CUPUMA: April 2018

Senin, 30 April 2018

Brahmos Bakal Dijadikan Rudal Hipersonik Berkecepatan Mach 7

MUMBAI - Brahmos, salah satu rudal tercepat di dunia yang dikembangkan India dan Rusia, sedangkan dikembangkan menjadi rudal hipersonik yang kecepatannya akan mencapai Mach 7 atau 7 kali kecepatan suara. Pengembangnya optimistis tujuannya akan tercapai dalam satu dekade.

"Kami akan membutuhkan tujuh hingga sepuluh tahun dari sekarang untuk menjadi sistem rudal hipersonik," kata Sudhir Mishra, kepala eksekutif dan direktur pelaksana perusahaan patungan Brahmos Aerospace, mengatakan kepada PTI, yang dikutip Senin (30/4/2018).

Dia mengatakan rudal Brahmos saat ini berkecepatan Mach 2,8 atau 2,8 kali kecepatan suara, dan akan menyentuh Mach 3,5 segera dan Mach 5 dalam tiga tahun ke depan.

Untuk mencapai kecepatan hipersonik, ujar Mishra, mesin peluru kendali itu harus diganti.

Tujuan dikembangkannya Brahmos menjadi rudal hipersonik adalah untuk diandalkan dalam peperangan generasi berikutnya.

Mishra mengatakan lembaga-lembaga India termasuk DRDO (Defence Research and Development Organisation), IIT (Indian Institutes of Technology ) dan Indian Institute of Science sedang mengerjakan teknologi yang akan membantu mencapai tujuan tersebut. Lembaga-lembaga Rusia juga melakukan pekerjaan serupa.

Dia melanjutkan bahwa perusahaan pengembang rudal Brahmos 55 persennya dimiliki oleh DRDO dan sisanya dimiliki Rusia.

Menurut Mishra, mesin, teknologi dan pencari propulsi dari sistem rudal di perusahaan itu dikembangkan oleh Rusia. Sedangkan India mengerjakan sistem kontrol, panduan, perangkat lunak, airframes dan sistem kontrol kebakaran.

Credit sindonews.com

AS Akan Bikin Denuklirisasi Korut seperti Libya

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) akan membuat denuklirisasi Korea Utara (Korut) seperti yang terjadi di Libya pada tahun 2003. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo.

Pompeo mengatakan Korut harus mengambil langkah-langkah yang tidak dapat diubah untuk menghapus program senjata nuklirnya, dalam sebuah kesepakatan yang mirip dengan yang terjadi di Libya.

Selama wawancara dengan ABC News pada hari Minggu, Pompeo, yang diam-diam bertemu dengan Kim Jong-un di Pyongyang sebagai direktur CIA awal bulan ini, mengatakan ada kesempatan nyata untuk kesepakatan denuklirisasi antara Presiden Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un ketika mereka bertemu bulan depan.

Dia mengakui bertemu dengan Kim di bawah instruksi yang jelas dari Trump. Pertemuan itu untuk membahas cara guna memverifikasi soal denuklirisasi di semenanjung Korea. Menurutnya, pemerintah AS memiliki "mata yang terbuka lebar" untuk memantaunya.

"Kami menggunakan kata 'irreversible' dengan maksud yang kuat," kata Pompeo. "Kami akan membutuhkan langkah-langkah yang menunjukkan bahwa denuklirisasi akan tercapai," ujarnya, yang dilansir Senin (30/4/2018).

Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton mengatakan dalam sebuah wawancara terpisah dengan Fox News bahwa perjanjian tahun 2003 untuk menghapus program senjata pemusnah massal Libya dapat berfungsi sebagai model untuk negosiasi dengan Korea Utara.

Pemimpin Libya Muammar Gaddafi setuju untuk membongkar program senjata itu dengan imbalan pencabutan sanksi yang oleh negara-negara Barat. Pada saat itu, pengawas internasional dari AS dan Inggris memverifikasi bahwa Gaddafi menindaklanjuti perjanjian tersebut.

"Kami sangat ingat model Libya dari 2003, 2004. Jelas ada perbedaan. Program Libya jauh lebih kecil, tapi itu pada dasarnya perjanjian yang kami buat," kata Bolton.

Korea Utara berencana untuk menutup situs uji coba senjata nuklirnya pada Mei. Pyongyang juga akan mengundang para ahli Korea Selatan dan AS serta media untuk melihat proses itu.

Undangan itu dikonfirmasi pemerintah Korea Selatan dalam sebuah pernyataan, menyusul pertemuan antara Kim Jong-un dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in pada hari Jumat pekan lalu.

Credit sindonews.com

AS Tegaskan Pemindahan Kedutaan ke Yerusalem pada 14 Mei

Menteri Luar Negeri Mike Pompeo menegaskan rencana pemindahan kedutaan AS di Israel, dari Tel Aviv ke Yerusalem pada 14 Mei mendatang. (Reuters/Carlos Barria)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo menegaskan rencana pemindahan kedutaannya di Israel, dari Tel Aviv ke Yerusalem pada 14 Mei mendatang. Pernyataan itu disampaikan Pompeo seusai bertemu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di Tel Aviv, Minggu (29/4).

Menurut Pompeo, relokasi kedutaan AS ke Yerusalem, langkah yang akan dilakukan pada 14 Mei adalah "pengakuan pada realitas Yerusalem seabgai Ibu Kota Israel, dan pusat pemerintahan."

Dunia internasional menyatakan status Yerusalem harus ditentukan berdasarkan perundingan damai antara Palestina dan Israel. Palestina mendambakan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya saat merdeka dari Israel nanti. Keputusan Amerika Serikat yang diumumkan Presiden Donald Trump pada Desember lalu melanggar kesepakatan dan hukum internasional, serta dikecam Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Lawatan Pompeo ke Timur Tengah merupakan kunjungan ke luar negeri pertamanya sejak disahkan sebagai Menteri Luar Negeri AS oleh Kongres, menggantikan Rex Tillerson. Tujuan utama lawatan itu tampak sebagai upaya AS menggalang dukungan untuk menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran terkait program rudalnya.

Dalam konferensi pers bersama tersebut, Pompeo juga menegaskan keprihatinan AS soal aktivitas Iran yang dianggap menyebabkan kawasan Timur Tengah tidak stabil.

Sebelumnya, saat bertemu dengan Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz, Pompeo menyerukan agar negara-negara Teluk bersatu agar kuat melawan Iran.

"Kami tetap sangat prihatin tentang eskalasi berbahaya dari Iran yang mengancam Israel dan kawasan," kata Pompeo dalam konferensi pers bersama Netanyahu di Tel Aviv, Israel seperti dilansir Reuters.

"Menurut saya ancaman terbesar bagi dunia dan kedua negara, seluruh negara adalah militan Islam dengan senjata nuklir, khususnya upaya Iran untuk memperoleh senjata nuklir," kata Pompeo.

Netanyahu, menyebut Pompeo sebagai 'teman sejati Israel' menegaskan kedekatan kedua negara dalam isu Iran. Bertolak belakang dengan kegarangannya saat pemerintah Presiden Barack Obama meneken kesepakatan nuklir dengan Iran pada 2015, yang disebutnya 'kesalahan bersejarah', Netanyahu menegaskan bahwa Israel bersedia mendukung upaya Presiden Trump memperkuat kesepakatan 2015.

"Iran harus dihentikan. Keinginannay untuk mendapat bom nuklir harus dihentikan. Agresinya harus dihentikan dan kami berkomitmen untuk melakukannya bersama-sama," kata Netanyahu.

Dalam pertemuan dengan Raja Salman di Arab Saudi, Pompeo menegaskan bahwa AS akan membatalkan kesepakatan nuklir dengan Iran pada 2015. Kecuali jika pembicaraan dengan Uni Eropa memastikan Republik Islam itu tidak bakal memiliki nuklir.

Pompeo menyerukan negara-negara Teluk untuk bersatu bahkan menyerukan agar Arab Saudi menghentikan perseteruannya dengan Qatar. "Kami berharap mereka, dengan caranya, menemukan cara menyelesaikan sengketa antar mereka," kata Pompeo.

Arab Saudi bersama Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir memutuskan hubungan baik transportasi maupun perdagangan dengan Qatar sejak Juni lalu, karena menuduh negara itu mendukung terorisme dan Iran. Doha membantah segala tuduhan dan menyatakan tiga negara tetangga Teluk-nya itu campur tangan dalam kedaulatannya. Iran membantah mendukung terorisme atau berusaha mengembangkan nuklir.

Credit cnnindonesia.com

Israel Tangkap Perempuan Lebanon di Perbatasan

Tentara Israel di dekat perbatasan Israel-Lebanon.

Foto: AP/Ariel Schalit

Lebanon telah membahas isu penangkapan dengan PBB.

CB, JAKARTA -- Tentara Lebanon, Sabtu malam, mengatakan bahwa patroli perbatasan Israel menangkap seorang perempuan Lebanon di daerah Shebaa dan membawanya melintasi perbatasan.

"Pada 28 April pukul 08.30 malam, patroli musuh Israel melakukan penculikan Nohad Dali dari Kota Shebaa dan membawanya ke wilayah Palestina, yang didudukinya," kata pernyataan komando militer Lebanon sebagaimana dikutip kantor berita negara Lebanon, NNA

Shebaa termasuk wilayah sengketa kecil, yang diklaim Israel sebagai bagian dari Dataran Tinggi Golan, yang diduduki sejak direbut dari Suriah pada 1967. Namun, Lebanon mengklaim daerah itu adalah bagian dari wilayahnya.Pasukan penjaga perdamaian PBB bermarkas di perbatasan Lebanon-Israel.

Pertempuran terakhir adalah perang singkat pada 2006 antara Israel dan kelompok Hizbullah dari Lebanon, yang didukung Iran. Ketegangan antara Israel dan Hizbullah semakin meningkat merujuk pada peran kelompok itu dalam perang sipil Suriah, di mana mereka telah memperoleh lebih banyak pengalaman dan pertempuran bersenjata bersama Presiden Bashar al-Assad sebagai bagian dari aliansi yang didukung Iran.

Lebanon telah membahas isu penangkapan Dali dengan pasukan pemelihara perdamaian PBB, kata pernyataan tentara.Juru bicara militer Israel mengatakan, "Saya tahu tentang laporan itu dan tidak memiliki pernyataan apa pun untuk saat ini."

Credit republika.co.id

Basis Militer di Dua Wilayah Suriah Diroket Musuh Misterius

DAMASKUS - Beberapa pangkalan militer di Hama dan Aleppo, Suriah, diserang roket pada Minggu malam. Militer pemerintah Presiden Bashar al-Assad mengatakan serangan terbaru ini merupakan agresi nyata dari musuh.

