Pembantaian Etnis Rohingya, ASEAN Harus Ambil Sikap

Vitit Muntarbhorn, kiri, pakar hak asasi manusia internasional dan profesor hukum di Universitas Chulalongkorn di Bangkok. Sumber: TEMPO/Suci Sekar

CB, Jakarta - Laporan tim pencari fakta PBB terkait pejabat tinggi militer Myanmar yang terlibat dalam pembantaian terhadap etnis minoritas Rohingya, meminta ASEAN agar mengambil langkah-langkah. ASEAN secara tak langsung di desak untuk mengambil sikap agar peristiwa serupa tidak terulang lagi.
Vitit Muntarbhorn, pakar HAM dan profesor hukum dari Universitas Chulalongkorn, Thailand, mengatakan situasi yang terjadi di negara bagian Rakhine, Myanmar, sangat kritis bagi masyarakat Rohingya, khususnya setelah peristiwa pembantaian pada Agustus 2017. Muntarbhorn menilai kebijakan pemerintah Myanmar terkait pembantaian pada satu tahun lalu itu, berbeda dengan kebijakan saat suku Rohingya mengalami tindak kekerasan pada 1970-an dan 1990-an.
"ASEAN diundang untuk melihat kasus ini dan langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya agar kekerasan serupa tidak terulang lagi," kata Muntarbhorn, saat ditemui dalam seminar dialog nasional Indonesia dalam kerangka PBB tentang analisis risiko yang diselenggarakan oleh CSIS, Rabu, 29 Agustus 2018.

Vitit Muntarbhorn, kiri, pakar hak asasi manusia internasional dan profesor hukum di Universitas Chulalongkorn di Bangkok. Sumber: TEMPO/Suci Sekar

Sebelumnya tim pencari fakta PBB pada 27 Agustus 2018 mempublikasi hasil investigasi yang memperlihatkan adanya keterlibatan pejabat tinggi militer Myanmar dalam pembantaian suku Rohingya pada Agustus 2017. Tindak pembantaian itu telah mendesak masyarakat Rohingya mengungsi ke Bangladesh.

Menurut Makarim Wibisono, diplomat senior Indonesia, inti permasalahan dari pembantaian dan tindak kekerasan yang dialami etnis Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar, adalah karena kelompok masyarakat minoritas ini tidak dikategorikan sebagai warga negara Myanmar.
"Jadi, permasalahannya adalah kewarganegaraan," kata Makarim.
Myanmar saat ini dipimpin oleh pemerintahan sipil di bawah kepemimpinan Aung San Suu Kyi, mantan peraih Nobel perdamaian 1991. Namun begitu, terlihat militer masih mengendalikan pemerintahan.
"Mendiskusikan pembantaian yang dialami etnis Rohingnya di lingkup ASEAN akan sulit karena ada prinsip tidak saling mencampuri urusan dalam negeri anggota ASEAN," kata Makarim.
Nilai penting dari komunitas ASEAN adalah menciptakan masyarakat yang saling peduli dan solidaritas antar anggota ASEAN. Namun pada kenyataannya, sulit memperlihatkan solidaritas kepada masyarakat Rohingya, Myanmar. Ini terlihat dari sulitnya akses kemanusiaan bagi suku Rohingya ditembus hingga jalan paling mudah ditembus untuk membantu para pengungsi hanya lewat Bangladesh. Dengan begitu, pembantaian di negara bagian Rakhine adalah tantangan bagi seluruh negara anggota ASEAN.

Credit  tempo.co

PBB: keamanan bersama tergantung atas pelarangan uji-coba nuklir menyeluruh

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. (un.org)

PBB, New York, (CB) - Sekretaris Jenderal PBB Antoni Guterres pada Selasa (28/8) mengatakan keamanan bersama global tergantung atas pemberlakuan Kesepakatan Pelarangan Uji-Coba Nuklir Menyeluruh.

Di dalam pesannya untuk memperingatkan Hari Internasional untuk Menentang Uji-Coba Nuklir, yang jatuh pada 29 Agustus setiap tahun, pemimpin PBB tersebut mengatakan, "Sejarah uji-coba nuklir adalah sejarah penderitaan, dengan korban akibat lebih dari 2.000 uji-coba nuklir seringkali berasal dari masyarakat paling rentan di dunia."

"Konsekuensi yang menghancurkan, yang tidak dibatasi oleh perbatasan internasional, mencakup dampak pada pembangunan lingkungan hidup, kesehatan, keamanan pangan dan ekonomi," katanya.

Sejak berakhirnya perang dingin, "norma kuat" telah berkembang untuk menentang uji-coba nuklir, "yang dilanggar hanya oleh satu negara pada abad ini", kata pemimpin PBB itu, sebagaimana dilaporkan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu. Ia menyatakan bahwa "kekuatan norma itu telah disahkan oleh pengutukan luas masyarakat internasionl terhadap setiap pelanggaran".

"Namun, penahanan diri tersebut yang diperlihatkan melalui berbagai moratorium sukarela tak bisa menggantikan pelarangan global yang secara hukum mengikat atas uji-coba nuklir," katanya. Ia menambahkan bahwa Kesepakatan Pelarangan Uji-Coba Nuklir Menyeluruh memiliki peran mendasar di dalam perlucutan senjata nuklir dan rejim anti-penyebaran.

"Itu menempa keamanan dan perdamaian internasional dengan mengekang pengembangan senjata nuklir. Keamanan bersama kita menuntut bahwa setiap upaya mesti dilakukan agar kesepakatan mendasar ini bisa diterapkan," kata Sekretaris Jenderal PBB trsebut.

Hari Internasional untuk Menentang Uji-Coba Nuklir diperingati pada 29 Agustus setiap tahun, tapi hari itu ditetapkan pada 2 Desember 2009 dalam sidang ke-64 Sidang Majelis Umum PBB melalui Resolusi 64/35, yang disahkan dengan suara bulat.

Resolusi tersebut digagas oleh Kazakhstan bersama dengan beberapa penaja dan penaja bersama untuk memperingati penutupan Lokasi Uji-Coba Nuklir Semipalatinsk pada 29 Agustus 1991.

Credit  antaranews.com

Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi tidak akan Ditarik

Aung San Suu Kyi

Foto: AP

Hadiah Nobel diberikan untuk capaian pada masa lalu.

CB, STAVANGER -- Hadiah Nobel Perdamaian untuk Aung San Suu Kyi tidak akan ditarik. Panitia Nobel Norwegia mengatakan hal itu dilakukan meskipun ada laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyatakan tentara Myanmar terbukti membantai suku Rohingya dengan niat genosida.

Pada Senin, penyelidik PBB menyatakan tentara Myanmar melakukan pembantaian dan pemerkosaan beramai-ramai dengan maksud genosida. Panglima tertinggi serta lima jenderal negara itu seharusnya dituntut atas kejahatan berat di bawah hukum antarbangsa.

Aung San Suu Kyi, yang memimpin Pemerintah Myanmar dan mendapatkan hadiah Nobel Perdamaian pada 1991 atas kegiatannya untuk demokrasi menuai kecaman. Hal itu karena dia tidak berbicara menentang tindakan keras tentara terhadap kelompok minoritas Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine.

