkan pengunduran dirinya melalui Twitter.

Ketiga menteri itu merupakan bagian dari 30 anggota partai tempat Perdana Menteri Theresa May bernaung, Partai Konservatif, yang membelot dalam pemungutan suara parlemen.


Melalui pemungutan suara itu, parlemen berhasil mengambil alih kendali proses Brexit dari pemerintah Inggris.

Dengan keputusan ini, parlemen Inggris mengambil alih proses Brexit untuk satu hari dan akan menentukan sejumlah pilihan terkait Brexit melalui serangkaian pemungutan suara pada Rabu (27/3).

Salah satu keputusan penting yang harus diambil adalah mengenai hubungan antara Inggris dan Uni Eropa di masa depan.

Sebelumnya, May terus menekankan kepentingan Inggris untuk tetap menjalin hubungan ekonomi sedekat mungkin dengan Uni Eropa.

Namun, sejumlah pihak ingin Inggris benar-benar keluar dari Uni Eropa tanpa kesepakatan apa pun, satu langkah yang memicu kekhawatiran para pebisnis.

Pengambilalihan ini terjadi karena Inggris tak kunjung menyepakati proses negosiasi Brexit, padahal awalnya Uni Eropa memberikan tenggat waktu hingga akhir Maret.

Credit  cnnindonesia.com

Parlemen Inggris Ambil Alih Kendali Brexit dari Theresa May

Parlemen mengambil alih kendali atas proses Inggris keluar dari Uni Eropa alias Brexit dari tangan pemerintahan Perdana Menteri Theresa May. (©UK Parliament/Mark Duffy/Handout via Reuters)

Jakarta, CB -- Parlemen mengambil alih kendali atas proses Inggris keluar dari Uni Eropa alias Brexit dari tangan pemerintahan Perdana Menteri Theresa May.

Alih kendali ini ditetapkan melalui proses pemungutan suara di parlemen pada Senin (25/3) dengan hasil akhir 329-302.

Dengan keputusan ini, parlemen Inggris mengambil alih proses Brexit untuk satu hari dan akan menentukan sejumlah pilihan terkait Brexit melalui serangkaian pemungutan suara pada Rabu (27/3).


Salah satu keputusan penting yang harus diambil adalah mengenai hubungan antara Inggris dan Uni Eropa di masa depan.

Sebelumnya, May terus menekankan kepentingan Inggris untuk tetap menjalin hubungan ekonomi sedekat mungkin dengan Uni Eropa.

Namun, sejumlah pihak ingin Inggris benar-benar keluar dari Uni Eropa tanpa kesepakatan apa pun, satu langkah yang memicu kekhawatiran para pebisnis.

Pengambilalihan ini terjadi karena Inggris tak kunjung menyepakati proses negosiasi Brexit, padahal awalnya Uni Eropa memberikan tenggat waktu hingga akhir Maret.

Uni Eropa sendiri sudah menyiapkan sejumlah langkah jika Inggris memutuskan untuk keluar tanpa kesepakatan.

Komisi Eropa setidaknya mempersiapkan langkah dalam 13 sektor utama, mencakup aturan penerbangan, transportasi darat, pengaturan perjalanan, perbankan, hingga hak penangkapan ikan.

Jika Inggris benar-benar keluar tanpa kesepakatan, Uni Eropa akan segera menerapkan aturan tersebut sesegera mungkin, termasuk soal perbatasan seperti pemeriksaan bea cukai, inspeksi keamanan pangan, dan verifikasi standar Uni Eropa.

Hal tersebut dinilai akan menyebabkan penundaan mobilisasi barang terutama di sejumlah titik persimpangan seperti pelabuhan dan terowongan.

Sementara itu, warga Inggris yang bepergian ke negara Uni Eropa akan dibatasi untuk tinggal selama 90 hari dan bakal dikenakan pemeriksaan paspor yang lebih ketat, termasuk kemungkinan dimintai membuktikan dokumen perjalanan lain. 

Credit  cnnindonesia.com

Uni Eropa Siap Antisipasi Brexit Tanpa Kesepakatan

Ilustrasi bendera Uni Eropa. (REUTERS/Francois Lenoir)

Jakarta, CB -- Uni Eropa menyatakan telah bersiap menghadapi seluruh konsekuensi jika Inggris keluar dari keanggotaan lembaga itu tanpa kesepakatan (no deal Brexit).

"Karena semakin besar kemungkinan Inggris akan meninggalkan Uni Eropa tanpa kesepakatan pada 12 April, Komisi Eropa hari ini telah menyelesaikan persiapan (jika Inggris keluar) 'tanpa kesepakatan'," bunyi pernyataan Komisi Eropa pada Senin (25/3).

Pernyataan itu disampaikan beberapa hari setelah Uni Eropa menyetujui permintaan Inggris untuk menunda proses Brexit yang seharusnya rampung pada 29 Maret mendatang.

Komisi Eropa setidaknya mempersiapkan langkah-langkah dalam 13 sektor utama untuk mengantisipasi Brexit tanpa kesepakatan. Beberapa bidang itu mencakup aturan penerbangan, transportasi darat, pengaturan perjalanan, perbankan, hingga hak penangkapan ikan.


"Langkah-langkah darurat Uni Eropa tidak akan-dan tidak bisa-mengurangi dampak keseluruhan dari skenario Brexit tanpa kesepakatan, tidak juga dengan cara apa pun yang dilakukan untuk mengganti/mengimbangi minimnya kesiapan atau mereplikasi manfaat penuh dari keanggotaan Uni Eropa," bunyi pernyataan itu.

"Proposal ini bersifat sementara, terbatas dalam ruang lingkup dan akan diadopsi secara sepihak oleh Uni Eropa. Ini bukan 'perjanjian kecil' dan ini belum dinegosiasikan dengan Inggris."

Dikutip AFP, pernyataan itu ditujukan pada anggota parlemen Inggris pro-Brexit yang menganggap bahwa keluar dari Uni Eropa tanpa kesepakatan tidak akan seburuk yang dipikirkan kaum anti-Brexit.

Jika Inggris benar-benar keluar tanpa kesepakatan, Uni Eropa akan segera menerapkan aturan tersebut sesegera mungkin, termasuk soal perbatasan seperti pemeriksaan bea cukai, inspeksi keamanan pangan, dan verifikasi standar Uni Eropa.

Hal tersebut dinilai akan menyebabkan penundaan mobilisasi barang terutama di sejumlah titik persimpangan seperti pelabuhan dan terowongan. Belum lagi soal perbatasan dan cukai mereka dengan Irlandia.

Sementara itu, warga Inggris yang berpergian ke negara Uni Eropa akan dibatasi untuk tinggal selama 90 hari dan akan segera dikenakan pemeriksaan paspor yang lebih ketat, termasuk kemungkinan dimintai membuktikan dokumen perjalanan lain.

Credit  cnnindonesia.com

Ratusan Ribu Orang Turun ke Jalan Menolak Brexit

Ratusan ribu masyarakat Inggris turun ke jalan menuntut dilakukannya referendum ulang. Sumber: New York Post

CB, Jakarta - Ratusan ribu masyarakat Inggris turun ke jalan menuntut dilakukannya referendum ulang. Mereka yang melakukan aksi itu, ingin Inggris tak jadi keluar dari Uni Eropa atau Brexit.
Aksi jalan dilakukan di wilayah tengah London pada Sabtu, 23 Maret 2019. Unjuk rasa dilakukan menyusul semakin memburuknya krisis Brexit yang juga 'menenggelamkan' kepemimpinan Perdana Menteri Inggris, Theresa May.

Referendum Brexit dilakukan tiga tahun lalu dan sampai sekarang masih belum mencapai kata sepakat tentang bagaimana hubungan Inggris dan Uni Eropa, khususnya hubungan ekonomi dan perdagangan, setelah kedua belah pihak resmi bercerai.

