Senin, 04 Februari 2019

Jerman Tegaskan Tolak Penempatan Rudal Jarak Menengah Baru di Eropa


Jerman Tegaskan Tolak Penempatan Rudal Jarak Menengah Baru di Eropa
Menlu Jerman, Heiko Maas sebut Berlin akan menentang penempatan rudal nuklir jarak menengah baru di Eropa, setelah AS dan Rusia tangguhkan Perjanjian INF. Foto/Istimewa

BERLIN - Jerman menegaskan akan menentang penempatan rudal nuklir jarak menengah baru di Eropa, setelah Amerika Serikat (AS) dan Rusia mengumumkan bahwa mereka menarik diri dari Perjanjian INF.“Menempatkan rudal nuklir jarak menengah di Eropa sekarang akan menjadi jawaban yang salah. Kami tidak bisa melawan api dengan menambahkan bahan bakar ke dalam api," kata Menteri Luar Negeri, Heiko Maas.Maas mengatakan Jerman berencana menjadi tuan rumah konferensi perlucutan senjata internasional di Berlin, yang akan fokus pada sistem senjata canggih baru. Pertemuan ini rencananya akan digelar bulan depan."Kami membutuhkan aturan baru untuk teknologi baru," katanya, merujuk pada rudal canggih, sistem senjata otonom, senjata cyber dan robot pembunuh, seperti dilansir Anadolu Agency pada Minggu (3/2).AS telah menuduh Rusia melanggar perjanjian INF dan pada hari Jumat mengumumkan bahwa pihaknya menagguhkan perjanjian itu dan mungkin akan menarik diri secara penuh jika Rusia tidak merubah sikapnya dalam kurun waktu enam bulan kedepan.Sebagai respon atas keputusan AS tersebut, kemarin Presiden Rusia, Vladimir Putin mengatakan Moskow akan turut menagguhkan perjanjian INF.Perjanjian itu sendiri telah secara luas dilihat sebagai landasan keamanan Eropa di era pasca-Perang Dingin. Ditandatangani pada tahun 1987 antara AS dan Rusia, perjanjian INF melarang kedua negara memiliki dan menguji rudal dengan jangkauan antara 500 hingga 5.500 kilometer.




Credit  sindonews.com



Novelis Irak ditembak mati di Karbala


Novelis Irak ditembak mati di Karbala
ilustrasi penembakan (ANTARA News/Ridwan Triatmodjo)




Karbala, Irak (CB) - Seorang pengendara sepeda motor menembak Alaa Mashzoub, novelis Irak, hingga mati di dekat rumahnya di kota suci Syiah, Karbala, pada Sabtu, kata polisi dan sejumlah saksi mata.

Mashzoub, 50 tahun, sedang dalam perjalanan pulang ketika ia ditembak beberapa kali, kata polisi Sabtu malam. Belum jelas apa motif penembakan tersebut dan kelompok apa yang mengaku bertanggung jawab, kata mereka.

"Bidang kebudayaan kehilangan salah seorang penulis khusus," kata Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Abdul Amir al-Hamdani dalam pernyataan pada Ahad.

Mashzoub aktif di komunitas masyarakat madani Karbala.

Serikat penulis Irak mengutuk penembakan tersebut dan menyalahkan pasukan keamanan karena tidak berbuat cukup untuk melindungi para cendikiawan.

"Serikat ini memegang peran sentral dan pemerintah setempat bertanggung jawab penuh, karena mereka telah gagal menjaga keselamatan publik," katanya dalam pernyataan.

Mashzoub menulis beberapa novel dan kumpulan cerita pendek yang meraih penghargaan sastra di tingkat lokal dan regional, demikian Reuters.




Credit  antaranews.com




Sabtu, 02 Februari 2019

Sun Bo, Pembuat Kapal Induk Pertama China yang Terancam Dieksekusi


Type 001A, kapal induk pertama buatan dalam negeri China. Foto/REUTERS


BEIJING - Sun Bo, 57, sosok utama dalam pembangunan kapal induk pertama China; Type 001A, resmi dituduh melakukan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam sidang pengadilan hari Jumat. Jika terbukti bersalah, dia bisa dihukum mati dan berujung pada eksekusi.

Sun Bo adalah mantan manajer umum China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC), perusahaan yang mengembangkan dan membangun Type 001A.


Kantor berita Xinhua melaporkan bahwa jaksa penuntut di Shanghai telah merampungkan penyelidikan mereka terhadap Sun Bo—yang bergabung dengan kepemimpinan CSIC pada 2009 dan menjadi manajer umum pembuat kapal empat tahun lalu. Berkas penyelidikan kasus sudah dilimpahkan ke Pengadilan Rakyat Menengah No 1 Shanghai, tempat Sun Bo diadili.

"Dengan memanfaatkan posisinya sebagai pejabat yang bertanggung jawab dari perusahaan milik negara, (Sun) menyalahgunakan kekuasaannya dalam menjalankan kegiatan bisnis perusahaan dan negara menderita kerugian besar sebagai akibatnya," tulis Xinhua, dikutip South China Morning Post, Sabtu (2/2/2019).

Laporan itu tidak mengungkap rincian dugaan kejahatan Sun Bo, tetapi sumber yang mengetahui kasus itu mengatakan Sun Bo bisa menghadapi hukuman mati jika dinyatakan bersalah menyampaikan informasi rahasia kepada kekuatan asing tentang Liaoning—kapal induk operasional pertama China yang berfungsi sebagai templat untuk Type 001A—dan informasi rahasia lainnya.

Pernyataan sebelumnya yang dikeluarkan oleh Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin, badan anti-korupsi terkemuka China, tidak menyebutkan proyek Liaoning dalam melaporkan penangkapan dan penyelidikan terhadap Sun Bo. Dia ditahan pada Juni tahun lalu dan kemudian dikeluarkan dari Partai Komunis China.

"Sejumlah pejabat senior CSIC terlibat dalam kasus Sun," kata seorang sumber yang mengetahui tentang kasus tersebut.

"Investigasi telah menemukan bahwa Sun Bo didekati oleh agen-agen asing beberapa tahun sebelum dia dipromosikan menjadi ketua CSIC dan ditugaskan untuk proyek Liaoning," ujarnya.

"Pihak berwenang meminta pertanggungjawaban beberapa pejabat senior CSIC karena mempromosikan Sun Bo ke posisi kepemimpinan di perusahaan," imbuh dia.

Setelah lulus dari Universitas Teknologi Dalian, Sun Bo naik pangkat di Dalian Shipbuilding Industry Company, anak perusahaan CSIC. Dia dipromosikan menjadi manajer umum pada tahun 2015, ketika Beijing secara resmi mengumumkan telah mulai membangun Type 001A.

"Karena (dia) mantan pemimpin nomor 2 CSIC, para pemimpin Komisi Militer Pusat khawatir bahwa Sun telah memberikan informasi data tentang Type 001A kepada agen-agen asing," kata seorang sumber yang dekat dengan Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (PLA).

"Jika dia melakukannya, maka dia bahkan bisa menghadapi hukuman mati, dan penyelidikan juga dilakukan terhadap manajer senior lainnya," imbuh sumber tersebut.


Credit Sindonews.com


https://international.sindonews.com/read/1375560/40/sun-bo-pembuat-kapal-induk-pertama-china-yang-terancam-dieksekusi-1549076665



Laporan Pentagon: Program Jet Siluman F-35 AS dalam Bahaya Lagi


Pesawat jet tempur siluman F-35A Lightning II Amerika Serikat saat menjalani pelatihan. Foto/Staff Sgt. Andrew Lee/US Air Force


WASHINGTON - Sebuah laporan Pentagon yang bocor mengungkap program F-35 Joint Strike Fighter Amerika Serikat (AS) sedang dalam bahaya lagi. Laporan itu menyebut jet tempur siluman generasi kelima Amerika itu terdapat beberapa kekurangan yang mengejutkan.

Bocoran laporan itu diperoleh Bloomberg yang akan dirilis detail pekan ini. Masalah itu terungkap sehari setelah pelaksana tugas menteri pertahanan AS Patrick Shanahan mempertanyakan kinerja jet tempur termahal tersebut.

Di antara temuan yang mengganggu adalah perkiraan masa kerja pesawat. Data dari laporan itu menunjukkan umur masa kerja pesawat F-35 sekitar 2.100 jam, berbeda jauh dengan umur layanan yang diharapkan hingga 8.000 jam.

“Keandalan sementara dan metrik perawatan lapangan untuk memenuhi target yang direncanakan 80 persen tidak terpenuhi," bunyi laporan tersebut, yang berarti berkurangnya ketersediaan pelatihan. "Performa armada saat ini jauh di bawah tolok ukur itu," lanjut laporan tersebut, dikutip Asia Times, Kamis (31/1/2019).

Pengujian keamanan siber juga menunjukkan bahwa beberapa kerentanan yang terungkap pada tahun-tahun sebelumnya masih belum diatasi. Hal itu memicu kekhawatiran terlebih di era serangan siber.

"Pilot dan personel pemeliharaan harus menangani masalah yang meluas dengan integritas data, serta kelengkapan setiap hari," kata seorang penguji, yang tak disebutkan identitasnya.

Pada hari Selasa, Shanahan ditekan untuk mengklarifikasi kritik sebelumnya terhadap program F-35.

"Saya condong terhadap kinerja," kata Shanahan kepada wartawan. "Saya condong ke arah memberikan uang pajak kepada wajib pajak," kata Shanahan. "Dan F-35, dapat dikatakan, memiliki banyak peluang untuk kinerja yang lebih baik."

Shanahan sebelumnya bekerja sebagai eksekutif untuk Boeing, yang menurut laporan dia berharap untuk menjual pesawat tempur F-15 ke Pentagon. Kritiknya itu memberi isyarat ada persaingan antara Boeing dengan Lockheed Martin sebagai produsesn F-35.

Program F-35 telah lama diganggu dengan kritik terkait biaya dan keterlambatan pengembangannya.

Credit Sindonews.com



https://international.sindonews.com/read/1375054/42/laporan-pentagon-program-jet-siluman-f-35-as-dalam-bahaya-lagi-1548919801




UE: Kami Tidak Ingin Kembali Jadi 'Medan Perang' Negara Adidaya


Menteri Luar Negeri Uni Eropa (UE), Frederica Mogherini mengatakan, Eropa tidak ingin lagi menjadi arena persaiangan negara adidaya. Foto/Reuters



BRUSSELS - Menteri Luar Negeri Uni Eropa (UE), Frederica Mogherini mengatakan, Eropa tidak ingin lagi menjadi arena persaiangan negara adidaya. Ini merupakan respon atas keputusan Amerika Serikat (AS) menangguhkan Perjanjian Intermediate-Range Nuclear Forces (INF).

Mogherini mengatakan, di masa lalu Eropa pernah menjadi medan perang dua kekutan dunia, Rusia dan AS, yang cukup menghancurkan Eropa. Oleh karen itu, lanjut Mogherini, Eropa tidak ingin lagi menjadi arena persaingan kedua negara, khususnya dalam bidang persenjataan.


"Yang jelas tidak ingin kita lihat adalah benua kita kembali menjadi medan perang atau tempat di mana kekuatan super berhadapan dengan diri mereka sendiri. Ini milik sejarah yang jauh," kata Mogherini, seperti dilansir Reuters pada Jumat (1/2).

Sementara itu, sebelumnya Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov menyatakan keputusan AS untuk menangguhkan Perjanjian INFadalah sesuatu yang tidak terhindarkan. Dia juga menyebut, keputusan ini adalah pukulan kuat bagi sistem kontrol senjata internasional.


"Saya pikir itu tidak terhindarkan, tidak akan ada yang berbeda dari kata Presiden (Donald) Trump dan apa yang Penasihat Keamanan Nasional John Bolton katakan selamakunjungannya ke Moskow.Ini sudah berakhir dan Amerika pada akhirnya akan meninggalkan perjanjian tersebut. Ini akan menjadi pukulan kuat bagi sistem kontrol senjata internasional dan sistem non-proliferasi," ucap Ryabkov.

