Brasil Minta Pasukan Rusia Angkat Kaki dari Venezuela

Warga Venezuela memasuki Kolombia dengan menyeberangi jembatan internasional Simon Bolivar dari San Antonio del Tachira, Venezuela, Kamis (21/2). Rakyat Venezuela mengalami kelangkaan makanan dan obat-obatan.

Foto: AP Photo/Rodrigo Abd

Brasil minta Venezuela gelar pemilu ulang di bawah pimpinan Juan Guaido.

CB, BRASILIA -- Menteri Luar Negeri Brasil Ernesto Araujo mengatakan, pasukan Rusia yang dikirim ke Venezuela harus segera pergi meninggalkan negara tersebut. Dalam sebuah wawancara dengan Reuters, Araujo manyatakan, pembelaan Rusia terhadap Presiden Nicolas Maduro justru dapat memperdalam keruntuhan ekonomi dan masyarakat Venezuela.

Menurut Araujo, satu-satunya jalan keluar dari krisis adalah dengan mengadakan pemilihan umum ulang di bawah pemerintahan sementara yang dipimpin oleh oposisi, Juan Guaido. "Jika mereka mempertahankan Maduro lebih lama, berarti lebih banyak orang kelaparan dan melarikan diri dari negara itu, lebih banyak tragedi kemanusiaan di Venezuela," ujarnya, Jumat (29/3).

"Apa pun yang berkontribusi pada kelanjutan penderitaan rakyat Venezuela harus dihapus," kata Araujo.

Araujo mengatakan, kehadiran tentara Rusia di Venezuela merupakan tanda kelemahan Maduro. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa Maduro sudah tidak punya kekuatan militer.

"Jika dia perlu membawa pasukan dari luar negeri, jelas bahwa pasukan bersenjatanya tidak sepenuhnya bersamanya dan tidak mampu terus menekan rakyat Venezuela," kata Araujo.

Sebelumnya, kedatangan dua pesawat angkatan udara Rusia diyakini membawa hampir 100 pasukan khusus dan personel keamanan siber ke Venezuela. Rusia menyatakan, pihaknya telah mengirim spesialis ke Venezuela berdasarkan perjanjian kerja sama militer.

Sementara itu, Presiden sayap kanan Brasil Jair Bolsonaro mengatakan, angkatan bersenjata Brasil tidak berniat melakukan intervensi militer ke Venezuela. Brasil ingin membahas krisis Venezuela secara bilateral dengan Rusia dan Cina. Transisi diplomatik di negara penghasil minyak tersebut merupakan kepentingan mereka bersama, yang tergabung dalam kelompok ekonomi berkembang, BRICS (Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan).

Bersama dengan Lima Group, Brasil kini fokus untuk membuat pemimpin oposisi Juan Guaido diakui di organisasi internasional. Araujo mengatakan, pemerintah Brasil berusaha menjalin kerja sama perdagangan dan kerja sama lainnya dengan Rusia serta Cina. Rencananya, presiden Brasil akan menghadiri petemuan puncak BRICS pada November mendatang.

Credit  republika.co.id

Empat negara Amerika luncurkan operasi kepolisian

Amerika Serikat pada Rabu (27/3) mengatakan telah mencapai kesepakatan dengan tiga negara Amerika Tengah untuk menjalankan operasi kepolisian bersama di kawasan itu. (Reuter photo) .

Antara

Tegucigalpa (CB) - Amerika Serikat pada Rabu (27/3) mengatakan telah mencapai kesepakatan dengan tiga negara Amerika Tengah untuk menjalankan operasi kepolisian bersama di kawasan itu.

Kesepakatan diambil pada saat pemerintahan Presiden Donald Trump sedang berupaya membedung gelombang migrasi (perpindahan penduduk) di sepanjang perbatasan wilayah AS di selatan.

Pemerintah Guatemala, Honduras, El Savador dan Amerika Serikat mengatakan dalam pernyataan bahwa mereka telah menyepakati sejumlah langkah, termasuk operasi kepolisian bersama, peningkatan keamanan perbatasan, pencegahan kejahatan internasional dan upaya mengendalikan "migrasi tak teratur".

Sepanjang setahun terakhir, banyak rombongan penduduk kawasan Amerika Tengah menempuh perjalanan ke perbatasan AS di selatan guna mencari suaka. Gelombang kedatangan mereka itu membuat Donald Trump gusar. Sang presiden AS telah menjadikan masalah keamanan perbatasan sebagai prioritas perhatian pemerintahannya.

Kerja sama bidang kepolisian itu diumumkan setelah serangkaian pertemuan digelar di Honduras pada Rabu antara para pejabat Amerika Tengah dan Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Kirstjen Nielsen.

"Dengan perasaan gembira, saya umumkan bahwa AS bersama sekutu-sekutu di Northern Triangle telah mencapai sebuah kesepakatan BERSEJARAH untuk menangani akar penyebab krisis di perbatasan kita," kata Nielsen di Twitter.

Penduduk dalam jumlah besar yang berupaya memasuki Amerika Serikat secara ilegal berasal dari Guatemala, Honduras dan El Savador. Ketiga negara Amerika Tengah itu, yang berada di antara negara-negara termiskin di kawasan Amerika dan tercabik kekerasan, telah menyebabkan peningkatan jumlah masyarakat migran di Amerika Serikat.

Pernyataan tersebut tidak memberikan keterangan rinci soal bagaimana negara-negara itu akan berkolaborasi dalam melaksanakan tindakan kepolisian. Namun seorang pejabat Honduras, yang tidak ingin disebutkan namanya, membenarkan bahwa operasi kepolisian itu akan melibatkan Amerika Serikat.

Beberapa badan AS, termasuk Departemen Luar Negeri, Badan AS untuk Pembangunan Internasional, dan Departemen Pertahanan, pada masa lalu pernah membantu pelatihan atau memberikan pendampingan bagi kepolisian dan pasukan keamanan di Amerika Tengah. Bantuan mereka ditujukan untuk membantu pasukan-pasukan mengatasi korupsi serta untuk memperkuat kemampuan mereka memerangi kejahatan terorganisasi.

Credit  antaranews.com

Korsel siapkan Sejong sebagai pusat pemerintahan

Bendera Korea Selatan (en.wikipedia.org) (en.wikipedia.org/)

Sejong, Korea Selatan (CB) - Pemerintah Korea Selatan telah mempersiapkan kota Sejong yang terletak sekitar 120 kilometer dari Seoul sebagai pusat administratif negara itu di masa mendatang.

Untuk itu, sebanyak 18 dari 22 kementerian telah berpindah dari Kota Metropolitan Seoul ke Sejong, kata Walikota Sejong, Dr Lee Choon-hee dalam jumpa pers dengan wartawan peserta World Journalists Conference di Korea Selatan, Rabu.

Ke 18 kementerian itu melipulti Kementerian Strategi dan Keuangan, Kementerian Pertanian, Pangan dan Urusan Desa, Kementerian Lingkungan, Kementerian Agraria, Infrastruktur dan Transportasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata, Kementerian Perdagangan, Industri dan Energi, Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan, dan Kementerian Tenaga Kerja.

