CUPUMA: Maret 2019

Jumat, 29 Maret 2019

AS Tak Kesampingkan untuk Lakukan Serangan Nuklir Pertama

WASHINGTON - Seorang pejabat Pentagon mengatakan Amerika Serikat (AS) tetap memegang hak untuk melakukan serangan nuklir pertama dalam menanggapi serangan senjata konvensional musuh. Pentagon berniat meninggalkan kebijakan "no-first-use" (bukan pengguna pertama) senjata nuklir.

Wakil Menteri Pertahanan David Trachtenberg mengatakan menerapkan kebijakan "no-first-use" akan merusak kepercayaan sekutu AS terhadap tekad Washington untuk datang melindungi mereka. Kebijakan seperti itu diartikan Pentagon akan memaksa para sekutu Washington untuk membuat senjata nuklir sendiri.

Trachtenberg menyampaikan sikap Pentagon tersebut dalam audiensi di hadapan Komite Layanan Angkatan Bersenjata Parlemen hari Kamis (28/3/2019). Tanpa kebijakan "no-first-use", berarti AS dapat membom musuh-musuhnya dengan senjata nuklir dalam keadaan ekstrem.

Menurut Trachtenberg, Amerika Serikat telah puluhan tahun mempertahankan kebijakan "ambiguitas konstruktif" mengenai penggunaan senjata nuklir, yang telah menghalangi agresi nuklir terhadap musuh potensial.

"Suatu kebijakan 'no-first-use' akan melemahkan AS untuk mencegah dan merusak kepercayaan aliansi kita karena itu akan mempertanyakan kepastian bahwa Amerika Serikat akan datang untuk membela sekutu dalam keadaan ekstrem," kata Trachtenberg, dalam transkrip yang diterbitkan di situs web komite, seperti dikutip Sputnik, Jumat (29/3/2019).

Dia juga menunjukkan bahwa, jika AS menerapkan kebijakan itu, sekutunya mungkin merasa perlu untuk mengembangkan dan mengerahkan pasukan nuklir mereka sendiri, sehingga merusak tujuan nonproliferasi AS.

Saat ini, di antara sekutu AS, hanya Prancis dan Inggris yang memiliki senjata nuklir sendiri. Israel diyakini memiliki senjata nuklir, tetapi belum pernah secara resmi mengakuinya. Belgia, Jerman, Italia, Belanda, dan Turki adalah bagian dari program berbagi nuklir NATO.

Di bawah kebijakan saat ini, AS akan menggunakan senjata nuklir hanya dalam keadaan ekstrem untuk membela kepentingan vital Amerika Serikat, sekutu dan mitra. "Keadaan ekstrem itu termasuk serangan strategis non-nuklir yang signifikan terhadap AS, sekutu atau mitra baik populasi atau infrastruktur sipil, pasukan nuklir, komando dan kontrol atau pun peringatan dan kemampuan penilaian serangan," kata Trachtenberg, mengutip Nuclear Posture Review (NPR) atau Tinjauan Postur Nuklir 2018 yang diterbitkan Departemen Pertahanan AS.

Credit sindonews.com

Presiden Turki Berniat Buat Hagia Sophia Kembali Jadi Masjid

Ilustrasi Hagia Sophia. (Pixabay/niekverlaan)

Jakarta, CB -- Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan menyatakan bakal mengembalikan fungsi Hagia Sophia menjadi masjid. Menurut dia membuat bangunan bersejarah itu sebagai museum adalah langkah yang keliru.

"Hagia Sophia tidak akan disebut museum. Status itu akan dicabut. Kita akan menyatakan Hagia Sophia adalah masjid. Mereka yang berkunjung ke Hagia Sophia akan datang ke sebuah masjid," kata Erdogan seperti dilansir AFP, Kamis (28/3).

Alasan Erdogan menyatakan akan mengubah status Hagia Sophia sedikit beraroma politis. Sebab, saat ini dia sedang mengumpulkan dukungan untuk partainya, Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), dalam menghadapi pemilihan kepala daerah pada 31 Maret mendatang.

Apalagi, Erdogan menyatakan rencana mengubah status Hagia Sophia akan dibahas setelah pemilu.

"Kami pikir sudah tiba saatnya untuk mengambil langkah itu atas permintaan rakyat Turki," ujar Erdogan.

Hagia Sophia mulanya adalah gereja yang dibangun di masa Kekaisaran Byzantium. Setelah ditaklukkan oleh Kekhalifahan Ottoman, fungsi bangunan itu diubah menjadi masjid.

Setelah Kekhalifahan Ottoman runtuh dan berganti dengan Republik Turki yang sekuler, Hagia Sophia diubah menjadi museum.

Kegiatan keagamaan, seperti salat berjamaah atau membaca Alquran yang dilakukan di tempat itu kerap membuat umat Islam dan Kristen berselisih.

Sedangkan kalangan sekuler menyatakan Hagia Sophia boleh didatangi seluruh umat beragama. Baik untuk sekedar meditasi atau menikmati keindahan bangunannya.

Langkah Erdogan kemungkinan besar bakal membuat gesekan antara umat Islam dan Nasrani.

Credit cnnindonesia.com

Netanyahu Nyatakan 'Perang' Pada Palestina Pilihan Terakhir

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan perang merupakan pilihan terakhir yang bakal ia tempuh bila semua opsi meredakan ketegangan di Jalur Gaza sudah habis. (REUTERS/Carlo Allegri)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan Israel siap memperluas aksi militer di Gaza kalau ketegangan di daerah tersebut terus meningkat. Tetapi langkah tersebut akan ditempuhnya jika semua opsi yang diperlukan untuk mengakhiri ketegangan dengan Palestina telah habis.

Netanyahu memang tengah berusaha untuk mencegah tekanan politik atas Gaza menjelang pemilihan umum 9 April. Ia menghadapi tantangan kuat dari mantan kepala militer Israel Benny Gantz.

"Dalam beberapa hari terakhir saya memberikan instruksi untuk memperkuat pasukan, menambah kendaraan, untuk bersiap menghadapi kampanye komprehensif," katanya seperti dikutip dari AFP, Kamis (28/3).

Perdana menteri, yang berbicara setelah mengunjungi pasukan militer di perbatasan Gaza, mengatakan bahwa perang akan menjadi pilihan terakhir.

"Semua orang Israel harus tahu bahwa jika kampanye yang komprehensif diperlukan, kami akan memasukkannya dengan kuat dan aman, setelah kami menghabiskan semua kemungkinan lain," kata Netanyahu, yang juga menjabat sebagai menteri pertahanan.

Militan Palestina Senin lalu menembakkan roket jarak jauh dari Jalur Gaza. Roket menabrak sebuah rumah di utara Tel Aviv dan melukai tujuh warga Israel.

Serangan tersebut memicu balasan dari Israel. Setelah serangan Netanyahu meningkatkan kehadiran militer di dekat Gaza.

Tapi, Rabu (27/3) kemarin pertempuran telah mereda. Kondisi tersebut terjadi setelah Hamas mengumumkan gencatan senjata.

Meskipun demikian Israel tetap hati-hati memantau situasi di perbatasan Gaza.

Credit cnnindonesia.com

Menlu UEA: Keputusan Negara-negara Arab Hindari Israel Adalah Salah

ABU DHABI - Menteri Luar Negeri (Menlu) Uni Emirat Arab (UEA) Anwar Gargash mengatakan keputusan negara-negara Arab untuk menghindari kontak dengan Israel, yang dibuat beberapa dekade lalu, telah terbukti sebagai kesalahan. Mayoritas negara Arab selama ini dikenal anti-Israel, meski para pejabat Tel Aviv mengakui ada kontak rahasia di antara mereka.

"Bertahun-tahun yang lalu, ketika ada keputusan Arab untuk tidak melakukan kontak dengan Israel, itu adalah keputusan yang sangat, sangat salah, menoleh ke belakang. Karena jelas, Anda harus benar-benar membedah dan membagi antara memiliki masalah politik dan menjaga jalur komunikasi Anda tetap terbuka," kata Gargash kepada surat kabar The National, hari Kamis (28/3/2019).

Menurutnya perubahan strategis dalam hubungan antara negara-negara Arab dan Israel dapat terjadi di tahun-tahun mendatang, dengan kontak yang diharapkan akan terus meningkat.

"Pembicaraan ini akan bergeser sebab solusi dua negara tidak akan lagi layak karena pengurangan negara semacam itu tidak akan lagi praktis. Dari perspektif UEA, kita perlu menyelesaikannya, karena masalah ini memiliki kecenderungan melompat keluar dari latar belakang ketika bungkam tiba-tiba menjadi berita utama," lanjut Gargash.

Israel dan mayoritas negara-negara Arab di Timur Tengah tidak memiliki hubungan diplomatik resmi karena sebagian besar negara-negara Arab mendukung aspirasi rakyat Palestina untuk mendapatkan pengakuan internasional yang komprehensif atas negara merdeka mereka. Negara merdeka yang dikehendaki Palestina adalah negara dengan wilayah Tepi Barat, Yerusalem Timur dan Jalur Gaza yang batasnya seperti sebelum Perang Enam Hari 1967.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel Emmanuel Nahshon mengatakan kepada Sputnik pada bulan Desember lalu bahwa Tel Aviv akan terus mengembangkan hubungan dengan negara-negara Arab dan Muslim di tengah adanya masalah dan ancaman bersama, termasuk perang melawan terorisme dan masalah Iran.

Nahshon juga mengatakan bahwa pemulihan hubungan semacam itu dapat membantu menyelesaikan masalah Palestina.

