Kelola Blok Rokan, Pertamina Bagi Hasil ke Negara Rp 850 T

Foto: Muhammad Idris-detikFinance


Jakarta - PT Pertamina (Persero) resmi mengelola Blok Rokan pada 2021 mendatang. Pertamina menang bersaing dari kontraktor sebelumnya, yaitu PT Chevron Pacific Indonesia.

Dalam proposalnya, Pertamina menawarkan bonus tanda tangan (signature bonus) yakni bonus yang menunjukkan kesungguhan perusahaan mengelola Blok Rokan sebesar US$ 784 juta atau setara Rp 11,3 triliun. Kemudian, ada komitmen kerja pasti sebesar US$ 500 juta atau sekitar Rp 7,2 triliun.

"Satu Pertamina akan memberikan signature bonus sebanyak US$ 784 kita syaratkan minimum US$ 700 yang dua ada komitmen untuk eksplorasi US$ 500 yang kita hitung itu dalam 20 tahun," ujar Jonan kepada detikFinance dalam acara Blak-blakan, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, seperti ditulis Rabu (1/8/2018)



Jonan juga menepis isu keuangan Pertamina yang disebut seret. Buktinya, Pertamina berkomitmen membayar bonus tanda tangan hingga Rp 11 triliun.
Penerimaan negara dari pengelolaan Blok Rokan oleh Pertamina juga mencapai Rp 850 triliun selama 20 tahun ke depan. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan yang ditawarkan Chevron.

"Pertamina akan bagi hasil untuk pemerintah itu Rp 850 triliun. Nah 20 tahun Anda tanya Chevron tawarnya berapa. Ini secara etis mungkin nggak baik kalau menang saya umumkan bisa saja tanya Chevron dia menawarkan berapa, yang dokumen yang dikelola oleh Wamen yang dilaporkan ke saya jauh di bawah itu. jauh di bawah itu," kata dia.



"Pertamina harus bayar loh Rp 11 triliun dia bayar untuk mendapatkan hak kelola ini. Kemudian Pertamina juga komit untuk eksplorasi, ke depan jadi dia harus melakukan eksplorasi. Kalau ini di jumlah US$ 1,284 miliar dolar itu hampir Rp 18 triliun," jelas dia.



Credit  finance.detik.com

Pertamina Resmi Kelola Blok Rokan Hingga 2041

Ilustrasi kilang minyak

Foto: AP Photo/J David Ake

Pengelolaan Rokan oleh Pertamina mulai 2021.

CB, JAKARTA -- Pemerintah memutuskan PT Pertamina akan mengambil alih operasi blok minyak Rokan, ladang minyak mentah terbesar kedua di Indonesia. Blok Rokan yang sebelumnya dikelola oleh PT Chevron Pasifik Indonesia (CPI) ini akan dilanjutkan pengoperasiannya oleh Pertamina setelah kontrak operasi Chevron di sana berakhir pada 2021.


Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar menjelaskan keputusan pemerintah memilih Pertamina sebagai operator di Blok Rokan karena Pertamina menawarkan penawaran komersial lebih besar kepada pemerintah dibandingkan penawaran Chevron. Arcandra mengatakan, Pertamina menawarkan signature bonus sebesar 784 dolar AS atau setara dengan Rp 11,3 Triliun.

"Pemerintah lewat menteri ESDM menetapkan pengelolaan blok rokan mulai tahun 2021 selama 20 tahun ke depan akan diberikan kepada Pertamina," ujar Arcandra di Kantor ESDM, Selasa (31/7).


Selain menawarkan signature bonus yang lebih besar daripada Chevron, Pertamina juga memberikan komitmen kerja pasti sebesar 500 juta dolar AS atau setara dengan Rp 7,2 triliun. Dengan memberikan Blok Rokan kepada Pertamina, kata Arcandra, potensi pendapatan negara selama 20 tahun mendatang bisa mencapai 57 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 825 triliun.


Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam mengatakan, Pertamina memperkirakan belanja modal di Rokan akan mencapai sekitar 70 miliar dolar AS selama 20 tahun masa kontraknya. "Ada beberapa peluang di sana untuk mengoptimalkan beberapa bidang," kata Alam.


Dia menambahkan, perusahaan berencana untuk menguji coba penggunaan metode pemulihan minyak kimia yang ditingkatkan di Rokan dari 2024. Dia juga mengatakan Pertamina pada awalnya akan fokus pada mengelola ladang yang tidak difokuskan oleh Chevron, di mana potensinya cukup besar. 

Credit  republika.co.id

Perang dagang Amerika Serikat-China pengaruhi pasar minyak nabati

Ilustrasi perang dagang China lawan Amerika Serikat (AS). (youtube.com)

Jakarta (CB) - Perang dagang antara Amerika Serikat dengan Chinayang semakin memanas mulai berpengaruh terhadap pasar minyak nabati, dimana Negeri Tirai Bambu itu mulai mengurangi pembelian kedelai dari Negeri Paman Sam dan menyebabkan stok melimpah serta menekan harga.

Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Mukti Sardjono, mengatakan, situasi pasar yang semakin tidak menentu dan semakin memanasnya hubungan dagang kedua negara, dinilai perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah Indonesia.

"Pemerintah diharapkan mulai memberi perhatian khusus kepada industri minyak sawit untuk menjaga agar harga tidak terus merosot," kata dia, dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu.

Amerika Serikat telah mulai menerapkan tarif pajak tinggi terhadap barang dari China. Retalias itu dibalas dengan mengurangi pembelian kedelai dari Negeri Paman Sam itu. Dengan kondisi tersebut, menyebabkan stok kedelai di Amerika melimpah.

Sementara China telah memiliki stok yang cukup banyak. Melimpahnya stok kedelai Amerika Serikat dan permintaan pasar global yang lemah menyebabkan adanya penurunan harga. hal tersebut juga menyebabkan stok minyak nabati lain, di antaranya rapeseed, bunga matahari dan minyak sawit juga cukup melimpah di negara produsen.

Dengan kondisi tersebut, harga minyak nabati terus tercatat mengalami penurunan. Khusus untuk Indonesia, pemerintah diharapkan membuat kebijakan untuk meningkatkan konsumsi di dalam negeri dengan menggalakan penggunaan biodiesel yang lebih banyak.

"Mandatori biodiesel sudah waktunya diterapkan kepada non-PSO untuk mendongkrak konsumsi di dalam negeri. Jika konsumsi di dalam negeri tinggi maka stok akan terjaga sehingga harga di pasar global tidak anjlok karena stok yang melimpah," kata Sardjono.

Hal lain yang dapat dilakukan adalah mulai menjajagi pasar Afrika yang masih memiliki potensi besar akan tetapi infrastruktur masih minim. Pemerintah dapat membuat kebijakan seperti menurunkan tarif ekspor minyak goreng kemasan ke negara-negara di Afrika.

Berdasar catatan Gapki, volume ekspor minyak sawit termasuk biodiesel dan oleochemical mengalami penurunan sebesar tiga persen atau dari 2,39 juta ton pada April 2018, susut menjadi 2,33 juta ton pada Mei 2018.

Khusus volume ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya tidak termasuk biodiesel dan oleochemical pada Mei 2018 tercatat menurun empat persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya, atau dari 2,22 juta ton merosot menjadi 2,14 juta ton.

Penurunan ekspor dipengaruhi stok minyak nabati lain yang melimpah di pasar global sehingga dengan harga yang murah juga tidak mendongkrak permintaan.

Sementara itu, produksi CPO pada Mei 2018 mencapai 4,24 juta ton atau naik 14 persen dibandingkan April 2018 yang sebanyak 3,72 juta ton. Produksi pada Mei 2018 tersebut juga mengerek stok minyak sawit Indonesia menjadi 4,76 juta ton dibanding pada bulan lalu yang sebanyak 3,98 juta ton.

Sementara dari sisi harga, sepanjang Mei 2018, harga CPO global bergerak di kisaran 650-670 dolar AS per metrik ton dengan harga rata-rata 653,6 dolar AS per metrik ton. Harga rata-rata Mei menurun 8,6 dolar AS dibandingkan harga rata-rata pada April 2018 yang sebesar 662,2 dolar AS per metrik ton.

Harga minyak sawit pada bulan mendatang diperkirakan akan cenderung menurun karena stok minyak sawit Indonesia dan Malaysia masih tinggi.

Credit  antaranews.com

Luhut: Sawit Dijegal Eropa, RI Pilih Boeing Ketimbang Airbus

Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan/Foto: Fadhly Fauzi Rachman/detikFinance

Jakarta - Produk sawit Indonesia terkena kampanye hitam di Eropa. Pemerintah tidak tinggal diam dan bereaksi terhadap kampanye hitam itu.

Salah satunya mempertimbangkan tak lagi impor pesawat Airbus dari Eropa, dan beralih ke Boeing di Amerika Serikat (AS).

"Ya kan kami impor pesawat tebang dalam 20 tahun ke depan itu 2.500, kira kira 25 billion dolar AS. Itu kan big number. Ya kan bukan hanya Airbus yang produksi pesawat terbang, Boeing juga ada," kata Luhut dalam dalam seminar bertema 'Menjawab Hambatan Perdagangan Ekspor Minyak Sawit di Pasar Global' di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (8/5/2018).


Luhut sempat menggelar pertemuan dengan Uni Eropa membahas masalah kampanye hitam. Meski Indonesia tidak mengenal retaliasi, tindakan balas dendam perdagangan, tapi Indonesia akan melawan bila terus disudutkan.