Kementerian Dalam Negeri dan Keselamatan, dan Kementerian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merencanakan berpindah ke Sejong tahun ini.

Kantor Perdana Menteri Korea Selatan merupakan kantor pemerintah yang pertama pindah ke Sejong pada bulan September 2017.

Lee Choon-hee mengatakan pihaknya telah mempersiapkan Sejong sebagai kota cerdas dengan teknologi tinggi. Dengan demikian, semua aspek kehidupan akan diintegrasikan dengan teknologi tinggi.

Menurut Korea Bizwire, Komite Kepresidenan tentang Industri 4.0 dan Kementerian Agraria, Transportasi dan Kemaritiman telah mengungkapkan cetak biru bagi rencana ujicoba kota cerdas yang membentang 2.74 juta meter persegi.

Lebih lanjut ia mengatakan penduduk Sejong kini mencapai sekitar 500 ribu dibanding 350 ribu lima tahun lalu. Dengan pengalamannya sekitar 30 tahun di pemeritahan, ia yakin kota tersebut masih tetap ideal sebagai tempat tinggal sekitar 700 ribu orang di masa mendatang.

Ia juga mengusahakan agar tempat tinggal warga kota tidak jauh dari tempat kerja sehingga mobilitas orang dapat dikurangi.

Credit  antaranews.com

Partai Junta Militer Thailand Raih Suara Mayoritas di Pemilu

Ilustrasi pemilihan umum Thailand 2019. (REUTERS/Soe Zeya Tun)

Jakarta, CB -- Komisi Pemilihan Umum Thailand menyatakan partai pro junta militer, Palang Pracharat, meraih suara mayoritas dalam pemilihan umum yang digelar pada 24 Maret lalu. Sedangkan partai oposisi, Pheu Thai, berada di posisi kedua.

Seperti dilansir Reuters, Kamis (28/3), KPU Thailand menyatakan Partai Palang Pracharat meraup 8,4 juta suara. Namun, mereka menyatakan hasil itu belum resmi karena mereka baru akan mengumumkannya pada 9 Mei mendatang.

"Partai oposisi utama, Pheu Thai, mendapat 7,9 juta suara," kata Sekretaris Jenderal KPU Thailand, Krit Urwongse.


Menurut Krit, hasil penghitungan itu sudah 100 persen. Mereka belum menyampaikan hasil penghitungan keseluruhan untuk 500 kursi di parlemen.

Untuk posisi 350 kursi Majelis Rendah, Partai Pheu Thai diperkirakan berhasil merebut 137 kursi. Sedangkan Palang Pracharat mendapat 97 kursi.

Sedangkan untuk hasil perolehan 150 kursi di Dewan Perwakilan belum ditentukan karena cara penghitungannya cukup rumit.

Akan tetapi, baik Pheu Thai dan Palang Pracharat saling klaim menang dan sudah bersiap membentuk koalisi untuk membangun pemerintahan selanjutnya.

Meski begitu, aroma kecurangan mencuat dalam pemilu Thailand yang digelar sejak kudeta pada 2014. Kelompok pemantau menyatakan proses pemungutan suara di Negeri Gajah Putih cenderung menguntungkan kelompok pro militer dan calon petahana saat ini, Prayut Chan-ocha. Menurut mereka hal itu terlihat dari berlarutnya proses penghitungan suara yang seharusnya sudah selesai pada Senin (25/3) lalu.

Calon perdana menteri dari Partai Pheu Thai, Sudarat Keyuraphan, menyatakan mereka saat ini sedang mendekati partai lain untuk membentuk koalisi.

"Pembentukan pemerintahan ini harus menjawab keinginan rakyat dan membawa negara ke arah demokratis," kata Sudarat.

Partai Palang Pracharat yang pro militer menyatakan juga akan membentuk koalisi. Mereka yakin akan menang dalam pemilihan umum 2019.

"Palang Pracharat akan berbicara dengan partai yang satu pemikiran dan dan ideologi yang sama untuk menggerakkan negara ke arah yang lebih baik," kata juru bicara Partai Palang Pracharat, Kobsak Pootrakool.

Salah satu partai yang kemungkinan besar bakal digandeng Partai Pheu Thai adalah Partai Kemajuan Masa Depan (FWP) yang dipimpin oleh pengusaha Thanathorn Juangroongruangkit.

Sedangkan partai yang menjadi incaran kedua belah pihak adalah Bhumjaithai. Perolehan suara partai dengan agenda legalisasi ganja dan berbagi kendaraan itu dianggap sangat penting untuk menentukan kemenangan masing-masing pihak.

Partai Pheu Thai merupakan pendukung kakak beradik sekaligus mantan perdana menteri, Thaksin Shinawatra dan Yingluck Shinawatra. Mereka masih mempunyai basis pendukung yang kuat terutama di daerah pedesaan.

Credit  cnnindonesia.com

Filipina Kembali Tahan Pemred Media Pengkritik Duterte

Filipina kembali menahan Maria Ressa, pemimpin redaksi media yang kerap mengkritik pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte, Rappler. (Reuters/Eloisa Lopez)

Jakarta, CB -- Filipina kembali menahan Maria Ressa, pemimpin redaksi media yang kerap mengkritik pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte, Rappler.

"Saya diperlakukan seperti pelaku kriminal padahal kejahatan saya hanya menjadi jurnalis independen," ujar Ressa kepada ABS-CBN sembari digiring oleh petugas kepolisian pada Jumat (27/3).

Salah satu pendiri Rappler, Beth Frondoso, mengatakan bahwa Ressa ditahan oleh aparat di bandara Manila.

"Mereka menahannya di bandara. Kami akan mengajukan pembebasan dengan jaminan," ujar Frondoso.


AFP melaporkan bahwa Ressa ditahan atas tuduhan penipuan. Namun, belum ada keterangan lebih lanjut dari otoritas Filipina.

Namun, perwakilan dari Human Rights Watch, Carlos Conde, menganggap Ressa ditangkap untuk membungkam r yang terus mengkritik Duterte.

"Kasus Ressa ini belum pernah terjadi sebelumnya dan menunjukkan upaya kuat Duterte untuk menutup situs berita tersebut atas laporan kredibel dan konsistennya atas pemerintah," katanya.

Selama ini, Rappler memang dikenal kerap menyuarakan kritik terhadap pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte, terutama terkait kampanye anti-narkoba yang sudah menelan banyak korban tanpa proses peradilan jelas.

Ini bukan kali pertama Ressa ditahan. Februari lalu, Ressa ditahan atas tuduhan pencemaran nama baik di internet.

Sebelumnya, perempuan yang masuk daftar orang-orang berpengaruh pada 2018 versi majalah Time itu juga diadili karena Rappler dituding tidak membayar pajak saham pada 2015.

