Ratusan ribu warga Catalonia turun ke jalan pada Sabtu (21/10). (Reuters/Gonzalo Fuentes)
CUP menyatakan, keputusan Spanyol untuk mencabut kekuasaan Puigdemont setelah Catalonia mendeklarasikan kemerdekaan merupakan "serangan terbesar" bagi warga Catalan sejak kepemimpinan Francisco Franco.
Franco merupakan diktator yang memegang kuasa di Spanyol sejak 1939 hingga 1975. Selama ini memimpin, otonomi Catalonia tak diakui.
"Serangan semacam ini akan mendapatkan tanggapan dalam bentuk pembangkangan sipil massal," demikian pernyataan CUP, sebagaimana dilansir AFP.
Senada dengan CUP, juru bicara koalisi Together for Yes, Lluis Corominas, mengatakan bahwa tindakan Spanyol merupakan bentuk pelanggaran institusi paling parah.
"Mereka memberlakukan hukum melalui hakim dan penuntut. Mereka memberlakukan hukum atas kami melalui polisi. Kami sudah diokupasi selama berminggu-minggu. Mereka ingin menakuti kami, dengan polisi, badan peradilan, tuntutan hasutan, tuntutan pemberontakan," ucap Corominas.
Sejak Catalonia menggelar referendum, Spanyol memang terus menekan daerah tersebut, dimulai dengan menghalangi proses pemungutan suara.
Setelah hasil referendum menunjukkan bahwa sekitar 90 persen pemegang hak pilih Catalonia memilih memisahkan diri dari Spanyol, Madrid mengancam akan mencabut otonomi daerah tersebut.
Keputusan ini dijamin dalam Pasal 155 konstitusi Spanyol yang memberikan wewenang kepada perdana menteri untuk mencabut otonomi Catalonia dan mengambil alih daerah tersebut demi "kepentingan umum Spanyol."
Sebelum referendum, Catalonia sebenarnya sudah memiliki otonomi untuk mengatur kebijakan, edukasi, dan layanan kesehatan sendiri. Namun kini, Catalonia menuntut kuasa lebih untuk mengatur keuangan mereka.
Dalam keadaan seperti ini, pemerintah Spanyol bisa langsung mencabut kewenangan kepolisian Catalonia, memecat kepala media pemberitaan publik daerah itu, hingga mengambil alih keuangan pemerintah daerah.
Namun, menurut sejumlah pengamat, langkah tersebut justru akan semakin menyulut bara separatisme di Catalonia.
Saat pemerintah mengumumkan pencabutan kuasa Presiden Catalonia, Carles Puigdemont, pada Sabtu lalu saja, sekitar 500 ribu orang sudah turun ke jalan.
Kerusuhan pun diperkirakan bakal pecah ketika pemerintah Spanyol menggelar pemilu daerah yang seharusnya dilaksanakan dalam jangka waktu enam bulan dari pencabutan kuasa Puigdemont.
Pada Senin (23/10) saja, pemadam kebakaran Catalonia sudah menyiratkan bahwa mereka mungkin menolak perintah dari pemerintah pusat.
"Tergantung apa yang mereka suruh. Jika ada jalan yang diblokir dan mereka mengerahkan kami untuk membukanya kembali, mungkin kami tidak akan pergi," ucap seorang juru bicara asosiasi pemadam kebakaran yang berhubungan dengan gerakan separatis.
Credit cnnindonesia.com
Katalunya peringatkan pembangkangan umum, Madrid penguasaan langsung
Peta
Spanyol, dengan Catalonia digambarkan pada arena berwarna merah bata.
Ibukota Catalonia adalah Barcelona dan penduduknya memakai bahasa
Catalan. (google.com)
Madrid (CB) - Katalunya pada Senin mengatakan yakin bahwa
semua pejabat, termasuk polisi, akan menentang upaya Madrid
memberlakukan penguasaa langsung di wilayah tersebut dalam perselisihan,
yang menimbulkan kekhawatiran akan kerusuhan di antara sekutu Spanyol
di Eropa.
