CB, Jakarta - Menjabatnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat ikut mengubah haluan hubungan AS dengan Palestina, di mana AS selalu maju untuk setiap perundingan konflik Palestina-Israel.
Namun alih-alih sebagai penengah yang netral, Trump membuat sikap AS terhadap Palestina berat sebelah, sebut saja pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel, ketika Trump tidak menggunakan "hak pengabaian" yang telah dikesampingkan pendahulunya atas status Yerusalem, hingga keputusan memotong bantuan badan PBB yang mengurus pengungsi Palestina. Berikut ini sikap-sikap AS di bawah kepemimpinan Trump terhadap Palestina.
1. Menutup Kantor Perwakilan PLO
Kantor Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Washington, AS, 19 November 2017. [REUTERS / Yuri Gripas]
Pada Senin 10 September 2018, Kemendagri AS mengumumkan menutup kantor perwakilan Organisasi Pembebasan Palestina atau Palestinian Liberation Organization (PLO) di Washington DC.
"Kami telah mengizinkan kantor PLO untuk melakukan operasi yang mendukung tujuan mencapai perdamaian abadi dan komprehensif antara Israel dan Palestina sejak berakhirnya kesepakatan sebelumnya pada November 2017," kata pernyataan resmi Kemendagri AS, seperti dilaporkan Aljazeera, 12 September 2018.
AS menyebut PLO telah mengecam rencana perdamaian AS yang belum mereka lihat dan menolak untuk terlibat dengan pemerintah AS sehubungan dengan upaya perdamaian dan sebaliknya.
John Bolton, penasihat keamanan nasional AS, seperti dilansir dari Reuters mengatakan kantor PLO di Washington ditutup karena kekhawatiran tentang upaya Palestina untuk mendorong penyelidikan Pengadilan Kejahatan Internasional terhadap Israel.
Bolton yakin penutupan kantor PLO di Washington tidak akan menutup pintu pada rencana perdamaian Arab-Israel yang telah lama ditunda.
Sebagai tanggapan penutupan ini, Otoritas Palestina (PA) mengatakan langkah itu akan memungkinkan Israel melanjutkan kebijakan mereka terhadap rakyat dan tanah Palestina.
"Ini adalah deklarasi perang melawan upaya perdamaian ke negara kita dan sekitarnya," juru bicara Palestina, Yousef al-Mahmoud.
Sekretaris Jenderal PLO Saeb Erekat mengatakan keputusan itu adalah penegasan lain dari kebijakan pemerintah Trump untuk secara kolektif menghukum rakyat Palestina, termasuk dengan memotong dukungan keuangan untuk layanan kemanusiaan termasuk kesehatan dan pendidikan.
Namun alih-alih sebagai penengah yang netral, Trump membuat sikap AS terhadap Palestina berat sebelah, sebut saja pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel, ketika Trump tidak menggunakan "hak pengabaian" yang telah dikesampingkan pendahulunya atas status Yerusalem, hingga keputusan memotong bantuan badan PBB yang mengurus pengungsi Palestina. Berikut ini sikap-sikap AS di bawah kepemimpinan Trump terhadap Palestina.
1. Menutup Kantor Perwakilan PLO
Kantor Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Washington, AS, 19 November 2017. [REUTERS / Yuri Gripas]
Pada Senin 10 September 2018, Kemendagri AS mengumumkan menutup kantor perwakilan Organisasi Pembebasan Palestina atau Palestinian Liberation Organization (PLO) di Washington DC.
"Kami telah mengizinkan kantor PLO untuk melakukan operasi yang mendukung tujuan mencapai perdamaian abadi dan komprehensif antara Israel dan Palestina sejak berakhirnya kesepakatan sebelumnya pada November 2017," kata pernyataan resmi Kemendagri AS, seperti dilaporkan Aljazeera, 12 September 2018.
AS menyebut PLO telah mengecam rencana perdamaian AS yang belum mereka lihat dan menolak untuk terlibat dengan pemerintah AS sehubungan dengan upaya perdamaian dan sebaliknya.
John Bolton, penasihat keamanan nasional AS, seperti dilansir dari Reuters mengatakan kantor PLO di Washington ditutup karena kekhawatiran tentang upaya Palestina untuk mendorong penyelidikan Pengadilan Kejahatan Internasional terhadap Israel.
Bolton yakin penutupan kantor PLO di Washington tidak akan menutup pintu pada rencana perdamaian Arab-Israel yang telah lama ditunda.
Sebagai tanggapan penutupan ini, Otoritas Palestina (PA) mengatakan langkah itu akan memungkinkan Israel melanjutkan kebijakan mereka terhadap rakyat dan tanah Palestina.
"Ini adalah deklarasi perang melawan upaya perdamaian ke negara kita dan sekitarnya," juru bicara Palestina, Yousef al-Mahmoud.
Sekretaris Jenderal PLO Saeb Erekat mengatakan keputusan itu adalah penegasan lain dari kebijakan pemerintah Trump untuk secara kolektif menghukum rakyat Palestina, termasuk dengan memotong dukungan keuangan untuk layanan kemanusiaan termasuk kesehatan dan pendidikan.
2. Menghentikan Bantuan kepada Palestina
Seorang pria Palestina membawa karung tepung di luar pusat distribusi makanan PBB di kamp pengungsi Al-Shati di Kota Gaza, 17 Januari 2018. AS adalah donor terbesar (U.N. Relief and Welfare Agency) UNRWA selama beberapa dekade. REUTERS/Mohammed Salem
Sebelumnya Amerika Serikat adalah pendonor bantuan keuangan terbesar bagi Palestina, di mana bantuan keuangan AS menyentuh hampir setiap aspek kehidupan di wilayah Palestina.