Credit  cnnindonesia.com

Indonesia tegaskan dukungan terhadap perdamaian di wilayah Sahel

Wakil Menteri Luar Negeri RI A.M. Fachir dalam Pertemuan Tingkat Menteri Dewan Keamanan PBB mengenai G5 Sahel Joint Force (G5S JF) itu berlangsung di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat pada Kamis (28/3/2019). (Kemenlu RI)

Jakarta (CB) - Pemerintah Indonesia melalui Wakil Menteri Luar Negeri RI A.M. Fachir dalam pertemuan tingkat menteri di Dewan Keamanan PBB menegaskan dukungan terhadap upaya perdamaian di wilayah Sahel di Afrika.

Pertemuan Tingkat Menteri Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengenai G5 Sahel Joint Force (G5S JF) itu berlangsung di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat pada Kamis (28/3), seperti disampaikan dalam keterangan tertulis dari Kemenlu RI yang diterima di Jakarta, Jumat.

Wamenlu RI A.M. Fachir dalam pertemuan tersebut menekankan bahwa pendekatan keamanan saja tidak cukup untuk mengatasi penyebab konflik di wilayah Sahel, yakn perbatasan di Afrika antara Sahara ke utara dan daerah yang lebih subur di selatan.

Di hadapan anggota DK PBB dan negara anggota G5 yang hadir, Wamenlu Fachir menceritakan pengalaman Indonesia dalam penanganan terorisme melalui pelatihan di Jakarta Centre for Law and Enforcement Cooperation (JCLEC), dan upaya polri berkolaborasi dengan tokoh agama serta masyarakat dalam mengangani aktivitas militan sekaligus melakukan proses deradikalisasi.

Pada kesempatan itu, Wamenlu RI juga menegaskan dukungan Indonesia untuk menciptakan perdamaian di wilayah Sahel, termasuk inisiatif G5S JF.

G5S JF merupakan inisiatif lima negara yaitu Mali, Burkina Faso, Niger, Chad, dan Mauritania guna memastikan keamanan di wilayah Sahel, khususnya mengatasi terorisme dan kejahatan terorganisir.

Wamenlu Fachir menyampaikan tiga poin penting dalam upaya mengatasi konflik berkaca dari pengalaman Indonesia dalam mengatasi terorisme.

Pertama,  menekankan perlunya mencapai kemajuan konkret di lapangan. Hal itu, menurut Fachir, bertujuan untuk memastikan kredibilitas G5S JF. Oleh karena itu, operasionalisasi komponen polisi G5S JF sangat diperlukan untuk memastikan operasi dan tindak lanjut yang efektif, termasuk proses peradilan.

Kedua,   pentingnya peningkatan kapasitas, termasuk pengumpulan informasi intelijen, penanganan kekerasan ekstremisme dan pendanaan kelompok ekstrimis, serta pengamanan perbatasan.

Ketiga, Wamenlu RI menyampaikan pentingnya upaya untuk membangun kepercayaan masyarakat. G5S JF harus mampu memberikan perlindungan dan bantuan kepada masyarakat, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh ajakan kelompok ekstrimis.

“Memenangkan hati dan pikiran masyarakat merupakan aspek terpenting dan menjadi dasar dalam mengalahkan terorisme," ujar Wamenlu Fachir.

Lebih lanjut, Wamenlu RI menegaskan bahwa upaya penanganan terorisme harus dibarengi dengan upaya mengatasi akar masalah, termasuk memajukan pembangunan dan moderasi.

Selain itu, peningkatan kapasitas negara sehingga dapat hadir dan memberikan layanan dasar kepada masyarakat merupakan langkah penangkalan terorisme yang utama.

Pertemuan Tingkat Menteri DK PBB mengenai G5S JF merupakan inisiatif Perancis dan Burkina Faso yang bertujuan untuk membahas dukungan yang dapat diberikan kepada G5S JF.

Credit  antaranews.com

Indonesia pilih tema "peacekeeping" saat ketuai DK PBB

Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian A. Ruddyard dalam temu media di Jakarta, Kamis (28/3/2019). (ANTARA News/Yashinta Difa)

Jakarta (CB) - Indonesia memilih tema penjagaan perdamaian atau peacekeeping saat menjalankan mandat sebagai presiden Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) pada Mei mendatang.

Selama menjadi anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020, Indonesia akan memiliki dua kali kesempatan menjadi presiden Dewan Keaman, yakni pada Mei 2019 dan Agustus 2020.

“Kepemimpinan Indonesia akan berlangsung selama satu bulan. Ada beberapa langkah namun kami telah memilih tema mengenai peacekeeping,” kata Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian A. Ruddyard dalam temu media di Jakarta, Kamis (28/3).

Indonesia telah menyiapkan sejumlah agenda untuk mengisi masa kepemimpinan di DK PBB, di antaranya debat terbuka pada 7 Mei 2019 mengenai operasi penjagaan perdamaian.

Selain agenda tersebut, Indonesia juga memprakarsai debat terbuka mengenai perlindungan warga sipil dari konflik bersenjata. Debat tersebut akan dilaksanakan pada 23 Mei 2019 serta berbareng dengan peringatan 20 tahun sejak resolusi PBB dikeluarkan mengenai perlindungan warga sipil dari konflik bersenjata.

Isu Palestina tidak luput disertakan Indonesia dalam agenda kepemimpinan di DK, yaitu melalui penyelenggaraan diskusi informal mengenai permukiman ilegal, khususnya pada aspek hukum dan kemanusiaan. Agenda itu akan dilaksanakan pada 9 Mei 2019.

Pada akhir kepemimpinan, Indonesia akan mengadakan resepsi. Dalam kesempatan tersebut, akan ditampilkan pula sejumlah pentas budaya sebagai ajang promosi.

Kursi kepresidenan merupakan jabatan yang dipegang secara bergilir sesuai urutan abjad 15 negara anggota DK PBB. Untuk Maret ini, kursi kepresidenan dipegang oleh Prancis dan akan disusul dengan Jerman pada April mendatang.

Setelah Mei tahun ini, Indonesia diperkirakan akan kembali menjabat posisi presiden DK PBB pada Agustus 2020. Untuk periode kedua itu, Indonesia mengusung tema penanggulangan terorisme.

Credit  antaranews.com

Jadi Presiden DK PBB, Indonesia Siapkan Sejumlah Kegiatan

Dirjen Multilateral Kemlu Febrian Ruddyard. Foto/SINDOnews/Victor Maulana

JAKARTA - Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri, Febrian Ruddyard menuturkan bahwa Indonesia akan menjabat sebagai Presiden Dewan Keamanan (DK) PBB pada Mei mendatang. Febri menyebut, Indonesia sudah menyiapkan sejumlah kegiatan dalam masa satu bulan kepresidenan di badan terkuat PBB tersebut.

Febri mengatakan tema yang akan akan diangkat Indonesia dimasa kepresidenannya di DK PBB adalah mengenai penjaga perdamaian. Dia menyebut, Indonesia akan menggelar dua debat terbuka.

Debat pertama dihelat pada awal Mei mengenai pasukan penjaga perdamaian. Debat kedua akan digelar pada pertengahan Mei, mengenai warga sipil di zona perang. 

