Sandera Malaysia yang Selamat Meninggal di Rumah Sakit Filipina

Foto/Ilustrasi/SINDOnews/Ian

MANILA - Warga Malayasi yang menjadi korban penculikan oleh kelompok Abu Sayyaf, Jari bin Abdullah, meninggal pada Selasa di Filipina Selatan. Hal itu dikatakan oleh pihak militer Filipina.

Dalam sebuah pernyataan, militer Filipina mengatakan, Abdullah dikelilingi oleh beberapa anggota keluarganya dan staf Kedutaan Besar Malaysia ketika ia meninggal pada pukul 01:17 Selasa dini hari di rumah sakit setempat di Kota Zamboanga.

Abdullah ditembak di belakang ketika mencoba melarikan diri ketika Marinir Filipina berusaha menyelamatkannya.

Militer mengatakan gerilyawan Abu Sayyaf menculik Abdullah dan dua sandera lainnya asal Indonesia dari Sabah, Malaysia pada 6 Desember tahun lalu dan membawa mereka ke hutan terpencil di provinsi Sulu di Filipina selatan.

"Kami menyampaikan simpati tulus kami kepada keluarga Abdullah," kata Letnan Jenderal Arnel Dela Vega, kepala Komando Mindanao Barat Filipina seperti dikutip dari Xinhua, Rabu (10/4/2019).

Ia menambahkan pasukan Filipina sedang melakukan semua upaya untuk mengalahkan Abu Sayyaf dan memberikan keadilan bagi para korban teror.

Sementara itu, militer Filipina mengatakan korban penculikan asal Indonesia yang diselamatkan Heri Ardiansyah, yang diselamatkan dari perairan oleh marinir di atas kapal perang, secara resmi diserahkan ke Kedutaan Indonesia di Manila pada hari Selasa.

Jenazah lain korban penculikan asal Indonesia, Hariadin, yang tenggelam ketika mencoba melarikan diri dari penculiknya, juga dibawa ke Manila Senin malam, kata militer.

Ardiansyah dan Hariadin juga diselamatkan pada tanggal 5 April oleh pasukan Filipina saat mengejar militan Abu Sayyaf di tempat perlindungan di lepas pantai Pulau Simusa.

Marinir Filipina menewaskan tiga gerilyawan Abu Sayyaf selama operasi penyelamatan dua hari di pulau itu.

Dengan menyelamatkan ketiga orang itu, militer mengatakan gerilyawan Abu Sayyaf dibiarkan dengan hanya tiga sandera - pengamat burung Belanda Elwold Horn, yang diculik pada 2012, dan dua orang asal Filipina.

Abu Sayyaf mendapat perhatian di Filipina selatan pada awal 1990-an, dengan tuntutan negara Islam. Kelompok ini mencuri perhatian di seluruh dunia dengan serangkaian penculikan dan pemenggalan.

Pihak berwenang Filipina menyebut kelompok Abu Sayyaf sebagai tidak lebih dari sekumpulan bandit.

Pemerintah Filipina telah membentuk seluruh divisi militer untuk memburu para gerilyawan yang dituduh melakukan serangkaian penculikan dan pemboman di wilayah selatan, termasuk pemboman kembar pada 27 Januari tahun ini di sebuah gereja di kota Jolo, provinsi Sulu yang menewaskan 23 dan melukai lebih dari 100 orang. 

Credit  sindonews.com

UU Syariah di Brunei, Militer Inggris Diminta Cabut Gelar Sultan

Sultan Hassanal Bolkiah. REUTERS/Ahim Rani

CB, Jakarta - Angkatan Laut dan Angkatan Udara Kerajaan Inggris didesak untuk mencabut gelar militer kehormatan yang dianugerahkan kepada Sultan Hassanal Bolkiah oleh Ratu Elizabeth II, menyusul penerapan UU syariah di Brunei.
Rabu pekan lalu, Brunei memperkenalkan hukum rajam sampai mati terhadap homoseksual, setelah Sultan Hassanal Bolkiah melakukan beberapa reformasi terhadap hukum pidana negara tersebut, yang didasarkan pada hukum syariah Islam sejak 2014.

Merek dagang, selebritas, pemerintah, dan universitas sejauh ini mengambil tindakan dengan melarang perusahaan milik Brunei dan memboikot sembilan hotel mewah bintang lima milik Sultan Hassanal Bolkiah, seperti dikutip dari Business Insider, 8 April 2019.

Pada Jumat, Stephen Evans, CEO Perhimpunan Sekuler Nasional Inggris menyerukan Angkatan Udara Britania Raya dan Angkatan Laut Kerajaan untuk mencopot gelar kehormatan Sultan yang dianugerahkan kepadanya.

"Undang-undang baru Brunei yang tercela adalah pelanggaran HAM dasar dan bertentangan dengan nilai-nilai yang seharusnya mendefinisikan institusi Inggris," kata Evans mengatakan kepada The Observer.
"Melucuti gelar kehormatan sultan yang telah mereka berikan kepadanya akan mengirimkan pesan penting bahwa mereka tidak ingin dengan cara apapun terkait dengan barbarisme abad pertengahan semacam ini."

Ratu Elizabeth II dari Inggris dan Sultan Hassanal Bolkiah dari Brunei [asianews.eu]
Sultan Hassanal Bolkiah diangkat menjadi Laksamana kehormatan di Angkatan Laut Kerajaan Inggris pada tahun 2001, setelah ia lulus dari pelatihan musim panas di Britannia Royal Naval College, Dartmouth.
Sultan juga diangkat menjadi Marsekal Kepala Udara kehormatan di Angkatan Udara, diberikan oleh Ratu.
Keputusan untuk menghadiahi Sultan dengan penghargaan tidak dibuat oleh Ratu sendiri, kata Istana Buckingham.
"Yang Mulia bertindak atas saran pemerintah sehubungan dengan penunjukan yang terhormat ini," kata juru bicara Istana Buckingham.
Seruan agar Sultan dilucuti gelar kehormatan militer Inggris-nya datang di tengah serangan balasan terhadap Brunei.


Pada hari Rabu, Universitas Aberdeen di Skotlandia mengatakan sedang mempertimbangkan untuk membatalkan gelar kehormatan yang diberikannya kepada Sultan pada tahun 1995. Kings College London, yang memberinya gelar doktor kehormatan pada tahun 2011, membuat saran serupa.
Hampir 60.000 orang telah menandatangani petisi yang menuntut agar Universitas Oxford mencabut gelar kehormatan yang diberikan kepada Hassanal Bolkiah pada tahun 1993. Universitas pertama-tama menolak untuk mencabutnya, tetapi sekarang mempertimbangkan kembali langkah itu.
Kampanye untuk memboikot sembilan hotel milik Sultan Hassanal Bolkiah, salah satu kepala negara terkaya di dunia dengan kekayaan sekitar Rp 283 triliun, dimulai oleh selebriti dan mencapai puncaknya pada Kamis ketika delapan hotel Brunei menghapus akun Twitter mereka.

Credit  tempo.co

Kemlu Berupaya Pulangkan Heri dan Jenazah Hariadin dari Filipina

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Arrmanatha Christiawan Nasir. Foto/SINDOnews/Victor Maulana

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia sedang berupaya memulangkan jenazah Hariadin dari Filipina. Warga negara Indonesia (WNI) itu meninggal saat melarikan diri dari kelompok bersenjata yang menyanderanya.

Hariadin meninggal ketika mengarungi laut dalam pelariannya Jumat pekan lalu. Hariadin bersama sandera asal Indonesia lainnya, Heri Ardiansyah, berusaha berenang ke Pulau Bangalao guna menghindari serangan angkatan bersenjata Filipina terhadap kelompok bersenjata.

Juru bicara Kemlu Indonesia Arrmanatha Christiawan Nasir mengatakan Kemlu juga akan memulangkan Heri yang berhasil selamat saat melarikan diri. Heri diselamatkan oleh militer Filipina.

"Kita sedang berupaya memulangkan jenazah saudara Hariadin dan juga Heri yang saat ini dalam kondisi sehat. Kita akan pulangkan secepat mungkin, harapan kita dalam dua hari ke depan bisa segera kembali ke Indonesia," ucap Arrmanatha, Senin (8/4/2019).

Menurutnya, kondisi kesehatan Heri sangat baik. Setelah diselamatkan, Heri langsung mendapatkan peratawan dari dokter di Filipina.