Baru-baru ini Amerika Serikat membekukan pendanaan sebesar US$ 25 juta atau Rp 372 miliar (kurs Rp 14.882) untuk rumah sakit Palestina di Yerusalem timur sebagai hukuman untuk Otoritas Palestina karena menolak berpartisipasi dalam upaya perdamaiannya.
Dilansir dari Jerusalem Post, seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS mengkonfirmasi rencana untuk mengalihkan dana tersebut ke sektor prioritas.
Jaringan Rumah Sakit Yerusalem Timur, yang terdiri dari enam rumah sakit, sebelumnya rutin menerima bantuan AS.
Seorang pejabat Palestina mengatakan akibat pemotongan dana rumah sakit, Ramallah akan menggandakan boikotnya terhadap pemerintah dan rencana perdamaian yang tertunda.
"Kebijakan AS yang baru bertujuan untuk melikuidasi Palestina dengan dalih palsu dan tidak masuk akal melalui proposal apa yang disebutnya "Kesepakatan Abad Ini", kata Menteri Luar Negeri Palestina, seperti dikutip dari kantor berita Palestina, Wafa.
Sebelumnya pada 31 Agustus, seperti dikutip dari Associated Press, Amerika Serikat juga mengumumkan tidak akan lagi melakukan pendanaan lebih lanjut kepada United Nations Relief and Works Agency (UNRWA), badan PBB yang mengurus pengungsi Palestina.
Keputusan ini memangkas hampir US$ 300 juta atau Rp 4,4 triliun (Kurs Rp 14.758) dari bantuan yang direncanakan.
Amerika Serikat telah menyumbang US$ 60 juta (Rp 885 miliar) kepada UNRWA pada Januari, menahan US$ 65 juta (Rp 958 miliar) lainnya, dari yang dijanjikan sebesar US$ 365 juta (Rp 5,3 triliun) untuk tahun ini. Jumlah yang tersisa, yakni sekitar US$ 290 juta, (Rp 4,2 triliun) belum dialokasikan.
3. Menawarkan Proposal Perdamaian Palestina-Israel
Presiden AS Donald Trump dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas dalam pertemuan di Istana Kepresidenan di Bethlehem, 23 Mei 2017. REUTERS/Jonathan Ernst
Donald Trump membentuk tim khusus untuk menyusun kebijakan Timur Tengah terutama untuk proposal perdamaian Israel-Palestina yang dia sebut akan menjadi "Kesepakatan Abad Ini".
DIlaporkan Associated Press, Dewan Keamanan Nasional telah berkoordinasi dengan lembaga lain untuk bergabung dengan tim, yang akan bekerja untuk rencana perdamaian Palestina-Israel. Donald Trump sendiri telah menunjuk dua petinggi pemerintahan, yakni menantunya Jared Kushner, yang menjadi delegasi AS untuk Timur Tengah dan Jason Greenblatt, penasihat senior kepresidenan.
Tim yang dibentuk akan mengatur presentasi publik menganai rencana perdamaian dan negosiasi yang mungkin terjadi. Tim ini akan terdiri dari tiga unit, yang pertama akan berkonsentrasi pada rincian politik dan keamanan, unit kedua fokus pada ekonomi yang signifikan, dan ketiga pada komunikasi strategis.Tim perdamaian Presiden Amerika Serikat ini dilaporkan menawarkan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, gagasan untuk membentuk konfederasi Palestina-Yordania.
Namun Mahmoud Abbas mengatakan dia mengakui minatnya dalam proyek semacam itu, tetapi hanya jika Israel menjadi bagian konfederasi.
Konfederasi Palestina-Yordania telah disarankan oleh beberapa orang di Israel sebagai cara untuk menghindari pemberian status negara penuh kepada warga Palestina. Usulan itu juga akan memungkinkan Israel menghindari tanggung jawab atas sekitar 3,5 juta warga Palestina di Tepi Barat.
Namun jawaban Mahmoud Abbas diyakini sebagai isyarat penolakan terhadap usulan tersebut, karena Israel tidak akan tertarik bergabung dengan konfederasi bersama Yordania.
4. Akui Yerusalem sebagai Ibukota Israel
Ivanka Trump, menyaksikan pembukaan kedutaan besar AS di Yerusalem, 14 Mei 2018. REUTERS/Ronen Zvulun
Presiden Donald Trump pada 6 Desember 2017 mengumumkan keputusan mengejutkan dengan mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel, yang membuat marah dunia Arab dan mayoritas masyarakat Internasional.
Trump juga mengumumkan memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Status Yerusalem, rumah bagi situs suci bagi Islam, Yahudi, dan Kristen, adalah salah satu hambatan terbesar untuk mencapai kesepakatan damai antara Israel dan Palestina.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memuji pengumuman Trump sebagai momen bersejarah, tetapi sekutu dekat AS yang paling dekat pun seperti Inggris dan Prancis mengecam putusan ini.Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan Amerika Serikat telah mencopot sendiri perannya sebagai mediator dalam upaya perdamaian.
Komunitas internasional tidak mengakui kedaulatan Israel atas seluruh kota Yerusalem, dan meyakini statusnya harus diselesaikan dalam negosiasi.
Keputusan Yerusalem Trump memenuhi janji kampanye akan menyenangkan kaum konservatif dan evangelis Partai Republik yang membentuk bagian yang cukup besar dari dukungan domestiknya.
Israel menganggap Yerusalem sebagai ibukota yang diimpikan dan ingin semua kedutaan negara lain di sana. Palestina ingin Yerusalem menjadi ibukota negara merdeka mereka yang di sektor timur kota, yang direbut Israel dalam perang Timur Tengah 1967, yang didukung oleh Amerika Serikat.
Credit tempo.co
