Demonstran Palestina Serukan PBB Akhiri Blokade Gaza

Belasan demonstran Palestina menyerukan PBB untuk mengakhiri blokade ketat Israel yang telah diberlakukan di Jalur Gaza selama lebih dari 11 tahun. Foto/Istimewa

GAZA - Belasan demonstran Palestina menyerukan PBB untuk mengakhiri blokade ketat Israel yang telah diberlakukan di Jalur Gaza selama lebih dari 11 tahun.

Para demonstran berkumpul di depan markas PBB di Kota Gaza barat. Mereka mengibarkan bendera Palestina dan membawa spanduk yang mengecam blokade Israel serta menyerukan intervensi internasional untuk mengakhirinya.

Komisi Tertinggi the Great March of Return dan Memecah Pengepungan, yang mengorganisir demonstrasi, mengatakan dalam sebuah pernyataan pers bahwa pengepungan harus dicabut sesegera mungkin.

Pernyataan komisi itu juga telah memperingatkan Israel atas penundaan penerapan kesepahaman yang baru-baru ini diperantarai antara Israel dan faksi-faksi Palestina di Jalur Gaza.

"Demonstrasi mingguan Marches of Return akan berlangsung sampai pengepungan segera dicabut," bunyi pernyataan komisi itu seperti dikutip dari Xinhua, Rabu (24/4/2019).

Ketua Federasi Serikat Pekerja Umum Palestina, Sami Ammassi, yang bergabung dengan demonstrasi, mengatakan kepada wartawan bahwa tingkat pengangguran di Jalur Gaza melebihi 54 persen dan tingkat kemiskinan mencapai 80 persen.

"Kami menyerukan PBB dan organisasi internasional untuk menekan Israel agar mencabut blokade yang secara kritis mempengaruhi semua aspek kehidupan," katanya.

"Kami juga menyerukan Liga Arab untuk membantu mengakhiri penderitaan rakyat Gaza," imbuhnya.

Aksi demonstrasi Marches of Return, yang dimulai pada akhir Maret tahun lalu, menyerukan Israel untuk mengakhiri blokade dan menekankan hak untuk kembali bagi para pengungsi Palestina.

Mesir, PBB dan Qatar telah menengahi perjanjian di Jalur Gaza antara Israel dan gerakan Islam Hamas, yang memerintah wilayah kantong tersebut.

Credit  sindonews.com

PM Palestina Desak Kongres AS Akui Negara Palestina

Perdana Menteri Palestina mendesak Kongres AS untuk mengakui negara Palestina

RAMALLAH - Perdana Menteri (PM) Palestina, Mohammed Ishtaye, mendesak Kongres Amerika Serikat (AS) untuk mengakui Palestina sebagai sebuah negara.

Kantor Ishtaye mengatakan dalam sebuah pernyataan email setelah pertemuannya dengan Senator Ron Wyden mengatakan bahwa ia juga mendesak untuk mencabut larangan terhadap Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).

Pernyataan itu mengatakan bahwa hubungan AS-Palestina harus ditangani secara terpisah dari dalam proses perdamaian. Ditambahkan bahwa orang-orang Palestina tidak boleh dihukum atau diperas oleh pemerintah AS.

"Kami ingin (pemerintah AS) menjadi perantara yang jujur ​​dan mitra perdamaian," bunyi pernyataan tersebut seperti dikutip dari Xinhua, Rabu (24/4/2019).

Ishtaye mengulangi penolakan Otoritas Palestina terhadap Kesepakatan Abad Ini yang diusung oleh AS, serta pemotongan bantuan terhadap badan pengungsi PBB (UNRWA) dan pengakuan Washington atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Ia juga memperingatkan agar tidak mencaplok bagian-bagian Tepi Barat di bawah apa yang disebut blok pemukiman, menambahkan bahwa langkah itu akan menghancurkan solusi dua negara dan merusak pembentukan negara Palestina sesuai perbatasan 1967.

Palestina telah memboikot pemerintah Amerika sejak mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan memindahkan kedutaan besarnya di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem pada Mei lalu.

Palestina mengatakan dalam beberapa pernyataan bahwa Kesepakatan Abad Ini milik AS jauh dari harapan dan aspirasi mereka untuk penyelesaian perdamaian yang adil dan abadi serta menyerukan mekanisme perdamaian multilateral internasional untuk mengabaikan negosiasi perdamaian. 

Credit  sindonews.com

Israel tangkap 18 orang Palestina dari Tepi Barat

Prajurit Israel mengarahkan senjata mereka saat bentrok dengan warga Palestina di Hebron, Tepi Barat, Jumat (12/4/2019). ANTARA FOTO/REUTERS/Mussa Qawasma/aww/cfo

Bethlehem, Palestina (CB) - Pasukan keamanan Israel menahan 18 orang Palestina selama beberapa penyergapan pada malam hari di seluruh Tepi Barat Sungai Jordan, kata Masyarakat Tahanan Palestina (PPS).

Lima orang Palestina, termasuk remaja yang berusia 16 tahun, ditahan dalam penyerangan di seluruh Kabupaten Bethlehem di bagian selatan Tepi Barat.

Pasukan keamanan Palestina menyatakan pasukan Israel menyerbu Kota Kecil Tuqu, sebelah tenggara Bethlehem, dan menahan dua orang Palestina.

Pasukan Israel juga melakukan dua serangan lain ke dalam Kota Kecil Beit Fajjar dan Al-Khader, yang berada di sebelah selatan Bethelehm, dan menahan dua orang Palestina.

Serangan-militer serupa dilaporkan di Kota Kecil Ad-Doha, sebelah barat Bethlehem, dan lima orang Palestina ditahan.

Sementara itu, PPS menegaskan bahwa empat orang Palestina diciduk dari Kabupaten Al-Khalil (Hebron) di bagian selatan Tepi Barat.

Beberapa sumber keamanan menjelaskan beberapa kendaraan militer Israel menyerbu Kota Kecil Idna, sebelah barat Al-Khalil, dan menahan satu orang Palestina.

Tentara Israel juga melakukan penyerangan ke dalam Desa Deir Samet, sebelah barat-daya Al-Khalil, dan menahan dua orang Palestina lagi, kata Kantor Berita Palestina, WAFA --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa malam.

Orang Palestina keempat ditangkap selama penyerangan serupa ke dalam Daerah At-Tabaqa di Kota Kecil Dura.

Di bagian utara Tepi Barat, kata PPS, tiga orang Palestina ditahan selama satu penyerangan, yang menyulut bentrokan di Kota Kecil Qabatia, sebelah selatan Jenin.