Pemerintah Spanyol meminta kekuasaan konstitusional khusus untuk memecat pemerintah daerah dan memaksa mengadakan pemilihan umum dalam melawan upaya kemerdekaan, yang mengguncang perekonomian Spanyol. Pemungutan suara di Senat untuk menerapkan peraturan langsung itu akan dilakukan pada Jumat.
Namun, pemimpin gerakan pemisahan tersebut mengatakan bahwa referendum, yang ditentang, pada 1 Oktober itu memberi mereka mandat untuk menyatakan kemerdekaan dari seluruh Spanyol.
"Bukannya kami akan menolak. Ini bukan keputusan pribadi. Ini adalah keputusan tujuh juta orang," kata kepala urusan luar negeri Katalunya Raul Romeva kepada radio BBC.
Romeva ditanya apakah dia mempercayai semua institusi, termasuk polisi, akan mengikuti perintah dari lembaga Katalan dan bukan dari pemerintah Spanyol.
"Dari sudut itu, saya tidak ragu bahwa semua pegawai negeri sipil di Katalunya akan terus mengikuti perintah dari lembaga terpilih dan sah, yang kita miliki saat ini," katanya.
Pemerintah Katalan mengatakan sekitar 90 persen dari mereka yang ikut dalam referendum pada 1 Oktober memilih untuk merdeka. Tapi hanya 43 persen pemilih dan 1 dari 3 orang Katalan berpartisipasi, dengan sebagian besar penentang pemisahan Katalunya tinggal di dalam rumah.
Kemelut Katalan menimbulkan kekhawatiran di antara negara Eropa sehingga dapat meluas ke seluruh benua.
Dari Skotlandia ke Flanders dan Lombardy, krisis keuangan 2007-2009, pengangguran dan migrasi telah memungkinkan partai anti-Uni Eropa dan populis untuk mendapatkan dukungan ketidakpuasan dengan elit politik dan membuka kembali divisi kawasan.
Dua daerah kaya di Italia utara melakukan pemungutan suara pada Minggu untuk mendapatkan otonomi yang lebih besar.
Dalam pertemuan puncak Eropa pada pekan lalu, para pemimpin berusaha meredakan kemelut Spanyol dengan Katalunya dan memaparkan pemisahan diri tersebut sebagai masalah dalam negeri, demikian Reuters.
Pemerintah Spanyol meminta kekuasaan konstitusional khusus untuk memecat pemerintah daerah dan memaksa mengadakan pemilihan umum dalam melawan upaya kemerdekaan, yang mengguncang perekonomian Spanyol. Pemungutan suara di Senat untuk menerapkan peraturan langsung itu akan dilakukan pada Jumat.
Namun, pemimpin gerakan pemisahan tersebut mengatakan bahwa referendum, yang ditentang, pada 1 Oktober itu memberi mereka mandat untuk menyatakan kemerdekaan dari seluruh Spanyol.
"Bukannya kami akan menolak. Ini bukan keputusan pribadi. Ini adalah keputusan tujuh juta orang," kata kepala urusan luar negeri Katalunya Raul Romeva kepada radio BBC.
Romeva ditanya apakah dia mempercayai semua institusi, termasuk polisi, akan mengikuti perintah dari lembaga Katalan dan bukan dari pemerintah Spanyol.
"Dari sudut itu, saya tidak ragu bahwa semua pegawai negeri sipil di Katalunya akan terus mengikuti perintah dari lembaga terpilih dan sah, yang kita miliki saat ini," katanya.
Pemerintah Katalan mengatakan sekitar 90 persen dari mereka yang ikut dalam referendum pada 1 Oktober memilih untuk merdeka. Tapi hanya 43 persen pemilih dan 1 dari 3 orang Katalan berpartisipasi, dengan sebagian besar penentang pemisahan Katalunya tinggal di dalam rumah.