"Sangat penting untuk diingat bahwa hadiah nobel, entah di fisika, sastra, atau perdamaian, diberikan untuk beberapa upaya atau capaian pada masa lalu," kata Olav Njoelstad, sekretaris Panitia Nobel Norwegia.

"Aung San Suu Kyi mendapatkan hadiah Nobel Perdamaian untuk perjuangannya bagi demokrasi dan kebebasan hingga 1991, tahun dia diberi hadiah itu," katanya. Selain itu, aturan hadiah Nobel tidak memungkinkan hadiah ditarik.

Panitia Nobel Norwegia terdiri atas majelis lima orang Norwegia, kebanyakan mantan politisi dan ilmuwan, yang mencerminkan kekuatan berbeda di parlemen Norwegia. Hadiah Nobel lain diberikan di Swedia.

Pada tahun lalu, ketua panitia itu, Berit Reiss-Andersen, juga menyatakan tidak akan menghapus penghargaan tersebut setelah muncul kecaman atas peran Aung San Suu Kyi dalam bencana Rohingya.

"Kami tidak melakukannya. Bukan tugas kami untuk mengawasi atau menyensor yang pemenang lakukan sesudah hadiah itu diperoleh," katanya dalam wawancara televisi, "Pemenang hadiah itu sendirilah yang harus menjaga nama baik mereka."

Credit  republika.co.id

Myanmar Tolak Laporan Genosida Rohingya PBB

Juru bicara pemerintah Myanmar Zaw Htay menyatakan pihaknya menolak laporan genosida terhadap etnis Rohingya yang dikeluarkan oleh PBB. Foto/Istimewa

NAYPYIDAW - Myanmar menolak laporan penyelidik PBB yang menyatakan para jenderalnya harus dituntut karena genosida. Sebaliknya, Myanmar mengatakan masyarakat internasional telah membuat tuduhan palsu.

Pernyataan ini muncul setelah laporan PBB, yang menandai pertama kalinya organisasi itu secara eksplisit menuduh pejabat Myanmar terlibat genosida atas tindak brutal terhadap Muslim Rohingya tahun lalu.


"Sikap kami jelas dan saya ingin mengatakan dengan tajam bahwa kami tidak menerima resolusi apa pun yang dilakukan oleh Dewan Hak Asasi Manusia," kata juru bicara pemerintah Myanamr, Zaw Htay, dalam sebuah wawancara yang dipublikasikan di media pemerintah.

Ia mengatakan Myanmar tidak mengizinkan para penyelidik PBB masuk ke negara itu.

"Itu sebabnya kami tidak setuju dan menerima resolusi apa pun yang dibuat oleh Dewan Hak Asasi Manusia," tegasnya seperti dikutip dari Reuters, Kamis (30/8/2018).

Dia menambahkan bahwa negara itu tidak memiliki toleransi terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan telah membentuk Komisi Penyelidikan untuk menanggapi tuduhan palsu yang dibuat oleh PBB dan komunitas internasional lainnya.

Pihak berwenang Myanmar awal tahun ini membentuk sebuah panel yang terdiri dari dua anggota lokal dan dua anggota internasional - diplomat Filipina Rosario Manalo dan Kenzo Oshima, mantan duta besar Jepang untuk PBB - guna menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia.

Myanmar membantah sebagian besar tuduhan, mengatakan militer menanggapi ancaman sah dari militan Rohingya, yang menyerang pos polisi di seluruh negara bagian Rakhine barat.

"Jika ada kasus terhadap hak asasi manusia, berikan saja kami bukti kuat, catatan dan tanggal sehingga kami dapat mengambil tindakan hukum terhadap mereka yang melanggar peraturan dan peraturan," ujar Zaw Htay.

Pada hari yang sama ketika PBB merilis laporannya, Facebook menutup akun jenderal angkatan darat Myanmar Min Aung Hlaing dan pejabat militer lainnya. Facebook menuduh mereka menggunakan platform itu untuk menyebarkan kebencian dan informasi yang salah.

Terkait hal itu, Zaw Htay mengatakan pemerintah tidak memerintahkan larangan itu dan mempertanyakan Facebook tentang tindakan tersebut. Ia mengatakan pemblokiran telah menyebabkan meningkatnya kritik dan ketakutan di antara orang-orang. 

Pemerintah sipil Myanmar berbagi kekuasaan dengan militer, yang mengontrol kementerian utama termasuk urusan dalam negeri dan imigrasi.


Credit   sindonews.com

Komnas HAM Malaysia Sesalkan Penerapan UU Kerahasiaan

Bendera Malaysia (ilustrasi)

Foto: Reuters

Undang-Undang Rahasia telah berdampak pada kebebasan akses informasi.

CB, KUALA LUMPUR -- Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Malaysia atau Suhakam menyesalkan keputusan pemerintah untuk melanjutkan penerapan Undang-Undang Kerahasiaan Resmi 1972 atau Official Secrets Act (OSA). Hal itu dinilai bisa berdampak pada kebebasan akses informasi dan penangkapan orang.

"Kami ingin mengingatkan pemerintah baru bahwa akses kepada informasi yang melibatkan umum adalah kunci dari prinsip transparansi dan tata kelola yang baik serta kedaulatan undang-undang," kata Ketua Komnas HAM Malaysia, Sri Razali Ismail di Putrajaya, Rabu (29/8).

Dia mengatakan hak kepada kebebasan informasi dijamin di bawah Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN dan konvensi-konvensi internasional. Aturan itu telah dijanjikan oleh pemerintah untuk ditandatangani bagi meningkatkan kepatuhan dan citra HAM Malaysia.

"Hak ini juga merupakan kesinambungan kepada jaminan pelembagaan terhadap kebebasan bersuara, mengatasi isu-isu yang dialami negara seperti korupsi dan dakwaan penggelapan dana oleh pejabat. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh mengelak daripada memberi perlindungan terhadap kebebasan informasi rakyat," katanya.

Menurut dia, Suhakam mendambakan kebebasan rakyat memperoleh informasi. "Suhakam ingin mengingatkan pemerintah bahwa OSA telah disalahgunakan oleh pemerintah terdahulu termasuk semasa pemerintahan Najib dalam mengawal akses kepada dokumen 1MDB yang didakwa terlibat dengan korupsi," katanya.

Melanjutkan OSA, ujar dia, memberikan asas kepada masyarakat untuk mempercayai bahwa pemerintah juga boleh menyalahgunakan undang-undang itu untuk melindungi kegiatan korupsi.

"Kami ingin membuat teguran kepada pemerintah bahwa OSA memberikan eksekutif satu kebijaksanaan secara berlebihan untuk mengklasifikasikan semua dokumen dan informasi sebagai rahasia resmi," katanya.

Dia mengatakan mengekspos rahasia besar telah dijadikan satu bentuk kriminalitas. Hal itu mengakibatkan banyak penangkapan terjadi sejak diberlakukan.

Credit  republika.co.id

Pertama Sejak 1.500 Tahun, Kuil Shaolin Kibarkan Bendera Cina

Kuil Shaolin mengadakan upacara pengibaran bendera nasionalis Cina di Henan. Scmp.com/Henan

CB, Jakarta - Kuil Shaolin mengibarkan bendera Cina untuk pertama kali sejak 1.500 tahun lamanya dalam sejarah organisasi Budha yang terkenal dengan kemampuan bela dirinya.
Pengibaran bendera Cina dilakukan secara megah di kuil Shaolin di Mount Song, provinsi Henan pada hari Senin, 27 Agustus 2018.