Tentara Israel menembakkan sejumlah tabung gas air mata ke arah warga Qabatia sehingga puluhan orang menderita sesak nafas akibat menghirup gas air mata. Semua penderita sesak nafas menerima perawatan di lokasi.

Tentara Israel menahan dua orang lagi setelah menjarah rumah mereka di Kota Kecil Az-Zawyeh, sebelah barat Salfit.

Di bagian tengah Tepi Barat, kata PPS, dua orang Palestina diciduk dari Kota Kecil Al-Mazra'a Al-Gharbiya dan Kufr Nimeh, sebelah barat-laut dan barat Kota Ramallah.

Menurut PBB, satu orang Palestina juga ditahan dari Kabupaten Jericho.

Credit  antaranews.com

Liga Arab Tegaskan Kesiapan Bantu APBN Palestina

Logo Liga Arab

Negara-negara Arab siap mendukung APBN Palestina sebesar Rp 1,4 triliun.

CB, KAIRO— Dewan Liga Arab dalam pertemuan tingkat menteri luar negeri menegaskan komitmen negara-negara Arab untuk mendukung anggaran Pemerintah Palestina.


Dalam satu pernyataan yang dikeluarkan pada akhir sidang luar biasa yang diselenggarakan di Ibu Kota Mesir, Kairo, para menteri tersebut berjanji akan melaksanakan keputusan Pertemuan Puncak Tunis.

Keputusan tersebut yaitu mengaktifkan jaringan keselamatan keuangan dengan nilai 100 juta dolar AS (sekitar Rp1,4 triliun) per bulan untuk mengatasi tekanan politik dan keuangan yang dihadapi Pemerintah Palestina.


Dewan tersebut menekankan bahwa negara Arab yang mengesahkan Gagasan Perdamaian Arab pada 2002, yang dicapai sejalan dengan keabsahan dan hukum internasional dan dilandasi atas prinsip tanah buat perdamaian, tak bisa menerima baik setiap rencana atau kesepakatan yang tidak sejalan dengan rujukan internasional itu.

Dewan tersebut juga menekankan kesepakatan semacam itu takkan berhasil mencapai perdamaian yang menyeluruh dan langgeng di Timur Tengah jika tidak menjamin hak sah rakyat Palestina.


Yang pertama dan terutama ialah hak untuk menentukan nasib sendiri dan pendirian negara merdeka yang berdaulat di perbatasan 1967 dengan al-Quds (Jerusalem) Timur sebagai ibu kotanya.


Sehubungan dengan itu, para menteri luar negeri Arab menegaskan dukungan bagi rencana perdamaian Presiden Palestina Mahmoud Abbas, yang diajukan ke Dewan Keamanan PBB pada 2018.


Pada Ahad (21/4) pagi, Presiden Abbas mengatakan kepada menteri luar negeri Arab bahwa situasi Palestina sangat sulit  dan tak bertahan lama. Dia menambahkan bahwa rakyat Palestina memerlukan dukungan politik dan keuangan Arab guna menghadapi tantangan pada masa depan.

Credit  republika.co.id

Tentara Israel Tembak Remaja Palestina yang Diborgol dan Mata Ditutup

Remaja Palestina dengan kondisi mata ditutup dan diborgol dikejar para tentara Israel. Foto/Mohammad Hmeid/Times of Israel

TEPI BARAT - Tentara Pasukan Pertahanan Israel (IDF) menembak dan secara serius melukai seorang remaja Palestina yang ditutup matanya dan diborgol. Remaja 16 tahun tersebut ditembak dengan alasan berusaha melarikan diri dari penangkapan di Tepi Barat pada pekan lalu.

Laporan media Palestina mengatakan Osama al-Badn, 16, ditahan selama bentrokan dengan pasukan keamanan Israel di kota Tuqu, di luar permukiman Tekoa, sebelah selatan Betlehem, hari Kamis.

Militer Israel menuduh remaja itu melempar batu ke arah pasukan dan warga sipil Israel di dekatnya.

Menurut saksi mata, tak lama setelah ditangkap, Badn memutuskan untuk melarikan diri. Tentara IDF kemudian menembaknya dari belakang dengan jarak dekat untuk menghentikan pelariannya.

Sebagian dari insiden itu rekam oleh warga Palestina. Menurut si perekam, tentara pada awalnya mencegah orang-orang yang ada di dekatnya untuk mengevakuasi Badn ke rumah sakit.

"Ada bentrokan yang terjadi pada saat itu, dan (pasukan) menangkapnya dan menahannya selama sekitar 15 menit," kata saksi mata Muhammad Hajaza kepada Channel 12, yang dilansir Senin (22/4/2019).

"Bentrokan semakin serius dan pemuda itu memutuskan untuk melarikan diri meskipun dia ditutup matanya dan diborgol," lanjut Hajaza. "Tentara yang mengejarnya menembak remaja itu dengan pistol dari jarak 15 meter."

Hajaza mengatakan Badn tertembak di tubuh bagian bawah dan para prajurit Israel pada awalnya tidak membolehkan orang-orang yang melihatnya untuk menolong. IDF membantah klaim tersebut.

Cuplikan dari insiden yang difilmkan warga bernama Musa Hamid menunjukkan para tentara IDF mengarahkan senapan sniper ke sekelompok orang yang berkerumun di sekitar Badn yang terluka. Menurut rekaman video tersebut, seorang perwira IDF terlihat memberikan pertolongan pertama bersama seorang wanita Palestina, sementara seorang prajurit lain mengarahkan senjatanya kepada para saksi mata sambil memperingatkan mereka untuk menjauh. "(Menjauh), atau Anda akan tertembak," kata seorang tentara IDF dalam rekaman video.

Para tentara IDF akhirnya mundur, dan memungkinkan sekelompok warga Palestina membawa Badn pergi.

Badn dibawa ke Rumah Sakit di Betlehem. Dokter mengatakan kepada kantor berita resmi Otoritas Palestina bahwa ia dalam kondisi serius, tetapi diperkirakan akan pulih.

Pada hari Minggu, IDF mengonfirmasi insiden itu, dengan mengatakan dalam sebuah pernyataan kepada Haaretz bahwa pasukan menangkap Badn setelah kerusuhan, di mana remaja itu melempari pasukan keamanan dan mobil-mobil Israel."Yang mengancam kehidupan warga sipil dan pasukan keamanan," bunyi pernyataan IDF. 