Kemelut Katalan menimbulkan kekhawatiran di antara negara Eropa sehingga dapat meluas ke seluruh benua.
Dari Skotlandia ke Flanders dan Lombardy, krisis keuangan 2007-2009, pengangguran dan migrasi telah memungkinkan partai anti-Uni Eropa dan populis untuk mendapatkan dukungan ketidakpuasan dengan elit politik dan membuka kembali divisi kawasan.
Dua daerah kaya di Italia utara melakukan pemungutan suara pada Minggu untuk mendapatkan otonomi yang lebih besar.
Dalam pertemuan puncak Eropa pada pekan lalu, para pemimpin berusaha meredakan kemelut Spanyol dengan Katalunya dan memaparkan pemisahan diri tersebut sebagai masalah dalam negeri, demikian Reuters.
Credit antaranews.com
Catalonia ancam pembangkangan sipil besar-besaran
Sebuah
unjuk rasa pro-persatuan yang diadakan oleh organisasi Catalan Civil
Society berjalan menuju jalan-jalan Barcelona, Spanyol, Minggu
(8/10/2017). (REUTERS/Rafael Marchante )
Jakarta (CB) - Partai Calon Persatuan Rakyat (CUP yang
berorientasi kiri ekstrem, Senin, mengancam menggelar pembangkangan
sipil besar-besaran jika Spanyol terus mengancam Catalonia untuk tidak
memproklamasikan kemerdekaannya.
CUP menyebut pemerintah pusat di Madrid telah melakukan agresi terbesar terhadap rakyat Catalan sejak kediktatoran Francisco Franco.
"Agresi semacam ini akan mendapatkan tanggapan dalam bentuk pembangkangan sipil besar-besaran," ancam CUP seperti dikutip AFP.
Sabtu pekan lalu setengah juta kaum separatis tumpah ruah ke jalan-jalan di Barcelona setelah Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy menyatakan akan memecat pemimpin Catalan Carles Puigdemont dan eksekutifnya.
Rajoy menyatakan Madrid akan mengendalikan para menteri regional dengan segala upaya guna menghentikan pemisahan diri Catalonia.
CUP adalah sekutu utama koalisi partai separatis Catalonia. CUP mengungkapkan rencana pembangkangan sipil ini akan diungkapkan segera pekan ini.
Partai-partai Catalan akan bertemu hari ini untuk rembuk besar untuk menentukan langkah mereka selanjutnya. Dan ini akan menjadi momen bagi kaum separatis untuk mengumumkan kemerdekaan Catalonia secara sepihak.
Mereka sudah mengeluarkan ancaman semacam itu sejak menggelar referendum kemerdekaan ilegal pada 1 Oktober.
CUP menyebut pemerintah pusat di Madrid telah melakukan agresi terbesar terhadap rakyat Catalan sejak kediktatoran Francisco Franco.
"Agresi semacam ini akan mendapatkan tanggapan dalam bentuk pembangkangan sipil besar-besaran," ancam CUP seperti dikutip AFP.
Sabtu pekan lalu setengah juta kaum separatis tumpah ruah ke jalan-jalan di Barcelona setelah Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy menyatakan akan memecat pemimpin Catalan Carles Puigdemont dan eksekutifnya.
Rajoy menyatakan Madrid akan mengendalikan para menteri regional dengan segala upaya guna menghentikan pemisahan diri Catalonia.
CUP adalah sekutu utama koalisi partai separatis Catalonia. CUP mengungkapkan rencana pembangkangan sipil ini akan diungkapkan segera pekan ini.
Partai-partai Catalan akan bertemu hari ini untuk rembuk besar untuk menentukan langkah mereka selanjutnya. Dan ini akan menjadi momen bagi kaum separatis untuk mengumumkan kemerdekaan Catalonia secara sepihak.
Mereka sudah mengeluarkan ancaman semacam itu sejak menggelar referendum kemerdekaan ilegal pada 1 Oktober.
Credit antaranews.com