Kuil Shaolin mengibarkan bendera Cina sebagai desakan pemerintah ke seluruh organisasi agama untuk mendorong sikap patriotik dan cinta tanah air.

Sejumlah pejabat dari Departemen Persatuan Front Bekerja, lembaga yang mengawasi organisasi-organisasi agama di Cina karena Partai Komunis khawatir mereka menjadi ancaman terhadap pihak yang berkuasa, menghadiri acara pengibaran bendera, seperti dilansir Sydney Morning Herald, Selasa, 28 Agustus 2018.
Kewajiban organisasi keagamaan mengibarkan bendera Cina diperkenalkan pada 31 Juli lalu. Kepala kuil Shaolin, Shi Yongxin mengatakan, Shaoulin harus mengambil tampuk pimpinan dan menggelar acara di gerbang Gunung Songshan.
Kuil Shaolin merupakan organisasi Budha yang terkenal dan menjadi simbol nilai-nilai Budha yang paling terkemuka di Cina.

Sejumlah anggota bela diri Kung Fu Shaolin melakukan latihan diatas tebing dan jembatan pegunungan Songshan, Provinsi Henan, China, Maret 17, 2016. REUTERS/China Daily

Acara pengibaran bendera Cina yang diikuti puluhan biksu di halaman kuil Shaolin menuai sejumlah tanggapan, ada yang mendukung dan ada pula yang mengkritik.
"Sebagai Budha, hal ini membuat perasaan saya tak nyaman. Sebelumnya, saya mengira keyakinan agama murni, namun sekarang hal ini membingungkan saya... dengan patriotisme ikut campur dengan kehidupan spiritual, tidak ada tempat lagi untuk pemikiran individu. Apakah ini seperti masyarakat harmonis?" ujar seorang netizen melalui Weibo, seperti dikutip dari South China Morning Post, Selasa, 28 Agustus 2018.
Netizen lainnya berujar:" Budha dan Marx telah berjabatan tangan... ajaran Budha berkembang baik dalam pemikiran, tubuh dan jiwa__apa yang dilakukan untuk politik? Tidak pernahkah para biksu di vihara meninggalkan kehidupan duniawi? Saya merasa tidak nyaman dan hanya berpikir bahwa pengibaran bendera nasional di kuil tidak pantas sama sekali."
Cina di bawah pemerintahan presiden Xi Jinping telah mulai mendesak organisasi keagamaan untuk mengibarkan bendera nasional dari Maret tahun ini. Aturan ini berlaku juga untuk masjid dan gereja.
Nama Kuil Shaolin di Cina mendunia setelah difilmkan pada tahun 1982 oleh aktor utama Jet Li dengan kemampuan bela dirinya. 

Credit  tempo.co

Presiden Duterte Diadukan ke Mahkamah Pidana Internasional

Rodrigo Duterte

Foto: AP/Bullit Marquez

Presiden Duterte diadukan atas tindakannya dalam memerangi narkoba di Filipina

CB, MANILA -- Para pembela dan keluarga delapan korban 'perang terhadap narkoba' Filipina pada Selasa (28/8) menyampaikan pengaduan kepada Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Pengaduan ini merupakan petisi kedua yang menuduh Presiden Rodrigo Duterte melakukan pembunuhan dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dokumen pengaduan setebal 50 halaman itu berisi permintaan agar Duterte dikenai dakwaan atas dugaan pembunuhan, tanpa proses pengadilan, ribuan orang dalam gerakan penumpasan narkoba yang dijalankan Duterte. Para pembela dan keluarga mengatakan tindakan penumpasan itu termasuk berupa hukuman mati semena-mena oleh polisi, yang bertindak bagaikan kebal hukum.

Mereka mengatakan para pengkritik gerakan 'dianiaya' dan kasus-kasus yang diajukan oleh keluarga para korban menguap entah ke mana. Pengajuan petisi terbaru itu dipimpin oleh jaringan pegiat, pendeta, masyarat miskin dan masyarakat kota, yang telah menanggung beban gerakan selama dua tahun yang berlangsung keras.

Dalam kurun waktu itu, polisi telah menewaskan sekitar 4.400 orang hingga menakutkan dunia internasional. "Duterte juga secara pribadi bertanggung jawab memerintahkan kepolisian untuk melancarkan pembunuhan massal," kata Neri Colmenares, pengacara yang mewakili kelompok pembela dan keluarga korban, kepada para wartawan.

Duterte bersikeras bahwa ia mengatakan kepada kepolisian untuk boleh membunuh hanya dalam keadaan mempertahankan diri. Saat menyampaikan pidato nasional bulan lalu, ia mengatakan perang terhadap narkoba tetap akan dijalankan tanpa belas kasihan dan mengerikan.

Menurut juru bicara kepolisian nasional, Benigno Durana, satu-satunya perintah yang diberikan Duterte kepada kepolisian adalah agar memerangi narkoba dan kejahatan dengan mengikuti aturan hukum.

Petisi ICC (International Criminal Court) itu, yang disebut dengan komunikasi, disampaikan setelah aduan serupa diajukan pada April 2017 oleh seorang pengacara Filipina dan didukung oleh dua anggota parlemen oposisi. ICC mulai melakukan pemeriksaan awal atas aduan itu pada Februari.

Kelompok-kelompok pembela hak asasi manusia meyakini bahwa jumlah keseluruhan korban tewas bisa lebih besar dibandingkan dengan data yang diberikan kepolisian.

Juru bicara kepresidenan Harry Roque mengatakan petisi terbaru itu 'mendapat kutukan' karena Filipina sudah tidak menjadi pihak Statuta Roma ICC.

Duterte pada Maret menarik diri secara sepihak dari perjanjian pembentukan ICC. Ia mengatakan perjanjian antarbangsa itu melampaui penanganan tindak pidana dan asas praduga tak bersalah atas dirinya dan berupaya menggambarkan dirinya sebagai "pelanggar hak asasi manusia yang kejam dan tak berperasaan".

Duterte bahkan pernah mengancam akan menangkap jaksa ICC Fatou Bensouda kalau ia datang ke Filipina untuk menyelidikinya. Ia juga mengatakan akan meyakinkan negara-negara lain untuk mengikuti langkahnya, keluar dari ICC.

Credit  republika.co.id

Raja Salman Batalkan IPO Saudi Aramco, Kenapa?

Raja Salman dari Arab Saudi tiba di Mina pada Senin, 20 Agustus 2018 untuk awasi jalannya pelayanan ibadah haji 2018. SPA

CB, Riyadh – Raja Salman dari Arab Saudi membatalkan rencana penawaran saham perdana atau Initial Public Offering perusahaan minyak terbesar dunia Saudi Aramco.


Penawaran saham sekitar 5 persen ini ditaksir bisa menghasilkan dana cukup besar dengan valuasi perusahaan itu sekitar US$2 triliun atau sekitar Rp29,200 triliun.

“Pada akhir Juni, raja mengirim pesan kepada pejabat pemerintahan atau Diwan untuk menghentikan proses IPO,” begitu dilansir Reuters pada Senin, 27 Agustus 2018 waktu setempat.
Seorang pejabat Saudi yang enggan disebut namanya mengatakan keputusan raja bersifat final. “Ketika dia bilang tidak maka tidak ada bantahan,” kata pejabat ini.