Credit  sindonews.com

Menteri Palestina Serukan Negara Arab Bantu Krisis Negaranya

Kota Qalqilya di Tepi Barat Sungai Yordan, Palestina.

Foto: Wikipedia

Israel menahan uang pajak Palestina.

CB, KAIRO -- Menteri Urusan Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina Riyad Al-Balki, Sabtu (20/4), menyeru negara Arab agar menyediakan jaring pengaman keuangan buat Pemerintah Palestina. Hal ini bermanfaat untuk membantu menanggulangi krisis keuangan karena Israel menahan uang pajak Palestina.

Ketika berbicara dari Kairo, Mesir, dengan Kantor Berita Palestina, WAFA Ahad pagi, Al-Malki mengatakan Presiden Mahmoud Abbas direncanakan menyampaikan pidato penting pada Ahad di hadapan Dewan Liga Arab di tingkat menteri luar negeri. Ia dijadwalkan berbicara mengenai bahaya yang dihadapi rakyat Palestina dan perlunya untuk menekankan pendirian dasar Arab berkaitan dengan masalah Palestina.

Ia mengatakan 19 menteri luar negeri Arab dan satu menteri negara dijadwalkan menghadiri pertemuan pada Ahad, yang mencerminkan komitmen negara Arab yang bersaudara buat Palestina.

Pada Februari, Israel memberlakukan peraturan yang disahkan tahun lalu untuk mengurangi jutaan dolar AS dari hasil pajak yang dikumpulkan oleh Israel setiap bulan atas nama Pemerintah Otonomi Palestina. Jumlah itu setara dengan jumlah gaji yang dibayarkan Pemerintah Otonomi Palestina kepada tahanan Palestina di dalam penjara Israel dan keluarga orang yang tewas oleh pasukan pendudukan Israel.

Hasil pajak bulanan yang dikumpulkan Israel tersebut atas naman Pemerintah Otonomi Palestina berjumlah lebih dari 120 juta dolar AS, sementara uang yang dipotong berjumlah 32 juta dolar AS.

Credit  republika.co.id

Sekelompok Yahudi Menerobos ke Kompleks Al Aqsa untuk Paskah

Masjid Al Aqsa. (AHMAD GHARABLI)

Jakarta, CB -- Sejumlah orang Yahudi secara paksa memasuki tempat kemelut Kompleks Masjid Al-Aqsa di Al-Quds (Yerusalem) Timur untuk merayakan paskah Yahudi, Minggu (21/4).

"Polisi Israel mengizinkan 167 pemukim Yahudi menyerbu kompleks tempat suci ketiga umat Muslim tersebut untuk merayakan Paskah," kata seorang pejabat Lembaga Wakaf Agama yang enggan namanya disebutkan seperti dikutip dari kantor berita Turki, Anadolou.

Sumber yang tak ingin disebutkan jatidirinya itu mengatakan komandan polisi Israel termasuk di antara pemukim Yahudi yang secara paksa memasuki tempat yang sering menjadi tempat bentrokan tersebut.


Paskah, yang memperingati eksodus bangsa Israel dari Mesir selama masa Nabi Musa AS, dipandang sebagai salah satu hari yang paling penting di dalam kalender agama Yahudi.

Tahun lalu, lebih dari 1.500 pemukim Yahudi secara paksa memasuki Kompleks Masjid Al-Aqsha selama Paskah.

Buat umat Muslim, Masjid Al-Aqsa adalah tempat suci ketiga, setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di Arab Sudi. Sementara itu, orang Yahudi merujuk daerah tersebut sebagai 'Bukit Knisah', yang mengklaimnya sebagai lokasi dua kuil Yahudi pada zaman dulu.

Israel menduduki Al-Quds Timur selama Perang Timur Tengah 1967. Israel mencaplok seluruh kota itu pada 1980, dan mengklaimnya sebagai 'ibu kota Negara Yahudi', tindakan yang tak pernah diakui masyarakat internasional.

Credit  cnnindonesia.com

Palestina Prediksi Rencana Perdamaian AS akan Ditolak

Warga Palestina bentrok dengan pasukan Israel setelah protes terhadap pembukaan kedutaan AS di Yerusalem, di kota Betlehem, Tepi Barat, Senin, 14 Mei 2018.

Foto: AP Photo/Majdi Mohammed

Rencana perdamaian AS tak membahas kemerdekaan Palestina.

CB, RAMALLAH – Perdana Menteri Palestina, Mohammad Shtayyeh, meyakini negara-negara Arab dan Eropa berpihak pada perjuangan kemerdekaan Palestina.


Dia memperkirakan negara-negara tersebut akan menolak rencana perdamaian dengan Israel yang digagas Amerika Serikat (AS) jika tak menyertakan tuntutan negaranya.

"Tidak ada mitra di Palestina untuk (Presiden AS Donald) Trump. Tidak ada mitra Arab untuk Trump dan tidak ada mitra Eropa untuk Trump," ujar Shtayyeh pada Selasa (16/4).


Dia menegaskan Palestina tetap berkomitmen pada pembentukan negara Palestina yang merdeka sesuai dengan garis perbatasan 1967. Hal itu termasuk menetapkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina.


Shtayyeh mengatakan Palestina tidak tertarik pada rencana perdamaian ekonomi meskipun saat ini negaranya sedang dilanda krisis. Kesulitan ekonomi yang saat ini dihadapi Palestina tak bisa dilepaskan dari peranan AS dan Israel.


Washington diketahui telah memangkas bantuan luar negerinya untuk Palestina senilai ratusan juta dolar AS. Selain itu, AS pun telah memutuskan menghentikan kontribusinya bagi Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).

Sementara Israel menahan dana transfer pajak senilai puluhan juta dolar AS. Uang itu dibekukan untuk menghukum Palestina karena warganya terlibat dalam sejumlah aksi penyerangan terhadap Israel.


"Israel adalah bagian dari perang finansial yang telah diumumkan kepada kita oleh AS. Seluruh sistem adalah untuk mencoba mendorong kita menyerah dan menyetujui proposal perdamaian yang tidak dapat diterima. Ini pemerasan finansial yang kami tolak," kata Shtayyeh.


Pada Ahad pekan lalu, Washington Post menerbitkan sebuah laporan yang menyebut bahwa rencana perdamaian AS untuk Timur Tengah, termasuk konflik Israel-Palestina, tidak akan menyertakan kemerdekaan Palestina. Laporan itu disusun dengan mengutip beberapa pejabat AS yang mengetahui tentang hal tersebut.