Kepada stasiun televisi pemerintah, militer Suriah mengatakan serangan roket terjadi pada sekitar pukul 22.30 malam. Namun, pelaku serangan belum disebutkan.

"Suriah sedang menghadapi agresi baru dengan beberapa pangkalan militer di Hama dan Aleppo dihantam dengan roket musuh," kata sumber militer kepada stasiun televisi pemerintah Suriah, yang dilansir Reuters, Senin (30/4/2018).

Sebelumnya, ledakan besar secara berturut-turut terdengar di wilayah provinsi Hama dan pihak berwenang sedang menyelidiki penyebabnya.

Sumber penegak hukum Suriah mengatakan kepada RIA Novosti bahwa depot amunisi milik tentara diserang, yang kemungkinan besar merupakan hasil dari serangan udara.

Sumber itu mengatakan salah satu situs militer yang ditargetkan adalah depot mesiu milik Brigade ke-47 Tentara Suriah. Menurutnya, kebakaran melanda depot tersebut akibat serangan.

Target lainnya yang diserang adalah depot mesiu di timur Aleppo, Suriah utara, yang terletak di antara bandara Al-Malikiayh dan Al-Nayrab. Ada laporan tentang korban jiwa dan cedera akibat serangan, namun laporan tersebut belum bisa dikonfirmasi.

Sky News Arabia mengutip sumber pemberontak Suriah, bahwa lebih dari 40 orang diduga telah terbunuh.

Belum lama ini, pangkalan militer T-4 Suriah diserang rudal oleh dua pesawat jet tempur. New York Times, mengutip sumber militer Israel, melaporkan bahwa pasukan negara Yahudi itulah yang menyerang pangkalan tersebut karena digunakan untuk operasional militer Iran. Tujuh personel militer Teheran dilaporkan tewas dalam serangan tersebut.

Pemerintah maupun militer Israel tidak membantah maupun mengakui serangan di pangkalan militer T-4 Suriah. Sedangkan Teheran bersumpah akan membalasnya.

Credit sindonews.com

Palestina Ogah Ikut Kesepakatan Damai Ala Trump

RAMALLAH - Palestina tidak akan mengambil bagian dalam kesepakatan damai yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Saeb Erekat.

Erekat membuat pernyataannya di radio resmi Voice of Palestine, beberapa jam sebelum kedatangan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo di Israel.

Pejabat teras PLO itu menyatakan kembali bahwa Trump telah mengisolasi dirinya dari proses perdamaian dengan mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan usahanya untuk menjatuhkan masalah pengungsi Palestina dari meja perundingan.

"Amerika Serikat tidak dapat menjadi mitra atau mediator dalam proses perdamaian kecuali jika perubahan posisi pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel karena tidak ada artinya memiliki negara Palestina tanpa Yerusalem Timur sebagai ibukotanya," tegas Erekat seperti dikutip dari Xinhua, Senin (30/4/2018).

Media Israel pada Jumat malam melaporkan bahwa Trump mungkin akan menyampaikan kesepakatan damai Timur Tengah setelah peresmian Kedutaan Besar AS di Yerusalem pada bulan Mei. Kesepakatan itu mungkin termasuk kompensasi finansial bagi warga Palestina.

Menanggapi hal itu, Erekat mengatakan: "Ini secara moral tidak dapat diterima dan Palestina tidak dijual atau dibeli dengan uang."

Erekat menegaskan posisi Palestina menyerukan perdamaian berdasarkan solusi dua negara yang sejalan dengan resolusi legitimasi internasional.

Ketegangan antara Palestina dan AS telah meningkat sejak Oktober lalu, dan semkain dalam ketika Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Trump bahkan memerintahkan relokasi kedutaan AS di Tel Aviv ke Yerusalem pada 6 Desember 2017.

Credit sindonews.com

Rusia Siap Mendukung Kerja Sama Antar Korea

MOSKOW - Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kepada Presiden Korea Selatan (Korsel) Moon Jae-in jika Moskow siap mendukung kerja sama antara Korea seiring keinginan Seoul dan Pyongyag melakukan rekonsiliasi. Hal itu diungkapkan Putin saat berbicara dengan Jae-in lewat saluran telepon.

"Selama percakapan telepon mereka, Moon menginformasikan Putin tentang hasil rinci dari pertemuannya dengan pemimpin puncak Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK) Kim Jong-un pada hari Jumat di desa perbatasan Panmunjom," pernyataan Kremlin.

"Putin dan Moon menilai secara positif kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan itu," sambung pernyataan itu seperti dikutip dari Xinhua, Senin (30/4/2018).

Dalam kesempatan itu, Putin mengkonfirmasi kesiapan Rusia untuk mempromosikan pembentukan kerja sama praktis antara Korsel dan Korut, khususnya melalui implementasi proyek infrastruktur dan energi tripartit.

Putin menekankan pentingnya melanjutkan upaya semua pihak yang terlibat menuju penyelesaian politik dan diplomatik masalah Semenanjung Korea menyusul roadmap yang diusulkan oleh China dan Rusia.

Roadmap menunjukkan bahwa Korut menangguhkan uji coba nuklir dan rudalnya serta Amerika Serikat (AS) dan Korsel menghentikan latihan militer tahunan mereka di Semenanjung Korea. Roadmap ini juga mengusulkan pendekatan dual-track yang melibatkan pembentukan mekanisme perdamaian saat mencapai denuklirisasi.

Ketegangan di Semenanjung Korea telah mereda secara dramatis sejak awal 2018, yang mengarah ke pertemuan bersejarah antara Moon Jae-in dan Kim Jong-un pada hari Jumat lalu.

Kedua pemimpin menandatangani deklarasi bersama yang mengkonfirmasi tujuan bersama untuk denuklirisasi menyeluruh Semenanjung. Mereka juga menyetujui pembicaraan multilateral untuk mengubah perjanjian gencatan senjata saat ini antara kedua Korea menjadi perjanjian damai.

Credit sindonews.com

Korut Ajukan Syarat untuk Serahkan Senjata Nuklirnya

SEOUL - Pemimpin Korea Utara (Korut), Kim Jong-un, mengatakan akan menyerahkan senjata nuklirnya jika Amerika Serikat (AS) setuju secara resmi mengakhiri perang Korea. Selain itu, AS juga harus berjanji untuk tidak menyerang Korut.

Hal itu diungkapkan Kim Jong-un kepada Presiden Korsel Moon Jae-in saat keduanya bertemu pada Jumat lalu.

"Saya tahu orang Amerika secara inheren cederung menentang kami, tetapi ketika mereka berbicara dengan kami, mereka akan melihat bahwa saya bukan tipe orang yang akan menembakkan senjata nuklir ke selatan, melintasi Pasifik atau kepada Amerika Serikat," ujar Kim kepada Moon Jae-in yang dituturkan juru bicara pemerintah Korsel Yoon Young-chan.

Yoon juga mengungkapkan secara rinci pembicaraan selama sehari antara Kim Jong-un dan Moon Jae-in. Menurutnya kedua pemimpin Korea itu telah menandatangani sebuah deklarasi bersama yang menyatakan Semenanjung Korea bebas nuklir dan denuklirisasi penuh sebagai tujuan bersama kedua Korea. Tetapi selama pertemuan, beberapa di antaranya disiarkan langsung di seluruh dunia, Kim Jong-un tidak pernah secara terbuka akan melepaskan senjata nuklirnya.

Meski begitu ia memberikan sebuah gagasan yang tidak jelas tentang apa yang diminta oleh negara miskin itu sebagai imbalan untuk menyerahkan senjata nuklirnya.

"Jika kita sering bertemu dan membangun kepercayaan dengan Amerika Serikat dan jika mengakhiri perang dan non-agresi dijanjikan, mengapa kita hidup dalam kesulitan dengan senjata nuklir?" kata Yoon mengutip pernyataan Jong-un seperti disitir dari New York Times, Minggu (29/4/2018),

Presiden Korsel sendiri sudah memberitahu Trump tentang isi pertemuan, memberi penjelasan kepadanya melalui saluran telepon. Menurut kantor kepresidenan Korsel, Moon Jae-in mengatakan kepada Presiden AS bahwa Kim Jong-un mengatakan ia dan Trump dapat bergaul dengan baik. Trump pun menanggapinya dengan mengatakan bahwa ia menantikan pertemuan mereka.

Selain memberi tahu Trump, Moon Jae-in juga berbicara dengan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, untuk menyampaikan keinginan Kim Jong-un untuk membuka dialog dengan Tokyo, yang juga merasa terancam oleh senjata nuklir dan pengembangan rudal Korut.

Credit sindonews.com

Pemilu Malaysia, Persaingan Najib Razak dan Mahathir Mohamad

Perdana Menteri Najib Razak yang kembali mengajukan diri kini tengah menghadapi tantangan berat untuk mempertahankan posisinya akibat skandal penggunaan dana 1MDB. (REUTERS/Olivia Harris)

Jakarta, CB - Momen pendaftaran calon Perdana Menteri untuk Pemilu Malaysia pada 9 Mei mendatang sudah dimulai. Para pendukung sudah semarak meramaikan momen jagoan, baik di kubu petahana Najib Razak atau Mahatir Mohamad, ketika mendaftarkan diri, Sabtu (28/4).

Perdana Menteri Najib Razak yang kembali mengajukan diri kini tengah menghadapi tantangan berat untuk mempertahankan posisinya akibat skandal penggunaan dana 1MDB.

Selain itu, ia juga mendapatkan tantangan dari mantan PM Malaysia, Mahatir Mohamad yang pernah berkuasa pada 1981 hingga 2003 lalu.

Walau dihadapkan banyak tantangan, koalisi Barisan Nasional (BN) yang mendukung Najib optimis akan memenangkan pemilu nanti. Alasannya, melemahnya oposisi dugaan kecurangan-kecurangan.

Mengenakan pakaian Melayu tradisional bernuansa biru, Najib mendaftarkan diri di daerah pemilihannya, Pahang. Daerah itu menjadi basis dukungan baginya sejak 1976.

Para pendukung pun berkumpul dan menyanyikan lagu kebangsaan sambil melambaikan spanduk biru yang merupakan warna koalisi petahana dengan tulisan 'kami memilih BN'.

"Dia telah mengembangkan negara kami, mengembangkan negara Islam, ras dan negara," kata pendukung Azizah Abdul Aziz kepada AFP.

Di sisi lain, lawan Najib, Mahatir tiba di Pulau Langkawi, barat laut Malaysia untuk mendaftarkan dirinya. Ia juga memilih berkostum pakaian Melayu tradisional dengan nuansa hitam.