Sekitar 200 gerbong kereta dipesan untuk mengakomodasi para demonstran ke ibu kota London. Petisi agar Inggris membatalkan rencana keluar dari Uni Eropa telah ditanda-tangani 4,39 juta orang dalam tempo tiga hari.

Perdana Menteri May yang saat referendum memilih Inggris tak keluar dari Uni Eropa, sebelumnya mengatakan 'saya berada disamping Anda' terkait Brexit dan mendesak anggota parlemen Inggris agar mendukung kesepakatan Brexit yang sudah disusunnya.
Dikutip dari reuters.com, Minggu, 24 Maret 2019, mereka yang melakukan aksi turun ke jalan membawa spanduk-spanduk bertuliskan agar Inggris sebaiknya tidak keluar dari Brexit. Koordinator aksi ini menyebut sekitar satu juta orang melakukan aksi ini dan telah menjadi unjuk rasa anti-Brexit terbesar.
"Saya tidak akan bersikap seperti ini jika proses Brexit dilakukan dengan pengelolaan yang baik dan pemerintah Inggris mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana. Namun yang terjadi, ini benar-benar kacau balau," kata Gareth Rae, 59 tahun, salah satu pengunjuk rasa asal Bristol yang datang ke ibu kota London untuk melakukan aksi ini.
Masyarakat dan politikus Inggris saat ini terbelah terkait Brexit. Mereka yang setuju dengan Brexit, berpandangan Brexit adalah strategi penting yang dihadapi Inggris sejak Perang Dunia II.
Selain unjuk rasa Brexit, ada ribuan orang pendukung Brexit berkumpul di Marble Arch, Hyde Park, London pada Sabtu siang, 23 Maret 2019 waktu setempat. Mereka berjalan melewati alun-alun Picadilly Circus dan Trafalgar serta kantor Perdana Menteri di Downing Street dan berakhir di gedung parlemen Inggris.

Credit  tempo.co

Lawan Boikot Sawit, Malaysia Ancam Batal Beli Jet Uni Eropa

Mahathir Mohamad membuka kemungkinan untuk membatalkan pembelian jet tempur dari Uni Eropa jika blok tersebut terus menerapkan diskriminasi produk kelapa sawit. (AFP PHOTO / POOL / HOW HWEE YOUNG)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad membuka kemungkinan untuk membatalkan rencana pembelian jet tempur dari Uni Eropa jika blok tersebut terus menerapkan diskriminasi produk kelapa sawit.

Mahathir menuturkan Malaysia bisa saja melirik pesawat militer buatan negara lain seperti China untuk menggantikan armada angkatan udaranya yang mulai usang, yakni jet tempur buatan Rusia Mig-29.

Malaysia sebelumnya diketahui berencana membeli sejumlah jet tempur Dassault Rafale buatan Perancis atau Eurofighter Typhoon.


"Jika mereka terus melakukan aksi melawan kami, kami akan berpikir untuk membeli pesawat-pesawat dari China atau negara lain," ucap Mahathir seperti dikutip AFP dari kantor berita Malaysia, Bernama, Minggu (24/3).

Langkah itu dilakukan Mahahtir menanggapi diskriminasi Uni Eropa terhadap produk kelapa sawit.

Blok tersebut berencana menyetujui rancangan kebijakan bertajuk Delegated Regulation Supplementing Directive of The EU Renewable Energy Directive II (RED II) yang diajukan oleh Komisi Eropa pada 13 Maret 2019 lalu.

Jika RED II berlaku, Uni Eropa akan melarang penggunaan bahan bakar nabati (BBN) berbasis sawit. Kebijakan itu disebut bisa mengancam penjualan kelapa sawit ke benua biru yang selama ini merupakan pasar utama komoditas sawit.

Sama seperti Indonesia, Malaysia-sebagai salah satu produsen kelapa sawit terbesar di dunia-mengecam langkah Uni Eropa tersebut.

Meski begitu, Mahathir menegaskan rencana pembatalan pembelian pesawat bukan merupakan "pernyataan perang" terhadap Uni Eropa.

Malaysia, tuturnya, masih membutuhkan Uni Eropa lantaran banyak negara dari blok tersebut merupakan mitra dagang terbesar Negeri Jiran.

Indonesia telah lebih dulu menyatakan sikapnya terhadap diskriminasi sawit tersebut. Pemerintah mengancam akan memboikot produk Uni Eropa jika parlemen Eropa menyetujui RED II.

"Kami pertimbangkan semua, tadi saya sudah sebutkan beberapa. Dalam hidup ini harus punya pilihan. Kami tidak mau didikte. Kami harus tegas," ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dalam Briefing terkait Diskriminasi Uni Eropa terhadap produk sawit di Kantor Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Jakarta, Rabu (20/3).

Luhut mengungkapkan industri sawit memiliki peran signifikan dalam perekonomian Indonesia. Selain menyumbangkan devisa, hampir 20 juta pekerja Indonesia terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam produksi komoditas tersebut.

Senada dengan Luhut, Menteri Koordinatir Bidang Perekonomian Darmin Nasution juga membuka opsi retaliasi.

"Bisa saja retaliasi. Memangnya kenapa? Kalau dia sepihak masa kita tidak bisa sepihak," ujar Darmin dalam diskusi yang sama.

Credit  cnnindonesia.com

Penggagas Petisi Anti Brexit Terima Ancaman Pembunuhan

Margaret Georgiadou (77) penggagas petisi anti Brexit menerima ancaman pembunuhan. Foto/Istimewa

LONDON - Seorang perempuan yang menjadi penggagas petisi anti Brexit mengaku mendapatkan ancaman pembunuhan. Tidak hanya sekali, tetapi tiga kali menerima ancaman itu melalui telepon yang membuatnya "gemetar seperti daun."

Margaret Georgiadou (77) memulai petisi Cabut Pasal 50, yang telah melampaui empat juta tanda tangan pada Sabtu pagi. Dia mengatakan dia "benar-benar kagum" itu telah menjadi petisi paling populer yang diajukan ke situs web Parlemen.

Tetapi Georgiadou mengatakan bahwa panggilan telepon "mengerikan" membuatnya takut dan marah. Pensiunan dosen itu mengatakan dia juga telah menerima pelecehan melalui akun Facebook-nya.

"Saya merasa tidak enak, saya merasa marah pada diri saya sendiri karena saya pikir saya lebih tangguh dari itu. Tetapi saya takut," ujarnya seperti dikutip dari BBC, Minggu (24/3/2019).

"Aku bahkan belum memberi tahu suamiku karena dia sudah sangat tua dan dia akan menjadi histeris," imbuhnya.

Georgiadou mengatakan ia membuat petisi itu untuk menghentikan orang-orang "mengeluh" tentang betapa buruknya jika Brexit benar-benar terjadi.

Petisi ini telah memecahkan rekor petisi terbesar di situs web Parlemen, yang sebelumnya dipegang oleh petisi terkait Brexit lainnya pada tahun 2016.

Georgiadou mengatakan bahwa dia ingin membuat sebanyak mungkin orang untuk menandatanganinya, tetapi dia tidak mengharapkan tanggapan pemerintah.

"Demokrasi diperintah oleh masyarakat untuk masyarakat, bukan mayoritas untuk mayoritas," tegasnya.


"Saya ingin membuktikan itu bukan lagi kehendak rakyat. Sudah tiga tahun yang lalu tetapi pemerintah menjadi terkenal karena mengubah pikiran mereka - jadi mengapa masyarakat tidak bisa?" tanyanya

"Orang-orang harus bertanya pada diri sendiri, siapakah yang menginginkan Brexit? Itu akan membantu Putin, itu akan membantu Trump ... tetapi apakah itu akan membantu kita? Aku meragukannya," tukasnya.