Karena tak menyertakan tentang kemerdekaan Palestina, sebagai gantinya AS akan melakukan investasi dan memberi sumbangan senilai puluhan miliar dolar AS untuk Tepi Barat serta Jalur Gaza. Mesir, Yordania, dan negara-negara Teluk yang kaya juga tak luput dari cipratan uang AS.


Kendati demikian, menurut pejabat yang dikutip Washington Post, Gedung Putih sangat menyadari bahwa ketika mereka hanya berfokus pada masalah ekonomi dan mengabaikan aspirasi politik, rencana perdamaian yang telah dirancang kemungkinan besar gagal. "Ini bukan perdamaian ekonomi. Kami menanggapi dengan sangat serius kedua aspek ini, politik, yang menangani semua masalah inti, dan ekonomi," kata pejabat tersebut.

Credit  republika.co.id

Israel Hancurkan Rumah Warga Palestina Pelaku Penembakan

Pasukan Israel dilaporkan menghancurkan rumah seorang warga Palestina yang diduga melakukan penembakan pada Desember lalu, Salah Barghouti. (Reuters/Mohamad Torokman)

Jakarta, CB -- Pasukan Israel dilaporkan menghancurkan rumah seorang warga Palestina yang diduga melakukan penembakan pada Desember lalu, Salah Barghouti.

"[Kami] menghancurkan apartemen tempat Salah Barghouti tinggal," demikian tentara Israel sebagaimana dikutip AFP, Rabu (17/4).

Tentara Israel menyatakan bahwa operasi penghancuran itu dilakukan di sebuah desa di Kobar, sebelah utara Kota Ramallah, pada Rabu pagi.

Sebelumnya, kepolisian perbatasan juga sudah membakar rumah saudara Barghouti, Assam, di desa yang sama pada 7 Maret.


Barghouti diduga melakukan penembakan di Kota Ofra, Tepi Barat, yang melukai tujuh orang pada 9 Desember lalu.

Kelompok penguasa Jalur Gaza, Hamas, mengklaim bahwa Barghouti adalah salah satu "pejuang" mereka.

Israel sendiri memang kerap membakar rumah orang Palestina yang melakukan serangan terhadap warganya.

Menurut Israel, penghancuran rumah itu diperlukan sebagai gertakan agar tak terjadi lagi insiden serupa.

Namun, sejumlah kelompok pemerhati hak asasi manusia menganggap penghancuran itu tak adil karena keluarga tersangka yang sengsara akibat perbuatan saudaranya.

Credit  cnnindonesia.com

Palestina Punya PM Baru, AS Harap Perundingan Damai Berlanjut

Ilustrasi anak-anak Palestina. (AFP PHOTO / MAHMUD HAMS)

Jakarta, CB -- Pemerintah Amerika Serikat menyampaikan selamat kepada pemerintahan baru Palestina. Ucapan itu disampaikan sehari setelah Perdana Menteri, Mohammad Shtayyeh, mengumumkan kabinetnya bersama Presiden Mahmoud Abbas.

"Selamat kepada kabinet otoritas Palestina yang baru," ucap utusan khusus Presiden AS Donald Trump untuk urusan Palestina-Israel, Jason Greenblatt, melalui Twitternya, Senin (15/4).

Dalam kicauannya, Greenblatt berharap AS bisa lebih mempererat kerja sama menuju perdamaian dengan Palestina.


"Dengan pengalaman mereka yang berada di kabinet baru, kami berharap dapat bekerja sama menuju perdamaian dan meningkatkan kesejahteraan Palestina. Ini saatnya babak baru," tutur Greenblatt.

Selain AS, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga menyambut pembentukan kabinet baru tersebut.

"PBB tetap berkomitmen penuh untuk bekerja dengan para pemimpin Palestina dalam mengakhiri pendudukan dan memajukan aspirasi nasional mereka yang sah dengan dasar kenegaraan sesuai dengan resolusi PBB," ucap Utusan PBB untuk Timur Tengah, Nickolay Mladenov seperti dikutip AFP.

Shtayyeh resmi dilantik sebagai PM Palestina pada Minggu (14/5) pekan lalu menggantikan pendahulunya Rami Hamdallah yang memiliki cukup dukungan dari Hamas, salah satu faksi besar yang menjadi rival partai pendukung pemerintah, Fatah.

Sejumlah posisi kunci dalam kabinet tidak berubah dari pemerintahan sebelumnya. Namun, loyalis Abbas semakin mendominasi dan menutup kesempatan supaya Hamas bisa terlibat dalam kabinet baru.

Menteri Luar Negeri Palestina, Riyadh Malki, dan Menteri Keuangan, Shukri Bishara, tetap pada jabatan mereka.

Sementara itu, Atef Abu Seif ditunjuk menjadi Menteri Kebudayaan. Seif berasal dari Jalur Gaza dan pernah dipukuli habis-habisan oleh sekelompok pria di wilayah kekuasaan Hamas.

Meski pemerintahan baru terbentuk, Abbas tetap menjadi otoritas tertinggi Palestina yang memiliki kuasa untuk mengambil keputusan terutama dalam urusan eksekutif.

Walau didominasi oleh sekutu Abbas dan politikus Fatah, sejumlah faksi politik kecil juga masuk dalam kabinet baru ni.

Sementara itu sejumlah partai lain seperti Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina (PFLP) menolak mengambil bagian dalam kabinet baru, dan mendesak pemerintah melibatkan semua faksi yang ada, termasuk Hamas. 

Credit cnnindonesia.com

Masjid Al Aqsha di Jerusalem terbakar

Para pemukim Yahudi dan Knesset menerobos kompleks Al Haram-Al Sharif, masjid Al Aqsha, dan mengejar para jamaah yang sedang melakukan shalat di dalam masjid, Minggu (19/2/2019). (istimewa)

Jakarta (CB) -Kebakaran melanda Masjid Al Aqsha di Jerusalem pada Senin (15/4) waktu setempat, walau tidak menyebabkan kerusakan parah, namun membahayakan bagian situs ibadah yang berusia lebih dari 2.000 tahun itu.
Pada hari yang sama, Katedral Notre Dame di Paris juga terbakar.

Di Al Aqsha, api muncul dari kamar penjaga di luar ruangan shalat al-Marwani pada Senin petang, menurut pernyataan Departemen Wakaf Islam masjid tersebut. Menurut media daring The New Arab, seorang penjaga melaporkan sempat ada kesenjangan rotasi penjagaan antara pukul 19.15 dan 19.30 waktu setempat.