"Heri kondisinya dalam keadaan baik. Setelah sampai Zamboanga, dia sudah mendapat perawatan kesehatan dari dokter dan sudah di-briefing dan dari info yang kita terima kondisinya dalam keadaan sehat. Kita sedang siapkan dokumen administrasi sehingga dia bisa kembali ke Indonesia," ujarnya.

Heri dan Hariadin diculik bersama seorang warga negara Malaysia, Jari Abdullah, di Perairan Kinabatangan, Sandakan, Malaysia, pada 5 Desember 2018 lalu. Ketiganya diculik oleh kelompok bersenjata di Flipina selatan saat sedang bekerja di kapal penangkap ikan SN259/4/AF.

Arrmanatha mengatakan saat ini sudah tidak ada WNI yang menjadi sandera kelompok bersenjata di Filipina. "Jadi 2016 itu ada 36 sandera yang ada di Filipina, perlahan kita bebaskan dan ini yang terakhir terbebas dan dari 36 ada satu meninggal," katanya, merujuk pada Hariadin. 

Credit  sindonews.com

Malaysia-Singapura Capai Kesepakatan Terkait Sengketa Wilayah Udara

Foto/Ilustrasi/Istimewa

KUALA LUMPUR - Malaysia dan Singapura mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa wilayah udara setelah beberapa bulan negosiasi.

Menurut pernyataan Menteri Transportasi Malaysia Anthony Loke Siew Fook dan koleganya dari Singapura Khaw Boon Wan, Singapura akan mencabut prosedur Instrument Landing System (ILS) untuk Bandara Seletar. Sementara Malaysia akan menangguhkan tanpa batas Daerah Tetap (RA) permanennya di Pasir Gudang kota di negara bagian Johor, yang bertetangga dengan Singapura.

"Kedua menteri transportasi menyambut langkah-langkah positif ini dan berharap untuk lebih memperkuat kerja sama bilateral," tambah pernyataan itu seperti dikutip dari Xinhua, Minggu (7/4/2019).

Perjanjian tersebut juga akan melihat maskapai beranggaran rendah Malaysia Firefly melanjutkan penerbangannya setelah menangguhkan operasinya pada Desember tahun lalu.

Sengketa wilayah udara antara kedua belah pihak dimulai akhir tahun lalu ketika Singapura meminta Firefly untuk memindahkan penerbangannya dari Bandara Changi ke Bandara Seletar yang baru. Firefly pada awalnya setuju tetapi kemudian mengatakan tidak akan melakukannya karena regulator penerbangan sipil Malaysia tidak menyetujuinya.

Malaysia keberatan dengan langkah itu karena Singapura memasang ILS di Bandara Seletar yang bertetangga dengan kota Pasir Gudang. Singapura mengatakan sistem itu akan menghambat pengembangan kota.

Sebagai tanggapan, Malaysia mengumumkan zona terbatas di Pasir Gudang, yang memengaruhi jalur penerbangan dari dan ke Bandara Seletar.

Credit  sindonews.com

Seorang Sandera WNI Meninggal dalam Proses Pembebasan di Filipina

Foto/Ilustrasi/SINDOnews/Ian

JAKARTA - Seorang warga negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok bersenjata di Filipina selatan meninggal dunia di perairan Pulau Simisa, Provinsi Sulu.

WNI bernama Hariadin meninggal akibat tenggelam di laut setelah terbebas dari penyanderaan, Jumat kemarin. Hariadin bersama sandera WNI lainnya, Heri Ardiansyah, berusaha berenang ke Pulau Bangalao guna menghindari terkena serangan angkatan bersenjata Filipina terhadap penyanderaan sebagaimana dialami warga negara Malaysia yang terbebas sehari sebelumnya. Heri Ardiansyah sendiri berhasil diselamatkan.

"Pemerintah Indonesia menyampaikan ungkapan duka cita yang mendalam kepada keluarga almarhum Hariadin," kata Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dalam rilisnya yang diterima Sindonews, Sabtu (6/4/2019).

"Kementerian Luar Negeri telah berkomunikasi dengan keluarga kedua WNI di Wakatobi, Sulawesi Tenggara, dan di Sandakan, Malaysia, guna mengabarkan peristiwa tersebut," sambung rilis tersebut.

Rencananya, hari ini, Heri Ardiansyah dan jenazah Hariadin tiba di pangkalan militer Westmincom di Zamboanga City untuk diserahterimakan kepada wakil Pemerintah Indonesia. Selanjutnya Pemerintah Indonesia akan melakukan proses pemulangan ke Indonesia pada kesempatan pertama.

Sejak akhir Februari 2019, Divisi 11 Angkatan Bersenjata Filipina yang didukung oleh Tim BAIS TNI malakukan operasi pembebasan sandera dan terus memberikan tekanan kepada para penyandera. Dalam perkembangan terakhir, para penyandera terdesak di Pulau Simisa, Provinsi Sulu, Filipina selatan.

Heri Ardiansyah dan Hariadin diculik bersama seorang warga negara Malaysia, Jari Abdullah, di Perairan Kinabatangan, Sandakan, Malaysia pada tanggal 5 Desember 2018 lalu. Ketiganya diculik oleh kelompok bersenjata di Flipina selatan saat sedang bekerja di kapal penangkap ikan SN259/4/AF.

Sejak tahun 2016, sebanyak 36 WNI disandera oleh kelompok bersenjata di Filipina selatan. Dari jumlah tersebut seluruhnya berhasil dibebaskan, namun 1 orang sandera WNI meninggal dalam proses pembebasan tersebut. 

Credit  sindonews.com

Buronan 1MDB dan Mahathir Adu Mulut Soal Lelang Kapal Pesiar

Kapal pesiar kelas menengah (yacht) Equanimity yang diduga dibeli dari hasil korupsi 1MDB. (REUTERS/Lai Seng Sin)

Jakarta, CB -- Buronan kasus korupsi 1 Malaysia Development Berhad (1MDB), Low Taek Jho alias Jho Low, mencibir langkah pemerintah Negeri Jiran dalam proses penjualan kapal pesiar yang diduga miliknya, Equanimity. Sebab, dia mengklaim harga yang ditawarkan sangat jauh dari nilai sebenarnya dan menuding Perdana Menteri Mahathir Mohamad tidak becus mengelola barang sitaan.

"Harga penawaran yang diterima pemerintah Mahathir atas kapal yacht Equanimity adalah sebuah kisah tentang ketidakmampuan sebuah rezim dan tidak mengindahkan aturan hukum," demikian pernyataan Low, seperti dilansir The Star, Jumat (5/4).

Low menyatakan Mahathir sudah dua kali berjanji untuk menjual kapal itu. Namun, dia menduga ada masalah dengan proses lelang dan keterbukaan penjualan.


"Hal ini membuat proses lelang berkali-kali berubah, memperlihatkan ketidakmampuan pemerintah," kata Low.

Proses penawaran Equanimity berakhir pada November 2018. Kapal itu adalah salah satu dari sejumlah barang mewah yang disita oleh pemerintah Malaysia terkait dengan skandal korupsi 1MDB.

Mahathir bereaksi terhadap tudingan Low. Dia bahkan menantang supaya ahli keuangan itu kembali ke Malaysia dan menjelaskan argumennya.

"Dia bisa datang ke sini dan membuat tuduhan yang sama, dan saya akan ke pengadilan untuk mempertahankan keputusan saya," kata Mahathir.

Kapal itu dilego kepada operator kasino Genting Malaysia Berhad dan dilepas dengan harga US$126 juta (sekitar Rp1,7 triliun). Menurut Jaksa Agung Malaysia, Tommy Thomas, penjualan kapal pesiar itu sudah disetujui oleh pengadilan di Kuala Lumpur. Proses pembayaran dan penyerahan kapal akan dilakukan oleh pengadilan pada akhir April.

"Penawaran ini adalah yang terbaik setelah lima bulan masa penawaran sejak Oktober 2018, sejak Equanimity pertama kali ditawarkan. Kami menerima banyak penawaran, tetapi sedikit yang menawar di atas US$100 juta," demikian pernyataan Tommy.

Kapal yang terdaftar di Kepulauan Cayman itu berhasil disita pada Februari 2018 di Bali atas bantuan Polri. Jho membeli kapal itu seharga US$250 juta. Kapal itu dilengkapi dengan interior dari marmer dan berlapis emas, spa dan sauna, kolam renang sepanjang 20 meter, bioskop, dan landasan helikopter.