Sebelumnya Malaysia menetapkan Pemilihan Umum bakal digelar pada 9 Mei, dengan pendaftaran calon pada 28 April dan periode kampanye 11 hari.
Seperti Najib, pendaftaran Mahathir diikuti sekitar lima ribu pendukung koalisi opisi sambil mengibarkan bendera dan bernyanyi.

"Mahathir dapat membantu memperbaiki negara ini," kata pendukung Mahattir, Aziah Mohmad Nasir.

Mahatir bergabung dengan oposisi sebagai kandidat perdana menteri alternatif lantaran ada skandal 1MDB yang mewarnai pemerintahan Najib.

Skandal itu berisi kasus korupsi miliaran dollar dari sistem dana 1MDB yang dibangun dan diawasi oleh Najib.

Pemerintah Amerika Serikat menyebut bahwa dana yang 'lenyap' itu digunakan oleh oknum untuk membeli sejumlah perumahan mewah dan karya seni mahal di Negeri Paman Sam.

Ada tiga koalisi besar di Malaysia. Antara lain koalisi berkuasa, Barisan Nasional yang terdiri atas 13 partai. Lalu koalisi oposisi Pakatan Harapan, yang terdiri atas Partai Keadilan Rakyat, Partai Pribumi, Democratic Action Party (DAP), dan Partai Amanah.

Selain itu ada pula koalisi Gagasan Sejahtera, yang terdiri atas Partai Islam Pan Malaysia (PAS), Partai Ikatan Bangsa Malaysia (Ikatan), Berjasa dan Partai Cinta Malaysia (PCM).

Credit cnnindonesia.com

Universitas Al Azhar Kairo Mengecam Penghapusan Ayat Al Quran

Seorang pengeblat membalik halaman Al Quran raksasa di Masjid Baiturrahman, Banyuwangi, Jawa Timur, 1 Juni 2017. Kitab suci Al Quran yang memiliki ukuran halaman 142 x 210 centimeter dengan tulisan tangan tersebut, dibaca setiap bulan Ramadan. ANTARA FOTO

CB-Jakarta - Universitas al-Azhar Kairo, Mesir mengecam seruan oleh beberapa tokoh terkemuka Prancis agar menghapus suatu ayat al-Quran. Kecaman itu dipicu oleh himbauan tokoh terpandang Prancis termasuk mantan presiden Prancis Nicolas Sarkozy dan mantan perdana menteri Manuel Valls, yang kompak menerbitkan sebuah surat terbuka yang dipublikasi surat kabar Prancis, Le Parisien.
Surat terbuka itu berisi desakan agar ayat al-Quran yang menyerukan pembunuhan dan penjatuhan hukuman kepada kaum Yahudi, Kristen dan orang-orang kafir, dihapuskan. Merespon surat itu, Universitas al-Azhar pada Sabtu, 28 April 2018, mengatakan al-Quran tidak menyerukan pembunuhan, tetapi menyerukan agar memerangi balik orang yang memusuhi.

Tiga manuskrip Al-Quran kuno yang ditemukan di Masjid Omar bin Khatab di Jerusalem. (www.thenews.com.pk)

Seperti dikutip dari situs al-arabiya pada Minggu, 29 April 2018, Universitas al-Azhar memperingatkan ayat-ayat al-Quran tidak pernah memerintahkan pembunuhan terhadap siapapun tanpa melakukan suatu kejahatan, yang perbuatan pelaku membutuhkan hukuman mati atas kejahatannya. Contohnya, kasus pembunuhan berencana. Penjelasan Universitas al-Azhar itu mengindikasikan Islam tidak bertanggung jawab ketika orang lain salah mengartikan ayat-ayat al-Quran.
Ayat-ayat al-Quran mengenai peperangan mengacu pada pertahanan diri atau pembelaan diri dalam kasus diserang atau tidak menyerang orang lain.
Egypt Independent, sebuah lembaga di Mesir yang berafiliasi dengan Observatory of Islamophobia, juga mengecam seruan berbahaya Prancis tersebut mengenai al-Quran, yang diluncurkan oleh segelintir pihak dari waktu ke waktu sehingga bisa memicu terjadinya serangan dan antagonisme di negara tersebut serta menciptakan sebuah konflik di kalangan masyarakat Prancis.

Credit tempo.co

Unjuk rasa terbesar pejuang lingkungan Thailand sejak tentara berkuasa

Arsip: Seorang pengunjuk rasa anti-pemerintah mengibarkan bendera Thailand saat pemblokiran gerbang-gerbang stadion pemuda Thailand-Jepang di Bangkok. (REUTERS/Chaiwat Subprasom )

Bangkok (CB)- Lebih dari seribu orang berkumpul di kota Chiang Mai, Thailand utara, pada Minggu untuk menentang pembangunan perumahan mewah pemerintah di lahan berhutan, kata polisi, dalam unjuk rasa terbesar di bawah kekuasaan tentara.

Unjuk rasa itu adalah salah satu yang terbesar sejak tentara Thailand mengambil alih kekuasaan sesudah kudeta pada 2014. Penguasa itu memberlakukan larangan pertemuan umum lebih dari lima orang dan sebagian besar telah mengekang kebebasan berpendpat melalui berbagai perintah dan menggunakan tentara dan polisi untuk menghalangi pertemuan umum.

Gambar udara pembangunan perumahan untuk hakim, yang beredar di medan gaul beberapa bulan belakangan, menunjukkan pembangunan merusak kaki bukit berhutan di pegunungan Doi Suthep, Chiang Mai, yang memicu kemarahan warga.

Polisi memperkirakan lebih dari seribu orang mengikuti unjuk rasa pada Minggu itu, yang dikatakan berlangsung secara teratur.

"Sekitar 1.250 orang mengambil bagian dalam unjuk rasa itu," kata Kolonel Polisi Paisan, wakil komandan kepolisian Chiang Mai, kepada Reuters.

"Pengunjuk rasa memusatkan perhatian pada masalah lingkungan, bukan politik, dan mereka membersihkan jalan sesudahnya," kata Paisan.

Ia menyatakan panitianya membuat permintaan tepat untuk pertemuan itu sebelumnya dan unjuk rasa tersebut diizinkan untuk diadakan.

Pengunjuk rasa, banyak yang memakai pita hijau, menuntut pemerintah menghancurkan bangunan baru itu, yang merambah gunung Doi Suthep, dengan menyatakan pemerintah harus mematuhinya dalam tujuh hari atau menghadapi lebih banyak unjuk rasa.

Pejabat umum membela kegiatan itu, dengan menunjukkan bahwa pembangunan tersebut sah dan berada di tanah milik negara, yang tidak masuk ke taman nasional, yang mencakup gunung itu.

Pejabat juga menyatakan pengunjuk rasa dapat menghadapi tindakan hukum jika perumahan itu dihancurkan dan bahwa perumahan tersebut harus dapat digunakan untuk 10 tahun sebelum warga dapat menilai kembali dampak lingkungannya.

Pembangunan itu dimulai pada 2015 dan menghadapi penentangan dari kelompok lingkungan setempat, yang menganggap gunung itu suci bagi Chiang Mai dan menjadi "paru-paru alam" untuk kota terbesar di utara tersebut.

Pemerintahan tentara, yang berjanji mengadakan pemilihan umum pada tahun depan, menghadapi semakin banyak tentangan masyarakat dalam beberapa bulan belakangan, termasuk unjuk rasa mendukung demokrasi di Bangkok pada bulan lalu, yang menuntut tentara menarik dukungan kepada penguasa, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Bertemu Utusan DK PBB, Pengungsi Rohingya Menangis

Dubes Inggris untuk PBB Karen Pierce, berusaha menenangkan seorang anak perempuan, pengungsi Rohingya berusia 12 tahun yang menangis saat menceritakan penderitaanya di Cox’s Bazar, Bangladesh, April 29, 2018. (REUTERS/Michelle Nichols)

Jakarta, CB - Para pengungsi Rohingya di kamp pengungsi Cox's Bazar, Bangladesh mencurahkan segala keluh kesahnya saat dikunjungi delegasi utusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB), Minggu (29/4). Mereka minta bantuan agar dapat pulang ke kampung halamannya dengan selamat di Myanmar.

Beberapa wanita dan anak perempuan menangis dan memeluk Duta Besar Inggris untuk PBB, Karen Pierce, saat bercerita apa yang terjadi pada mereka. Para pengungsi tersebut minta keadilan atas pembunuhan, pemerkosaan dan pembakaran yang menyebabkan mereka terpaksa mengungsi dari kampung halamannya di negara bagian Rakhine, Myanmar.

"Hal ini menunjukkan besarnya tantangan, saat kita sebagai DK PBB mencari jalan bagaimana mereka bisa pulang," kata Pierce. "Hal yang menyedihkan adalah tidak ada yang bisa kita lakukan saat ini yang mengurangi penderitaan mereka."

Para utusan DK PBB yang akan bertemu pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, Senin (30/4), mampir ke kamp pengungsi Kutupalong, Cox's Bazar, Minggu (29/4). Kamp pengungsi yang gersang, kering, dan berdebu tersebut menampung 700 ribu warga Rohingya yang menyelamatkan diri dari Rakhine Utara, Myanmar.

"Sangat mengharukan, saya belum pernah menyaksikan kamp pengungsi seperti ini. Bencana bakal terjadi jika hujan mengguyur," kata Deputi Duta Besar AS untuk PBB, Kelley Currie.

Beberapa pejabat PBB dan relawan kemanusiaan telah menyerukan kekhawatiran akan datangnya musim hujan yang memperburuk situasi di penampungan pengungsi itu. Ratusan ribu pengungsi tinggal di gubuk-gubuk yang terbuat dari bambu, plastik dan terpal yang dibangun ala kadarnya. Banyak yang berada di area perbukitan yang curam atau sebaliknya, dataran rendah yang rawan dilanda banjir.

Menteri Kesejahteraan Sosial Myanmar Win Myat Aye, yang mengunjungi kamp pengungsi tersebut awal bulan ini juga mengaku prihatin atas kondisi yang sangat buruk tersebut.

Ratusan ribu pengungsi Rohingya mengalir dari Rakhine Utara, Myanmar, ke perbatasan Bangladesh sejak Agustus lalu. Saat militer Myanmar menggelar operasi untuk mencari para penyerang pos-pos keamanannya. AS, Inggris dan PBB menggambarkan operasi tersebut sebagai pembersihan etnis minoritas. Myanmar membantah tuduhan tersebut.