"Waktu saya di sana ditanya apakah anda akan melakukan retaliasi, karena ini dan kita nggak pernah tahu retaliasi ini, tapi kalau kalian bikin kami terus terusan tersudut sudut terus, kan bisa ngelawan juga," lanjutnya.


Luhut menambahkan Indonesia saat ini menjalin upaya kerja sama dengan Boeing untuk impor pesawat.

"Memang kebetulan kita sudah berbicara dengan Boeing. Saya ketemu dengan Boeing di Washington," tambahnya.        

Credit  finance.detik.com

Trump segera umumkan daftar produk China yang dihukum bea masuk

Presiden Amerika Serikat Donald Trump (REUTERS/Carlo Allegri)

Washington (CB)- Pemerintahan Presiden Donald Trump pekan ini akan membeberkan daftar produk impor China yang menjadi subjek tarif atau bea masuk demi menghukum Beijing atas kebijakan transfer teknologi yang dikenakan China kepada produk-produk Amerika. Langkah ini diperkirakan akan mengintensifkan perang dagang antara dua perekonomian terbesar di dunia itu.

Daftar produk impor yang total bernilai 50-60 miliar dolar per tahun itu diperkirakan menyasar produk-produk teknologi tinggi. dan akan efektif dalam dua bulan ke depan, kata pemerintah AS seperti dikutip Reuters.

Kadin Amerika Serikat (USTR) perlu mengungkapkan daftar produdk impor China paling lambat Jumat pekan ini di bawah proklamasi tarif President Donald Trump terhadap produk China yang ditandatangani 22 Maret lalu.

Bea masuk itu ditujukan untuk mengubah kebijakan pemerintah China yang disebut USTR tekag menghasilkan transfer tidak ekonomis dalam hak paten intelektual AS kepada perusahaan-perusahaan China.

Investigasi "Section 301" dari USTR memerintahkan pengenaan bea masuk karena China secara sistematis telah menyalahgunakan hak intelektual AS melalui syarat usaha patungan, aturan lisensi teknologi yang tidak adil, dan membeli perusahaan-perusahaan teknologi AS dengan mengunakan dana negara.

China membantah itu semua dengan mengatakan hukum negaranyalah yang mengharuskan ada transfer teknologi. China juga mengancam akan membalas setiap bea masuk yang dikenakan AS dengan sanksi dagangnya sendiri yang kemungkinan besar menyasar produk kedelai, pesawat atau alat berat Amerika Serikat.

Minggu pekan lalu, Beijing mengenakan bea masuk ekstra sampai 25 persen kepada 128 produk AS, termasuk daging babi beku, minuman anggur dan buah-buahan serta kacang, sebagai jawaban atas pengenakan bea masuk sangat tinggi kepada produk impor aluminum dan baja China yang diumumkan pemerintahan Trump bulan lalu.

Muncul kekhawatiran bahwa kedua negara akan terlibat dalam perang dagang yang efeknya menghancurkan pertumbuhan ekonomi global, demikian Reuters.

Credit  antaranews.com

Jerman katakan perang dagang Eropa-Amerika Serikat masih bisa dihindari

Ilustrasi baja lembaran di pabrik baja. (ANTARA FOTO/Risky Andrianto)

... ada perundingan yang tengah berlangsung, sehingga dengan demikian hal ini masih berada dalam wilayah diplomasi, bukan perang...

Berlin (CB) - Perang dagang Eropa dengan Amerika Serikat masih bisa dihindari, kata Menteri Perekonomian Jerman, Brigitte Zypries, Sabtu.

Dia mengharapkan perundingan di antara kedua pihak itu di Brussel pada akhir pekan ini dapat mencegah keadaan memanas.

Pada Kamis, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menetapkan tarif impor sebesar 25 persen untuk baja dari 10 persen untuk aluminum. Kebijakan itu ditentang keras sejumlah sekutu Washington, termasuk Uni Eropa dan Jepang.

Walau dalam kebijakan baru Trump yang menggelisahkan itu ada perkecualian untuk negara-negara tertentu.

Perwakilan Dagang Amerika Serikat, Robert Lighthizer, akan bertemu dengan Kepala Komisi Dagang Uni Eropa, Cecilia Malmstrom. Selain itu, secara terpisah, dia akan menemui Menteri Perdagangan Jepang, Hiroshige Seko, di tengah kekhawatiran akan ancaman perang dagang dunia akibat kebijakan Trump.

Zypries, kepada stasiun radio Deutschlandfunk, mengatakan, hingga saat ini belum ada tarif yang telah diberlakukan dan masih terlalu dini untuk membicarakan kemungkinan terjadinya perang dagang.

"Namun kita telah sampai pada situasi di mana kejadian-kejadian awal bisa menjadi serius," kata dia.

Zypries mengatakan, Uni Eropa tengah berupaya menyelesaikan sengketa dagang ini melalui perundingan.

"Masih ada perundingan yang tengah berlangsung, sehingga dengan demikian hal ini masih berada dalam wilayah diplomasi, bukan perang," kata dia.

Sang menteri mengatakan, usulan kebijakan tarif dari Trump merupakan pelanggaran atas aturan WTO dan bahwa Jerman akan berkoordinasi dengan Komisi Eropa untuk membicarakan bagaimana langkah terbaik untuk merespon kebijakan Trump.

"Tentu saja, kami bisa membawa persoalan ini ke WTO. Sebagai tambahan, kami juga akan memikirkan kebijakan balasan," kata Zypries.

Credit  antaranews.com

Eropa murka, siap jawab tantangan perang dagang Donald Trump

Bendera Uni Eropa (REUTERS/Paul Hackett/File Phot)

Jakarta (CB) - Perang dagang Uni Eropa dengan Donald Trump mencetak titik paling mendidih setelah Uni Eropa bersumpah untuk menjawab dengan cepat dan sepantasnya atas ancaman Presiden Amerika Serikat itu akan membatasi impor dari Eropa.

Juru Bicara Komisi Eropa Margaritas Schinas mengatakan blok Eropa ini siap membalas jika Trump menyerang Uni Eropa atas "kebijakan perdagangan yang tidak sangat tidak adil" kepada Amerika Serikat.

Dalam wawancara dengan Piers Morgan dari ITV, Trump memperingatkan bahwa perlakuan tidak adil Uni Eropa terhadap para eksportir AS akan "berbalik menjadi sesuatu yang amat besar dan "berbalik menjadi kerugian sangat besar bagi Uni Eropa."

Menjawab tantangan Trump itu, Schinas berkata, "Bagi kami kebijakan perdagangan adalah bukan 'zero sum game' (sama-sama kalah). Ini bukan soal menang dan kalah."


"Kami di sini di Uni Eropa yakin perdagangan itu bisa dan seharusnya sama-sama menang. Kami juga percaya bahwa selain harus terbuka dan adil, perdagangan juga harus didasarkan kepada aturan," sambung dia.

Dalam laman The Express, akhirnya dia berkata, "Uni Eropa siap sedia menjawab dengan cepat dan sepantasnya jika ekspor kami terpengaruh oleh aturan-aturan perdagangan yang membatasi dari Amerika Serikat."

Dalam wawancara dengan Morgan, Donald Trump mengkritik keras Uni Eropa yang disebutnya tidak adil terhadap Amerika Serikat.

"Kami tidak bisa memasukkan produk kami. Sulit, sulit sekali. Tapi sebaliknya mereka mengirimkan produk mereka ke kita, tanpa pajak, pajak yang rendah sekali. Sangat tidak adil."

Credit antaranews.com

Trans-Pasifik Baru akan Ditandatangani Tanpa AS

PM Jepang Shinzo Abe

Foto: Reuters                 

Ini kemenangan Pemerintah Jepang yang mempertahankan perjanjian Trans-Pasifik.

CB, TOKYO -- Sebelas negara yang berkeinginan untuk membentuk pakta perdagangan Asia-Pasifik setelah Amerika Serikat (AS), menarik diri dari versi sebelumnya akan menandatangani sebuah kesepakatan di Chile pada Maret mendatang. Hal itu diungkapkan Menteri Ekonomi Jepang pada Selasa (23/1) waktu setempat, yang menurutnya ini adalah sebuah kemenangan besar bagi Tokyo.


Dilansir laman Reuters, kesepakatan tersebut merupakan kemenangan bagi pemerintah Perdana Menteri Shinzo Abe, yang telah melobi keras untuk menyelamatkan perjanjian tindakan tersebut, yang pada awalnya disebut Kemitraan Trans-Pasifik. Dalam salah satu tindakan pertamanya sebagai presiden AS pada Januari 2017, Donald Trump menarik AS keluar dari perjanjian yang sebelumnya disepakati oleh 12 negara tersebut.

Abe menyebut kesepakatan tersebut sebagai dorongan untuk pertumbuhan dan reformasi di Jepang dan simbol komitmen untuk perdagangan bebas dan multilateral pada saat Trump menekankan kebijakan America First.


Menteri Perekonomian Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan Perjanjian Komprehensif dan Progresif yang baru untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTTP), atau TPP-11, akan menjadi mesin untuk mengatasi proteksionisme yang muncul di belahan dunia. Dia menambahkan, Jepang akan menjelaskan pentingnya kesepakatan tersebut kepada Washington, dengan harapan bisa membujuknya untuk bergabung.