Credit Sindonews.com



https://international.sindonews.com/read/1375460/41/ue-kami-tidak-ingin-kembali-jadi-medan-perang-negara-adidaya-1549030022






Dua Mantan Petinggi Militer Israel Dituntut di ICC Belanda


Bentrokan antara massa aksi Palestina dan militer Israel pada Sabtu (31/3) di Jalur Gaza.


CB, AlQUDS— Benny Gantz, mantan kepala staf Angkatan Darat Israel dan pendiri Partai Ketahanan Israel, menghadapi tuntutan perdata di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sehubungan dengan kematian enam warga sipil pada 2014. 

Menurut laporan surat kabar harian Israel, Haaretz, Jumat (1/2), penggugat adalah Ismail Ziada, warga negara Belanda kelahiran Kamp Pengungsi Palestina Al-Bureij di Jalur Gaza.

Ziada dilaporkan mengajukan tuntutan terhadap Gantz, yang bertugas sebagai kepala staf Angkatan Darat selama pembantaian Israel 2014 di Jalur Gaza, pada Maret tahun lalu.

Amir Eshel, yang mengomandani Angkatan Udara Israel pada saat itu, dilaporkan disebut-sebut sebagai tergugat dalam kasus ICC tersebut.

Kedua orang itu dituduh memerintahkan serangan yang mengakibatkan kerusakan rumah keluarga Ziada di Bureij, tewasnya ibu penggugat, tiga saudaranya, seorang saudari ipar, seorang kemenakan dan seorang tamu di rumahnya.

Menurut pengacara Ziada di Belanda, Lisbeth Zegveld, peraturan Israel menolak hak orang Palestina untuk mengajukan tuntutan ganti-rugi perdata terhadap orang Israel yang diduga melakukan pelanggaran pidana.

"Kesepakatan Oslo melarang orang Palestina menuntut orang Israel di pengadilan Palestina," kata Zegveld sebagaimana dikutip dari Haaretz.

"Namun hukum di Belanda mengizinkan Ziada mengajukan tuntutan hukum di dalam sistem peradilan Belanda," tambah wanita pengacara tersebut, sebagaimana dikutip Kantor Berita Turki, Anadolu.

Menurut surat kabar Haaretz, Cathelijne van der Plas, seorang pengacara buat Gantz dan Eshel, telah meminta ICC menolak tuntutan Ziada dengan alasan sistem peradilan Belanda tak memiliki jurisdiksi mengenai masalah itu.

Van der Plas juga telah mengklaim kliennya memiliki kekebalan sebab kedua orang tersebut telah melaksanakan kewajiban resmi mereka ketika kematian itu terjadi.

Zegveld sekarang memiliki waktu sampai pekan pertama Maret untuk menjawab argumentasi mereka, kata koran Haaretz, yang juga melaporkan bahwa Pemerintah Israel membayar untuk pembelaan hukum kedua pejabat tersebut.

Sementara itu Ziada dan keluarganya dilaporkan membayar biaya hukum mereka melalui sumbangan dari para pendukung.

Di Israel Gantz dipandang sebagai salah seorang penantang yang paling menonjol bagi Perdana Menteri petahana Benjamin Netanyahu dalam pemiliha umum Israel --yang dijadwalkan diselenggarakan pada April. 

 
Credit REPUBLIKA.CO.ID
   

 
https://m.republika.co.id/berita/internasional/palestina-israel/19/02/02/pma6yf320-dua-mantan-petinggi-militer-israel-dituntut-di-icc-belanda




Pasukan Kurdi-AS Kesulitan Gempur Pertahanan Terakhir ISIS


Ilustrasi pasukan Amerika Serikat di Suriah. (STR / AFP)

Jakarta, CB -- Sisa-sisa anggota kelompok teror Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) saat ini dilaporkan sudah berada di garis pertahanan terakhir mereka tidak jauh dari Sungai Eufrat, Suriah. Namun, Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin oleh etnis Kurdi dibantu Amerika Serikat kesulitan menaklukkan mereka karena terdapat anak-anak dan istri para militan ISIS di lokasi itu.

Menurut juru bicara SDF, Mustafa Bali, basis pertahanan terakhir ISIS berada sekitar lima sampai enam kilometer dari Sungai Eufrat. Dia mengaku tidak bisa menggempur dengan seluruh kekuatan karena khawatir jatuh korban dari para istri dan anak-anak anggota ISIS, dan memilih mengubah taktik dengan serangan terukur.

"Ada ribuan keluarga anggota ISIS di sana. Kalau perang sudah usai, mereka dianggap warga sipil. Kami tidak bisa menyerbu seluruh kawasan itu dan malah membahayakan nyawa anak-anak itu," kata Mustafa, seperti dilansir Reuters, Jumat (1/2).


SDF dibantu 2000 pasukan AS memang sudah bersiap menghabisi sisa-sisa militan ISIS di sebelah timur Suriah. Diperkirakan ada sekitar 10 ribu pengungsi yang merupakan keluarga petempur ISIS di sana dalam keadaan kekurangan makanan.

Mustafa menyatakan menolak upaya dialog dari ISIS, yang menyatakan akan angkat kaki dari sana dan meminta supaya mereka tidak diserang. Sebab, dia menyatakan ISIS tetap membahayakan setelah beberapa waktu lalu melakukan serangan bom yang menewaskan dua pasukan AS.

Pecahan Al-Qaeda Bangkit Lagi

Di sisi lain, keruntuhan ISIS justru menguntungkan kelompok bersenjata pesaing mereka, Hayat Tahrir al-Sham (HTS) atau Komite Pembebasan Syam. Organisasi pecahan dengan Al-Qaeda itu mulai melebarkan sayap dengan menguasai lebih dari 20 kota kecil dan desa di sebelah utara Suriah, yang diperkirakan setara dengan luas Libanon.

Kelompok HTS mulai bergeliat lagi selepas rencana Presiden AS, Donald Trump, untuk menarik seluruh pasukannya di Suriah. Meski mengaku sudah putus hubungan dengan Al-Qaeda, tetapi mereka dianggap masih tetap terhubung dengan jejaring organisasi itu di seluruh dunia.


Menurut pakar politik Timur Tengah di London School of Economics, Prof. Fawaz Gerges, gelagat kebangkitan sel Al-Qaeda itu bisa memperpanjang masa perang dan krisis kemanusiaan di Suriah. Sebab, hal itu bisa menjadi pembenaran untuk Presiden Bashar al-Assad menyerang kelompok itu.

"Bisa jadi akan terulang lagi pertempuran berdarah seperti di Aleppo," kata Gerges.

Meski sudah pisah jalan dari Al-Qaeda, tetapi sejumlah petempur organisasi itu masih bergabung dengan HTS. Mereka kini menguasai wilayah seluas 9,900 kilometer, atau sekitar lima persen dari wilayah Suriah.

Ada sekitar tiga juta warga sipil tinggal di sana, yang kebanyakan juga pengungsi dari daerah lain di Suriah yang dilanda perang.


Sejumlah kelompok bersenjata di Suriah bahkan menyatakan takluk dan menyerahkan wilayah kekuasaan mereka kepada HTS. Mereka adalah grup Nour el-Din el-Zinki, Ahrar al-Sham, Thuwar al-Sham, Bayareq al-Islam, hingga Jaysh al-Ahrar. 

Credit CNN Indonesia


https://m.cnnindonesia.com/internasional/20190201120119-120-365638/pasukan-kurdi-as-kesulitan-gempur-pertahanan-terakhir-isis





Maduro Terancam Dikudeta, Pesawat Mata-mata AS Berkeliaran di Kolombia


Pesawat mata-mata EO-5C Angkatan Darat Amerika Serikat. Foto/Wikipedia/ Tomas Del Coro


CARACAS - Sebuah pesawat mata-mata Amerika Serikat (AS) terlihat sibuk berkeliaran di atas wilayah Kolombia dengan misi misterius pada hari Kamis. Operasi pesawat itu memicu spekulasi bahwa Washington sedang mengintai sitausi Venezuela, di mana rezim Presiden Nicolas Maduro Moros sedang terancam kudeta.

Maduro sendiri sudah beberapa kali menuduh Washington membuat plot kudeta terhadap pemeritahnya.


Kelompok-kelompok pelacak penerbangan mendapati pesawat pengintai EO-5C Angkatan Darat AS sibuk mengitari wilayah udara Kolombia. Pesawat itu diidentifikasi sebagai N177RA.

"Pesawat mata-mata EO-5C N177RA PLOMO27 milik Angkatan Darat AS, menuju ke timur di atas Kolombia. Cukup langka!," tulis Aircraft Spots, salah satu kelompok pelacak penerbangan, via akun Twitter-nya, @AircraftSpots, yang dikutip Jumat (1/2/2019).

Pesawat mata-mata EO-5C dikembangkan dari Canadian DHC-7, pesawat turboprop empat-mesin. Pesawat seperti itu cocok untuk mengangkut sekitar 50 penumpang atau memuat kargo. Pesawat jenis tersebut biasanya tidak memiliki simbol militer besar dan secara keseluruhan lebih mirip pesawat regional daripada pesawat mata-mata, sehingga orang-orang tak akan menyangka jika itu pesawat pengintai.

EO-5C sarat dengan berbagai peralatan mata-mata dan dapat mendeteksi serta menyadap transmisi pada seluruh spektrum radio. Selain itu, pesawat tersebut mampu mengambil citra atau gambar resolusi tinggi, baik inframerah maupun bercahaya secara jelas.

Misi misterius pesawat mata-mata Amerika ini mengingatkan kejadian tahun 2014, di mana pesawat rahasia terlihat berkeliaran di langit Libya. Misinya diduga untuk mengumpulkan data intelijen di negara itu itu setelah intervensi NATO 2011 menggulingkan rezim Muammaar Gaddafi.

Pesawat-pesawat jenis EO-5C juga telah digunakan dalam misi anti-pemberontakan dan anti-narkoba oleh militer AS di Amerika Selatan. Pada pada tahun 1999, sebuah pesawat O-5A AS—pendahulu EO-5C—jatuh di Kolombia dekat perbatasan dengan Ekuador selama patroli anti-narkotika. Semua orang di dalamnya tewas.

Operasi pengintaian di atas wilayah udara Kolombia meningkat sejak negara tetangga; Venezuela, menghadapi krisis politik besar. Pekan lalu, AS mengakui Ketua Majelis Nasional Juan Guaido sebagai presiden interim Venezuela setelah pentolan oposisi itu mendeklarasikan diri sebagai presiden interim.

Sejumlah sekutu regional AS, serta Israel, ikut mengakui Guaido sebagai presiden interim. Pada hari Kamis (31/1/2019), Parlemen Uni Eropa juga memberikan suara untuk pengakuan Ketua Majelis Nasional itu sebagai pemimpin de-facto Venezuela.

Uni Eropa telah membuat ultimatum terbaru untuk rezim Maduro agar menggelar pemilihan umum (pemilu) baru dalam waktu 90 hari. Uni Eropa juga mengancam akan menjatuhkan sanksi ekonomi.

Presiden Venezuela yang terpilih dalam pemilu 2018, Nicolas Maduro, telah menolak ultimatum tersebut. Dia memilih tetap akan berkuasa selama enam tahun ke depan dan pemilu selanjutnya baru bisa digelar tahun 2025.


Credit Sindonews.com


https://international.sindonews.com/read/1375292/42/maduro-terancam-dikudeta-pesawat-mata-mata-as-berkeliaran-di-kolombia-1548991998



Venezuela Dilaporkan Akan Jual 15 Ton Cadangan Emasnya ke UEA


Venezuela dilaporkan akan menjual 15 ton cadangan emasnya ke Uni Emirat Arab (UEA). Foto/Istimewa



CARACAS - Venezuela dilaporkan akan menjual 15 ton emas dari brankas bank sentralnya ke Uni Emirat Arab(UEA) dalam beberapa hari mendatang untuk mendapatkan mata uang Euro dalam bentuk tunai. Penjualan cadangan emas ini dilakukan ketika negara yang dilanda krisis itu berusaha agar tetap sanggup membayar hutangnya.