Departemen Wakaf memuji aksi cepat tanggap yang diperlihatkan oleh para petugas pemadam kebakaran, yang dengan cepat menguasai api.

Kemunculan api tampaknya disebabkan oleh anak-anak yang sedang bermain-main. Melalui pernyataan, Departemen Wakaf meminta jamaah "yang tinggal di sekitar masjid dan Kota Lama untuk mendidik anak-anaknya agar tidak bermain-main dengan api, terutama di dalam Masjid Al Aqsha."

Kepolisian Israel mengatakan kepada Al Araby bahwa mereka mulai melakukan penyelidikan atas kebakaran tersebut. Israel telah memerintah seluruh kota itu sejak 1967, yaitu ketika Israel menyita kota tersebut dari Jordania.

Amerika Serikat baru-baru ini menerima klaim Israel bahwa Jerusalem adalah ibu kotanya. Langkah pengakuan AS atas Jerusalem sebagai ibu kota Israel itu diikuti oleh beberapa negara, namun sebagian besar negara berpegang teguh pada resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-bangsa, yang mengecam pencaplokan wilayah Palestina itu oleh Israel.

Credit  antaranews.com

Nelayan Palestina Ditembak Angkatan Laut Israel

Perempuan Palestina berlari membawa bendera Palestina untuk menghindari serangan gas air mata yang dilancarkan tentara Israel.

Foto: aljazeera

Nelayan yang mencari nafkah di pantai yang diblokade menghadapi risiko tembak.

CB, GAZA -- Seorang nelayan Palestina berusia 23 tahun mengalami luka setelah ditembak pasukan angkatan laut Israel di lepas pantai Utara jalur Gaza. Warga setempat menyatakan  pasukan angkatan laut Israel menembaki sebuah kapal penangkap ikan milik warga Palestina yang sedang  berlayar dalam jarak tiga mil laut dari lepas pantai Utara, yang merupakan zona yang diizinkan melakukan penangkapan ikan.

“Nelayan itu pun terluka dibagian leher dan punggungnya setelah tertembak peluru baja berlapis karet. Nelayan yang belum diketahui identitasnya itu langsung dibawa ke Rumah Sakit Al Shifa di sebelah barat kota Gaza untuk mendapatkan perawatan medis,” seperti dilansir Maan News pada Senin (15/4).

Nelayan Palestina hanya diperkenankan melakukan penangkapan bukan di zona yang telah ditentukan. Batas tersebut ditentukan oleh otoritas Israel. Hal itu sebagai bagian dari blokade Israel di daerah kantong pantai.

Nelayan Palestina yang  berupaya mencari nafkah di pantai yang diblokade kerap menghadapi risiko setiap harinya. Dari tembakan dan penahanan hingga termasuk penyitaan kapal dan material yang diangut.


Organisasi hak-hak lokal, Al-Haq mencatat banyak kasus agresi Israel terhadap nelayan Palestina di lepas pantai Gaza. Hal Haq menyebut tindakan Israel terhadap para nelayan itu sebagai sebuah hukuman kolektif yang membuat kondisi ekonomi dan sosial yang sulit.

Menurut Kantor Urusan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (OCHA) pada 1994 jangkauan penangkapan ikan sepanjang 20 mil yang diizinkan telah disepakati antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).

Namun praktiknya, Israel hanya mengizinkan penangkapan ikan hingga 12 mil laut sampai 2006 ketika zona penangkapan ikan dikurangi menjadi enam dan kemudian menjadi tiga. OCHA menemukan bahwa blokade telah  merusak para nelayan Gaza untuk mencari nafkah di laut.

Credit  republika.co.id

Merkel tegaskan penyelesaian dua-negara kepada Netanyahu

Seorang pria membentuk siluet saat meniupkan Shofar, tanduk biri-biri, dengan latar belakang Masjidil Aqsa (kanan) yang berlokasi di kota tua Yerusalem yang dikenal dengan Baitul Maqdis, Minggu (10/12/2017). (REUTERS/Ammar Awad )

Berlin, Jerman (CB) - Kanselir Jerman Angela Merkel telah menegaskan kembali komitmen Jerman, bagi "penyelesaian dua-negara" Palestina-Israel, dalam percakapan telepon dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin (15/4).

"Kanselir telah menggarisbawahi kepentingan yang berlanjut mengenai penyelesaian dua-negara, yang dapat dicapai melalui perundingan antara kedua pihak," kata Juru Bicara Merkel, Steffen Seibert, di dalam satu pernyataan.

"(Penyelesaian dua-negara, red) ini harus tetap menjadi sasaran upaya internasional," ia menegaskan.

Pernyataan keras Merkel untuk mendukung penyelesaian dua-negara dikeluarkan di tengah laporan media bahwa rencana perdamaian Timur Tengah Presiden AS Donald Trump tampaknya tak sampai pada pewujudan negara Palestina secara penuh.

Washington Post melaporkan pada Ahad bahwa rencana Trump diperkirakan menyarankan "otonomi" Palestina dan bukan "kedaulatan".

Pada Senin, kalangan mantan politisi Eropa mengecam Trump karena melanjutkan kebijakan "satu-pihak" dalam konflik Palestina-Israel.

"Eropa mesti menolak setiap rencana yang tidak menciptakan Negara Palestina yang berdampingan dengan Israel, dengan Al-Quds (Jerusalem) sebagai ibu kota kedua negara itu," kata mereka di dalam surat kepada pemerintah Eropa dan Uni Eropa serta harian Inggris, The Guardian.

Surat tersebut ditandatangani oleh lebih dari 30 mantan menteri luar negeri dan perdana menteri.

Credit  antaranews.com

Israel Tangkap Lagi Gubernur Palestina untuk Yerusalem

Kepolisian Israel kembali menangkap Gubernur Palestina untuk Yerusalem, Adnan Gheith, karena diduga melanggar perintah otoritas setempat. (AHMAD GHARABLI/AFP)

Jakarta, CB -- Kepolisian Israel kembali menangkap Gubernur Palestina untuk Yerusalem, Adnan Gheith, karena diduga melanggar perintah otoritas setempat.

Juru bicara kepolisian Israel, Micky Rosengeld, mengonfirmasi penangkapan dan interogasi ini. Meski begitu, ia tak menjelaskan lebih lanjut terkait penahanan tersebut.

Kantor berita resmi Palestina, WAFA, melaporkan Gheith dibebaskan pada Minggu (14/4) dengan denda US$280 atau setara Rp3,9 juta.


