Indonesia telah mengusulkan formula 4+1 kepada Pemerintah Myanmar.
CB, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia memberi tanggapan atas laporan awal Tim
Pencari Fakta Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai
pelanggaran hak asasi manusia (HAM), khususnya dugaan terjadinya
genosida di negara bagian Rakhine, Myanmar.
"Pesan Indonesia kepada Pemerintah Myanmar sangat jelas. Indonesia
telah mengusulkan formula 4+1 kepada Pemerintah Myanmar," demikian
disampaikan dalam keterangan pers Kementerian Luar Negeri RI yang
diterima di Jakarta, Kamis (30/8).
Formula 4+1 yang
diusulkan pemerintah Indonesia, yaitu pentingnya segera menciptakan
stabilitas dan keamanan, menahan diri dan tidak menggunakan kekerasan,
perlindungan terhadap semua orang tanpa melihat latar belakang etnik dan
agama, akses terhadap bantuan kemanusiaan serta implementasi
rekomendasi laporan Kofi Annan.
"Pesan tersebut sangatlah
jelas. Indonesia berkeyakinan, jika elemen dari Formula 4+1 dijalankan,
maka tragedi kemanusiaan dapat ditangani dan kondisi Rakhine State
semakin baik," kata pernyataan dari Kemlu RI.
Selain itu, pemerintah Indonesia telah mencoba memainkan peran sebagai
bridge builder.
Indonesia juga mencoba berkontribusi dalam penanganan krisis
kemanusiaan dengan berbagai bantuan, baik ke Myanmar maupun ke
Bangladesh.
Namun, setelah lebih dari satu tahun sejak
lingkaran kekerasan pertama terjadi, tidak banyak kemajuan yang dicapai
di negara bagian Rakhine. Pemerintah Indonesia memandang semua pihak
memahami kompleksitas isu dan proses reformasi yang masih berlangsung di
Myanmar. Namun demikian, kompleksitas isu tersebut tidak dapat
dijadikan alasan untuk membiarkan krisis terus berlangsung.
Pemerintah
Indonesia menegaskan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi
manusia semua masyarakat di Rakhine State, termasuk minoritas Muslim,
adalah tanggung jawab Pemerintah Myanmar dan harus ditegakkan secara
konsisten dan inklusif. Untuk itu, diperlukan komitmen politik yang kuat
dari Pemerintah Myanmar untuk menyelesaikan masalah.
Berbagai
nota kesepahaman dan pembentukan komite dan komisi tidak akan membantu
memperbaiki situasi apabila tidak terdapat komitmen dan tekad kuat dari
pemerintah Myanmar untuk menjalankan. Krisis kemanusiaan yang berawal
dari Rakhine State telah berdampak pada kawasan. Ratusan ribu pengungsi
meninggalkan Rakhine State menuju Bangladesh. Sebagian diantaranya
mencari kehidupan ke negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara.
Oleh
karena itu, pemerintah Indonesia menekankan sudah saatnya bagi
Pemerintah Myanmar untuk bersungguh-sungguh melaksanakan semua komitmen
yang sudah dibuat dan menindaklanjuti berbagai rekomendasi dan temuan
komisi yang dibentuknya bersama masyarakat internasional. Indonesia
merupakan salah satu negara pertama yang sudah berada di Myanmar dan
Bangladesh pada saat lingkaran kekerasan terjadi di Rakhine State pada
2016.
Indonesia juga merupakan negara yang sangat aktif
menjalin komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan internasional
yang memiliki perhatian terhadap tragedi kemanusiaan di Rakhine State,
termasuk almarhum Kofi Annan dan Sekjen PBB.
