Tampilkan postingan dengan label MALAYSIA. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label MALAYSIA. Tampilkan semua postingan

Senin, 01 April 2019

Malaysia batalkan dakwaan pembunuhan warga Vietnam dalam kasus Kim


Malaysia batalkan dakwaan pembunuhan warga Vietnam dalam kasus Kim
Warga Vietnam Doan Thi Huong, tersangka dalam kasus pembunuhan Kim Jong Nam yang adalah saudara tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, saat meninggalkan Pengadilan Tinggi Shah Alam di pinggiran Kuala Lumpur, Lumpur, Malaysia, 14/3/2019. (REUTERS/LAI SENG SIN)




Kuala Lumpur (CB) - Jaksa penuntut Malaysia membatalkan dakwaan terhadap wanita Vietnam, yang dituduh membunuh kakak tiri Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, setelah ia mengaku bersalah atas tuduhan baru yang lebih ringan, yaitu mencelakakan dengan cara berbahaya.

Jaksa mengatakan kepada pengadilan bahwa mereka memberikan dakwaan yang lebih ringan setelah menerima perwakilan dari Kedutaan Besar Vietnam dan pengacaranya.

Doan Thi Huong, yang berusia 30 tahun, mengaku bersalah atas dakwaan baru,  yang membawanya mendekam di penjara hingga 10 tahun, denda atau cambuk.

Hudong dituduh mengusapkan racun VX, senjata bahan kimia yang mematikan, ke wajah Kim Jong Nam di bandara Kuala Lumpur pada Februari 2017.

Jika dinyatakan bersalah dalam pembunuhan tersebut, ia akan menghadapi hukuman mati.

Huong didakwa bersama warga Indonesia, Siti Aisyah.

Bulan lalu jaksa secara mengejutkan membatalkan dakwaan pembunuhan atas Siti Aisyah, namun menolak untuk melakukan hal yang sama terhadap Huong, meskipun ada banding dari pemerintah Vietnam. Tidak ada alasan yang diberikan untuk keputusan tersebut.

Tahun lalu, seorang hakim meminta Huong dan Siti Aisyah untuk memasuki tahap pembelaan mereka. Hakim mengatakan ada bukti bahwa kedua wanita tersebut dan empat pria asal Korea Utara merupakan bagian dari "konspirasi yang disusun rapih" untuk menghabisi kakak tiri Kim Jong Un. Keempat pria itu masih buron.

Tim pengacara kedua wanita tersebut mengungkapkan bahwa klien-klien mereka berpikir bahwa mereka sedang dilibatkan dalam acara lelucon dan tidak tahu bahwa mereka sedang meracuni Kim.



Credit  antaranews.com



Sadar Waktu Hidupnya Tak Lama Lagi, Mahathir Kerja Cepat


Sadar Waktu Hidupnya Tak Lama Lagi, Mahathir Kerja Cepat
Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad. Foto/REUTERS/File Photo

KUALA LUMPUR - Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengaku terburu-buru untuk menyelesaikan kerjanya secepat mungkin karena menyadari bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup.

"Saya beruntung saya bertahan selama ini. Sebenarnya, saya tidak boleh berada di dekat untuk menyaksikan apa yang terjadi dengan para pendahulu saya (mantan perdana menteri Najib Razak dan Abdullah Ahmad Badawi), tetapi saya beruntung dalam arti bahwa saya tidak hanya lebih tua, tetapi masih bisa berfungsi," katanya, Sabtu (30/3/2019).

"Tetapi saya menyadari bahwa saya sudah sangat tua, dan segera saya akan melemah dan saya akan meninggal. Jadi, saya selalu terburu-buru. Orang lain sepertinya mudah, tetapi saya terburu-buru karena saya sadar saya tidak punya banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang saya rasa perlu dilakukan di negara ini," ujarnya kepada Focus Malaysia dalam sebuah wawancara.

Mahathir juga mengatakan dia akan melakukan yang terbaik selama dia masih menjadi perdana menteri. Namun, dia mengatakan jika dia diminta untuk lengser maka dia akan lengser. Hanya saja, belum ada tanggal tertentu yang diberikan kepadanya untuk mengosongkan jabatannya.

"Saya hanya diberitahu bahwa saya adalah pilihan untuk pelayanan perdana menteri dari koalisi oposisi, tetapi mereka tidak secara spesifik mengatakan kapan," katanya.

"Mereka telah mengatakan bahwa saya adalah sementara dan seseorang akan mengambil alih. Saya kira itu mungkin jauh sebelum pemilu berikutnya," imbuh dia.

Sementara itu, Mahathir menunjukkan bahwa berurusan dengan kabinet yang tidak berpengalaman adalah masalah utama.

"Kami memiliki orang yang tidak berpengalaman dalam pemerintahan sekarang. Saya pikir siapa pun yang tidak berpengalaman akan mengalami masalah yang sama dengan yang mereka (menteri baru) miliki," katanya.

Mahathir mengatakan jika dia hanya menggantikan para menteri baru, maka itu tidak akan membantu. Menurutnya, dirinya harus mencoba dan bekerja dengan mereka sehingga mereka akan memperoleh pengalaman yang dibutuhkan. 

"Tetapi, tentu saja, orang memiliki kesan bahwa mereka tidak baik, bahwa mereka baru. Ya, orang-orang baru, tentu saja, akan memiliki masalah tetapi saya pikir untuk politisi oposisi menjadi pemerintah, perubahan sikap mereka sangat sulit untuk dicapai karena mereka merasa mereka harus mengkritik, karena itu adalah pekerjaan oposisi," papar Mahathir.

"Tetapi sekarang mereka mendapati mereka sedang dikritik dan mereka harus menerimanya. Mereka harus menerimanya," katanya.

Mahathir menambahkan bahwa kondisi untuk memerintah negara saat ini tidak dapat dibandingkan dengan waktu pada tahun 1981 ketika dia menjadi perdana menteri.

Dia mengatakan sebelumnya jika dia ingin melakukan sesuatu itu mudah, karena ada "uang dan kapasitas".

Namun, dia sekarang menyamakan situasinya dengan ketika dia ingin membangun jalan raya tetapi tidak dapat melakukannya.

Dia mengatakan dia sekarang diberitahu oleh Menteri Keuangan bahwa "tidak ada uang". Dia mengaku bahwa dulu memiliki suara besar di pemerintahan, tetapi sekarang lebih berhati-hati.




Credit  sindonews.com


Kamis, 28 Maret 2019

Malaysia Kutuk Keputusan Trump Soal Golan


Seekor kuda berjalan di salju di wilayah Golan yang dikuasai Israel. Presiden AS Donald Trump telah mengakui klaim Israel atas wilayah Golan, Senin (25/3).
Seekor kuda berjalan di salju di wilayah Golan yang dikuasai Israel. Presiden AS Donald Trump telah mengakui klaim Israel atas wilayah Golan, Senin (25/3).
Foto: AP

Malaysia tidak bisa menerima Trump mengakui pendudukan paksa di wilayah berdaulat.




CB, KUALA LUMPUR -- Pemerintah Malaysia mengutuk keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan. "Dataran Tinggi Golan adalah bagian tak terpisahkan dari Suriah dan akan selalu demikian," demikian pernyataan Kemenlu Malaysia.

Malaysia merasa tidak dapat menerima bahwa Amerika Serikat akan mengakui pendudukan paksa dan ilegal atas tanah milik negara berdaulat. "Tindakan ceroboh dan provokatif semacam itu tidak lain adalah kemunafikan yang paling buruk. Itu sepenuhnya membatalkan argumen AS sendiri tentang Krimea," katanya.

Mengutip Deklarasi Krimea, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan bahwa tidak ada negara yang dapat mengubah perbatasan negara lain dengan paksa. Krimea adalah wilayah sengketa yang melibatkan Rusia dan Ukraina.


"Ini membuktikan bahwa AS telah bertindak dengan cara yang tidak layak bagi negara besar dan telah memilih untuk mengisolasi diri dari komunitas internasional," katanya.