Penyitaan dilakukan atas permintaan Kementerian Hukum Amerika Serikat, kemudian diserahkan kepada Malaysia.

Tommy menyatakan proses penjualan itu dilakukan langsung antara pemilik Genting Highland dengan pemerintah Malaysia. Menurut dia hal itu menghemat pengeluaran negara sebesar USD4,4 juta.

Menurut Tommy harga itu sudah cukup pantas dan layak. Sebab, mereka khawatir jika menunggu lebih lama lagi, harga kapal itu semakin anjlok dan kondisinya bisa tidak terawat. Apalagi, pangsa pasarnya juga sangat sempit.

Kasus ini pertama kali menjadi perhatian publik setelah pada 2015, Wall Street Journal melaporkan aliran dana sebesar US$700 juta dari 1MDB ke rekening pribadi mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak.

Dari tempat persembunyiannya, Jho menyatakan tidak bersalah tetapi enggan kembali ke Negeri Jiran. Dia menuding kasus sangat beraroma politis.

Malaysia juga sudah mendakwa empat pejabat Bank Investasi Goldman Sachs, termasuk Tim Leissner dan Roger Ng, yang diduga menyalahgunakan dana sekitar US$2,7 miliar dari pengurusan penjualan obligasi 1MDB.

Credit  cnnindonesia.com

Mahathir Calonkan Kader Oposisi Jadi Ketua Pengawas Parlemen

PM Mahathir Mohamad akan mengajukan mosi untuk mencalonkan seorang kader dari koalisi oposisi menjadi ketua komite pengawas parlemen Malaysia (PAC). (Reuters/Lai Seng Sin)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Mahathir Mohamad akan mengajukan mosi untuk mencalonkan seorang kader dari koalisi oposisi, Barisan Nasional (BN), menjadi ketua komite pengawas parlemen Malaysia (PAC).

Keputusan ini diambil di tengah desakan dari kedua belah pihak dalam parlemen untuk mengganti ketua PAC yang kini dijabat oleh Ronald Kiandee, kader dari partai Mahathir, Parti Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM).

Namun, keinginan Mahathir untuk mencalonkan Kiandee sebagai penggantinya bertentangan dengan janji koalisi pengusungnya dalam pemilu lalu, Pakatan Harapan (PH), bahwa mereka tidak akan membiarkan PAC dipimpin oposisi.

PAC sendiri adalah komite yang mengawasi masalah finansial dalam parlemen. Formasi badan itu diperkuat oleh 12 orang, yaitu delapan dari PH, dua dari BN, serta masing-masing satu orang dari Parti Islam Se-Malaysia (PAS) dan Parti Pesaka Bumiputra Bersatu.


Sebelumnya, tiga anggota dewan perwakilan untuk kubu oposisi mengundurkan diri dari PAC, membuat penggantian Kiandee terus tertunda.

Selain kader kubu oposisi, anggota parlemen dari koalisi penguasa, Nurul Izzah, keluar dari PAC. Dalam wawancara dengan The Straits Times, putri pejuang reformasi Malaysia, Anwar Ibrahim, tersebut mengaku kecewa dengan kelambanan PH memenuhi janji kampanyenya.

Komentar Nurul ini menuai kritik pedas dari Menteri Keuangan Malaysia, Azmin Ali, yang juga di bawah naungan Parti Keadilan Rakyat (PKR), partai pimpinan Anwar.

"Negara ini membutuhkan orang yang mau bekerja dan siap bekerja keras, bukan bayi yang mudah menangis," kata Azmin melalui Twitter.

Membela putrinya, Anwar mengatakan bahwa Azmin harus tenang. Ia juga menekankan bahwa pernyataan Nurul tak merujuk langsung pada Mahathir, melainkan PH secara umum.

Credit  cnnindonesia.com

Kisruh Hukum LGBT,Sultan Brunei Minta Warga Perkuat Keislaman

Sultan Hassanal Bolkiah (Reuters/Olivia Harris)

Jakarta, CB -- Sultan Brunei Darussalam meminta warganya untuk memperkuat ajaran Islam jelang pemberlakuan hukum syariat baru termasuk hukum rajam sampai mati untuk kaum LGBT dan perzinaan di negara itu pada hari ini, Rabu (3/4).

"Saya ingin melihat ajaran Islam di negara ini tumbuh lebih kuat," kata Sultan Hassanal Bolkiah dalam pidato publik di dekat ibukota Bandar Seri Begawan, dikutip dari AFP.

Namun, ia tidak sepenuhnya menyinggung terkait pidana baru yang kontroversial atau mengumumkan bahwa hukum tersebut mulai berlaku. Padahal, pemerintah negara itu sebelumnya telah mengumumkan bahwa aturan hukum baru tersebut akan sepenuhnya berlaku pada hari Rabu.


Di saat bersamaan, Sultan yang telah berada di atas takhta negara kaya minyak selama 51 tahun, justru mengatakan bahwa Brunei "adil dan bahagia", dalam menghadapi kritik global yang berkembang tentang hukuman baru.

"Siapa pun yang datang untuk mengunjungi negara ini akan memiliki pengalaman manis, dan menikmati lingkungan yang aman dan harmonis," katanya kepada hadirin di sebuah pusat konvensi, dalam sebuah pidato untuk perayaan Isra Mi'raj yang jatuh hari ini.

Brunei pertama kali mengumumkan rencana hukum baru ini pada 2013, tetapi implementasinya telah tertunda. Undang-undang baru itu menetapkan hukuman mati untuk sejumlah pelanggaran, termasuk pemerkosaan, perzinahan, sodomi, perampokan dan penghinaan atau pencemaran nama baik Nabi Muhammad.

Hukum ini juga memperkenalkan cambuk publik sebagai hukuman untuk aborsi, serta hukum potong tangan dan kaki atas pencurian, dan mengkriminalkan mengekspos anak-anak Muslim terhadap kepercayaan dan praktik agama apa pun selain Islam.

Penerapan hukum ini akan membuat Brunei menjadi negara pertama di Timur atau Asia Tenggara yang menerapkan hukum Syariat, setelah negara di Timur Tengah seperti Saudi Arabia.

"Saya ingin menekankan bahwa Brunei adalah negara yang selalu menyembah kepada Allah," ucapnya. 

Rencana hukuman ini pun langsung mendapatkan sorotan di dunia. Sejumlah selebriti kenamaan Hollywood bahkan ikut bergabung untuk menentangnya dengan menyerukan gerakan pemboikotan hotel-hotel yang dimiliki kesultanan Brunei, termasuk Hotel Beverly Hills dan Hotel Bel-Air, yang kerap menjadi tempat para selebritas Hollywood.

Tak cuma itu, rencana aplikasi hukum ini juga memancing reaksi dari PBB yang melabelinya sebagai hukuman kejam dan tak berkeprimanusiaan.

Phil Robertson, direktur deputi Asia di Human Rights Watch mengatakan bahwa ini adalah hukuman 'biadab pada intinya karena menjatuhkan hukuman kuno." 

Credit  cnnindonesia.com

Brunei Darussalam Mulai Terapkan Hukum Syariah Rajam dan Cambuk

Sultan Hassanal Bolkiah. REUTERS/Ahim Rani

CB, Jakarta - Pada Rabu, Brunei Darussalam resmi memberlakukan hukum syariah yang lebih ketat, yakni hukuman rajam sampai mati dan cambuk kepada LGBT dan perzinahan.
Kesultanan Brunei Darussalam adalah negara Asia Timur pertama yang mengadopsi hukum syariah pada 2013 lalu secara nasional. Hukum Syariah diterapkan bertahap dan pada Rabu, 3 April 2019, hukuman ini diberlakukan ke tahap yang lebih ketat.

Undang-undang ini akan menjadikan Brunei negara pertama di Asia Timur atau Asia Tenggara yang memiliki hukum pidana syariah di tingkat nasional, bergabung dengan sebagian besar negara-negara Timur Tengah konservatif seperti Arab Saudi.

Menurut laporan CNN, 3 April 2019, di bawah tahap dua dan tiga dari hukum pidana, seks antara dua pria dan perzinahan keduanya membawa hukuman rajam sampai mati, sedangkan seks antara dua perempuan dihukum dengan 100 cambukan.