"Indonesia juga akan menggelar pertemuan informal yang membahas mengenai pemukiman ilegal di Palestina oleh Israel," ujar Febri, Jakarta, Kamis (28/3/2019).

Febri menuturkan semua debat dan juga pertemuan informal akan dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, dan akan dihadiri oleh Sekertaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

Ia kemudian mengatakan selain tiga acara diatas, diakhir masa kepemimpin di DK PBB, Indonesia akan menggelar resepsi sekaligus pameran budaya. 

"Kita sekalian promosi budaya kita di sana. Nanti rencananya akan ada tarian Saman Gayo dari Aceh," ucapnya.

Dirinya menambahkan Indonesia juga rencananya akan berencana menggelar pameran foto di kantor PBB dengan tema pasukan penjaga perdamaian. Pameran foto ini dijadwalkan digelar dari awal hingga pertengahan Mei mendatang. 

Credit  sindonews.com

Dubes Tantowi pada Negara-negara Pasifik: Indonesia Juga Pasifik

Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru, Tonga dan Samoa Tantowi Yahya, saat presentasi Pacific Exposition 2019. Foto/KBRI Wellington

WELLINGTON - Indonesia menegaskan diri sebagai negara Pasifik dalam sebuah forum negara-negara Pasifik di Wellington. Penegasan itu disampaikan Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Selandia Baru, Samoa dan Kerajaan Tonga; Tantowi Yahya.

Forum yang diselenggarakan Wellington Club ini berlangsung pada Selasa lalu. Forum dihadiri para akademisi, pengusaha, perwakilan pemerintah Selandia Baru dan beberapa negara Pasifik.

Tantowi menjelaskan bahwa ke-Pasifik-an Indonesia didukung oleh fakta geografis lima provinsi di timur, yakni Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur (NTT) terletak di Samudra Pasifik.

Dari sisi sosial dan budaya, lanjut Tantowi, lebih dari separuh komunitas Melanesia dan Polinesia di dunia ada di Indonesia. "Dengan dukungan data dan fakta ini, dengan bangga saya katakan Indonesia adalah bagian tak terpisahkan dari Pasifik, bagian dari komunitas Melanesia dan Polinesia di dunia. Oleh karenanya Indonesia, sebagai bagian dari Middle Income Goup countries, anggota G-20 dan yang lebih penting lagi sebagai bagian dari Pasifik yang merasa terpanggil untuk berkontribusi di wilayah ini," katanya, dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews.com, Kamis (28/3/2019).

Tantowi menjelaskan hal itu sebagai awal dari presentasinya untuk Pacific Exposition 2019, sebuah pameran perdagangan, investasi dan pariwisata yang akan diadakan di Auckland, Selandia Baru tanggal 12-14 Juli 2019.

Pameran yang baru pertama kalinya diselenggarakan ini adalah inisiatif Indonesia yang kemudian diadopsi menjadi program bersama Indonesia, Australia dan Selandia Baru dalam kerangka Trilateral Cooperation.

Sebanyak 19 negara di Pasifik Selatan diharapkan akan ikut dalam pameran bersama ini. Pameran tersebut akan menjadi forum di mana semua negara di kawasan Pasifik dapat memamerkan semua produk ekspor mereka serta potensi investasi dan pariwisata yang mereka miliki. 

Bagi Indonesia, sambung Tantowi, Pacific Exposition adalah peluang bagi Indonesia untuk mengoneksikan lima provinsi di wilayah timur dengan negara-negara di Pasifik secara ekonomi.

Dampak dari pameran itu diharapkan akan terjadi interaksi di antara mereka. Sementara bagi para pengusaha, ekspor tir dan investor Indonesia menjadi peluang untuk masuk ke pasar yang belum banyak digarap selama ini. 

Credit  sindonews.com

Kemlu Tegaskan Pemulangan WNI Mantan Simpatisan ISIS Rumit

Juru Bicara Kemenlu Arrmanatha Nasir.

Foto: Antara/Teresia May

Pemulangan WNI mantan ISIS harus melalui verifikasi berlapis.

CB, JAKARTA -- Kementerian Luar Negeri RI menyatakan pemulangan WNI dari wilayah konflik di Suriah dan Irak adalah proses yang rumit dan membutuhkan waktu lama.


Proses panjang itu sebelumnya dilakukan saat pemulangan 17 WNI mantan simpatisan ISIS tahun lalu, yang melibatkan banyak pemangku kepentingan termasuk di antaranya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Intelijen Negara (BIN).

“Jadi saya tidak bisa sampaikan apakah mereka (WNI yang berada di Suriah) akan kembali, kapan kembalinya, bagaimana kembalinya. Itu adalah tahapan panjang yang harus kami lakukan,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, dalam press briefing di Jakarta, Kamis (28/3).

Dia menjelaskan, tahap awal dalam pemulangan WNI mantan simpatisan ISIS adalah proses verifikasi data untuk memastikan bahwa mereka betul-betul WNI.


Proses itu akan rumit, menurut Arrmanatha, sebab sebagian dari orang-orang tersebut pergi ke Suriah secara ilegal dan tidak memiliki dokumen perjalanan resmi.


Setelah verifikasi status kewarganegaraan, pemerintah akan melakukan penilaian terhadap orang-orang tersebut mencakup kondisi fisik, psikologis, untuk melihat sejauh mana mereka terpapar radikalisme. 


“Setelah diverifikasi, kami melakukan analisis kembali untuk proses deradikalisasi. Ada berbagai tahap yang dilakukan di Suriah dan Indonesia. Tahapannya memang sangat panjang dan dari situ kami menentukan apakah mereka bisa kembali ke Indonesia atau tidak,” tutur Arrmanatha.


Pernyataan Arrmanatha tersebut menanggapi laporan yang mengatakan puluhan WNI ditemukan di antara ribuan keluarga pejuang ISIS yang berada di kamp-kamp penampungan Al Hol, Suriah TImur.


Lebih dari 9.000 keluarga anggota ISIS berada di kamp-kamp tersebut, setelah kekalahan ISIS di Timur Tengah.


Sejumlah negara seperti Inggris dan Amerika Serikat telah menyatakan kebijakannya untuk tidak menerima warga negaranya yang bergabung dengan ISIS.  

Credit  republika.co.id

New York Alami Darurat Wabah Campak

Vaksin Campak (ilustrasi)

Foto: topnews.in

Sepanjang tiga bulan terakhir separuh dari 300 kasus campak di AS terjadi di New York

CB, NEW YORK – Sepanjang tiga bulan terakhir, setidaknya 300 orang menderita penyakit campak di 15 negara bagian Amerika Serikat (AS). Dari jumlah kasus itu, hampir separuhnya terjadi di Rockland, New York.

Serangan wabah terhadap warga AS telah terjadi dalam waktu enam bulan terakhir. Alhasil pejabat setempat menetapkan wabah campak yang tengah melanda sebagai keadaan darurat. Seiring penetapan status itu, pemerintah melarang warganya yang tidak mendapat vaksinasi untuk mengunjungi tempat-tempat umum.