"Penjualan cadangan emas tahun ini guna mendukung mata uang Bolivar dimulai dengan pengiriman 3 ton pada 26 Januari lalu," ujar seorang pejabat senior Venezuela yang mengetahui hal tersebut seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (2/2/2019).


Penjualan itu mengikuti ekspor tahun lalu sebesar USD900 juta emas mentah ke Turki.

"Secara total, rencananya adalah menjual 29 ton emas yang disimpan di Caracas ke UEA pada bulan Februari untuk menyediakan likuiditas bagi impor barang-barang pokok," kata pejabat itu, yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Menurut data bank sentral, Venezuela memiliki cadangan emas sebanyak 132 ton yang ada di brankas bank sentral dan Bank Inggris pada akhir November.

Pemerintah Maduro terpaksa menjual emas sekitar setahun yang lalu setelah jatuhnya produksi minyak, runtuhnya ekonomi negara itu yang meluas dan meningkatnya sanksi Amerika Serikat (AS) menghantam pendapatan publik dan menyulitkan negara itu untuk mengakses kredit.

Tetapi penjualan cadangan emas dalam volume besar yang menopang mata uang adalah eskalasi signifikan yang biasanya hanya dialami oleh negara-negara yang mengalami kesulitan keuangan yang paling mengerikan.

Sebaliknya, mentor Maduro, mendiang Presiden Hugo Chavez, menyatakan perlunya Venezuela memiliki kendali fisik atas aset bank sentral. Pada tahun 2011 ia memulangkan sekitar 160 ton emas dari bank-bank di Amerika Serikat dan Eropa ke bank sentral di Caracas.

Beberapa loyalis Chavez mengkritisi penjualan emas yang dilakukan Maduro. Gustavo Marquez, mantan menteri perdagangan di era Chavez, mengatakan pemerintah seharusnya tidak membiarkan operasi seperti itu dalam gelap.

“Kami tidak tahu apa yang diekspor lagi, atau dalam kondisi apa. Mereka adalah operasi yang harus transparan,” katanya dalam sebuah wawancara.

Zaman telah berubah dari era Chavez. Harga minyak anjlok setelah Maduro berkuasa pada 2013 dan dia mengawasi penurunan tajam dalam produksi minyak tetapi berusaha mempertahankan pengeluaran, membuat pemerintah semakin tidak mampu membayar utang atau mengakses kredit baru.

"Pengiriman 3 ton yang meninggalkan bandara Maiquetia pada 26 Januari diangkut dengan maskapai kecil kargo Venezuela Solar Cargo ke Uni Emirat Arab," kata sumber itu.

"Maskapai yang sama akan digunakan untuk mengirimkan 15 ton secepat Jumat, dan 11 ton pada Februari," imbuh sumber itu.

Namun seseorang yang menjawab telepon di Solar Cargo membantah perusahaan itu terlibat dalam pengangkutan emas, kemudian menutup telepon.

Dalam beberapa hari terakhir, kedatangan dua pesawat yang dioperasikan Rusia di Maiquetia memicu desas-desus di Venezuela bahwa mereka akan pergi dengan membawa emas. "Itu tidak benar," sanggah sumber itu, dan telah ditolak oleh Moskow.

"Pembeli di Uni Emirat Arab membayar Venezuela dengan uang tunai dalam euro untuk emas itu," ungkap sumber tersebut, yang tidak menyebutkan perusahaan mana yang terlibat dalam transaksi.

Dalam sebuah penjelasan yang memungkinkan atas ketergantungan terhadap Euro, yang tunduk pada pembatasan kurang dari dolar, bank sentral Venezuela mengatakan kepada bank-bank swasta minggu ini bahwa mereka harus memasok euro kepada importir swasta, sumber-sumber perbankan dan bisnis mengatakan.

"Pemerintah Venezuela mengatakan kepada dunia bisnis bahwa mereka mengurangi impor produk dasar," kata sumber itu. Pemerintah sosialis Maduro selama bertahun-tahun mengimpor produk-produk dasar, dari beras hingga kertas toilet, untuk dijual dengan harga bersubsidi.

Kebijakan itu tampaknya berubah karena sanksi mempersulit perusahaan asing untuk melakukan bisnis dengan Venezuela.

Antara Januari dan September 2018, Venezuela mengekspor USD900 juta emas mentah ke Turki, menurut statistik pemerintah Turki.

"Tetapi begitu pasokan emas mentah dari tambang skala kecil Venezuela menipis, bank sentral mulai menjual cadangan emas ke negara-negara sekutu," kata sumber itu. Data bank sentral menunjukkan penurunan cadangan emas selama setahun terakhir.

Pada Januari 2018, bank tersebut menyimpan 150 ton emas. Pada November kepemilikan telah jatuh ke level terendah selama 75 tahun dari 132 ton, data bank sentral menunjukkan.

Calixto Ortega, presiden bank sentral Venezuela, bertemu dengan pejabat Bank of England pada bulan Desember untuk membahas pemulangan emas yang dipegangnya tetapi tidak dapat meyakinkan mereka, menurut sumber yang mengetahui situasi tersebut.

Baik kedutaan UEA di Kolombia, yang meliputi Venezuela, atau bank sentral tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Presiden sosialis Nicolas Maduroberada di bawah tekanan kuat untuk mundur, dengan Venezuela dalam krisis ekonomi yang dalam dan pemerintahannya menghadapi kecaman internasional yang meluas atas pemilihan tahun lalu yang dianggap curang.

AS, yang mendukung upaya oposisi untuk menggulingkan Maduro dan menyerukan pemilu baru, memperingatkan para bankir dan pedagang pada hari Rabu untuk tidak berurusan dengan emas Venezuela.

Senator Republik AS Marco Rubio mengirim tweet ke kedutaan besar Uni Emirat Arab di Washington pada hari Kamis memperingatkan bahwa siapa pun yang mengangkut emas Venezuela akan dikenai sanksi AS.

Credit Sindonews.com


https://international.sindonews.com/read/1375514/42/venezuela-dilaporkan-akan-jual-15-ton-cadangan-emasnya-ke-uea-1549041448


Uni Emirat Arab Meretas Warga AS dan Negara Sahabat

peretas


CB, NEW YORK -- Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab (UEA) pada Kamis (31/1) membantah negaranya membidik negara-negara bersahabat atau warga Amerika Serikat (AS) dalam program mata-mata siber. Menurut laporan Reuters, aksi Kementerian Luar Negeri UEA ini melibatkan tim peretas tentara bayaran AS.

Peliputan Reuters yang dipublikasikan pada Rabu (30/1) menemukan bahwa UEA merekrut sekelompok kontraktor intelijen AS untuk membantu meretas pemerintah musuh, pembangkang, dan aktivis-aktivis hak asasi manusia.

Kontraktor-kontraktor yang merupakan mantan mata-mata intelijen AS itu membentuk sebuah unit inti program peretas siber UAE yang disebut Project Raven (Proyek Gagak). Peliputan mengenai hal itu bisa dilihat di https://reut.rs/2CRgHHw.

Project Raven juga menyasar warga AS serta telepon seluler iphone milik staf di kedutaan besar Prancis, Australia, dan Inggris menurut beberapa mantan mata-mata dan sejumlah dokumen yang diulas oleh Reuters. Laporan itu bisa dilihat di https://bit.ly/2sXyQ1F.

Pihak Apple menolak memberikan komentar dan hingga Kamis masih belum ada pernyataan atas permintaan tanggapan dari Reuters.

Menteri Luar Negeri UEA Anwar Gargash mengakui bahwa negaranya memiliki 'kemampuan siber', ketika ditanya mengenai Project Raven oleh sejumlah awak media saat pengarahan di New York. Meskipun demikian, dia membantah bila pihaknya menargetkan warga AS atau negara-negara yang memiliki hubungan baik dengan UEA.

"Kami tinggal di bagian paling sulit di dunia. Kami harus melindungi diri kami sendiri," kata Gargash. 

"Kami tidak menargetkan negara-negara bersahabat dan kami tidak menyasar warga Amerika," ujarnya menambahkan.

Kedutaan Besar Prancis dan Inggris di Washington menolak untuk memberikan komentar. Juru bicara Kementrian Luar Negeri Australia juga menolak memberikan pernyataan.

Departemen Luar Negeri AS masih belum memberikan komentar atas permintaan tanggapan dari Reuters.

Credit REPUBLIKA.CO.ID


https://m.republika.co.id/berita/internasional/amerika/19/02/01/pm91xy383-uni-emirat-arab-meretas-warga-as-dan-negara-sahabat




Australia Akui Serangan Udara di Mosul Tewaskan Warga Sipil


Ilustrasi serangan udara di Mosul, Irak. (AFP Photo/Aris Messinis)


Jakarta, CB -- Angkatan bersenjata Australia mengakui serangan udara mereka di kota MosulIrak, dua tahun lalu membunuh 18 warga sipil, ketika wilayah itu masih dikuasai kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Mereka menyatakan hal itu setelah menggelar penyelidikan.

Dilansir dari AFP, Jumat (1/2), setelah penyelidikan internal, angkatan bersenjata Australia menyatakan serangan udara koalisi melawan militan ISIS di wilayah utara Irak pada 13 Juni 2017 diduga kuat turut menewaskan warga sipil.

"Koalisi memperkirakan sekitar 6 hingga 18 warga sipil telah terbunuh dalam serangan di wilayah Al Shafaar," demikian bunyi laporan itu.

Menurut Kepala Staf Gabungan Operasi, Marsekal Mel Hupfeld dari Angkatan Udara Australia, serangan udara itu terjadi pada 13 Juni 2017. Saat itu pasukan Irak meminta bantuan karena melihat petempur ISIS sudah membuat pertahanan di Mosul.


Angkatan Udara Australia yang berada di Irak lantas mengerahkan dua jet tempur Boeing F/A-18E/F Super Hornet. Keduanya diperintahkan menjatuhkan bom di sejumlah bangunan dan alun-alun di Mosul.

Hupfeld menyatakan selepas serangan, awak jet tempur menyatakan bom berhasil mengenai sasaran. Mereka juga langsung melakukan prosedur penilaian yang menyatakan tidak terdapat korban warga sipil.

Meski demikian, berdasarkan laporan kelompok pemantau Airwars, jumlah warga sipil yang tewas dan diakui oleh koalisi dalam serangan udara itu meleset. Mereka menyatakan saat itu 34 orang tewas dan 16 lainnya luka-luka.

Diperkirakan sekitar 7.468 warga sipil tewas dalam serangan udara melawan ISIS di Irak.

Setelah ditelusuri, ternyata memang benar jatuh korban warga sipil dalam serangan itu. Namun, Hupfeld berdalih masih tidak yakin serangan udara mereka meleset. Dia berkilah sasaran serangan berada di lokasi yang rumit karena kelompok yang bertikai berada berdekatan.


Hupfeld beralasan seluruh pihak yang bertikai baik pasukan Irak dan ISIS bertempur dekat pemukiman, dan tidak tahu lagi siapa yang harus bertanggung jawab.

"Kami sebenarnya tidak tahu bagaimana warga sipil ini tewas di medan perang," ujar Hupfeld.

Koalisi yang dipimpin AS mengakui serangan itu menelan lebih dari 1.100 korban sipil. Serangan udara dilakukan untuk merebut kembali kota terbesar kedua Irak itu.

ISIS melakukan perlawanan sengit ketika itu. Mereka menerapkan sejumlah taktik untuk mempertahankan Mosul, seperti serangan granat dari pesawat nirawak, membuat jalur serangan melalui lorong-lorong bangunan, memasang perangkap berupa bom, dan juga melancarkan serangan bom bunuh diri.


Pasukan koalisi diperkirakan menggelar 32,397 serangan terhadap basis pertahanan ISIS di Irak dan Suriah, antara Agustus 2014 hingga akhir Agustus 2018.

Para kritikus menganggap strategi pasukan koalisi terlalu mengandalkan kekuatan udara. Meskipun dianggap lebih cepat dan dapat meminimalisir kerugian bagi pasukan koalisi, tetapi serangan udara lebih beresiko membahayakan nyawa warga sipil.