Credit sindonews.com

Netanyahu Ancam Luncurkan Operasi Militer di Gaza

TEL AVIV - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan negara Zionis itu siap untuk melakukan kampanye militer di Gaza jika diperlukan. Pernyataan itu meluncur setelah dua hari pertempuran lintas perbatasan yang telah mendorong kebijakan keamanan Israel ke depan, dua minggu sebelum pemilihan.

Israel melancarkan serangan udara dan memindahkan pasukan serta bala bantuan ke perbatasan Gaza minggu ini setelah serangan roket dari daerah kantong yang dikelola kelompok Islam Hamas melukai tujuh warga Israel di sebuah desa di utara Tel Aviv pada hari Senin.

"Semua orang Israel harus tahu bahwa jika kampanye yang komprehensif diperlukan, kami akan memasukkannya dengan kuat dan aman, dan setelah kami menghabiskan semua kemungkinan lainnya," kata Netanyahu setelah mengunjungi perbatasan Gaza dan bertemu dengan para komandan Israel seperti dikutip dari Reuters, Jumat (29/3/2019).

Meskipun pertempuran minggu ini telah mereda di tengah mediasi Mesir, postur keamanan Israel terhadap Gaza akan diuji lagi oleh apa yang diharapkan menjadi demonstrasi besar-besaran pada hari Sabtu.

Di Gaza, penyelenggara aksi mengumumkan rencana untuk protes besar-besaran pada hari Sabtu di sepanjang perbatasan untuk menandai peringatan tahunan demonstrasi di mana pasukan Israel, menurut pejabat medis Gaza, telah menewaskan hampir 200 warga Palestina.

Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengatakan pekan lalu bahwa pasukan keamanan Israel mungkin telah melakukan kejahatan perang dengan menggunakan kekuatan yang berlebihan terhadap aksi protes. Israel mengatakan protes digunakan sebagai perlindungan oleh gerilyawan untuk menyerang perbatasan, dan kekuatan mematikan diperlukan untuk melindungi kota-kota perbatasan dari infiltrasi.

"Militer akan menggunakan tangan yang sangat kuat terhadap siapa pun yang mencoba menghadapi pasukan kami," menteri kabinet keamanan Israel Arye Deri mengatakan kepada Radio Angkatan Darat.

"Jangan biarkan ada yang menyalahkan Israel setelah itu."

Israel merebut Gaza dalam perang 1967 dan menarik pasukan dan pemukimnya pada tahun 2005. Dua tahun kemudian, Hamas, yang menyerukan penghancuran Israel, mengambil alih kekuasaan di wilayah itu. Israel berperang tiga kali melawan kelompok itu dari 2007-2014.

Sejak perang terakhir lima tahun lalu, kedua pihak telah berulang kali mundur dari konflik besar lainnya. Protes perbatasan mingguan malah menjadi fokus konfrontasi.

Palestina mengatakan protes itu tidak sia-sia meski gagal membawa perbaikan kondisi kehidupan.

“Ini telah mencapai sesuatu. Kami telah menjelaskan penyebab Palestina bagi semua manusia, kepada seluruh dunia,” kata Khalil Shahin dari kamp pengungsi Nusseirat, yang putranya, Imad, terbunuh di pagar perbatasan.

"Kami telah menjelaskan alasan kami tidak akan pernah mati," imbuhnya.

Para pemrotes menyerukan agar orang-orang Palestina diizinkan kembali ke tanah tempat keluarga mereka melarikan diri atau dipaksa untuk meninggalkan Israel, dan pencabutan blokade keamanan Israel-Mesir yang telah membawa ekonomi Gaza ke keadaan hampir hancur.

Menurut laporan kemanusiaan PBB pada bulan Desember, 53 persen warga Gaza hidup dalam kemiskinan dan 54 persen menganggur. Sameh el-Sakani, seorang pemrotes berusia 26 tahun, mengatakan satu generasi telah tumbuh tanpa harapan.

“Anda memiliki generasi yang lahir pada 1990-an yang tidak memiliki apa-apa. Beberapa belajar selama empat atau lima tahun di universitas hanya untuk tidak memiliki pekerjaan,” katanya.

"Kami tidak melihat apa-apa. Sebaliknya, blokade diperketat,” sambungnya.

Keamanan adalah masalah utama bagi Netanyahu dalam pemilu Israel pada 9 April mendatang. Diliputi oleh tuduhan korupsi yang dibantahnya, Netanyahu menghadapi tantangan pemilihan terkuatnya dari koalisi tengah yang dipimpin oleh seorang mantan jenderal.

Netanyahu mempersingkat kunjungan ke AS setelah tujuh warga Israel cedera dalam serangan roket awal Senin di desa Mishmeret, 120 km utara Gaza. Dua belas warga Palestina terluka oleh serangan pembalasan Israel, kata pejabat kesehatan Gaza.

Adegan dari televisi memperlihatkan militer berteknologi tinggi berhadapan dengan kerumunan anak muda yang sebagian besar dipersenjatai dengan batu atau layang-layang serta balon api menyusahkan pemerintahan Netanyahu.

Situsi ini memicu kekhawatiran akan adanya perang Gaza baru. Kondisi itu juga tidak bisa mengabaikan kegaduhan orang Israel di dekat perbatasan, yang mengatakan mereka hidup di bawah ancaman roket dan layang-layang yang terbang melintasi perbatasan.

"Apa yang terjadi di sini selama setahun terakhir adalah neraka," kata Yifat Ben-Shushan, seorang ibu dua anak Israel dari Nativ Haasara, beberapa ratus meter dari perbatasan.

Credit sindonews.com

Pengakuan AS terkait Golan semakin membuka luka Timur Tengah

Rakyat Suriah memprotes pernyataan Presiden AS Donald Trump mengenai Dataran Tinggi Golan. (SANA)

Jakarta (CB) - Indonesia tidak bisa menerima pernyataan Amerika Serikat (AS) yang mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai bagian dari Israel dan langkah Washington tersebut semakin membuka luka Timur Tengah, ujar Wakil Tetap RI untuk PBB Hasan Kleib.

“Adanya pernyataan dari AS bahwa Golan, karena nilai strategisnya menjadi milik Israel, sangat mengkhawatirkan dan tentunya kita tidak bisa menerima karena itu wilayah sah Suriah,” kata Dubes Hasan di Jakarta, Kamis malam.

Berdasarkan prinsip dalam Piagam PBB serta berbagai elemen yang terkandung dalam resolusi Dewan Keamanan PBB, Dataran Tinggi Golan adalah bagian tidak terpisahkan dari wilayah kedaulatan Republik Suriah yang saat ini diduduki Israel pascaperang 1967.

Wilayah strategis yang terletak di perbatasan Israel dan Suriah yang memiliki tanah yang subur dan sumber daya air ini dicaplok oleh Israel pada 1981. Aneksasi sepihak Israel tidak diakui secara internasional, dan Suriah menuntut pengembalian Dataran Tinggi Golan sebagai teritorinya.

Pengakuan AS terkait Dataran Tinggi Golan, menurut Hasan, akan menimbulkan implikasi pada status wilayah tersebut.

“Implikasi yang dikhawatirkan dengan adanya dukungan AS, Israel atas dasar keamanan negaranya akan mengklaim bahwa Golan dudah bukan lagi wilayah pendudukan tetapi wilayah mereka. Ini akan menyulitkan dalam proses pembebasan Golan dari penguasaan Israel,” kata Hasan.

Sikap AS ini juga semakin memperburuk situasi keamanan di Timur Tengah, menyusul pengakuan negara tersebut atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel, padahal Palestina mengharapkan Yerusalem Timur menjadi ibu kota negara masa depan.

“Ini akan semakin membuka luka di Timur Tengah mengingat kondisi Suriah yang sedang tidak stabil. Kalau Suriah negara kuat tentunya Israel tidak akan semena-mena,” kata Hasan.

Hasan mengatakan bahwa isu mengenai Dataran Tinggi Golan kerap dibahas dalam pertemuan-pertemuan DK PBB yang menekankan bahwa seluruh negara anggota harus patuh pada resolusi yang ada.

Resolusi yang dimaksud antara lain Resolusi 242 (1967), 338 (1973) dan 497 (1981) yaitu penolakan terhadap perolehan suatu wilayah yang dilakukan secara paksa, penarikan mundur pasukan Israel dari wilayah Dataran Tinggi Golan, penolakan terhadap jurisdiksi hukum Israel atas Dataran Tinggi Golan , serta penegasan bahwa langkah Israel untuk menduduki Dataran Tinggi Golan adalah tidak sah dan tidak memiliki dampak hukum internasional

Indonesia mendesak masyarakat internasional untuk terus menghormati hukum internasional dan piagam PBB serta tetap berpedoman kepada Resolusi PBB terkait dalam mendorong proses perdamaian di kawasan Timur Tengah.

Credit antaranews.com

Protes Golan Dicaplok, Suriah: AS Beri Saja Israel Carolina Selatan

NEW YORK - Duta Besar Suriah untuk PBB Bashar Jaafari menyindir Amerika Serikat (AS) yang seenaknya mengakui Dataran Tinggi Golan milik Israel. Dalam sidirannya yang menuai gelak tawa di sidang darurat DK PBB, Jaafari menyarankan agar Amerika memberikan wilayahnya, Carolina Selatan, kepada sekutunya tersebut.

Sidang darurat DK PBB digelar Rabu malam waktu New York. Dari 15 negara anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), 14 negara kompak mengutuk pengakuan Amerika Serikat soal kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan.