Dia mengatakan keputusan itu tidak menunjukkan minat dalam menemukan solusi abadi untuk konflik Timur Tengah. "Ini menunjukkan pengabaian total AS terhadap hukum internasional. Ini mengabaikan kenyataan di lapangan dan memicu ketegangan di wilayah tersebut," katanya.

Pemerintah Indonesia juga menolak secara tegas adanya pengakuan atas Dataran Tinggi Golan sebagai bagian dari Israel. Pengakuan ini dianggap tidak kondusif bagi upaya penciptaan perdamaian dan stabilitas kawasan.

Melalui keterangan tertulis yang diunggah dalam situs resmi Kementerian Luar Negeri RI, Indonesia menyatakan tetap mengakui Dataran tinggi Golan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari wilayah kedaulatan Republik Suriah yang saat ini diduduki Israel pascaperang 1967.

Posisi Indonesia ini berdasarkan pada prinsip dalam Piagam PBB mengenai penghormatan atas kedaulatan dan integritas teritorial setiap negara, serta berbagai elemen yang terkandung pada resolusi-resolusi Dewan Keamanan terkait Dataran Tinggi Golan.

Indonesia mendesak masyarakat internasional untuk terus menghormati hukum internasional dan piagam PBB serta tetap berpedoman kepada Resolusi  PBB terkait dalam mendorong proses perdamaian di kawasan Timur Tengah.



Credit  republika.co.id



KontraS Sebut Satu WNI di Malaysia Diduga Dihilangkan Paksa


KontraS Sebut Satu WNI di Malaysia Diduga Dihilangkan Paksa
Jumpa pers hilangnya warga Indonesia, Ruth Sitepu, di kantor KontraS, Jakarta. (CNN Indonesia/Bintoro Agung Sugiharto)



Jakarta, CB -- Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) menyatakan ada dugaan seorang warga Indonesia yang bermukim di Malaysia, Rudangta Ruth Sitepu, yang raib terkait dengan rentetan kasus penghilangan paksa.

Koordinator KontraS, Yati Andriyani, mengatakan dari aspek waktu, menghilangnya Ruth tak bisa dilepaskan dari dua kasus orang hilang lain di Negeri Jiran. Begitu pula dari aspek aktivitas, orang-orang yang hilang itu punya latar belakang sebagai kelompok minoritas.

"Dari latar belakang aktivitas semuanya mewakili dari kelompok-kelompok minoritas di Malaysia," kata Yati dalam konferensi pers yang digelar di kantor KontraS, Jakarta Timur, Rabu (27/3).


Ruth dan suaminya, Joshua Hilmy, dilaporkan menghilang sejak November 2016 di Malaysia. Joshua yang berkebangsaan Malaysia bekerja sebagai pastor. Ruth banyak membantu kegiatan suaminya itu dengan aktivitas sosial di lingkungan tempat tinggalnya di bilangan Petaling Jaya, Selangor.

Pada November 2016, dua orang pemuka agama juga dilaporkan hilang di Malaysia. Mereka adalah Amri Che Mat, seorang pemuka Syiah; serta Pastor Raymond Koh.


Menurut Suruhanjaya Hak Asasi Manusia (SUHAKAM), lembaga serupa Komnas HAM di Malaysia, penyebab hilangnya empat orang itu sedang ditelusuri. Yakni apakah dikarenakan penghilangan paksa atau bukan.

Untuk kasus Amri dan Raymond, SUHAKAM sudah memastikan kasus keduanya merupakan penghilangan paksa. Sementara untuk perkara Ruth dan Joshua masih ditelusuri.

"Artinya kita dapat indikasi ada penghilangan paksa," imbuh Yati.

Kendati demikian, Yati menyebut hal itu masih sebatas indikasi. KontraS bersama kuasa hukum masih menunggu hasil penelusuran dari SUHAKAM, sembari meminta bantuan pemerintah Indonesia.

Iman Setiawan Sitepu, adik kandung dari Ruth, mengaku bingung. Iman dan keluarga sudah membuat laporan ke kepolisian setempat pada Februari 2017, hingga kini laporan itu masih belum membuahkan hasil.


Iman juga sudah melapor ke sejumlah kementerian seperti Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM untuk mencari tahu keberadaan kakaknya. Ia berharap kasus Ruth segera menemukan titik terang.

"Harapan kita agar pemerintah dapat membuat tekanan ke sana supaya ada titik terangnya," ucap Iman saat ditemui di KontraS.





Credit  cnnindonesia.com



Rabu, 27 Maret 2019

Rusia Berminat Bangun Pusat Servis Jet Tempur Yak-130 di Malaysia



Pesawat tempur latih Rusia Yakolev Yak-130.[The National Interest]
Pesawat tempur latih Rusia Yakolev Yak-130.[The National Interest]


CB, Jakarta - Rusia tertarik untuk membangun pusat perawatan pesawat jet tempur Yakolev Yak-130 di Malaysia.
Direktur United Aircraft Corporation (UAC) Rusia Yuri Slyusar mengatakan, langkah ini dipertimbangkan karena Malaysia membeli jet tempur tersebut.
Menurut laporan Sputnik, 26 Maret 2019, Rusia sedang negosiasi pengiriman Yak-130 ke Malaysia.
"Ada kemungkinan mempromosikan dan memasok pesawat ini ke pasar Malaysia....Perdana Menteri Malaysia (Mahathir Mohamad) dan saya membahas kemungkinan kerja sama industri ini. Di Malaysia, pusat servis akan terlibat dalam pemeliharaan dan pekerjaan perbaikan. Mungkin di masa depan kita akan mempertimbangkan beberapa opsi untuk merakit pesawat semacam itu di sini," kata Slyusar setelah bertemu dengan Mahathir.

Slyusar juga mengatakan Malaysia kemungkinan bisa menjadi pusat perakitan pesawat tempur Yak-130, yang nanti bisa mendukung perawatan seluruh pesawat serupa di regional Asia Tenggara.
Pesawat tempur latih Yak-130 adalah satu-satunya pesawat tempur latih di dunia dengan konfigurasi aerodinamis dan karakteristik kinerja penerbangan subsonik dari jet tempur modern.
Pesawat tempur latih Rusia Yakolev Yak-130.[www.yak.ru]
Pesawat jet tempur latih dengan dua kursi ini, dirancang untuk misi pengintaian dan serangan ringan dengan bobot tempur hingga 3.000 kilogram.
Yak-130 memiliki keuntungan tersendiri, yakni kinerja penerbangan jet yang tinggi, masa pakai yang lama, dan perawatan dengan biaya rendah.
Menurut National Interest, Desain pesawat pada awalnya ditetapkan pada akhir 1980-an untuk menggantikan armada besar pesawat tempur latih Angkatan Udara Soviet, Aero L-29 DelfĂ­n dan L-39 Albatros yang dikembangkan oleh Ceko.
Ada lima desain termasuk Sukhoi S-54, Myasishchev M-200, Mikoyan MiG-AT, dan Yakovlev Yak-UTS, yang diajukan.

Namun, pada saat runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, hanya desain Mikoyan dan Yakovlev yang masih dipertimbangkan dan diteruskan era Rusia baru.
Yakolev Yak-130 adalah pesawat tempur latih dua kursi yang diproduksi oleh Irkut Corporation, bagian dari United Aircraft Corporation. Sebelum Malaysia, Rusia telah mengekspor pesawat jet tempur Yak-130 ke negara Asia Tenggara lain, termasuk Myanmar dan Laos.





Credit  tempo.co





Senin, 25 Maret 2019

Mahathir Sebut Israel sebagai Negara Perampok



Mahathir Sebut Israel sebagai Negara Perampok
Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad menjuluki Israel sebagai negara perampok. Foto/Istimewa


ISLAMABAD - Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad menjuluki Israel sebagai negara perampok. Dia mengatakan, negaranya menikmati hubungan persahabatan dengan setiap negara di dunia, kecuali Israel.

Berbicara saat melakukan kunjungan kerja ke Pakistan, Mahathir mengatakan, dia tidak memiliki masalah dengan orang-orang Yahudi. Tapi, dia bermasalah dengan negara Israel, karena telah menduduki wilayah Palestina.