Dampak serangan udara semakin parah karena ISIS kerap menyandera dan menggunakan warga sipil sebagai upaya perlindungan agar tidak terdeteksi, dan menghindari gempuran.

Credit CNN Indonesia



https://m.cnnindonesia.com/internasional/20190201201324-113-365839/australia-akui-serangan-udara-di-mosul-tewaskan-warga-sipil




Menlu RI Tunggu Identifikasi Filipina atas Pelaku Bom Jolo


Polisi berjaga di luar gereja yang menjadi sasaran bom pada Ahad (27/1) di Jolo, Filipina.



CB, PADANG— Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyanpaikan masih menunggu hasil identifikasi pelaku bom bunuh diri gereja di Filipina.

"Kita mendengar kabar pelakunya warga Indonesia, dari kemarin saya sudah berkomunikasi dengan otoritas Filipina namun sampai pagi ini belum terkonfirmasi hasil identifikasinya," kata Menlu Retno, di Padang, Sabtu (2/2), pada acara Diplomacy Festival, di Universitas Andalas.

Menurut dia, dari hasil komunikasi yang dilakukan hingga saat ini proses investigasi dan identifikasi masih berlangsung.

"Hari ini saya masih akan terus melanjutkan komunikasi dengan otoritas Filipina untuk memastikannya," ujar dia lagi.

Retno menyatakan hingga saat ini informasi yang menyebut pelaku adalah WNI masih hipotetikal. "Jika betul WNI itu yang akan kami pastikan," kata dia. 

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Filipina Eduardo Ano menyatakan dua pelaku serangan bom bunuh diri asal Indonesia berada di balik serangan yang terjadi di sebuah gereja Katolik di Pulau Jolo, Filipina Selatan, 27 Januari 2019.         

Serangan yang dilakukan dua orang pelaku yang disebut "pasangan" tersebut mengakibatkan 22 orang meninggal dunia dan 100 orang luka-luka.        

"Yang bertanggung jawab adalah pelaku bom bunuh diri asal Indonesia. Namun, kelompok Abu Sayyaf yang membimbing mereka dengan mempelajari sasaran, melakukan pemantauan rahasia, dan membawa pasangan ini ke gereja," kata Ano, seperti diberitakan ABS-CBN News. 

Seorang pria yang dikenal sebagai "Kamah" yang sekarang menjadi tersangka dalam pengeboman itu, bertindak sebagai salah satu pemandu pasangan Indonesia, kata Ano. 

Ano menambahkan bahwa dia memiliki sumber yang memberitahunya bahwa pengeboman itu adalah "proyek" kelompok teroris lokal Abu Sayyaf. 

 

Credit REPUBLIKA.CO.ID


https://m.republika.co.id/berita/internasional/asia/19/02/02/pma3qu320-menlu-ri-tunggu-identifikasi-filipina-atas-pelaku-bom-jolo




Filipina Sebut Pelaku Bom Bunuh Diri Gereja Orang Indonesia


Kondisi gereja Katedral Romawi di Jolo, provinsi Sulu, Filipina usai dihantam dua bom, Ahad (27/1)


CB, MANILA— Menteri Dalam Negeri Filipina Eduardo Ano mengatakan pelaku pengeboman di Sulu, Mindano adalah pasangan Indonesia. Para pelaku mendapat bantuan dari kelompok semacam ISIS. 

Berdasarkan informasi dari saksi mata dan sumber terpercaya, kata Ano, ia yakin pelakunya laki-laki dan perempuan asal Indonesia. 

"Mereka orang Indonesia, saya yakin mereka orang Indonesia," kata Ano, yang juga mantan kepala militer tersebut kepada CNN Filipina, Jumat (1/2). 

ISIS sudah mengklaim bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Bom bunuh diri sangat jarang terjadi di Filipina. Serangan bom yang meledak di gereja tersebut menewaskan 22 orang dan melukai lebih dari 100 lainnya.

Pernyataan Ano ini menjadi sebuah simpul baru dalam penyelidikan yang penuh dengan laporan yang tidak konsisten dan terkadang saling bertentangan. 

Menurut salah satu penyidik investigasi kasus ini semakin diperumit dengan lokasi kejadian yang sudah terkontaminasi. 

Sebelumnya para petugas polisi setempat mengatakan bom diledakkan melalui detonator jarak jauh. 

Tapi kemudian Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, mengatakan serangan ini dilakukan dengan bom bunuh diri. Pernyataan Duterte ini didukung   menteri pertahanannya. 

Menteri Pertahanan Filipina, Delfin Lorenzana, mengatakan hasil pemeriksaan tas di pintu masuk gereja menunjukan sulit meletakan bom di sana. Karena itu bom bunuh diri lebih masuk akal.  

"Menurut penyidik forensik, bagian tubuh ini dapat berasal dari dua orang, satu di dalam gereja dan satu lagi di luar," kata Lorenzana. 

Ano mengatakan pasangan pelaku pengeboman ini dibantu kelompok milisi Abu Sayyaf. 

Kelompok separatis kejam yang terkenal dengan penculikan yang mereka lakukan. 

Ano menambahkan orang yang merencanakan serangan berada dibawah instruksi operasi yang menurutnya dibawah ISIS. 

Serangan di Filipina ini membangkitkan kekhawatiran tentang pengaruh ISIS di Asia Tenggara. 

Banyak yang khawatir para teroris dari Malaysia, Indonesia, dan tempat lainnya tertarik untuk datang ke Mindanao.   

Pemerintah Filipina sudah memberlakukan darurat militer di Mindanao sejak para pemberontak dan teroris menyerang Mirawi City pada 2017 lalu. Mereka bertahan selama lima bulan dari serangan udara yang terlihat seperti perang di Suriah dan Irak.  

Serangan ini terjadi setelah diadakannya referendum damai pada 21 Januari lalu. Referendum yang memberikan otonomi kepada masyarakat Muslim Mindanao kecuali kelompok Abu Sayyaf.  

Pada Rabu lalu (30/1) dua orang tewas dalam serangan lemparan granat ke masjid di dekat Zamboanga, provinsi mayoritas Kristen. Belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas serangan ini.

 

Credit REPUBLIKA.CO.ID



https://m.republika.co.id/berita/internasional/asia/19/02/01/pm94n3320-filipina-sebut-pelaku-bom-bunuh-diri-gereja-orang-indonesia




OPM Desak Papua Nugini Tekan Indonesia Soal Papua Barat


Gubernur Ibu Kota Nasional Papua Nugini Powes Parkop (memegang mikrofon) berbicara pada konferensi pers OPM di Port Moresby, 31 Januari 2019.[www.radionz.co.nz]

CBJakarta - Organisasi Papua Merdeka atau OPM telah menyerukan aksi internasional atas konflik di Papua dan meminta pemerintah Papua Nugini mengubah kebijakannya terhadap Indonesia atas Papua Barat.


Dikutip dari Radioa New Zealand RNZ, 1 Februari 2019, perwakilan OPM bergabung dengan kelompok masyarakat sipil PNG dan dua anggota parlemen lokal terkemuka yang mendorong perubahan kebijakan pemerintah PNG tentang Papua Barat, pada 31 Januari 2019.


Konflik ini telah meningkat sejak Tentara Pembebasan Papua membantai 17 pekerja konstruksi jalan Indonesia akhir tahun lalu.


Juru bicara OPM, Jeffrey Bomanak, mengumumkan dukungan resmi OPM untuk deklarasi perang Tentara Pembebasan terhadap negara Indonesia.

Gerakan OPM di Vanuatu.[Jason Abel/Dailypost.vu]

Ketua Persatuan Papua Merdeka Papua Barat, Kenn Mondiai, mengatakan bahwa masuk akal bagi OPM untuk memegang alat pers-nya di Papua Nugini di mana mereka bersatu dengan sesama warga Melanesia.

Sementara Gubernur Distrik Ibu Kota Nasional PNG, Powes Parkop, mengumumkan bahwa ia sedang berupaya memperkenalkan mosi di parlemen untuk perubahan kebijakan pemerintah tentang Papua.


Gubernur Oro, Gary Juffa, mengatakan perjanjian puluhan tahun dengan Indonesia, yang membuat Papua Nugini tidak ikut campur dalam urusan domestik tetangganya, sudah usang dan harus diubah.

"Dan itu harus dilakukan oleh parlemen, karena itu diberlakukan oleh parlemen jelas. Dan itulah tujuan dari pertemuan ini...Satu-satunya pernyataan mereka kepada Pemerintah Indonesia adalah bahwa 'kita bersedia bernegosiasi untuk kebebasan, tidak ada yang lain'," kata Gary Juffa.

Menteri Luar Negeri Papua Nugini, Rimbink Pato, telah berulang kali mengesampingkan Papua Nugini terhadap Indonesia mengenai masalah status politik Papua Barat.

Dia mengatakan Papua Nugini bekerja sama dengan Indonesia pada berbagai proyek di wilayah perbatasan bersama yang menciptakan pembangunan ekonomi dan terus meningkatkan kondisi kehidupan bagi orang Papua Barat.


Sementara menanggapi desakan OPM, Menteri Pertahanan Papua Nugini, Justin Tkatchenko, mengatakan pemerintah harus berbicara tentang isu-isu HAM, sementara pada saat yang sama menjaga rasa hormat terhadap kedaulatan Indonesia di Papua Barat.

Credit TEMPO.CO


https://dunia.tempo.co/read/1171331/opm-desak-papua-nugini-tekan-indonesia-soal-papua-barat




OPM Menyatakan Perang terhadap Pemerintah RI

Ilustrasi bendera papua barat. Sumber: spectator.com.au

CBJakarta - Organisasi Papua Merdeka atau OPM bersama sayap bersenjata gerakan, Tentara Pembebasan Papua Barat, mendeklarasikan perang terhadap pemerintah Indonesia selama konpers di Papua Nugini.


Hal ini disampaikan OPM selama konferensi pers di Port Moresby, 31 Januari 2019, yang juga dihadiri dua anggota parlemen daerah Papua Nugini, seperti dikutip dari laporan Radio New Zealand RNZ, 1 Februari 2019.


Juru bicara OPM Jeffrey Bomanak mengumumkan pejabat OPM mendukung deklarasi perang yang diumumkan Tentara Pembebasan Papua Barat terhadap pemerintah RI.


Gubernur Ibu Kota Nasional Papua Nugini Powes Parkop (memegang mikrofon) berbicara pada konferensi pers OPM di Port Moresby, 31 Januari 2019.[www.radionz.co.nz]

Jeffrey mengatakan serangan bersenjata terhadap Indonesia tidak akan berakhir sampai pemerintah Indonesia sepakat untuk mengadakan negosiasi damai. OPM sendiri telah menyusum tim negosiasi untuk hal ini.

Namun Indonesia berulangkali mencap OPM sebagai kelompok kriminal dan menolak negosiasi dengan OPM.

Dua anggota parleman lokal Papua Nugini yang hadir dalam konpers dan mendukung OPM, mendesak pemerintah Papua Nugini mengubah kebijakannya terhadap Papua Barat untuk menyelesaikan konflik.


Jurnalis NBC Rose Amos, yang meliput konpers, mengatakan Gubernur Ibu Kota Papua Nugini, Powes Parkop, hadir dalam pertemuan itu dan mendukung pengubahan kebijakan pemerintah terhadap Papua Barat.

Dalam pertemuan di Port Moresby Papua Nugini, perwakilan OPM dan Tentara Pembebasan Papua Barat juga meminta PBB turun tangan terhadap konflik di Nduga, Papua Barat.



Credit TEMPO.CO


https://dunia.tempo.co/read/1171296/opm-menyatakan-perang-terhadap-pemerintah-ri



AS Keluar Perjanjian INF, NATO Tidak Akan Pindahkan Senjata Nuklirnya


Sekjen NATO Jens Stoltenberg menyatakan pihaknya tidak akan memindahkan senjata nuklir berbasis daratnya ke Eropa. Foto/Istimewa



OSLO - NATO tidak berniat memindahkan rudal nuklir berbasis darat baru ke Eropa. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg.

