CB, Jakarta - Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengumumkan rencana antikorupsi ambisius untuk membebaskan Malaysia dari praktik korupsi dalam jangka lima tahun.
Rencana ini diumumkan Mahathir dalam usia pemerintahan yang baru berjalan delapan bulan, setelah rakyat Malaysia hilang kepercayaan atas pemerintahan Najib Razak sebelumnya karena korupsi 1MDB.
Dikutip dari Asia News Network, 31 Januari 2019, Mahathir mengumumkan Anti-Corruption Plan (NACP) yang akan diulas pemerintahan Pakatan Harapan yang akan meninjau bagaimana pengisian posisi pemerintahan dilakukan, mengenalkan undang-undang pendanaan politik, dan mewajibkan politikus dan pegawai negeri tingkat tinggi melaporkan aset mereka.
Mahathir mengatakan rencananya adalah tentang memberantas korupsi dan bukan tentang menghukum kesalahan masa lalu.
"Sebelum 9 Mei 2018, banyak warga Malaysia yang muak dengan kasus-kasus korupsi meluas yang terjadi di negara yang melibatkan pemerintah, yang telah dicap internasional sebagai kleptokrasi, label yang sangat memalukan,"" katanya dalam pidato.
"Label ini tidak dibuat oleh saya atau pemerintah saya. Itu diberikan oleh media asing ketika pihak berwenang asing telah menemukan keterlibatan pemimpin masa lalu dalam pencucian uang, korupsi dan kecurangan," tambah Mahathir.Yang pasti, ini bukan pertama kalinya pemerintah meluncurkan langkah ambisius untuk mengekang korupsi.
Ketua KPK Agus Rahardjo (dua kiri), Ketua Komisioner Malaysia Anti-Corruption Commission (MACC) Dato' Sri Mohd Shukri bin Abdul (tengah), dan Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif (dua kanan) memberikan keterangan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 5 November 2018. KPK bersama MACC memperpanjang nota kesepahaman perjanjian pemberantasan korupsi selama lima tahun. TEMPO/Imam Sukamto
Pada tahun 2004, pemerintahan PM Tun Abdullah Badawi juga meluncurkan rencana lima tahun National Integrity Plan (NIP) dan memberikan komisi pemberantasan korupsi Malaysia (MACC) wewenang lebih untuk membasmi korupsi yang kemudian diteruskan pemerintahan Najib Razak. Namun Mahathir mengatakan pada Selasa kemarin, rencana NIP gagal mengurangi korupsi Malaysia.
Mahathir sendiri kerapkali dituduh mentoleransi korupsi dan bangkitnya kronisme selama 22 tahun sebagai perdana menteri hingga 2003, dengan munculnya taipan yang terkait dengan pemerintahannya.
Tetapi kali ini, ia memimpin pemerintahan yang berbeda, dengan beberapa pemimpin PH di kabinetnya dikenal karena kredensial reformisnya yang kuat.
Dikutip dari The Sun Daily, MACC mengungkap data terkait praktik korupsi di Malaysia. Menurut MACC, 63,3 persen keluhan diterima dari sektor publik.
Sektor ini dianggap yang paling rentan terhadap praktik korupsi, terutama di bidang pengambilan keputusan dan pengadaan pemerintah.
Kongres Serikat Pekerja Pegawai di Layanan Publik dan Sipil (Cuepac) Datuk Azih Muda mengatakan mekanisme check and balance yang efektif, terutama untuk persetujuan dan pengadaan, perlu dibentuk untuk menghentikan penipuan dan salah kelola di sektor publik.Dia berharap bahwa Rencana Anti-Korupsi Nasional 2019-2023 (NACP), yang diluncurkan oleh Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad akan cukup untuk mengatasi ancaman korupsi di negara ini.
Presiden Transparency International-Malaysia (TI-M) Datuk Akhbar Satar mengatakan bahwa berdasarkan catatan MACC dari 2013 hingga 2018, 44 persen dari mereka yang ditangkap karena korupsi melibatkan pegawai negeri.
Sebanyak 115 inisiatif di bawah enam sektor utama telah digariskan di bawah rencana NACP dalam upaya berkomitmen untuk membawa negara menuju bebas korupsi. Dalam rencana antikorupsi Mahathir Mohamad, keenam sektor yang menjadi fokus utama melibatkan politik, administrasi sektor publik, pengadaan di sektor publik, hukum dan peradilan, penegakan hukum dan tata kelola perusahaan di Malaysia.