"Kami tidak anti terhadao orang-orang Yahudi, tetapi kami tidak dapat mengakui Israel karena pendudukannya atas tanah Palestina. Anda tidak dapat merebut tanah orang lain, dan membentuk negara. Ini seperti negara perampok," ucap Mahathir, seperti dilansir Fars News pada Minggu (24/3).

Pernyataan itu sendiri datang tidak lama setelah Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengatakan sudah waktunya untuk mengakui Dataran Tinggi Golan Suriah, yang diduduki sejak 1967, sebagai wilayah Israel.

Pengumuman Trump datang menjelang kunjungan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu ke AS pada pekan depan. Netanyahu sendiri telah menekan Washington selama bertahun-tahun untuk mengakui klaim Israel atas Dataran Tinggi Golan yang diduduki 





Credit  sindonews.com




Lawan Boikot Sawit, Malaysia Ancam Batal Beli Jet Uni Eropa


Lawan Boikot Sawit, Malaysia Ancam Batal Beli Jet Uni Eropa
Mahathir Mohamad membuka kemungkinan untuk membatalkan pembelian jet tempur dari Uni Eropa jika blok tersebut terus menerapkan diskriminasi produk kelapa sawit. (AFP PHOTO / POOL / HOW HWEE YOUNG)




Jakarta, CB -- Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad membuka kemungkinan untuk membatalkan rencana pembelian jet tempur dari Uni Eropa jika blok tersebut terus menerapkan diskriminasi produk kelapa sawit.

Mahathir menuturkan Malaysia bisa saja melirik pesawat militer buatan negara lain seperti China untuk menggantikan armada angkatan udaranya yang mulai usang, yakni jet tempur buatan Rusia Mig-29.

Malaysia sebelumnya diketahui berencana membeli sejumlah jet tempur Dassault Rafale buatan Perancis atau Eurofighter Typhoon.


"Jika mereka terus melakukan aksi melawan kami, kami akan berpikir untuk membeli pesawat-pesawat dari China atau negara lain," ucap Mahathir seperti dikutip AFP dari kantor berita Malaysia, Bernama, Minggu (24/3).

Langkah itu dilakukan Mahahtir menanggapi diskriminasi Uni Eropa terhadap produk kelapa sawit.

Blok tersebut berencana menyetujui rancangan kebijakan bertajuk Delegated Regulation Supplementing Directive of The EU Renewable Energy Directive II (RED II) yang diajukan oleh Komisi Eropa pada 13 Maret 2019 lalu.

Jika RED II berlaku, Uni Eropa akan melarang penggunaan bahan bakar nabati (BBN) berbasis sawit. Kebijakan itu disebut bisa mengancam penjualan kelapa sawit ke benua biru yang selama ini merupakan pasar utama komoditas sawit.

Sama seperti Indonesia, Malaysia-sebagai salah satu produsen kelapa sawit terbesar di dunia-mengecam langkah Uni Eropa tersebut.

Meski begitu, Mahathir menegaskan rencana pembatalan pembelian pesawat bukan merupakan "pernyataan perang" terhadap Uni Eropa.

Malaysia, tuturnya, masih membutuhkan Uni Eropa lantaran banyak negara dari blok tersebut merupakan mitra dagang terbesar Negeri Jiran.

Indonesia telah lebih dulu menyatakan sikapnya terhadap diskriminasi sawit tersebut. Pemerintah mengancam akan memboikot produk Uni Eropa jika parlemen Eropa menyetujui RED II.

"Kami pertimbangkan semua, tadi saya sudah sebutkan beberapa. Dalam hidup ini harus punya pilihan. Kami tidak mau didikte. Kami harus tegas," ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dalam Briefing terkait Diskriminasi Uni Eropa terhadap produk sawit di Kantor Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Jakarta, Rabu (20/3).

Luhut mengungkapkan industri sawit memiliki peran signifikan dalam perekonomian Indonesia. Selain menyumbangkan devisa, hampir 20 juta pekerja Indonesia terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam produksi komoditas tersebut.

Senada dengan Luhut, Menteri Koordinatir Bidang Perekonomian Darmin Nasution juga membuka opsi retaliasi.

"Bisa saja retaliasi. Memangnya kenapa? Kalau dia sepihak masa kita tidak bisa sepihak," ujar Darmin dalam diskusi yang sama.




Credit  cnnindonesia.com



Kamis, 21 Maret 2019

Korban ke-50 Penembakan Christchurch Warga Malaysia


 Pemakaman korban teror penembakan masjid di Christchurch, Selandia Baru, Rabu (20/3).
Pemakaman korban teror penembakan masjid di Christchurch, Selandia Baru, Rabu (20/3).
Foto: AP/Mark Baker

Remaja Malaysia tersebut sempat dinyatakan hilang.


CB, CHRISTCHURCH -- Mimpi buruk sebuah keluarga mengenai anaknya yang hilang kini terkonfirmasi. Korban meninggal ke-50 penembakan di masjid di Christchurch, Selandia Baru telah diidentifikasi.

Dilansir di Stuff, Kamis (21/3), dia adalah warga Malaysia Muhammad Haziq Mohd-Tarmizi (17 tahun). Jenazahnya adalah korban terakhir yang diidentifikasi.

Polisi mengatakan Mohd-Tarmizi meninggal dalam penembakan di Masjid Al Noor di Deans Ave. Dia sebelumnya dinyatakan hilang. Mohd-Tarmizi berada di masjid bersama ibu, ayah dan adik laki-lakinya saat itu.

"Kita harus berharap yang terbaik tapi mempersiapkan diri untuk yang terburuk, mari kita semua berdoa," ujar Menteri Lingkungan dan Kesejahteraan Penang Boon Poh Phee, Selasa lalu.

Phee mengatakan ayah Mohd-Tarmizi, Mohammed Tarmizi Shuib ditembak dua kali, namun dalam kondisi stabil di Christchurch Hospital. Dia sebelumnya juga menjalani operasi. ibunya, Marina Binti Zahari dan adik laki-lakinya tidak mengalami luka fisik.

Phee mengatakan komunitas Malaysia di Canterbury memberikan dukungan bagi keluarga yang berduka tersebut. Sejumlah kerabat mereka juga telah datang ke Selandia Baru.




Credit  republika.co.id



Banyak Perusahaan yang Incar Malaysia Airlines



Banyak Perusahaan yang Incar Malaysia Airlines
Banyak Perusahaan yang Incar Malaysia Airlines. (Reuters).


KUALA LUMPUR - Malaysia mendapat tawaran dari beberapa perusahaan lokal dan asing untuk membeli maskapai nasional Malaysia Airlines Bhd (MAB).

Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad mengungkapkan itu kemarin. Menurut dia, Malaysia masih mempelajari berbagai opsi untuk mendanai maskapai bermasalah itu.

“Ada beberapa pihak yang tertarik membeli (maskapai), jadi kami tidak menolak (kemungkinan penjualan),” papar Mahathir tanpa menyebut nama perusahaan yang berminat membeli maskapai itu.

Mahathir menjelaskan, pemerintah akan mempertimbangkan apakah mereka akan mengubah manajemen maskapai, merampingkannya atau memperluasnya. “Meski kami menggunakan manajemen asing, MAS masih mengalami kerugian. Karena itu, salah satu opsinya adalah menjual,” kata dia menyebut singkatan lama Malaysia Airlines yakni MAS.

Maskapai itu memiliki dua CEO asing yang mundur sebelum kontrak mereka berakhir sejak perusahaan itu dijadikan perusahaan privat oleh dana kekayaan Khazanah Nasional pada 2014. “Saya cinta MAS. Saya ingin MAS menjadi maskapai nasional, tapi tampaknya kami tak dapat melakukannya,” tutur Mahathir, dilansir Reuters.

Pekan lalu, Mahathir menjelaskan pemerintah mempertimbangkan apakah akan menutup, menjual atau mendanai lagi maskapai itu. Menurut dia, keputusan tentang itu akan segera dibuat. “Keputusan akan dibuat segera,” kata Mahathir saat ditanya tentang saran para pakar apakah maskapai itu akan ditutup atau dijual.