Hal itu ditegaskan Stoltenberg setelah Amerika Serikat (AS) mengatakan akan menangguhkan kepatuhannya terhadap Pakta Nuklir Jarak Menengah atau perjanjian INF dengan Rusia.



"NATO tidak memiliki niat untuk mengerahkan senjata nuklir berbasis darat baru ke Eropa," kata Stoltenberg dalam sebuah wawancara di ibukota Norwegia seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (2/1/2019).

“Kami tidak harus mencerminkan apa yang dilakukan Rusia. Tetapi pada saat yang sama kita harus memastikan bahwa kita mempertahankan pencegahan yang kredibel dan efektif, ”katanya, tanpa memberikan secara spesifik apa yang diperlukan oleh opsi-opsi militer yang berbeda yang dapat dilakukan NATO.

Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo mengatakan pihaknya akan memberikan waktu enam bulan bagi Rusia untuk berubah, demi menyelamatkan Perjanjian INF.

Pompeo mengatakan AS akan secara resmi menangguhkan Perjanjian INF pada akhir pekan ini. Dia lalu mengatakan AS akan secara resmi menarik diri dari INF dalam kurun waktu enam bulan kedepan jika Moskow tidak mengakhiri pelanggaran terhadap perjanjian tersebut.


AS akan mempertimbangkan kembali penarikannya jika Rusia, yang menyangkal melanggar pakta kontrol senjata, mematuhi perjanjian itu, yang melarang kedua belah pihak untuk menempatkan rudal-rudal berbasis darat jarak pendek dan menengah di Eropa.


AS menuduh rudal jelajah baru Rusia, Novator 9M729 melanggar pakta tersebut. Rusia kemudian membantah Novator 9M729 melanggar perjanjian dan menuduh AS menciptakan dalih palsu untuk keluar dari perjanjian, sehingga dapat mengembangkan rudal baru.

Credit Sindonews.con


https://international.sindonews.com/read/1375547/41/as-keluar-perjanjian-inf-nato-tidak-akan-pindahkan-senjata-nuklirnya-1549064859




Rusia Akan Lawan Perusak Perjanjian INF

Pemimpin Uni Soviet Mikhail Gorbachev dan Presiden AS, Ronald Reagan saat penandatanganan perjanjian INF, 8 Desember 1987. Foto/Istimewa


MOSKOW - Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan alasan sebenarnya di balik langkah-langkah Amerika Serikat (AS) dalam masalah pengendalian senjata adalah pelemahan serius posisi Washington di arena internasional. Moskow dengan tegas menyangkal metode dan cara yang digunakan oleh AS mengenai topik pengendalian senjata.

"Federasi Rusia secara konsisten, terus-menerus dan tanpa syarat memenuhi kewajibannya di bidang pengendalian senjata, pelucutan senjata dan non-proliferasi. Kami secara kategoris menolak metode dan cara yang digunakan oleh Washington. Kami terbuka untuk menutup koordinasi dan kerja sama skala penuh dengan seperti negara-negara yang berpikiran untuk kepentingan memperkuat stabilitas strategis dan keamanan internasional," bunyi pernyataan itu seperti dikutip dari Sputnik, Sabtu (2/2/2019).


Selain itu, Moskow akan terus secara tegas melawan langkah-langkah destruktif terkait kontrol senjata dan non-proliferasi senjata pemusnah massal.

"Federasi Rusia akan terus menentang langkah-langkah destruktif di bidang pengendalian senjata dan non-proliferasi dengan mengkonsolidasikan komunitas internasional di sekitar agenda konstruktif yang bertujuan memperkuat sistem hukum internasional yang ada," kata kementerian itu.

AS telah berulang kali menyuarakan keprihatinan atas rudal 9M729 Novator Rusia. Menurut Washington hal itu melanggar ketentuan perjanjian nuklir. Namun Moskow membantah tuduhan AS sebagai tidak berdasar, bersikeras bahwa rudal itu diuji pada jarak yang diizinkan oleh Perjanjian INF.

Pada 24 Oktober, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Ryabkov mengatakan, Moskow telah memberi Amerika Serikat semua informasi tentang kapan dan berapa jarak Moskow menguji rudal 9M729. Selain itu, Rusia mengatakan AS telah mengerahkan peluncur untuk rudal Tomahawk di Rumania dan Polandia yang melanggar Perjanjian INF, serta pesawat tempur maju dan membiayai penelitian tentang pengembangan rudal jelajah yang diluncurkan di darat.

Perjanjian INF ditandatangani pada tahun 1987 antara Uni Soviet dengan AS dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 1988.


Sejak runtuhnya Uni Soviet, AS dan bekas republik Soviet Rusia, Belarus, Kazakhstan dan Ukraina telah berdiri dengan kewajiban mereka sebagai pihak aktif di bawah Perjanjian INF.

Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengatakan berharap untuk membuat perjanjian baru yang "jauh lebih baik" dan akan mencakup lebih banyak negara daripada yang menjadi pihak dalam Perjanjian INF.

Trump pertama kali mengumumkan niatnya untuk menarik diri dari perjanjian kontrol senjata pada Oktober lalu, mengutip dugaan pelanggaran Rusia terhadap perjanjian bilateral tersebut. Pada Desember 2018, Pompeo mengatakan bahwa Rusia memiliki 60 hari untuk mulai mematuhi perjanjian itu, atau AS akan meninggalkan perjanjian pada 2 Februari.


Credit Sindonews.com


https://international.sindonews.com/read/1375529/41/rusia-akan-lawan-perusak-perjanjian-inf-1549054103


Keluar Perjanjian INF, Trump Klaim Didukung NATO

Presiden AS Donald Trump mengaku mendapat dukungan NATO untuk keluar dari Perjanjian INF. Foto/Istimewa


WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trumpmengkonfirmasi penarikan Washington dari Perjanjian INF dengan Rusia. Ia mengatakan bahwa sekutunya, NATO, sepenuhnya mendukung keputusannya.

"Besok, Amerika Serikat akan menangguhkan kewajibannya berdasarkan Perjanjian INF dan memulai proses penarikan dari Perjanjian INF, yang akan selesai dalam enam bulan," kata Trump dalam pernyataan tertulis seperti dikutip dari RT, Sabtu (2/2/2019).


Trump menuduh Rusia tidak patuh, dan mengatakan AS akan kembali ke perjanjian hanya jika Moskow menghancurkan apa yang dianggap Washington sebagai pelanggaran rudal, peluncur, dan peralatan terkait.

Sementara itu NATO merilis pernyataan terpisah mengutip dugaan risiko terhadap keamanan Euro-Atlantik yang ditimbulkan oleh pengujian rahasia Rusia, produksi, dan menerjunkan sistem rudal jelajah peluncur 9M729 yang diluncurkan.

Gedung Putih mengatakan bahwa roket Moskow 9М729 melanggar ketentuan perjanjian, yang ditandatangani oleh Mikhail Gorbachev dan Ronald Reagan sebagai langkah kunci untuk mengakhiri Perang Dingin. Perjanjian itu melarang peluncuran rudal nuklir dan konvensional dengan jarak antara 500 km dan 5.500 km.

Ada spekulasi yang tersebar luas bahwa, terlepas dari masalah kepatuhan, Pentagon merasa lumpuh oleh ketentuan perjanjian, yang tidak mengikat negara-negara yang kemampuan militernya telah meningkat dalam tiga dekade terakhir, khususnya Cina.

Direktur pusat think tank Center for Strategic Environment, Ivan Konovalov, mengatakan para ahli berpendapat bahwa perjanjian itu mengganggu kebijakan AS serta membangun rintangan di jalur kompleks industri militernya. 

"AS tidak ingin Rusia dan China berubah menjadi pusat kekuasaan baru karena mengancam hegemoni global Washington, yang sudah hancur," ujarnya.

Credit Sindonews.com


https://international.sindonews.com/read/1375526/42/keluar-perjanjian-inf-trump-klaim-didukung-nato-1549051244


Muslimah Anggota DPR AS Tertawa Israel Disebut Negara Demokrasi

Ilhan Omar, muslimah Amerika Serikat (AS) yang jadi anggota Kongres atau DPR. Politisi Demokrat ini dikenal sebagai kritikus keras terhadap Israel. Foto/REUTERS



WASHINGTON - Ilhan Omar, seorang muslimah yang jadi anggota Kongres Amerika Serikat (AS) mengatakan Washington harus menghukum Israel seperti yang dilakukan terhadap Iran. Dia mengaku tertawa ketika Israel disebut sebagai negara demokrasi.

Omar, seorang pengungsi kelahiran Somalia dari Ethiopia, adalah bagian dari gelombang baru Demokrat, yang naik melenggang ke Kongres AS setelah pemilihan umum (pemilu) sela 2018 di mana Demokrat memperoleh 40 kursi di Kongres atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 


Muslimah lain yang jadi anggota DPR AS adalah Rashida Tlaib, politisi Demokrat asal Michigan. Dua muslimah pertama yang melenggang di Kongres AS itu mendukung kampanye Boikot, Divestasi dan Sanksi (BDS) melawan Israel.

Omar, politisi Demokrat asal Minnesota, sudah dikenal sebagai salah satu kritikus paling kuat terhadap Israel di Capitol Hill. Kritik kerasnya terakhirnya muncul dua minggu setelah Ketua DPR Nancy Pelosi menunjuknya sebagai anggota Komite Luar Negeri DPR, komite yang mengawasi kebijakan luar negeri AS dan bantuan asing.

Selama wawancara dengan Zainab Salbi di "Through Her Eyes" Yahoo News, Omar ditanya tentang pandangannya soal Israel. Di luar dukungannya untuk gerakan BDS, ia pernah men-tweet soal perang Israel-Hamas 2014 dengan menyebut Israel telah "menghipnotis dunia". Namun, ia baru-baru ini meminta maaf.

"Saya ingin berbicara tentang Israel karena telah menjadi titik perselisihan," kata Salbi membuka wawancara. "Bagaimana Amerika bisa bekerja secara produktif menuju perdamaian yang adil dan abadi antara Israel dan Palestina, menurut Anda?"

Omar menanggapi dengan mengatakan Amerika Serikat secara historis lebih menyukai Israel dalam konflik.

"Dengan memiliki pendekatan yang sama untuk menangani keduanya," katanya. "Sebagian besar hal yang memberatkan saya adalah bahwa kami memiliki kebijakan yang membuat satu lebih unggul dari yang lain. Dan kami menutupinya dengan percakapan tentang keadilan dan solusi dua negara. Ketika Anda memiliki kebijakan yang jelas memprioritaskan satu di atas yang lain."

Ketika Salbi memintanya untuk mengklarifikasi komentarnya, Omar kemudian mengkritik nation-state lawIsrael (hukum negara-bangsa Israel) yang kontroversial, yang disahkan tahun lalu. Menurutnya, Washington tidak boleh menjadi pendukung tegas suatu negara yang menerapkan hukum yang secara efektif mendiskriminasi agama non-Yahudi, agama minoritas di Israel.

"Maksud saya hanya hubungan kita dengan pemerintah Israel dan negara Israel," kata Omar. “Jadi ketika saya melihat Israel melembagakan hukum yang mengenalinya sebagai negara Yahudi dan tidak mengakui agama-agama lain yang hidup di dalamnya dan kami masih menjunjungnya sebagai demokrasi di Timur Tengah, saya hampir terkekeh karena saya tahu jika...kami melihat bahwa di masyarakat lain, kami akan mengkritiknya," papar Omar.

"Kami akan menyebutnya," lanjutnya. "Kami melakukan itu pada Iran, pada tempat lain yang menjunjung tinggi agamanya. Dan saya melihat bahwa sekarang di Arab Saudi dan saya benar-benar diperburuk dalam kontradiksi-kontradiksi itu," imbuh dia.


Israel mengesahkan hukum atau undang-undang tersebut, yang disponsori oleh partai Likud pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, pada bulan Juli. Hukum itu menarik kritik keras dari orang-orang Yahudi di Israel dan luar negeri karena menurunkan status bahasa Arab ke bahasa non-resmi, mempromosikan status agama Yahudi dalam masalah hukum, dan tidak menentukan hak yang sama untuk semua warga negara Israel. 