Rencana ini diumumkan Mahathir dalam usia pemerintahan yang baru berjalan delapan bulan, setelah rakyat Malaysia hilang kepercayaan atas pemerintahan Najib Razak sebelumnya karena korupsi 1MDB.
Dikutip dari Asia News Network, 31 Januari 2019, Mahathir mengumumkan Anti-Corruption Plan (NACP) yang akan diulas pemerintahan Pakatan Harapan yang akan meninjau bagaimana pengisian posisi pemerintahan dilakukan, mengenalkan undang-undang pendanaan politik, dan mewajibkan politikus dan pegawai negeri tingkat tinggi melaporkan aset mereka.
Mahathir mengatakan rencananya adalah tentang memberantas korupsi dan bukan tentang menghukum kesalahan masa lalu.
"Sebelum 9 Mei 2018, banyak warga Malaysia yang muak dengan kasus-kasus korupsi meluas yang terjadi di negara yang melibatkan pemerintah, yang telah dicap internasional sebagai kleptokrasi, label yang sangat memalukan,"" katanya dalam pidato.
"Label ini tidak dibuat oleh saya atau pemerintah saya. Itu diberikan oleh media asing ketika pihak berwenang asing telah menemukan keterlibatan pemimpin masa lalu dalam pencucian uang, korupsi dan kecurangan," tambah Mahathir.Yang pasti, ini bukan pertama kalinya pemerintah meluncurkan langkah ambisius untuk mengekang korupsi.
Ketua KPK Agus Rahardjo (dua kiri), Ketua Komisioner Malaysia Anti-Corruption Commission (MACC) Dato' Sri Mohd Shukri bin Abdul (tengah), dan Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif (dua kanan) memberikan keterangan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 5 November 2018. KPK bersama MACC memperpanjang nota kesepahaman perjanjian pemberantasan korupsi selama lima tahun. TEMPO/Imam Sukamto
Pada tahun 2004, pemerintahan PM Tun Abdullah Badawi juga meluncurkan rencana lima tahun National Integrity Plan (NIP) dan memberikan komisi pemberantasan korupsi Malaysia (MACC) wewenang lebih untuk membasmi korupsi yang kemudian diteruskan pemerintahan Najib Razak. Namun Mahathir mengatakan pada Selasa kemarin, rencana NIP gagal mengurangi korupsi Malaysia.
Mahathir sendiri kerapkali dituduh mentoleransi korupsi dan bangkitnya kronisme selama 22 tahun sebagai perdana menteri hingga 2003, dengan munculnya taipan yang terkait dengan pemerintahannya.
Tetapi kali ini, ia memimpin pemerintahan yang berbeda, dengan beberapa pemimpin PH di kabinetnya dikenal karena kredensial reformisnya yang kuat.
Dikutip dari The Sun Daily, MACC mengungkap data terkait praktik korupsi di Malaysia. Menurut MACC, 63,3 persen keluhan diterima dari sektor publik.
Sektor ini dianggap yang paling rentan terhadap praktik korupsi, terutama di bidang pengambilan keputusan dan pengadaan pemerintah.
Kongres Serikat Pekerja Pegawai di Layanan Publik dan Sipil (Cuepac) Datuk Azih Muda mengatakan mekanisme check and balance yang efektif, terutama untuk persetujuan dan pengadaan, perlu dibentuk untuk menghentikan penipuan dan salah kelola di sektor publik.Dia berharap bahwa Rencana Anti-Korupsi Nasional 2019-2023 (NACP), yang diluncurkan oleh Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad akan cukup untuk mengatasi ancaman korupsi di negara ini.
Presiden Transparency International-Malaysia (TI-M) Datuk Akhbar Satar mengatakan bahwa berdasarkan catatan MACC dari 2013 hingga 2018, 44 persen dari mereka yang ditangkap karena korupsi melibatkan pegawai negeri.
Sebanyak 115 inisiatif di bawah enam sektor utama telah digariskan di bawah rencana NACP dalam upaya berkomitmen untuk membawa negara menuju bebas korupsi. Dalam rencana antikorupsi Mahathir Mohamad, keenam sektor yang menjadi fokus utama melibatkan politik, administrasi sektor publik, pengadaan di sektor publik, hukum dan peradilan, penegakan hukum dan tata kelola perusahaan di Malaysia.
Credit tempo.co