Foto: REUTERS/Adnan Abidi
Kamp Pengungsi Rohingya di Cox's Bazar, Bangladesh.

Ratusan pengungsi menyambut para utusan DK PBB dengan berbaris membawa spanduk bertuliskan "kami menuntut keadilan." "Kami berdiri di sini untuk menuntut keadilan karena mereka (militer Myanmar) telah memburuh para pria kami dan menyiksa perempuan, kami mendesak untuk mencari keadilan atas pelanggaran itu," kata seorang pengungsi, Sajida Begum, seperti dilaporkan Reuters.

Kepada para utusan DK PBB, beberapa pengungsi perempuan mengaku pasukan Myanmar memperkosa mereka, menyerang anak-anak mereka, dan membunuh suami mereka. Myanmar menyatakan operasi militer di Rakhine adalah tindakan sah untuk merespons serangan dari gerilyawan Rohingya.

"Ini masalah yang sangat rumit. Berkaitan dengan sejarha, etnis dan agama," kata Deputi Duta besar China Wu Haitao kepada wartawan menjawab pertanyaan soal apakah China dan Rusia akan menghalangi DK PBB meloloskan resolusi tentang Myanmar. "Tidak ada penyelesaian yang mudah, tapi jika kita semua bekerja sama menurut saya kita akan menemuka caranya," kata dia.

"Kita tidak punya solusi ajaib di DK PBB," kata Wakil Duta Besar Rusia, Dmitry Polyanskiy kepada wartawan. "Kami masih mengedepankan cara bilateral untuk menyelesaikan masalah ini. Kami mendorong kedua pemerintah (Bangladesh dan Myannmar) melakukan negosiasi konstruktif," kata dia.

DK PBB mengadopsi sebuah pernyataan resmi pada November lalu, yang mendesak Myanmar untuk memastikan tidak ada penggunaan kekuatan militer yang berlebihan dan memungkinkan kebebsan bergerak, akses yang setara ke layanan dasar serta kewarganegaraan bagi semua rakyatnya. Selama ini Myanmar tidak mengakui Rohingya sebagai warganya. Karena itu dan menyebut mereka sebagai Bengali, atau orang-orang yang datang dari Teluk Bengal.

Credit cnnindonesia.com

Duterte Permanenkan Larangan Warga Filipina Bekerja di Kuwait

MANILA - Presiden Filipina Rodrigo mengatakan larangan sementara bagi warga Filipina yang akan bekerja di Kuwait kini berlaku permanen. Langkah ini semakin memperdalam kebuntuan diplomatik atas perlakukan terhadap pekerja migran di negara Teluk itu.

Duterte sebelumnya pada bulan Februari memberlakukan larangan terhadap pekerja yang menuju Kuwait. Kebijakan itu diberlakukan setelah seorang pembantu asal Filipina dibunuh dan mayatnya dimasukkan ke dalam freezer.

Krisis semakin dalam setelah otoritas Kuwait pekan lalu memerintahkan Dubes Manila untuk meninggalkan negara itu atas video-video staf kedutaan Filipina yang membantu para pekerja di Kuwait melarikan diri dari para majikan yang diduga melakukan kekerasan.

Kedua negara telah merundingkan sebuah perjanjian kerja yang menurut para pejabat Filipina dapat mengakibatkan pencabutan larangan tersebut. Tetapi eskalasi ketegangan baru-baru ini telah membuat kesepakatan menjadi tanda tanya.

"Larangan tetap itu secara permanen. Tidak akan ada lagi perekrutan untuk pembantu rumah tangga. Tidak lebih," kata Duterte seperti dikutip dari The Telegraph, Senin (30/4/2018).

Tidak ada tanggapan segera dari Kuwait, di mana sekitar 262 ribu orang Filipina dipekerjakan - hampir 60 persen dari mereka sebagai pekerja rumah tangga, menurut departemen luar negeri Filipina.

Pekan lalu Filipina meminta maaf atas video penyelamatan tetapi pejabat Kuwait mengumumkan mereka mengusir duta besar Manila dan memanggil Dubes mereka dari negara Asia Tenggara itu.

Manila mengatakan Kuwait juga menahan empat orang Filipina yang disewa oleh kedutaan Filipina dan mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap tiga personel diplomatik.

Duterte menggambarkan perlakuan terhadap pekerja di Kuwait sebagai malapetaka. Ia mengatakan akan membawa pulang pembantu rumah tangga asal Filipina yang mengalami pelecehan saat ia mengajukan banding kepada pekerja yang ingin tinggal di negara kaya minyak itu.

"Saya ingin menyampaikan pesan kepada patriotisme mereka: pulang ke rumah. Tidak peduli betapa miskinnya kami, kami akan bertahan. Perekonomian berjalan baik dan kami kekurangan pekerja kami," ujarnya.

Sekitar 10 juta orang Filipina bekerja di luar negeri, mencari pekerjaan bergaji tinggi yang tidak dapat mereka temukan di negaranya, dan pengiriman uang mereka merupakan pilar utama ekonomi Filipina.

Pemerintah Filipina selama beberapa dekade memuji para pekerja asing sebagai pahlawan modern tetapi kelompok advokasi telah menyoroti biaya sosial migrasi, menghancurkan keluarga dan membuat orang Filipina rentan terhadap pelecehan.

Duterte pada bulan Februari mengecam Kuwait, menuduh majikan nagara Arab itu secara rutin memperkosa pekerja Filipina, memaksa mereka untuk bekerja 21 jam sehari dan memberi mereka makanan sisa.

Namun setelah perselisihan terakhir, Duterte menggunakan nada damai ketika ia berbicara tentang "keributan diplomatik".

"Tampaknya seolah-olah mereka memiliki kemarahan terhadap orang Filipina. Saya tidak ingin mengirim (pekerja) karena tampaknya Anda tidak suka orang Filipina," katanya dalam pidato dihadapan orang-orang Filipina di Singapura.

"Hanya jangan sakiti mereka. Saya memohon bahwa mereka akan diberi perlakuan yang layak seperti manusia," imbuhnya.

Credit sindonews.com

Raja Salman Resmi Bangun Kompleks Rekreasi di Riyadh

Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud meresmikan pembangunan 'kompleks hiburan' di dekat Ibu kota Riyadh, Sabtu (28/4) malam. (Foto: REUTERS/Tomohiro Ohsumi/Pool)

Jakarta, CB - Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud meresmikan pembangunan 'kompleks hiburan' di dekat Ibu kota Riyadh, Sabtu (28/4) malam.

Pembangunan taman hiburan dilakukan di atas lahan seluas 334 kilometer persegi di Qiddiya, barat daya Riyadh. Sejumlah pejabat menyebut proyek itu sebagai Disneyland milik Saudi, bahkan lebih megah dari yang dimiliki Amerika Serikat.

Pembangunan dilaporkan akan berlangsung dalam dua tahap. Tahap pertama meliputi pembangunan wahana bermain mewah, sirkuit balap motor, hingga taman safari.

Pembangunan ditargetkan rampung pada 2022 mendatang.

Pejabat mengatakan proyek bernilai miliaran dolar AS itu dibangun sebagai salah satu upaya Saudi menggenjot sektor pariwisata negara. Riyadh berharap proyek ini bisa menarik investor dan setidaknya 17 juta turis asing pada 2030.

Selain itu, taman hiburan itu juga dibangun sebagai upaya Saudi mendiversifikasi ekonominya agar tak bergantung lagi pada minyak. Hal itu juga tertuang dalam reformasi yang digaungkan Putra Mahkota Mohammed bin Salman pada 2016 yang dikenal dengan Visi Saudi 2030.

Menemani sang ayah, Pangeran Mohammed juga hadir dalam peluncuran tahap pertama pembangunan taman hiburan itu.

Dikutip AFP, selain reformasi ekonomi, Pangeran Mohammed juga bersumpah akan semakin memoderatkan Saudi, salah satunya dengan mereformasi budaya dan sosial negara.

Merespons tren positif industri hiburan dunia, tahun lalu Saudi juga mencabut larangan pembangunan gedung bioskop. Riyadh baru-baru ini bahkan kembali membuka dan menayangkan film pertamanya di bioskop sejak 35 tahun terakhir.

Februari lalu, Otoritas Hiburan Umum Saudi mengatakan pemerintah akan menggelar lebih dari 5.000 festival dan konser selama tahun ini, dua kali lipat dari 2017 lalu.

Pejabat Saudi juga menargetkan industri hiburan negara bisa meraup pemasukan hingga US$64 miliar dalam 10 tahun ke depan.

Selain "kota hiburan", Riyadh juga telah mempublikasikan cetak biru pembangunan kota teknologi NEOM yang disebut-sebut sebagai "Silicon Valley" di kawasan tersebut.

Credit cnnindonesia.com

Putra Mahkota Saudi ke Yahudi AS: Palestina Harus Berdamai atau Diam

TEL AVIV - Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman dalam lawatan panjang di Amerika Serikat (AS) bulan lalu ternyata juga melakukan pertemuan dengan para pemimpin Yahudi AS. Dalam pertemuan itu, dia menegaskan bahwa Palestina harus bersedia berdamai dengan Israel atau diam dan tak mengeluh lagi.

Pertemuan yang baru diungkap beberapa media AS dan Israel ini berlangsung di New York. Pangeran Mohammed mengkritik Palestina lantaran menolak peluang untuk berdamai dengan Israel selama beberapa dekade.

Channel 10 News dan Axios dengan mengutip sumber pada Minggu (29/4/2018) malam melaporkan bahwa ada pernyataan yang dibuat oleh Putra Mahkota Saudi dalam pertemuan yang membuat para tokoh yang hadir "terhuyung-huyung" oleh keganasan kritiknya terhadap Palestina.

"Selama 40 tahun terakhir, kepemimpinan Palestina telah kehilangan kesempatan lagi dan lagi, dan menolak semua tawaran yang diberikan," kata calon raja Saudi tersebut.

"Sudah waktunya rakyat Palestina menerima tawaran itu, dan setuju untuk datang ke meja perundingan—atau mereka harus diam dan berhenti mengeluh," lanjut Pangeran Mohammed.

Putra Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud ini juga mengatakan kepada para pemimpin Yahudi AS bahwa masalah Palestina tidak dalam prioritas atas agenda pemerintah Saudi. "Ada masalah yang lebih mendesak dan lebih penting untuk dihadapi—seperti Iran," katanya.

Meskipun demikian, Putra Mahkota menekankan bahwa harus ada kemajuan substantif menuju perjanjian damai Israel-Palestina sebelum Saudi dan negara-negara Arab lainnya akan memperdalam hubungan mereka dengan Israel. "Diperlukan kemajuan yang signifikan menuju kesepakatan dengan Palestina sebelum itu akan mungkin untuk memajukan negosiasi antara Arab Saudi, dunia Arab dan Israel," paparnya.