Wilayah itu sejatinya adalah tanah Suriah yang diduduki Israel dalam perang Enam Hari 1967. Negara mayoritas Yahudi itu kemudian menganeksasi atau mencaplok wilayah itu tahun 1981 dan tidak diakui komunitas internasional.

"Anda dapat memberi mereka Carolina Utara atau Carolina Selatan, misalnya, mengapa tidak? Carolina Selatan adalah bagian besar dari tanah (Amerika). Jadi, berikan Israel beberapa negara (bagian) jika pemerintahan (AS) ini benar-benar ingin mendapat dukungan Israel," kata Jaafari, dikutip Sputnik, Kamis (28/3/2019).

Trump telah meneken dekrit pengakuan AS tentang kedaulatan Israel atas wilayah itu beberapa hari lalu. Keputusan Trump itu dilakukan menjelang pemilihan umum (pemilu) Israel pada yang akan digelar 6 April mendatang. Langkah Trump itu dinilai banyak kalangan sebagai dukungan bagi Netanyahu untuk memenangkan pemilu.

"Jangan salah arah dengan berpikir bahwa suatu hari tanah ini akan menjadi milik Anda karena kemunafikan atau karena menjadi bidak dalam permainan pemilu di mana Anda membawa dukungan satu sama lain, sehingga Israel dapat sukses dalam pemilunya dan Amerika juga bisa mendapatkan dukungan dari kelompok lobi Israel di AS," ujar Jaafari.

Damaskus menegaskan bahwa pengakuan Dataran Tinggi Golan milik Israel bertentangan dengan resolusi PBB yang secara tegas menyatakan aneksasi "batal demi hukum".

Lawan dan sekutu Washington sama-sama satu barisan untuk mengutuk pelanggaran hukum internasional tersebut. Liga Arab, Turki, Iran, Rusia dan negara-negara Uni Eropa menentang pengakuan itu.

Sementara itu, diplomat AS Rodney Hunter mengatakan kepada DK PBB bahwa keputusan Washington tentang Dataran Tinggi Golan tidak memengaruhi gencatan senjata atau merusak penyebaran misi penjaga perdamaian.

"UNDOF (United Nations Disengagement Observer Force) terus memiliki peran penting untuk dimainkan dalam menjaga stabilitas antara Israel dan Suriah, yang paling penting dengan memastikan bahwa Area Pemisahan adalah zona penyangga yang bebas dari kehadiran atau kegiatan militer," katanya.

Credit sindonews.com

3 Negara dengan Kemampuan Rudal Anti-Satelit

Rudal BrahMos dikembangkan dari rudal supersonik anti kapal Rusia, P-800 Oniks. Rusia membenamkan sistem navigasi satelit yang canggih dari rudal jelajah Kh-555 dan rudal jelajah siluman jarak jauh Kh-101, dan teknologi GPS-GLONASS ke platform doppler-inersia ada rudal BrahMos. Teknologi canggih ini membuat BrahMos menjadi rudal yang presisi dan mematikan. armyrecognition.com

CB, New Delhi – Ilmuwan militer India berhasil meluncurkan rudal dalam Misi Shakti menyasar sebuah satelit yang mengorbit di ketinggian 300 kilometer atau low eath orbit.

“India telah berhasil menguji coba rudal anti-satelit atau Anti-Satellite Missile,” kata Narenda Modi, Perdana Menteri India, seperti dilansir Times of India pada Rabu, 27 Maret 2019.
India menjadi negara keempat yang berhasil mengembangkan rudal presisi untuk menembak jatuh satelit setelah Amerika Serikat, Rusia, dan Cina.

Kemampuan ini menjadi kebanggaan segelintir negara karena dinilai strategis dalam melumpuhkan kemampuan satelit musuh untuk mengintai posisi pasukan, telekomunikasi terenkripsi dan mengarahkan rudal presisi ke sasarannya.

Berikut ini 3 negara yang lebih dulu mempunyai kemampuan ini seperti dilansir Diplomat, Wikipedia dan Channel News Asia:

Amerika Serikat

AS merupakan negara pertama yang mengembangkan kemampuan strategis menjatuhkan satelit di luar angkasa menggunakan rudal presisi. Ini terjadi pada 1959 dan merupakan kemampuan teknis yang langka.
Ilmuwan militer AS meluncurkan rudal Bold Orion, yang berhulu ledak nuklir namun telah diganti untuk kepentingan ini, diluncurkan dari sebuah jet tempur. Rudal melesat cukup dekat ke satelit Explorer 6 dan itu berarti satelit berhasil dihancurkan. Pada 198a, AS kembali melakukan uji coba menggunakan Anti-Satellite Missile-135, yang diluncurkan dari jet tempur F-15. Targetnya berhasil dihancurkan yaitu satelit Solwind P78-1.

Uji coba berikutnya pada 2008 dengan Operation Burnt Frost menggunakan rudal SM-3 untuk menghancurkan sebuah satelit mata-mata.

Uni Sovyet

Militer US melakukan uji coba beberapa kali pada 1960an dan awal 1970an. Menurut Union of Concerned Scientists meluncurkan senjata ke orbit, mendekati satelit yang disasar lalu meledakkan bahan peledak yang dibawa.

Rusia mengembangkan kemampuan ini secara intensif dengan membangun sistem bernama PL19/Nudol. Rusia melakukan uji coba ke enam pada 26 Maret 2018 dari Plesetsk Cosmodrome. Rudal diluncurkan dari sebuah alat pengangkut yang bisa melakukan peluncuran secara vertikal.

Sistem ini pertama kali diuji coba pada akhir 2015 menggunakan teknologi interseptor kinetik. Basisnya adalah rual darat ke duara S-500/55R6M dan rudal anti-balistik A-235.

Cina

Ilmuwan militer negara ini menguasai teknologi ini pada 11 Januari 2007. Yang menjadi sasaran adalah satelit cuaca dengan orbit kutub yaitu FY-1C pada ketinggian 865 kilometer. Satelit ditembak menggunakan menggunakan rudal dari arah berlawanan dengan kecepatan 8 kilometer per detik. Pemerintah Cina mengumumkan keberhasilan uji coba ini sekitar sepekan setelahnya.

Credit tempo.co

Senator AS Ajukan RUU Larangan Kirim Jet Tempur F-35 ke Turki

WASHINGTON - Para Senator Amerika Serikat (AS) mengajukan rancangan undang-undang (RUU) untuk melarang pengiriman pesawat jet tempur siluman F-35 ke Turki. Larangan yang diusulkan itu berlaku sampai pemerintah Washington menyatakan bahwa Ankara membatalkan pembelian sistem pertahanan rudal S-400 Rusia.

Langkah para Senator Washington itu merupakan upaya untuk mengacaukan penjualan sistem senjata pertahanan Rusia yang telah diminati sejumlah negara. "Prospek Rusia memiliki akses pada pesawat dan teknologi AS di negara NATO, Turki, adalah risiko keamanan nasional dan global yang serius," kata Senator Demokrat Jeanne Shaheen, salah satu dari empat perancang RUU tersebut, seperti dikutip Reuters, Jumat (29/3/2019).

Turki sejatinya mitra produksi dalam program jet tempur F-35 Lockheed Martin. Namun, Ankara juga ingin membeli sistem pertahanan rudal Rusia, yang oleh Amerika Serikat dianggap membahayakan keamanan jet tempur siluman termahal itu.

Turki adalah pemasok tunggal layar kokpit panoramik dan unit antarmuka jarak jauh misil dari F-35. Sekutu NATO itu bisa menjadi bumerang, karena Turki memegang saham berharga dalam produksi jet tempur F-35.

Pada Desember 2017, Ankara membuat kesepakatan dengan Moskow untuk membeli dua unit sistem rudal S-400 buatan Rusia. Nilai kesepakatan itu lebih dari USD2 miliar.

Pejabat Turki telah berulang kali mengatakan bahwa pembelian sistem rudal S-400 dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keamanan negaran. Dengan pembelian S-400, Ankara bermaksud meningkatkan kemampuan pertahanannya di tengah ancaman dari kelompok PKK dan ISIS serta konflik lintas perbatasan di Suriah dan Irak.

Ankara kecewa dengan sekutu NATO-nya, AS, karena kurangnya kerja sama dalam memenuhi kebutuhan pertahanannya. Pada 25 Oktober, Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar mengatakan bahwa Turki akan memulai pemasangan sistem rudal anti-pesawat S-400 pada Oktober 2019.

Para pejabat Turki juga telah berulang kali menekankan bahwa pembelian S-400 adalah kesepakatan yang sudah final dan tidak dapat dibatalkan.

Credit sindonews.com

Sebut Pemboman RS Yaman Mengerikan, AS Desak Saudi Cs Investigasi

WASHINGTON - Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyebut pemboman terhadap sebuah rumah sakit (RS) di Yaman pada awal pekan ini sebagai serangan mengerikan. Washington mendesak koalisi yang dipimpin Arab Saudi untuk melakukan investigasi secara transparan.

Komentar kecaman itu disampaikan juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Robert Palladino, pada hari Kamis waktu Washington. Rumah sakit yang dihantam oleh serangan udara itu dikelola oleh kelompok Save the Children.

"Saya melihat laporan-laporan itu, sangat mengerikan. Amerika Serikat menanggapinya dengan serius dan kami mencari lebih banyak informasi," kata Palladino dalam sebuah briefing media, seperti dikutip Reuters, Jumat (29/3/2019).