Para menteri dari 11 negara termasukJepang, Australia dan Kanada, sepakat pada November mengenai elemen inti untuk bergerak maju tanpa AS. Namun tuntutan oleh negara-negara termasuk Kanada untuk langkah-langkah yang memastikan kesepakatan tersebut melindungi pekerjaan yangdiblokir dalam kesepakatan akhir.


Hasil ini menegaskan kembali komitmen kolektif negara-negara CPTPP terhadap liberalisasi perdagangan dan integrasi regional yang lebih besar, menurut pernyataan resmi dari Kementerian Perdaganganda Industri Singapura.


Perdana Menteri Australia MalcolmTurnbull mengatakan pekan lalu bahwa kesepakatan baru tersebut akan segera membuka pinntu bagi partisipasi AS pada akhirnya.


Sementara itu Kanada, kata Motegi, yang menginginkan perlindungan industri budayanya, dan Vietnam, yang khawatir dengan peraturan perlindungan buruh, akan melakukan surat-menyurat secara terpisah dengan anggota lain mengenai topik tersebut pada saat penandatanganan tersebut.


Waktu kesepakatan itu penting bagi Kanada,yang mencoba melakukan diversifikasi ekspornya. Pembicaraan dengan Meksiko dan AS mengenai modernisasi Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA) mengalami masalah dan mungkin akan gagal.



Sebuah sumber pemerintah Kanada mengkonfirmasi bahwa Ottawa akan menandatangani kesepakatan tersebut, dengan mengatakan bahwa pihaknya telah mendapatkan keuntungan nyata. Ini termasuk perlindungan budaya dan penghentian ketentuan investasi yang ditolak oleh Kanada, kata sumber tersebut, yang menolak untuk diidentifikasi mengingat sensivitas situasi tersebut.





Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Korupsi Keppel Corp, Lunturnya Citra Bersih Singapura

Logo Keppel Offshore and Marine. steelguru.com

CB, Jakarta -Citra Singapura sebagai negara dengan tingkat korupsi terendah di dunia tercoreng pada penghujung 2017, menyusul terungkapnya mega skandal yang melibatkan salah satu badan usaha milik negara, Keppel Offshore & Marine atau Keppel O&M.
Seperti dilansir SCMP pada pekan lalu, Keppel O&M--perusahaan pembuat anjungan pengeboran minyak lepas pantai terbesar di dunia—sepakat membayar denda sebesar US 422,2 juta atau Rp 5,7 triliun kepada otoritas Brasil, Amerika Serikat dan Singapura.
Pembayaran ini dilakukan untuk menghindari sidang pengadilan kriminal setelah perwakilan Keppel O&M di Brasil, Zwi Skornicki, mengaku menyuap sejumlah pejabat Brasil sebesar US$ 55 juta atau Rp 744,8 miliar.
Dana tersebut digunakan untuk memenangkan 13 kontrak bagi dua perusahaan minyak pelat merah Brasil; Petrobas dan Sete Brasil.

Kasus tersebut diselesaikan tanpa pengadilan karena Keppel O & M setuju untuk menyelesaikan penuntutan yang ditangguhkan, sementara anak perusahaan di Amerika Serikat mengaku bersalah berkomplot melanggar Undang-Undang Praktik Korupsi Asing AS.
Jumlah suap ini menjadi kasus korupsi terbesar dalam sejarah Negara Singa. Sebab jumlahnya melampaui kasus korupsi terbesar yang pernah ditorehkan Singapore Technologies Marine, perusahaan pelat merah pembuat kapal dengan nilai korupsi sebesar US$ 19 juta.
Seperti dilansir media Singapura, The Independent pada 29 Desember 2017, dalam kesaksian di pengadilan Brasil pada Agustus 2016, Skornicki mengaku suap yang berlangsung selama 2001 hingga 2014 tersebut atas perintah 5 pejabat Keppel O&M, termasuk mantan Direktur Utama Chow Yew Yuen.
Saat kasus ini terungkap pada Agustus 2016, Keppel O&M sempat merilis pernyataan resmi yang membantah kesaksian Skornicki. Perusahaan itu menegaskan para petingginya tidak terlibat dalam kasus penyuapan di Brasil.
Namun penyelidikan otoritas Amerika Serikat membuktikan sebaliknya. Alhasil, Lee Boon Yang, Direktur Utama Keppel O&M yang baru, meminta maaf kepada publik Singapura. “Kami sangat menyesali tindakan tak terpuji yang terjadi di Brasil selama 2001-2014. Tindakan itu tidak akan terulang lagi di masa depan,” Lee berjanji.
Kasus korupsi menambah satu lagi daftar hitam melemahnya komitmen Singapura untuk memberantas gratifikasi. Sebelumnya pada Juli lalu, Perdana Menteri Lee Hsien Loong membantah dugaan nepotisme dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan saudara-saudaranya.

Pengamat politik Eugene Tan menyebut kasus korupsi Keppel O&M membuat publik Singapura mempertanyakan komitmen pengusaha Negeri Singa terhadap antiokorupsi dan etika bisnis. Ia bahkan menyebut tahun 2017 sebagai tahun terburuk bagi Singapura akibat terungkapnya kasus ini.
“Mengingat skala dan lamanya transaksi korupsi terlarang, ini menimbulkan pertanyaan yang sah mengenai tata kelola perusahaan, kepemimpinan dan kepengurusan dewan di Singapura, " kata Tan, profesor hukum di Singapore Management University kepada SCMP.
Kasus ini juga menjadi peluru bagi politisi oposisi untuk mempertanyakan komitmen pemerintah Singapura untuk melawan korupsi.
Partai Pekerja, partai oposisi yang memiliki enam dari 89 kursi di parlemen, berencana menanyai PM Lee dan Menteri Keuangan Heng Swee Keat dalam rapat parlemen pada 8 Januari mendatang.
"Apa yang terjadi merupakan salah satu skandal korupsi terbesar dalam sejarah perusahaan terkait pemerintah Singapura,” ujar Pritam Singh, satu dari enam anggota parlemen dari Partai Pekerja melalui akun Facebooknya pada Jumat pekan lalu.

Credit  tempo.co

Awali 2018 Pertamina EP bor sumur Mangunjaya

Nanang Abdul Manaf (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Jakarta (CB) - PT Pertamina EP, anak perusahaan PT Pertamina (Persero), mengawali 2018 dengan melakukan pengeboran sumur MJ-AA5 di Desa Mangunjaya, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Senin.

Presiden Direktur Pertamina EP Nanang Abdul Manaf dalam keterangan persnya mengatakan MJ-AA5 merupakan sumur pengeboran eksploitasi yang dikelola PT Pertamina EP Asset 1 Ramba Field, dengan kedalaman 500 meter.

Kegiatan pengeboran diproyeksikan memakan waktu kurang lebih 16 hari dan target pengeboran kali ini berupa minyak. Sumur tersebut adalah sumur pertama yang dibor pada struktur Mangunjaya pascapenutupan sumur-sumur yang diserobot secara ilegal di area tersebut.

"Ini mempertegas bahwa Pertamina EP mempunyai tekad memproduksi migas secara legal dan mematuhi peraturan pemerintah yang berlaku serta kaidah best practice oil and gas," ujar Nanang.

Pengeboran sumur MJ-AA5 dilakukan oleh PT Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI), anak usaha PT Pertamina (Persero), dengan memakai rig PDSI N55. Lokasi sumur MJ-AA5 berdekatan dengan sumur MJ 67 yang sebelumnya diserobot oleh penambang ilegal dan kini sudah ditutup.

Nanang juga menjelaskan bahwa pencapaian target produksi migas berdampak langsung terhadap pendapatan negara. Karena itu, Pertamina EP optimistis menghadapi 2018 dengan semangat jujur, tulus, dan amanah.

"Kami terus berupaya dalam peningkatan produksi dengan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Selain itu setiap pekerja juga senantiasa mengembangkan sikap dan semangat jujur, tulus, amanah dalam menjalankan pekerjaan," ujarnya.

Ia mengatakan beberapa tahun terakhir menjadi tantangan bagi industri migas karena harga minyak yang belum stabil. Kendati demikian, Pertamina EP terus berjuang agar bertahan dalam masa-masa sulit dan berupaya melawan keterbatasan.

"Kami mohon doa dan dukungan seluruh masyarakat agar dalam kegiatan operasional kami berjalan lancar, operational excellence dan zero accident," katanya.

Selain kegiatan pengeboran sumur, jajaran direksi dan komisaris Pertamina EP ikut menyaksikan peluncuran Stasiun Pengumpul (SP) Mini di RB-05 untuk mengoptimalisasi formasi Ramba Klasik. SP mini ini merupakan inovasi para pekerja Pertamina EP Asset 1 Ramba Field untuk mematahkan backpressure struktur Ramba.

"Sesuai rencana sumur aktif dan reaktivasi dapat memberikan tambahan produksi sampai 200 barel per hari sehingga mendukung pencapaian target produksi pada 2018," ujar General Manager Asset 1 Rizal Risnul Wathan.

Credit  antaranews.com

Kawal Blok Mahakam, Pertamina Siapkan Rp 23 Triliun

Foto: Dok. Pertamina


Balikpapan - PT Pertamina (Persero) resmi menjadi pengelola Blok Mahakam. Menurut Direktur Hulu Pertamina, Syamsu Alam, pihaknya berkomitmen penuh dalam mengelola Blok Mahakam.

