Myanmar Lobi China-Rusia Blokir Kritik DK PBB soal Rohingya

 

Penasihat Keamanan Nasional Myanmar, Thaung Tun, mengaku bernegosiasi dengan China dan Rusia agar memblokir semua upaya DK PBB yang bermaksud mengkritik kekerasan terhadap etnis Muslim Rohingya di Rakhine. (AFP Photo/Ye Aung Thu)

Jakarta, CB -- Penasihat Keamanan Nasional Myanmar, Thaung Tun, mengaku bernegosiasi dengan China dan Rusia agar memblokir semua upaya Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bermaksud mengkritik kekerasan terhadap etnis Muslim Rohingya di Rakhine.

"Kami bernegosiasi dengan sejumlah negara sahabat agar tidak membahasnya di Dewan Keamanan. China adalah teman kami dan kami memiliki pertemanan yang sama dengan Rusia, jadi tidak mungkin isu ini berlanjut," ujar Tun, sebagaimana dilansir Reuters, Rabu (6/9).

Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, pun mengatakan bahwa 15 negara anggota DK PBB sudah menggelar rapat terkait isu Rohingya dan sepakat untuk meredakan situasi.

"Kami meminta semuanya tenang. Dewan Keamanan sejauh ini melakukan apa yang dapat kami lakukan," ucap Nebenzia.

Sementara itu, Amerika Serikat sebagai salah satu anggota tetap DK PBB juga hanya mengatakan bahwa mereka memperhatikan secara seksama kekerasan yang terjadi di Myanmar dan dampaknya pada warga sipil, termasuk Rohingya.

"Ini termasuk dugaan kekeasan yang dilakukan oleh pasukan keamanan dan warga sipil, juga serangan lainnya oleh ARSA," ucap seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri AS.

Ia juga mengatakan, pihaknya sudah membicarakan masalah Rohingya ini dengan sejumlah pejabat tinggi dan negaqra tetangga.

"Kami menyambut baik indikasi bahwa pemerintah akan memberikan akses bagi bantuan kemanusiaan melalui Palang Merah dan kami akan mempelajari itu lebih jauh," tuturnya.

Setelah menutup diri, Myanmar memang akhirnya membuka akses bantuan kemanusiaan dari Turki untuk warga di Rakhine, di mana bentrokan antara militer dan Rohingya kembali memanas.

Situasi di Rakhine kembali tegang sejak Jumat pekan lalu, ketika kelompok bersenjata Pasukan Penyelamat Rohingya Arakan (ARSA) menyerang sejumlah pos polisi dan satu pangkalan militer.

Sejak saat itu, militer melakukan operasi pembersihan dengan dalih mengusir "teroris" dari Rakhine.

Namun kenyataannya, mereka juga menyerang Rohingya secara membabi buta hingga merenggut 400 nyawa dan membuat 125 ribu orang mengungsi ke arah Bangladesh.

Konflik ini membuat pemimpin defacto Myanmar, Aung San Suu Kyi, kembali menjadi sorotan internasional. Pemenang Nobel Perdamaian ini awalnya dijagokan dalam pemilu karena diharapkan dapat membawa perubahan dan perdamaian di Myanmar.

Meski demikian, kekerasan terhadap Rohingya masih terus terjadi dan Suu Kyi tetap bungkam. Ia akhirnya buka suara mengenai Rohingya dalam perbincangan dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan.

"Kami sangat paham bagaimana rasanya ketika hak asasi dan perlindungan demokrasi dirampas. Jadi, kami memastikan semua orang di negara kami terlindugi haknya. Tak hanya secara politik, tapi juga sosial dan kemanusiaan," ujar Suu Kyi.

Namun dalam perbincangan tersebut, Suu Kyi juga mengatakan bahwa kini, banyak informasi salah yang beredar. Informasi itu disebar untuk mendukung kepentingan "teroris" yang merujuk pada ARSA.

ARSA sendiri merupakan kelompok pemberontak yang sejak tahun lalu sudah melakukan perlawanan. Namun, ARSA mengatakan bahwa mereka hanya membela hak Rohingya yang selama ini tertindas di Myanmar, bukan untuk menebar teror. 

Credit  cnnindonesia.com