"Kami memahami bahwa koalisi yang dipimpin Saudi telah merujuk hasil operasi penargetan ini kepada tim penilai insiden gabungan untuk peninjauan dan penyelidikan mereka," ujarnya. "Amerika Serikat mendesak penyelidikan transparan," imbuh Palladino.

Kelompok Save the Children mengatakan sebuah rudal pada hari Selasa lalu menghantam sebuah pompa bensin di dekat pintu masuk rumah sakit pedesaan di bagian barat laut negara itu, sekitar 60 mil (100 km) dari kota Saada.

Palladino mengatakan Amerika Serikat mendorong semua pihak yang terlibat dalam konflik untuk mengambil langkah guna menghindari tindakan yang membahayakan warga sipil dan infrastruktur sipil.

"Amerika Serikat mendesak penyelidikan transparan oleh tim penilai insiden gabungan terhadap insiden ini serta implementasi cepat dari rekomendasi yang dihasilkan," paparnya.

Credit sindonews.com

Jerman Perpanjang Larangan Ekspor Senjata ke Saudi

Jubir pemerintahan Jerman, Steffen Seibert, mengatakan bahwa negaranya memperpanjang larangan ekspor senjata ke Arab Saudi. (AFP Photo/Johannes Eisele)

Jakarta, CB -- Jerman memperpanjang larangan ekspor senjata ke Arab Saudi hingga enam bulan mendatang,langkah yang dianggap mempertegas sikap negara tersebut atas kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi.

"Larangan itu akan diperpanjang hingga enam bulan sampai 30 September. Dalam periode tersebut, tidak akan ada aplikasi ekspor yang disetujui," ujar juru bicara pemerintahan, Steffen Seibert, seperti dikutip Reuters, Kamis (28/3).

Gagasan ini sempat membuat khawatir sejumlah rekan bisnis dari Prancis dan Inggris karena beberapa perusahaan mereka yang berada di Jerman sudah harus memperbarui lisensi mereka sebelum September.

Pemerintah Jerman pun sepakat untuk memperpanjang lisensi yang sudah disetujui selama sembilan bulan sehingga perusahaan tak perlu mendaftarkan lembaganya lagi menjelang akhir tahun.

Namun, perusahaan-perusahaan tersebut baru dapat mengirimkan senjata ke Saudi setelah September. Mereka juga harus memastikan senjata itu tidak digunakan untuk perang di Yaman.

Larangan ini pertama kali diberlakukan setelah kasus pembunuhan Jamal Khashoggi terungkap pada Oktober lalu.

Jurnalis pengkritik Pangeran Mohamed bin Salman (MbS) itu tewas di gedung Konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki, pada 2 Oktober 2018.

Meski sempat menampik, Saudi akhirnya mengakui bahwa Khashoggi memang dibunuh di dalam kantor konsulatnya.

Namun, Saudi berkeras bahwa pemerintah kerajaan tak ikut campur. Mereka menyatakan bahwa pembunuhan itu dilakukan oleh sejumlah agen intelijen yang bergerak di luar kewenangan.

Meski demikian, Turki menuding Saudi sebagai dalang di balik pembunuhan tersebut. Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat (CIA) bahkan dilaporkan sudah menarik simpulan bahwa MbS memerintahkan langsung pembunuhan itu.

Credit cnnindonesia.com

PBB Desak Saudi Buka Persidangan Pembunuhan Khashoggi

Ilustrasi. (Courtesy TRT World/Handout via Reuters REUTERS)

Jakarta, CB -- Pakar Hak Asasi Manusia PBB meminta Arab Saudi membuka sidang rahasia terhadap 11 tersangka yang dituduh dalam pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi bagi publik dan pengamat persidangan.

Agnes Callamard, pelapor khusus PBB yang memimpin penyelidikan internasional atas pembunuhan Khashoggi di konsulat Saudi di Istanbul Oktober lalu mengecam proses hukum yang dilakukan Arab Saudi terhadap para pembunuh.

Menurutnya, proses persidangan kurang transparan dan cenderung tertutup. Oleh karena itulah ia meminta pihak berwenang Saudi untuk mengungkapkan nama-nama para terdakwa, dakwaan dan nasib 10 orang terdakwa lainnya.

"Proses saat ini bertentangan dengan hukum hak asasi manusia internasional," kata Callamard seperti dikutip dari Reuters, Jumat (29/3).

"Pemerintah Arab Saudi sangat keliru jika percaya bahwa proses ini, seperti yang saat ini dibentuk, akan memuaskan masyarakat internasional, baik dalam hal keadilan prosedural di bawah standar internasional atau dalam hal validitas kesimpulan mereka," tambahnya.

Jaksa penuntut umum Saudi pada November lalu mendakwa 11 tersangka, termasuk lima yang bisa menghadapi hukuman mati terkait pembunuhan Khashoggi.

CIA dan beberapa negara Barat sebenarnya percaya Putra Mahkota Mohammed bin Salman, penguasa de facto Arab Saudi, memerintahkan pembunuhan itu. Tapi tuduhan tersebut dibantah para pejabat Saudi.

Credit cnnindonesia.com

Kremlin Minta AS Hormati Rusia

MOSKOW - Juru bicara Presiden Rusia, Dmitry Peskov mengatakan, negara lain tidak perlu khawatir dengan hubungan Rusia-Venezuela. Ia pun menyoroti perlunya menghormati hak atas kerja sama.

"Kami tidak berpikir bahwa pihak ketiga harus khawatir tentang hubungan bilateral kami dengan negara lain. Kami tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri Venezuela dan mengharapkan negara ketiga untuk melakukan hal yang sama, membiarkan rakyat Venezuela menentukan masa depan mereka sendiri," katanya.

"Adapun Amerika Serikat, itu ada di banyak bagian dunia tetapi tidak ada yang memberi tahu Washington di mana seharusnya dan di mana tidak seharusnya. Inilah sebabnya kami berharap bahwa hak kami untuk membangun hubungan dengan negara lain berdasarkan minat kami dan kepentingan negara-negara itu akan dihormati," juru bicara Kremlin itu menekankan seperti dikutip dari TASS, Jumat (29/3/2019).

Dia menunjukkan bahwa Rusia mempertahankan kerja sama yang agak besar dan saling menguntungkan dengan Venezuela. Peskov juga mencatat bahwa ada beberapa kewajiban di bawah kontrak sebelumnya yang harus dipenuhi Rusia, yang menyangkut pasokan peralatan khusus.

"Dan mengenai spesialis yang tiba di Venezuela beberapa hari yang lalu, Rusia bekerja untuk memenuhi kontrak-kontrak ini dan kewajibannya," jelas Peskov, seraya menambahkan bahwa kontrak tersebut adalah kontrak militer dan peralatan militer yang terkait.

Menurut surat kabar El Comercio, sebuah pesawat Antonov An-124 dan Ilyushin Il-62 yang membawa pasukan Rusia dan 35 ton peralatan tiba di Ibu Kota Venezuela, Caracas, pada 23 Maret lalu.

Pada 27 Maret, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan pada pertemuan dengan Fabiana Rosales, istri pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido, bahwa Rusia harus keluar dari Venezuela. Dia menambahkan bahwa semua opsi terbuka jika Rusia gagal melakukan itu.

Wakil Presiden AS Michael Pence, pada gilirannya, meminta Moskow untuk menghentikan semua dukungan dari rezim Maduro dan berdiri dengan Juan Guaido, berdiri dengan negara-negara di belahan bumi ini dan di seluruh dunia sampai kebebasan dipulihkan. Sementara Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo mengatakan kepada Kongres bahwa Washington tidak hanya berupaya mengusir Presiden Venezuela Nicolas Maduro dari politik tetapi juga ingin mengakhiri pengaruh Rusia dan Kuba di Venezuela.

Credit sindonews.com

Rusia Sebut Pasukannya di Venezuela sebagai Spesialis

Presiden Venezuela, Nicolas Maduro (Kiri) dan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Reuters.

CB, Moskow – Pemerintah Rusia mengatakan telah mengirim spesialis ke Venezuela dalam payung kerja sama militer.

Para spesialis ini bukan ancaman bagi stablitas regional. Ini merupakan tanggapan atas seruan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, bahwa Rusia harus menarik semua pasukan dari negara sosialis itu.
“Kehadiran anggota militer Rusia di Venezuela terkait dengan diskusi dan kerja sama teknis militer,” kata Jose Rafael Torrealba Perez, yang merupakan atase militer Venezuela, pada Kamis, 28 Maret 2019 seperti dilansir Reuters.

Media Interfax melansir anggota militer Rusia tidak akan terlibat dalam operasi militer di Venezuela.Ada sekitar 100 tentara yang tiba di Caracas pada Sabtu pekan lalu. Mereka dilengkapi dengan 35 ton peralatan.

Secara terpisah, juru bicara Kemenlu Rusia, Maria Zakharova, mengatakan pasukan yang datang adalah spesialis.
“Rusia tidak mengubah keseimbangan kekuatan di wilayah. Rusia tidak mengancam siapapun, tidak seperti para pejabat di Washington,” kata dia dalam jumpa pers rutin pekanan.
Sedangkan juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan para spesialis itu terkait dengan kontrak yang ada antara kedua negara terkait suplai senjata Rusia.

Menurut dia, Rusia tidak sedang mengintervensi urusan internal Venezuela. Dia berharap negara lain juga membiarkan Venezuela memutuskan nasibnya sendiri.