Pertemuan Pangeran Mohammed dengan para pemimpin Yahudi AS berlangsung 28 Maret lalu. Media AS dan Israel tidak merinci siapa yang hadir dalam pertemuan itu. Namun, Kedutaan Saudi di Amerika mengatakan sehari sebelum pertemuan bahwa Pangeran Mohammed akan bertemu para pemimpin Yahudi, termasuk Rabi Rick Jacobs yang merupakan presiden Union for Reform Judaism, Rabbi Steven Wernick, United Synagogue of Conservative Judaism; dan Allen Fagin, wakil presiden eksekutif dari Orthodox Union.

Bocoran kabel diplomatik dari Kementerian Luar Negeri Israel, yang bersumber dari seorang diplomat Israel yang bertugas di konsulat New York, mengonfirmasi pertemuan itu. Diplomat itu ikut hadir dan pengarahan pada pertemuan. Tiga sumber lain juga mengaku hadir dalam pertemuan itu.

Salah satu dari mereka yang hadir mengatakan kepada Channel 10 News bahwa orang-orang yang hadir dari pertemuan itu "terhuyung-huyung" dengan apa yang dikatakan Pangeran Mohammed.

Sejumlah laporan berita, termasuk dari The New York Times dan Reuters, telah mengklaim dalam beberapa bulan terakhir bahwa Putra Mahkota Saudi telah menekan Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas untuk menerima proposal perdamaian dari administrasi Trump.

Kata Kedubes Saudi

Sementara itu, Kedutaan Besar Arab Saudi di Washington mengatakan, Pangeran Mohammed memang bertemu dengan para pemimpin Yahudi dan Kristen AS pada 28 Maret 2018. "Pertemuan itu menekankan ikatan bersama di antara semua orang, terutama orang-orang beriman, yang menekankan pentingnya toleransi, koeksistensi, dan bekerja sama untuk masa depan yang lebih baik untuk semua umat manusia," katanya.

"Kerajaan Arab Saudi selalu, dan akan terus memperjuangkan perluasan dialog, membangun pemahaman yang lebih baik di antara keyakinan, dan berfokus pada kemanusiaan bersama semua orang."

Dalam wawancara dengan Jeffrey Goldberg dari The Atlantic, yang diterbitkan beberapa hari kemudian, Pangeran Mohammed mengakui hak Israel untuk hidup damai di tanahnya sendiri. Dia juga tidak menutup kemungkinan negaranya akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel di masa mendatang.

Ditanya apakah dia percaya orang-orang Yahudi memiliki hak untuk tinggal di negara, bangsa, setidaknya di bagian dari tanah air leluhur mereka. Mohammed menjawab; "Saya percaya bahwa setiap orang, di mana saja, memiliki hak untuk hidup di negara mereka yang damai. Saya percaya orang-orang Palestina dan Israel memiliki hak untuk memiliki tanah mereka sendiri."

Sedangkan hubungan formal Saudi dan Israel, dia menekankan persyaratan yang harus dipenuhi. Yakni, perdamaian Israel dan Palestina. "Tetapi kita harus memiliki perjanjian damai untuk menjamin stabilitas bagi semua orang dan untuk memiliki hubungan normal," katanya.

Ditanya lagi, apakah dia tidak ada keberatan bahwa negaranya yang berbasis agama Islam terhadap eksistensi Israel?. Untuk hal ini, Putra Mahkota Saudi menjawab; "Kami memiliki keprihatinan agama tentang nasib masjid suci di Yerusalem dan tentang hak-hak rakyat Palestina. Ini yang kami miliki. Kami tidak memiliki keberatan terhadap orang lain."

Selanjutnya, dia ditanya tentang anti-Semitisme di Arab Saudi. "Negara kami tidak memiliki masalah dengan orang Yahudi. Nabi kita, Muhammad, menikahi seorang wanita Yahudi. Bukan hanya teman—dia menikahinya. Nabi kita, tetangganya adalah orang Yahudi. Anda akan menemukan banyak orang Yahudi di Arab Saudi yang berasal dari Amerika, berasal dari Eropa. Tidak ada masalah antara Kristen dan Muslim dan Yahudi. Kami memiliki masalah seperti yang Anda temukan di mana pun di dunia, di antara beberapa orang," paparnya.

Credit sindonews.com

Dewan Nasional Palestina Bahas Putus Hubungan dengan Israel

Tentara Israel terus mengawasi aksi protes warga Palestina di perbatasan

Foto: AFP

PNC akan membahas posisi AS di Israel.

CB, RAMALLAH -- Dewan Nasional Palestina (PNC), akan melakukan pertemuan di Ramallah pada Senin (30/4). Badan legislatif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) itu akan membahas posisi AS di Israel, terutama setelah mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, serta langkah-langkah untuk menghadapinya.

"Tidak ada orang Palestina yang mau berurusan dengan Amerika Serikat selama mereka bersikeras pada posisinya terkait Yerusalem dan menentang hak-hak pengungsi Palestina untuk pulang," kata Anggota Komite Eksekutif PLO, Saeb Erekat, kepada Aljazirah.

Palestina secara konsisten menuntut agar Yerusalem timur bisa menjadi ibu kota negara mereka yang merdeka di masa depan. Israel menduduki sisi timur Yerusalem selama perang 1967, bersama dengan Tepi Barat, Jalur Gaza, Dataran Tinggi Golan, dan Semenanjung Sinai.

Pertemuan PNC juga akan membahas seruan untuk menangguhkan pengakuan PLO atas Israel. PLO juga mempertimbangkan untuk memutuskan semua ikatan dan perjanjian dengan Israel, serta mendiskusikan perlawanan terhadap pendudukan Israel atas Palestina dengan cara damai.

Selain itu, PNC akan membahas transformasi Otoritas Palestina, dari sebuah otoritas berdasarkan perjanjian Oslo, menjadi sebuah negara formal di wilayah yang diduduki. PNC juga diharapkan dapat membahas upaya rekonsiliasi Palestina untuk mengakhiri perpecahan antara Fatah dan Hamas, yang mengatur Jalur Gaza.

Untuk pertama kalinya dalam sembilan tahun, PNC menyelenggarakan sebuah pertemuan yang membagi dua warga Palestina antara yang mendukung dan menentang pertemuan tersebut. Kritikus Presiden Palestina Mahmoud Abbas telah menganggap pertemuan PNC sebagai sebuah manuver politik.

PNC dijadwalkan akan memilih Komite Eksekutif PLO baru yang beranggotakan 18 orang. Badan tersebut akan mengatur dan mendiskusikan transformasi Otoritas Palestina, yang menguasai Tepi Barat, untuk menjadi sebuah negara yang memiliki institusi dan sistem keuangannya sendiri.

Faksi dominan di Palestina, Fatah, memutuskan untuk terus maju dalam pertemuan PNC, meskipun Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP) memboikot pertemuan itu. Hamas tidak diundang dalam pertemuan tersebut, walaupun topik rekonsiliasi Palestina sangat penting dalam agenda PNC.

"Pertemuan ini sangat penting untuk melanjutkan upaya Palestina untuk mengakhiri perpecahan antar-faksi. [PNC akan] memilih badan eksekutif baru yang akan mendorong dan mendukung hak-hak nasional Palestina," kata Wasel Abu Yousef, anggota pengamat Komite Eksekutif PLO.

Sejumlah kritikus berpendapat, desakan Abbas untuk menyelenggarakan pertemuan PNC dimotivasi oleh upaya Abbas untuk melestarikan kepentingan faksi Fatah-nya. Maher Obeid, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan kepada Aljazirah, Abbas tidak ingin Hamas berpartisipasi kecuali menyerah. "Abbas ingin membalas dendam pada Hamas karena alasan pribadinya sendiri," kata Obeid.

Setelah menolak undangan PNC, PFLP, salah satu faksi utama PLO, mengatakan PNC seharusnya hanya bersidang untuk menyatukan faksi-faksi di Palestina. Aktivis Palestina, Wael Malalha, yang tinggal di Amman, mengatakan pertemuan PNC di Ramallah bertujuan untuk memaksakan pandangan Abbas tentang masa depan gerakan nasional Palestina.

"Abbas memiliki satu visi khusus dan satu agenda; yaitu pelestarian diri. Sementara AS, Israel, dan sekutu-sekutu Arab mereka meningkatkan tekanan besar pada rakyat Palestina untuk menerima apa yang disebut 'kesepakatan abad ini'," kata Malalha.

Menurut laporan media lokal, "kesepakatan abad ini" adalah perjanjian yang diakui antara AS, Israel, dan sekutu Arab, Yaitu Yordania, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan Mesir, untuk mengakhiri solusi dua negara. Perjanjian ini akan membagi kedaulatan penduduk Palestina di wilayah pendudukan antara Israel, Yordania, dan Mesir.

Beberapa organisasi Palestina dan tokoh-tokoh independen telah meminta Abbas dan Fatah membatalkan pertemuan PNC karena justru akan membuat perpecahan di Palestina.

Pertemuan PNC pertama kali diadakan di Yerusalem pada 1964. Saat ini anggota PNC berjumlah 723 orang. Setelah pendudukan Israel di wilayah Palestina pada 1967, PNC dianggap sebagai parlemen de facto Palestina, dengan banyak anggotanya yang hidup di pengasingan.

Credit republika.co.id

Rusia Prihatin Eskalasi Ketegangan di Palestina

Gaza

Foto: aljazeera

Tindakan keras tentara Israel tersebut menyebabkan empat orang Palestina meninggal.

CB, MOSKOW -- Rusia prihatin dengan meningkatnya eskalasi ketegangan diPalestina. Pihaknya menyerukan kepada semua pihak yang terkait untuk mempertahankan pengendalian diri.

Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Sabtu (28/4) setelah tentara Israel telah dengan keras menekan demonstrasi massa di Jalur Gaza. Tindakan keras tentara Israel tersebut menyebabkan empat orang Palestina meninggal dunia.

"Moskow sangat prihatin dengan peristiwa tragis ini dan kemungkinan eskalasi situasi berikutnya di wilayah Palestina, termasuk berkaitan dengan keinginan yang disuarakan oleh pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk mengadakan upacara di Yerusalem pada pertengahan Mei yang akan menandai dimulainya pemindahan kedutaan Amerika di sana dari Tel Aviv," kata Kementerian Luar Negeri.