Hal tersebut dibuktikan dengan menggelontorkan dana sebesar US$ 1,7 miliar atau sekitar Rp 23 triliun (kurs Rp 13.500).

"Komitmen penuh Pertamina untuk kesinambungan produksi di wilayah kerja juga dibuktikan dengan anggaran yang dikucurkan pada 2018 yang lebih dari US$ 1,7 miliar untuk kegiatan eksplorasi, pengembangan dan produksi," kata Syamsu di Balikpapan, Minggu (1/1/2018).

Sebagai informasi, Blok Mahakam sebelumnya dikelola oleh Total E&P Indonesie (TEPI). Namun per 1 Januari 2018, Blok Mahakam resmi dikelola oleh PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) yang merupakan anak usaha dari PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) di bawah naungan PT Pertamina (Persero).

Selain itu, Syamsu juga menyampaikan bahwa Pertamina telah melakukan berbagai upaya dan koordinasi dengan semua pihak selama masa peralihan. Pengelolaan tersebut dilaksanakan dengan tetap menjaga produksi Blok Mahakam yang telah melewati masa puncak produksi reservoirnya pada periode 2003-2009, mengontrol biaya operasi dan tetap mengedepankan QHSSE (Quality, Health, Safety, Security and Environment) dalam operasionalnya.

"Sebagai komitmen menjaga kesinambungan operasi dan produksi, sampai hari ini kami telah menuntaskan pemboran 14 sumur dan akan menyelesaikan sumur ke-15 dalam beberapa hari ke depan, yang ditargetkan dari Juni hingga Desember 2017, transfer pekerja TEPI menjadi pekerja PHM telah mencapai 98,23%, melakukan penyesuaian kontrak kerja untuk 530 kontrak eksisting dengan pihak ketiga dengan nilai US$ 1,27 miliar untuk menjaga kesinambungan kegiatan produksi di Blok Mahakam," terang Syamsu.


Credit  finance.detik.com

Jalan Panjang Blok Mahakam Hingga Kembali ke RI

Foto: Dok. Pertamina




Balikpapan - Bertepatan dengan pergantian 2017 ke 2018, Blok Mahakam resmi dikelola Pemerintah Indonesia melalui PT Pertamina (Persero). Sebelumnya, Blok Mahakam dikelola oleh Total E&P Indonesie (TEPI) dan Inpex Corporation.

Kedua perusahaan migas ini menggarap Blok Mahakam berdasarkan kontrak kerja yang diteken pada 1966 dalam jangka waktu 30 tahun. Berdasarkan keterangan dari Pertamina yang diterima detikFinance, Senin (1/1/2018), Blok Mahakam ditemukan dengan prediksi cadangan minyak dan gas mencapai sekitar 50 triliun kaki kubik (TCF) untuk gas dan 5 miliar barel (BBLS) untuk minyak.

Kemudian, pada 1974 Blok Mahakam resmi memproduksi minyak pertamanya dari Lapangan Bekapai. Setalah berjalan selama 30 tahun, di 1997 kontrak kerja diperpanjang kembali selama 20 tahun hingga 31 Desember 2017.

Blok Mahakam kini dikelola Pertamina Foto: Dok. Pertamina

Jelang habis waktu kontrak, TEPI kembali mengajukan perpanjangan kontrak ke pemerintah pada 2008. Di sisi lain, pada 2009, PT Pertamina juga menyampaikan surat keinginan mengelola Blok Mahakam.

Hingga akhirnya, pemerintah menetapkan untuk tidak memperpanjang kontrak kerja TEPI di Blok Mahakam, sehingga tetap berakhir pada 31 Desember 2017. Selanjutnya, pemerintah menunjuk PT Pertamina sebagai pengelola baru.

Blok Mahakam kini dikelola Pertamina Foto: Dok. Pertamina

Bertepatan dengan pergantian tahun baru, PT Pertamina melalui PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) yang dikelola oleh PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) resmi mengelola Blok Mahakam. Alhasil, Blok Mahakam kembali menjadi milik negeri dan dimanfaatkan cadangan energinya.

Blok Mahakam kini dikelola Pertamina Foto: Dok. Pertamina

Direktur Utama PHI, Bambang Manumayoso memprediksi pada 2018 cadangan dari Blok Mahakam akan bertambah.

"Berkat tambahan 14 sumur, proyeksi kita naikkan menjadi 40 MM. Dan Insya Allah kita akan menaikan lebih dari Total E&P Indonesie (TEPI)," ungkapnya.


Selain itu, untuk menjaga tingkat produksi di Blok Mahakam per 1 Januari 2018 pihaknya telah melakukan berbagai persiapan dan strategi, misalnya dengan menjaga tingkat keselamatan hingga transfer pegawai TEPI menjadi pegawai Pertamina.

Blok Mahakam kini dikelola Pertamina Foto: Dok. Pertamina

Persiapan dan strategi itu dilakukan dengan mengedepankan aspek QHSSE (quality, health, safety, security, and environment), menjaga dan meningkatkan produksi untuk ketahanan energi nasional, mengembangkan SDM yang ada, dan meningkatkan pemanfaatan inovasi teknologi yang semuanya bermuara pada penguatan bisnis sektor hulu,"

Beberapa persiapan yang sudah dilakukan Pertamina antara lain transfer pekerja Total E&P Indonesia, yang sudah mendandatangani perjanjian kerja dengan Pertamina, mencapai 98,23%, lalu telah melakukan pengeboran 14 unit sumur dari 15 sumur pada 2017 dengan pencapaian HSSE yang baik.



Credit  finance.detik.com

Cadangan Migas Blok Mahakam Tahan Lebih dari 15 Tahun

Foto: Dok. Pertamina

Balikpapan - Menurut Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Amien Sunaryadi, cadangan migas di Blok Mahakam mampu bertahan hingga 15 tahun. Angka ini juga akan bertambah bila perusahaan mau membuat sumur kembali.
Pasalnya, dengan membuat sumur baru, cadangan migas lainnya akan bisa ditemukan sehingga menembah cadangan dan waktu ketahanannya.
"Masih lama sih cadangannya paling enggak 15 tahunan ya. Gini, kalau cadangan migas itu ketemu terus diproduksi kan turun tapi kalau kita ngebor lagi ya ketemu lagi kan tinggi (meningkat jumlah cadangan)" kata Amien saat ditemui detikFinance usai peresmian pergantian Blok Mahakam di Balikpapan, Minggu (1/1/2018).
Lantas, berdasarkan data SKK Migas, per November 2017, Blok Mahakam memproduksi minyak dan kondensat sebesar 52 ribu barel per hari dan 1.360 juta kaki kubik gas bumi per hari. Kemudian untuk cadangan terbukti per 1 Januari 2016 sebesar 4,9 TCF gas, 57 juta barel minyak dan 45 juta barrel kondensat.

Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Hulu Indonesia (PHI), Bambang Manumayoso mengatakan bahwa proyeksi 2018 dari Blok Mahakam akan bertambah hingga 40 MM. Hal ini berkat tambahan sumur yang dilakukan oleh pihaknya.SKK Migas menargetkan produksi di Blok Mahakam 42,01 ribu barel minyak per hari dan gas bumi 916 mmscf per hari. Angka tersebut rencananya dicapai dengan pengeboran sumur pengembangan sebanyak 69 buah, 132 workover sumur, 5623 perbaikan sumur serta pengembangan lapangan/ POFD (Plan Of Further Development) 5 migas di Blok Mahakam.
"Berkat tambahan 14 sumur, proyeksi kita naikkan menjadi 40 MM, dan Insya Allah kita akan menaikkan lebih dari Total E&P Indonesie," pungkasnya.


Credit  finance.detik.com

Sah, Pertamina Kelola Blok Mahakam

Foto: Puti Aini Yasmin/detikFinance


Balikpapan - PT Pertamina (Persero) resmi mengelola cadangan minyak dan gas bumi, Blok Mahakam. Sebelumnya, Blok Mahakam dikelola oleh Total E&P Indonesie (TEPI).

Peresmian ini dilakukan secara simbolis dengan memberikan buku dan penggantian logo pada pakaian pegawai yang dilakukan bertepatan dengan pergantian tahun pukul 00.00 WITA. Hal ini sesuai dengan masa habis kontrak TEPI, yaitu 31 Desember 2017.

Direktur Hulu Pertamina, Syamsu Alam mengatakan bahwa Pertamina akan tetap berkomitmen melaksanakan operasi produksi. Salah satu halnya dengan mengebor 15 sumur.

"Sebagai komitmen menjaga kesinambungan operasi dan produksi, sampai hari ini kami telah selesai 14 sumur dan yang ke-15 mudah-mudahan satu minggu ke depan (selesai)," ucap Syamsu di Club House Gunung Utara, Balikpapan, Senin (1/1/2017).


Direktur Utama Pertamina Hulu Indonesia (PHI), Bambang Manumayoso mengatakan bahwa upaya pengeboran 15 sumur tersebut berhasil menekan biaya menjadi lebih efisien. Pasalnya, anggaran pengeboran menjadi lebih hemat sebanyak 23%.

Selain mampu menghemat anggaran, pengeboran juga dikatakan mampu meningkatkan potensi cadangan hingga 120%. Sehingga pengehematan anggaran tersebut ia rencanakan untuk melakukan pengeboran kembali.