“Siapapun yang berusia di bawah 18 tahun dan tidak mendapat vaksinasi campak dilarang untuk berada di tempat umum sampai kondisi darurat berakhir dalam 30 hari. Atau, jika mereka sudah mendapat suntikan vaksin,” kata Eksekutif Daerah Rockland, Ed Day, sebagaimana dilansir VOA Jumat (29/3).

Tempat-tempat umum yang dimaksud yakni pusat perbelanjaan, restoran, bus, dan kereta api. Polisi tidak akan meminta catatan vaksinasi. Akan tetapi orang tua akan dikenakan denda sebesar 500 dolar AS dan enam bulan penjara jika menolak untuk memberikan vaksin terhadap anaknya.

Ed Day mengungkapkan terdapat masalah yang dihadapi pemerintah dalam memberikan pemahaman terhadap orang tua akan bahaya dari penyakit campak. Padahal, penyakit itu bisa berakibat pada komplikasi penyakit dan bahkan berujung pada kematian.

Meski telah diberikan sosialisasi, kesadaran orang tua untuk memberikan vaksi terhadap anak-anak mereka amat rendah. “Bagaimana dengan bayi yang ada di luar sana bersama orang tuanya? Bagaimana dengan mereka yang hamil dan memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah? Inilah yang harus kita perhatikan,” ujar dia.

Sebuah studi menemukan tarif vaksin di AS dinilai tinggi oleh sebagian warga. Sekitar 94 persen anak-anak di AS menerima dosis vaksin pertama yang dapat melindungi dari campak, gondong, dan berbagai penyakit lainnya. Akan tetapi, vaksin yang digunakan itu masih membutuhkan penguat termasuk vaksin khusus penyakit campak.

Di satu sisi, banyak orang tua yang meyakini vaksin dapat memicu autisme pada anak. Berdasarkan hasil beberapa penelitian yang telah dilakukan, anggapan tersebut tidak benar. Seorang dokter anak di Klinik Clevelend, Frank Esper mengatakan vaksin terbukti aman. “Vaksin ini terbukti aman. Kami sudah mengujinya dan mengikuti anak-anak yang telah menerima vaksin ini. Kami tahu seberapa aman mereka,” ujarnya.

Meski demikian, beberapa orang tua tetap tidak yakin. Ed Day pun menawarkan pemberian vaksin gratis kepada anak-anak yang belum mendapat vaksinasi sebagai langkah mengakhiri wabah campak di Rockland.

Credit  republika.co.id

Lithuania tetapkan menhan eks-Soviet bersalah dalam kejahatan perang

Balon udara ikut serta dalam pesta balon udara memperingati seratus tahun pemulihan kemerdekaan negara, di Kaunas, Lithuania, Sabtu (7/7/2018). (REUTERS/Ints Kalnins)

Vilnius (CB) - Satu pengadilan Lithuania memutuskan mantan Menteri Pertahanan Soviet, Dmitry Yazov, bersalah karena kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan pada Rabu (27/3) atas perannya dalam penindakan keras terhadap gerakan pro-kemerdekaan di negara Baltik itu tahun 1991.

Pengadilan di Vilnius itu menjatuhkan hukuman "in absentia" atas Yazov, 94 tahun, selama 10 tahun. Ia merupakan orang dengan jabatan tertinggi dalam daftar 67 mantan perwira militer dan pejabat angkatan darat yang dihukum setelah peradilan berlangsung selama tiga tahun.

Sementara hanya dua terdakwa yang hadir di pengadilan pada Rabu, seluruh 67 lagi dinyatakan bersalah dan menerima hukuman antara empat dan 14 tahun penjara.

Kementerian Luar Negeri Rusia tidak segera menanggapi permintaan untuk berkomentar.

Rusia telah menolak untuk bekerja sama terkait dengan peradilan tersebut, dan menyebutnya ilegal serta merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan yang fundamental, dan mantan Presiden Soviet Mikhail Gorbachev, 88 tahun, menolak untuk bersaksi.

Lithuania menjadi bagian dari republik Soviet pertama yang pada Maret 1990 menyatakan kemerdekaan dari Moskow. Uni Soviet secara resmi bubar pada Desember 1991.

Sebanyak 14 warga sipil tewas dalam serangan yang dilakukan tentara Soviet pada Januari 1991, kata jaksa penuntut, dalam penyerbuan kantor televisi negara dan menara TV. Labih dari 700 orang lain luka-luka.

Lithuania telah mengeluarkan surat perintah penahanan internasional untuk seluruh yang dihukum dan meyakini sebagian besar di antara mereka tinggal di Rusia, Ukraina atau Belarusia, kata jaksa Daiva Skorupskaite Lisauskiene kepada Reuters.

Seorang pengacara yang mewakili salah satu terdakwa, Mikhail Golovatov, mengatakan ia akan mengajukan banding terhadap hukuman yang dijatuhkan atas kliennya.

Presiden Lithuania Dalia Grybauskaite memuji hasil keputusan tersebut. "Keputusan bersalah telah dijatuhkan terhadap mereka yang terlibat pembunuhan pada orang-orang yang secara damai melindungi kebebasan mereka," katanya dalam satu pernyataan.

Credit  antaranews.com

FaceBook larang penyanjungan nasionalis putih dan separatisme putih

California (CB) - Facebook pada Rabu melarang pengagung-agungan dan sokongan terhadap nasionalisme kulit putih serta radikalisme kulit putih, suatu langkah yang mendapat persetujuan dari Selandia Baru --yang awal bulan ini mengalami peristiwa pembunuhan terhadap 50 orang di masjid.

Kelompok Hak Warga telah mengatakan bahwa raksasa media sosial itu gagal mengendalikan ekstremisme dan mendapat sorotan pada bulan ini karena seorang tersangka supremasi kulit putih mengunggah rekaman serangannya di kota Christchurch, Selandia Baru.

Facebook, Twitter dan Alphabet Inc's Youtube mendapat tekanan untuk menghapus konten terkait supremasi kulit putih dan neo-Nazi dari serambi mereka, termasuk juga berita-berita palsu dan jenis-jenis unggahan kasar lainnya.

Untuk menanggapi seruan tersebut, Facebook meningkatkan tim pengawasan konten dan menurunkan halaman-halaman yang digunakan untuk mempromosikan gerakan yang menyokong kelompok supremasi kulit putih.

Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern, yang menyeru media sosial untuk bertanggung jawab atas unggahan para penggunanya, mengatakan bahwa materi-materi yang mencakup keraguan telah dilarang sesuai aturan ujaran kebencian dalam Facebook.

"Saya mengatakan, saya senang karena itu termasuk di dalamnya, dan mereka telah mengambil langkah, tetapi saya kira masih ada yang harus dibahas dengan masyarakat internasional apakah itu sudah cukup atau belum," katanya kepada media di Christchurch, Kamis.