Gheith telah keluar masuk penjara lebih dari sekali dalam beberapa bulan terakhir terkait dugaan penangkapan seorang warga Palestina-Amerika Serikat, Issam Akel, yang menjual tanah ke orang Yahudi. Penjualan semacam itu dianggap sebagai pengkhianatan.

Sejak itu, Gheith dilarang mengunjungi Tepi Barat dan menghubungi orang-orang di sana selama enam bulan.

Kuasa hukum Gheith, Mohammed Mahmud, mengatakan kliennya dituduh melanggar aturan tersebut sehingga kembali ditahan beberapa waktu lalu.

Para pejabat Palestina mengutuk keras penangkapan Gheith. Mereka menganggap penahanan itu ditujukan untuk menekan otoritas Palestina terhadap kasus Akel.

Sementara itu, Akel telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh pengadilan Palestina. Namun, sejumlah laporan mengatakan dia diizinkan untuk pergi ke Amerika Serikat.

Israel mencaplok Yerusalem timur dalam Perang Enam Hari 1967, sebuah langkah yang tidak pernah diakui sah oleh komunitas internasional.

Israel menganggap seluruh wilayah Yerusalem sebagai ibu kotanya, sementara Palestina menginginkan wilayah timur kota itu sebagai ibu kota negara di masa depan.

Israel melarang otoritas Palestina melakukan kegiatan pemerintahan di Yerusalem. Akibatnya, otoritas Palestina menunjuk seorang menteri untuk urusan Yerusalem dan gubernur untuk kota itu yang berkantor di Al-Ram. Lokasi itu tepat di seberang tembok pemisah Israel di Tepi Barat.

Credit  cnnindonesia.com

AS Coret Yerusalem Dalam Kesepakatan Damai dengan Israel, Palestina Kesal

Presiden Palestina Mahmoud Abbas kembali mengecam rencana perdamaian Timur Tengah yang akan segera diumumkan Amerika Serikat (AS). Foto/Reuters

 

 

RAMALLAH - Presiden Palestina Mahmoud Abbas kembali mengecam rencana perdamaian Timur Tengah yang akan segera diumumkan Amerika Serikat (AS). Kecaman ini disebabkan karena AS mencoret Yerusalem dalam pembicaraan tersebut.

"Sebab, Palestina sedang melewati keadaan sulit, tetapi rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka berada pada tingkat tanggung jawab," kata Abbas saat melakukan pertemuan dengan pemerintah baru Palestina di Ramallah.

"Kami memiliki banyak misi yang sulit, terutama Kesepakatan Abad Ini, atau rencana perdamaian AS, yang akan segera diumumkan untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina," sambungnya, seperti dilansir Xinhua pada Minggu (14/4).

Dia memberitahu Perdana Menteri baru Palestina, Mohammed Ishtaye dan para menteri pemerintahan baru, bahwa Palestina menolak rencana AS karena mengecualikan Yerusalem dalam kesepakatan itu. "Karena itu, kami tidak ingin mendengar sisa rencananya," tegasnya.

Hubungan antara AS dan Pemerintah Palestina terputus setelah Presiden AS, Donald Trump menyatakan pada akhir 2017 bahwa Yerusalem adalah Ibu Kota Israel dan memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke kota itu pada 2018.



Credit  sindonews.com

Abbas Terima Sumpah Pemerintah Baru Palestina

Presiden Palestina Mahmoud Abbas terima sumpah pemerintahan yang baru di bawah pimpinan Perdana Menteri Mohammad Shtayyeh. Foto/Istimewa

 

 

RAMALLAH - Presiden Mahmoud Abbas menerima sumpah pemerintahan baru Palestina yang dipimpin oleh sekutu lamanya dari Partai Fatah. Pemerintahan baru Palestina itu terdiri dari 22 menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri Mohammad Shtayyeh.

Lima menteri dari pemerintahan sebelumnya tetap berada dalam posisi mereka. Mereka adalah Menteri Luar Negeri Riyad al-Malki, Menteri Keuangan Shukri Bishara, Menteri Informasi Nabil Abu Rudeineh, Menteri Pariwisata Rola Maayaa dan Wakil Perdana Menteri Ziad Abu Amr. Sementara 17 menteri lainnya adalah orang baru.

Selain itu, tidak ada yang menduduki jabatan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Urusan Agama. Keduanya dipegang oleh Shtayyeh.

Seperti dalam pemerintahan sebelumnya, hanya ada tiga menteri perempuan seperti dikutip dari Al Jazeera, Minggu (14/4/2019).

Pemerintah baru Palestina dibentuk setelah Perdana Menteri sebelumnya, Rami Hamdallah, mengundurkan diri pada Januari lalu. Pengunduran dirinya terjadi setelah kegagalan pembicaraan rekonsiliasi antara Partai Fatah dan kelompok Hamas.

Pemerintah baru secara resmi menandai berakhirnya upaya rekonsiliasi yang terhenti antara kedua kelompok. Pemerintah Palestina hanya terdiri dari faksi Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), terutama Fatah, dan mengecualikan kelompok Hamas serta kelompok Jihad Islam.

Faksi sekuler kiri radikal dari PLO, seperti Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina dan Front Demokrasi untuk Pembebasan Palestina, telah memboikot pemerintah baru. Keduanya beralasan pemerintahan itu akan meningkatkan perpecahan di antara rakyat Palestina.

Selain itu penunjukkan Mohammad Shtayyeh ini juga ditentang oleh kelompok Hamas.



Credit  sindonews.com

Kalangan Milenial Israel di Balik Kemenangan Netanyahu

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melambaikan tangan ke pendukungnya setelah pemilu berakhir di Tel Aviv, Israel, Rabu (10/4).

Foto: AP Photo/Ariel Schalit

Sebagian besar kalangan milenial Israel mendukung partai sayap kanan.

CB, TEL AVIV -- Partai sayap kanan Israel, Likud Party, telah memenangkan pemilu parlemen Israel (Knesset) yang digelar pada Selasa (9/4). Dengan kemenangan itu Benjamin Netanyahu mengamankan posisinya sebagai perdana menteri Israel untuk kelima kalinya.

Kemenangan Likud Party dalam pemilu Israel tentu menunjukkan bahwa masyarakat Israel masih mendukung ideologi dan visi partai sayap kanan. Dukungan itu terutama berasal dari kalangan milenial di negara tersebut.