"Kami menyerukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk menahan diri dan mengendalikan diri dari langkah-langkah yang dapat memicu eskalasi lebih lanjut yang dapat tumbuh menjadi konfrontasi skala penuh antara Gaza dan Israel. Skenario yang agak tidak menguntungkan ini tidak hanya akan mengancam kehidupan warga Palestina dan Israel, tetapi juga akan menggagalkan semua upaya untuk menciptakan kondisi untuk menyelesaikan proses negosiasi Palestina-Israel atas dasar hukum internasional yang sudah mapan."

Pada Jumat (27/4),warga Palestina melakukan protes massal baru terhadap pendudukan Israel dan blokade Jalur Gaza. Tentara Israel dengan keras menekan protes, yang menyebabkan kematian empat orang Palestina, dan ratusan orang terluka oleh gas air mata atau terluka.

Menurut laporan TASS,Ahad (29/4),Angkatan Udara Israel melakukan beberapa serangan terhadap fasilitas Hamas di Gaza. Sebanyak 44 orang telah tewas di Gaza sejak dimulainya kampanye protes Palestina pada 30 Maret 2018 tersebut.

Credit republika.co.id

Hamas Janji akan Bebaskan Palestina

Foto: Reuters/Mohammed Salem

Hamas hormati pejuang yang ambil bagian dalam demonstrasi.

CB, YERUSALEM -- Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh berjanji untuk membebaskan seluruh Palestina. Ia mengatakan akan memukul dengan 'tangan besi' siapapun yang bertarung dengannya.

"Tanah ini adalah tanah kami, Al-Quds (nama Arab untuk Yerusalem) adalah tempat suci kami, kembali adalah hak kami, dan siapa saja yang bertarung melawan kami untuk hak ini - kami akan memukulnya dengan tangan besi," ujar Haniyeh.

Haniyeh mengungkapkan janjinya tersebut selama kampanye Great March of Return, untuk mempermalukan penjajah Israel.

Selama kerusuhan pada Jumat, Haniyeh memberkati pemuda yang mengambil bagian dalam kegiatan kekerasan terhadap Israel. "Pawai ini menempatkan bangsa kami di jalan menuju kebebasan, dari sini, dari Rafah, benteng selatan, sampai perbatasan terjauh Palestina, kami akan melanjutkan. Kami tidak akan ragu dan kami tidak akan terhalang, dan kami akan terus maju," katanya.

DilaporkanIsrael National News,Ahad(29/4),selama kerusuhan, warga Gaza membakar ban, berusaha membakar dan melanggar pagar perbatasan, melemparkan batu ke arah tentara IDF, dan melemparkan bom api yang menempel pada layang-layang ke wilayah Israel.

Salah satu layang-layang ini membakar ladang gandum, dan menyebabkan kerusakan yang luar biasa.

Credit republika.co.id

Utusan PBB ingatkan bahaya perang di Gaza

Arsip Foto. Seorang pengunjuk rasa berlari saat bentrok dengan pasukan Israel dalam sebuah protes dimana warga Palestina menuntut hak untuk kembali ke tanah air mereka di perbatasan Israel-Gaza di selatan Jalur Gaza, Jumat (20/4/2018). (REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa)

Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB, New York (CB)- Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah Nickolay Mladenov pada Kamis (26/4) memperingatkan bahaya perang lain di Jalur Gaza setelah berpekan-pekan kerusuhan di perbatasan dengan Israel.

"Kombinasi memburuknya keamanan, pembangunan dan kondisi kemanusiaan ini, ditambah dengan kebuntuan politik, membuat Jalur Gaza mudah 'meledak'. Meskipun ada perkembangan drastis di bagian lain wilayah tersebut, kita harus melakukan semua yang mungkin untuk mencegah perang lain di Gaza," kata Mladenov kepada Dewan Keamanan.

Dalam empat pekan terakhir, puluhan ribu orang Palestina di Gaza telah berkumpul di perbatasan dengan Israel dalam konteks protes "Pawai Akbar Kepulangan". Unjuk-rasa diperkirakan berlanjut dan mencapai puncaknya seputar hari kemerdekaan Israel pada 14 Mei, dan bisa menyebar ke Tepi Barat Sungai Jordan dan ke luar wilayah itu menurut Mladenov.

"Jika konflik lain antara Hamas dan Israel meletus, ini akan membawa konsekuensi yang menghancurkan bagi orang Paletina di Gaza. Bisa merusak kestabilan relatif di Tepi Barat dan memiliki gema bagi Israel dan wilayah tersebut," ia memperingatkan.

Sejak 30 Maret, selama demonstrasi-demonstrasi itu, 35 orang Palestina tewas dan banyak lainnya cedera akibat tindakan pasukan keamanan Israel. Sementara di pihak Israel tidak laporan mengenai korban tewas menurut Mladenov.

Ia mengatakan bahwa di samping itu terjadi peningkatan jumlah peristiwa berbahaya di pagar perbatasan, termasuk pemasangan peledak rakitan --dan setidaknya satu meledak-- pelemparan bom molotov serta upaya untuk menjebol pagar.

Israel menuduh anggota Hamas, Jihad Islam dan milisi lain "memanfaatkan protes, serta para perempuan, anak-anak dan orang tua sebagai tameng untuk menyusup ke dalam wilayah Israel untuk melakukan serangan", katanya.

Warga mengevakuasi seorang jurnalis Palestina Yasser Murtaja, 31, yang terluka parah, saat terjadi bentrokan dengan pasukan Israel di perbatasan Israel-Gaza, di selatan Jalur Gaza, Jumat (6/4/2018). (REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa)

Sementara protes berlanjut, ketegangan dan potensi peristiwa serius serta lebih banyak korban jiwa akan meningkat, ia memperingatkan.

"Israel harus menyesuaikan penggunaan kekuatannya dan mengurangi penggunaan peluru aktif. Kekuatan mematikan hanya boleh digunakan sebagai pilihan terakhir. Hamas dan pemimpin demonstrasi harus menjauhkan pemrotes dari pagar perbatasan Gaza dan mencegah semua aksi kekerasan serta provokasi," katanya sebagaimana dikutip Xinhua.

Anak-anak, yang terutama mesti dilindungi, menghadapi risiko sangat besar, kata Mladenov, yang menyatakan empat anak kena tembakan peluru aktif Israel sehingga tewas.

"Saya memanfaatkan kesempatan ini untuk kembali menyatakan, dengan sekeras mungkin, bahwa warga sipil, terutama anak-anak, tak boleh secara sengaja dibiarkan menghadapi bahaya atau dijadikan sasaran apa pun," ia menambahkan.

Dalam peristiwa lain, dua anggota Hamas ditembak mati pada 30 Maret dalam baku-tembak di dekat pagar perbatasan Jalur Gaza.

Mladenov juga mengatakan bahwa semua kegiatan militan di Gaza, termasuk penggalian terowongan dan penembakan roket, mesti dihentikan. "Itu mengancam keselamatan warga Israel maupun Palestina, meningkatkan risiko eskalasi baru kekerasan, mengacaukan seruang pencabutan pemblokiran, dan terutama merusak prospek perdamaian."

Ia mengatakan bahwa apa yang terjadi di Gaza adalah ketidakadilan bahwa tidak seroang pun, perempuan atau anak-anak harus menanggung keadaan hidup yang menyedihkan, konsekuensi-konsekuensi berlanjut pemblokiran yang mencekik dan kontrol Hamas, dan peningkatan risiko bahwa Gaza bisa memicu satu konflik baru.

Palestina masih menjadi pusat bagian paya kawasan. Sampai pendudukan berakhir dan solusi dua negara dicapai melalui perundingan bermakna berdasarkan resolusi-resolusi relevan PBB, konflik itu akan menjadi salah satu penggerak ekstremisme dan ancamam tetap stabilitas regional, Mladenov memperingatkan.

Credit antaranews.com

Perpecahan Hamas-Abbas melebar setelah percobaan pembunuhan Hamdallah

Perdana Menteri Palestina, Rami Hamdallah (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Guma)

Gaza (CB)- Kelompok Hamas menuding sejumlah pejabat Pemerintah Palestina berupaya membunuh Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah pada 13 Maret.

Sebelumnya, Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyalahkan Hamas beberapa saat setelah serangan bom di Gaza, tempat Hamdallah, yang mengepalai rombongan Pemerintah Palestina untuk mengupayakan rujuk dengan Hamas, selamat dari kejadian itu tanpa cedera.

Saling tuduh mengenai serangan terhadap rombongan Hamdallah itu memperbesar perpecahan politik kelompok Hamas, yang menguasai Jalur Gaza, dengan pemerintahan Abbas, yang didukung negara Barat.

Juru bicara Kementerian Dalam Negeri di Gaza, Eyad al-Bozom, dalam jumpa pers pada Sabtu mengatakan bahwa tiga pejabat tinggi dari Pemerintahan Palestina, yang berkedudukan di Tepi Barat, mendalangi upaya pembunuhan terhadap perdana menteri itu.

Pemerintah Palestina langsung membantah tudingan itu.

Tiga orang, yang dinyatakan Hamas sebagai tersangka dalam pengeboman itu, tewas dalam tembak-menembak dengan pasukan Hamas di Gaza pada 22 Maret.

Kementerian Dalam Negeri Gaza juga menampilkan sebuah video yang berisi sejumlah pengakuan empat orang tahanan. Mereka mengaku menjadi bagian dari kelompok penyerang yang dikepalai pejabat-pejabat Otoritas Palestina.

Mereka tidak menampilkan bukti lebih jauh.

Upaya pembunuhan politik itu telah menggagalkan upaya rekonsiliasi perpecahan antara dua faksi utama di Palestina -- Hamas, yang mendominasi di Jalur Gaza, dan Fatah, yang menguasai pemerintahan Otoritas Palestina di Tepi Barat.

Khalil al-Hayya, wakil kepala Hamas di Gaza, dalam konferensi pers terpisah mengatakan bahwa para dalang ini "berniat untuk menggagalkan rekonsiliasi."

Al-Bozom mengatakan bahwa para pejabat Otoritas Palestina yang sama juga menjadi dalang upaya pembunuhan terhadap kepala keamanan Hamas Tawfeeq Abu Naeem pada Oktober tahun lalu di Gaza.

Sementara itu, juru bicara badan keamanan Otoritas Palestina balik menuding Hamas terkait insiden 13 Maret.

"Semakin Hamas berusaha menghindari tanggung jawab, semakin dalam mereka tenggelam," kata Adnan al-Damiri kepada Reuters melalui sambungan telepon, demikian Reuters melaporkan.

Credit antaranews.com

Pompeo: AS Bersama Israel dalam Perang Melawan Iran

TEL AVIV - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo, memastikan dukungan Washington untuk Israel dalam perselisihannya dengan Iran. Pompeo mengatakan AS bersama Israel dalam "pertempuran" ini.

