AS menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Iran.
CB,TEL AVIV -- Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengaku tidak berupaya
untuk melakukan pergantian rezim pemerintahan di Iran. Hal itu
disampaikan Penasihan Keamanan Nasional AS John Bolton saat melakukan
kunjungan ke Israel.
"Agar menjadi jelas,
perubahan rezim di Iran bukan merupakan kebijakan AS. Tapi yang kita
inginkan adalah perubahan besar dalam sikap rezim saat ini," kata Bolton
di hadapan para pemimpin Israel.
Bolton sebelumnya sempat
menyarankan pemerintah AS untuk mendorong perubahan dalam pemerintahan
di Iran. Namun, dia menegaskan jika hal itu bukan merupakan tujuan utama
dari pemerintahan Presiden Donald Trump pada Mei lalu.
AS saat ini tengah menjatuhkan sanksi sepihak kepada Iran setelah keluar dari kesepakatan nuklir 2015 atau Joint Comprehensive Plan of Action
(JCPOA). Sanksi diterapkan untuk memaksa Iran agar tunduk pada
permintaan AS akan revisi dari kesepakatan nuklir tersebut. AS menilai
ada sejumlah kecacatan dalam kesepakatan nuklir itu.
Penerapan
sanksi ekonomi sejak Agustus tersebut menyasar sektor perdagangan
metal, keuangan, dan perbankan nasional, serta industri otomotif. Sanksi
tambahan akan diberlakukan pada November nanti yang akan menargetkan
perdagangan minyak dan gas Teheran. AS berencana untuk melarang semua
ekspor minyak dari Iran.
AS
sebelumnya bersedia mengadakan diskusi dan negosiasi dengan pemimpin
Iran tanpa prasyarat apapun. Hal itu diungkapkan presiden ke-45 itu
dalam sebuah konferensi pers di Gedung Putih. Trump mengaku siap bertemu
siapapun dan kapanpun sesuai dengan keinginan Iran.
Namun,
Gedung Putin mengatakan, kalaupun pertemuan diadakan, bukan berarti
sanksi ekonomi yang akan diterapkan kepada Teheran akan ditangguhkan
atau bahkan diangkat. Pertemuan kemungkinan akan dimanfaatkan AS untuk
membicarakan program nuklir Iran dan aktifitas mereka di timur tengah.