Undang-undang hukum Syariah juga memperkenalkan hukuman keras lain seperti potong tangan atau kaki karena mencuri, dan hukuman penjara karena berpakaian beda gender.
Pemerkosaan dan perampokan juga dapat dihukum mati berdasarkan hukum ini dan banyak pasal baru untuk pelanggaran lain, seperti hukuman mati karena menghina Nabi Muhammad, juga berlaku untuk non-Muslim dan Muslim.

Sultan Brunei Darussalam, Hassanal Bolkiah dan Ratu Saleha duduk menyapa warga saat merayakan 50 tahun bertakhta di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, 5 Oktober 2017. Sultan Bolkiah merupakan Sultan Brunei ke-29. AFP PHOTO/Roslan RAHMAN
Dalam pidatonya, Sultan Brunei Darussalam, Hassanal Bolkiah, menyerukan agar ajaran Islam di negara itu dikuatkan menyusul hukuman syariah baru yang ketat.
Dalam pidato peringatan Isra Miraj, sultan menyerukan ajaran Islam yang lebih kuat tetapi tidak menyebutkan hukum pidana yang baru.
"Saya ingin melihat ajaran Islam di negara ini tumbuh lebih kuat," katanya dalam pidato yang disiarkan secara nasional di sebuah pusat konvensi di dekat ibu kota Bandar Seri Begawan.

Dia mengatakan bahwa dia ingin azan dikumandangkan di semua tempat umum, tidak hanya di masjid, untuk mengingatkan orang-orang tentang kewajiban Islam mereka.
Sultan, yang telah naik takhta selama lebih dari lima puluh tahun, juga bersikeras bahwa Brunei adalah negara yang adil dan bahagia.
Pejabat tidak segera mengkonfirmasi bahwa hukum pidana syariah sudah diberlakukan, namun pada akhir pekan kemarin pemerintah Brunei Darussalam mengumumkan bahwa hukuman ini akan diberlakukan mulai hari Rabu.

Keputusan Brunei untuk menerapkan hukuman telah memicu protes internasional mulai dari pemerintahan negara lain, kelompok hak asasi manusia, PBB dan banyak selebriti.

Human Rights Watch menyebut hukum pidana baru itu "biadab sampai ke tingkat paling parah" dan mendesak sultan untuk segera menangguhkan amputasi, rajam, dan semua ketentuan dan hukuman yang menyalahgunakan hak lainnya.
"Biadab sampai ke intinya. menjatuhkan hukuman kuno untuk tindakan yang bahkan tidak boleh diterapkan pada pelaku kejahatan," kata Phil Robertson, wakil direktur Asia di Human Rights Watch, dikutip dari The Telegraph.
Komunitas internasional bersama selebritas dunia, yang dipimpin oleh aktor George Clooney dan bintang pop Elton John, menyerukan agar hotel-hotel milik Brunei diboikot karena memberlakukan hukum syariah.

Credit  tempo.co

Najib Didakwa Tujuh Kasus Korupsi

Najib Didakwa Tujuh Kasus Korupsi. (Reuters).

KUALA LUMPUR - Sepuluh tahun sebelumnya, Najib Razak dilantik sebagai perdana menteri (PM) Malaysia. Najib Razak kemarin disidang dengan dakwaan mega-skandal miliaran dolar yang mengakibatkan pemerintahannya jatuh.
Najib yang mengenakan setelan jas berwarna biru gelap, harus duduk menghadapi persidangan selama tiga jam. Itu baru satu persidangan dari banyak persidangan yang akan dihadapinya terkait dakwaan korupsi 1MDB (1Malaysia Development Berhad). Dia jatuh ke titik terbawah dalam proses kehidupannya, padahal setahun lalu dia adalah orang paling berkuasa di Malaysia.

Jaksa Agung Malaysia Tommy Thomas mengungkapkan setahun lalu sangat tidak mungkin menghadirkan Najib ke persidangan. “Terdakwa tidak di atas hukum dan penuntutan ini dan persidangan ini seharusnya bisa berfungsi sebagai preseden,” kata Thomas dalam pernyataan pembuka sidang dilansir Reuters.

Sangat jarang jaksa agung memimpin penyidikan, dan kehadirannya di persidangan menjadi sinyal bahwa pemerintahan PM Mahathir Mohamad memiliki kepentingan besar terhadap kasus tersebut. Rakyat Malaysia memilih menggulingkan kekuasaan Najib pada Mei 2018 lalu karena skandal korupsi dan peningkatan biaya hidup.

Najib menghadapi tujuh dakwaan: tiga dakwaan merupakan pelanggaran kepercayaan dan tiga kasus pencucian uang, satu dakwaan lainnya berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan. Kasus tersebut terkait transfer senilai USD10,3 juta ke rekening bank Najib dari SRC International, salah unit bisnis 1MDB.

Najib mengklaim dirinya tetap tidak bersalah. Dakwaan tersebut hanya pecahan dari penyelidikan korupsi senilai USD1 miliar terkait 1MDB.

Setelah persidangan, Najib meninggalkan pengadilan sambil tersebut. Dia melambaikan tangan kepada para pendukungnya sambil berteriak, “Allahu akbar”. Namun, dia enggan berbicara kepada reporter. Pengacara Najib, Muhammad Shafee Abdullah mengungkapkan dirinya sangat percaya diri menang dalam kasus ini.

1MDB, didirikan oleh Najib pada 2009, menjadi subjek korupsi dan pencucian uang di sedikitnya enam negara. Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) menyatakan USD4,4 miliar telah disalah gunakan dari lembaga tersebut.

Najib dilarang bepergian meninggalkan Malaysia dan ditangkap hanya dua bulan setelah pemilu. Dia menghadapi dakwaan sedikitnya 42 dakwaan, sebagian besar terkait kasus 1MDB. Dia tetap mengaku dirinya tidak bersalah. Dia menuding kasus hukum tersebut bermotif politik dan balas dendam. Kasus korupsi Najib mulai terkuak pada 2015 ketika ada tagihan hutang dari bank kepada 1MDB.

Kehidupan mewah Najib dan keluarganya menjadi sorotan setelah penemuan barang mewah dan uang tunai senilai USD300 juta di properti miliknya. Rosmah Mansor, istri Najib yang dikenal kerap memakai perhiasan dan tas mewah, juga didakwa kasus korupsi dan pencucian uang. Dia menyatakan dirinya tidak bersalah. Thomas mengungkapkan bukti penuntutan terhadap kartu kredit Najib menunjukkan pengeluaran senilai USD130.625 di butik Chanel di Honolulu.

Target lain penyelidikan kasus korupsi tersebut adalah pengusaha Malaysia, Low Tae Jho atau Jho Low. Dia adalah dalang dalam berbagai kesepakatan korupsi 1MDB. Dia mencuci uang untuk dirinya dan koleganya. Hingga kini, dia belum ditangkap.

Kapal pesiar super mewah Equanimity senilai USD250 juta yang dibeli dari hasil korupsi itu telah disita pada 2018. Pengadilan kemarin menyepakati penjualan kapal senilai USD126 juta kepada perusahaan kasino di Genting Malaysia. Itu menjadi pendapatan terbesar yang diperoleh dari kerugian akibat korupsi 1MDB.

Malaysia awalnya menetapkan harga kapal tersebut pada kisaran USD130 juta. Tapi, mereka tidak menemukan pembeli yang mau membeli pada harga tersebut. “Hanya sedikit yang menawar di atas USD100 juta,” kata Thomas. Akhirnya, Genting mau membayar USD126 juta pada akhir April ini. Proses negosiasi langsung bisa menghemat USD4,4 juta untuk komisi bagi agen penjualan.

Dalam pernyataan terpisah, Gentng mengungkapkan pembelian kapal itu akan digunakan pelanggan bisnis premium. “Pembelian itu tidak berdampak pada pengeluaran 2016 ini,” kata mereka.

Sementara itu, bank investasi, Goldman Sachs merupakan salah satu pemain besar dalam skandal tersebut. Pemerintah Malaysia juga mengajukan gugatan kriminal terhadap bank tersebut karena diduga membantu korupsi 1MDB.

Tim Leissner, yang menjabat sebagai chairman Goldman Sachs Asia Tenggara, mengakui dirinya bersalah dalam skandal suap dan pencucian uang. CEO Goldman David Solomon meminta maaf kepada rakyat Malaysia atas peranan Leissner dalam skandal tersebut.