Sejak keberhasilan permohonannya, Georgiadou telah menghadapi kritik atas postingan yang diduga dibuatnya di media sosial, menggunakan bahasa yang mengancam tentang perdana menteri. Ia mengaku tidak mengingat postingannya tersebut.

"Itu pasti pekerjaan yang sangat sulit. Tanggalnya semua salah," ujarnya.

"Teman-temanku menganggapnya lucu. Mereka membuat fotoku mencoba memegang senapan dengan bingkai zimmer-ku. Aku tidak memiliki bingkai zimmer atau senapan," ungkapnya.

Georgiadou mengatakan dia tidak dapat menghadiri aksi demonstrasi untuk referendum UE kedua di London tetapi akan menerima penghormatan dari para demonstran.

"Aku ingin mereka menyanyikan lagu untukku, 'Berbarislah, berbarislah, dengan harapan di hatimu dan kamu tidak akan pernah berjalan sendirian'," pintanya.






Credit  sindonews.com

Satu Juta Pedemo Anti-Brexit Diklaim Tuntut Referendum Ulang

Unjuk rasa anti-Brexit, beberapa waktu lalu. (REUTERS/Henry Nicholls)

Jakarta, CB -- Jutaan orang pedemo disebut turun ke jalanan kota London pada Sabtu (24/3) menuntut referendum ulang soal keanggotaan Inggris di Uni Eropa setelah blok tersebut menyetujui penundaan Brexit.

Sejumlah penggagas demonstrasi mengklaim sedikitnya satu juta orang ikut serta dalam protes bertajuk "Put it to the People" itu. 

Sebagian besar pemrotes turun ke jalanan ibu kota dari Hyde Park hingga depan gedung parlemen di Westminster sambil mengacungkan spanduk-spanduk dan poster anti-Brexit. Beberapa dari mereka juga ikut mengibarkan bendera Uni Eropa.


"Ini sangat buruk. Kita perlu membatalkan Pasal 50 (dalam Traktat Uni Eropa yang berisikan tata cara anggota keluar dari blok tersebut) dan jika kita tidak bisa melakukannya, itu berarti kita butuh suara rakyat," tutur Emma Sword, salah satu pemrotes, Minggu (24/3), kepada AFP.

Di depan gedung parlemen, sejumlah pejabat pemerintah seperti Menteri Pertama Skotlandia, Nicola Sturgeon, Wali Kota London Sadiq Khan, pemimpin oposisi dari Partai Buruh, Tom Watson, hingga politikus Anna Soubry ikut serta dalam pawai tersebut.

Tuntutan massa demonstrasi pro-Brexit. (Reuters)

"Kami telah melihat bagaimana pemerintah mengabaikan peringatan kami berkali-kali. Sudah waktunya untuk mengatakan dengan keras dan jelas, cukup sudah," kata Khan.

Sebagian anggota parlemen menolak menggelar referendum baru dalam rapat pada awal Maret ini.

Namun, demonstrasi besar-besaran ini dianggap mengungkap harapan mayoritas warga Inggris yang ingin memaksakan jajak pendapat baru tetap digelar.

"Pesannya jelas, hentikan Brexit," kata pemimpin Partai Demokrat Liberal Vince Cable yang ikut berdemo.



"Kami sekarang adalah negara yang memilih untuk tetap [sebagai anggota Uni Eropa]. Hampir 90 persen pemilih muda yang tidak diizinkan memilih dalam referendum Brexit 2016 lalu akan memilih untuk tetap berada di Uni Eropa," katanya menambahkan.

Sementara itu, penundaan Brexit memberi harapan baru bagi Perdana Menteri Inggris, Theresa May, untuk kembali mengajukan usulan soal persyaratan Brexit kepada parlemen supaya mereka tidak hengkang dari Uni Eropa tanpa kesepakatan.

Penundaan itu disetujui petinggi Uni Eropa ketika bertemu dengan May di Brussels, Belgia, pada Kamis (21/3) kemarin.

PM Inggris Theresa May. (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Perundingan kedua belah pihak dikabarkan sempat tegang karena May gagal meyakinkan Uni Eropa bahwa Inggris bisa meloloskan usulan rancangan undang-undang Brexit pada pekan depan guna menghindari keluar tanpa kesepakatan pada 29 Maret.

Uni Eropa juga menolak proposal Brexit yang diajukan May dan memilih menerapkan persyaratan yang mereka susun. Dalam persyaratan itu, jika Dewan Rakyat Inggris meloloskan proposal Brexit, maka negara itu akan meninggalkan Uni Eropa pada 22 Mei.

Akan tetapi, jika May gagal lagi meloloskan proposal Brexit, maka Inggris akan diberi penundaan Brexit tanpa syarat hingga 12 April untuk mengajukan proposal baru.

Jika hal itu terjadi, Inggris wajib ikut serta dalam pemilihan Parlemen Eropa pada Mei mendatang. Hal ini membuka kesempatan Brexit akan diundur hingga beberapa bulan selanjutnya.

Sementara, May dikabarkan menggelar pembicaraan dengan rekannya dari Partai Konservatif.

"Perdana Menteri sedang berbicara dengan koleganya akhir pekan ini," kata seorang Juru Bicara Kantor PM Inggris.

Namun, dia enggan mengonfirmasi soal kabar bahwa May akan mengadakan pertemuan puncak dengan anggota pemimpin parlemen pro-Brexit pada sorenya.

Credit  cnnindonesia.com

Theresa May Salahkan Parlemen Inggris Atas Kebuntuan Brexit

CB, Jakarta - PM Inggris Theresa May menyalahkan parlemen Inggris di tengah upayanya memperoleh dukungan tory untuk proposal Brexit-nya yang semakin mendekati ambang batas waktu.
Pada Rabu petang kemarin, ketika Brexit tinggal menghitung sembilan hari lagi, May membuat pidato mengejutkan dari beranda kediamannya di Downing Street No.10.
"Dua tahun berjalan, para anggota parlemen tidak bisa menyepakati cara untuk pemisahan Inggris. Akibatnya, kita tidak akan meninggalkan Uni Eropa pada 29 Maret. Penundaan ini adalah penyesalan besar untuk saya pribadi. Kalian sebagai warga sudah merasa cukup. Kalian ingin proses ini selesai dan berakhir. Saya setuju, saya di pihak kalian," kata May, dikutip dari New York Times, 22 Maret 2019. Dari amanat pidatonya, Theresa May menyalahkan parlemen atas mandeknya realisasi Brexit.

"Apakah mereka (parlemen) ingin meninggalkan UE dengan kesepakatan? Apakah mereka ingin meninggalkannya tanpa kesepakatan? Atau apakah mereka tidak ingin pergi sama sekali?" tanya May.
"Sejauh ini, parlemen telah melakukan segalanya untuk menghindari pilihan," lanjut May.

Dalam pidatonya soal Brexit, Perdana Menteri Theresa May mengecam Parlemen, mengatakan para anggotanya mengabaikan tugas mereka.[Chris J Ratcliffe/New York Times]



Pidato ini berisiko bagi May. Pasalnya, May membutuhkan suara dalam voting menentukan pekan depan untuk meloloskan proposal Brexitnya.
Tak lama usai pidato May, anggota parlemen breaksi. Mereka menyebut May sengaja menggiring opini publik dengan melempar kesalahan kepada parlemen.


"Demokrasi hilang ketika seorang perdana menteri yang telah menempatkan dirinya melawan House of Commons (sebutan parlemen Inggris), kemudian menyalahkan anggota parlemen karena melakukan tugas mereka," kata seorang mantan menteri Konservatif, Sam Gyimah, yang mengundurkan diri dari kabinet May pada bulan November lalu.
Dia mengatakan tidak akan mendukung perjanjian Brexit yang disusun Theresa May dan menyebut pidatonya "Beracun" di Twitter.