“Ini masalah sangat serius untuk menutup maskapai,” ujar Mahathir dalam konferensi pers di parlemen, kemarin.

Dia menambahkan, “Kami akan mempelajari dan menyelidiki apakah kita harus menutup atau kami jual seluruhnya atau kami harus mendanai ulang. Semua itu terbuka untuk diputuskan pemerintah.”

Malaysia Airlines berupaya mengubah operasionalnya dan kembali mencatatkan keuntungan pada 2019 saat maskapai itu memulihkan diri dari dua bencana besar pada 2014, saat penerbangan MH370 hilang dan penerbangan MH17 ditembak jatuh di atas Ukraina timur. 


Khazanah Nasional menyatakan awal bulan ini bahwa pemerintah perlu memutuskan untuk investasi ke maskapai tersebut dan tingkat dukungan untuk perusahaan itu.

Sebelumnya dilaporkan, Malaysia akan mempertimbangkan pencarian kembali pesawat Malaysia Airlines MH370 yang hilang jika ada perusahaan yang tertarik melakukannya dengan membawa petunjuk baru yang kuat.

Penerbangan MH370 yang membawa 239 orang di kabin menjadi misteri penerbangan terbesar di dunia saat hilang dalam perjalanan dari Kuala Lumpur ke Beijing pada 8 Maret 2014. Malaysia, China, dan Australia telah menghentikan dua tahun pencarian bawah laut yang menghabiskan dana USD141,6 juta di selatan Samudera Hindia pada Januari 2017 setelah tak menemukan jejak pesawat itu.

Pencarian tiga bulan yang dipimpin perusahaan eksplorasi Amerika Serikat (AS), Ocean Infinity, berakhir serupa pada Mei tahun lalu.

“Malaysia bersiap memberi imbalan perusahaan yang mencari MH370 dengan kesepakatan tanpa hasil, tanpa bayaran, artinya pembayaran hanya akan dilakukan jika mereka menemukan pesawat itu,” papar Menteri Transportasi Malaysia Anthony Loke.

Pemerintah Malaysia menawari Ocean Infinity imbalan hingga USD70 juta dengan kesepakatan semacam itu pada pencarian 2018. “Jika ada petunjuk kredibel apapun atau proposal khusus, kami bersiap membahas dengan mereka proposal baru itu,” ujar Loke dalam acara di Kuala Lumpur untuk memperingati tahun kelima hilangnya MH370.

Ocean Infinity mengungkapkan minat dalam pencarian lain dengan menyebut teknologi baru yang berkembang tahun lalu. Namun perusahaan itu belum mengajukan proposal baru pada Malaysia.

“Jika mereka dapat meyakinkan kami bahwa teknologi baru dapat lebih efisien dalam pencarian, maka kami lebih ingin memulai lagi,” tutur dia.

Juru bicara Ocean Infinity tidak segera merespon permintaan komentar terkait laporan tersebut.

Lebih dari 30 serpihan yang diyakini bagian dari pesawat MH370 tersapu di sepanjang garis pantai Samudera Hindia, namun hanya tiga yang dikonfirmasi dari pesawat itu. Dua serpihan itu ditampilkan ke publik dalam acara mengenang tragedi tersebut.


Credit  sindonews.com



Selasa, 19 Maret 2019

Malaysia tangkap 13 pelaku terorisme


Malaysia tangkap 13 pelaku terorisme

Peta Sabah. (qsl.net)




Kuala Lumpur (CB) - Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM) menangkap 12 warga Filipina dan seorang warga setempat dalam penyerbuan di Semporna dan Tambunan, Sabah, pada 11 dan 12 Maret 2019, setelah diduga terlibat dengan kelompok terorisme.

Kepala PDRM Irjen Pol Tan Sri Mohamad Fuzi Harun di Kuala Lumpur, Senin, mengatakan operasi dilakukan oleh Bagian Counter Terrorism Cabang Bukit Aman bekerjasama dengan Kantor Polisi Sabah dan Unit 69 Komando Polisi Diraja Malaysia (PDRM).


Penangkapan pertama dilakukan pada 11 Maret di Semporna yang melibatkan lima lelaki warga Filipina dan seorang lelaki setempat berusia 40 hingga 60 tahun.


Empat dari pelaku diduga terlibat dalam pertempuran bersama kelompok teroris Maute di Bandar Marawi, Filipina, pada 2017.


Fuzi mengatakan mereka turut memberi perlindungan kepada elemen kelompok teroris Maute serta beberapa warga Timur Tengah yang bersembunyi di Sabah.


Dua lagi pelaku yang ditahan diduga anggota kelompok Royal Sulu Force (RSF) yang terlibat dalam insiden serangan di Lahad Datu dan Semporna pada 2013.


"Mereka turut terlibat dalam merekrut anggota baru RSF dengan menjual kartu keanggotaan kelompok tersebut dari kalangan warga Filipina yang menetap di Sabah. Kedua pelaku terlibat melarikan diri ke selatan Filipina setelah kekalahan RSF," katanya.


Ia menambahkan, kedua pelaku menyusup masuk ke Semporna untuk mengaktifkan lagi kelompok RSF di Sabah pada 2018.


Mohamad Fuzi mengatakan lima laki-laki dan seorang wanita warga Filipina berusia antara 23 hingga 63 tahun ditahan dalam penangkapan kedua pada 11 Maret di Tambunan, Sabah.


Pelaku menyusup masuk ke Sabah pada Desember tahun lalu bersama anggota kelompok lain untuk menghindari operasi tentara Filipina.


“Sementara itu, lima lagi pelaku ditahan karena terlibat dalam memberi perlindungan kepada elemen kelompok teroris ASG dan kelompok Maute yang masih bebas,” katanya.


Penangkapan ketiga, ujar dia, dilakukan pada 12 Maret di Tambunan, Sabah, yang melibatkan seorang laki-laki warga Filipina berusia 39 tahun yang bekerja sebagai buruh bangunan.


Pelaku ditahan karena memberikan perlindungan kepada kelompok teroris ASG dan kelompok teroris Maute yang masih bebas.


"Dengan penangkapan ini Bagian Counter Terrorism yakin dapat memburu anggota kelompok ASG dan kelompok teroris Maute yang bersembunyi di Malaysia, terutamanya di Sabah," katanya.



Credit  antaranews.com




Kejaksaan Malaysia Segera Panggil Dua Unit Goldman Sachs




Kejaksaan Malaysia Segera Panggil Dua Unit Goldman Sachs
Kejaksaan Malaysia Segera Panggil Dua Unit Goldman Sachs


KUALA LUMPUR - Kejaksaan Malaysia akan memanggil unit bank investasi Amerika Serikat (AS), Goldman Sachs di London dan Hong Kong agar merespon dakwaan kriminal yang diajukan pada mereka tahun lalu. Segra setelah terpilih pada Mei 2018, pemerintahan baru Malaysia mendakwa tiga unit Goldman Sachs karena dituduh membuat pernyataan tidak benar dan menghilangkan fakta kunci terkait penerbitan obligasi bernilai USD6,5 miliar untuk dana negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Kemarin, hanya unit Goldman Sachs Singapura yang hadir dalam pemeriksaan pra-peradilan di pengadilan Kuala Lumpur sebagai responden. “Pemanggilan baru akan diberikan pada kantor Inggris dan Hong Kong Goldman Sachs menjelang pemeriksaan pengadilan selanjutnya pada 24 Juni,” ungkap kejaksaan Aaron Paul Chelliah, dilansir Reuters.

Skandal 1MDB memainkan peran penting dalam kekalahan Najib Razak setelah hampir satu dekade berkuasa. Pemerintahan baru yang dipimpin Perdana Menteri (PM) Mahathir Mohamad segera membuka kembali berbagai investigasi korupsi. Najib yang menyangkal semua tuduhan terhadapnya telah mendapat banyak dakwaan kriminal yang sebagian besar terkait 1MDB. Dia juga dilarang meninggalkan negara itu.