Sementara itu, Kelompok pro-Israel baru untuk Demokrat yang didirikan minggu ini oleh Mark Mellman, mengkritik Omar yang menyamakan Israel dengan Iran. Menurut kelompok tersebut, penyamaan oleh Omar itu tidak masuk akal.

"Israel adalah negara demokrasi di mana hak-hak minoritas dilindungi. Di Israel wewenang berada di tangan parlemen, di mana Joint List (partai yang didominasi orang Arab) adalah partai terbesar ketiga, dan dengan pengadilan, yang dipimpin oleh hakim yang sama-sama Arab dan Yahudi," kata Mellman, CEO dari Democratic Majority for Israel, kata dalam sebuah pernyataan.

“Iran adalah negara teokrasi di mana kekuasaan penuh dan final ada di tangan seorang tokoh agama, Pemimpin Tertinggi. Iran juga telah diidentifikasi oleh pemerintahan Demokrat dan Republik sebagai sponsor terorisme negara terkemuka di dunia," imbuh Mellman, dikutip Times of Israel, Sabtu (2/2/2019).

Credit Sindonews.com


https://international.sindonews.com/read/1375552/42/muslimah-anggota-dpr-as-tertawa-israel-disebut-negara-demokrasi-1549069444




32 Warga Palestina Ditembak Militer Israel

Tank Israel mendekati wilayah perbatasan Gaza, Rabu (14/11).


CB, GAZA -- Sebanyak 32 warga negara Palestina ditembak dan terluka oleh pasukan militer Israel dalam bentrokan terbaru di sepanjang perbatasan Gaza, Jumat (1/2), sebagaimana diungkapkan Kementerian Kesehatan di daerah kantong yang dikelola Hamas tersebut.

Juru bicara kementerian itu, Ashraf al-Qudra mengatakan warga Palestina ditembak selama protes di sepanjang perbatasan Gaza. Namun, Ashraf mengungkap, tidak ada yang dilaporkan dalam kondisi yang mengancam jiwa.

Pasukan militer Israel mengatakan sekitar 10 ribu demonstran Palestina berkumpul di berbagai lokasi di sepanjang pagar perbatasan yang memisahkan Jalur Gaza dari Israel.

"Para demonstran menggulirkan ban dan melemparkan batu ke pasukan (Israel)," kata seorang jurubicara sebagaimana dilansir Dailymail, Jumat (1/2).

Palestina hampir sepanjang setahun berkumpul setidaknya setiap minggu di berbagai tempat di sepanjang perbatasan Gaza untuk memprotes Israel. Aksi tersebut sering berujung kekerasan.

Para demonstran menginginkan dapat kembali ke rumah keluarga yang mereka tinggalkan dalam perang Israel sejak tahun 1948, dan mereka menyerukan diakhirinya blokade Gaza.

Setidaknya 246 warga Palestina telah terbunuh oleh tembakan Israel di Gaza sejak 30 Maret, yang mayoritas selama protes perbatasan tetapi juga oleh tembakan tank dan serangan udara. Namun, hanya dua tentara Israel terbunuh dalam periode yang sama.


Credit REPUBLIKA.CO.ID

https://m.republika.co.id/berita/internasional/palestina-israel/19/02/02/pm9hh5335-32-warga-palestina-ditembak-militer-israel


Skandal Korupsi Netanyahu Kemungkinan Diadili Sebelum Pemilu


Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. (REUTERS/Atef Safadi)

Jakarta, CB -- Jaksa Agung Israel, Avichai Mandelblit mengatakan tidak mempunyai alasan yang menghalanginya mendakwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terkait skandal korupsi. Mandelblit bahkan mengisyaratkan bisa mulai mengadili orang nomor satu di Israel itu sebelum pemilihan umum berlangsung pada 9 April mendatang.

Mandelblit mengatakan dia bersama timnya masih memeriksa materi kasus yang menjerat Netanyahu. Dia menuturkan berupaya membuat susunan dakwaan secepat mungkin.

"Saya sudah memberi tahu pengacara (Netanyahu) bahwa tidak ada halangan untuk membuat dan menerbitkan keputusan, jika ada, untuk mempertimbangkan pengajuan dakwaan dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan PM, atau sebagian dari mereka yang tunduk pada hukum, bahkan sebelum tanggal pemilu," ucap Mandelblit pada Jumat (1/2).


Dikutip Reuters, Netanyahu menghadapi kemungkinan tuduhan dalam tiga kasus korupsi yang berbeda. 

Pertama, Case 1000. Dalam perkara ini Netanyahu dan keluarganya dituduh menerima gratifikasi berupa sampanye, cerutu, dan sejumlah perhiasan dari produser Hollywood yang merupakan warga Israel, Arnon Milchan, dan pebisnis asal Australia, James Packer, dalam kurun waktu 2007 sampai 2016.

Hadiah-hadiah itu disebut diberikan kepada Netanyahu sebagai imbalan karena telah memberikan "bantuan politik." Hingga kini, penyelidikan polisi masih berkutat untuk mengungkap bantuan politik seperti apa yang diberikan.

Kasus kedua disebut Case 2000. Netanyahu dituduh melobi Arnon Mozes, seorang pemilik surat kabar ternama Israel, Yedioth Ahronoth, terkait permintaan pemberitaan positif. Sebagai imbalannya, Netanyahu yang berkuasa sejak 2009 bersekongkol dengan menerbitkan aturan pemerintah dan sejumlah cara lain untuk menekan pertumbuhan surat kabar pesaing Yediot, Israel Hayom.


Dalam perkara kedua, Netanyahu bersama Mozes disangka menyuap, menipu, dan melanggar mandat yang diberikan rakyat.

Perdana Menteri Israel kesembilan itu juga terjerat skandal korupsi Case 4000. Dalam kasus ini, Netanyahu dituding memberikan kelonggaran regulasi bagi perusahaan telekomunikasi Bezeq Telecom Israel.

Dikutip Reuters, sebagai imbalan, Netanyahu dan sang istri, Sara, mendapat pemberitaan positif dari sebuah perusahaan portal berita Walla.

Meski telah diperiska sebanyak sembilan kali, Netanyahu belum juga ditetapkan statusnya sebagai tersangka. Kepolisian bahkan telah dua kali merekomendasikan jaksa untuk segera mendakwanya karena bukti sudah cukup.


Walaupun namanya terus terseret kasus korupsi, Netanyahu masih disebut masih memiliki pamor kuat untuk mempertahankan kursinya di pemilu mendatang. 


Credit CNN Indonesia

https://m.cnnindonesia.com/internasional/20190201192755-120-365824/skandal-korupsi-netanyahu-kemungkinan-diadili-sebelum-pemilu


Amerika Serikat Resmi Berhenti Bantu Palestina


Ilustrasi warga Palestina penerima bantuan. (REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa)

Jakarta, CB -- Badan Bantuan Amerika Serikat (USAID) memutuskan menghentikan seluruh bantuan dalam bentuk apapun di Tepi Barat dan Jalur Gaza, Palestina. Mereka menyatakan hal itu adalah permintaan langsung dari Palestina.

"Atas permintaan Otoritas Palestina, kami menghentikan sejumlah proyek dan program yang didanai dan dibantu USAID di seluruh Tepi Barat dan Jalur Gaza," kata seorang pejabat AS, seperti dilansir Reuters, Jumat (1/2).

AS memutuskan mengakhiri seluruh bantuan terhadap Palestina pada Kamis kemarin, sesuai dengan tenggat yang telah ditetapkan. Menurut Undang-Undang Klarifikasi Anti-Terorisme, (ATCA) pemerintah AS bisa menuntut para penerima bantuan di pengadilan Negeri Paman Sam jika diduga terlibat perkara terorisme.


Otoritas Palestina memilih menolak seluruh bantuan AS gara-gara beleid itu, ketimbang dipermasalahkan di kemudian hari. Mereka juga kehilangan sokongan anggaran sebesar US$60 juta untuk membantu kegiatan kepolisian setempat untuk mengamankan wilayah.

Meski demikian, hingga saat ini belum ada keputusan apakah USAID akan menutup kantor perwakilan mereka di Palestina, dan menarik seluruh pegawainya di Kedutaan Besar AS di Yerusalem.

Pejabat senior Palestina, Saeb Erekat, beberapa waktu lalu menyatakan memang memilih menampik seluruh bantuan AS. Dia mengaku khawatir Palestina dapat menjadi target tuntutan berlandaskan ATCA.


Selama ini, sejumlah warga AS yang menjadi korban serangan Palestina dalam konflik dengan Israel mendesak pemerintahnya agar mengajukan tuntutan atas otoritas pimpinan Mahmoud Abbas tersebut.

AS menuding Palestina mendukung tindak kekerasan dengan memberikan bantuan bagi keluarga atau tahanan yang tewas saat melancarkan serangan ke Israel.

Palestina berdalih bahwa mereka memberikan dana itu untuk membantu warganya yang kehilangan kemampuan mencari penghasilan, bukan berarti mendukung kekerasan.

Warga Palestina sendiri menganggap orang-orang yang tewas saat melakukan perlawanan terhadap Israel sebagai pahlawan.


Walau kelimpungan, sejumlah pejabat Palestina mengaku bahwa kini pihaknya sedang mencari sumber dana bantuan baru dari Eropa. 


Credit CNN Indonesia


https://m.cnnindonesia.com/internasional/20190201155238-134-365733/amerika-serikat-resmi-berhenti-bantu-palestina


Jumat, 01 Februari 2019

Jerman Depak Jet Siluman F-35, Pilih F/A-18 atau Eurofighter



Jerman Depak Jet Siluman F-35, Pilih F/A-18 atau Eurofighter
Pesawat jet tempur siluman F-35 Lightning II buatan Lockheed Martin Amerika Serikat. Foto/REUTERS

BERLIN - Jerman mendepak pesawat jet tempur siluman F-35 Lockheed Martin dari lelang tender untuk menggantikan pesawat tempur Tornado-nya yang sudah tua. Negara Eropa itu kini akan memilih F/A-18 Boeing atau pesawat tempur Eurofighter Airbus.

Sumber-sumber di Kementerian Pertahanan pada hari Kamis mengonfirmasi tersingkirnya jet tempur Lockheed Martin tersebut dari lelang tender bernilai miliaran Euro.

Salah satu sumber mengatakan kementerian akan membuat keputusan akhir setelah menerima informasi terperinci dari Boeing dan Airbus tentang pesawat yang akan dipilih. Pesawat terpilih harus mampu membawa senjata nuklir Amerika Serikat (AS) untuk memenuhi kewajiban Jerman terhadap NATO.

Belum ada jadwal resmi untuk pengumuman yang akan disampaikan Kementerian Pertahanan Jerman. Proses pengumuman itu butuh waktu karena pemerintah AS harus mengesahkan kedua jet yang bersaing dalam tender untuk membawa senjata nuklir.

Jerman memiliki 85 jet Tornado yang operasional, tetapi tidak semua dilengkapi peralatan untuk membawa senjata nuklir.

Angkatan Udara Jerman juga akan bergerak maju dengan rencana yang telah lama ditunggu-tunggu untuk menggantikan 33 jet Eurofighter tertuanya, yang sekarang digunakan untuk patroli udara atau pun pelatihan.

Sumber yang mengetahui lelang tender mengatakan ada pesanan senilai hingga 3 miliar Euro (USD3,4 miliar) untuk Airbus.

Sementara iu, dalam memasarkan F/A-18, Boeing telah menggarisbawahi tingkat kesiapan yang tinggi, biaya yang relatif rendah dan kemampuan serangan elektronik yang kuat. Argumen itu telah menggema di kalangan militer setempat.

Keputusan Kementerian Pertahanan Jerman menandai kemunduran besar bagi Lockheed Martin, pembuat senjata top AS, yang berharap dapat menambah penjualan jet tempur F-35-nya ke negara-negara Eropa lainnya, termasuk Belgia.