"Kita lebih ngirit 23% karena ngebor itu. Terus potensi cadangan juga nambah hingga 120%. Jadi itu ada sisa dana kan dan untuk ngebor ke depan. InsyaAllah kita bisa menambah sumur lagi," ucapnya.

Sementara itu, nilai investasi dalam pengeboran 15 sumur tersebut sebanyak kurang lebih US$ 130 juta. "Kira-kira itu nilanya itu US$ 130 juta," pungkasnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama hadir pula Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi dan President & General Manager TEPI, Arividya Noviyanto untuk ikut meresmikan kepemilikan pengelolaan Blok Mahakam oleh PT Pertamina.



Credit  finance.detik.com

Arab Saudi terbuka bicarakan perpanjangan kesepakatan potong produksi minyak OPEC

Kilang minyak (ANTARA News/Ridwan Triatmodjo)

Dubai (CB) - Menteri perminyakan Arab Saudi pada Selasa mengatakan, bahwa negaranya terbuka untuk pembicaraan memperpanjang kesepakatan pemotongan produksi minyak Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC).

"Kami harus melalui penelitian dan studi bersama akhir pekan ini di Wina dan membahas masalah ini," Khalid Al-Falih, Menteri Energi, Industri dan Sumber Daya Mineral Arab Saudi, mengatakan kepada wartawan di sela-sela forum tahunan Asosiasi Petrokimia dan Kimia Teluk yang sedang berlangsung di Dubai.

"Dua hari ke depan, kami akan mendengar dari komite yang kami buat dan menganalisis situasi, kami akan mendengar pendapat dari semua orang untuk mencapai konsensus yang akan baik untuk keseimbangan pasar dan untuk semua orang," tambah Al-Falih.

Pada 30 November, 14 anggota OPEC akan berkumpul untuk pertemuan biasa mereka yang ke-173 serta pertemuan tingkat menteri OPEC dan non-OPEC ketiga di markas kartel di Wina, Austria.

Agenda paling utama adalah apakah 14 anggota OPEC dan 11 anggota non-OPEC yang dipimpin Rusia, akan memperpanjang kesepakatan pemotongan produksi mereka untuk mengurangi kelebihan persediaan global, dan dengan demikian menaikkan harga. Volume produksi minyak yang telah disepakati ditetapkan sebesar 32 juta barel per hari.

Harga minyak turun dari 110 dolar AS per barel pada Juni 2014 menjadi 26 dolar AS per barel pada Januari 2016, menarik anggaran fiskal Arab Saudi dan sebagian besar eksportir minyak Teluk Arab ke dalam defisit.

Setelah kesepakatan OPEC dan non-OPEC yang mulai berlaku pada Januari, harga "emas hitam" kini telah pulih menjadi 63 dolar AS per barel dari 48 dolar AS setahun yang lalu.

Credit  antaranews.com

Bea Masuk Biodiesel AS Selangit, Indonesia Berniat Lapor WTO

Pemerintah Tak Segan Ajukan Gugatan ke WTO Demi Perjuangkan Pembebasan Bea Masuk Imbalan Biodiesel. (CNN Indonesia/Elisa Valenta Sari).

Jakarta, CB -- Kementerian Perdagangan meminta pemerintah Amerika Serikat (AS) mempertimbangkan kembali putusan final bea masuk imbalan (countervailing duty) atas produk biodiesel Tanah Air yang masuk ke Negeri Paman Sam.

Bahkan, Indonesia tak segan melemparkan gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) bila pemerintah AS mengabaikan permintaan tersebut.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menilai putusan final itu tidak adil dan tak sesuai dengan semangat perdagangan internasional.

"Indonesia tidak segan-segan mengajukan gugatan melalui Mahkamah AS maupun melalui jalur Dispute Settlement Body WTO," ujar Enggar dalam keterangan tertulis, Minggu (19/11).




Berdasarkan keputusan terbaru Departemen Perdagangan AS (United States Department of Commerce/USDOC), bea masuk imbalan biodiesel bagi Indonesia tercatat sebesar 34,45 persen sampai 64,73 persen.

Angka ini memang lebih rendah dari putusan sementara USDOC pada Agustus lalu, sebesar 41,06 persen sampai 68,28 persen. Namun, menurut Enggar, keputusan ini tetap sewenang-wenang dan menunjukkan tindakan overprotektif.

Bersamaan dengan keputusan terhadap Indonesia, USDOC juga memberlakukan keputusan final bea masuk imbalan biodiesel dari Argentina sebesar 71,45 persen sampai 72,28 persen.

Saat ini, Enggar bilang, pemerintah tengah menunggu penyelidikan Komisi Perdagangan Internasional AS (United States International Trade Commission/USITC).

Penyelidikan itu dilakukan untuk membuktikan bahwa biodiesel Indonesia memberikan kerugian pada industri dalam negeri AS atau tidak. Jika USITC memutuskan ada kerugian, maka USDOC akan menginstruksikan Kepabeanan dan Perlindungan Perbatasan AS (US Customs and Border Protection) untuk meneruskan pemungutan deposit dana sesuai dengan tingkat bea masuk yang ditetapkan.



Sebaliknya, bila tidak ada kerugian, maka investigasi harus dihentikan. Hanya saja, hasil penyelidikan USITC kemungkinan baru bisa dipaparkan ke publik pada 21 Desember 2017 mendatang.

“Apabila dalam putusan akhir nantinya terbukti bahwa putusan maupun metodologi penghitungan yang digunakan AS tidak konsisten dengan aturan WTO-Subsidy and Countervailing Measures Agreement, maka Pemerintah Indonesia kemungkinan akan mengevaluasi seluruh impor Indonesia yang berasal dari AS,” tegas Enggar.

Berdasarkan data ekspor biodiesel Indonesia ke AS, nilainya mencapai US$255,56 juta sepanjang 2016 lalu. Angka ini sekitar 89,19 persen dari total ekspor biodiesel Indonesia ke seluruh dunia.

Sedangkan sepanjang tahun ini, nilai ekspor biodiesel dari Indonesia ke AS tak ada sepeser pun karena adanya permasalahan ini.


Credit  cnnindonesia.com/

AS Bakal Beri Bea Antidumping Biodiesel dari Indonesia

Departemen Perdagangan AS menyatakan terdapat temuan produk biodiesel dari Indonesia dijual dengan harga di bawah nilai pasar di Negeri Paman Sam. (Reuters/Beawiharta)

Jakarta, CB -- Departemen Perdagangan AS menetapkan bea masuk antidumping sementara untuk biodiesel dari Argentina dan Indonesia. Pasalnya, terdapat temuan bahwa produk yang digunakan untuk bahan bakar motor itu dijual dengan harga di bawah nilai pasar di Negeri Paman Sam.

Dilansir dari Reuters, besaran bea masuk antidumping itu berkisar antara 54,36 persen sampai 70,05 persen untuk biodiesel berbasis kedelai dari Argentina. Kemudian sebesar 50,71 persen pada biodiesel kelapa sawit dari Indonesia.

Sekretaris Departemen Perdagangan AS, Wilbur Ross mengatakan bahwa pemerintah Argentina telah meminta perundingan dan bahwa departemen tersebut sedang mengerjakan kesepakatan penangguhan yang dimungkinkan.

Kementerian Luar Negeri Argentina mengatakan bahwa bea masuk baru tersebut akan berdampak kecil karena penghitungan bea awal sebesar 64,17 persen yang telah diterapkan pada bulan Agustus telah membuat "akses ke pasar AS tidak mungkin".

"Kemungkinan penerapan bea tambahan tidak memiliki efek praktis dalam hal akses pasar nyata," kata Kementerian Luar Negeri Argentina dalam sebuah pernyataan.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Argentina sedang bekerja untuk sebuah kesepakatan untuk menangguhkan investigasi antidumping dan subsidi.

Pemerintahan Donald Trump telah membuat penegakan hukum perdagangan menjadi prioritas utama. Sejak 20 Januari, hari dimana Trump mulai menjabat, sampai 23 Oktober, Departemen Perdagangan memulai 73 penyelidikan antidumping dan countervailing, meningkat 52 persen dari tahun sebelumnya.

Produsen biodiesel AS mengajukan petisi kepada pemerintah pada awal tahun ini, dengan mengatakan impor luar negeri masuk ke Negeri Paman Sam di bawah nilai pasar, merugikan produsen domestik.

Ilustrasi bahan bakar biodiesel. (Reuters/Mike Blake)

Dewan Biodiesel Nasional AS, sebuah kelompok perdagangan yang mewakili produsen seperti Archer Daniels Midland Co, memuji tindakan pemerintah tersebut.

Dewan itu menyatakan pihaknya telah mengikuti petisi tersebut untuk mengatasi banjir impor dari Argentina dan Indonesia yang telah menghasilkan pelemahan pangsa pasar dan depresi harga bagi produsen dalam negeri.

"Ini meyakinkan dengan setiap keputusan bahwa Departemen Perdagangan sedang meninjau data dan fakta dengan nilai nominal yang ada," kata Doug Whitehead, Chief Operating Officer Dewan Biodiesel Nasional.

Menurut data Departemen Perdagangan, pada tahun 2016, nilai impor biodiesel dari Argentina dan Indonesia masing-masing diperkirakan mencapai US$1,2 miliar dan US$268 juta.

Pemerintah AS mencatat, Argentina pada tahun 2016 menyumbang dua pertiga impor biodiesel AS, dengan total 916 juta galon (3,5 miliar liter).