Menurut Indeks Demokrasi Israel 2018 (sebuah studi tahunan yang dilakukan Institut Demokrasi Israel, lembaga riset nonpartisan), sekitar 64 persen orang Yahudi Israel berusia 18-34 tahun diidentifikasi sebagai pendukung sayap kanan, dibandingkan dengan 47 persen dari mereka yang berusia 35 tahun ke atas.

Sepekan sebelum pemilu Israel digelar pada Selasa lalu, Institut Demokrasi Israel kembali melakukan survei. Hasilnya, 65 persen orang Yahudi Israel berusia 18-24 tahun dan 53 persen dari mereka yang berusia 25-34 tahun, menginginkan Netanyahu kembali menjabat sebagai perdana menteri.

Sementara 17 persen dan 33 persen dari masing-masing kategori tadi lebih memilih pemimpin aliansi politik Biru Putih (Kahol Lavan) Benny Gantz, pesaing utama Netanyahu pada pemilu lalu, untuk mengisi kursi perdana menteri. Co-editor Indeks Demokrasi Israel Tamar Hermann mengungkapkan terdapat dua teori yang dapat ditawarkan untuk menganalisis tren perihal banyaknya generasi muda Israel memutuskan mendukung pandangan atau ideologi partai sayap kanan.

"Teori pertama mengatakan, ketika Anda disosialisasikan secara politis, antara 18 hingga 34 tahun, maka ia akan tetap bersama Anda sepanjang hidup Anda. Teori lainnya mengatakan bahwa pandangan politik Anda berubah seiring bertambahnya usia dalam arah tertentu; orang menjadi lebih enteng dengan bertambahnya usia," kata Hermann, dikutip laman the Times of Israel, Kamis (11/4).

"Saya tidak bisa memberitahu Anda apakah mereka lebih ke kanan karena orang muda cenderung lebih radikal, dan tentu saja (partai) kiri (di Israel) sekarang tidak menawarkan pandangan dunia sayap kiri radikal, atau karena mereka masih muda dan ini akan berubah," ujarnya.

Generasi milenial Israel tumbuh selama peristiwa intifada (sebuah gerakan perlawanan rakyat Palestina atas pendudukan Israel) kedua. Ratusan warga Israel terbunuh akibat aksi bom bunuh diri.

Generasi muda Israel tak merasakan spirit Perjanjian Oslo yang mengakhiri intifada pertama pada era 1990-an awal. Pelepasan Gaza pada 2005, yang terjadi ketika generasi milenial Israel berusia antara 4 hingga 20 tahun diyakini menjadi puncak mengapa banyak dari mereka mendukung ideologi sayap kanan.

Penyerahan kendali atas Gaza menyebabkan banyak pemuda Yahudi Israel membenci pemimpin yang bersedia menyerahkan tanah yang telah di bawah kendali Tel Aviv. Karena beberapa dari kelompok tersebut telah berdinas di militer. Serangkaian pertempuran yang berlangsung di Gaza kian memperkuat sentimen mereka terhadap pemimpin yang lunak.

"Mereka lahir setelah proses Oslo dimulai, mereka terdampak pertumpahan darah selama intifada kedua, mereka datang tepat setelah dinas militer," ujar Hermann.

Jika berangkat dari teori tersebut, memang tak mengherankan jika Netanyahu berhasil merebut suara kaum milenial Israel. Hal itu mengingat janji yang ditawarkan Netanyahu selama kampanye, salah satunya adalah menganeksasi Tepi Barat dan memperluas proyek permukiman Yahudi di wilayah Palestina yang diduduki tersebut.

Selain faktor tersebut, Netanyahu dianggap piawai memikat generasi muda Israel melalui caranya berkomunikasi. Netanyahu dikenal tak terlalu kerasan untuk berbicara panjang lebar dengan pers Israel. Sebagai gantinya, dia aktif mengungkap kegiatan dan kebijakannya melalui media sosial, seperti Facebook dan Twitter.

Media sosial telah identik dan lekat dengan generasi milenial. "Bibi (sapaan Netanyahu) membenci wawancara dan dia lebih suka memiliki narasi yang sepenuhnya terkontrol, itulah sebabnya dia menggunakan media sosial dengan antusias," kata seorang analis politik Israel Dahlia Scheindlin.

Menurut Scheindlin, kendati aktif bermedia sosial, Netanyahu tetap memperhatikan dan menjaga tuturannya. "Setiap kata diukur. Dua penasihat terdekatnya adalah penasihat media sosialnya. Begitu banyak kepribadiannya di media sosial," ucapnya.

Jadi, apakah dapat disimpulkan bahwa generasi muda Israel memang telah mempercayakan setiap kebijakan politik negara kepada partai sayap kanan? Scheindlin menilai, masih memerlukan beberapa waktu untuk menjawab pertanyaan itu. Namun untuk saat ini, dia berpendapat bahwa aman untuk mengasumsikan bahwa sayap kanan Israel memiliki kaum muda di sisinya. 

Credit  republika.co.id

Palestina: Kemenangan Netanyahu Bukti Israel Tidak Ingin Damai

Erekat menyatakan hasil pemilu semakin menegaskan bahwa pemerintah dan masyarakat Israel menunjukan bahwa mereka tidak ingin berdamai dengan Palestina. Foto/Reuters

RAMALLAH - Sekertaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Saeb Erekat angkat bicara mengenai hasil pemilihan umum di Israel. Benjamin Netanyahu kembali memenangkan pemilihan umum dan bersiap untuk menjalani masa jabatan kelimanya sebagai Perdana Menteri Israel.

Blok yang dipimpin oleh Likud, partai yang dikomandoi oleh Netanyahu, berhasil mengamankan 65 kursi dari 120 kursi di Knesset atau Parlemen Israel. Sementara blok kiri-tengah yang dipimpin oleh Benny Gantz, saigan utama Netanyahu, hanya akan mengumpulkan 55 kursi.

Erekat mengatakan, kemenangan Netanyahu menunjukan sifat asli masyarakat Israel. Hal ini, lanjut Erekat, semakin menegaskan bahwa pemerintah dan masyarakat Israel menunjukan bahwa mereka tidak ingin berdamai dengan Palestina.

"Sudah jelas bahwa perilaku pemilih Israel adalah untuk kelanjutan status quo dan pendudukan," kata Erekat dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Arab News pada Kamis (11/4).

Sementara itu, kepala Departemen Urusan Internasional PLO, Anees Sweidan mengatakan hasil pemilihan umum tidak mengejutkan dan bahwa "radikalisasi" Israel tidak akan terjadi tanpa dukungan publik dari Amerika Serikat (AS).