Credit  tempo.co

Uni Eropa pastikan keberlanjutan bioenergi

Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guerend. (eeas.europa.eu)

Jakarta (CB) - Uni Eropa berkomitmen untuk memastikan keberlanjutan bioenergi, dan terus maju untuk memenuhi target energi dan iklim 2020 dan 2030, kata Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guérend.

"Kami juga terus menuju Energy Union, yaitu dengan memanfaatkan energi yang aman, terjangkau dan berkelanjutan," ujar Vincent Guerend dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Sebagai bagian dari kerangka kebijakan komprehensif, Uni Eropa memiliki target baru dan mengikat mengenai energi terbarukan untuk tahun 2030, yaitu sekurang-kurangnya 32 persen.

Target itu disetujui oleh Parlemen Eropa dan Negara-negara Anggota Uni Eropa pada bulan Juni tahun lalu melalui adopsi Arahan Energi Terbarukan (Renewable Energy Directive/ REDII).

Biofuel adalah elemen penting dari kebijakan energi terbarukan Uni Eropa. Namun, peraturan diperlukan untuk memastikan produksi bahan baku (feedstock) untuk biofuel merupakan bahan berkelanjutan dan tidak menyebabkan deforestasi melalui perubahan penggunaan lahan tidak langsung (indirect land use change/ ILUC).

Oleh karena itu, Guerend mengatakan arahan Energi Terbarukan (bentuk hukum Uni Eropa) yang kini sudah berlaku, menentukan pula suatu pendekatan baru untuk memastikan bahwa tanaman yang digunakan untuk produksi biofuel tidak berasal dari area yang mengalami deforestasi atau lahan gambut--di manapun diproduksinya--, dan tanaman tersebut tidak sekadar memindahkan produksi lain ke tempat yang tinggi karbon dan bernilai alam tinggi lainnya.

"Tidak ada biofuel atau bahan baku tertentu yang menjadi target. Semua minyak nabati diperlakukan setara. Minyak sawit tidak diperlakukan sebagai bahan bakar nabati buruk," kata Guerend.

Dalam REDII tersebut disebutkan bahwa mulai Januari 2024 akan ada pengurangan bertahap untuk jumlah biofuel dari jenis tertentu dalam pemenuhan target energi terbarukan.

Untuk implementasi arahan ini, lanjut Guerend, Komisi Eropa mengadopsi delegated act (aturan pelaksanaan Komisi Eropa) pada tanggal 13 Maret atas permintaan Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa (yaitu lembaga Uni Eropa yang mewakili Negara-negara Anggota Uni Eropa).

Dalam kurun waktu dua bulan masa pengkajian, kedua lembaga ini memiliki hak untuk menyatakan keberatan.

Bila tidak terdapat keberatan, maka setelah kurun waktu tersebut, aturan in akan disahkan dan diterbitkan dalam Jurnal Resmi Uni Eropa (Official Journal of the European Union).

Aturan pelaksanaan Komisi Eropa (delegated act) serta laporan yang menjadi lampirannya, didasarkan pada data ilmiah terbaik yang tersedia dari 2008 hingga 2015.

Periode referensi dimulai pada 2008 karena ini adalah batas waktu yang tercantum dalam kriteria keberlanjutan Uni Eropa untuk biofuel. Tahun 2015 adalah ketersediaan data konsisten yang paling mutakhir.

Data menunjukkan bahwa terdapat kaitan antara kelapa sawit dan tingkat deforestasi tertinggi selama 2008-2015, yakni 45 persen dari ekspansi kelapa sawit terjadi di daerah dengan cadangan karbon tinggi. Angka tersebut bahkan tidak sebanding dengan bahan baku lainnya.

Sementara itu, elapa sawit yang disertifikasi dengan resiko perubahan penggunaan lahan tidak langsung atau indirect land use change (ILUC) rendah dapat terus mendapatkan manfaat dari insentif.

Insentif itu termasuk, misalnya, penanaman di tanah yang tidak digunakan. Pengecualian lain adalah minyak sawit produksi petani kecil, mengingat pentingnya peran petani kecil di Indonesia dan Malaysia.

Delegated act juga telah menetapkan ambang batas kategori petani kecil menjadi 2 hektar agar memastikan bahwa kepemilikan dan kebebasan mereka atas tanah terjamin.

Temuan itu didasarkan pada potret data petani kecil dari Badan Pangan dan Pertanian (FAO) Perserikatan Bangsa-bangsa. Potret data ini komprehensif, sistematis dan memberi gambaran profil standar petani kecil di seluruh dunia.

Kebun kelapa sawit dengan luas 25 atau 50 hektar tidak bisa dianggap "kecil" atau dikelola keluarga karena biasanya akan mempekerjakan 5 hingga 10 pekerja profesional penuh waktu.

Memang faktor produktivitas kelapa sawit lebih tinggi dibanding tanaman lain, namun faktor yang digunakan dalam rumus penentuan ILUC dihitung berdasarkan pada kadar energi dari produk yang diperdagangkan dari berbagai tanaman tahunan seperti kedelai, biji anggur dan bunga matahari dibandingkan dengan kelapa sawit.

Komisi Eropa akan mengkaji ulang data, dan jika perlu metodologi penelitian pada 2021, kemudian akan melakukan revisi delegated act tersebut pada 2023.

Pada saat itu, Uni Eropa akan mempertimbangkan segala upaya Indonesia untuk memperbaiki tata kelola produksi minyak sawit, seperti perubahan pada ISPO, moratorium, kebijakan satu peta, atau rencana aksi nasional yang baru-baru ini diterbitkan.

Credit  antaranews.com

Uni Eropa-Inggris Sepakat Brexit Ditunda

Perdana Menteri Inggris Theresa May dan Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker. Foto/Istimewa

BRUSSELS - Para pemimpin Uni Eropa (UE) setuju untuk menunda proses keluarnya Inggris dari blok tersebut atau Brexit. Mereka menawarkan penundaan Brexit hingga 22 Mei dengan syarat anggota parlemen setuju dengan Theresa May dalam pemungutan suara minggu depan.

Jika kesepakatan ditolak dalam pemungutan suara yang berarti ketiga kalinya di parlemen, Inggris akan diberikan waktu hingga 12 April untuk datang ke Dewan Eropa dengan proposal untuk langkah ke depan.

Kemungkinan akan terbuka untuk perpanjangan lebih lanjut dari beberapa bulan jika Inggris setuju untuk mengambil bagian dalam pemilihan Parlemen Eropa pada bulan Mei.

Presiden Dewan Eropa Donald Tusk mengatakan bahwa tanggapan terhadap permintaan Inggris untuk perpanjangan proses penarikan Pasal 50 disepakati dengan suara bulat oleh para pemimpin 27 negara anggota lainnya.

Ia langsung melakukan pertemuan empat mata dengan Perdana Menteri Inggris Theresa May yang telah menyetujui rencana tersebut.

Tusk mengatakan bahwa 12 April adalah tanggal penting bagi Inggris karena jika mereka memutuskan untuk tidak berpartisipasi dalam pemilihan Parlemen Eropa maka perpanjangan yang panjang akan menjadi tidak mungkin.

“12 April adalah tanggal penting dalam hal Inggris bertanya-tanya apakah akan mengadakan pemilihan Parlemen Eropa. Jika tidak diputuskan melakukannya maka opsi perpanjangan yang lama akan segera menjadi tidak mungkin," kata Tusk seperti dikutip dari Belfast Telegraph, Jumat (22/3/2019).

Ditanya berapa lama perpanjangan panjang akhirnya yang ditawarkan ke Inggris, Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker menjawab: "Sampai akhir."