Dua pesawat angkatan udara Rusia mendarat di Bandara Simon Bolivar International di Caracas, Venezuela.
Secara terpisah, Menteri Pertahanan interim AS, Patrick Shanahan, menampik penjelasan pemerintah Rusia ini. “Saya tidak yakin saya selalu mempercayai apa yang mereka katakan,” kata dia.
Seperti dilansir CNN, AS, Uni Eropa, dan mayoritas negara di Amerika Latin mendukung tokoh oposisi Juan Guaido sebagai Presiden interim.
Sebaliknya, Rusia, Cina, Turki, dan Kuba, mendukung Nicolas Maduro, yang saat ini menjabat sebagai Presiden.

Credit tempo.co

Rusia Sebut Pasukannya Berada di Venezuela Selama Diperlukan

MOSKOW - Rusia mengatakan pasukannya akan tetap di Venezuela selama diperlukan. Pernyataan ini sekaligus menolak permintaan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump agar Rusia menarik pasukannya dari negara yang dilanda krisis itu.

Rusia menempatkan pasukan dan peralatan militernya pada akhir pekan lalu untuk mendukung Presiden Nicolas Maduro telah meningkatkan ketegangan internasional yang sudah tinggi di Venezuela, di mana pemerintahan Trump mendorong perubahan rezim.

Penempatan pasukan dan peralatan Rusia pada akhir pekan lalu untuk mendukung Presiden Nicolas Maduro telah meningkatkan ketegangan internasional yang sudah tinggi atas Venezuela, di mana pemerintahan Trump mendorong perubahan rezim.

Kementerian Luar Negeri Rusia bersikeras bahwa kehadiran pasukannya di sana tidak menimbulkan ancaman bagi siapa pun.

"Mereka terlibat dalam implementasi perjanjian di bidang kerja sama militer dan teknis," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova, menambahkan mereka akan tetap di negara itu selama diperlukan.

"Rusia tidak mengubah keseimbangan kekuasaan di kawasan itu, Rusia tidak mengancam siapa pun tidak seperti warga di Washington yang baru saja saya kutip," katanya kepada wartawan seperti disitir dari Straits Times, Kamis (28/3/2019).

Zakharova merujuk pada komentar Trump bahwa Rusia harus keluar dari Venezuela serta pernyataan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo bahwa Washington tidak berencana untuk bernegosiasi dengan Maduro dan ingin mengakhiri pengaruh Rusia dan Kuba di Caracas.

Amerika Serikat dan lebih dari 50 negara lainnya mengakui pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido sebagai presiden sementara Venezuela. Sementara Rusia, bersama dengan China, mendukung Maduro.

"Tidak satupun dari Rusia maupun Venezuela adalah provinsi dari Amerika Serikat," cetus Zakharova.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menuduh Washington berusaha mengatur kudeta di negara penghasil minyak itu.

Atase militer Venezuela di Moskow juga mengatakan pada hari Kamis bahwa pasukan Rusia berada di negara itu di bawah kesepakatan tentang kerja sama militer dan teknis serta tidak akan melakukan operasi militer.

Sebuah pesawat angkatan udara Rusia, Antonov-124, kargo, dan Ilyushin Il-62 yang lebih kecil mendarat di bandara utama di luar Caracas pada hari Sabtu dan menurunkan sekitar 100 tentara dan peralatan militer.

"Adapun kehadiran spesialis Rusia, kita berbicara tentang kerja sama, kerja sama militer dan teknis," kata atase militer Venezuela, Jose Rafael Torrealba Perez, seperti dikutip dalam komentar yang diterjemahkan oleh kantor berita negara Rusia RIA Novosti.

"Kami sama sekali tidak berbicara tentang kehadiran militer Rusia untuk melakukan operasi militer," tambahnya.

Menteri Pertahanan Venezuela Vladimir Padrino Lopez diperkirakan akan mengunjungi Moskow pada bulan April sebagai bagian dari kerja sama antara kedua negara, kata atase itu.

Pada hari Selasa, Zakharova menyatakan bahwa Rusia mengembangkan kerja sama dengan Venezuela sesuai dengan Konstitusi negara itu dan dengan menghormati norma-norma hukumnya.

"Kehadiran spesialis Rusia di wilayah Venezuela diatur oleh perjanjian antara pemerintah Rusia dan Venezuela tentang kerja sama militer dan teknis yang ditandatangani pada Mei 2001," katanya.

Pada 2011, Rusia memberi Venezuela pinjaman USD4 miliar untuk membeli persenjataan Rusia.

Credit sindonews.com

Diminta Trump Keluar Venezuela, Rusia: AS Keluar Dulu dari Suriah

Pesawat Rusia terlihat mendarat di Bandara Simon Bolivar, Caracas, Venezuela. Reuters

CB, Jakarta - Permintaan Donald Trump agar militer Rusia keluar dari Venezuela, dibalas Rusia agar AS lebih dulu keluar dari Suriah.
Juru bicara Menteri Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan. seperti dikutip dari Russia Today, 28 Maret 2019, AS harus menepati komitmennya terlebih dahulu untuk menarik semua pasukan dari Suriah.

"Sebelum mereka mengatakan dalam kepentingan sah negara-negara lain, saya menyarankan pemerintah AS untuk memenuhi janji-janji yang telah diberikan kepada masyarakat internasional," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova, merujuk pada janji Presiden AS Donald Trump untuk menarik pasukan AS dari Suriah.

"AS berperilaku seperti koboi di Louvre, merusak tatanan internasional dengan gerakan kacau dan perilaku yang tidak terduga," kata Zakharova.

Pada Rabu, Kementerian Luar Negeri Rusia mengkonfirmasi pada bahwa dua pesawat militernya tiba di Venezuela sebagai bagian dari kesepakatan kerja sama militer tahun 2001 yang tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut oleh Majelis Nasional Venezuela, yang telah diambil alih oleh pihak oposisi.

Pesawat Angkatan Udara AS kedua yang membawa bantuan kemanusiaan untuk Venezuela setelah mendarat di Bandara Camilo Daza di Cucuta, Kolombia 16 Februari 2019.[REUTERS]

Pesawat-pesawat yang membawa hingga 100 spesialis militer Rusia dan kargo mendarat di luar Caracas pada hari Sabtu.
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, meminta pemerintah Rusia untuk menarik pasukannya dari Venezuela. Trump juga mengatakan semua opsi terbuka untuk membuat penarikan pasukan ini terjadi.

"Rusia harus keluar," kata Trump kepada media di Ruang Oval saat menerima istri tokoh oposisi Venezuela, Fabiana Rosales, seperti dilansir Reuters pada Rabu, 27 Maret 2019.Soal pengiriman pasukan ini, Deputi Duta Besar Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dmitry Polyanskiy, mengatakan negaranya memiliki hubungan bilateral dan perjanjian dengan Venezuela yang harus dihormati.

Credit tempo.co

AS Kurangi Perdagangan Minyak dengan Venezuela

Presiden Venezuela, Nicolas Maduro.

Foto: EPA

AS menginstruksikan sejumlah produsen minyak domestik memotong transaksi Venezuela..

CB, WASHINGTON -- Pemerintah Amerika Serikat (AS) memutuskan untuk mengurangi perdagangan minyaknya dengan Venezuela. Seperti dikutip Reuters, Jumat (29/3), AS telah menginstruksikan sejumlah produsen minyak domestik untuk memotong transaksi dengan Venezuela sebagai sanksi atas Venezuela.

Kebijakan itu diketahui sebagai salah satu upaya gedung putih untuk menekan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro untuk mundur dari jabatannya. Pemerintah AS juga telah mengetahui bahwa Nicolas tengah mendekat kepada perusahaan-perusahaan non-AS untuk kebijakan luar negeri Venezuela yang sedang dituju.

Washintong secara khusus ingin mengakhiri pengiriman bahan bakar bensin dan berbagai produk olahan yang berguna untuk mencairkan minyak mentah di Venezuela. Namun, menurut sumber Reuters, khusus untuk pengiriman bahan bakar jet dan diesel tidak akan diputus karena alasan kemanusiaan.

Meski begitu, baru-baru ini, Departemen Luar Negeri AS telah memanggil sejumlah perusahaan asing terkait rencana pemerintah AS memperluas sanksi bagi Venezuela. Sumber Deplu AS menuturkan, segala jenis perdagangan minyak, baik langsung maupun tidak langsung akan dianggap sebagai pelanggaran.

“Kami terus terlibat dengan perusahaan-perusahaan asing di sektor energi tentang kemungkinan risiko yang akan mereka hadapi jika masih terus melakukan bisnis dengan Venezuela,” kata salah seorang Juru Bicara Deplu AS.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah AS memainkan peranan penting terkait dengan sumber daya minyak mentah yang dimiliki saat ini. Sekretaris Negara AS, Mike Pompeo telah menjabarkan visi kerja dengan perusahaan-perusahaan energi untuk mengisolasi Iran dan Venezuela.

Sebagai catatan, ekspor minyak mentah dan bahan bakar dari AS ke Venezuela saat ini turun menjadi 920 ribu barel per hari dari rata-rata sebelumnya 1,5 juta barel per hari. Presiden AS, Donald Trump juga telah meminta Rusia untuk menarik pasukan dari Venezuela sebagai sanksi atas Venezuela.

Namun, hingga saat ini, sikap Pemerintah Rusia masih menjadi pendukung setia Nicolas Maduro. Meskipun, Nicolas telah dianggap sebagai orang yang menjerumuskan Venezuela kepada krisis ekonomi dan kemanusiaan.