Namun seorang pejabat lainnya mengatakan proses IPO tetap berlangsung namun akan dilakukan pada waktu yang belum dipastikan. “Waktu IPO akan ditentukan oleh komite yang kemudian dimintakan persetujuan kepada pemerintah,” kata pejabat ini.
Awalnya, dana hasil penjualan ini akan digunakan untuk membiayai pembangunan Visi 2030 yang digagas Putra Mahkota Mohammed Bin Salman.

Kilang minyak Aramco di dekat Khurais, Riyadh, Saudi Arabia REUTERS/Ali Jarekji
Konsep pembangunan ini adalah Saudi tidak lagi mengandalkan pertumbuhan ekonomi dari penjualan minyak saja melainkan memiliki sumber-sumber ekonomi baru.


Karena IPO Saudi Aramco dihentikan maka pemerintah membutuhkan sumber dana baru. Caranya, Saudi Aramco akan membeli kepemilikan saham perusahaan investasi PIF, yang juga milik pemerintah, di SABIC, yang merupakan perusahaan petrokimia pelat merah Saudi.

Mohammed bin Salman dan Putin



Dana yang didapat PIF dari Saudi Aramco ini bakal digunakan untuk membiayai sejumlah proyek investasi baru sesuai Visi 2030.
“Arab Saudi tetap dapat mendapatkan uang tunai dengan cara alternatif ini dan melanjutkan rencana reformasi ekonominya,” begitu dilansir Reuters.

 

Media Arab News melansir kebutuhan dana dari IPO menjadi kurang mendesak setelah harga minyak bumi naik ke level 70 dolar per barel. Ini terjadi setelah OPEC dan Rusia bersepakat mengurangi produksi untuk mengangkat harga jual minyak.
Selain itu, sumber pendanaan untuk pembangunan sesuai Visi 2030 Saudi bisa diperoleh dengan penerbitan obligasi, privatisasi hingga mengundang investor selain dari IPO Saudi Aramco.

Credit  tempo.co

AS Tidak Rekomendasikan Turki Beli S-400 Rusia

Sistem pertahanan rudal S-400 milik Rusia. Foto/Istimewa

WASHINGTON - Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS), James Mattis, memperingatkan Turki untuk tidak membeli sistem pertahanan udara Rusia. Ia memperingatkan Turki bahwa AS tidak merekomendasikan pembelian tersebut.

“Turki punya pilihan untuk dibuat, keputusan berdaulat untuk dibuat. Tapi jelas Turki membawa sistem anti-pesawat, anti-rudal Rusia ke negara NATO, kita tidak bisa mengintegrasikannya ke NATO,” kata Mattis.

"Ya, itu menyangkut kami dan kami tidak merekomendasikan itu," imbuhnya seperti dikutip dari Russia Today, Rabu (29/8/2018).

AS memblokir penjualan pesawat tempur F-35 buatannya ke Turki awal bulan ini sebagai tanggapan atas keputusan Ankara untuk membeli sistem pertahanan udara S-400 buatan Rusia. Namun, Turki bermaksud untuk terus maju dengan rencana pembelian tersebut, dan sudah melakukan pembayaran pertama untuk sistem tersebut tahun lalu. 

Eksportir senjata Rusia, Rosoboronexport mengatakan, batch pertama sistem S-400 akan dikirimkan ke Turki tahun depan.


Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan membela keputusannya untuk membeli sistem pertahanan itu dari Rusia. Erdogan beralasan bahwa AS telah menolak permintaannya untuk memberikan lebih banyak perangkat keras selama bertahun-tahun.

"Apakah kita akan bergantung pada AS lagi?" kata orang kuat Turki itu pada bulan Juni.

“Ketika kami telah menuntut dari mereka selama bertahun-tahun, jawaban yang telah diberikan kepada kami adalah: Kongres (AS) tidak memungkinkan,” ujarnya.

Pada saat itu, Erdogan menambahkan bahwa ia sepenuhnya bermaksud untuk menggunakan sistem pertahanan baru.

“Kami tidak akan membeli S-400 dan menempatkannya di gudang. Kami akan menggunakannya jika perlu,” cetusnya.

“Ini adalah sistem pertahanan. Apa yang akan kita lakukan jika tidak menggunakan sistem pertahanan ini?” tanyanya. 

Keretakan hubungan yang semakin dalam antara AS dan Turki atas S-400 telah diperparah oleh penahanan terus menerus pendeta Amerika, Andrew Brunson. Brunson telah ditahan di Turki sejak 2016 atas dugaan keterlibatan dalam upaya kudeta yang gagal melawan pemerintah Erdogan, dan terancam hukuman 35 tahun penjara.

Ketika perang kata-kata atas Brunson meningkat, Presiden AS Donald Trump menggandakan tarif baja dan aluminium pada impor Turki hingga 50 dan 20 persen masing-masing awal bulan ini. Ankara membalas dengan menaikkan tarif pada 22 produk buatan Amerika, mulai dari mobil hingga tembakau dan juga mengajukan keluhan kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terhadap langkah AS.




Credit  sindonews.com

Rusia Kirim Armada Kapal Perang Terbesar ke Suriah

Jakarta, CB -- Rusia dikabarkan mengirim armada kapal perang terbesar ke Suriah. Surat kabar Izvestiya melaporkan Rusia telah mengirim 10 kapal perang. Sebagian besar kapal perang dilengkapi dengan rudal jelajah Kalibr dan dua kapal selam ke wilayah timur Laut Mediterania.

Dilansir Newsweek, Kommersant memberitakan bahwa Moskow telah memobilisasi dua sistem pertahanan rudal Tor-M2 di Suriah.

Pengerahan kekuatan Rusia di Suriah terjadi di tengah kabar bahwa Amerika Serikat akan menyerang negeri pimpinan Presiden Bashar Al Assad tersebut.


Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat John Bolton mengklaim bahwa militer AS mendapat indikasi bahwa Assad, sekutu Rusia dan Iran, berencana menggunakan senjata kimia dalam rangka mengambil alih provinsi Idlib, yang dikuasai ekstremis Islam. Bolton menyatakan AS akan memberikan respons keras jika itu benar.

Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov baru-baru ini menyatakan Amerika Serikat telah membangun kekuatan angkatan laut di Mediterania. Konashenkov menuduh AS, "Sekali lagi mempersiapkan provokasi di Suriah menggunakan substansi beracun untuk mendestabilisasi situasi dan mengganggu proses perdamaian yang berlangsung," kata Konashenkov seperti dilansir Business Insider, Selasa (28/8).

Pentagon membantah hal tersebut dan menyebut klaim Rusia sebagai propaganda. Pentagon memperingatkan bahwa militer AS bukannya "tidak siap merespons aksi itu." Berdasarkan pantauan Business Insider terhadap lalu lintas maritim Mediterania, hanya ada satu kapal perang Angkatan Laut AS di wilayah tersebut.

Pemantauan yang sama menunjukkan Rusia memiliki lebih dari 13 kapal perang di kawasan dan kapal-kapal selam sedang dalam perjalanan menuju Laut Mediterania.