"Sejak hari referendum posisi 27 anggota Komisi Eropa telah bersatu dan tegas. Kami telah bekerja tanpa lelah untuk menegosiasikan Perjanjian Penarikan," ujar Juncker. 

“Kami telah melakukan semua yang kami bisa untuk menyelesaikannya. Kami diminta klarifikasi pada bulan Desember, kami memberikannya kepada mereka. Kami diminta jaminan pada bulan Januari, kami memberikannya kepada mereka," sambungnya.

“Saya diminta jaminan lebih lanjut pada Senin lalu di Strasbourg, khususnya sehubungan dengan backstop, saya memberikannya kepada mereka," katanya.

“Jadi saya harus menyambut bahwa hari ini, ke-27 pemimpin mendukung klarifikasi dan jaminan yang mengikat secara hukum yang Perdana Menteri May dan saya sepakati di Strasbourg. Ini menutup dan menyelesaikan paket lengkap. Tidak ada lagi yang bisa kita miliki," tukasnya.

May sendiri menyambut baik pengumuman itu.

"Pertama, saya menyambut persetujuan Dewan tentang jaminan yang mengikat secara hukum sehubungan dengan hambatan Irlandia Utara, yang saya negosiasikan dengan Presiden Juncker pekan lalu," ujarnya dalam konferensi pers di Brussels.

"Ini harus memberikan jaminan ekstra kepada Parlemen bahwa jika kejadian yang tidak mungkin terjadi itu akan digunakan hanya akan bersifat sementara dan bahwa Inggris dan Uni Eropa akan mulai bekerja segera untuk mengganti backstop dengan pengaturan alternatif pada akhir Desember 2020," imbuhnya.

May mengatakan jika Parlemen Inggris tidak menyelesaikan kesepakatannya minggu depan, Dewan Eropa akan memperpanjang Pasal 50 hingga 12 April ketika Inggris akan memiliki pilihan tidak ada kesepakatan atau mengajukan rencana alternatif.

Ia mengatakan jika ini melibatkan perpanjangan kembali maka Inggris harus mengambil bagian dalam pemilihan Parlemen Eropa.

"Saya sangat yakin akan menjadi kesalahan untuk meminta orang-orang di Inggris untuk berpartisipasi dalam pemilihan ini tiga tahun setelah pemungutan suara untuk meninggalkan Uni Eropa," imbuhnya.

May mengatakan dia akan melakukan yang terbaik untuk memastikan kesepakatannya disahkan minggu depan.


"Apa yang digarisbawahi oleh keputusan hari ini adalah pentingnya House of Commons meloloskan kesepakatan Brexit minggu depan sehingga kita dapat mengakhiri ketidakpastian dan pergi dengan cara yang lancar dan tertib," katanya.

"Besok pagi aku akan kembali ke Inggris dan bekerja keras untuk membangun dukungan untuk menyelesaikan kesepakatan," tandasnya.






Credit  sindonews.com

Uni Eropa Perkuat Kekuatan Militer di Indo-Pasifik Hadapi Cina

Kapal perang Inggris HMS Sutherland berlayar ke Laut Cina Selatan untuk peringatkan Beijing tentang kebebasan berlayar di perairan yang dipersengketakan Cina dan beberapa negara.

CB, Jakarta - Uni Eropa memperkuat kehadirannya di perairan Indo-Pasifik untuk menghadapi kekuatan Cina yang telah mengklaim berdaulat di perairan yang menjadi jalur perdagangan laut terbesar ke tiga di dunia.
"Uni Eropa sudah mulai beri tanda untuk hadir di Indo-Pasifik," kata Liselotte Odgaard, pengajar tamu di Hudson Institute, dalam acara diskusi peran Uni Eropa di wilayah Indo-Pasifik pada hari Senin, 19 Maret 2019, seperti dikutip dari Sydney Morning Herald.
Perairan di wilayah Indo-Pasifik ini menjadi jalur perdagangan internasional dengan senilai US$124 miliar.

Menurut Odgaard, Uni Eropa memiliki garis kebijakan umum seperti menolak klaim Cina di Laut Cina Selatan dan mendukung kawasan itu sebagai jalur pelayaran bebas.
Sinyal kehadiran Uni Eropa telah dilakukan oleh negara anggotanya selama ini. Angkatan laut Prancis telah melakukan operasi di Laut Cina Selatan sejak tahun 2014. Sejumlah negara telah mengirimkan personilnya untuk bergabung dengan kapal laut Prancis guna mendukung seruan Uni Eropa menegakkan peraturan internasonal bahwa perairan Laut Cina Selatan bebas dilayari.
"Tahun ini sebagai contoh, Denmark akan mengirimkan kapal perang frigate dan Prancis akan mengirim kapal induk ke Indo-Pasifik," ujar Odgaard.

Sejumlah negara Uni Eropa melakukan latihan militer dengan India dan Jepang. Prancis sedang mendiskusikan tentang kemungkinan mengadakan latihan dengan militer Jepang.
Inggris berencana mengerahkan satu kapal induk yang membawa sejumlah pesawat tempur. Inggris juga sedang mempertimbangkan untuk mendirikan pangkalan militer baru di wilayah Indo-Pasifik.
Inggris bahkan telah melakukan operasi bersama dengan Amerika Serikat. Kapal perang Inggris berlayar mendekati pulau yang diklaim Cina di Laut Cina Selatan pada Agustus lalu, membuat Beijing naik darah.
Angkatan Laut Inggris juga melakukan latihan perang bersama Amerika Serikat di wilayah yang dipersengketakan oleh beberapa negara.


Menurut Patrick Cronin, kepala keamanan Asia-Pasifik di Hudson Institute, Eropa berusaha mendorong Beijing untuk mematuhi peraturan internasional tentang pelayaran bebas di perairan internasional.
Belanda mengatakan pada Oktober lalu  akan mengirim kapal perangnya untuk bergabung dengan kapal induk Inggris HMS Queen Elizabeth dalam operasi pertamanya di perairan Indo-Pasifik pada tahun 2021.
Sementara, patroli kapal perang dan pesawat tempur Amerika Serikat semakin meningkat untuk memastikan perairan Indo-Pasifik bebas dan terbuka bagi semua pelayaran dan menolak klaim Cina berdaulat di wilayah itu.

Credit  tempo.co

Brexit Tak Menentu, Penerima Beasiswa Erasmus di Ujung Tanduk

Ilustrasi. (Tero/Vesalainen/Pixabay)

Jakarta, CB -- Mimpi belasan ribu remaja Inggris penerima beasiswa Erasmus terancam kandas di tengah ketidakjelasan proses negara mereka untuk keluar dari Uni Eropa, atau dikenal dengan istilah Brexit.

Salah satu dari 17 ribu orang itu adalah Alice Watkins. Sedari dulu, mahasiswi Manchester University tersebut bermimpi untuk melanjutkan kuliahnya di Paris, kemudian Madrid.

Dengan beasiswa Erasmus, ia dapat berangkat ke Prancis pada musim panas ini. Namun hingga saat ini, ia masih belum mendapatkan kepastian mengenai pendanaan dari beasiswa yang diurus oleh Uni Eropa tersebut.


"Penantian ini sangat menakutkan. Saya sudah diberi tahu ada kemungkinan memakai uang sendiri hingga 1.200 poundsterling untuk membiayai enam pekan pertama, dan kami mungkin tak mendapatkan akomodasi apa pun sebelum tiba di Prancis," tuturnya kepada The Guardian.

Melanjutkan ceritanya, Watkins berkata, "Bepergian ke luar negeri tanpa tahu di mana harus tinggal sangat membuat saya tertekan."