"Kami berterima kasih kepada pemerintah Argentina atas pendekatan proaktif mereka untuk memecahkan masalah ini, dan tetap optimistis bahwa solusi yang dapat dinegosiasikan dapat dicapai baik dengan Argentina maupun Indonesia," kata Ross dalam pernyataannya.

Departemen Perdagangan AS dijadwalkan membuat keputusan final bea antidumping sekitar 3 Januari 2018.

Penetapan bea tersebut perlu ditegaskan dengan sebuah temuan Komisi Perdagangan Luar Negeri AS bahwa impor merugikan produsen domestik. Temuan semacam itu akan mengunci penetapan bea antidumping selama lima tahun.                





Credit  cnnindonesia.com

APEC sepakat lanjutkan TPP minus AS

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto bertemu dengan CEO Facebook Mark Zuckerberg di sela-sela APEC Business Advisory Council pada rangkaian KTT APEC 2016 di Lima, Peru.

Jakarta (CB) - Para anggota pakta dagang perdagangan bebas Asia Pasifik (TPP) yang ditinggalkan Amerika Serikat telah sepakat membentuk sebuah kerangka baru tanpa melibatkan AS. Kerangka baru ini disepakati setelah beberapa hari terakhir gagal untuk menghidupkan pakta dagang bebas itu, kata Perdana Menteri Kanada Francois-Philippe Champagne.

Francois-Philippe Champagne menyambut baik terobosan itu lewat cuitan berbunyi "kemajuan besar". Dia menyatakan pemerintahannya telah menyepakati "sebuah kerangka untuk Kemitraan Progresif dan Komprehensif Trans Pasifik yang baru" setelah menyingkirkan klausa-klausa buruh dan lingkungan yang terlalu kaku.

Elemen-elemen itu sempat tercampakkan oleh penarikan diri secara tiba-tiba AS dari pakta itu belum lama tahun ini, dan itu memaksa 11 negara anggota TPP mempertimbangkan kembali prinsip-prinsip kesepakatan untuk akses ke perekonomian terbesar di dunia itu.

Setelah melewati rangkaian pembicaraan di sela KTT APEC di Danang, Sabtu ini sebelas negara TPP berhasil menelurkan terobosan, yang dilakukan satu hari setelah Donald Trump kembali beretorika soal 'America First' di hadapan para pemimpin dunia.

Kanada menyatakan "masih banyak masalah yang mengganjal Kanada" namun negaranya menyambut baik kesepakatan baru itu di mana perlindungan lingkungan dan buruh berkaitan dengan pasar yang lebih bebas.

Kanada telah berusaha keras memperjuangkan klausa progresif itu. Namun Kanada kurang atraktif di mata negara-negara seperti Vietnam, Malaysia, Chile dan Peru yang aksesnya ke pasar AS telah ditarik.

Jepang, perekonomian terbesar ketiga di dunia, sangat aktif mendorong konsensus yang cepat karena khawatir penundaan malaj akan meruntuhkan pakta dagang bebas Asia Pasifik itu, demikian AFP.

Credit  antaranews.com

Didakwa Korupsi, Pangeran Arab Saudi Kehilangan Rp 13 Triliun

Pangeran Alwaleed bin Talal, milioner kaya yang ditangkap Komisi Anti Korupsi Arab Saudi, memiliki dua pesawat pribadi, yaitu Boeing 747-400 dan Airbus A380. Pesawat 747-400 miliknya dirancang ulang dengan sebuah kursi tahta megah dan mewah terletak di tengah ruang tamu. news.gr

CB, Jakarta - Pangeran Arab Saudi, Alwaleed bin Talal, masih sangat kaya. Namun sejak tudingan korupsi dialamatkan kepadanya, Sabtu, 4 November 2017, dia telah kehilangan setidaknya US$ 1 miliar atau setara dengan Rp 13,5 triliun dalam waktu 48 jam.
Menurut hitungan, kekayaan bersih Alwaleed turun menjadi US$ 17,8 miliar atau sekitar Rp 240 tiliun setelah nilai saham perusahaan investasi Saudi yang didirikan merosot hingga Rp 13,5 triliun.

Pangeran Alwaleed bin Talal akhirnya menjual pesawat ini dengan harga yang tidak diungkapkandan menggunakan uang tersebut untuk berinvestasi di bisnis di Arab Saudi dan Timur Tengah. ausbt.com.au
Pada sesi perdagangan saham yang ditutup Senin, 6 November 2017, nilai sahamnya terjun bebas. Ini merupakan penurunan saham terendah Kingdom Holding Co. sejak Desember 2011.

Alwaleed salah satu di antara pangeran, menteri dan bekas pejabat Arab Saudi yang ditangkap pada Sabtu, 4 November 2017, oleh Komite Antikorupsi karena tudingan pencurian uang negara.

Airbus A380 ini dipesan Pangeran asal Arab Saudi, Alwaleed bin Talal al-Saud, untuk dijadikan pesawat pribadinya seharga 300 juta pound sterling. Di dalamnya tersedia ruang spa, arena pertunjukan musik, dan garasi khusus mobil Rolls Royce milik Sang Pangeran. planespotters.net
Komite ini dipimpin oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman. Dari sejumlah orang yang ditahan oleh lembaga ini, tiga di antaranya orang paling kaya di Arab Saudi.

Credit  TEMPO.CO

Arab Saudi Bekukan Rekening Tersangka Korupsi, Alwaleed bin Talal 

CB, Jakarta - Otoritas Arab Saudi mengumumkan bahwa mereka akan membekukan rekening bank para tersangka korupsi yang kini ditahan Kerajaan.
"Kami tidak akan memberikan keistimewaan dalam menangani kasus ini," ujar pejabat Saudi yang tak bersedia disebutkan namanya.
Menurut informasi dari Kementerian Kebudayaan dan Informasi Arab Saudi, jumlah uang yang dikorup akan diganti oleh Badan Keuangan Saudi.

Putra Mahkota Mohammed bin Salman memimpin lembaga anti korupsi yang baru dibentuk. Kampanye antikorupsi inimerupakan bagian dari upaya konsolidasi Mohammed bin Salman, yang merupakan penasihat utama Raja Salman. AFP/FAYEZ NURELDINE

Hingga saat ini belum ada informasi mengenai jumlah uang yang diduga ditilap oleh para tersangka, salah satunya adalah Pangeran Alwaleed bin Talal.
Pangeran Alwaleed, pemilik kekayaan senilai Rp 243 triliun, pernah mengecam Donald Trump sebelum menjadi Presiden Amerika Serikat karena melarang umat Islam dari tujuh negara muslim masuk ke Amerika.
Dalam kampanye pemilihan presiden 2015, Trump pernah mengumbar janji di depan pendukungnya bahwa dia akan melarang pendatang dari tujuh negara Islam.
"Sebaiknya Anda menarik diri dari Republik sebagai calon presiden," ucap Alwaleed seperti dikutip ABS-CBN, Desember 2015. Dia menambahkan, "Anda tidak akan pernah memenangkan pemilihan presiden."

Pangeran Alwaleed bin Talal. REUTERS/Luke MacGregor
Komite Antikorupsi Arab Saudi, lembaga yang dibentuk pada Sabtu 4 November 2017 dipimpin oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman, menahan sejumlah pangeran dan menteri dengan sangkaan korupsi.

Kementerian Informasi menjelaskan, seluruh rekening dan dana yang dimiliki oleh para tersangka segera dibekukan. "Termasuk aset atau properti yang diduga hasil dari korupsi akan disita untuk negara."
Berikut aset mereka yang bakal dibekukan:
Pengeran Alwaleed bin Talal, pemilik Kingdom Holding Group
Pangeran Mitaab bin Abdullah, Komandan Pengawal Nasional
Pangeran Turki bin Abdullah, Bekas Gubernur Riyadh
Pangeran Turki bin Nasser, Bekas Kepala Meteorologi dan Lingkungan
Waleed al-Ibrahim, Ketua MBC Media Group
Khaled al-Tuwaijri, Bekas Presiden Pengadilan Kerajaan
Adel Faqih, Menteri Ekonomi dan Perencanaan
Amr al-Dabbagh, Bekas Presiden Otoritas Investasi
Saleh Abdullah Kamel, Ketua Dallah al Baraka Group
Saud al-Tobaishi, Pimpinan Protokol Kerajaan
Ibrahim al-Assaf, Pimpinan Saudi Aramco
Bakr Binladin, Pemilik Perusahaan Konstruksi Saudi Binladin Group
Saud al-Dawish, Bekas CEO Perusahan Telekomunikasi Saudi
Khaled al-Mulhem, Bekas Direktur Jenderal Saudi Arabian Airlines

Credit  TEMPO.CO

Arab Saudi, Kekayaan Pangeran Alwaleed Rp 240 Triliun

Pangeran Alwaleed bin Talal saat diwawancarai di Hotel Beijing, Cina, 5 April 2007. Pria 62 tahun ini memliki saham di banyak perusahaan kelas dunia seperti News Corp, Time Warner, Citigroup, Twitter, Apple, Motorola, dan banyak perusahaan ternama lainnya. REUTERS/Claro Cortes IV

CB, Jakarta - Kekayaan salah seorang anggota keluarga Kerajaan Arab Saudi yang disangka korupsi, Pangeran Alwaleed bin Talal, sebesar US$ 18 miliar atau setara dengan Rp 243 triliun.
Pria yang memiliki sejumlah perusahaan di bawah bendera King Holding tersebut kekayaannya sekitar 10 persen dari APBN 2017 Indonesia yang mencapai Rp 2.080 triliun.