Pompeo menggunakan kunjungannya ke Timur Tengah untuk menyerukan tindakan internasional bersama untuk menghukum Iran atas program rudalnya. Ini adalah perjalanan pertama Pompeo ke luar negeri sebagai diplomat top AS.

Pria dengan pandangan garis keras ini disambut di Israel, yang menganggap Iran sebagai ancaman terbesar dan telah menyerukan komunitas internasional untuk merevisi perjanjian nuklirnya pada tahun 2015 dengan Iran. Ia tiba setelah mengunjungi Arab Saudi, saingan sengit Iran lainnya.

"Kami tetap sangat prihatin dengan eskalasi ancaman Iran terhadap Israel dan wilayah ini serta ambisi Iran untuk mendominasi Timur Tengah tetap ada," ujar Pompeo setelah hampir dua jam pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

"Amerika Serikat bersama Israel dalam pertarungan ini," imbuhnya seperti dikutip dari ABC News, Senin (30/4/2018).

Israel telah menyerukan tindakan internasional yang keras terhadap Iran atas dukungan terhadap kelompok militan anti Israel dan pengembangan rudal jarak jauhnya. Israel juga menjadi pengkritik perjanjian nuklir internasional yang mencegah Iran mengembangkan kemampuan senjata nuklirnya.

Presiden Donald Trump sendiri akan memutuskan nasib perjanjian nuklir Iran pada 12 Mei mendatang, apakah akan tetap dalam kesepakatan tersebut atau keluar. Terkait hal ini, Pompeo mengulangi posisi Trump.

"Jika kita tidak nisa memperbaikinya, dia akan mundur," kata Pompeo.

Netanyahu menyambut baik garis tegas yang diambil AS.

"Iran harus dihentikan, pencariannya untuk bom nuklir harus dihentikan, agresinya harus dihentikan dan kami berkomitmen untuk menghentikannya bersama-sama," katanya.

Netanyahu juga menyambut baik pengakuan AS atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, dan langkah pemindahan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem pada tanggal 14 Mei mendatang. Pompeo mengatakan AS "sangat bangga" atas pemindahan kedutaan.

Palestina, yang mengklaim Yerusalem timur yang dicaplok Israel sebagai Ibu Kota mereka, telah mengecam keras langkah AS dan semuanya kecuali memutus hubungan dengan Gedung Putih.

Credit sindonews.com

Pompeo Sebut Trump Belum Putuskan Nasib Kesepakatan Nuklir Iran

WASHINGTON - Menteri Luar Negeri baru Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo mengatakan bahwa sampai saat ini, Presiden AS, Donald Trump belum memutuskan apakah akan menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran atau tidak.

Namun, Pompeo menyatakan jika tidak ada revisi dalam kesepakatan tersebut sampai Mei mendatang, maka kemungkinan besar Trump akan menarik mundur AS dari kesepakatan tersebut.

"Tidak ada perbaikan yang substansial, tidak ada yang mengatasi kekurangan, kekurangan dari kesepakatan, dia tidak mungkin untuk tetap dalam kesepakatan itu melewati Mei ini," kata Pompeo, seperti dilansir Anadolu Agency pada Minggu (29/4).

Trump menganggap kesepakatan nuklir Iran 2015 gila dan kesepakatan terburuk yang pernah dan telah mengancam akan menarik AS keluar dari itu kecuali Washington dan sekutu Eropanya merevisi kesepakatan itu, dengan memasukan kegiatan regional Iran dan program rudal balistiknya kedalam kesepakatan itu.

Sementara itu, sebelumnya Duta Besar Prancis untuk Israel, Hélène Le Gal menyatakan AS bisa memicu peperangan baru di Timur Tengah dengan menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran.

Dia berpendapat bahwa segera setelah Washington keluar dari perjanjian yang dicapai tahun 2015 itu, maka perjanjian itu akan otomatis mati, karena Iran akan mengikuti AS untuk keluar dari kesepakatan itu.

"Saya tidak berpikir Iran akan tetap dalam kesepakatan jika AS memutuskan keluar dari kesepakayan tersebut. Kemungkinan adanya perang sangat terbuka. Jika kesepakatan nuklir dibatalkan, Iran akan segera memulai kembali program (nuklir) ini. Kami membutuhkan JCPOA untuk mencegah Iran memiliki senjata nuklir," kata Le Gal.

Credit sindonews.com

Trio Eropa Sepakat Pertahankan Perjanjian Nuklir Iran

LONDON - Para pemimpin Inggris, Prancis, dan Jerman telah sepakat untuk mempertahankan perjanjian nuklir internasional. Perjanjian tersebut adalah cara terbaik saat ini untuk menghentikan Teheran mengembangkan senjata nuklir.

Theresa May, Emmanuel Macron dan Angela Merkel membahas pentingnya mempertahankan kesepakatan yang ada lewat telepon terpisah selama akhir pekan. Tetapi mereka juga menyetujui perlunya mengatasi beberapa kekhawatiran yang diangkat oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Dalam beberapa minggu mendatang, Trump akan memutuskan apakan akan tetap atau menanggalkan perjanjian tersebut. Ia tekah menjadi kritikus yang keras terhadap perjanjian internasional yang ditandatangani pada 2015 lalu, dan menyebutnya "gila".

Di antara kritiknya adalah tidak adanya larangan terhadap progtam rudal balistik Iran. Perjanjian itu juga tidak melakukan apa pun untuk menghentikan dukungan Iran untuk kelompok militan di kawasan itu.

Trump juga ingin menghapus perjanjian yang disebut "klausa matahari terbenam", yang salah satunya memungkinkan pencabutan pembatasan program pengayaan nuklir Iran setelah 2025.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu, Downing Street (kantor Perdana Menteri Inggris) mengatakan May telah setuju dengan rekan-rekannya di Eropa bahwa kesepakatan nuklir Iran (Rencana Aksi Komprehensif Bersama) adalah cara terbaik untuk menetralkan ancaman Iran bersenjata nuklir.

"Mereka sepakat bahwa ada unsur-unsur penting yang tidak dibahas perjanjian itu, tetapi perlu untuk ditangani - termasuk rudal balistik, apa yang terjadi ketika kesepakatan itu berakhir, dan kegiatan Iran yang membuat regional tidak stabil," pernyataan itu menambahkan seperti dikutip dari BBC, Minggu (29/4/2018).

Menteri Luar Negeri AS yang baru, Mike Pompeo, juga mengecam keras apa yang dikatakannya sebagai upaya Iran untuk mengguncang kawasan itu, pada kunjungan pertamanya ke Arab Saudi.

"Ia mendukung milisi proxy dan kelompok-kelompok teroris. Iran adalah penyalur senjata kepada pemberontak Houthi di Yaman. Ia juga mendukung rezim pembunuh Assad di Suriah," kata Pompeo dalam jumpa pers bersama.

Baik Macron dan Merkel telah berusaha membujuk Presiden AS untuk tidak membatalkan kesepakatan dalam kunjungannya ke Washington dalam seminggu terakhir. Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton mengatakan bahwa Trump belum membuat keputusan terkait hal itu.

Credit sindonews.com

Menteri Dalam Negeri Inggris Mundur

Menteri Dalam Negeri Inggris, Amber Rudd mengundurkan diri terkait kebijakan terhadap imigran ilegal asal negara Persemakmuran, Minggu (29/4). ( REUTERS/Hannah McKay)

Jakarta, CB -- Menteri Dalam Negeri Inggris, Amber Rudd mengundurkan diri, Minggu (29/4). Dia diduga memberi informasi menyesatkan kepada Parlemen soal apakah kementriannya menetapkan target untuk memindahkan imigran gelap dari negara itu.

"Perdana Menteri menerima pengunduran diri Menteri Dalam Negeri malam ini," kata juru bicara kantor Perdana Menteri Inggris, Theresa May.

Pengunduran diri itu disampaikan Rudd lewat telepon kepada May setelah sepekan penuh tekanan untuk mundur atas skandal imigrasi dan meningkatnya tekanan bagi Rudd untuk mundur.

Keputusan Rudd untuk mundur diduga menjadi pukulan besar bagi pemimpin dari Partai Konservatif tersebut, yang secara terbuka menyatakan keyakinannya kepada Rudd.

Pengunduran diri Rudd diperkirakan bakal mempengaruhi pemilihan lokal di sejumlah tempat di Inggris, Kamis (3/4).

Rudd terpaksa bersikap defensif setelah pekan lalu menyatakan kepada Parlemen bahwa Kementerian Dalam Negeri tidak menetapkan target atas jumlah imigran ilegal yang akan dipindahkan dari Inggris.

Meski Rudd mempertahankan diri bahwa dia tidak mengetahui keberadaan daftar tersebut, bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Kementerian Dalam Negeri tahu soal itu, membuat posisinya kian goyah.

Rudd dikritik atas perlakuan terhadap Generasi Windrush, yang terungkap awal pekan ini. Warga negara Persemakmuran terutama asal negara-negara Karibia yang datang ke Inggris pasca Perang Dunia Kedua terancam dideportasi akibat kebijakan yang dipelopori May saat menjadi Menteri Dalam Negeri 2010-2016, yang dilanjutkan Rudd.

Kalangan oposisi, Partai Buruh, menuduh Rudd menjadi 'perisai' untuk melindungi May.

Rudd seharusnya kembali ditanya Parlemen pada Senin (30/4), namun dia memilih mengundurkan diri Minggu (29/4) malam. Rudd memimpin Kementerian Dalam Negeri sejak 2016 dianggap sebagai tokoh moderat di Uni Eropa. Dia menyeimbangkan kekuatan di kabinet yang terdiri atas beberapa tokoh pro-Brexit atau keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Seperti Menteri Luar Negeri Boris Johnson dan Menteri Lingkungan Michael Gove.

Credit cnnindonesia.com

Tolak Damai dengan Korut, Pedemo Korsel Desak Moon Mundur

Pertemuan Kim Jong-un dan Moon Jae-in. (Foto: Korea Summit Press Pool/Pool via Reuters

Jakarta, CB -- Ratusan warga di Seoul menggelar protes di dekat balai kota sebagai bentuk penolakan terhadap upaya rekonsiliasi antara Korea Selatan dan Korea Utara, Minggu (28/4).

Demo itu berlangsung dua hari setelah Presiden Moon Jae-in dan Kim Jong-un bertemu dan mengeluarkan pernyataan bersama Deklarasi Panmunjom.