Parlemen Uni Eropa memang sudah memutuskan akan tetap membiayai mahasiswa penerima beasiswa Erasmus yang sudah tiba di Inggris.

Mereka juga tak akan mencabut beasiswa mahasiswa Inggris yang sudah tiba di negara tujuannya. 

Namun, nota teknis yang disepakati pada Januari lalu tak menjamin pendanaan mahasiswa Inggris yang ingin melanjutkan studinya di negara Eropa pada September mendatang.

Wakil direktur urusan studi internasional Inggris, Vivienne Stern, mengatakan bahwa pihaknya menangkap sinyal bahwa pemerintah negaranya mulai mencari jalur alternatif bagi penerima beasiswa Erasmus jika negosiasi Brexit tak kunjung rampung.

"Sejauh yang kami tahu, tak ada uang yang dipersiapkan untuk skema alternatif itu, dan kami pun belum mempersiapkan apa pun," tutur Stern.

Sejumlah pihak menyayangkan dampak ketidakjelasan proses negosiasi Brexit terhadap penerima beasiswa Erasmus karena berdasarkan penelitian, mahasiswa Inggris yang belajar di luar negeri terbukti lebih unggul ketimbang rekannya.

Berdasarkan penelitian badan advokasi Universities UK (UUK), misalnya, sekitar 19 persen mahasiswa Inggris penerima Erasmus menempati posisi puncak di kelasnya dan hanya 20 persen yang tak bekerja usai kuliah.

Riset Konfederasi Industri Inggris (CBI) juga menunjukkan bahwa 7 dari 10 perusahaan besar di negara tersebut menganggap penting pengalaman belajar di luar negeri dan kemampuan bahasa asing.

Sementara itu, universitas-universitas di Inggris juga menganggap kehadiran mahasiswa asing di negaranya sangat penting, terutama untuk fakultas-fakultas ilmu bahasa.

Lebih jauh, dengan jaringan alumni yang kuat, penerima beasiswa Erasmus dapat membangun komunitas dengan manfaat besar bagi masa depan mereka.

"Saya rasa dengan Brexit, orang lebih memperhatikan isu-isu seperti perdagangan, dan pelajar dilupakan. Namun, itu salah. Kami adalah masa depan," kata seorang mantan penerima beasiswa Erasmus, Joseph Corcoran. 

Credit  cnnindonesia.com

PM Inggris Kirim Surat ke UE, Minta Brexit Ditunda

Perdana Menteri Inggris Theresa May. Foto/Istimewa

LONDON - Perdana Menteri Inggris, Theresa May, mengatakan telah menulis surat kepada Uni Eropa (UE) untuk menunda keluarnya Inggris dari blok itu hingga 30 Juni.

May mengumumkan hal itu selama acara Waktunya Bertanya kepada Perdana Menteri mingguan. Ia mengatakan telah membuat permintaan dalam surat yang dikirim Rabu pagi kepada Presiden Dewan Uni Eropa Donald Tusk.

Kepada anggota parlemen, May mengatakan, jika perpanjang disetujui maka ia akan meminta dilakukannya pemungutan suara ketiga terkait kesepakatan Brexit.

Menjelaskan permintaannya sebagai perpanjangan yang pendek, May mengatakan dia tidak percaya permintaan perpanjangan lagi menjadi kepentingan siapa pun karena itu berarti Inggris harus mengambil bagian dalam pemilihan Uni Eropa tahun ini.

Jika parlemen menolak kesepakatannya, ia menyerahkan hal itu kepada para legislator untuk memutuskan bagaimana melanjutkannya.

"Saya tidak siap untuk menunda Brexit lebih jauh dari 30 Juni," katanya seperti dikutip dari Xinhua, Kamis (21/3/2019).

Rakyat Inggris memberikan suara pada referendum tahun 2016 untuk meninggalkan UE, dengan tanggal keluarnya ditetapkan 29 Maret tahun ini.

May akan melakukan perjalanan ke Brussels pada hari ini untuk bertemu dengan para pemimpin negara anggota UE. Setiap keterlambatan untuk Brexit akan membutuhkan persetujuan dari semua 27 negara anggota UE.

Politisi oposisi di parlemen, termasuk Jeremy Corbyn, pemimpin oposisi utama Partai Buruh, menuduh May menjerumuskan negara ke dalam krisis. 

Credit  sindonews.com

PM Inggris Memohon ke Uni Eropa Minta Keputusan Brexit Diulur

Perdana Menteri Inggris, Theresa May. (REUTERS/Henry Nicholls)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Inggris, Theresa May, bakal memohon untuk mengulur keputusan pengunduran diri negara itu dari keanggotaan Uni Eropa (Brexit). Hal itu terjadi karena parlemen negara itu selalu tidak sepakat dan menolak pengajuan usulan soal persyaratan Brexit dengan kesepakatan dari pemerintah, yang saat ini memicu krisis politik.

Seperti dilansir The Guardian, Rabu (20/3), juru bicara May menyatakan pemerintah akan tetap berencana mengumumkan sikap soal Brexit pada 29 Maret mendatang. Jika lewat dari tenggat waktu, maka mereka akan beralasan perpanjangan keputusan terjadi karena persoalan teknis.

May bakal menyurati Presiden Dewan Uni Eropa, Donald Tusk, untuk meminta perpanjangan waktu soal keputusan Brexit. Hal itu harus dilakukan sebelum para pemimpin Uni Eropa bertemu di Brussels, Belgia, pada Kamis besok.

"Anda harus menunggu surat itu untuk mengetahui isinya," kata juru bicara May yang tidak disebutkan namanya.


Ketua Parlemen Inggris, John Bercow, menolak pengajuan Brexit dengan kesepakatan dan membuat negara itu masuk dalam krisis politik.

Sedangkan di kabinet May, sikap para menteri juga terpecah antara yang mendukung keputusan Brexit ditunda. Ada yang mengusulkan perpanjangan waktu itu hanya tiga bulan dan yang lebih dari itu.

Juru runding Brexit dari Uni Eropa, Michel Bernier, meminta kejelasan sikap pemerintah Inggris. Dia mempertanyakan jika terjadi penundaan apakah nantinya Inggris dipastikan bakal langsung bersikap, atau malah terjerumus semakin dalam ke krisis politik.

"Perdana menteri menyakini kesepakatan yang dia setujui dengan Uni Eropa sudah yang paling baik, dan dia akan terus berusaha mencari cara supaya parlemen meloloskan itu, supaya kita dapat meninggalkan Uni Eropa secepatnya," lanjut juru bicara May. 

Credit  cnnindonesia.com

Presiden Prancis pertimbangkan larangan aksi protes di Champs Elysees

French President Emmanuel Macron is considering banning all protests on the Champs Elysees after rioters "yellow vests" damaged the iconic streets of Paris last week, officials at the presidential office said on Monday.

Jakarta (CB) - Presiden Prancis Emmanuel Macron sedang mempertimbangkan larangan semua aksi protes di Champs Elysees setelah para perusuh "rompi kuning" merusak jalan ikonik Paris pekan lalu, kata pejabat kantor kepresidenan, Senin.

Sabtu lalu, para pengunjuk rasa yang terkait dengan gerakan "rompi kuning" membakar restoran ternama Fouquet di kawasan Champs Elysees serta sejumlah kios surat kabar dan sebuah toko barang berkelas dunia Longchamp.

Pasca kerusuhan Sabtu, yang mengingatkan kembali pada peristiwa bentrokan kekerasan antara pengunjuk rasa dan polisi pada Desember di Champs Elysees, Macron menggelar pertemuan dengan menteri dalam negeri dan menteri kehakiman, Senin.

Macron berjanji akan mengambil "tindakan keras" secepat mungkin guna mencegah terulangnya kerusuhan pada Sabtu depan.