Departemen Kehakiman AS memperkirakan total USD4,5 milair dikorupsi oleh para pejabat tinggi 1MDB dan mitranya antara 2009 dan 2014, termasuk beberapa dana yang dibantu pengumpulannya oleh Goldman Sachs. Otoritas Malaysia saat ini berupaya memulangkan USD7,5 milair dana dari Goldman Sachs, termausk USD600 juta fee yang dibayangkan pada bank itu untuk penerbitan obligasi.

Goldman Sachs menyangkal tuduhan bersalah dan menyatakan beberapa mantan pejabat pemerintahan Malaysia dan 1MDB berbohong tentang bagaimana hasil penjualan obligasi itu akan digunakan. Pengadilan terpisah di Kuala Lumpur juga digelar pada 15 April untuk para jaksa mengajukan dokumen pada tim pengacara mantan bankir Goldman Sachs, Roger Ng.

Ng merupakan warga Malaysia yang didakwa pada 19 Desember 2018 memberikan pernyataan tidak benar dalam penawaran prospektus untuk penjualan obligasi 1MDB. Jaksa Zaki Arsyad menjelaskan di pengadilan bahwa dia perlu lebih banyak waktu untuk memperoleh sejumlah dokumen karena sebagian besar dari luar negeri. Ng awalnya akan diekstradisi ke AS untuk menghadapi dakwaan pencucian uang yang diajukan padanya oleh Departemen Kehakiman AS.

Malaysia menyatakan pihaknya mungkin menunda ekstradisi ke AS hingga Ng dapat menghadapi pengadilan di dalam negeri terlebih dulu. Mantan pejabat Goldman Sachs lainnya, Tim Leissner dan pakar keuangan Malaysia Low Taek Jho juga didakwa di AS atas tuduhan mencuri miliaran dolar dari 1MDB. Leissner telah mengaku bersalah.

Low yang keberadaannya masih tidak diketahui telah menyangkal melakukan kesalahan dan menolak kembali ke Malaysia. Menurut Low, kasus yang diajukan padanya memiliki motif politik. Low yang masuk daftar pencarian orang (DPO) di beberapa negara diyakini bersembunyi di China atau Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA). Namun, laporan itu belum dapat diverifikasi.

Atas kasus ini dan sesuai permintaan Komisi Antikorupsi Malaysia (MACC) yang sedang menyelidiki 1MDB, Kementerian Imigrasi Malaysia juga mencabut paspor Low. Low dikenal sebagai pebisnis yang sering berfoya-foya dan membeli barang mewah dengan harga selangit di New York. 

Departemen Kehakiman AS menuduh Low terlibat pencurian senilai USD4,5 miliar dari 1MDB. Di Singapura, dia juga didakwa pencucian uang dan penerimaan properti hasil curian. Otoritas terkait AS menyita hampir USD2 miliar aset yang diduga dibeli dengan uang haram tersebut.

Barangnya meliputi ratusan juta karya seni maestro, perhiasan mahal, properti mewah, termasuk beberapa rumah di London yang ditaksir mencapai ratusan juta poundsterling, dan kapal pesiar besar USD250 juta. ”Ini mengecewakan karena semuanya bermuatan politik dan tidak memiliki dasar,” kata pengacara Low.

Saat ini mantan PM Malaysia Najib Razak yang juga rekan Low dan istrinya, Rosmah Mansor, didakwa korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Mereka terancam dipenjara puluhan tahun. Saat berada di AS, Low dilaporkan sering menggelar pesta megah dan mewah di atas standar warga Las Vegas. Para tamu dibawa dengan deretan mobil limusin menuju satu tenda besar yang khusus didirikan untuk menampung satu wahana kincir raksasa, komidi putar, penampilan sirkus, hingga klub malam.



Credit  sindonews.com


Jumat, 15 Maret 2019

Ribuan Orang Keracunan Gas, Mahathir Enggan Sebut Bencana


Pencemaran Sungai (ilustrasi)
Pencemaran Sungai (ilustrasi)
Foto: Koran Nusantara

Pencemaran zat kimia di sungai wilayah Pasir Gudang membuat ribuan orang keracunan.




CB, JOHOR BARU -- Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menyatakan, bahwa insiden Pasir Gudang tidak perlu dinyatakan sebagai daerah bencana. Mahathir segera memerintahkan berbagai pihak untuk evakuasi.

Menurut Mahathir, situasinya belum mencapai tingkat yang memerlukan tindakan seperti halnya sebagai daerah bencana. "Rakyat harus memiliki kepercayaan pada pemerintah bahwa kami menangani masalah ini sebaik kemampuan kami," ujar Mahatir seperti dilansir The Star, Jumat (15/3).

Mahathir mengatakan, pencemaran gas yang menyebabkan dampak buruk bagi warga, merupakan insiden pertama kali di negara yang dipimpinnya. Mahathir juga sempat berkunjung ke daerah yang terimbas gas beracun dan mengunjungi korban di rumah sakit.

Lebih dari 100 sekolah di Malaysia ditutup akibat pembuangan limbah ke sungai yang menyebabkan ratusan orang, mayoritas anak-anak, jatuh sakit. Mereka mengalami gejala seperti keracunan.

Pekan lalu sebuah truk diyakini telah membuang limbah ke sungai di Negara Bagian Johor. Limbah itu mengirimkan asap berbahaya ke seluruh daerah tersebut.

Mereka yang menghirup asap itu menunjukkan gejala keracunan seperti mual dan muntah. Lebih dari 500 orang, kebanyakan dari mereka adalah murid sekolah, telah menjadi korban. Sebanyak 160 orang di antaranya menjalani perawatan di rumah sakit.

Belum diketahui jenis gas beracun apa yang telah dilepaskan dari limbah tersebut. Awal pekan ini, otoritas Malaysia telah menangkap tiga tersangka pembuangan limbah. Pasir Gudang merupakan sebuah kawasan industri di negara tersebut.



Credit  republika.co.id



2.775 Orang Terdampak Gas Beracun di Malaysia


Beberapa bayi memperoleh penanganan medis setelah terpapar gas beracun / Ilustrasi
Beberapa bayi memperoleh penanganan medis setelah terpapar gas beracun / Ilustrasi
Foto: Mohammed Badra/EPA-EFE

Mereka terdampak gas beracun yang berasal dari Sungai Kim Kim.




CB, KUALA LUMPUR -- Sebanyak 2.775 orang terdampak gas limbah beracun di Pasir Gudang, Johor, Malaysia. Mereka terdampak gas beracun yang berasal dari Sungai Kim Kim.

Ketua Komite Kesehatan, Lingkungan, dan Pertanian Johor, Sahruddin Jamal mengatakan, para korban yang terdampak tersebut menjalani perawatan medis di tempat terpisah. Sebanyak 1.906 orang menjalani perawatan medis di Pasir Gudang, dan 869 orang lainnya dirawat di rumah sakit serta klinik di Johor Baru.

Dilaporkan The Star, Jumat (15/3), Jamal mengatakan dari 1.906 kasus di Pasir Gudang, sebanyak 1.483 korban ditempatkan di pangkalan medis Dewan Taman Pasir Putih. Sementara 224 orang dipindahkan ke Rumah Sakit Sultan Ismail (HSI).

Selain itu, 423 korban lainnya ditempatkan di pangkalan medis Dewan Taman Mawar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 52 korban telah dipindahkan ke HSI. Jamal mengklarifikasi bahwa 869 korban di Johor Baru langsung menjalani perawatan medis ke klinik dan rumah sakit setempat.

Namun Komite Manajemen Bantuan Bencana menutup pangkalan medis Dewan Taman Pasir Putih dan Dewan Taman Mawar sekitar pukul 19:30 waktu setempat. Semua pasien dan operasi instansi pemerintah terkait telah dipindahkan ke Stadion Indoor Dewan Kota Pasir Gudang (MPPG), yang memiliki lebih banyak ruang.