Credit  sindonews.com

Malaysia Jual Superyacht Sitaan Indonesia

Superyacht Equanimity. Foto/Istimewa

KUALA LUMPUR - Malaysia akan menjual kapal superyacht yang diduga dibeli dengan dana curian dari dana negara 1MDB ke operator kasino Genting Malaysia Bhd seharga USD126 juta. Ini adalah penjualan aset besar pertama oleh Kuala Lumpur untuk mendapatkan kembali dana miliaran yang hilang.

Penyidik Amerika Serikat (AS) dan Malaysia mengatakan superyacht Equanimity adalah salah satu aset yang diduga dibeli oleh pemodal yang kini buron Low Taek Jho alias Jho Low dan rekan-rekannya dengan uang yang diambil dari 1MDB.

Jho Low diduga membayar USD250 juta untuk kapal pesiar 91 meter yang memiliki lapisan interior dari marmer dan daun emas itu. Yacht tersebut juga dilengkapi dengan spa dan sauna, kolam renang 20 meter, serta sebuah bioskop dan helipad.

Malaysia telah memasang banderol pada kapal pesiar mewah itu untuk dijual pada bulan Oktober lalu. Malaysia menetapkan harga minimum USD130 juta, tetapi telah berjuang untuk menemukan pembeli pada harga itu.

"Banyak tawaran diterima dan beberapa lebih dari USD100 juta," kata Jaksa Agung Tommy Thomas dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu, menambahkan bahwa Genting akan membayar USD126 juta pada akhir April seperti dikutip dari Reuters, Rabu (3/4/2019).

Thomas mengatakan pemerintah bernegosiasi langsung dengan Genting Malaysia dan sebagai hasilnya akan menghemat USD4,4 juta untuk komisi agen.

Dalam pernyataan terpisah, Genting mengatakan akuisisi tersebut akan memberikan perusahaan keunggulan unik dan kompetitif bagi bisnis pelanggan premiumnya.

"Pembelian super yacht itu tidak akan memengaruhi pendapatan 2019," kata Genting.

1MDB, yang didirikan oleh mantan perdana menteri Najib Razak, sedang diselidiki oleh setidaknya enam negara untuk kasus pencucian uang dan korupsi.

Departemen Kehakiman AS mengatakan sekitar USD4,5 miliar disedot dari 1MDB, dan digunakan oleh Low bersama rekan-rekannya untuk membeli kapal pesiar, jet pribadi, serta lukisan Picasso, perhiasan, dan real estat.

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, yang berkuasa setelah kemenangan yang mengejutkan dalam pemilihan tahun lalu, telah bersumpah untuk mengembalikan uang yang diduga dicuri dari 1MDB.

Polisi Malaysia telah mengeluarkan surat perintah penangkapan dan mengajukan tuntutan pidana terhadap Low, tetapi keberadaannya tidak diketahui.

Low telah berulang kali membantah melakukan kesalahan.

Perwakilannya tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Pihak kepolisian Indonesia menyita kapal itu pada Februari tahun lalu atas permintaan pihak berwenang AS sebagai bagian dari investigasi korupsi multi-miliar dolar yang diluncurkan oleh Departemen Kehakiman (DoJ) terkait dengan skandal korupsi 1MDB. Kapal tersebut ditangkap di Benoa, Bali.

Namun, putusan pengadilan di Jakarta pada bulan April di tahun yang sama menyatakan bahwa kapal pesiar itu disita secara tidak sah dan harus diserahkan kepada pemiliknya.

Credit  sindonews.com

Kasus Korupsi, Mantan PM Malaysia Najib Razak Mulai Diadili

Najib Razak (REUTERS/Lai Seng Sin)

Jakarta, CB -- Mantan pemimpin Malaysia Najib Razak  diadili pada Rabu (3/4) atas skandal korupsi bernilai miliaran dolar. Skandal ini berkontribusi pada kejatuhan koalisi kekuasaan terlama pada tahun lalu.

Pria berusia 65 tahun ini akan menjalani pengadilan pertama atas dugaan keterlibatannya dalam dana korupsi lembaga investasi 1MDB (Malaysia Development Berhad) yang didirikan untuk mengembangkan ekonomi negara Asia Tenggara.

Mantan Perdana Menteri Malaysia dan kroni-kroninya didakwa mengambil miliaran dolar dari dana tersebut dan melakukan pencucian uang. Mereka dituduh memakai uang tersebut untuk membeli real estate kelas atas hingga karya seni dari seluruh dunia.


Mengutip AFP, persidangan hari Rabu ini akan dimulai pukul 14.00 waktu setempat. Dia akan menghadapi tujuh tuduhan korupsi, pencucian uang 42 juta ringgit dari SRC International. 

Jumlah tersebut diyakini hanya sebagian kecil yang dikorupsi dari 1MDB. Ratusan juta dolar juga diyakini berakhir di akun rekening tabungan Najib.

Namun dia membantah tuduhan tersebut.

Awalnya Najib akan diadili pada Februari lalu, namun pengajuan banding oleh tim pembelanya membuat kasusnya ditunda sampai hakim memutuskan sidang harus dilanjutkan. 

Media lokal melaporkan bahwa mantan Perdana Menteri tersebut menawar pengadilan sampai Senin mendatang, namun permohonannya ditolak.

Cynthia Gabriel, kepala kelompok nirlaba Center to Combat Corruption and Cronyism mengatakan kepada AFP bahwa Malaysia sudah menunggu terlalu lama untuk memulai persidangan Najib Razak.

"Berbagai penundaan sangat jelas dan disengaja," katanya.

Credit  cnnindonesia.com

Pegiat Thailand protes komisi setelah pemilihan kacau

Para pegiat menentang hasil pemilihan umum di Bangkok, Thailand, 31/3/2019. (REUTERS/SOE ZEYA TUN)

Bangkok (CB) - Lebih 100 pegiat oposisi melakukan aksi protes di bagian tengah Bangkok pada Ahad (31/3), menuduh komisi pemilihan menunda-nunda dan memanipulasi hasil pemungutan suara pertama sejak kudeta tahun 2014.

Sepekan setelah pemilihan umum pada 24 Maret, hasil pemungutan suara belum diketahui dengan jelas sampai komisi itu mengumumkan hasil-hasil resmi, yang dijadwalkan pada 9 Mei.

Komisi tersebut sudah menyiarkan sebagian hasil pemungutan suara pada malam setelah pemilihan dan membutuhkan empat hari lagi untuk dapat menyiarkan hasil penghitungan.

Hasil penghitungan sementara menunjukkan satu partai pendukung junta militer yang berkuasa menang dalam pemilu tetapi partai Pheu Thai yang beroposisi dalam penghitungan suara sementara meraih suara lebih banyak di DPR.

Baik partai Palang Pracharat - yang berusaha mempertahankan pemimpin junta Prayuth Chan-ocha tetap berkuasa - maupun "Barisan Demokratik" beranggota tujuh partai antijunta, telah mengklaim memiliki mandat untuk membentuk pemerintahan mendatang.

"Enyahlah! Hentikan penipuan! Hormati rakyat!" teriak para pengunjuk rasa di dekat Monumen Kemenangan di Bangkok.

Mereka mengajak para pejalan kaki membubuhi tanda tangan pada petisi daring untuk memakzulkan komisi itu. Komisi tersebut menolak untuk berkomentar mengenai kecaman terhadap penanganannya atas hasil-hasil pemilu.

Keadaan yang tak menentu terkait pemilu itu bisa menaikkan ketegangan pada saat negara Asia Tenggara tersebut sedang menyiapkan upacara penobatan Raja Maha Vajiralongkorn pada Mei.

Pada Sabtu, Raja Thailand mengeluarkan perintah pencabutan gelar kerajaan yang dianugerahkan kepada mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, yang digulingkan dalam kudeta militer awal tahun 2006 dan memiliki hubungan dengan partai Phue Thai.

Credit  antaranews.com

Raja Thailand Cabut Gelar mantan PM Thaksin Shinawatra

Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn, mencabut seluruh gelar yang diberikan kepada mantan perdana menteri, Thaksin Shinawatra. (AFP Photo/Lillian Suwanrumpha)

Jakarta, CB -- Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn, mencabut seluruh gelar yang diberikan kepada mantan perdana menteri, Thaksin Shinawatra. Keputusan itu diambil karena Thaksin dianggap skandal kejahatan dan malah kabur ke luar negeri ketimbang menghadapi proses hukum.