Sejak pertengahan November, pengunjuk rasa "rompi kuning" - kelompok yang awalnya menuntut pengurangan pajak bahan bakar kemudian berubah menjadi gerakan oposisi umum menentang pemerintah - menggelar aksi unjuk rasa setiap Sabtunya di ibu kota Prancis.

Credit  antaranews.com

Ribuan Demonstran di Pusat Kota Madrid Dukung Separatis Catalan

Ribuan Demonstran di Pusat Kota Madrid Dukung Separatis Catalan

MADRID - Ribuan pendukung kemerdekaan Catalan berunjuk rasa di pusat Kota Madrid untuk menentang pengadilan terhadap 12 pemimpin oposisi. Para pemimpin oposisi Catalan itu terancam penjara atas peran mereka menyelenggarakan referendum kemerdekaan dari Spanyol pada 2017.

Para demonstran yang melakukan perjalanan dari wilayah Catalonia untuk berunjuk rasa itu mengibarkan bendera Catalan dan membawa spanduk bertulis “Penentuan nasib sendiri itu bukan kejahatan.”

Penyelenggara unjuk rasa memperkirakan sebanyak 120.000 orang mengikuti demonstrasi itu. Adapun kepolisian menyatakan pengunjuk rasa mencapai 18.000 orang. Ketegangan antara Madrid dan Barcelona itu terjadi sejak deklarasi kemerdekaan Catalonia pada akhir 2017, tapi pengadilan terhadap 12 pemimpin separatis telah merusak proses negosiasi.

Ke-12 orang itu diadili di Madrid dengan berbagai dakwaan mulai dari pemberontakan hingga penyalahgunaan dana. Semua tuduhan itu disangkal para pemimpin separatis. Krisis Catalan itu mewarnai pemilu 28 April dengan tiga partai sayap kanan, yakni konservatif Partai Rakyat (PP), sayap kanan-tengah Ciudadanos, dan sayap kanan-jauh Partai Vox, mendesak Spanyol mengambil sikap lebih keras pada separatis.

Survei menunjukkan dukungan untuk partai-partai Catalan mungkin semakin kuat jika Perdana Menteri (PM) Pedro Sanchez membentuk pemerintahan setelah pemilu. Sebagian besar survei menunjukkan kubu Sosialis Sanchez memenangkan sebagian besar kursi tapi tidak dapat meraih mayoritas parlemen.

Sanchez berkuasa dengan memenangkan mosi tidak percaya tahun lalu dengan dukungan partai-partai separatis Catalan, tapi tidak bisa meloloskan rancangan anggarannya sehingga membuatnya menyerukan pemilu lebih awal. 

Credit  sindonews.com

Demonstran “Rompi Kuning” di Paris Jarah Toko Brand Mewah

Demonstran Rompi Kuning di Paris Jarah Toko Brand Mewah

PARIS - Para demonstran “rompi kuning” membakar sebuah bank dan menjarah banyak toko di Champs Elysees, Paris. Itu terjadi di saat demonstran rompi kuning menentang Presiden Prancis Emmanuel Macron dan reformasi pro-bisnis yang digalakkanya. Polisi menembakkan gas air mata dan meriam air kepada para demonstran yang rusuh setelah beberapa pekan aksi dilaksanakan dengan tenang pada Sabtu (16/3) waktu setempat.

Demonstrasi rompi kuning sudah kehilangan momen dengan turunnya jumlah para demonstrasi yang mengikuti aksi tersebut. Bank Banque Tarneaud dibakar demonstrasi sebelum petugas pemadam kebakaran datang untuk menyelamatkan seorang perempuan dan bayinya yang berada di gedung. Pembakaran gedung tersebut mengakibatkan 11 orang mengalami luka ringan.

Para perusuh juga membakar toko tas dan dua kios koran di Champs Elysees. Mereka juga menjarah isi toko yang menjual pakaian dan tas dengan brand ternama. Polisi huru hara berusaha menembakkan gas air mata untuk membubarkan aksi kerusuhan terutama di monument Arch de Triomphe. 

Polisi menangkap hampir 240 demonstran yang menjadi perusuh karena menjarah banyak toko di Champs Elysees dan menghancurkan restoran mewah Fouquet's. Kemudian, restoran khusus yang menyajikan minuman beralkohol ternama di Prancis itu menjadi lokasi di mana Nicolas Sarkozy merayakan kemenangan pemilu presiden 2007 juga dirusak massa.

Beberapa bagian kaca restoran Fouquet’s dihancurkan, dan beberapa bagian juga dibakar. Para demonstran meninggalkan pesan “Sarkozy merusak segalanya” di dinding luar restoran. Macron langung mempercepat liburan skinya di Pyreness dan kembali ke Paris pada Sabtu malam. Dia langsung menggelar pertemuan krisis dengan para menterinya.

“Kita menegakkan hak konstitusional, tetapi kita mendapati banyak orang ingin merusak republic ini, merusak segala sesuatu dan menghancurkannya, dan berisiko menyebabkan orang terbunuh,” ujar Macron, dilansir Reuters. “Saya kita sangat jeli menganalisis segala sesuatu dan dengan cepat mengambil keputusan agar hal ini tidak terjadi lagi,” ujarnya kepada para menteri.

Polisi Prancis mengatakan, 42 demonstran, 17 petugas kepolisian dan seorang petugas pemadam kebakaran terluka. Kementerian Dalam Negeri Prancis memperkirakan 10.000 orang berpartisipasi dalam demonstrasi di Paris, dibandingkan hanya 3.000 orang yang mengikuti aksi pada pekan sebelumnya. Secara nasional, jumlah demonstrasi mencapai 32.300 orang, dibandingkan dengan 28.600 pada pekan lalu.

“Meskipun demonstran jumlahnya relative kecil, sekitar 1.500 demonstran garis keras berusaha mencari masalah,” kata Menteri Dalam Negeri Prancis Christophe Castaner. “Mereka sengaja datang ke Paris, sehingga kita memobilisasi lebih dari 1.400 polisi,” paparnya.

Castaner mengungkapkan, para demonstran itu menyerukan kekerasan dan berusaha melakukan kerusuhan. “Para profesional yang melakukan perusakan dan gangguan, dilengkapi peralatan dan bermasker, melakukan infiltrasi pada demonstrasi. Instruksi saya kepada polisi: merespons dengan tegas terhadap serangan yang tidak bisa diterima,” katanya. 

Kemudian Perdana Menteri (PM) Prancis Edouard Philippe, dalam wawancara dengan stasiun televisi BFM, mengatakan banyak orang yang melaksanakan demonstrasi terlibat dalam aksi kerusuhan. Dia menambahkan, otoritas bekerja untuk menjamin orang yang bertanggungjawab untuk diajukan ke pengadilan dan mendapatkan hukuman tegas.

“Tujuan utama adalah ketegasan total,” papar Philippe. Dia menambahkan, ribuan orang tertentu itu ingin menciptakan kerusuhan dan berkomitmen melaksanakan aksi kejahatan. Pengunjuk rasa rompi kuning berjanji menggelar unjuk rasa lebih besar untuk memperingati empat bulan aksi mereka sejak gerakan itu muncul pada pertengahan November.

Awalnya mereka menentang kenaikan pajak bahan bakar dan biaya hidup, kini aksi mereka menargetkan pemerintahan Macron. Hal terpisah, aksi demonstrasi damai menentang perubahan iklim di Paris tengah diikuti lebih dari 36.000 orang. Secara nasional diikuti oleh 145.000 orang.

Seiring dengan ekskalasi kerusuhan setiap aksi demonstrasi, Macron memberikan paket konsensi senilai lebih dari USD11 miliar untuk meningkatkan pendapatan pekerja miskin dan pensiunan. Macron semakin tak berdaya dan akan memenuhi segala tuntutan para demonstran.