Credit republika.co.id

Terapkan Rajam Mati LGBT, Sultan Minta Semua Pihak Hormati Brunei

BANDAR SERI BEGAWAN - Sultan Hassanal Bolkiah meminta semua pihak menghormati Brunei Darussalam meski tidak setuju dengan penerapan Hukum Pidana Syariat Islam yang mencakup eksekusi rajam sampai mati bagi pelaku zina dan hubungan seks sesama jenis. Penerapan hukum rajam dimulai 3 April 2019.

Setiap orang di Brunei yang dinyatakan bersalah atas pelanggaran hubungan seks sesama jenis termasuk lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) akan dikenai hukuman baru tersebut. Selain rajam, eksekusi potong tangan bagi pencuri juga akan diberlakukan.

Hukum Pidana baru itu sejatinya sudah diumumkan pada Mei 2014 oleh Sultan Hassanal Bolkiah yang bertindak sebagai Perdana Menteri Brunei. Namun, pelaksanaannya ditunda dan diberlakukan secara bertahap sampai akhirnya diterapkan murni pada 3 April mendatang.

Seruan Sultan Bolkiah untuk menghormati aturan di Brunei itu muncul dalam situs web pemerintah setempat yang dikutip CNN, Jumat (29/3/2019). "Pemerintah tidak mengharapkan orang lain untuk menerima dan setuju dengan itu, tetapi itu akan cukup jika mereka menghormati bangsa dengan cara yang sama seperti itu juga menghormati mereka," bunyi pernyataan di situs itu mengutip pernyataan Sultan Bolkiah.

Berbagai kelompok hak asasi manusia (HAM) mendesak Brunei membatalkan penerapan hukuman seperti itu. Kelompok HAM Amnesty International yang berbasis di London menyebutnya sebagai hukuman yang mengerikan.

"Melegalkan hukuman yang kejam dan tidak manusiawi itu mengerikan," kata Rachel Chhoa-Howard, peneliti Brunei di Amnesty International. "Beberapa potensi pelanggaran seharusnya tidak dianggap kejahatan sama sekali, termasuk hubungan seksual konsensual antara orang dewasa dengan jenis kelamin yang sama."

"Brunei harus segera menghentikan rencananya untuk menerapkan hukuman kejam ini dan merevisi hukum pidana sesuai dengan kewajiban hak asasi manusianya," lanjut Chhoa-Howard.

"Komunitas internasional harus segera mengutuk tindakan Brunei untuk menerapkan hukuman kejam ini ke dalam praktik."

Matthew Woolfe, pendiri kelompok HAM The Brunei Project, juga menyuarakan desakan yang senada. "Kami mencoba untuk menekan pemerintah Brunei, tetapi menyadari ada jangka waktu yang sangat singkat sampai undang-undang itu berlaku," kata kelompok HAM yang berbasis di Australia tersebut.

Kelompok itu menyerukan pemerintah Australia untuk meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Brunei. "Kami terkejut bahwa pemerintah sekarang telah memberikan tanggal dan bergegas melalui implementasi," kata Woolfe.

Woolfe mengatakan belum ada pengumuman publik besar-besaran tentang implementasi perubahan Hukum Pidana selain dari pernyataan yang di-posting di situs Jaksa Agung Brunei akhir Desember 2018, yang baru terungkap pekan ini.

Credit sindonews.com

Cina Klaim Kazakhstan Dukung Kamp Muslim di Xinjiang

Para peserta didik kamp pendidikan vokasi etnis Uighur di Kota Kashgar, Daerah Otonomi Xinjiang, Cina, berolahraga di lapangan voli pelataran asrama, Jumat (3/1/2019).

Foto: ANTARA FOTO/M. Irfan Ilmie

Kazakhstan menghindari kritik kebijakan Cina atas warga minoritas di Xinjiang.

CB, BEIJING -- Diplomat pemerintah Cina, Wang Yi menyatakan berterima kasih pada Kazakhstan atas dukungannya untuk program deradikalisasi di Xinjiang.

"Kami menghargai pemahaman dan dukungan pemerintah Kazakhstan untuk posisi Cina. Kami tidak akan pernah membiarkan orang atau kekuatan apa pun merusak persahabatan dan rasa saling percaya antara Cina dan Kazakhstan," kata Wang.

Dalam sebuah pernyataan pada Kamis malam (28/3), Anggota Dewan Negara Cina tersebut bertemu dengan Menteri Luar Negeri Kazakhstan, Beibut Atamkulov di Beijing. Dia mengklaim langkah-langkah deradikalisasi Cina di Xinjiang begitu efektif.

Wang mengungkapkan, langkah-langkah Cina dilakukan untuk melindungi keamanan dan memberikan kontribusi bagi perdamaian. Hal itu juga dilakukan dalam menindak pasukan teror dan menghilangkan pemikiran ekstremis.

Wang juga menyampaikan, Cina dan Kazakhstan harus memperkuat kerja sama keduanya di bidang Hak Asasi Manusia (HAM) dan memastikan orang lain tidak mencoba mempolitisasi masalah tersebut.

Pemerintah negara Asia Tengah menghindari untuk mengkritik kebijakan Xinjiang. Namun telah menegosiasikan pembebasan puluhan orang, dengan dua kewarganegaraan, Kazakhstan dan Cina yang ditahan di Cina.

Bulan ini, polisi Kazakhstan menahan seorang aktivis kelahiran Cina. Aktivis tersebut telah melakukan kampanye atas nama etnis Kazakhstan di Cina.

Adapun para kritikus menyebutkan Cina mengoperasikan kamp-kamp interniran untuk warga Uighur dan muslim lainnya yang tinggal di Xinjiang. Sementara pemerintah menyebutnya sebagai pusat pelatihan kejuruan.

Xinjiang merupakan rumah bagi minoritas Kazakhstan yang cukup besar. Kelompok HAM menyatakan, beberapa di antara mereka berakhir di fasilitas deradikalisasi.

Sementara itu, Cina telah meningkatkan upaya dalam melawan kritik yang berkembang di Barat dan kelompok-kelompok HAM terkait dengan program di Xinjiang.

Credit republika.co.id

Paspor Tiga Negara Asia Terkuat di Dunia, Mana Saja?

CB, Jakarta - Paspor tiga negara Asia, yakni Singapura, Jepang dan Korea Selatan berada di posisi pertama negara pemegang paspor terkuat versi Indeks Paspor Henley 2019.
Seperti dikutip dari News.com.au, 28 Maret 2019, Indeks Paspor Henley didasarkan pada data resmi dari Asosiasi Transportasi Udara Internasional (IATA) dan berdasarkan peringkat pada berapa banyak negara yang paspornya bisa masuk tanpa harus mendaftar terlebih dahulu untuk mendapatkan visa.
Menurut situs resminya, henleypassportindex.com, indeks dan isinya didasarkan pada data yang disediakan oleh Otoritas Angkutan Udara Internasional (IATA) dan ditambah, ditingkatkan, dan diperbarui menggunakan penelitian in-house yang luas dan data online sumber terbuka.

Indeks ini mencakup 199 paspor yang berbeda dan 227 tujuan perjalanan yang berbeda dan diperbarui secara real-time sepanjang tahun, ketika perubahan kebijakan visa mulai berlaku.
Menurut laporan Channel News Asia, paspor Singapura bersama Jepang dan Korea Selatan, merebut posisi pertama paspor terkuat.

Paspor. discoveryourindonesia.com
Pemegang posisi pertama tahun lalu adalah Jerman, yang tahun ini berada di peringkat kedua dengan skor 188. Lima negara Eropa lainnya menempati peringkat ketiga dalam indeks, yakni Denmark, Finlandia, Prancis, Italia, dan Swedia.
Inggris berada di tempat kelima dengan 185 akses. Sementara Amerika Serikat merosot ke urutan keenam, dan berbagi posisi dengan Belgia, Kanada, Yunani dan Irlandia.

Paspor Malaysia tetap menjadi paspor terkuat kedua di Asia Tenggara pada 13 dengan 177 akses. Sementara Indonesia berbagi posisi dengan Malawi di peringkat 71 dengan 70 tujuan.

Sama seperti tahun sebelumnya, Irak dan Afganistan menduduki posisi terbawah dalam indeks, dengan hanya 30 tujuan yang dapat diakses oleh warganya.
"Ada gambaran sekilas di 20 indeks teratas hari ini dibandingkan dengan 20 tahun yang lalu, menceritakan kisah yang menarik," kata managing partner Henley & Partners, Dominic Volek.

"Negara-negara Eropa pada saat itu mendominasi indeks dan tidak bergerak...tetapi hari ini 20 besar telah melihat pergerakan yang signifikan terutama dalam beberapa tahun terakhir. Negara-negara Eropa telah pasti tetapi terus menurun peringkat karena negara-negara Asia meningkatkan untuk mengambil tempat mereka."
Posisi Korea Selatan meningkat hampir 40 poin untuk naik dari posisi ke-13 menjadi yang pertama. Indeks Paspor Henley adalah peringkat dari semua paspor dunia berdasarkan jumlah negara yang dapat dilalui oleh para pemegang paspor untuk bebas visa.

Credit tempo.co

Profesor Cina Diskors karena Tulis Esai Kritik Xi Jinping

CB, Jakarta - Seorang profesor hukum di salah satu universitas ternama di Beijing, diskors dan diselidiki karena menulis esai yang mengkritik Presiden Cina Xi Jinping.
Dikutip dari CNN, 28 Maret 2019, profesor Xu Zhangrun dari Tsinghua University diskors dari kegiatan mengajar sampai investigasi atas dirinya selesai, ungkap rekannya Guo Yuhua.
Guo, profesor sosiologi di kampus yang sama mengatakan, pekerjaan Xu sebagai dosen, peneliti dan tutor telah ditangguhkan. Tidak jelas sampai kapan penangguhan ini, namun Guo mengatakan, skors terkait dengan esai yang Xu terbitkan pada Juli 2018.