"Mencabut seluruh gelar yang diberikan kerajaan karena Thaksin divonis bersalah oleh Mahkamah Agung. Selain itu, dia meninggalkan kerajaan ini dan merupakan sikap yang sangat tidak patut," demikian isi sabda Raja Vajiralongkorn, seperti dilansir AFP, Minggu (31/3).

Raja Vajiralongkorn mencabut gelar Chula Chom Klao dari Thaksin. Pernyataan itu disampaikan sepekan setelah pemilihan umum digelar.

Sikap Raja Vajiralongkorn menjadi sinyal dia tidak rela jika kelompok pendukung Thaksin, melalui Partai Pheu Thai, menang dalam pemilu. Sehari sebelum pemilihan umum digelar, dia juga mengimbau supaya rakyat Thailand mendukung 'orang-orang baik' untuk mencegah kekacauan pemerintahan.


Raja Vajiralongkorn juga tidak setuju ketika kakaknya, Putri Ubolratana Rajakanya, dicalonkan sebagai kandidat perdana menteri oleh Partai Thai Raksa Chart.

Mahkamah Konstitusi Thailand lantas membubarkan Parta Thai Raksa Chart.

Menurut hasil perhitungan sementara Komisi Pemilihan Umum Thailand, partai pro junta militer Palang Pracharath meraih 8,4 juta suara. Sedangkan partai pendukung Thaksin, Pheu Thai, meraup 7,9 juta suara.

Angkatan bersenjata Thailand mengkudeta Thaksin pada 2006. Dia kemudian kabur ke luar negeri dua tahun kemudian ketika proses hukum terkait skandal korupsinya sedang berjalan.

Sang adik, Yingluck Shinawatra, kemudian terpilih menjadi perdana menteri pada 2011. Namun, nasibnya sama dengan sang kakak yakni dikudeta pada 2014.

Yingluck juga dibelit skandal korupsi skema pembelian beras. Dia juga tidak mengikuti proses hukum dan kabur ke luar negeri.

Saat ini baik Palang Pracharath dan Pheu Thai sama-sama mengklaim unggul dalam pemilu. Mereka juga menyatakan sudah mencari mitra koalisi untuk membentuk pemerintahan.

Akan tetapi, banyak pihak meragukan keabsahan hasil pemilu Thailand. Menurut kalangan pemantau pemilu, kuat dugaan proses pemungutan suara direkayasa demi memenangkan faksi pendukung junta militer.

Credit  cnnindonesia.com

Inggris butuh ASEAN realisasi visi Global Britain

Dubes Indonesia untuk Inggris, Rizal Sukma. (Antara)

London (CB) - Dubes Indonesia untuk Inggris, Irlandia dan IMO, Dr Rizal Sukma mengatakan Inggris memerlukan ASEAN untuk merealisasikan visi “Global Britain” dan ASEAN siap untuk menjadi mitra strategis Inggris.

Hal itu disampaikan Dubes Rizal Sukma dalam pidato pada acara penutupan ASEAN Global Leadership Program (AGLP) yang diadakan The London School of Economics and Political Science (LSE), London, demikian Pensosbud KBRI London, Okky Diane Palma kepada Antara, Minggu.

Dubes Rizal Sukma mengatakan melalui Modalitas sebagai ekonomi terbesar di ASEAN diprediksi menjadi ekonomi terbesar kelima di dunia dengan PDB USD 5.3 trilyun pada tahun 2030, letak geografis sebagai poros dua samudra strategis, negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan negara muslim terbesar di dunia, Indonesia diyakini dapat menjadi mitra kunci Inggris di kawasan, khususnya dalam memperkuat kemitraan ASEAN - Inggris ke tataran yang lebih tinggi.

Dikatakannya sektor bisnis memiliki peran strategis dalam memperkuat kerja sama ASEAN dengan Inggris ke depan.Seiring dengan perpindahan arah geopolitik dan ekonomi dunia ke Asia, membuat kawasan menjadi theatre rivalitas China dan Amerika Serikat.

Hal ini pada gilirannya menjadikan posisi negara di kawasan ASEAN terjebak dalam kompetisi dua ekonomi besar dunia tersebut.

Dubes Rizal Sukma menegaskan kondisi tersebut akan berpotensi tidak menguntungkan bagi ASEAN, kecuali ASEAN berinovasi, mendorong integrasi dan meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi dengan sesama anggota ASEAN serta secara kolektif memperluas engagement dengan kekuatan ekonomi di luar China dan Amerika Serikat.

“Disinilah leadership sektor swasta ASEAN memiliki peran strategis untuk membuat kawasan keluar dari lingkaran persaingan China - Amerika Serikat dan di saat yang sama memperkuat perekonomian di kawasan," ujarnya.

Mengenai pentingnya ASEAN memperluas engagement dengan negara-negara mitra, Dubes menggarisbawahi Inggris sebagai mitra potensial bagi ASEAN yang ke depan. Hal ini mengingat, posisi strategis ASEAN saat ini sebagai bagian dari empat pilar kebijakan luar negeri Inggris pasca Brexit, diluar China, India dan Jepang. Inggris juga akan menempatkan Duta Besar untuk ASEAN di Jakarta.

Dalam hal ini, sektor swasta dapat memainkan peran penting, seperti idiom where politics often push people apart, business brings them together " demikian Dubes Rizal Sukma.

ASEAN Global Leadership Program merupakan program pionir kepemimpinan di ASEAN yang dijalankan selama 10 tahun oleh perusahaan manajemen SRW&Co bekerja sama dengan berbagai universitas ternama di Inggris, berfokus pada empat tema globalisasi, kewirausahaan, inovasi dan kepemimpinan.

Credit  antaranews.com

Sadar Waktu Hidupnya Tak Lama Lagi, Mahathir Kerja Cepat

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad. Foto/REUTERS/File Photo

KUALA LUMPUR - Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengaku terburu-buru untuk menyelesaikan kerjanya secepat mungkin karena menyadari bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup.

"Saya beruntung saya bertahan selama ini. Sebenarnya, saya tidak boleh berada di dekat untuk menyaksikan apa yang terjadi dengan para pendahulu saya (mantan perdana menteri Najib Razak dan Abdullah Ahmad Badawi), tetapi saya beruntung dalam arti bahwa saya tidak hanya lebih tua, tetapi masih bisa berfungsi," katanya, Sabtu (30/3/2019).

"Tetapi saya menyadari bahwa saya sudah sangat tua, dan segera saya akan melemah dan saya akan meninggal. Jadi, saya selalu terburu-buru. Orang lain sepertinya mudah, tetapi saya terburu-buru karena saya sadar saya tidak punya banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang saya rasa perlu dilakukan di negara ini," ujarnya kepada Focus Malaysia dalam sebuah wawancara.

Mahathir juga mengatakan dia akan melakukan yang terbaik selama dia masih menjadi perdana menteri. Namun, dia mengatakan jika dia diminta untuk lengser maka dia akan lengser. Hanya saja, belum ada tanggal tertentu yang diberikan kepadanya untuk mengosongkan jabatannya.

"Saya hanya diberitahu bahwa saya adalah pilihan untuk pelayanan perdana menteri dari koalisi oposisi, tetapi mereka tidak secara spesifik mengatakan kapan," katanya.

"Mereka telah mengatakan bahwa saya adalah sementara dan seseorang akan mengambil alih. Saya kira itu mungkin jauh sebelum pemilu berikutnya," imbuh dia.

Sementara itu, Mahathir menunjukkan bahwa berurusan dengan kabinet yang tidak berpengalaman adalah masalah utama.

"Kami memiliki orang yang tidak berpengalaman dalam pemerintahan sekarang. Saya pikir siapa pun yang tidak berpengalaman akan mengalami masalah yang sama dengan yang mereka (menteri baru) miliki," katanya.

Mahathir mengatakan jika dia hanya menggantikan para menteri baru, maka itu tidak akan membantu. Menurutnya, dirinya harus mencoba dan bekerja dengan mereka sehingga mereka akan memperoleh pengalaman yang dibutuhkan. 