Dia berjanji akan meningkatkan upah minum. Macron akan menghapus pajak bagi pensiun. Dia ingin membangun masa depan yang lebih bagi dan upaya saling menghormati satu sama lain dan menyerukan dialog untuk mengatasi perbedaan pandangan.

Pemerintah Prancis memerintahkan agar polisi mengatasi demonstrasi sejak Januari di mana petugas keamanan dianggap bertindak brutal. Mantan bankir investasi berusia 41 tahun juga meluncurkan serangkaian debat nasional untuk menentukan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

Sebelumnya, ada pesan tahun barunya, Macron berjanji akan melanjutkan agenda reformasinya. “Kita tidak bisa bekerja lambat, menghasilkan lebih banyak, memotong pajak, dan meningkatkan belanja,” ujarnya. Menghadapi popularitas yang rendah, Macron diperkirakan akan mengumumkan rencana kebijakannya untuk beberapa bulan mendatang.

Pemerintahan Presiden Macron sangat terguncang dengan kerusuhan tersebut. Mereka menyebut para demonstran ingin menggulingkan pemerintahan. Para demonstran umumnya adalah pekerja dengan gaji rendah dan penentang Macron yang dianggap tuli terhadap tuntutan rakyat kecil serta memperhatikan orang kaya semata.

“Mereka tidak memiliki hak untuk meninggalkan kita ada situasi sulit seperti saat ini,” kata demonstran Francois Cordier, dilansir Reuters. “Kita sudah muak dengan perbudakan dan kita seharusnya mampu hidup dengan gaji kita,” imbuhnya. Jajak pendapat terbaru yang dirilis pada akhir tahun lalu, dukungan publik Prancis terhadap aksi demonstrasi meningkat menjadi 66%.

Sedangkan popularitas Macron turun hingga 23% atau berada di titik krisis. Macron disebut sebagai "presiden orang kaya" karena menaikkan harga bakar minyak. Sementara itu, penjualan sampanye di Prancis mengalami penurunan dikarenakan Brexit (Britain dan Exit) dan demonstrasi rompi kuning. Penurunan penjualan kali terendah sejak 2004.

Kemudian Perdana Menteri (PM) Prancis Edouard Philippe, dalam wawancara dengan stasiun televisi BFM, mengatakan banyak orang yang melaksanakan demonstrasi terlibat dalam aksi kerusuhan. Dia menambahkan, otoritas bekerja untuk menjamin orang yang bertanggungjawab untuk diajukan ke pengadilan dan mendapatkan hukuman tegas.

“Tujuan utama adalah ketegasan total,” papar Philippe. Dia menambahkan, ribuan orang tertentu itu ingin menciptakan kerusuhan dan berkomitmen melaksanakan aksi kejahatan. Pengunjuk rasa rompi kuning berjanji menggelar unjuk rasa lebih besar untuk memperingati empat bulan aksi mereka sejak gerakan itu muncul pada pertengahan November.

Awalnya mereka menentang kenaikan pajak bahan bakar dan biaya hidup, kini aksi mereka menargetkan pemerintahan Macron. Hal terpisah, aksi demonstrasi damai menentang perubahan iklim di Paris tengah diikuti lebih dari 36.000 orang. Secara nasional diikuti oleh 145.000 orang.

Seiring dengan ekskalasi kerusuhan setiap aksi demonstrasi, Macron memberikan paket konsensi senilai lebih dari USD11 miliar untuk meningkatkan pendapatan pekerja miskin dan pensiunan. Macron semakin tak berdaya dan akan memenuhi segala tuntutan para demonstran.

Dia berjanji akan meningkatkan upah minum. Macron akan menghapus pajak bagi pensiun. Dia ingin membangun masa depan yang lebih bagi dan upaya saling menghormati satu sama lain dan menyerukan dialog untuk mengatasi perbedaan pandangan.

Pemerintah Prancis memerintahkan agar polisi mengatasi demonstrasi sejak Januari di mana petugas keamanan dianggap bertindak brutal. Mantan bankir investasi berusia 41 tahun juga meluncurkan serangkaian debat nasional untuk menentukan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

Sebelumnya, ada pesan tahun barunya, Macron berjanji akan melanjutkan agenda reformasinya. “Kita tidak bisa bekerja lambat, menghasilkan lebih banyak, memotong pajak, dan meningkatkan belanja,” ujarnya. Menghadapi popularitas yang rendah, Macron diperkirakan akan mengumumkan rencana kebijakannya untuk beberapa bulan mendatang.

Pemerintahan Presiden Macron sangat terguncang dengan kerusuhan tersebut. Mereka menyebut para demonstran ingin menggulingkan pemerintahan. Para demonstran umumnya adalah pekerja dengan gaji rendah dan penentang Macron yang dianggap tuli terhadap tuntutan rakyat kecil serta memperhatikan orang kaya semata.

“Mereka tidak memiliki hak untuk meninggalkan kita ada situasi sulit seperti saat ini,” kata demonstran Francois Cordier, dilansir Reuters. “Kita sudah muak dengan perbudakan dan kita seharusnya mampu hidup dengan gaji kita,” imbuhnya. Jajak pendapat terbaru yang dirilis pada akhir tahun lalu, dukungan publik Prancis terhadap aksi demonstrasi meningkat menjadi 66%.

Sedangkan popularitas Macron turun hingga 23% atau berada di titik krisis. Macron disebut sebagai "presiden orang kaya" karena menaikkan harga bakar minyak. Sementara itu, penjualan sampanye di Prancis mengalami penurunan dikarenakan Brexit (Britain dan Exit) dan demonstrasi rompi kuning. Penurunan penjualan kali terendah sejak 2004.




Credit  sindonews.com

Bentrokan antara polisi dan rompi kuning kembali terjadi di Prancis

Pengunjuk rasa memakai rompi kuning berada di Champs Elysees dekat Arc de Triomphe saat aksi demo oleh gerakan "rompi kuning" di Paris, Prancis, Sabtu (9/3/2019). ANTARA FOTO/REUTERS/Philippe Wojazer/djo (REUTERS/PHILIPPE WOJAZER)

Paris (CB) - Polisi Prancis melepaskan gas air mata dan menangkap sejumlah pengunjuk rasa pada Sabtu dalam bentrokan-bentrokan dengan pengunjuk rasa.

Sementara itu gerakan rompi kuning berusaha menyuntikkan dorongan baru ke dalam aksinya yang sudah berjalan empat bulan untuk melawan Presiden Emmanuel Macron dan reformasi pro-bisnisnya.

Para pengunjuk rasa melempar bebatuan ke arah polisi anti huru-hara yang membalasnya dengan melepaskan gas air mata di depan monumen Arc de Triumphed di Paris. Para pengunjuk rasa membakar benda-benda di jalan-jalan. Sedikitnya satu mobil terbakar.

Polisi juga menggunakan senapan air dan menahan lebih 30 orang pengunjuk rasa pada Sabtu pagi sementara ketegangan merebak di jalan Champs Elysee, tempat jendela-jendela rumah makan untuk kalangan atas dilempari batu.

Menteri Dalam Negeri Christophe Castaner mengatakan para preman mencari kesempatan membonceng aksi protes. Ia memberikan perintah untuk menanggapi "serangan-serangan yang tak dapat diterima dengan tindakan tegas".

"Tak diragukan mereka ingin melakukan kekerasan dan menabur suasana mencekam di Paris," cuit Castaner melalui Twitter.

Para pengunjuk rasa telah berjanji akan mengajak orang-orang dalam jumlah besar untuk berdemonstrasi menandai bulan keempat sejak gerakan itu meletus pada pertengahan November sebagai protes terhadap kenaikan pajak bahan bakar dan biaya hidup yang mahal.

Credit  antaranews.com