Jamal mengatakan, selain menutup 111 sekolah, pemerintah juga menutup taman kanak-kanak dan prasekolah di daerah yang terkena dampak. Berdasarkan data dari Departemen Pengembangan Masyarakat Johor, 94 taman kanak-kanak dan prasekolah di Pasir Gudang, Tebrau dan Tenggara telah ditutup.

Pekan lalu sebuah truk diyakini telah membuang limbah ke sungai di Negara Bagian Johor. Limbah itu mengirimkan asap berbahaya ke seluruh daerah tersebut.

Mereka yang menghirup asap itu menunjukkan gejala keracunan seperti mual dan muntah. Lebih dari 500 orang, kebanyakan dari mereka adalah murid sekolah, telah menjadi korban. Sebanyak 160 di antaranya menjalani perawatan di rumah sakit.

Belum diketahui jenis gas beracun apa yang telah dilepaskan dari limbah tersebut. Awal pekan ini, otoritas Malaysia telah menangkap tiga tersangka pembuangan limbah.







Credit  republika.co.id






Vietnam Kecewa Warganya Masih Terbelit Kasus Kim Jong-nam


Vietnam Kecewa Warganya Masih Terbelit Kasus Kim Jong-nam
Terdakwa kasus pembunuhan Kim Jong-nam asal Vietnam, Doan Thi Huong. (REUTERS/Lai Seng Sin)




Jakarta, CB -- Pemerintah Vietnam menyatakan kecewa terhadap Malaysia karena menolak permohonan supaya membebaskan salah satu warga mereka, Doan Thi Huong, dari ancaman hukuman mati. Doan adalah terdakwa kasus pembunuhan Kim Jong-nam, yang merupakan kakak tiri Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un.

"Kami sangat menyesalkan pengadilan tinggi Malaysia tidak membebaskan warga negara Vietnam, Doan Thi Huong, secepatnya," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, Le Thi Thu Hang, dalam jumpa pers seperti dikutip Reuters, Kamis (14/3).

Jaksa yang pemimpin penyelidikan kasus Kim Jong-nam, Muhammad Iskandar Ahmad, mengatakan proses persidangan atas Doan akan tetap dilanjutkan karena pengadilan menolak permintaan Vietnam untuk membebaskan warganya tersebut.

Ketika putusan itu dibacakan, Doan menangis mengingat tersangka asal Indonesia, Siti Aisyah, dibebaskan pada Senin (11/3) karena jaksa penuntut umum mencabut seluruh tuntutan.


"Saya tidak marah karena Siti dibebaskan. Hanya Tuhan yang tahu bahwa kami tidak melakukan pembunuhan itu. Saya ingin keluarga saya berdoa untuk saya," tutur Doan kepada para wartawan.

Le Thi menyatakan sudah berulang kali meminta supaya Malaysia membebaskan Doan. Dia dan Siti didakwa terlibat dalam pembunuhan Kim Jong-nam dengan mengusapkan zat saraf beracun VX, pada 2017 di Bandara Internasional Kuala Lumpur.

"Vietnam sudah mengangkat kasus ini dalam setiap kesempatan dengan Malaysia, dan kami juga sudah meminta supaya Malaysia menggelar persidangan yang adil," ujar Le Thi.

Hakim pada Pengadilan Tinggi Shah Alam, Azmi Ariffin, mengatakan bahwa fisik dan mental Doan belum belum begitu baik untuk mengikuti sidang yang dijadwalkan digelar pada hari ini. Sidangnya akan dilanjutkan pada 1 April mendatang.

Seusai sidang, Duta Besar Vietnam untuk Malaysia, Le Quy Quynh, mengatakan kepada AFP bahwa, "Saya sangat kecewa pengadilan tidak membebaskan Doan. Kami akan meminta Malaysia agar adil dan membebaskan dia secepat mungkin."

Keluarga Doan meminta perempuan itu tak hilang harapan setelah permohonan pembebasannya ditolak Malaysia.

"Tolong bersabar. Pemerintah Vietnam akan mendukung pembebasanmu," ujar ayah sang tersangka, Doan Van Thanh, saat ditemui AFP di rumahnya di utara Vietnam.



Credit  cnnindonesia.com


Malaysia tolak permintaan Vietnam atas pembebasan Doan Thi Huong


Malaysia tolak permintaan Vietnam atas pembebasan Doan Thi Huong
Warga Vietnam Doan Thi Huong, yang diadili atas pembunuhan Kim Jong Nam, saudara tiri pemimpin Korea Utara, tiba di Pengadilan Tinggi Shah Alam di pinggiran kota Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (11/3/2019). ANTARA FOTO/REUTERS/Lai Seng Sin/cfo




Jakarta (CB) - Jaksa Agung Malaysia pada Kamis menolak permintaan Vietnam untuk membebaskan warganya, Doan Thi Huong,  yang dituduh membunuh kakak tiri pemimpin Korea Utara, Kim Jong Nam.

Pengadilan akan melanjutkan sidang pada 1 April mendatang.

Permintaan Vietnam menyusul pembebasan pada Senin, atas permintaan Indonesia, terhadap Siti Aisyah, warga negara Indonesia yang bersama warga Vietnam tersebut dikenai tuduhan.  


Huong dan Siti Aisyah dituduh membunuh Kim dengan mengusapkan racun VX ke wajah pria itu di bandara Kuala Lumpur pada Februari 2017. VX merupakan senjata kimia yang dilarang.

"Kami keberatan bahwa penuntutan umum tidak bertindak secara adil terhadap Doan Thi Huong," ungkap pengacaranya, Hisyam Teh, yang meminta penangguhan dengan alasan bahwa kliennya sedang sakit.

Teh mengatakan kepada pengadilan bahwa penolakan permintaan Vietnam tersebut "jahat" dan merupakan kasus diskriminasi. Jaksa agung dianggap lebih memilih satu salah satu pihak saja, sejak pengadilan memerintahkan keduanya untuk mengajukan pembelaan mereka.

Menteri Kehakiman dan Luar Negeri Vietnam sedang berkomunikasi dengan mitra mereka dari Malaysia untuk menjamin pembebasan kliennya, kata Teh.

Setelah putusan itu, Huong terlihat terisak saat berbicara dengan pejabat kedutaan Vietnam, sebelum akhirnya dibawa pergi oleh polisi.

Jaksa membuat kejutan pada Senin dengan meminta pengadilan untuk membatalkan dakwaan terhadap Siti Aisyah dan membebaskan perempuan tersebut. Kedutaan Indonesia membawanya pulang ke Jakarta pada hari yang sama.

Persidangan memperlihatkan CCTV dua wanita yang diduga menyerang Kim Jong Nam saat kakak tiri Kim Jong Un itu bersiap menjalani pemeriksaan sebelum terbang.

Para pengacara menyatakan bahwa kedua perempuan itu merupakan orang-orang suruhan dalam pembunuhan yang dirancang agen Korea Utara. Kedutaan Besar Korea Utara di Kuala Lumpur dirusak dengan coretan, hanya beberapa jam sebelum persidangan dilanjutkan.

Interpol mengeluarkan permintaan penangkapan atas empat warga Korea Utara, yang diidentifikasi sebagai tersangka oleh kepolisian Malaysia. Keempatnya meninggalkan Malaysia beberapa jam setelah pembunuhan terjadi.

Sebelum dibunuh, Kim Jong Nam tinggal di pengasingan di Macau selama beberapa tahun. Ia meninggalkan tanah airnya setelah  Kim Jong Un menjadi pemimpin Korea Utara pada 2011 setelah kepergian ayah mereka.

Sejumlah anggota parlemen Korea Selatan menuduh rezim Korea Utara sebagai otak dibalik pembunuhn Kim Jong Nam, yang mengkritik pemerintahan dinasti keluarganya. Tuduhan  itu dibantah oleh Pyongyang.







Credit  antaranews.com





Rabu, 13 Maret 2019

Mahathir Sebut Tak Tahu Lobi RI Bebaskan Siti Aisyah


Mahathir Sebut Tak Tahu Lobi RI Bebaskan Siti Aisyah
Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, menyatakan tidak tahu menahu soal lobi-lobi pemerintah Indonesia untuk membebaskan Siti Aisyah dari kasus pembunuhan Kim Jong-nam. (REUTERS/Lai Seng Sin)




Jakarta, CB -- Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, menyatakan tidak tahu menahu soal lobi-lobi pemerintah Indonesia untuk membebaskan Siti Aisyah dari kasus pembunuhan Kim Jong-nam. Menurut dia, pembebasan Siti sudah sesuai aturan hukum.