"Tetapi, tentu saja, orang memiliki kesan bahwa mereka tidak baik, bahwa mereka baru. Ya, orang-orang baru, tentu saja, akan memiliki masalah tetapi saya pikir untuk politisi oposisi menjadi pemerintah, perubahan sikap mereka sangat sulit untuk dicapai karena mereka merasa mereka harus mengkritik, karena itu adalah pekerjaan oposisi," papar Mahathir.

"Tetapi sekarang mereka mendapati mereka sedang dikritik dan mereka harus menerimanya. Mereka harus menerimanya," katanya.

Mahathir menambahkan bahwa kondisi untuk memerintah negara saat ini tidak dapat dibandingkan dengan waktu pada tahun 1981 ketika dia menjadi perdana menteri.

Dia mengatakan sebelumnya jika dia ingin melakukan sesuatu itu mudah, karena ada "uang dan kapasitas".

Namun, dia sekarang menyamakan situasinya dengan ketika dia ingin membangun jalan raya tetapi tidak dapat melakukannya.

Dia mengatakan dia sekarang diberitahu oleh Menteri Keuangan bahwa "tidak ada uang". Dia mengaku bahwa dulu memiliki suara besar di pemerintahan, tetapi sekarang lebih berhati-hati.




Credit  sindonews.com

Terapkan Rajam Mati LGBT, Sultan Minta Semua Pihak Hormati Brunei

Sultan Hassanal Bolkiah dari Kerajaan Brunei Darussalam. Foto/REUTERS

BANDAR SERI BEGAWAN - Sultan Hassanal Bolkiah meminta semua pihak menghormati Brunei Darussalam meski tidak setuju dengan penerapan Hukum Pidana Syariat Islam yang mencakup eksekusi rajam sampai mati bagi pelaku zina dan hubungan seks sesama jenis. Penerapan hukum rajam dimulai 3 April 2019.

Setiap orang di Brunei yang dinyatakan bersalah atas pelanggaran hubungan seks sesama jenis termasuk lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) akan dikenai hukuman baru tersebut. Selain rajam, eksekusi potong tangan bagi pencuri juga akan diberlakukan.

Hukum Pidana baru itu sejatinya sudah diumumkan pada Mei 2014 oleh Sultan Hassanal Bolkiah yang bertindak sebagai Perdana Menteri Brunei. Namun, pelaksanaannya ditunda dan diberlakukan secara bertahap sampai akhirnya diterapkan murni pada 3 April mendatang.

Seruan Sultan Bolkiah untuk menghormati aturan di Brunei itu muncul dalam situs web pemerintah setempat yang dikutip CNN, Jumat (29/3/2019). "Pemerintah tidak mengharapkan orang lain untuk menerima dan setuju dengan itu, tetapi itu akan cukup jika mereka menghormati bangsa dengan cara yang sama seperti itu juga menghormati mereka," bunyi pernyataan di situs itu mengutip pernyataan Sultan Bolkiah.

Berbagai kelompok hak asasi manusia (HAM) mendesak Brunei membatalkan penerapan hukuman seperti itu. Kelompok HAM Amnesty International yang berbasis di London menyebutnya sebagai hukuman yang mengerikan.

"Melegalkan hukuman yang kejam dan tidak manusiawi itu mengerikan," kata Rachel Chhoa-Howard, peneliti Brunei di Amnesty International. "Beberapa potensi pelanggaran seharusnya tidak dianggap kejahatan sama sekali, termasuk hubungan seksual konsensual antara orang dewasa dengan jenis kelamin yang sama."

"Brunei harus segera menghentikan rencananya untuk menerapkan hukuman kejam ini dan merevisi hukum pidana sesuai dengan kewajiban hak asasi manusianya," lanjut Chhoa-Howard.

"Komunitas internasional harus segera mengutuk tindakan Brunei untuk menerapkan hukuman kejam ini ke dalam praktik."

Matthew Woolfe, pendiri kelompok HAM The Brunei Project, juga menyuarakan desakan yang senada. "Kami mencoba untuk menekan pemerintah Brunei, tetapi menyadari ada jangka waktu yang sangat singkat sampai undang-undang itu berlaku," kata kelompok HAM yang berbasis di Australia tersebut. 

Kelompok itu menyerukan pemerintah Australia untuk meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Brunei. "Kami terkejut bahwa pemerintah sekarang telah memberikan tanggal dan bergegas melalui implementasi," kata Woolfe.

Woolfe mengatakan belum ada pengumuman publik besar-besaran tentang implementasi perubahan Hukum Pidana selain dari pernyataan yang di-posting di situs Jaksa Agung Brunei akhir Desember 2018, yang baru terungkap pekan ini.



Credit  sindonews.com

Partai Junta Militer Thailand Raih Suara Mayoritas di Pemilu

Ilustrasi pemilihan umum Thailand 2019. (REUTERS/Soe Zeya Tun)

Jakarta, CB -- Komisi Pemilihan Umum Thailand menyatakan partai pro junta militer, Palang Pracharat, meraih suara mayoritas dalam pemilihan umum yang digelar pada 24 Maret lalu. Sedangkan partai oposisi, Pheu Thai, berada di posisi kedua.

Seperti dilansir Reuters, Kamis (28/3), KPU Thailand menyatakan Partai Palang Pracharat meraup 8,4 juta suara. Namun, mereka menyatakan hasil itu belum resmi karena mereka baru akan mengumumkannya pada 9 Mei mendatang.

"Partai oposisi utama, Pheu Thai, mendapat 7,9 juta suara," kata Sekretaris Jenderal KPU Thailand, Krit Urwongse.


Menurut Krit, hasil penghitungan itu sudah 100 persen. Mereka belum menyampaikan hasil penghitungan keseluruhan untuk 500 kursi di parlemen.

Untuk posisi 350 kursi Majelis Rendah, Partai Pheu Thai diperkirakan berhasil merebut 137 kursi. Sedangkan Palang Pracharat mendapat 97 kursi.

Sedangkan untuk hasil perolehan 150 kursi di Dewan Perwakilan belum ditentukan karena cara penghitungannya cukup rumit.

Akan tetapi, baik Pheu Thai dan Palang Pracharat saling klaim menang dan sudah bersiap membentuk koalisi untuk membangun pemerintahan selanjutnya.

Meski begitu, aroma kecurangan mencuat dalam pemilu Thailand yang digelar sejak kudeta pada 2014. Kelompok pemantau menyatakan proses pemungutan suara di Negeri Gajah Putih cenderung menguntungkan kelompok pro militer dan calon petahana saat ini, Prayut Chan-ocha. Menurut mereka hal itu terlihat dari berlarutnya proses penghitungan suara yang seharusnya sudah selesai pada Senin (25/3) lalu.

Calon perdana menteri dari Partai Pheu Thai, Sudarat Keyuraphan, menyatakan mereka saat ini sedang mendekati partai lain untuk membentuk koalisi.

"Pembentukan pemerintahan ini harus menjawab keinginan rakyat dan membawa negara ke arah demokratis," kata Sudarat.

Partai Palang Pracharat yang pro militer menyatakan juga akan membentuk koalisi. Mereka yakin akan menang dalam pemilihan umum 2019.

"Palang Pracharat akan berbicara dengan partai yang satu pemikiran dan dan ideologi yang sama untuk menggerakkan negara ke arah yang lebih baik," kata juru bicara Partai Palang Pracharat, Kobsak Pootrakool.

Salah satu partai yang kemungkinan besar bakal digandeng Partai Pheu Thai adalah Partai Kemajuan Masa Depan (FWP) yang dipimpin oleh pengusaha Thanathorn Juangroongruangkit.

Sedangkan partai yang menjadi incaran kedua belah pihak adalah Bhumjaithai. Perolehan suara partai dengan agenda legalisasi ganja dan berbagi kendaraan itu dianggap sangat penting untuk menentukan kemenangan masing-masing pihak.

Partai Pheu Thai merupakan pendukung kakak beradik sekaligus mantan perdana menteri, Thaksin Shinawatra dan Yingluck Shinawatra. Mereka masih mempunyai basis pendukung yang kuat terutama di daerah pedesaan.

Credit  cnnindonesia.com

Filipina Kembali Tahan Pemred Media Pengkritik Duterte

Filipina kembali menahan Maria Ressa, pemimpin redaksi media yang kerap mengkritik pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte, Rappler. (Reuters/Eloisa Lopez)

Jakarta, CB -- Filipina kembali menahan Maria Ressa, pemimpin redaksi media yang kerap mengkritik pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte, Rappler.