Artikel panjang berjudul "Ketakutan Mendekat, Harapan Mendekat," berisi tentangan arah Cina di bawah kepemimpinan Xi dan menyerukan reintroduksi batas masa jabatan presiden, yang secara kontroversial dihapus oleh pemerintah pada awal 2018.
"Tiba-tiba, seolah-olah entah dari mana, kami memiliki 'pemimpin tertinggi' tanpa memeriksa kekuatannya: bagaimana mungkin orang tidak memiliki semua jenis imajinasi aneh dan ketakutan baru?" Xu bertanya dalam esainya.

Presiden Cina Xi Jinping, menyampaikan pidato pada pembukaan Kongres Nasional Partai Komunis Cina ke-19 di Balai Besar Rakyat China di Beijing, Cina, 18 Oktober 2017. Lebih dari 2.000 perwakilan menghadiri pertemuan yang anak menentukan siapa yang akan memimpin Cina kedepannya. REUTERS/Jason Lee

Investigasi terhadap Xu adalah tindakan terbaru yang diambil oleh pemerintah Cina untuk menekan suara-suara atau pendapat yang berbeda yang bertentangan dengan kebijakan Partai Komunis yang berkuasa.
Ini juga menunjukkan tidak ada suara yang menantang Xi akan ditoleransi karena ia terus mengkonsolidasikan posisinya sebagai penguasa Cina yang paling kuat sejak bapak pendiri Cina Mao Zedong.

Sebelumnya, Xu mengatakan kepada New York Times, dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya selanjutnya.
"Saya sudah mempersiapkan mental untuk ini sejak lama. Paling buruk, saya bisa berakhir di penjara," kata profesor hukum Cina itu merujuk pada dampak esainya yang mengkritik Xi Jinping.

Credit tempo.co

Nama Korban Dibacakan di Acara Peringatan Teror Christchurch

Dalam pidato sambutannya, Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, mengatakan bahwa kejahatan berdasarkan kebencian adalah musuh bersama. (Reuters/Jorge Silva)

Jakarta, CB -- Nama 50 korban yang tewas dalam penembakan di dua masjid di Christchurch, Selandia Baru, menggema dalam upacara peringatan teror tersebut di Hagley Park pada Jumat (29/3).

Ribuan orang berdiri dalam hening ketika kelima puluh nama korban yang tewas di Masjid Al Noor dan Masjid Linwood pada 15 Maret lalu itu dibacakan.

Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, mengatakan bahwa kejahatan berdasarkan kebencian adalah musuh bersama.

"Tantangan kita sekarang adalah berusaha sebaik mungkin dalam keseharian karena kita tidak imun terhadap virus kebencian, ketakutan, dan orang lain," ucap Ardern sebagaimana dikutip Reuters.

Di hadapan perwakilan pemerintahan dari sejumlah negara asing, Ardern kemudian mengatakan bahwa lingkaran ekstremisme semacam ini hanya dapat dihapuskan dengan kerja sama global.

"Jawabannya terletak pada konsep sederhana yang tidak terpaku pada batasan domestik, tak berdasar pada etnis, kekuasaan, atau bahkan format pemerintahan. Jawabannya ada pada kemanusiaan," tuturnya.

Mendengar pidato Ardern, seorang yang hadir dalam upacara tersebut, Farid Ahmed, terus mengangguk. Istri Ahmed, Husna, merupakan salah satu korban tewas dan ia mengaku sudah memaafkan pelaku.

Ahmed mengatakan bahwa ia tidak mau lagi memiliki "hari yang mendidih layaknya gunung berapi. Saya ingin punya hati yang penuh cinta dan kepedulian, penuh kasih dan memaafkan dengan mudah karena hati itu tidak ingin ada lagi nyawa yang hilang."

Ia kemudian mengajak semua pihak bekerja sama untuk perdamaian dan mengubah cara pandang dengan menganggap semua orang sebagai keluarga.

"Saya mungkin berasal dari satu kultur, kalian dari kultur lain. Saya mungkin punya satu kepercayaan, kalian juga punya kepercayaan lain, tapi jika bersama, kita adalah taman yang indah," katanya.

Credit cnnindonesia.com

Selandia Baru Gelar Peringatan Nasional Teror Christchurch

CHRISTCHURCH. Orang-orang berkumpul di Haley Park untuk melaksanakan March for Love sebagai penghormatan pada korban terorisme di Christchurch, Selandia Baru, Sabtu (23/3) waktu setempat.

Foto: AP Photo/Mark Baker

PM Selandia Baru mengajak semua orang lebih toleran.

CB, CHRISTCHURCH -- Ribuan orang hadir dan diam di taman Christchucrh saat nama-nama 50 orang yang ditembak mati disebutkan dalam upacara peringatan nasional, Jumat (29/3). Para pembicara menyerukan Selandia Baru akan lebih toleran setelah insiden penembakan.

"Tantangan kami sekarang adalah melakukan yang terbaik dalam realitas sehari-hari. Karena kita tidak kebal terhadap virus kebencian, dari ketakutan, dan yang lain," ucap Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern.

Belasan perwakilan pemerintah dari seluruh dunia bergabung dengan Ardern di layanan peringatan di Hagley Park, dekat masjid Al Noor. Di masjid tersebut lebih dari 40 korban tewas dari seorang supremasi kulit putih selama shalat Jumat pada 15 Maret

"Tapi kita bisa menjadi bangsa yang menemukan penawarnya. Dan masing-masing dari kita saat pergi dari sini kita memiliki pekerjaan yang harus dilakukan," ujar Ardern.

Ardern menyerukan, dunia harus mengakhiri lingkaran ekstremisme dan membutuhkan upaya secara global.

"Jawabannya terletak pada konsep sederhana yang tidak terikat oleh perbatasan domestik, yang tidak didasarkan pada etnis, basis kekuatan, atau bahkan bentuk pemerintahan. Jawabannya ada pada kemanusiaan kita," kata Ardern.

Selama peringatan berlangsung, pengamanan ketat diterapkan untuk tetap waspada. Komisaris polisi, Mike Bush mengatakan, itu adalah salah satu keamanan terbesar yang pernah dilakukan polisi.

Salah satu keluarga korban, Farid Ahmed, yang istrinya terbunuh mengatakan pada banyak orang, sebagai orang yang beriman ia telah mengampuni pembunuh istrinya. Sebab, ia tidak ingin memiliki hati yang penuh dengan kebencian.

"Saya ingin hati yang penuh cinta dan perhatian, penuh belas kasih dan mudah memaafkan, karena hati ini tidak ingin ada lagi nyawa yang hilang," kata dia.

Ahmed menyebutkan, orang-orang harus bekerja sama demi terciptanya perdamaian, dan mengubah sikap untuk melihat semua sebagai satu keluarga.

"Saya mungkin berasal dari satu budaya, Anda mungkin berasal dari budaya lain. Saya mungkin memiliki satu keyakinan, Anda mungkin memiliki satu keyakinan, tetapi bersama-sama kita adalah (ibarat) taman yang indah," ungkap Ahmed.

Credit republika.co.id

UNICEF Sebut 40 Anak Tewas di Gaza Setahun Belakangan Ini

Ilustrasi. (REUTERS/Mohammed Salem)

Jakarta, CB -- UNICEF menyatakan sekitar 40 anak telah tewas di Gaza. Tragedi terjadi dalam aksi protes di sepanjang perbatasan Gaza.

"Bukan hanya itu, hampir 3.000 anak lainnya juga dirawat di rumah sakit akibat cedera, banyak yang cacat seumur hidup," kata UNICEF seperti dikutip dari AFP, Kamis (28/3).Atas

Atas masalah itulah Direktur Timur Tengah UNICEF Geert Cappelaere meminta kepada baik Palestina dan Israel untuk segera menghentikan pertikaian mereka. Ia meminta Palestina dan Israel untuk memastikan bahwa anak-anak tidak menjadi sasaran konflik.

"Mengeksploitasi anak-anak yang kurang memiliki tujuan dan kerentanan atau memasukkan mereka ke dalam kekerasan adalah pelanggaran hak-hak anak," katanya.

Sebagai informasi, ribuan orang Pelestina memang setahun belakangan ini banyak berkumpul untuk melakukan aksi protes terhadap pendudukan Israel atas wilayah mereka. Mereka menuntut Israel mencabut blokade selama satu dekade di Gaza yang telah melumpuhkan kehidupan rakyat Palestina.

Mereka juga menuntut para pengungsi diizinkan untuk kembali ke rumah keluarga mereka. Aksi protes tersebut sering diwarnai oleh bentrokan antara pengunjuk rasa dengan pasukan Israel.

Data UNICEF, selain mengakibatkan 40 anak tewas, tragedi tersebut juga telah membunuh 258 warga Palestina dan dua tentara Israel.

Credit cnnindonesia.com

WHO kutuk keras pembunuhan pekerja kesehatan Palestina oleh Israel

Pekerja kesehatan Palestina Sajed Mezher, yang dibunuh oleh tentara Israel. (WAFA)

Al-Quds, Palestina, (CB) - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Rabu (27/3) dengan keras mengutuk pembunuhan Sajed Mezher --orang yang menjadi pemberi reaksi pertama dan bekerja untuk Masyarakat Bantuan Medis Palestina di Tepi Barat Sungai Jordan-- oleh militer Israel.