Kepala staf angkatan udara Jerman dipecat tahun lalu setelah dia menyatakan preferensi yang jelas untuk F-35. Kementerian pertahanan mengatakan bahwa mereka menyukai "solusi Eropa".

Airbus yakin bahwa jet tempurnya menawarkan prospek risiko terendah untuk mengganti jet Tornado Jerman yang sudah uzur.

Pihak Lockheed Martin, seperti dikutip Reuters, Jumat (1/2/2019), mengaku belum secara resmi diberitahu tentang keputusan Jerman. Sedangkan Boeing menolak berkomentar, seperti halnya kedutaan AS di Berlin.

Partai Demokrat Sosial (SPD) Jerman, mitra junior di koalisi Kanselir Angela Merkel yang berkuasa, telah menentang setiap keputusan yang tergesa-gesa dalam membeli pesawat AS. Partai itu menuntut studi lebih lanjut.

Menteri Pertahanan Ursula von der Leyen, seorang politisi konservatif, telah menjanjikan keputusan mengenai rencana pengadaan jet tempur baru pada akhir tahun 2018, tetapi kementeriannya terperosok dalam skandal mengenai penggunaan konsultan luar dan masalah lainnya.

Para pejabat militer berpendapat bahwa Tornado, yang mulai beroperasi pada tahun 1983, perlu penggantian segera karena meningkatnya biaya perawatan. Sumber yang akrab dengan masalah ini mengatakan harganya bisa sekitar 8 miliar Euro untuk menjaga pesawat itu terbang melampaui tahun 2030.

Paris, mitra terdekat Berlin, telah memperingatkan bahwa membeli F-35 secara khusus dapat menggagalkan rencana untuk mengembangkan pesawat tempur baru Prancis-Jerman pada tahun 2040. 



Credit sindonews.com




NATO Segera Sahkan Macedonia Utara Jadi Anggota


NATO Segera Sahkan Macedonia Utara Jadi Anggota
Sekjen NATO Jens Stoltenberg. Foto/Istimewa


BUKARES - Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, mengumumkan bahwa pihaknya akan segera menandatangani protokol aksesi Republik Macedonia Utara ke aliansi militer bentukan Amerika Serikat (AS) itu.

"Kami akan segera menandatangani protokol aksesi. Ketika semua 29 sekutu telah meratifikasi protokol tersebut, kami akan dapat menyambut Republik Macedonia Utara sebagai anggota NATO ke-30," tutur Stoltenberg pada konferensi bersama dengan Presiden Rumania Klaus Iohannis setelah pertemuan mereka seperti disitir dari Xinhua, Jumat (1/2/2019).

Mengulangi komitmen berkelanjutan terhadap kebijakan pintu terbuka, Stoltenberg menekankan bahwa aksesi negara Balkan yang akan datang ke NATO akan memperkuat perdamaian dan stabilitas di kawasan dan di Eropa.


Macedonia dan Yunani baru-baru ini menyelesaikan perselisihan lama mereka ketika Macedonia sepakat untuk mengubah nama negara mereka menjadi Republik Macedonia Utara, dengan demikian membersihkan rintangan terbesar untuk tawaran negara Balkan itu menjadi anggota NATO dan Uni Eropa (UE).

Stoltenberg berada di Bukares untuk pertemuan informal para menteri pertahanan negara-negara anggota UE. Pertemuan tersebut adalah acara tingkat menteri pertama yang diselenggarakan oleh Rumania sejak mengambil alih Presidensi Dewan Uni Eropa pada awal tahun.






Credit  sindonews.com



Mahathir Mohamad Luncurkan Rencana Ambisius Antikorupsi Malaysia


Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, mendorong Malaysia agar menjadi masyarakat tanpa uang tunai. Gagasan ini bagian dari upaya untuk membuat tindak kejahatan korupsi semakin sulit. Sumber: Razak Ghazali/malaymail.com
Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, mendorong Malaysia agar menjadi masyarakat tanpa uang tunai. Gagasan ini bagian dari upaya untuk membuat tindak kejahatan korupsi semakin sulit. Sumber: Razak Ghazali/malaymail.com

CB, Jakarta - Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengumumkan rencana antikorupsi ambisius untuk membebaskan Malaysia dari praktik korupsi dalam jangka lima tahun.
Rencana ini diumumkan Mahathir dalam usia pemerintahan yang baru berjalan delapan bulan, setelah rakyat Malaysia hilang kepercayaan atas pemerintahan Najib Razak sebelumnya karena korupsi 1MDB.

Dikutip dari Asia News Network, 31 Januari 2019, Mahathir mengumumkan Anti-Corruption Plan (NACP) yang akan diulas pemerintahan Pakatan Harapan yang akan meninjau bagaimana pengisian posisi pemerintahan dilakukan, mengenalkan undang-undang pendanaan politik, dan mewajibkan politikus dan pegawai negeri tingkat tinggi melaporkan aset mereka.
Mahathir mengatakan rencananya adalah tentang memberantas korupsi dan bukan tentang menghukum kesalahan masa lalu.
"Sebelum 9 Mei 2018, banyak warga Malaysia yang muak dengan kasus-kasus korupsi meluas yang terjadi di negara yang melibatkan pemerintah, yang telah dicap internasional sebagai kleptokrasi, label yang sangat memalukan,"" katanya dalam pidato.

"Label ini tidak dibuat oleh saya atau pemerintah saya. Itu diberikan oleh media asing ketika pihak berwenang asing telah menemukan keterlibatan pemimpin masa lalu dalam pencucian uang, korupsi dan kecurangan," tambah Mahathir.Yang pasti, ini bukan pertama kalinya pemerintah meluncurkan langkah ambisius untuk mengekang korupsi.

Ketua KPK Agus Rahardjo (dua kiri), Ketua Komisioner Malaysia Anti-Corruption Commission (MACC) Dato' Sri Mohd Shukri bin Abdul (tengah), dan Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif (dua kanan) memberikan keterangan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 5 November 2018. KPK bersama MACC memperpanjang nota kesepahaman perjanjian pemberantasan korupsi selama lima tahun. TEMPO/Imam Sukamto
Pada tahun 2004, pemerintahan PM Tun Abdullah Badawi juga meluncurkan rencana lima tahun National Integrity Plan (NIP) dan memberikan komisi pemberantasan korupsi Malaysia (MACC) wewenang lebih untuk membasmi korupsi yang kemudian diteruskan pemerintahan Najib Razak. Namun Mahathir mengatakan pada Selasa kemarin, rencana NIP gagal mengurangi korupsi Malaysia.
Mahathir sendiri kerapkali dituduh mentoleransi korupsi dan bangkitnya kronisme selama 22 tahun sebagai perdana menteri hingga 2003, dengan munculnya taipan yang terkait dengan pemerintahannya.
Tetapi kali ini, ia memimpin pemerintahan yang berbeda, dengan beberapa pemimpin PH di kabinetnya dikenal karena kredensial reformisnya yang kuat.
Dikutip dari The Sun Daily, MACC mengungkap data terkait praktik korupsi di Malaysia. Menurut MACC, 63,3 persen keluhan diterima dari sektor publik.

Sektor ini dianggap yang paling rentan terhadap praktik korupsi, terutama di bidang pengambilan keputusan dan pengadaan pemerintah.

Kongres Serikat Pekerja Pegawai di Layanan Publik dan Sipil (Cuepac) Datuk Azih Muda mengatakan mekanisme check and balance yang efektif, terutama untuk persetujuan dan pengadaan, perlu dibentuk untuk menghentikan penipuan dan salah kelola di sektor publik.Dia berharap bahwa Rencana Anti-Korupsi Nasional 2019-2023 (NACP), yang diluncurkan oleh Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad akan cukup untuk mengatasi ancaman korupsi di negara ini.
Presiden Transparency International-Malaysia (TI-M) Datuk Akhbar Satar mengatakan bahwa berdasarkan catatan MACC dari 2013 hingga 2018, 44 persen dari mereka yang ditangkap karena korupsi melibatkan pegawai negeri.
Sebanyak 115 inisiatif di bawah enam sektor utama telah digariskan di bawah rencana NACP dalam upaya berkomitmen untuk membawa negara menuju bebas korupsi. Dalam rencana antikorupsi Mahathir Mohamad, keenam sektor yang menjadi fokus utama melibatkan politik, administrasi sektor publik, pengadaan di sektor publik, hukum dan peradilan, penegakan hukum dan tata kelola perusahaan di Malaysia.



Credit  tempo.co




Sultan Pahang dilantik sebagai Raja Malaysia


Sultan Pahang dilantik sebagai Raja Malaysia

Raja baru Malaysia Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah dan Ratu Tunku Azizah Aminah Maimunah menghadiri upacara penyambutan di Gedung Parlemen di Kuala Lumpur, Malaysia, 31 Januari 2019. (REUTERS/Lai Seng Sin)




Kuala Lumpur (CB) - Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Ri`ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dilantik sebagai Raja Malaysia atau Yang di-Pertuan Agong ke-16 dalam upacara adat di Istana Negara, Kamis.

Sultan Pahang menggantikan Sultan Kelantan, Sultan Muhammad V, yang mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir.



Turut membaca sumpah pelantikan dan menandatangani surat sumpah jabatan adalah Sultan Perak Sultan Nazrin Shah sebagai Wakil Yang di-Pertuan Agong.

Mereka berdua dipilih oleh para raja Melayu pada Musyawarah Khusus Majelis Raja-Raja ke-251 di Istana Negara pada 24 Januari 2019 untuk masa lima tahun, terhitung mulai Kamis (31/1).

Pelantikan dalam rangkaian Musyawarah Khusus Majelis Raja-Raja ke-252 tersebut dihadiri para sultan dan raja Melayu.

Musyawarah berlangsung di Balairung Seri, Istana Negara, pada 10.55 pagi, dipimpin Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah dan dihadiri semua raja Melayu. Sedangkan Sultan Kelantan, ia diwakili Tengku Mahkota Kelantan Tengku Dr Muhammad Faiz Petra Sultan Ismail Petra.

Mereka yang hadir adalah Sultan Johor Sultan Ibrahim Iskandar; Sultan Kedah Sultan Salehuddin Almarhum Sultan Badlishah, Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Putra Jamalullail dan Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin.

Selain itu, hadir Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Almarhum Tuanku Munawir.

Turut hadir semua Yang Dipertua Negeri yaitu Tun Dr Mohd Khalil Yaakob (Melaka), Tun Abdul Rahman Abbas (Pulau Pinang), Tun Abdul Taib Mahmud (Sarawak) dan Tun Juhar Mahiruddin (Sabah).

Acara tersebut turut dihadiri Perdana Menteri Malaysia Tun Dr Mahathir Mohamad dan istri Tun Dr Siti Hasmah Mohamad Ali serta Wakil Perdana Menteri Datuk Seri Dr Wan Azizah Wan Ismail.






Credit  antaranews.com




Indonesia layangkan nota protes kepada Vanuatu terkait Papua


Indonesia layangkan nota protes kepada Vanuatu terkait Papua

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Jakarta, Kamis (31/1/2019). (ANTARA News/Yashinta Difa)

"Pola yang dilakukan oleh Benny Wenda itu selalu manipulatif dan fake news"




Jakarta (CB) - Pemerintah Indonesia telah melayangkan nota protes kepada pemerintah Vanuatu karena menyelundupkan pemimpin Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda ke dalam delegasi mereka saat bertemu Komisi Tinggi HAM PBB.

Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, nota protes tersebut dikirimkan karena Vanuatu dianggap tidak menghormati kedaulatan RI dengan mendukung gerakan separatis Papua.

“Yang penting kami protes bahwa ada satu prinsip dasar internasional yang sudah dia (Vanuatu) langgar. Kami sampaikan bahwa kami tidak akan mundur kalau sudah menyangkut kedaulatan negara,” kata Menlu usai mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Jakarta, Kamis.

Indonesia menganggap tindakan Vanuatu yang memasukkan Benny Wenda ke dalam delegasinya dalam pertemuan dengan KT HAM PBB Michelle Bachelet di Jenewa pada 25 Januari lalu, tidak didasarkan pada maksud yang baik (good intention).