Credit  cnnindonesia.com/

Rusia Akan Gelar Simulasi Perang Terbesar sejak Perang Dingin

Jakarta, CB -- Rusia berencana menggelar latihan perang terbesar sejak tahun 1980-an, ketika Perang Dingin masih berlangsung.

Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan latihan militer yang dikenal The Vostok-2018 itu akan berlangsung pada 11-15 September dengan melibatkan setidaknya 300.000 personel dan 1.000 pesawat.

"Ini akan menjadi suatu pengulangan latihan Zapad-81, tetapi dalam beberapa hal bahkan lebih besar dari itu," ucap Shoigu merujuk pada latihan perang 1981 lalu di Eropa Timur.



"Bayangkan sebanyak 36.000 peralatan militer bergerak bersama--tank-tank, kendaraan lapis baja, dan kendaraan tempur infanteri. Dan semua itu, tentu saja, dilakukan semirip mungkin dengan perang," katanya seperti dikutip kantor berita Rusia yang dilansir AFP, Selasa (28/8).


Shoigu juga mengatakan China dan Mongolia akan berpartisipasi dalam latihan itu.

Moskow menyebut latihan militer Zapad yang dilakukan 2017 lalu melibatkan sedikitnya 12.700 personel. Latihan tersebut dilakukan di wilayah Rusia dan sekutunya, Belarus.

Namun, NATO memperkirakan setidaknya 100.000 personel dilibatkan Kremlin dalam latihan tersebut.

Latihan militer ini digelar ketika relasi Rusia dan negara barat terutama Amerika Serikat dan Inggris mencapai titik terendah sejak Perang Dingin.


Relasi antara Rusia dan negara barat memanas karena Kremlin menolak menarik diri dari konflik sipil Suriah. Rusia berkeras mendukung pemerintahan Presiden Bashar Al-Assad dalam melancarkan serangannya memberangus pemberontak.

Relasi Kremlin dengan Barat sebenarnya sudah mulai tegang sejak Rusia mencaplok Krimea pada 2014 lalu.

Sementara itu, hubungan bilateral Rusia-AS memanas setelah komunitas intelijen Negeri Paman Sam menyimpulkan bahwa Kremlin mengintervensi pemilihan presiden 2016 lalu.

Moskow disebut berada di belakang para peretas yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu AS dan membantu Presiden Donald Trump untuk menang.

Di sisi lain, Rusia dan Inggris masih terlibat cekcok diplomatik setelah kasus peracunan eks mata-mata Rusia, Sergei Skripal, di Salisbury, London, awal Maret lalu. London menuding Moskow berada dibalik insiden tersebut.




Credit  cnnindonesia.com

Rusia Gelar Latihan Militer Terbesar Bersama Cina

Militer Rusia (ilustrasi)

Foto: EPA/Yuri Kochetkova

Pelatihan akan diikuti oleh 300 ribu prajuri dan 1.000 pesawat militer.

CB, MOSKOW -- Rusia akan menggelar pelatihan perang terbesar dalam hampir empat puluh tahun terakhir pada bulan depan. Demikian disampaikan Menteri Pertahanan Sergei Shoigu kepada sejumlah kantor berita Rusia, Selasa (28/8).

Pelatihan militer besar-besaran itu juga akan melibatkan tentara Cina dan Mongolia. Pelatihan perang tersebut dinamakan Vostok-2018 (Timur-2018) dan akan dilangsungkan di wilayah-wilayah militer tengah dan timur Rusia.

"Pelatihan akan diikuti hampir 300 ribu prajurit, lebih dari 1.000 pesawat militer, dua armada Angkatan Laut Rusia serta seluruh unit Angkatan Udara," kata laporan kantor-kantor berita yang mengutip pernyataan Shoigu.

Pelatihan perang tersebut akan berlangsung di tengah ketegangan yang meningkat antara negara-negara Barat dan Rusia. Moskow khawatir soal pengembangan persekutuan militer Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) di sisi barat. Rusia menilai hal tersebut tidak bisa dibenarkan.



NATO telah meningkatkan kekuatan di wilayah Eropa Tmur untuk mencegah kemungkinan Rusia melancarkan aksi militer setelah Moskow mencaplok Krimea dari Ukraina pada 2014 serta mendukung pemberontakan pro-Rusia di Ukraina Timur.
Pelatihan perang yang akan berlangsung dari 11 September hingga 15 September itu mungkin menjengkelkan Jepang. Jepang sudah menyampaikan keluhan mengenai keadaan tersebut yang dikatakannya sebagai pembangunan militer Rusia di kawasan Timur Jauh.

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dijadwalkan menghadiri sebuah forum ekonomi di Vladivostok pada saat yang sama.

Shoigu mengatakan kepada kantor-kantor berita, pelatihan perang tersebut merupakan yang terbesar sejak eras Soviet yang dinamakan Zapad-81 (Barat-81), pada 1981.

"Dalam beberapa hal, pelatihan perang (Vostok-2018, red) akan mengulang aspek-aspek Zapad-81, tapi dengan skala yang lebih besar," kata Shoigu kepada para wartawan ketika ia mengunjungi Kabupaten Khakassia, Rusia.

Kementerian Pertahanan Rusia telah mengatakan bahwa kesatuan-kesatuan militer China dan Mongolia juga akan ambil bagian dalam pelatihan perang tersebut.

Juru bicara NATO Dylan White mengatakan Rusia pada Mei telah mengabarkan persekutuan itu soal rencana pelatihan perang itu dan NATO berencana memantaunya.

Credit  republika.co.id

AS Lanjutkan Latihan Militer di Semenanjung Korea

Menteri Pertahanan AS Jim Mattis.

Foto: AP Photo/Virginia Mayo

Sebelumnya latihan dihentikan untuk menghormati proses denuklirisasi.

CB, WASHINGTON -- Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Jim Mattis, mengatakan pihaknya tidak berencana melanjutkan penghentian latihan militer di Semenanjung Korea. Hal ini menunjukkan proses diplomasi Korea Utara dan AS memiliki gangguan karena sebelumnya latihan dihentikan untuk menghormati proses denuklirisasi.


"Kami sebelumnya mengambil langkah untuk menunda beberapa latihan militer besar karena diskusi yang baik terjadi usai pertemuan di Singapura. Namun, saat ini kami tidak berencana menunda pelatihan militer lagi," kata Mattis, dikutip dari laman The New York Times, Rabu (29/8).


Ia menambahkan, sebenarnya ada latihan militer yang akan dilakukan di Semenanjung Korea. Namun, ia juga mengatakan seharusnya Korea Utara tidak salah menginterpretasikan hal ini sebagai perusak kepercayaan hasil negosiasi terkait denuklirisasi. "Jadi, pelatihan militer ini dilanjutkan," kata Mattis menegaskan.


Pada Juni lalu, Trump memutuskan untuk menunda latihan militer tahunan yang telah lama direncanakan di Korea Selatan. Hal ini bahkan mengejutkan sejumlah petinggi militer AS. Namun, kini AS memutuskan untuk tidak lagi menunda latihan militer tersebut dan menunjukkan ada tensi antara AS, Korsel, serta Korut.


Sebelumnya, media negara Korea Utara mengkritisi AS atas aksi yang dinilai provokatif dan langkah militer yang berbahaya di Laut Pasifik. Akhir pekan lalu, Trump juga mengumumkan Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo batal mengunjungi Pyongyang.