"Inilah mengapa kita harus mengharapkan keputusan Amerika dan Israel yang lebih radikal yang akan menggerakkan seluruh wilayah kita menuju jurang," ucap Sweidan.

Credit  sindonews.com

Iran: Dunia takkan lupakan kejahatan rejim Zionis

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Bahram Qasemi (Miraflores Palace/Handout via) (Miraflores Palace/Handout via/)

Teheran, Iran (CB) - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Bahram Qasemi pada peringatan kejahatan rejim Zionis terhadap rakyat Palestina di Desa Deir Yassin tahun 1984 mengatakan dunia takkan pernah melupakan kejahatan yang telah dilakukan rejim itu.

Ia juga mengatakan landasan rapuh rejim Zionis telah didasari oleh permusuhan, agresi dan pembunuhan.

"Rejim pembunuh telah mengesahkan rencana munafik untuk menjamin kepentingan perluasannya dan sifat terorisnya dilandasi atas pembantaian rakyat yang tak berdosa, saat rejim tersebut melakukan pembunuhan terselubung untuk mengusir para penentangnya," kata Qasemi, sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Iran, IRNA --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu.

Mereka berusaha dengan sia-sia untuk menciptakan lapisan keamanan palsu dengan berusaha mengarahkan sejarah keji mereka ke dalam kehampaan, pengabaian bahwa tirani takkan berlangsung selamanya dan rejim Zionis mesti bertanggung-jawab atas penumpahan darah secara tidak adil, katanya.

Tanggal 9 April adalah peringatan ke-68 pembantaian di Deir Yassin, alasan utama pengungsian rakyat Palestina.

Credit  antaranews.com

Israel musnahkan impian orang Palestina di desa Bir Oneh

Pasukan Israel membongkar rumah milik orang Palestina. (cc) (cc/)

Bethlehem, Palestina (CB) - Saat Israel meningkatkan upayanya untuk menghubungkan Al-Quds (Jerusalem) dengan Desa Bir Oneh, bagian dari Kota Beit Jala di Kabupaten Bethlehem, penguasa Yahudi memusnahkan impian orang Palestina desa itu, baik muda maupun tua.

Satu cara yang ditempuh Israel ialah dengan menghancurkan rumah warga Palestina di Desa Bir Oneh dengan dalih "tidak memiliki izin mendirikan bangunan", kondisi yang membuat mereka dipaksa meninggalkan tanah mereka. Warga Palestina di sana dipaksa pindah ke wilayah Tepi Barat Sungai Jordan dan membiarkan tanah mereka dirampas oleh penguasa Yahudi.

"Saya berencana menyelesaikan apartemen saya tahun ini, sebelum saya menikah dan membina rumah tangga di dalamnya," kata Saleh Zarineh (23), setelah penguasa Yahudi menghancurkan bangunan dua-lantai yang ia bangun bersama ayah dan saudaranya di tanah sah mereka di Bir Oneh. "Tapi sekarang penguasa pendudukan telah membunuh impian saya.'

Ia mengatakan, "Saya berhenti sekolah ketika saya berusia 16 tahun dan bergabung dengan tenaga kerja untuk membantu ayah saya dan tiga saudara saya membangun rumah ini. Semua yang kami punya kami masukkan ke dalam rumah ini, yang hari ini kami saksikan runtuh di depan mata kami dan tak ada yang bisa lakukan untuk itu."

Penguasa Israel memberi keluarga Zarineh waktu sampai Rabu untuk membongkar rumahnya sendiri atau rumah itu akan dihancurkan dan mereka dipaksa membayar biaya pembongkaran sebesar 70.000 shekel.

Karena tak ingin, atau bahkan tak mampu, membayar biaya yang sangat mahal itu, keluarga Bir Oneh membongkar bangunan dua-lantai yang menjadi tempat tinggal mereka pada Selasa dan dengan itu impian keluarga tersebut musnah.

Keluarga Zarineh menjadi pengungsi dari 1948, ketika mereka meninggalkan rumah mereka di Daerah Malha di Al-Quds (Jerusalem), setelah tempat tinggal mereka diambil-alih oleh milisi Yahudi dan pindah untuk menetap di dekat Bir Oneh. Di tempat itu, selama bertahun-tahun mereka membeli sebidang tanah yang mereka jadikan tempat tinggal dan mereka ingin membangun rumah impian keluarga mereka.

Mereka mulai mengerjakan rumah mereka pada Mei 2018, tapi segera setelah itu mereka menerima perintah penghentian pekerjaan dari penguasa Israel lalu perintah pembongkaran, kata Kantor Berita Palestina, WAFA --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu pagi. Mereka menyewa pengacara dan menghadap ke pengadilan untuk meminta putusan pembatalan perintah pembongkaran tapi kalah sekalipun mereka memiliki surat kepemilikan tanah sejak jaman Ustmaniyah (Ottoman).

Mereka bahkan berusaha ke Pengadilan Tinggi Israel, yang juga menolak permohonan mereka dan mereka malah harus membayar semua biaya pengadilan selain membayar pengacara, yang semuanya berjumlah lebih dari 60.000 shekel, sampai perintah terakhir pembongkaran mereka terima tiga hari sebelumnya.

"Ini adalah perintah pembunuhan yang sudah direncanakan," kaa Ayman Zarineh, ayah di keluarga tersebut, sambil memperlihatkan perintah pembongkaran.

Zarineh bukan satu-satunya yang kehilangan rumah berdasarkan perintah penguasa pendudukan Israel. Ia sesungguhnya adalah satu dari puluhan kasus serupa di Bir Oneh.

Beberapa bulan lalu, sepupunya, Walid Zarineh kehilangan bangunan enam-lantainya, dan kemudian bangunan tiga-lantai yang dimiliki oleh pengacara Basima Lahham juga dihancurkan.

Bir Oneh dulu adalah bagian dari Beit Jala sampai Israel memutuskan untuk memutuskan tanah yang dan menghubungkannya dengan Al-Quds Besar guna membangun jalan melalui desa itu demi kepentingan permukiman tidak sah yang dibangun di sebelah selatan Kota Al-Quds, yang diduduki.

Tapi untuk melakukan itu, Israel mula-mula hari mengosongkan tanah tersebut dari warga Palestinanya dan melarang mereka membangun rumah lagi di atasnya. Israel berhasil melakukannya dengan perintah administrasinya, kekuasaan sebagai kekuatan pendudukan.

Sejauh ini, delapan bangunan dihancurkan dan 12 lagi menunggu nasib serupa.

Credit  antaranews.com