Kunjungan delegasi Vanuatu ke kantor KT HAM PBB dimaksudkan untuk membahas laporan penegakan HAM tahunan (Universal Periodic Review/UPR) di Dewan HAM PBB.

Namun, Benny memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan petisi referendum kemerdekaan Papua Barat yang diklaimnya sudah ditandatangani oleh 1,8 juta orang, padahal dirinya tidak masuk dalam daftar resmi delegasi Vanuatu untuk UPR.

Dalam pertemuan itu, Benny menjelaskan kepada Bachelet bahwa di bawah pemerintahan Indonesia, warga Papua tak memiliki kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkumpul.

Ia kemudian mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan kebebasan adalah melalui petisinya tersebut.

Untuk merespons insiden ini, Duta Besar RI untuk PBB Hasan Kleib pada 30 Januari lalu telah berkomunikasi melalui sambungan telepon dengan KT HAM PBB.

Dalam pembicaraan tersebut Bachelet menyampaikan keterkejutannya mengenai kehadiran Benny Wenda yang bukan merupakan anggota delegasi resmi UPR Vanuatu.

KT HAM juga kaget ketika berita mengenai pertemuan tersebut diberitakan secara luas oleh Benny Wenda, termasuk melalui unggahan pada akun media sosialnya.

“Kami tidak kaget dengan apa yang dilakukan oleh Benny Wenda. Pola yang dilakukan oleh Benny Wenda itu selalu manipulatif dan fake news,” tutur Menlu Retno.

Menlu menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan tinggal diam dan tidak akan mundur menghadapi gerakan separatis, seperti yang dilakukan Benny Wenda.

“Kami tidak akan pernah mundur apabila menyangkut masalah kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia,” ujar dia.







Credit  antaranews.com







Ini Benny Wenda, Separatis Papua yang Diselundupkan Vanuatu ke PBB


Ini Benny Wenda, Separatis Papua yang Diselundupkan Vanuatu ke PBB
Benny Wenda, Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Foto/Bennywenda.org

JAKARTA - Pemerintah Republik Indonesia (RI) mengecam tindakan Vanuatu yang menyelundupkan petinggi separatis Papua Barat, Benny Wenda, ke Komisi Tinggi HAM (KTHAM) PBB di Jenewa. Benny itulah sosok yang menyerahkan petisi ke Komisi Tinggi HAM PBB yang berisi tuntutan referendum kemerdekaan.

Benny Wenda adalah Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Dia pernah dipenjara karena aktivitas separatisnya. Dia mendapat suaka di Inggris.

Vanuatu sudah lama menjadi negara pendukung kelompok separatis Papua Barat. Di forum PBB, negara kecil ini terang-terangan menyuarakan dukungan kemerdekaan untuk wilayah provinsi Indonesia tersebut dengan dalih pelanggaran HAM.

Meski statusnya bukan warga Vanuatu, Benny diselundupkan ke KTHAM PBB dengan status delegasi Vanuatu.

"Indonesia mengecam keras tindakan Vanuatu yang dengan sengaja telah mengelabui KTHAM dengan melakukan langkah manipulatif melalui penyusupan Benny Wenda ke dalam delegasi Vanuatu," kata Duta Besar Indonesia untuk PBB di Jenewa, Hasan Kleib yang dikutip SINDOnews.com dari laman resmi PTRI Jenewa.

Menurut Hasan, berdasarkan keterangan kantor KTHAM, tanpa sepengetahuan mereka, Benny Wenda dimasukkan dalam delegasi Vanuatu yang melakukan kunjungan kehormatan ke KTHAM pekan lalu. Kunjungan kehormatan itu dilakukan dalam rangka pembahasan UPR (Universal Periodic Review) Vanuatu di Dewan HAM.

Nama Benny Wenda jelas tidak masuk dalam daftar resmi delegasi Vanuatu untuk UPR. Kantor KTHAM bahkan menyatakan pihaknya sangat terkejut, mengingat pertemuan semata-mata dimaksudkan untuk membahas UPR Vanuatu.

"Tindakan Vanuatu tersebut merupakan tindakan yang sangat tidak terpuji dan sangat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip fundamental Piagam PBB. Indonesia tidak akan pernah mundur untuk membela dan mempertahankan kedaulatan wilayah NKRI," katanya.

Siapa sosok Benny Wenda, si pentolan separatis Papua Barat? Berikut ringkasan singkat tentang dirinya dan aktivitas separatisnya.

Dia lahir di Lembah Baliem, Papua, 17 Agustus 1974. Di laman Bennywenda.org, dia mengklaim sebagai tokoh perjuangan rakyat Papua di Inggris.

Dia mengklaim sekitar tahun 1977 pasukan militer Indonesia mengusik hidup dirinya dan keluarganya. Dia mengaku kehilangan satu kakinya dalam sebuah serangan udara di Papua. Tak ada yang bisa merawatnya sampai 20 tahun kemudian. Pada akhirnya, keluarga Benny memilih bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ketika rezim pemerintah Soeharto tumbang, gerakan referendum dari warga Papua yang menuntut merdeka dari Indonesia muncul. Saat itu, Benny melalui organisasi Demmak (Dewan Musyawarah Masyarakat Koteka), membawa suara masyarakat Papua. Mereka menuntut pengakuan dan perlindungan adat istiadat, serta kepercayaan, masyarakat suku Papua. Mereka menolak apapun yang ditawarkan pemerintah Indonesia termasuk otonomi khusus.

Dia gencar melakukan lobi termasuk di era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Otonomi khusus diberikan pemerintah, tapi tokoh ini masih menuntut kemerdekaan untuk Papua Barat.

Tuntutan itu berbuah penjara baginya, tepatnya pada 6 Juni 2002 di Jayapura. Dia dihukum 25 tahun penjara atas berbagai tuduhan, termasuk pengerahan massa untuk membakar sebuah kantor polisi.

Dia pernah melarikan diri dari penjara pada 27 Oktober 2002. Tahun 2003, dia dan beberapa anggota keluarganya mendapat suaka di Inggris. Aktivis kemerdekaan Papua Barat dan kelompok LSM Eropa disebut-sebut ikut andil dalam pelarian tokoh separatis ini.

Pemerintah Indonesia tak tinggal diam. Tahun 2011, pemerintah pernah meminta Interpol menangkap Benny atas tuduhan melakukan beberapa pembunuhan di Indonesia. Tak jelas apa reaksi Interpol, namun Benny mengklaim red notice untuk penangkapnnya telah dicabut. 





Credit  sindonews.com



Soal Benny Wenda, Dewan HAM Mengaku 'Dijebak' Vanuatu


Soal Benny Wenda, Dewan HAM Mengaku Dijebak Vanuatu
Komisioner Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet tidak mengetahui bahwa ada seorang yang bukan delegasi Vanuatu, yakni Benny Wenda dalam pertemuan tersebut. Foto/Istimewa

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri Indonesia menuturkan, Duta Besar Indonesia di PBB di Jenewa, Hasan Kleib telah melakukan pembicaraan dengan Komisioner Tinggi HAM (KTHAM) PBB, Michelle Bachelet mengenai Vanuatu. Vanuatu memasukan tokoh separatis Papua, Benny Wenda dalam delegasi mereka saat bertemu dengan Bachelet.

Benny Wenda adalah Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Dia pernah dipenjara karena aktivitas separatisnya dan mendapat suaka di Inggris.

Kemlu menyebut, dalam pembicaraan itu Bachelet mengaku "dijebak" oleh Vanuatu. Bachelet, papar Kemlu, tidak mengetahui bahwa ada seorang yang bukan delegasi Vanuatu dalam pertemuan tersebut.

"Pada tanggal 30 January 2019 siang hari, Wakil Tetap RI di Jenewa telah melakukan pembicaraan telepon langsung dengan KTHAM, Michelle Bachelet. KTHAM menyampaikan merasa “caught by surprise” dengan adanya anggota delegasi yang bukan merupakan anggota Delegasi resmi Universal Periodic Review (UPR) Vanuatu (Benny Wenda)," kata Kemlu.

"Kantor KTHAM senantiasa mendasarkan pada “good intention” dari negara anggota PBB ketika ingin bertemu dengannya. Langkah Vanuatu tersebut tidak menunjukkan “good intention," sambungnya dalam keterangan pers yang diterima Sindonews pada Kamis (31/1).

Dalam keteranganya, Kemlu mengatakan, KTHAM cukup kaget ketika berita mengenai pertemuan tersebut diberitakan secara luas oleh Benny Wenda yang bukan merupakan anggota Delegasi Vanuatu.

Sebelumnya diwartakan, pekan lalu Benny Wenda mengaku telah menyerahkan petisi kepada Bachelet. Petisi yang diklaim berisi 1,8 juta tanda tangan itu berisi tuntutan referendum kemerdekaan. Pentolan separatis itu berharap PBB akan mengirim misi pencarian fakta ke provinsi Papua Barat yang dia klaim ada dugaan pelanggaran HAM.

Benny Wenda mengaku telah berbicara dengan Bachelet tentang situasi di wilayah Nduga. Menurutnya, di wilayah itu setidaknya 11 orang telah terbunuh dan lebih banyak lagi yang tewas setelah melarikan diri ke hutan untuk menghindari pasukan Indonesia. Benny bahkan mengklaim sekitar22.000orang telah telantar. 




Credit  sindonews.com




Filipina Gempur Abu Sayyaf dari Udara Usai Teror Bom



Filipina Gempur Abu Sayyaf dari Udara Usai Teror Bom
Ilustrasi pasukan Filipina. (REUTERS/Stringer)


Jakarta, CB -- Presiden Filipina, Rodrigo Duterte memerintahkan angkatan bersenjata meluncurkan serangan udara terhadap kelompok militan Abu Sayyaf, yang diduga bertanggung jawab atas insiden bom ganda di salah satu katedral pada akhir pekan lalu.

Menteri Pertahanan Filipina, Delfin Lorenzana mengatakan aparat terus mengintensifkan operasi militer terhadap Abu Sayyaf di selatan Provinsi Sulu, termasuk serangan udara ke beberapa wilayah di Kota Jolo.

"Perintah Presiden Duterte adalah untuk menghancurkan Abu Sayyaf," kataseperti dikutip The Strait Times pada Kamis (31/1).


Serangan bom ganda di Gereja Katedral Our Lady of Mt. Carmel pada Minggu (27/1) menewaskan 21 orang dan melukai ratusan lainnya.


Ledakan bom bermula ketika para pelaku meledakkan diri di dalam gereja dan tempat parkir mobil.

Serangan ini merupakan salah satu yang paling mematikan dalam beberapa tahun terakhir di wilayah tersebut. Pulau ini juga menjadi basis kelompok Abu Sayyaf.

Lorenzana mengatakan telah menerima laporan terkait kemungkinan serangan teror di wilayah itu sejak Agustus lalu. Namun, sayangnya aparat Filipina tetap tak sanggup mengantisipasinya.

Lorenzana menuturkan para penyelidik masih terus melakukan investigasi terkait serangan tersebut demi mencari kemungkinan ada tersangka lainnya yang terlibat, termasuk sepasang warga asal Yaman.

Lorenzana memaparkan dua warga Yaman itu diperkirakan menjadi pelaku yang meledakan sabuk peledak di gereja tersebut.

Berselang beberapa hari setelah insiden di Gereja Katedral Our Lady of Mt. Carmel, sebuah granat meledak di sebuah masjid di Kota Zamboanga. Insiden itu menewaskan dua orang dan melukai empat lainnya.



Kedua insiden ini terjadi ketika Undang-Undang Organik Bangsamoro (BOL) Filipina baru-baru ini disahkan pemerintah. Beleid tersebut merupakan hasil kesepakatan damai antara pemerintah dan salah satu kelompok pemberontak Islam terbesar, Front Pembebasan Islam Moro (MILF), demi mengakhiri pergolakan di selatan Filipina.

Konflik di wilayah itu telah memakan banyak nyawa, menelantarkan jutaan warga miskin Filipina, dan menghentikan pengelolaan investasi di bagian selatan negara.





Credit  cnnindonesia.com