"Saya diperlakukan seperti pelaku kriminal padahal kejahatan saya hanya menjadi jurnalis independen," ujar Ressa kepada ABS-CBN sembari digiring oleh petugas kepolisian pada Jumat (27/3).

Salah satu pendiri Rappler, Beth Frondoso, mengatakan bahwa Ressa ditahan oleh aparat di bandara Manila.

"Mereka menahannya di bandara. Kami akan mengajukan pembebasan dengan jaminan," ujar Frondoso.


AFP melaporkan bahwa Ressa ditahan atas tuduhan penipuan. Namun, belum ada keterangan lebih lanjut dari otoritas Filipina.

Namun, perwakilan dari Human Rights Watch, Carlos Conde, menganggap Ressa ditangkap untuk membungkam r yang terus mengkritik Duterte.

"Kasus Ressa ini belum pernah terjadi sebelumnya dan menunjukkan upaya kuat Duterte untuk menutup situs berita tersebut atas laporan kredibel dan konsistennya atas pemerintah," katanya.

Selama ini, Rappler memang dikenal kerap menyuarakan kritik terhadap pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte, terutama terkait kampanye anti-narkoba yang sudah menelan banyak korban tanpa proses peradilan jelas.

Ini bukan kali pertama Ressa ditahan. Februari lalu, Ressa ditahan atas tuduhan pencemaran nama baik di internet.

Sebelumnya, perempuan yang masuk daftar orang-orang berpengaruh pada 2018 versi majalah Time itu juga diadili karena Rappler dituding tidak membayar pajak saham pada 2015.

Credit  cnnindonesia.com

Changi Dinobatkan Sebagai Bandara Terbaik di Dunia

Changi Dinobatkan Sebagai Bandara Terbaik di Dunia. (Istimewa).

SINGAPURA - Bandara Internasional Changi dinobatkan sebagai bandara terbaik di dunia selama tujuh tahun berturut-turut. Changi bersaing ketat dengan Tokyo dan Seoul untuk memperebutkan bandara terbaik versi Skytrax.

Survei yang melibatkan lebih dari 13 juta wisatawan dari seluruh dunia memandang Singapura layak mendapatkan penghargaan terbaik di dunia karena menawarkan kemewahan dan berbagai fasilitas terbaik. Responden juga diminta untuk menilai berbagai fasilitas bandara seperti checkin, kedatangan, transfer, pusat perbelanjaan, keamanan, dan imigrasi.

Berbagai bandara di Asia mendominasi 10 besar bandara terbaik di dunia, sebanyak enam bandara dari Asia dari 10 terbaik. Bandara Internasional Haneda Tokyo menduduki peringkat kedua, diikuti Bandara Internasional Incheon Seoul. Bandara Internasional Hong Kong menduduki peringkat kelima, sedangkan Bandara Nagoya berada pada peringkat keenam, serta Bandara Narita Tokyo bertengger pada posisi kesembilan. Untuk Bandara Doha Hamad (4), Munich (7), Heathrow London (8), dan Zurich (10). 

Skytrax juga menilai berbagai bandara dengan berbagai kategori. Bandara Haneda memenangkan sebagai bandara terbersih di dunia. Sementara T- 5 di Heathrow London menjadi terminal terbaik di dunia. Adapun Bandara Guangzhou menjadi bandara yang memiliki tingkat apresiasi terbaik di dunia.

Kemenangan Singapura itu bertepatan menjelang peluncuran Jewel Changi pada bulan depan. Jewel Changi menggabungkan konsep kebun dan berbagai atraksi, seperti hotel, 300 ritel, dan restoran. Wisatawan dari seluruh dunia dipastikan sering terbang ke Bandara Changi, Singapura akan terkejut per 17 April mendatang.

Changi akan membuka Jewel Changi Airport yang menghubungkan tiga dari empat terminal dengan gedung kaca berbentuk donat seperti permata. Jewel Changi Airport dipastikan dilengkapi dengan pusat perbelanjaan dan kebun magis yang didesain oleh Moshe Safdie.

Kebun seluas 130.000 meter persegi itu dibangun dengan dana USD1,25 miliar dengan 10 lantai, lima lantai di atas dan lima lantai di bawah tanah. Salah satu fasilitas yang paling impresif adalah Rain Vortex. Itu merupakan air terjun terpanjang indoor di dunia setinggi 130 kaki (40 meter). Selain itu, wisatawan juga menikmati Canopy Mazes, Sky Nets, Discovery Slides dan Canopy Bridge sepanjang 50 meter. 

Namun, berbagai atraksi itu tidak akan dibuka hingga pertengahan 2019. CEO Skytrax Edward Plaidsted mengungkapkan, peluncuran Jewel Changi akan menambah ”dimensi unik” untuk memosisikan Singapura. ”Untuk menjadi bandara terbaik di dunia ketujuh kalinya merupakan prestasi menakjubkan bagi Bandara Changi,” ujar Plaisted.

Dia mengungkapkan, pembukaan Jewel Changi akan memberikan pengalaman baru bagi wisatawan. Pada 2017, Changi menampung 62,7 juta penumpang. ”30% adalah penumpang transit,” kata Ivan Tan, juru bicara Changi Airport Group. Dia mengungkapkan, pihaknya mengamati peningkatan jumlah penumpang yang sering melakukan opsi untuk melakukan transit di Changi. 

Hung Jean, CEO Jewel Changi Airport Development, mengungkapkan menjadikan bandara sebagai lokasi wisata menjadi tujuan utama kehadiran Jewel. Itu menjadi status Changi sebagai bandara penghubung internasional.

”Kita mengamati tren di mana banyak wisatawan menghabiskan sedikit waktu di kota besar. Mereka lebih suka mengeksplorasi destinasi untuk mendapatkan pengalaman bermakna,” ujar Hung. ”Itu menjadikan posisi bandara penghubung sangat penting dalam perjalanan wisatawan,” paparnya. Kehadiran Jewel akan memosisikan destinasi gaya hidup dan memperkuat Singapura sebagai ”Kebun di Kota”.

”Changi akan melengkapi destinasi yang memenuhi kebutuhan wisatawan untuk petualangan yang memberikan pengalaman,” jelasnya. Bagaimana dengan bandara-bandara di Amerika Serikat (AS)? Skytrax memang tidak mendapatkan banyak penghargaan. Namun, Bandara Houston mendapatkan pengakuan untuk pelayanan digital dan situs internetnya.

Bandara Zurich diakui sebagai bandara yang memproses penumpang. Sementara Bandara Internasional Hong Kong memenangkan kategori bandara terbaik untuk restoran. Plaisted mengungkapkan, banyak bandara terus meningkatkan kualitas karena khawatir mendapatkan review buruk dari wisatawan. ”Semua orang kini dengan cepat bisa mengkritik, apakah di media sosial, ketika kamu terjebak di imigrasi atau bea cukai,” katanya.

Dia mengungkapkan, bandara kini sangat memperhatikan komplain dan berusaha menjaga reputasi mereka. Dalam perkembangan teknologi, menurut Plaisted, banyak bandara telah memanfaatkan teknologi otomatisasi, khususnya berkaitan dengan imigrasi dan pemeriksaan keamanan.

”Selama 12 tahun terakhir, pemrosesan dengan biometrik dan teknologi informasi mampu mempercepat antrean pada pemeriksaan keamanan dan imigrasi,” ujarnya. Alasannya, kata Plaisted, bandara lebih dikendalikan untuk kepentingan komersial dibandingkan kenyamanan penumpang. ”Jika kamu di bandara untuk membeli makanan atau berbelanja. Kamu tidak boleh berdiri dan antre selama 20 menit,” paparnya.

Sebelumnya, Atlanta kembali memimpin dunia sebagai bandara tersibuk di dunia. Bandara Internasional Hartsfield-Jackson Atlanta mampu menduduki peringkat pertama dalam hal bandara yang paling banyak menampung penumpang. Bandara Atlanta menampung lebih dari 107 juta penumpang selama 2018. Itu menjadi bandara paling sibuk di dunia.

Berdasarkan data Dewan Bandara Internasional (ACI), Bandara Atlanta mengalami kenaikan lalu lintas penumpang sebesar 3,3%. Secara global, jumlah penumpang meningkat 6% atau 8,8 miliar penumpang tahun lalu. Sementara angkutan kargo meningkat hanya 3,2%.



Credit  sindonews.com