Sebagian pemrotes berteriak "Moon harus pergi" sambil berjalan mengelilingi taman di sekitar balai kota. Sejumlah pedemo lainya bahkan turun ke jalan sambil membawa bendera Amerika Serikat, sekutu terdekat Korsel, sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan Moon yang ingin menjaga jarak dengan Washington.

Kepada Sputnik, seorang wanita yang turut serta dalam demo mengatakan deklarasi damai yang disepakati kedua pemimpin Korea pada Jumat (27/4) lalu adalah "perdamaian palsu".

Seorang pedemo lainnya menganggap bahwa "Korut hanya membutuhkan uang".

Sejumlah pengunjuk rasa lainnya meneriaki para petugas polisi yang berupaya menertibkan mereka. Lalu lintas di pusat kota sempat terhambat karena demonstrasi tersebut.

Sebagian besar pemrotes dilaporkan merupakan warga lanjut usia yang masih mengingat jelas kelamnya Perang Korea 1950-1953 lalu.

Banyak pula luka lama yang masih tersimpan di sebagian benak veteran dan generasi tua Korsel terkait perang saudara itu.

Pertemuan Kim Jong-un dan Moon Jae-in. (Foto: Korea Summit Press Pool/Pool via Reuters)

Perang yang menewaskan hingga 2 juta warga sipil itu berakhir bukan dengan kesepakatan damai, tapi dengan perjanjian gencatan senjata antara Amerika Serikat dan militer Korut di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Korsel menolak menandatangani kesepakatan gencatan senjata tersebut.

Dunia internasional menyambut baik pertemuan Moon dan Kim kemarin yang dinilai sebagai babak baru perdamaian di Semenanjung Korea. Pertemuan keduanya bahkan dianggap membuka jalan kedua Korea untuk kembali membicarakan reunifikasi setelah hampir tujuh dekade terpisah.

Namun, tak seluruh warga Korsel ternyata menginginkan penyatuannegara itu terjadi. Dikutip Time, survey yang dilakukan Korea Institute for National Unification menemukan bahwa 71,2 persen warga Korsel berusia sekitar 20 tahun menolak reunifikasi kedua negara.

Dari seluruh kelompok usia, dukungan generasi muda Korsel terkait wacana reunifikasi juga terus menurun dari 70 persen menjadi 57,8 persen selama empat tahun terakhir.

"Bagi generasi muda, Korea Utara tidak lagi penting," ujar seorang mahasiswa Korsel jurusan Ekonomi, Somin Yoon.

Credit cnnindonesia.com

Ri Sol-ju, istri Kim Jong-un, tampil sebagai Ibu Negara Korea Utara

Ri Sol-ju (kiri) berjalan dengan Kim Jung-sook istri Presiden Korea Selatan Moon Jae-in pada upacara perpisahan di Desa Panmunjom, zona demiliterisasi Korea Selatan 27 April 2018. (REUTERS/HANDOUT)

Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, untuk pertama kalinya melangkahi perbatasan kedua negara di zona demiliterisasi dan bertemu secara resmi dengan Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in pada Jumat(27/42018) .

Perhatian seluruh dunia tentu berfokus kepada kedua tokoh tersebut, saat mereka saling berjanji melakukan denuklirisasi Semenanjung Korea. Secara simbolis, juga mengakhiri Perang Korea 1950-1953, yang tadinya hanya berhenti oleh gencatan senjata.

Namun, satu hal yang juga jadi perhatian besar adalah munculnya Ri Sol-ju, istri Kim Jong-un, yang secara resmi ikut dalam pertemuan puncak pemimpin negara. Ini suatu pemandangan yang bersejarah bagi Korea Utara.

Ri berpose dengan sang suami, Presiden Moon, dan istrinya, jelang makan malam kenegaraan setelah membuat kesepakatan damai. Ia tampak cantik, dengan tas genggam berwarna hitam, serta riasan wajah senada berwarna merah muda cerah pada mata dan bibirnya.

Gaya busananya sangat memukau wartawan yang ingin mengambil fotonya. Ri mengenakan jaket dan rok berwarna merah muda cerah, serta sepatu hak berkilauan warna hitam. Ia tersenyum saat disapa oleh istri presiden Korsel sekaligus Ibu Negara, Kim Jung-sook, lalu oleh kedua pemimpin negara.

Penampilan Ri sangat jauh berbeda dengan perempuan Korea Utara pada umumnya, yang jarang sekali terlihat dengan riasan dan mengenakan busana yang tidak mencolok. Dari foto-foto yang dilansir media pemerintah Korea Utara terdahulu, kadang Ri menenteng tas keluaran Dior dan Chanel.

Ini adalah pertama kalinya seorang istri pemimpin Korea Utara diikutsertakan dalam acara kenegaraan antara kedua Korea. Ri berbagi panggung dunia yang sama dengan sang suami.

Sebelumnya, ayah maupun kakek Kim Jong-un, yang memimpin Korea Utara, tidak pernah membawa istrinya untuk pertemuan resmi dengan pemimpin manapun. Bahkan, ayah Kim Jong-un, Kim Jong-il, yang memiliki banyak istri dan selir, tidak memperlihatkan satupun dari mereka ke hadapan publik.

Latar Belakang
Tidak banyak yang diketahui tentang latar belakang Ri Sol-ju, termasuk umur aslinya, kapan dia menikahi Kim Jong-un, ataupun upacara pernikahannya. Ia diyakini berusia akhir 20-an, atau awal 30-an.

Menurut Michael Madden, yang menerbitkan North Korea Leadership Watch, Ri lahir sekitar 1984 di Chongjin, kota ketiga terbesar di Korut, di pantai timur negara tersebut. Ia lulusan Universitas Kim Il-sung, sekaligus cucu dari Ri Pyong-chol, mantan kepala Angkatan Udara Tentara Rakyat Korea. Ayahnya juga pejabat di Tentara Rakyat Korea.

Jung Chung-rai, anggota parlemen Korsel, kepada CNN pada 2012 mengutip laporan intelijen bahwa Ri bersekolah di Geumseong Second Middle School di Pyongyang. Ia kemudian pergi ke China untuk belajar menyanyi.

Ri pernah mengunjungi Korea Selatan selama acara Kejuaraan Atletik Asia 2005 di Incheon, sebagai bagian dari regu sorak. Beberapa foto menampakkan Ri bersama para pemandu sorak Korea Utara lainnya. Ia mengenakan hanbok, pakaian tradisional Korea, berwarna hitam dan putih, serta mengibarkan bendera yang menunjukkan Semenanjung Korea yang bersatu.

Pertama kali Ri menampakkan diri di hadapan publik Korea Utara dalam acara resmi pada 2011, yaitu pemakaman ayah mertuanya, Kim Jong-il. Namun, publik pertama kali mengenalnya sebagai istri Kim Jong-un pada Juli 2012, pada acara pembukaan sebuah taman hiburan. Ri terlihat menggandeng lengan Kim dengan penuh kasih saat mereka berdua berkeliling.

Kemudian, pada kunjungan mendadak Ki Jong-un ke China untuk bertemu dengan Presiden Xi Jinping, Ri tampak berada di sana. Bertemu Xi serta Ibu Negara China, Peng Liyuan, Ri mendapatkan pujian dari warganet China dengan sebutan "cantik", serta dibanding-bandingkan dengan bintang pop.

Selama ini, keluarga Kim Jong-un diliputi ketidakjelasan. Kemunculan Ri Sol-ju yang menjadi perhatian publik menjadi tanda bahwa rezim tersebut bermaksud menarik basis yang lebih modern. Ri telah menjalani peran yang sangat berbeda dengan pendahulunya, menempati peran yang lebih mirip dengan istri pemimpin Barat.

Seorang konsultan citra mengungkapkan, peran seremonial Ri Sol-ju menghadiri beberapa acara adalah upaya menunjukkan sisi yang lebih lembut dari warga Korea Utara kepada dunia.

Ibu Negara
Ri Sol-ju di dalam negerinya pun telah naik status dalam beberapa pekan terakhir. Media pemerintah mulai menyebutnya sebagai "Ibu Negara" selama kunjungan Ri dan Kim Jong-un ke China. Gelar tersebut untuk pertama kalinya disebutkan di Korea Utara selama lebih dari 40 tahun. Sebelumnya, Ri hanya disebut sebagai "pendamping" atau?lebih sederhananya??istri dari Kim Jong-un".

Media pemerintah Korea Utara juga menyebut Ri sebagai "Ri Sol-ju yang dihormati". Ini sebutan yang jarang digunakan untuk orang-orang selain yang menduduki jabatan penting di negara tersebut. Adik Kim Jong-un, Kim Yong-jong, disematkan dengan sebutan itu oleh karena kedudukannya di Partai Buruh Korea.

Menurut Kementerian Unifikasi Korea Selatan, terakhir kalinya media negara Korea Utara menyebut seseorang sebagai Ibu Negara adalah pada 1974. Tepatnya, untuk Kim Song-ae, istri Kim Il-sung, sekaligus nenek Kim Jong-un.

Namun, gelar tersebut tidak berarti Ri memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Kim Yo-jong. Sebagaimana dikutip dari Reuters, menurut Jeong Yeung-tae, pemimpin Institut Studi Korea Utara di Seoul, istri pemimpin Korea Utara tidak memiliki banyak peran. Jadi, sulit baginya untuk langsung terjun ke dunia politik.

"Adiknya lebih memiliki peran kuat sebagai pembantu kakaknya. Pada akhirnya, Ri hanya berperan sebagai istri dari Kim Jong-un," jelasnya.

Credit antaranews.com

Kim Jong Un janji undang ahli AS sebagai saksi penutupan lokasi uji coba nuklir

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un berjabat tangan di desa gencatan senjata Panmunjom di dalam zona demiliterisasi yang memisahkan dua Korea, Korea Selatan, Jumat (27/4/2018). (Korea Summit Press Pool/Pool via Reuters)

Seoul (CB) - Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un berjanji akan mengundang para ahli dan jurnalis Amerika Serikat untuk menyaksikan penutupan lokasi uji coba nuklir negara itu bulan depan, kata kantor kepresidenan Korea Selatan, Minggu (29/04).

“Kim mengatakan... bahwa dia akan melakukan penutupan tempat uji coba nuklir pada Mei, dan akan segera mengundang para ahli dari Korea Selatan dan Amerika Serikat untuk memberi tahu proses tersebut kepada komunitas internasional dengan transparansi,” kata juru bicara kepresidenan Seoul, Yoon Young-chan.

Kim menyapaikan pernyataan itu dalam konferensi tingkat tinggi bersejarah dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in pada Jumat, kata juru bicara tersebut, AFP.

Credit antaranews.com