Credit  republika.co.id

Korut peringatkan AS pembicaraan denuklirisasi kemungkinan berantakan

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un bertemu dengan peserta Konferensi Nasional Veteran Perang ke-5 dalam foto tidak bertanggal yang disiarkan oleh Pusat Agensi Berita Korea Utara (KCNA), Jumat (27/7/2018). (KCNA via REUTERS)

Washington, (CB) - Pejabat-pejabat Korea Utara telah memperingatkan Amerika Serikat melalui surat bahwa pembicaraan soal penghapusan senjata nuklir (denuklirisasi) "kembali dipertaruhkan dan mungkin berantakan", menurut laporan CNN, Selasa, yang mengutip sejumlah sumber.

Surat itu disampaikan secara langsung kepada Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dan menyatakan bahwa pemerintahan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un merasa proses itu tidak bisa maju.

"AS masih belum siap memenuhi harapan-harapan (Korea Utara) dalam hal mengambil langkah maju untuk menandatangani suatu perjanjian perdamaian," lapor CNN.

Perang Korea 1950-1953 berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian perdamaian. Dengan demikian, pasukan Perserikatan Bangsa-bangsa pimpinan AS secara teknis masih berperang dengan Korea Utara.

Korea Utara telah sekian lama menjelaskan bahwa pihaknya menganggap mengakhiri secara resmi status perang sama pentingnya dengan menurunkan ketegangan di semenanjung Korea.

Amerika Serikat selama ini enggan menyatakan bahwa Perang Korea berakhir sampai Korea Utara menghentikan program senjata nuklirnya.

Surat kabar Washington Post melaporkan pada Senin bahwa Presiden AS Donald Trump telah membatalkan rencana kunjungan Menlu Pompeo ke Korea Utara.

Langkah itu diambil Trump setelah Pompeo menerima surat bernada perang dari seorang pejabat tinggi Korea Utara, hanya beberapa jam setelah rencana kunjungan itu diumumkan pekan lalu.

CNN melaporkan bahwa surat itu dikirim mantan kepala badan intelijen Korea Utara, Kim Yong Chol, namun tidak diketahui dengan cara apa surat itu dikirimkan.

Washington Post mengatakan Korea Utara telah meningkatkan komunikasi melalui kantor perwakilannya untuk PBB, demikian laporan Reuters.

Laporan CNN menyebutkan surat dari Korut juga berbunyi bahwa, jika kompromi tidak bisa dicapai dan pembicaraan buyar, Korea Utara akan melanjutkan "kegiatan-kegiatan nuklir dan peluru kendali".

Pada Minggu, media Korea Utara kelolaan negara menuduh Amerika Serikat "berkhianat" dan "menelurkan rencana jahat" namun tidak menyebut-nyebut soal kunjungan Pompeo yang dibatalkan.

Saat mengumumkan pembatalan kunjungan Pompeo, Trump secara terbuka untuk pertama kalinya mengakui bahwa upayanya untuk membuat Korea Utara menghapuskan senjata nuklir macet sejak ia melakukan pertemuan dengan pemimpin Korut Kim Jong Un pada 12 Juni.

Credit  antaranews.com

Pompeo Batal Menyambangi Pyongyang, Korut Kirim Surat Ancaman

Foto/Ilustrasi/Istimewa

WASHINGTON - Korea Utara (Korut) memperingatkan Amerika Serikat (AS) dalam sebuah surat bahwa pembicaraan denuklirisasi lagi-lagi dipertaruhkan dan mungkin berantakan.

Dikutip dari CNN, Rabu (29/8/2018), surat itu dikirim ke Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo. Pompeo secara tiba-tiba membatalkan kunjungan keempatnya ke Pyongyang, beberapa jam sebelum ia dijadwalkan untuk berangkat dengan utusan khusus barunya Stephen Biegun pada Jumat.

Tiga sumber yang mengetahui terkait posisi Korut tentang denuklirisasi mengatakan surat itu menyatakan bahwa rezim Kim Jong-un merasa bahwa proses itu tidak dapat bergerak maju karena AS masih belum siap untuk memenuhi harapa Korut dalam hal mengambil langkah maju untuk menandatangani perjanjian damai.

AS sejauh ini tidak mau mengganti perjanjian gencatan senjata yang mengakhiri Perang Korea dengan perjanjian perdamaian permanen yang mengikat secara hukum, yang akan memerlukan persetujuan dua pertiga Senat.

"Jika kompromi tidak dapat dicapai dan perundingan yang baru lahir runtuh, Pyongyang bisa melanjutkan kegiatan nuklir dan rudal," kata sumber-sumber itu.

Keberadaan surat itu, dikirim ke Pompeo oleh Kim Yong-chol, mantan agen mata-mata Korut, pertama kali dilaporkan oleh Washington Post.

Washington Post, yang menyebut surat itu sebagai komunikasi "rahasia", mengatakan tidak jelas bagaimana Kim mengirimkan surat itu ke Pompeo. Namun diduga surat itu mungkin telah dikirim melalui misi PBB Korut.

Namun, sebuah sumber mengatakan, Pompeo mengandalkan dukungan yang dimilikinya untuk berhubungan langsung dengan rekan diplomatiknya asal Korut Menteri Luar Negeri Korea Utara Ri Yong-ho.

"Sebelum dan sesudah Pompeo menjadi Menteri Luar Negeri, ia tampaknya lebih tertarik untuk mempertahankan dan melibatkan Kim Yong-chol melalui saluran belakang pintu, daripada dengan rekan resminya Ri Yong-ho," kata sumber itu.

Korut menuduh AS merancang plot kriminal untuk meletuskan perang

Washington Post melaporkan bahwa surat itu, yang ditunjukkan kepada Presiden Donald Trump oleh Pompeo, menghasilkan keputusan pemimpin AS untuk membatalkan perjalanan yang dijadwalkan Pompeo ke Pyongyang, Jumat.

Pompeo dan Andrew Kim, kepala Pusat Misi Korea CIA, terlihat memasuki Sayap Barat Gedung Putih pada Jumat sore hanya beberapa jam sebelum Trump memposting serangkaian tweet yang menguraikan alasannya untuk membatalkan kunjungan. 

"Saya telah meminta Menteri Luar Negeri Mike Pompeo untuk tidak pergi ke Korea Utara, pada saat ini, karena saya merasa kami tidak membuat kemajuan yang cukup sehubungan dengan denuklirisasi Semenanjung Korea," kata Trump pada hari Jumat.

"Menteri Pompeo berharap untuk pergi ke Korea Utara dalam waktu dekat, kemungkinan besar setelah hubungan Perdagangan kita dengan China teratasi."

Pompeo berada di ruangan ketika Trump mengirim tweetnya membatalkan perjalanan, sekretaris pers Gedung Putih Sarah Sanders mengatakan kepada CNN.

Sumber diplomatik senior mengatakan kepada CNN bahwa para pejabat Departemen Luar Negeri "mendampingi sekutu" kedutaan tentang tujuan mereka untuk perjalanan seperti 10 menit sebelum "perjalanan dibatalkan, dan Pompeo sendiri telah mengumumkan kunjungan Pyongyang hanya sehari sebelumnya.