"Ada pelajaran yang bisa dipetik di sini di Christchurch, dan kami tidak ingin siapa pun harus mendapat pelajaran tersebut lagi."

Kebijakan baru ituakan diterapkan pekan depan, menurut blog Facebook https://newsroom.fb.com/news/2019/03/standing-against-hate post dan akan diterapkan dalam aplikasi utama Facebook dan Instagram.

Facebook sudah lama melarang supremasi putih di bawah peraturan konten "kebencian" namun sebelumnya tidak mempertimbangkan nasionalis putih atau separatis secara jelas sebagai rasis.

Credit  antaranews.com

Kabar Hoaks Picu Aksi Kekerasan di Perancis

Ilustrasi kekerasan. (Istockphoto/funky-data)

Jakarta, CB -- Hoaks yang berkembang di sosial media bahwa kelompok etnis minoritas Romani melakukan penculikan anak memantik gelombang aksi kekerasan di Perancis, meski polisi telah menyebut gosip tersebut tak benar.

Polisi Perancis juga mengatakan bahwa sekelompok orang telah menyerang pihak yang diyakini menyebarkan gosip penculikan tersebut.

Lewat cuitan, polisi mengatakan bahwa kabar soal mobil van putih yang mengelilingi area pinggiran kota Paris di Nanterre dan Colombes untuk menculik perempuan-perempuan muda telah memantik tuduhan palsu pada dua orang. Kedua orang itu pada 16 Maret lalu juga diserang sekelompok massa sehingga mengalami cedera ringan. 

"Jangan bagikan informasi palsu ini," ujar cuitan polisi tersebut. 

Polisi mengatakan bahwa isu penculikan itu benar-benar tidak berdasar dan "tidak ada kasus penculikan yang telah terkonfirmasi". Kini polisi juga telah mengamankan 20 orang setelah terjadi serangan pada komunitas etnis tersebut.

Lewat keterangan resmi, lembaga bantuan hukum La Voix des Rroms mengatakan streotipe rasialis yang menyatakan kelompok etnis Romani sebagai penculik anak sudah beredar sejak era pertengahan (5-15 SM).

La Voix des Rroms juga menyamakan serangan anti-Romani itu dengan pembantaian Rohingya di Myanmar, serta meminta masyarakat Perancis untuk menjaga mereka-mereka yang nyawanya terancam.

Pada Senin lalu, aksi kekerasan terjadi di Bobigny di Clichy-sous-Bois, area pinggiran kota Paris, demikian menurut laporan AFP. Isu penculikan itu disebutkan berawal dari Facebook dan Snapchat.

Juru bicara pemerintah Perancis, Benjamin Griveaux, mengatakan bahwa insiden tersebut tidak bisa ditoleransi dan menjadi tanda bagi pemerintah untuk memerangi berita palsu.

"Menyebarkan isu seperti itu secara terorganisir dan viral di sosial media menyebabkan kekerasan dan juga stigma pada suatu komunitas," kata Griveaux.

Pada Desember, polisi kota Paris mencuitkan hukuman bagi penyebar kabar palsu.

Hukum Perancis menyatakan bahwa para penyebar kabar palsu di internet bisa didenda sekitar US$51 ribu hingga US$153 ribuu.

Penyebaran berita palsu di sosial media menjadi masalah di berbagai negara di seluruh dunia. Pada Juli 2018, terjadi serangkaian aksi kekerasan akibat kabar palsu yang menyebar di WhatsApp, menyebabkan belasan tewas. 

Credit  cnnindonesia.com

Presiden Perancis Kehilangan 3 Menteri Karena Ikut Pemilu

Presiden Prancis, Emmanuel Macron. (Yoan Valat/Pool via REUTERS)

Jakarta, CB -- Sebanyak tiga menteri Perancis menyatakan mengundurkan diri dari pemerintah setelah memutuskan mengikuti pemilihan daerah dan Uni Eropa, Kamis (28/3).

Kantor Kepresidenan Perancis menuturkan tiga menteri yang mundur terdiri dari Menteri Perancis untuk Eropa, Natalie Loiseau, serta dua menteri muda yakni Benjamin Griveaux dan Mounir Mahjoubi.

Loiseau berencana mencalonkan diri dalam pemilihan umum Uni Eropa pada Mei mendatang, sementara Griveaux dan Mahjoubi akan bersaing di pemilihan Wali Kota Paris pada 2020.

Dengan kepergian ketiga menteri itu, tersisa sepuluh menteri dalam pemerintahan Presiden Emmanuel Macron saat ini.


Hingga kini, dikutip AFP, kantor kepresidenan Perancis belum mengindikasikan siapa yang akan menggantikan Loiseau, Griveaux, dan Mahjoubi. Macron dikabarkan akan mengumumkan penunjukkan itu Senin pekan depan dalam rapat kabinet.

Kendati demikian, sejumlah spekulasi yang muncul menyebut penasihat Macron untuk urusan Eropa, Clement Beaune, akan ditunjuk untuk menggantikan posisi Loiseau dalam kabinetnya.

Posisi tersebut menjadi strategis dalam kabinet Macron, terutama dalam menegaskan posisi Perancis terkait rencana Inggris keluar dari Uni Eropa atau Brexit.

Credit  cnnindonesia.com

Brexit, May Berikan Penawaran Baru Pada Voting Ketiga

Perdana Menteri Inggris Theresa May. (REUTERS/Henry Nicholls)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Inggris Theresa May akan membuat tawaran baru dalam perundingan keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit) setelah proposal perceraian yang disampaikannya ditolak dua kali oleh parlemen. Tawaran baru akan diberikan dalam pemungutan suara parlemen ketiga yang akan digelar Jumat (30/3).

Tawaran baru diberikan sebagai dalam upaya baru untuk menghindari perpecahan dalam perpisahan Inggris dengan dari Uni Eropa. Tawaran dibuat sehari setelah ia membuat janji akan mengundurkan diri jika proposal Brexit diterima.

Janji perdana menteri tersebut sebenarnya bertentangan dengan tekadnya untuk mencoba menjaga ekonomi Inggris dan kejatuhan pound pasca-Brexit memisahkan Inggris dari Uni Eropa.


"Saya mendorong semua anggota parlemen untuk mendukungnya dan memastikan bahwa kami meninggalkan Uni Eropa, memberi orang dan bisnis kepastian yang mereka butuhkan," katanya kepada anggota parlemen seperti dikutip dari AFP, Jumat (29/3).

Tapi ia tak menyampaikan tawaran baru tersebut. Musyawarah parlemen Inggris yang mengambil alih pembahasan persyaratan untuk keluar dari Uni Eropa (Brexit) buntu. Proses pemungutan suara tidak berhasil meraih mayoritas setelah parlemen menolak seluruh opsi yang dibahas.

Pasalnya, delapan persyaratan Brexit yang dibahas di parlemen sama sekali tidak ada yang disetujui. Yang nyaris disepakati hanya soal upaya negosiasi secara permanen dan menyeluruh antara bea cukai Inggris dan Uni Eropa.

