Jumat, 06 Oktober 2017

Pengadilan Spanyol Periksa Perwira Polisi Catalonia


Pengadilan Spanyol Periksa Perwira Polisi Catalonia
Polemik referendum Catalonia terus berlanjut dengan pemeriksaan terhadap perwira polisi terkait bentrokan pada akhir pekan lalu. Foto/Istimewa


MADRID - Pengadilan Tinggi Spanyol akan memeriksa dua perwira senior kepolisian regional Catalonia atas dugaan penghasutan. Pengadilan juga akan memeriksa dua anggota kelompok sipil pro-kemerdekaan atas tuduhan yang sama.

Keempatnya akan diinterogasi tentang peran mereka dalam demonstrasi pada 20-21 September di Barcelona. Saat itu, polisi Spanyol menangkap beberapa pejabat pemerintah Catalan dan menyerbu sebuah kantor dalam sebuah tindakan keras atas persiapan referendum 1 Oktober mengenai kemerdekaan. Pihak berwenang Spanyol mengatakan demonstrasi tersebut menghambat operasi polisi.

Keempatnya termasuk kepala polisi regional Josep Lluis Trapero dan Jordi Sanchez, kepala Majelis Nasional Catalan yang telah menjadi kelompok sipil utama di balik gerakan kemerdekaan seperti dikutip dari Washington Post, Jumat (6/10/2017).

Pada hari Kamis, Mahkamah Konstitusi Spanyol memerintahkan parlemen Catalonia untuk menunda sebuah sesi yang direncanakan minggu depan di mana anggota parlemen separatis berencana untuk mengumumkan kemerdekaan.



Perselisihan ini adalah krisis politik terburuk di Spanyol dalam beberapa dasawarsa dan aksi kekerasan polisi Spanyol terhadap warga Catalan saat referendum pada akhir pekan lalu memicu kekhawatiran global.

Kawasan industri yang kaya dengan penduduk 7,5 juta orang itu mempunyai bahasa dan tradisi budaya mereka sendiri. Catalonia menyumbang seperlima dari ekonomi Spanyol. Catalonia mengklaim kemerdekaan sejak berabad-abad lalu namun telah melonjak selama beberapa tahun terakhir akibat krisis ekonomi.

Pemerintah daerah mengatakan 42 persen pemilih telah memilih pada hari Minggu, dengan 90 persen dari mereka mendukung kemerdekaan. Tapi jajak pendapat mengindikasikan bahwa Catalan terpecah.

Pemungutan suara ini dilakukan tanpa daftar pemilih reguler atau pengamat.




Credit  sindonews.com