Menurut catatan Forbes, Alwaleed bin Talal, salah satu dari 11 pangeran di Arab Saudi dan puluhan pejabat tinggi lainya yang ditangkap, mengembangkan usahanya di sejumlah negara Barat.
Interior mewah di dalam pesawat milik pangeran Alwaleed bin Talal al-Saud, pesawat tersebut mampu terbang hingga jarak 15.000 km. Pangeran Alwaleed bin Talal al-Saud, menempatkan sebuah kursi mewah di tengah pesawat tersebut. Pesawat pribadi tersebut pantas dinobatkan sebagai salah satu pesawat termewah di dunia. Dailymail.co.uk

"Dia ditangkap oleh Komite Antikorupsi yang diketuai Putra Mahkota Mohammed bin Salman lantaran diduga korupsi," tulis The Independent.
Pangeran Alwaleed adalah keponakan Raja Salman dan pemilik kerajaan bisnis di bawah bendera Kingdom Holding Company yang menanamkan sahamnya Citigroup dan Twitter.
Selain Pangeran Alwaleed, Komite Antikorupsi Arab Saudi juga menahan Pangeran Miteb bin Abdullah yang menjabat sebagai Komandan Pengawal Nasional. Dia digantikan oleh Pangeran Khaled bin Ayyaf.
"Penunjukan ini sekaligus untuk konsolidasi Pangeran Mohammed mengontrol lembaga keamanan yang sebelumnya dikepalai oleh sejumlah keluarga kerajaan," The Week melaporkan.
Menurut laporan Reuters, penangkapan tersebut merupakan tindakan pre-emptive yang dilakukan oleh Putra Mahkota Mohammed untuk menyingkirkan tokoh-tokoh kuat saat dia mengontrol negara pengekspor minyak terkemuka di dunia
.
Menurut rumor, yacht mewah ini dipesan oleh salah satu anggota kerajaan Arab Saudi, Alwaleed Bin Tala Alsaud.Superyachtphoto.com
Seorang pengamat ekonomi dari salah satu negara Teluk yang tak bersedia disebutkan namanya mengatakan, tidak ada seorang pun di Arab Saudi yang percaya bahwa korupsi adalah akar dari penangkapan keluarga kerajaan tersebut.
"Akar masalah sesungguhnya adalah konsolidasi kekuatan dan rasa frustasi atas reformasi yang tidak berjalan," katanya.
Baca: Skandal Korupsi Arab Saudi : Pangeran dan Menteri yang Ditahan...
Kristian Coates Ulrichsen, seorang ahli Arab Saudi dari Universitas Rice, mengatakan kepada Associated Press, penahanan ini dirancang untuk memuluskan jalan Putra Mahkota Mohammed menduduki posisi puncak di kerajaan.





Credit  tempo.co

Paradise Papers Ungkap Aset Menlu AS di 'Surga Pajak'

Menlu AS kembali menjadi sorotan setelah namanya disebut dalam Paradise Papers karena 'menimbun' harta jutaan dolar melalui sahamnya di perusahaan offshore. (Reuters/Yuri Gripas)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Rex Tillerson, kembali menjadi sorotan setelah namanya disebut dalam Paradise Papers karena 'menimbun' harta jutaan dolar melalui sahamnya di perusahaan offshore, yang selama ini dikenal untuk menghindari pajak.

Dalam sejumlah dokumen dalam Paradise Papaers yang dirilis oleh International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) pada Minggu (5/11), disebutkan bahwa Tillerson menanam saham pada perusahaan minyak dan gas Marib Upstream Co., yang berbasis di Bermuda.

Eks CEO ExxonMobil itu juga disebut pernah menjadi direktur Marib Upstream Co. pada 1997, saat dirinya juga menjabat sebagai presiden ExxonMobil Yaman. Menurut Data klien milik firma hukum Appleby itu, Tillerson baru mengundurkan diri dari pimpinan Marib Upstream Co. pada 1998.


Marib Upstream Co. merupakan perusahaan joint venture antara perusahaan negara Yemen Gas Company, anak perusahaan ExonMobil yakni Yemen Exploration & Production Company, dan Yemen LNG Company yang juga memiliki saham besar di perusahaan minyak Perancis, Total.

Marib Upstream Co selama ini menjalankan operasinya dengan cara sistem bagi hasil bersama pemerintah Yaman hingga ditangguhkan pada 2005 lalu, ketika Sanaa menyerahkan seluruh hak produksinya kepada perusahaan milik negara.

Selain Tillerson, ada beberapa pejabat sekaligus konglomerat AS lainnya yang tercantum dalam Paradise Papers dan diketahui memiliki hubungan dekat dengan Trump, salah satunya Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross, investor Thomas J Barrack Jr., Sheldon G Adelson, dan Steve Wynn.


Sementara itu, sejumlah eks pemimpin negara seperti mantan Perdana Menteri Jepang Yukio Hatoyama, eks presiden Costa Rica Jose Maria Figueres, dan mantan PM Pakistan Shaukat Aziz juga masuk dalam Paradise Papers yang mencakup 13,4 juta dokumen itu.

Dokumen tersebut menunjukkan betapa dalamnya sistem keuangan perusahaan cangkang offshore yang selama ini dikenal untuk menghindari pajak.


Perusahaan cangkang tersebut digunakan oleh para pemain politik dunia dan perusahaan global lainnya untuk menghindari pajak melalui manuver pembukuan yang semakin imajinatif.

Bocoran tersebut pertama kali diperoleh surat kabar Jerman, Süddeutsche Zeitung, dan dibagikan ke ICIJ yang memiliki jaringan lebih dari 380 wartawan di 67 negara.

Namun, ICIJ menyatakan, ada legitimasi terhadap penggunaan jasa perusahaan cangkang offshore dan trust. ICIJ tidak menyatakan dan memberikan sugesti bahwa perusahaan yang tercatat dalam dokumen tersebut melanggar atau bertindak tidak sesuai hukum.




Credit  cnnindonesia.com

Paradise Papers Gali Relasi Bisnis Mendag AS dan Mantu Putin

Dokumen Paradise Papers membongkar investasi Mendag AS, Wilbur Ross, yang ternyata menjalin hubungan bisnis dengan menantu Presiden Rusia, Vladimir Putin. (Reuters/Brendan McDermid)

Jakarta, CB -- Jutaan dokumen dalam Paradise Papers membongkar investasi sejumlah tokoh dunia di perusahaan "surga pajak", termasuk Menteri Perdagangan Amerika Serikat, Wilbur Ross, yang ternyata menjalin hubungan bisnis dengan menantu Presiden Rusia, Vladimir Putin.

Bocoran dokumen yang dirilis oleh International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) pada Minggu (5/11) itu menunjukkan Ross memegang saham di salah satu perusahaan perkapalan, Navigator, melalui rantai investasi offshore.

Perusahaan itu ternyata menjalin kerja sama menguntungkan dengan Sibur, perusahaan gas Rusia yang juga dimiliki oleh Kirill Shamalov, suami dari putri Putin, Katerina Tikhinova.

Ross sendiri sudah melepaskan jabatannya di Navigator pada November 2014, dan hanya menanamkan saham di perusahaan itu setelah ia diangkat menjadi Mendag oleh Trump pada tahun ini.

Namun, sebagai pemegang saham, dia tetap mendapat keuntungan dari perusahaan Rusia yang dijalankan oleh keluarga Putin dan sekutu-sekutu dekatnya, beberapa di antaranya berada di bawah sanksi AS.


Lebih jauh, catatan perusahaan menunjukkan, Navigator mulai menggenjot relasinya dengan Sibur sejak 2014, ketika AS dan Uni Eropa menjatuhkan sanksi atas Rusia karena pencaplokan Krimea. Sejak saat itu, Sibur sudah meraup keuntungan senilai US$68 juta dari Navigator.

Sejumlah analis pun mengatakan bahwa bisnis ini sangat bermasalah. Daniel Fried yang pernah menjabat sebagai asisten Menteri Luar Negeri hubungan Eropa dan Eurasia pada masa George W Bush, mengatakan bahwa hubungan Ross dengan "kroni Putin" dapat melemahkan sanksi AS.

"Saya tidak mengerti mengapa ada orang yang memutuskan menjalin hubungan seperti ini ketika dia akan menduduki posisi senior dalam pemerintahan. Apa yang dia pikirkan?" katanya.

Namun, seorang pejabat senior Kemlu AS yang merancang sanksi Rusia di masa Barack Obama, Peter Harrell, mengaku tak terkejut dengan bocoran ini.

"Saya sebenarnya sangat terkejut. Mungkin seharusnya saya tidak terkejut, melihat pemerintahan ini, mungkin ada Rusia di setiap titik," ucap Harrell.


Menanggapi pemberitaan ini, sekretaris pers Ross, James Rockas, mengatakan bahwa kepemilikan saham ini tak akan berbenturan dengan tugas sebagai menteri perdagangan AS.

Meski demikian, laporan ini justru semakin memicu kecurigaan publik atas keterkaitan Ross dalam kasus dugaan intervensi Rusia dalam pemilihan umum AS pada 2016 lalu untuk memenangkan Trump.