Mezher, pekerja kesehatan yang berusia 18 tahun, ditembak pada Rabu, saat ia memberi perawatan buat orang yang cedera selama bentrokan di Kamp Pengungsi Dheisheh di Bethlehem. Ia cedera di perut dan menyerah pada lukanya setelah ia dibawa ke rumah sakit.

"Kami sedih oleh kehilangan nyawa yang tragis ini. Pekerja kesehatan menyediakan perawatan kritis dan menyelamatkan nyawa. Perlindungan mereka harus dijamin," kata Gerald Rockenschaub, pemimpin Kantor WHO di Tepi Barat dan Jalur Gaza, sebagaimana dikutip Kantor Berita Palestina, WAFA --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis siang. "Doa kami dan belasungkawa yang paling dalam bersama keluarga Sajed dan rekannya di Masyarat Bantuan Medis Palestina (PMRS)."

WHO kembali menyatakan bahwa perlindungan pekerja kesehatan, orang tua dan instalasi medis harus dihormati sepanjang waktu.

Credit antaranews.com

Trump Ancam Tutup Perbatasan AS dengan Meksiko

Presiden Donald Trump kembali mengancam akan menutup perbatasan antara Amerika Serikat dengan Meksiko demi membendung arus imigran ilegal. (Reuters/Joshua Roberts)

Jakarta, CB -- Presiden Donald Trump kembali mengancam akan menutup perbatasan antara Amerika Serikat dengan Meksiko demi membendung arus imigran ilegal.

"Mungkin menutup Perbatasan Selatan. Meksiko tak melakukan apa pun untuk membantu menghentikan arus imigran ilegal ke negara kami. Mereka hanya berbicara tanpa tindakan," kata Trump melalui Twitter.

Trump kemudian juga menyerang negara-negara asal para imigran, seperti Honduras, Guatemala, dan El Salvador.

"Begitu pula Honduras, Guatemala, dan El Salvador yang menerima uang kami selama bertahun-tahun, tapi tak melakukan apa pun. Partai Demokrat juga tak peduli, hukum yang benar-benar buruk," tulis Trump.

Menanggapi ancaman Trump ini, Presiden Meksiko, Andres Manuel Lopez-Obrador, mengaku bahwa ia sudah mengambil sejumlah langkah untuk mengatasi isu imigran ini.

"Kami juga akan menolong dengan cara apa pun yang kami bisa. Kami tidak ingin ada konfrontasi dengan Amerika Serikat," ujarnya sebagaimana dikutip Reuters.

Menurut Lopez-Obrador, cara terbaik menangani isu imigran ini adalah dengan mengatasi akar masalah di negara asal.

Para imigran dari Amerika Tengah itu biasanya kabur ke AS untuk menghindari segala bentuk kekerasan, termasuk akibat persaingan kartel narkoba.

Sejak dilantik, Trump terus berupaya menerapkan pendekatan keras terhadap imigran ilegal ini karena dianggap membahayakan AS.

Salah satu usulan kontroversialnya adalah pembangunan tembok kuat di sepanjang perbatasan AS dengan Meksiko.

Karena usulan anggaran pembangunan tembok yang ia ajukan terus ditolak Kongres, Trump akhirnya mendeklarasikan situasi darurat nasional.

Dengan deklarasi darurat nasional, pemerintah dapat memanfaatkan anggaran militer dan dana negara lainnya untuk membangun tembok pembatas di sepanjang perbatasan dengan Meksiko yang situasinya dianggap sudah mendesak.

Credit cnnindonesia.com

Foto Satelit: Venezuela Sebar S-300 di Pangkalan Udara Utama

CARACAS - Militer Venezuela diketahui telah menyebar sistem pertahanan udara S-300 buatan Rusia di pangkalan udara utamanya, Kapten Manuel Rios di negara bagian Guarico. Penyebaran sistem pertahanan udara itu dilakukan di tengah mendidihnya ketegangan di wilayah tersebut.

Hal itu diketahui setelah Image Satellite International (ISI) yang berbasis di Israel merilis sejumlah foto satelit. ISI juga melaporkan Angkatan Bersenjata Venezuela telah menepatkan S-300 dalam posisi siap setelah mengadakan latihan militer pada bulan Februari.

Penyebaran dilaporkan mencakup lima peluncur dan radar penuntun rudal multi-saluran (MMGR) 9532ME seperti dikutip dari Sputnik, Jumat (29/3/2019).

Beberapa hari sebelum penyebaran itu, sejumlah outlet media melaporkan bahwa sekitar 99 staf militer Rusia tiba di Caracas dengan menggunakan dua pesawat, yang juga mengirimkan 35 ton kargo.

Menanggapi laporan tersebut, Wakil Presiden AS Mike Pence mengatakan kepada wartawan bahwa Washington menganggap kedatangan pesawat militer Rusia di Venezuela sebagai provokasi yang tidak disukai. Ia pun menyerukan Moskow untuk berhenti mendukung pemerintah Nicolas Maduro dan berdiri dengan Presiden sementara Juan Ramido yang memproklamirkan diri.

Sebelum itu, Presiden AS Donald Trump mendesak Rusia untuk keluar dari Venezuela dan menekankan bahwa semua opsi ada di meja.

Rusia telah menekankan bahwa Moskow tidak melanggar perjanjian internasional atau perundang-undangan domestik Venezuela. Rusia menyatakan kedatang personil militernya dilakukan dalam kerangka hubungan normal dengan pemerintah yang sah.

Dalam perkembangan paralel, Guaido mengumumkan minggu ini bahwa 6 April akan menjadi hari pertama "aksi taktis" untuk apa yang disebut "Operasi Kebebasan". Rencananya untuk melancarkan revolusi penuh di semua negara bagian Venezuela secara bersamaan.

Venezuela telah terperosok dalam krisis politik yang sedang berlangsung selama lebih dari dua bulan, sejak tokoh oposisi Juan Guaido menyatakan dirinya sebagai presiden sementara yang menentang Maduro. Langkah itu langsung diakui oleh AS dan beberapa sekutu regionalnya, sementara Rusia, China, Turki, dan banyak negara lain menegaskan kembali dukungan mereka untuk Maduro.

Kembali pada tahun 2009, Rusia setuju untuk meminjamkan Venezuela lebih dari USD2 miliar untuk membeli 92 tank serta sistem rudal S-300 yang dapat menembak jatuh jet tempur dan rudal jelajah. Dua batalyon S-300VM "Antey-2500" dikirim pada Mei 2012.

Credit sindonews.com

Rezim Maduro Larang Guaido Pegang Jabatan Pemerintahan

Pemerintahan Nicolas Maduro melarang pemimpin oposisi yang mendeklarasikan diri sebagai pemimpin interim, Juan Guaido, memegang jabatan publik hingga 15 tahun. (Federico Parra/AFP)

Jakarta, CB -- Pemerintahan Presiden Nicolas Maduro melarang pemimpin oposisi yang mendeklarasikan diri sebagai pemimpin interim Venezuela, Juan Guaido, untuk memegang jabatan publik selama 15 tahun ke depan.

"[Kantor pengawas] melarang warga ini [Juan Guaido] dari semua kantor pemerintahan dengan jangka waktu paling lama berdasarkan undang-undang," ujar Auditor Jenderal Venezuela, Elvis Amoroso, sebagaimana dikutip AFP, Kamis (28/3).

Reuters melaporkan bahwa Amoroso mengambil keputusan ini setelah kantornya melakukan audit terhadap Guaido.

Menurut Amoroso, Guaido tak dapat menjelaskan soal pembayaran sejumlah lawatan luar negeri sebagai ketua parlemen Venezuela atau Majelis Nasional.

Bulan lalu, Guaido memang melakukan rangkaian perjalanan ke sejumlah negara Amerika Latin untuk menggalang dukungan atas kepemimpinannya dalam rangka melengserkan Maduro.

Namun, Guaido menegaskan bahwa Amoroso tak memiliki kewenangan untuk melakukan audit seperti ini.

"Satu-satunya badan yang dapat menunjuk auditor adalah parlemen yang sah," ucap Guaido.

Amerika Serikat sebagai salah satu dari 50 negara yang mendukung Guaido pun menganggap keputusan Amoroso ini berlebihan.

"Keputusan ini berlebihan dan konyol," tutur juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Robert Palladino.

Kepemimpinan di Venezuela sudah mulai goyah sejak Maduro dianggap gagal membawa kesejahteraan bagi negara yang kaya minyak tersebut.

Di tangan Maduro, perekonomian Venezuela terpuruk, sampai-sampai dilanda hiperinflasi. Dengan kondisi ini, gaji masyarakat seperti tak ada artinya karena mereka sangat sulit membeli kebutuhan sehari-hari.

Saat popularitasnya mulai turun, Maduro membentuk badan baru yang kewenangannya tumpang tindih dengan parlemen.

Ia pun kembali menang dalam pemilu yang dianggap rakyat tidak sah. Kericuhan mulai pecah setelah Maduro dilantik pada Januari lalu.

Ketika demonstrasi anti-Maduro meluas di berbagai penjuru Venezuela, Guaido mendeklarasikan diri sebagai presiden interim dan mendesak pemilihan umum secepatnya.

Guaido didukung oleh sekitar 50 negara, sementara Maduro tetap mendapat dukungan dari para sekutunya, seperti Rusia dan China.

Credit cnnindonesia.com