Selain soal bea cukai, usulan persyaratan Brexit yang juga nyaris disetujui adalah soal perlunya diadakan referendum untuk mengkonfirmasi untuk setiap kesepakatan Brexit. Usulan ini didukung 268 anggota parlemen, dan ditolak 295 anggota lainnya.

Usul soal Brexit yakni mempertahankan Inggris sebagai anggota Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa (Efta) Kawasan Ekonomi Eropa (EEA) juga hanya didukung 188 anggota parlemen, dan 283 menolak.

Untuk mengatasi masalah itu, May mengeluarkan janji; akan mengundurkan diri bila proposal Brexit diterima. "Saya tahu ada keinginan untuk pendekatan baru - dan kepemimpinan baru - dalam fase kedua negosiasi Brexit dan saya tidak akan menghalangi hal itu," kata May.

Upaya May tersebut mendapatkan dukungan dari mantan Menteri Luar Negeri Boris Johnson. Ia mengatakan sekarang akan mendukung perdana menteri. "Atas nama 17,4 juta orang yang memilih Brexit dalam referendum 2016 yang sangat memecah belah," katanya.

Tetapi oleh oposisi Partai Buruh janji May tersebut hanya menciptakan lebih banyak ketidakpastian dan pertanyaan tentang siapa yang akan memimpin pembicaraan perdagangan yang akan menentukan hubungan UE-Inggris untuk beberapa dekade mendatang.

"Ini bahkan lebih dari penutup mata Brexit," kata juru bicara Buruh Brexit Keir Starmer. "Kami sekarang tahu bahwa hasil hubungan kita di masa depan dengan UE tidak akan ditentukan olehnya," katanya.

Credit  cnnindonesia.com

Ekspor Kayu, Indonesia Akan Teken Kesepakatan dengan Inggris

Ilustrasi kerja sama Indonesia dan Inggris. Foto/Ist

JAKARTA - Indonesia dan Inggris akan menandatangi Forest Law Enforcement, Governance and Trade Voluntary Partnership Agreement (FLEGT-VPA) mengenai ekspor kayu Indonesia ke negara Eropa tersebut.

Direktur Eropa I Kementerian Luar Negeri Indonesia, Dino R. Kusnadi, mengatakan penadatanganan FLEGT-VPA akan dilakukan pada Jumat (29/3/2019) besok oleh Menteri Lingkungan Hidup yang mewakili Indonesia. Sedangkan dari Inggris diwakili oleh Duta Besar-nya di Jakarta.

"Format ini adalah perjanjian serupa dengan perjanjian sebelumnya dengan Uni Eropa (UE). Langkah antisipasi jika inggris keluar UE, agar tidak ada hambatan penyaluran kayu ke Inggris," kata Dino.

"Perjanjian ini akan menjadi landasan hukum, sehingga kontinuitas akan selalu terjaga," ujarnya dalam briefing mingguan Kementeriann Luar Negeri Indonesia, Kamis (28/3/2019).

Penandatangan FLEGT-VPA itu menunjukan komitmen Indonesia dalam pelestarian lingkungan hidup, dengan menyediakan kayu legal. Hal itu, lanjut Dino, juga menguatakan mekanisme FLEGT dan mengharapan negara lain mengakui mekanisme tersebut.

Menurut Dino, ekspor kayu Indonesia ke Inggris adalah seperempat dari total ekspor ke UE, dengan nilai USD250 juta. 

Credit  sindonews.com

Indonesia Kecam Pembantaian terhadap 157 Muslim di Mali

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Arrmanatha Christiawan Nasir. Foto/SINDOnews/Victor Maulana

JAKARTA - Pemerintah Indonesia mengecam pembantaian kelompok bersenjata terhadap 157 warga etnik Muslim Fulani atau Peuhl di Ogossogou, Mali tengah, Sabtu pekan lalu. Para pelaku yang menyamar sebagai pemburu tradisional mengumbar tembakan dan melakukan pembakaran rumah-rumah warga.

"Kami sangat mengecam penggunaan kekerasan di manapun itu, termasuk yang terjadi di Mali. Kami sangat prihatin dengan yang terjadi dan kita sampaikan tentu belasungkawa kepada keluarga korban," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Arrmanatha Christiawan Nasir, Kamis (28/3/2019).

PBB telah mengirim para pakar hak asasi manusia (HAM) ke Mali tengah untuk menyelidiki pembantaian itu. Para korban rata-rata adalah petani dan penggembala dari komunitas Fulani. Menurut PBB, wanita yang sedang hamil ikut dibunuh dan beberapa korban dibakar hidup-hidup. 

Kelompok milisi Dogon dituduh sebagai pelaku serangan brutal di sebuah desa etnik Peuhl sesaat sebelum fajar pada hari Sabtu lalu. Milisi itu juga disalahkan atas sejumlah serangan di Mali tengah selama setahun terakhir.

"Sebuah tim yang terdiri dari 10 spesialis hak asasi manusia, agen perlindungan anak dan dua penyelidik MINUSMA telah dikerahkan ke wilayah Mopti untuk melakukan penyelidikan khusus terhadap peristiwa-peristiwa mengerikan hari Sabtu," kata juru bicara misi PBB Olivier Salgado di Twitter.

MINUSMA adalah akronim dari Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali, nama misi PBB di Mali. 

Credit  sindonews.com

Changi Dinobatkan Sebagai Bandara Terbaik di Dunia

Changi Dinobatkan Sebagai Bandara Terbaik di Dunia. (Istimewa).

SINGAPURA - Bandara Internasional Changi dinobatkan sebagai bandara terbaik di dunia selama tujuh tahun berturut-turut. Changi bersaing ketat dengan Tokyo dan Seoul untuk memperebutkan bandara terbaik versi Skytrax.

Survei yang melibatkan lebih dari 13 juta wisatawan dari seluruh dunia memandang Singapura layak mendapatkan penghargaan terbaik di dunia karena menawarkan kemewahan dan berbagai fasilitas terbaik. Responden juga diminta untuk menilai berbagai fasilitas bandara seperti checkin, kedatangan, transfer, pusat perbelanjaan, keamanan, dan imigrasi.

Berbagai bandara di Asia mendominasi 10 besar bandara terbaik di dunia, sebanyak enam bandara dari Asia dari 10 terbaik. Bandara Internasional Haneda Tokyo menduduki peringkat kedua, diikuti Bandara Internasional Incheon Seoul. Bandara Internasional Hong Kong menduduki peringkat kelima, sedangkan Bandara Nagoya berada pada peringkat keenam, serta Bandara Narita Tokyo bertengger pada posisi kesembilan. Untuk Bandara Doha Hamad (4), Munich (7), Heathrow London (8), dan Zurich (10). 

Skytrax juga menilai berbagai bandara dengan berbagai kategori. Bandara Haneda memenangkan sebagai bandara terbersih di dunia. Sementara T- 5 di Heathrow London menjadi terminal terbaik di dunia. Adapun Bandara Guangzhou menjadi bandara yang memiliki tingkat apresiasi terbaik di dunia.