Credit  sindonews.com

Korut Tuduh AS Belum Siap Soal Kesepakatan Denuklirisasi

Sebuah surat dari Korea Utara menyebutkan AS tidak siap akan kesepakatan denuklirisasi dan mengancam perundingan itu bisa saja

Jakarta, CB -- Pejabat tinggi Korea Utara disebut memberikan Amerika Serikat sebuah peringatan dalam surat yang menyatakan bahwa perbincangan denuklirisasi kini "dipertaruhkan dan mungkin akan hancur".

Seorang sumber yang kerap terlibat dalam proses tersebut mengatakan kepada CNN bahwa surat itu ditujukan untuk Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo yang perjalanannya ke Pyongyang mendadak dibatalkan oleh Presiden Donald Trump.

Tiga sumber yang mengetahui posisi Korea Utara dalam perundingan ini menyebut rezim Kim Jong Un merasa upaya yang telah berjalan selama beberapa waktu terakhir tidak akan bergerak maju.



Pemerintahan Kim disebut merasa "Amerika Serikat masih belum siap untuk memenuhi harapan Korea Utara dalam hal mengambil langkah maju untuk menandatangani perjanjian damai."


Di sisi lain, AS sejauh ini belum berkeinginan mengganti perjanjian gencatan senjata yang mengakhiri Perang Korea secara permanen, atau mengikat secara hukum.

Sumber CNN mengatakan bila kompromi antara Korea Utara dan AS tak tercapai, maka Pyongyang bakal mengaktifkan kembali program rudal dan nuklir mereka.

Surat 'peringatan' yang pertama kali dilaporkan oleh The Washington Post tersebut diketahui dikirim kepada Pompeo oleh Kim Yong Choi, mantan kepala badan intelijen Korea Utara.

The Washington Post menyebut surat tersebut sebagai komunikasi rahasia dan melaporkan masih belum diketahui cara Kim menyampaikan surat tersebut ke Pompeo, namun disinyalir surat itu dikirim melalui misi PBB yang ia jalankan.


Di sisi lain, sumber lain mengatakan bahwa Pompeo telah menggunakan 'saluran belakang' untuk mengadakan negosiasi diplomatik alih-alih menghubungi langsung Menteri Luar Negeri Korea Utara, Ri Yong Ho.

"Sebelum dan sesudah Pompeo menjadi Menteri Luar Negeri, dia tampaknya lebih tertarik untuk mempertahankan dan melibatkan Kim Yong Chol melalui saluran belakang, ketimbang dengan rekan formalnya, Ri Yong Ho," kata sumber tersebut.

Keberadaan surat tersebut menjadi pertanyaan lantaran mampu membuat Trump membatalkan keberangkatan Pompeo usai menerima surat itu.

Pompeo diketahui mestinya berangkat ke Pyongyang bersama utusan khusus yang baru Stephen Biegun pada Jumat lalu.

Sebelum kabar pembatalan itu mengemuka di publik melalui kicauan Donald Trump, Pompeo dan Kepala Pusat Misi Korea CIA, Andrew Kim, terlihat memasuki Sayap Barat Gedung Putih pada Jumat sore.

"Saya telah meminta Menteri Luar Negeri Mike Pompeo untuk tidak pergi ke Korea Utara, pada saat ini, karena saya merasa kami tidak membuat kemajuan yang cukup sehubungan dengan denuklirisasi Semenanjung Korea," kata Trump, Jumat lalu.

"Menteri Pompeo bakal bertolak ke Korea Utara dalam waktu dekat, kemungkinan besar setelah hubungan dagang kita dengan China teratasi," lanjut Trump.





Credit  cnnindonesia.com

AS: Mahkamah Internasional Tak Berwenang soal Sanksi Iran

Ilustrasi. (Pixabay/Succo)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat mengatakan mahkamah internasional (ICJ) tak memiliki kewenangan menanggapi permintaan Iran untuk menangguhkan sanksi yang dijatuhkan Washington terhadap negaranya.

"Pengadilan tidak memiliki kaidah dasar atau prima facie yurisdiksi untuk merespons permintaan Iran," ucap pengacara Kementerian Luar Negeri AS, Jennifer Newstead, dalam sidang di Den Haag, Selasa (28/8).

Newstead berdalih bahwa sanksi yang dijatuhkan AS kepada Iran merupakan hak untuk melindungi kepentingan keamanan nasional Negeri Paman Sam.



Dikutip AFP, dia menganggap Perjanjian Persahabatan 1955 antara AS-Iran selama ini "tidak dapat dijadikan dasar bagi yurisdiksi pengadilan" dalam kasus ini.



Pernyataan itu diutarakan Newstead menanggapi gugatan Iran yang meminta ICJ memerintahkan AS mencabut sanksi yang kembali dijatuhkan kepada negaranya.

Sanksi unilateral itu diterapkan kembali terhadap Iran setelah Presiden Donald Trump menarik AS keluar dari perjanjian nuklir 2015.

Dalam gugatan itu, Iran menyatakan bahwa sanksi AS sangat merusak perekonomian yang sudah lemah, dan melanggar ketentuan Perjanjian Persahabatan 1955 antara Iran dan Amerika Serikat.


Saat persidangan pertama pada Senin (27/8), pengacara Iran mengatakan sanksi AS mengancam kesejahteraan warganya.

Selain itu, tekanan tersebut juga merugikan bisnis Iran hingga miliaran dolar karena para pengusaha lebih memilih kehilangan bisnis di Iran, ketimbang dilarang membuka usaha di AS.

Mahkamah Internasional adalah badan di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). ICJ dibentuk guna menyelesaikan perselisihan internasional.

Keputusan ICJ mengikat secara hukum, tapi tidak memiliki kekuatan untuk menegakkan. Dalam beberapa kasus, keputusan ICJ bahkan diabaikan banyak negara, termasuk AS.





Credit  cnnindonesia.com

Pompeo: Iran Ganggu Kedaulatan AS

Menteri Luar Negeri AS Mike Richard Pompeo tiba di Gedung Pancasila untuk melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Sabtu (4/8).

Foto: Antara/Hafidz Mubarak A

Iran menggugat AS ke pengadilan internasional.

CB, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) bersumpah untuk melawan Iran di hadapan Mahkamah Internasional (ICJ). Seperti dilansir Aljazirah, Selasa (28/8), Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo geram dengan upaya Iran tersebut. 

"Pengajuan Iran ke ICJ adalah upaya untuk mengganggu hak kedaulatan AS untuk mengambil tindakan yang sah, termasuk reimposisi sanksi yang diperlukan untuk melindungi keamanan nasional kita. Proses yang dilembagakan oleh Iran adalah penyalahgunaan pengadilan," kata Pompeo.

Iran meminta pengadilan internasional untuk memerintahkan AS mencabut sanksi terhadap Teheran setelah Washington secara sepihak menarik diri dari kesepakatan nuklir 2015.

Di Belanda pada Senin (27/8), Mohsen Mohebi, pengacara yang mewakili Iran, mengecam AS karena agresi ekonomi yang dilakukan. "Langkah-langkah itu telah  merusak konsekuensi pada Iran dan rakyat Iran," kata Mohebi.

Iran mengatakan, sanksi AS melanggar ketentuan perjanjian persahabatan  1955 antara kedua negara. Teheran mengajukan kasusnya ke ICJ pada akhir Juli.