"Saya tidak punya informasi. Keputusan ini dibuat oleh pengadilan. Dia (Siti) sempat diadili dan kemudian tuntutannya dicabut. Jadi itu proses yang sesuai aturan hukum. Saya tidak tahu detilnya, tetapi jaksa penuntut umum bisa mencabut tuntutan tidak secara keseluruhan," kata Mahathir dalam jumpa pers di Parlemen Malaysia, seperti dilansir The Straits Times, Selasa (12/3).

Keputusan Pengadilan Tinggi Shah Alam membebaskan Siti menimbulkan pertanyaan di Malaysia. Utamanya soal dugaan intervensi Indonesia dalam proses hukum yang berlaku di Negeri Jiran.


Apalagi saat ini salah satu terdakwa dalam kasus itu, Doan Thi Huang asal Vietnam, juga masih menjalani persidangan. Akan tetapi, Mahathir menyatakan proses pembebasan Siti memang sesuai aturan, dan bukan karena intervensi.

"Memang ada aturan yang membolehkan untuk mencabut tuntutan. Itu yang terjadi. Saya tidak tahu alasan rincinya," ujar Mahathir seperti dilansir AFP.

Hal itu terungkap setelah korespondensi antara Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly, dengan Jaksa Agung Malaysia, Tommy Thomas, terungkap. Dalam suratnya, Yasonna memberikan tiga alasan supaya Tommy membebaskan Siti.

Yaitu perbuatan yang dilakukan Siti semata-mata bertujuan untuk kepentingan acara, dan tidak pernah memiliki niat untuk membunuh Kim Jong-nam.

Yasonna juga mengatakan Siti telah dikelabui dan tidak menyadari sama sekali dia sedang diperalat oleh pihak intelijen Korea Utara. Siti juga sama sekali tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang dilakukannya.

Tommy kemudian membalas surat Yasonna dan menyatakan sepakat menggunakan wewenangnya berdasarkan Pasal 254 Kitab Hukum Acara Pidana Malaysia. Yaitu untuk tidak melanjutkan penuntutan terhadap kasus Siti Aisyah (nolle prosequi).

Pernyataan Mahathir bertolak belakang dengan keterangan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum HAM, Cahyo Rahadian Muhzar. Menurut dia, upaya lobi untuk membebaskan Siti dilakukan saat pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Mahathir pada 29 Juni 2018 di Bogor.

Proses lobi itu dilanjutkan dengan pertemuan antara Yasonna dengan Mahathir pada 29 Agustus 2018 di Putrajaya, Malaysia.

Siti dan Doan didakwa terlibat dalam pembunuhan Kim Jong-nam. Mereka dituduh mengusapkan racun syaraf VX ke wajah kakak tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un itu, yang kemudian tewas di terminal 2 Bandara Internasional Kuala Lumpur pada Februari 2017.


Keduanya terancam hukuman mati. Kini, tinggal Doan yang masih menjalani persidangan. 







Credit  cnnindonesia.com





Kasus Kim Jong-nam, Vietnam Bujuk Malaysia Bebaskan Warganya



Kasus Kim Jong-nam, Vietnam Bujuk Malaysia Bebaskan Warganya
Terdakwa kasus pembunuhan Kim Jong-nam asal Vietnam, Doan Thi Huong (kiri). (AFP PHOTO / MOHD RASFAN)




Jakarta, CB -- Pemerintah Vietnam meminta Malaysia untuk membebaskan salah satu warga negaranya, Doan Thi Huong, yang masih menjalani persidangan dalam kasus pembunuhan Kim Jong-nam. Permohonan itu diajukan sehari setelah salah satu terdakwa, Siti Aisyah, dibebaskan oleh pengadilan karena jaksa mencabut seluruh tuntutan.

Seperti dilansir AFP, Selasa (12/3), Menteri Luar Negeri Vietnam, Pham Binh Minh, hari ini menelepon Menlu Malaysia, Saifuddin Abdullah, guna meminta pembebasan Doan.

"Dia (Pham) meminta Malaysia untuk memastikan persidangan berjalan adil, dan untuk membebaskan Doan Thi Huong," demikian laporan yang disampaikan stasiun radio Voice of Vietnam.


Persidangan Doan akan dilanjutkan pada Kamis (14/3) mendatang. Kuasa hukumnya sudah meminta supaya Jaksa Agung Malaysia, Tommy Thomas, mencabut tuntutan terhadap kliennya.

Keputusan Pham mengontak Saifuddin adalah permintaan langsung dari pemerintah Vietnam. Padahal umumnya mereka jarang ikut campur dalam perkara hukum yang menjerat warga negaranya di luar negeri.

Vietnam selama ini juga menyediakan bantuan hukum untuk Doan, tetapi selama ini tidak pernah diungkap kepada masyarakat.

Keputusan Pengadilan Tinggi Shah Alam yang membebaskan Siti membuat Doan saat ini seorang diri menjalani proses hukum.

Dalam sidang Senin (10/3) kemarin, Doan hanya bisa meratapi kebebasan Siti. Ketika hakim membacakan putusan, Siti sempat memeluk Doan yang sudah mulai menangis.

Didampingi penerjemah, Doan mengaku merasa "sangat buruk dan sedih" terkait posisinya sekarang dalam kasus ini.

"Saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada saya sekarang. Saya tidak bersalah, tolong doakan saya," ucap perempuan 30 tahun itu.

Sementara itu, ayah Doan, Doan Van Thanh, mengaku terkejut lantaran putrinya masih harus mendekam di balik jeruji. Sang ayah meminta putrinya itu segera dibebaskan juga seperti Siti.

"Mengapa mereka melepaskan gadis asal Indonesia tetapi tak melepaskan putriku?," ucap Doan Van Thanh di Provinsi Nam Dinh, Vietnam Utara.

Siti bersama Doan telah mengikuti persidangan sejak Oktober 2017 lalu karena dituduh mengusapkan racun syaraf VX ke wajah Kim Jong-nam, yang tak lama tewas di terminal 2 Bandara Internasional Kuala Lumpur pada Februari 2017. Keduanya sempat terancam hukuman mati jika terbukti bersalah.






Credit  cnnindonesia.com



Malaysia dan Oman Larang Boeing 737 MAX 8 Mengudara


Malaysia dan Oman Larang Boeing 737 MAX 8 Mengudara
Ilustrasi pesawat Boeing 737-8 MAX. (Chinatopix via AP)




Jakarta, CB -- Perintah larangan dan pengoperasian Boeing 737 MAX 8 terus bermunculan. Saat ini pemerintah Malaysia dan Oman menyatakan mereka melarang penggunaan dan penerbangan pesawat tipe itu dari dan menuju kedua negara itu.

Seperti dilansir AFP, Selasa (12/3), keputusan itu disampaikan oleh Badan Penerbangan Sipil Malaysia dan Oman. Hal ini sebagai dampak kecelakaan maut dari dua pesawat itu yang terjadi di Indonesia dan Ethiopia.

"Otoritas Penerbangan Sipil Malaysia menghentikan sementara operasional Boeing 737 MAX 8 dari dan menuju atau singgah di Malaysia, berlaku secepatnya sampai pemberitahuan lebih lanjut," kata Kepala Badan Penerbangan Sipil Malaysia, Ahmad Nizar Zolfakar.


"Kami menghentikan sementara operasional Boeing 737 MAX dari dan menuju seluruh bandara di Oman," demikian pernyataan Badan Penerbangan Sipil Oman melalui akun Twitter.


Maskapai Malaysia Airlines dilaporkan memesan beberapa pesawat 737 MAX 8. Pemerintah Negeri Jiran pada Senin kemarin dilaporkan meminta proses pembelian itu ditinjau ulang.