Kemenangan Singapura itu bertepatan menjelang peluncuran Jewel Changi pada bulan depan. Jewel Changi menggabungkan konsep kebun dan berbagai atraksi, seperti hotel, 300 ritel, dan restoran. Wisatawan dari seluruh dunia dipastikan sering terbang ke Bandara Changi, Singapura akan terkejut per 17 April mendatang.

Changi akan membuka Jewel Changi Airport yang menghubungkan tiga dari empat terminal dengan gedung kaca berbentuk donat seperti permata. Jewel Changi Airport dipastikan dilengkapi dengan pusat perbelanjaan dan kebun magis yang didesain oleh Moshe Safdie.

Kebun seluas 130.000 meter persegi itu dibangun dengan dana USD1,25 miliar dengan 10 lantai, lima lantai di atas dan lima lantai di bawah tanah. Salah satu fasilitas yang paling impresif adalah Rain Vortex. Itu merupakan air terjun terpanjang indoor di dunia setinggi 130 kaki (40 meter). Selain itu, wisatawan juga menikmati Canopy Mazes, Sky Nets, Discovery Slides dan Canopy Bridge sepanjang 50 meter. 

Namun, berbagai atraksi itu tidak akan dibuka hingga pertengahan 2019. CEO Skytrax Edward Plaidsted mengungkapkan, peluncuran Jewel Changi akan menambah ”dimensi unik” untuk memosisikan Singapura. ”Untuk menjadi bandara terbaik di dunia ketujuh kalinya merupakan prestasi menakjubkan bagi Bandara Changi,” ujar Plaisted.

Dia mengungkapkan, pembukaan Jewel Changi akan memberikan pengalaman baru bagi wisatawan. Pada 2017, Changi menampung 62,7 juta penumpang. ”30% adalah penumpang transit,” kata Ivan Tan, juru bicara Changi Airport Group. Dia mengungkapkan, pihaknya mengamati peningkatan jumlah penumpang yang sering melakukan opsi untuk melakukan transit di Changi. 

Hung Jean, CEO Jewel Changi Airport Development, mengungkapkan menjadikan bandara sebagai lokasi wisata menjadi tujuan utama kehadiran Jewel. Itu menjadi status Changi sebagai bandara penghubung internasional.

”Kita mengamati tren di mana banyak wisatawan menghabiskan sedikit waktu di kota besar. Mereka lebih suka mengeksplorasi destinasi untuk mendapatkan pengalaman bermakna,” ujar Hung. ”Itu menjadikan posisi bandara penghubung sangat penting dalam perjalanan wisatawan,” paparnya. Kehadiran Jewel akan memosisikan destinasi gaya hidup dan memperkuat Singapura sebagai ”Kebun di Kota”.

”Changi akan melengkapi destinasi yang memenuhi kebutuhan wisatawan untuk petualangan yang memberikan pengalaman,” jelasnya. Bagaimana dengan bandara-bandara di Amerika Serikat (AS)? Skytrax memang tidak mendapatkan banyak penghargaan. Namun, Bandara Houston mendapatkan pengakuan untuk pelayanan digital dan situs internetnya.

Bandara Zurich diakui sebagai bandara yang memproses penumpang. Sementara Bandara Internasional Hong Kong memenangkan kategori bandara terbaik untuk restoran. Plaisted mengungkapkan, banyak bandara terus meningkatkan kualitas karena khawatir mendapatkan review buruk dari wisatawan. ”Semua orang kini dengan cepat bisa mengkritik, apakah di media sosial, ketika kamu terjebak di imigrasi atau bea cukai,” katanya.

Dia mengungkapkan, bandara kini sangat memperhatikan komplain dan berusaha menjaga reputasi mereka. Dalam perkembangan teknologi, menurut Plaisted, banyak bandara telah memanfaatkan teknologi otomatisasi, khususnya berkaitan dengan imigrasi dan pemeriksaan keamanan.

”Selama 12 tahun terakhir, pemrosesan dengan biometrik dan teknologi informasi mampu mempercepat antrean pada pemeriksaan keamanan dan imigrasi,” ujarnya. Alasannya, kata Plaisted, bandara lebih dikendalikan untuk kepentingan komersial dibandingkan kenyamanan penumpang. ”Jika kamu di bandara untuk membeli makanan atau berbelanja. Kamu tidak boleh berdiri dan antre selama 20 menit,” paparnya.

Sebelumnya, Atlanta kembali memimpin dunia sebagai bandara tersibuk di dunia. Bandara Internasional Hartsfield-Jackson Atlanta mampu menduduki peringkat pertama dalam hal bandara yang paling banyak menampung penumpang. Bandara Atlanta menampung lebih dari 107 juta penumpang selama 2018. Itu menjadi bandara paling sibuk di dunia.

Berdasarkan data Dewan Bandara Internasional (ACI), Bandara Atlanta mengalami kenaikan lalu lintas penumpang sebesar 3,3%. Secara global, jumlah penumpang meningkat 6% atau 8,8 miliar penumpang tahun lalu. Sementara angkutan kargo meningkat hanya 3,2%.



Credit  sindonews.com

Tentara Malta ambil alih kapal yang dibajak migran

Beberapa petugas membantu migran turun dari kapal Elhiblu 1. (Reuters Connect)

Valletta (CB) - Tentara Malta berhasil mengambil kendali sebuah kapal tanker kecil yang dibajak sejumlah migran, yang diselamatkan di lepas pantai Libya, ungkap Pasukan Bersenjata Malta (AFM) dalam satu pernyataan, Kamis.

Saksi Reuters mengatakan, kapal tanker tersebut sedang dikawal oleh kapal patroli menuju pelabuhan Valleta.

Sebanyak 108 migran diselamatkan dengan menggunakan kapal kargo Elhiblu 1. Mereka lantas membajak kapal tersebut setelah tahu bahwa kapal itu akan membawanya kembali ke Libya.

Wakil Perdana Menteri Italia, Matteo Salvini, pada Rabu (27/3) mengatakan bahwa Italia tidak akan membuka pelabuhannya untuk "para penjahat" yang melancarkan aksi pembajakan.

AFM mengaku telah berkomunikasi dengan kapten kapal saat kapal tersebut berada di 30 mil dari Malta.

"Kapten berulangkali menyatakan bahwa ia tidak memegang kendali atas kapal tersebut. Ia bersama kru dipaksa dan diancam oleh sejumlah migran untuk melanjutkan perjalanan menuju Malta," kata AFM.

AFM mengungkapkan salah satu kapal patrolinya menghentikan kapal yang memasuki perairan Malta dan tim operasi khusus kemudian dikerahkan untuk menaiki dan mengamankan kapal tersebut.

Tim khusus dilengkapi dengan dua pesawat pencegat cepat, sejumlah kapal patroli lainnnya dan satu helikopter.

Pihaknya mengatakan kapal tersebut kini dikawal menuju pelabuhan Valletta untuk diserahkan kepada kepolisan Malta guna penyelidikan lebih lanjut.

Credit  antaranews.com