Sebelumnya, Ross selalu menegaskan bahwa dia tuduhan itu hanya "rumor tak berdasar."

Data yang mengungkap hubungan Ross dan Shamallov ini hanya sebagian dari 13,4 juta dokumen Paradise Papers.


Dokumen tersebut menunjukkan betapa dalamnya sistem keuangan perusahaan cangkang offshore yang selama ini dikenal untuk menghindari pajak.

Perusahaan cangkang tersebut digunakan oleh para pemain politik dunia dan perusahaan global lainnya untuk menghindari pajak melalui manuver pembukuan yang semakin imajinatif.

Bocoran tersebut pertama kali diperoleh surat kabar Jerman, Süddeutsche Zeitung, dan dibagikan ke ICIJ yang memiliki jaringan lebih dari 380 wartawan di 67 negara.

Namun, ICIJ menyatakan, ada legitimasi terhadap penggunaan jasa perusahaan cangkang offshore dan trust. ICIJ tidak menyatakan dan memberikan sugesti bahwa perusahaan yang tercatat dalam dokumen tersebut melanggar atau bertindak tidak sesuai hukum.



Credit  cnnindonesia.com

Apa itu Paradise Papers dan apa yang diungkap?

- (Pixabay/Kahll)

Jakarta (CB) - Bocornya 13,4 juta dokumen pada Paradise Papers menunjukkan skala kerajaan lepas pantai yang melibatkan semua orang, dari Ratu hingga Facebook.

Apa itu Paradise Papers?

Nama tersebut mengacu pada bocoran 13,4 juta dokumen. Sebagian besar dokumen atau sekitar 6,8 juta di antaranya berhubungan dengan biro hukum dan perusahaan penyedia layanan yang beroperasi bersama di 10 wilayah hukum dengan nama Appleby. Tahun lalu, penyedia layanan bisnis "fidusia" dari bisnis itu menjadi subjek pembelian manajemen dan sekarang disebut Estera.

Pada dokumen itu, terdapat pula rincian 19 perusahaan terdaftar yang dikelola oleh pemerintah di yurisdiksi rahasia, yakni di Antigua dan Barbuda, Aruba, Bahama, Barbados, Bermuda, Kepulauan Cayman, Kepulauan Cook, Dominika, Grenada, Labuan, Lebanon, Malta, Kepulauan Marshall, St Kitts dan Nevis, St Lucia, St Vincent, Samoa, Trinidad dan Tobago, dan Vanuatu. Makalah ini mencakup periode 1950-2016.

Pelanggan

Uang mengalir ke dunia lepas pantai dari mana-mana. Seringkali sangat sulit untuk mengidentifikasi orang dan perusahaan di baliknya. Di antara dokumen yang bocor adalah database pelanggan Appleby sejak 1993 sampai 2014. 

Di dalamnya terdapat lebih dari 120.000 orang dan perusahaan. Tidak semua terhubung ke perusahaan yang terdaftar di luar negeri. Menjadi tugas mustahil untuk memeriksa apakah pelanggan hanya berhubungan atau mereka pernah menggunakan layanan Appleby selama bertahun-tahun. Tapi ini memberi indikasi bagus di mana permintaan layanan Appleby berasal. Banyak klien berasal dari Inggris, China dan Hong Kong, namun jumlah terbesar, lebih dari 30.000, berasal dari Amerika Serikat.

Perusahaan tersembunyi

Perusahaan yang terdaftar di luar negeri dapat digunakan untuk menyimpan aset seperti properti, pesawat terbang, yacht dan investasi pada saham. Data Appleby mencatat sekitar 25.000 perusahaan lepas pantai. Yurisdiksi yang paling populer untuk penggabungan adalah surga pajak yang diperintah oleh Inggris di Bermuda dan Kepulauan Cayman. Kepulauan Virgin Inggris, wilayah luar Inggris yang lain, dan Isle of Man, yang merupakan ketergantungan mahkota Inggris, juga populer di kalangan klien Appleby.

Berapa banyak organisasi media yang melihat data itu?

The Guardian adalah satu dari 96 mitra media dalam proyek ini. Sebanyak 381 wartawan dari 67 negara telah menganalisis materi tersebut.

Siapa yang mendapat dokumen itu dan bagaimana caranya?

Kebocoran tersebut diperoleh oleh surat kabar Jerman Süddeutsche Zeitung, yang juga menerima dokumen Panama Papers tahun lalu. Süddeutsche Zeitung berbagi materi dengan International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), sebuah organisasi berbasis di AS yang mengkoordinasikan kolaborasi global. Süddeutsche Zeitung belum, dan tidak akan, mendiskusikan masalah seputar sumber.

Data bocor terbesar kedua di dunia

Paradise Papers merupakan data bocor terbesar kedua di dunia yakni sebesar 1,4 terrabytes (TB) setelah Panama Papers yang datanya sebesar 2,6 TB pada 2016. 

Setelah Paradise Papers, menyusul Offshore Secrets sebesar 260 gigabytes (GB) pada 2013 dan Luxembourg tax files sebesar 4,4 GB pada 2014, HSBC files sebesar 3,3 GB pada 2015 dan WikiLeaks 1,7 GB pada 2010.

Apakah Paradise Papers fokus pada perusahaan atau individu?

Keduanya. Mereka dipersatukan oleh satu hal, yakni uang. Beberapa perusahaan multinasional terbesar di dunia mengalami kebocoran, termasuk Apple, Nike dan Facebook, serta beberapa orang terkaya di dunia, mulai dari Ratu, Bintang komedi Inggris Bono, hingga bintang-bintang yang menyukai Hollywood Boulevard.

Apa isi dokumen itu?

File tersebut menunjukkan kerajaan lepas pantai lebih besar dan lebih rumit daripada yang dipikirkan kebanyakan orang. Dan bahkan perusahaan seperti Appleby, yang membanggakan diri sebagai pembawa standar di lapangan, telah melanggar peraturan regulator yang mencoba mengepalai industri ini.

File-file tersebut menetapkan berbagai cara di mana perusahaan dan individu dapat menghindari pajak dengan menggunakan struktur buatan. Skema ini legal jika dijalankan dengan benar. Tapi banyak yang tampaknya tidak benar. Dan politisi di seluruh dunia mulai bertanya apakah mereka harus dilarang. Apakah mereka adil? Apakah mereka bermoral?

Apa yang dikatakan Appleby?

Perusahaan tersebut membantah melakukan kesalahan, baik oleh dirinya sendiri atau oleh kliennya. Tapi menjadi rahasia umum bahwa perusahaan itu tidak sempurna dan telah mencoba untuk belajar dari kesalahannya. Perusahaan telah sepakat untuk mengambil bagian dalam penyelidikan formal. Sementara Estera menolak berkomentar. Demikian The Guardian memberitakan.

Credit  antaranews.com

Investasi “Paradise Papers” lebih besar dari “Panama Papers”

Appleby jauh lebih prestisius daripada Panama

Jakarta (CB) - Paradise Papers, bocoran dokumen keuangan skala besar yang mengungkap orang-orang kaya di seluruh dunia yang secara diam-diam menanamkan investasinya di luar negeri untuk mendapat pajak rendah bahkan tidak membayar pajak, terungkap.

Lantas, apa bedanya Paradise Papers yang mengungkap 13,4 juta dokumen itu dengan Panama Papers yang juga bocor tahun lalu. Salah satu anggota pendiri International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) atau Konsorsium Jurnalis Investigatif Andreas Harsono menjelaskannya.

Sebagian besar data Paradise Papers berasal dari perusahaan yang disebut Appleby, yakni perusahaan hukum di Bermuda yang membantu para nasabah di luar negeri untuk membayar pajak rendah atau tanpa pajak sama sekali. Sedangkan Panama Papers sebagian besar berasal dari perusahaan bernama Mossack Fonseca.

“Mereka sama-sama lawfirm yang membantu klien mereka membuka perusahaan cangkang di luar negeri. Jadi, kalau mau beli sesuatu di luar negeri, anda tidak mau pakai nama anda langsung, anda bikin perusahaan cangkang atau shell company. Makin rahasia, makin mahal tarifnya,” papar Andreas kepada ANTARA news saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Menurut Andreas, Aplleby adalah perusahaan hukum yang tarifnya paling mahal di dunia, termasuk jika dibandingkan dengan Mossack Fonseca.

“Appleby jauh lebih prestisius daripada Panama,” tukas Andreas.

Ia menganalogikan, jika seseorang potong rambut di salon pinggir jalan dengan salon di pusat perbelanjaan, pasti orang tersebut berharap salon di pusat perbelanjaan akan menghasilkan potongan yang lebih baik.

“Kalau anda investasi di salon yang lebih mahal, pasti anda ingin hasil yang lebih baik kan,” ungkapnya.

Hal ini mengindikasikan bahwa pengguna jasa Appleby merupakan investor yang nilai investasinya lebih besar dari dokumen yang diungkap di Panama.

“Kecantikan kan bisa dianggap sebagai investasi. Sama seperti Panama dan Appleby, mana yang anda harapkan lebih dengan investasi yang besar,” ujar Andreas.

Pada kesempatan tersebut, Andreas, yang tidak turun langsung dalam investigasi dokumen itu namun mengetahuinya, juga membenarkan terdapat tiga nama orang Indonesia yang tercantum dalam “Paradise Papers”.

“Iya, sejauh ini hanya tiga yang saya ketahui,” pungkasnya.

Credit  antaranews.com