Kedua negara itu mengikuti langkah beberapa negara lain. Yakni Australia, China, Singapura, Indonesia, Korea Selatan, dan Ethiopia.

Australia melarang pengoperasian pesawat 737 MAX 8 walau maskapai mereka tidak ada yang menggunakan tipe itu. Bahkan, mereka memutuskan melarang penggunaan seluruh generasi 737 MAX dari dan menuju Negeri Kanguru.

Keputusan itu membuat penerbangan maskapai Silk Air, yang merupakan anak perusahaan Singapore Airlines, dan Fiji Airways dari dan menuju Australia terganggu karena menggunakan pesawat tipe itu.

Terpisah, salah satu maskapai terbesar Brasil, GOL, memutuskan mengistirahatkan sementara tujuh armada 737 MAX 8 mereka. Sedangkan maskapai asal Meksiko, Aeromexico, juga melakukan hal yang sama terhadap enam armada mereka dari tipe yang serupa.

Keputusan serupa juga diambil oleh maskapai Cayman Airways, dan Comair dari Afrika.

Kecelakaan pesawat maskapai Ethiopian Airlines pada 10 Maret lalu kembali membuat Boeing dan produk tipe 7373 MAX 8 dipertanyakan. Sebab, kejadian itu berselang kurang dari lima bulan pasca insiden yang sama yang terjadi pada Lion Air JT610.

Boeing meluncurkan 737-8 MAX sebagai pemutakhiran seri 737 yang sudah bertahan selama 50 tahun. Pesawat itu diklaim mempunyai mesin yang lebih irit dalam konsumsi bahan bakar, dan menjadi salah satu produk terlaris mereka. Tipe itu mempunyai pesaing berat, yakni A320neo buatan pabrikan pesawat asal Prancis, Airbus.

Kecelakaan maut pertama seri 737-8 MAX terjadi pada 29 Oktober 2018. Saat itu, pesawat yang dioperasikan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT610 jatuh di perairan Tanjung, Karawang, menewaskan seluruh 189 penumpang dan awak.

Sedangkan kecelakaan kedua terjadi pada 10 Maret 2019. Insiden itu terjadi saat pesawat yang dioperasikan Ethiopian Airlines bernomor penerbangan ET302 dari Addis Ababa menuju Nairobi, Kenya, jatuh sekitar pukul 08.44 waktu setempat. Sebanyak 157 penumpang dan awak dipastikan meninggal.

Penyebab kedua kecelakaan pesawat itu masih diselidiki melalui data perangkat perekam data penerbangan dan percakapan kokpit.



Credit  cnnindonesia.com



Selasa, 12 Maret 2019

Malaysia Deportasi Terduga Teroris Asal Mesir dan Tunisia



Malaysia Deportasi Terduga Teroris Asal Mesir dan Tunisia
Polisi Malaysia sebut warga Mesir dan warga Tunisia yang diyakini memiliki hubungan dengan kelompok teror yang berbasis di Afrika telah ditahan dan dideportasi. Foto/Istimewa


KUALA LUMPUR - Polisi Malaysia mengatakan bahwa enam warga Mesir dan seorang warga Tunisia yang diyakini memiliki hubungan dengan kelompok teror yang berbasis di Afrika telah ditahan dan dideportasi.

"Salah satu warga Mesir dan Tunisia diduga anggota Ansar Al-Sharia Al-Tunisia, yang berbasis di Afrika Utara dan terdaftar sebagai kelompok teroris oleh PBB," kata kepala polisi nasional Malaysia, Mohamad Fuzi Harun dalam sebuah pernyataan.

Fuzi mengatakan keduanya ditahan pada tahun 2016 karena mencoba memasuki negara Afrika secara ilegal. Dia mengatakan mereka menggunakan paspor palsu untuk memasuki Malaysia pada Oktober tahun lalu dan berencana untuk menyelinap ke negara ketiga untuk melancarkan serangan.

"Lima warga Mesir lainnya dan dua warga Malaysia ditahan bulan lalu karena menyediakan makanan, tempat tinggal, tiket pesawat dan pekerjaan bagi dua tersangka teroris," ucapnya, seperti dilansir Al Arabiya pada Selasa (12/3).

Dia mengatakan pihak berwenang prihatin dengan masuknya teroris asing karena investigasi menunjukkan mereka mungkin menggunakan Malaysia sebagai "tempat yang aman" atau pusat logistik untuk melancarkan serangan di negara lain.

Dirinya menambahkan bahwa mereka yang telah dideportasi telah masuk dalam daftar hitam dan dilarang masuk ke Malaysia. 



Credit  sindonews.com



Senin, 11 Maret 2019

Jaksa Malaysia Tak Sebut Alasan Cabut Tuntutan Siti Aisyah


Jaksa Malaysia Tak Sebut Alasan Cabut Tuntutan Siti Aisyah
Mantan terdakwa kasus pembunuhan Kim Jong-nam, Siti Aisyah. (REUTERS/Lai Seng Sin)





Jakarta, CB -- Kementerian Luar Negeri RI menyatakan jaksa penuntut umum Malaysia tak menjelaskan alasan mencabut seluruh dakwaan terhadap Siti Aisyah. Warga Indonesia yang dituduh terlibat dalam kasus pembunuhan Kim Jong-nam di Bandara Kuala Lumpur pada 2017 lalu kini divonis bebas.

"Dalam konteks persidangan tidak ada penjelasan (dari jaksa penuntut umum Malaysia), ini sepenuhnya merupakan hak jaksa penuntut umum Malaysia. Yang tahu apa alasan pencabutan dakwaan ya jaksa penuntut sendiri," ucap juru bicara Kemlu RI, Arrmanatha Nasir, dalam jumpa pers di kantornya di Jakarta, Senin (11/3).

Arrmanatha menjelaskan pemerintah Indonesia bersama kuasa hukum Siti Aisyah, Gooi Soon Seng, sejak lama menganggap jaksa penuntut tak memiliki bukti cukup perempuan 26 tahun itu membunuh Kim Jong-nam. Kim Jong-nam adalah kakak tiri pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un.


Selain itu, terdapat pula perbedaan bukti dan kesaksian dari sekitar 35 saksi yang didatangkan jaksa penuntut Malaysia selama persidangan berlangsung.

Dilansir Reuters, Gooi menyatakan permohonannya supaya kliennya dibebaskan dari segala tuduhan tidak dikabulkan oleh pengadilan. Alhasil, Siti sewaktu-waktu bisa kembali dipanggil untuk menjalani proses hukum jika ditemukan bukti baru dalam kasus itu.

"Kami masih yakin dia (Siti) hanya kambing hitam. Saya yakin Korea Utara terlibat dalam kasus itu," ujar Gooi.

Siti bersama tersangka lainnya asal Vietnam, Doan Thi Huong, telah mengikuti persidangan sejak Oktober 2017 lalu karena dituduh mengusapkan racun syaraf VX ke wajah Kim Jong-nam, yang tak lama tewas di terminal 2 Bandara Internasional Kuala Lumpur pada Februari 2017.

Selama ini, jaksa disebut hanya mendasari kasus tersebut dari bukti rekaman kamera keamanan (CCTV) di bandara. Dalam rekaman tersebut tidak ada adegan yang menujukkan Siti ikut mengusapkan substansi yang selama ini disebut racun syaraf VX ke wajah Kim Jong-nam.

"Permintaan JPU Malaysia hari ini menghentikan tuntutan terhadap Siti Aisyah. Atas dasar itu hakim Pengadilan Tinggi Shah Alam menghentikan tuntutan dan membebaskan Siti Aisyah," kata Arrmanatha.

Arrmanatha mengatakan setelah persidangan pagi ini selesai, Siti langsung dibawa ke Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur. Dia menuturkan, Siti akan segera dipulangkan ke Indonesia jika proses administrasi cepat selesai.


Meski begitu, Arrmanatha tak menjelaskan kapan Siti bisa dipulangkan. Dia menuturkan proses pemulangan Siti juga bergantung pada jadwal penerbangan yang tersedia.




Credit  cnnindonesia.com