Iran menyerukan kepada hakim pengadilan tingkat tinggi PBB untuk memerintahkan pencabutan sanksi dengan segera. Menurut Iran sanksi itu akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki.


Pompeo mengatakan pengacara AS  akan membela AS  dalam gugatan itu.  AS akan terus bekerja dengan sekutu untuk melawan upaya destabilisasi rezim Iran di kawasan, memblokir pendanaan teror mereka, dan mengatasi pengembangan rudal balistik Iran. AS juga akan mencegah sistem senjata canggih lainnya yang mengancam perdamaian dan stabilitas internasional.


"Kami juga akan memastikan Iran tidak memiliki jalan menuju senjata nuklir - tidak sekarang dan tidak pernah," katanya.

Penolakan AS terhadap kesepakatan nuklir tidak didukung oleh beberapa sekutu kunci. Pekan lalu, Uni Eropa mengumumkan paket dukungan keuangan pertamanya untuk membantu meningkatkan ekonomi  Iran. Ini merupakan bagian dari komitmen UE  untuk memastikan kesepakatan nuklir Iran tetap terlaksana.

AS akan secara resmi menanggapi dalam pernyataan tertulis pada Selasa waktu setempat.  Pengacara Amerika diyakini akan mengatakan, pengadilan PBB tidak memiliki yurisdiksi dalam perselisihan.


ICJ adalah pengadilan PBB untuk menyelesaikan perselisihan internasional. Putusannya mengikat tetapi tidak memiliki kekuatan hukum untuk menegakkannya. Putusan sebelumnya telah diabaikan oleh beberapa negara, termasuk AS.

Dalam sebuah wawancara dengan Al Jazirah, Maya Lester, seorang pengacara sanksi internasional, mengatakan perjanjian 1955 antara Iran dan AS tetap berlaku. Perjanjian itu sebelumnya telah digunakan oleh kedua negara di hadapan pengadilan internasional.

Credit  republika.co.id

UEA: Laporan PBB Soal Kejahatan Houthi Harus Ditanggapi

Pemberontak Houthi Yaman. Foto/Istimewa

ABU DHABI - Uni Emirat Arab (UEA) mengatakan bahwa laporan PBB yang merinci kekejaman Houthi dan kriminalitas mereka terhadap warga sipil layak mendapat tanggapan dan tinjauan.

"Setiap krisis memiliki tantangan politik dan kemanusiaan sendiri, tetapi tetap menjadi dasar krisis Yaman bahwa koalisi, pada gilirannya, bertujuan untuk memulihkan negara Yaman dan melestarikan masa depan wilayah tersebut dari pelanggaran Iran dan merusak keamanan kita selama beberapa generasi untuk datang," cuit Menteri Negara Urusan Luar Negeri UAE Anwar Gargash seperti dikutip dari Xinhua, Rabu (29/8/2018).

Dalam laporan terbaru kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB, para penyelidik mengatakan bahwa pemerintah Yaman, Arab Saudi, dan UEA mungkin telah bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia dalam perang. Mereka juga menunjukkan kemungkinan kejahatan yang dilakukan oleh pemberontak Houthi dalam memerangi koalisi pimpinan Saudi.

UAE adalah bagian dari koalisi militer Arab Saudi yang telah memerangi Houthi sejak Maret 2015 untuk mendukung pemerintah yang diakui dunia internasional yang dipimpin oleh Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi.

Koalisi telah meluncurkan serangan udara terus menerus terhadap target pemberontak Houthi yang didukung Iran yang telah merebut Ibu Kota Sanaa dan sebagian besar provinsi Yaman utara.

Koalisi mengatakan Selasa bahwa mereka telah merujuk laporan PBB ke tim hukumnya untuk ditinjau dan akan mengambil tindakan yang tepat setelah peninjauan selesai.

Perang di Yaman telah menyebabkan lebih dari 10.000 orang terbunuh, kebanyakan warga sipil, dan juga menelantarkan 3 juta orang lainnya.

Koalisi menyalahkan Iran karena mendukung pemberontak Syiah Houthi dan mendestabilisasi semenanjung Arab.

Pada hari Senin, UAE menolak klaim pemberontak Houthi yang menyerang Bandar Udara Internasional Dubai oleh sebuah pesawat tak berawak militer. 

Credit  sindonews.com

AS Disebut Ancam Kurangi Dukungan buat Koalisi Saudi di Yaman

Ilustrasi markas Pentagon. (Reuters/Yuri Gripas)

Jakarta, CB -- Kementerian Pertahanan Amerika Serikat dilaporkan melayangkan peringatan kepada Arab Saudi bahwa mereka bersiap mengurangi bantuan militer dan intelijen dalam operasi Riyadh di Yaman.

Dua pejabat mengatakan kepada CNN bahwa jajaran Pentagon sedang frustrasi melihat laporan kematian warga sipil saat Saudi menggempur kelompok pemberontak al-Houthi di Yaman.

Kekhawatiran kian parah setelah sebuah serangan menghantam satu bus sekolah, menewaskan 40 anak di dalamnya pada 9 Agustus lalu.



Pentagon dan Kementerian Luar Negeri AS pun melayangkan pesan langsung kepada Saudi mengenai upaya untuk menghindari korban sipil.



"Pada titik ada kata cukup?" ucap sumber tersebut kepada CNN.

Hingga kini, belum diketahui tanggapan Donald Trump mengenai wacana pengurangan dukungan terhadap negara yang dianggap sebagai sekutu oleh sang presiden ini.



Sementara itu, Menteri Pertahanan AS, James Mattis, sendiri sudah mengirimkan seorang perwakilan tinggi untuk membahas masalah korban sipil ini dengan Saudi.

Letnan Jenderal Michael Garret akhirnya bertemu dengan sejumlah pemimpin Saudi pada 12 Agustus, di mana ia menyampaikan pesan kuat.

"Letjen Garrett menyampaikan sebuah pesan kekhawatiran mengenai insiden dengan korban sipil belakangan ini, dan mewakili pemerintah AS untuk mendesak investigasi menyeluruh dan terus menekankan agar tak ada korban warga sipil lagi dalam kampanye Yaman," ucap juru bicara Kemhan AS, Rebecca Rebarich.

Pesan tersebut meningkatkan kemungkinan pemangkasan bantuan AS. Namun, sejumlah pejabat Kemhan khawatir jika AS menarik diri, mereka justru tidak bisa lagi menekan Saudi untuk menghindari korban sipil.



Selama ini, AS memberikan dukungan berupa pengisian bahan bakar udara untuk jet-jet Saudi dan beberapa bantuan intelijen. Namun, tak pernah ada kepastian mengenai bantuan untuk menyasar target.

Mantan Presiden Barack Obama sempat melarang penjualan teknologi amunisi yang dapat menembak target dengan tepat karena "kekhawatiran masalah HAM." Namun, aturan itu ditangguhkan oleh Trump pada Maret 2017.

CNN belum mendapatkan pernyataan resmi dari Saudi. Namun sebelumnya, juru bicara koalisi Saudi, Turki al-Maliki mengatakan bahwa posisi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengecam serangan pasukannya sebenarnya sangat bias.

"Koalisi sangat terkejut dengan sejumlah pernyataan oleh pejabat PBB di Yaman maupun di markas PBB yang mengambil posisi bias terkait laporan kesalahan target," katanya.




Credit  cnnindonesia.com