Senin, 23 Oktober 2017

Rohingya yang Kembali ke Myanmar Terancam Kehilangan Tanahnya

Dalam dokumen rencana pemerintah Myanmar, Rohingya yang kembali ke Myanmar setelah melarikan diri ke Bangladesh tidak bisa mengklaim kembali tanah mereka. (REUTERS/Danish Siddiqui)

Jakarta, CB -- Muslim Rohingya yang kembali ke Myanmar setelah melarikan diri ke Bangladesh kemungkinan tidak bisa mengklaim kembali tanah mereka. Mereka kemungkinan akan menemukan lahan pertaniannya telah dipanen dan dijual oleh pemerintah Myanmar.

Dikutip dari Reuters, hal tersebut diungkapkan oleh pejabat Myanmar dan dokumen rencana yang dilihat media tersebut.

Hampir 600.000 orang Rohingya telah melewati perbatasan sejak 25 Agustus, ketika serangan gerilyawan Rohingya yang terkoordinasi terhadap pos-pos keamanan memicu serangan balasan yang ganas oleh tentara Myanmar.

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan, pembunuhan, pembakaran dan pemerkosaan yang dilakukan oleh tentara dan gerombolan-gerombolan etnis Rakhine sejak akhir Agustus sama dengan kampanye pembersihan etnis terhadap Rohingya.

Pemimpin sipil Aung San Suu Kyi, yang tidak memiliki kendali atas militer, telah berjanji bahwa siapapun yang berlindung di Bangladesh yang dapat membuktikan bahwa mereka adalah warga Myanmar dapat kembali.

Enam pejabat Myanmar yang terlibat dalam rencana repatriasi dan pemukiman kembali telah diwawancarai. Meski rencana tersebut belum selesai, komentar mereka mencerminkan pemikiran pemerintah tentang bagaimana janji reparasi Suu Kyi akan dilaksanakan.

Jamil Ahmed adalah salah satu dari sekian banyak Rohingya yang berharap bisa kembali. Ia menggambarkan, bagaimana dia melarikan diri dari rumahnya di negara bagian Rakhine utara pada akhir Agustus. Ahmed mengatakan, satu dari sedikit hal yang dia ambil adalah setumpuk kertas, terdiri dari kontrak tanah dan kuitansi, yang mungkin membuktikan kepemilikan ladang dan tanaman yang dia tinggalkan.

"Saya tidak membawa hiasan atau permata apapun.Saya hanya punya dokumen-dokumen ini. Di Myanmar, Anda perlu mempresentasikan dokumen untuk membuktikan semuanya," kata pria berusia 35 tahun itu.

Tumpukan kertas, yang kecoklatan dan robek di tepinya, mungkin belum cukup, untuk mendapatkan kembali tanah di desa Kyauk Pan Du, di mana ia menanam kentang, tanaman cabai, kacang almond, dan padi.

"Itu tergantung pada mereka. Tidak ada kepemilikan tanah bagi mereka yang tidak memiliki kewarganegaraan," kata Menteri Pertanian Negara Bagian Rakhine Kyaw Lwin, saat ditanya, apakah pengungsi yang kembali ke Myanmar dapat merebut kembali tanah dan tanaman pangan.

Meski memiliki tanah, Myanmar tidak mengakui Ahmed sebagai warga negara. Hampir semua dari lebih 1 juta orang Rohingya yang tinggal di Myanmar sebelum eksodus baru-baru ini tidak berkewarganegaraan, kendati berdasarkan penelusuran, banyak yang sudah tinggal di Myanmar dari generasi ke generasi.

Menurut dokumen pemerintah Myanmar yang ditinjau Reuters, pejabat negara tersebut telah membuat rencana untuk memanen dan mungkin menjual ribuan hektar tanaman yang ditinggalkan oleh Rohingya yang melarikan diri.

Myanmar juga bermaksud untuk menempatkan sebagian besar pengungsi yang kembali ke negara bagian Rakhine di "desa model" baru, bukan di atas tanah yang sebelumnya mereka tempati. Pendekatan ini, dikritik di masa lalu oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara efektif menciptakan kamp permanen.

Pemerintah belum meminta bantuan dari lembaga internasional manapun, yang meminta pemulangan untuk menjadi sukarela dan tempat asal para pengungsi.

Pemerintah Myammar menyebut, tidak ada kepemilikan tanah bagi Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan (REUTERS/Stringer)

Tanaman 'Tanpa Pemilik'
Eksodus 589.000 Rohingya, termasuk sekitar 30.000 nonMuslim dari zona konflik di Rakhine utara telah meninggalkan sekitar 71.500 hektar sawah akan dipanen pada Januari, menurut rencana yang pemerintah Myanmar.

Tabel dalam dokumen tersebut, membagi tanah tersebut menjadi sawah yang dikelola oleh Bengalis atau panggilan yang digunakan Myanmar pada Rohingya, yang mereka tolak sebagai imigran ilegal dari Bangladesh.

Kyaw Lwin membenarkan rencana tersebut, dan mengatakan bahwa ada sebanyak 45.000 hektar "tanah Bengali tanpa pemilik".

Sekitar 24 pemanen yang dioperasionalkan oleh pejabat dari kementerian pertanian akan mulai memanen bulan ini di daerah-daerah di bawah kendali militer.

Mesin akan bisa memanen sekitar 14.400 hektar menurut perhitungan resmi yang terkandung dalam dokumen. Tidak jelas apa yang akan terjadi pada sisa panen, tetapi para pejabat mengatakan kepada Reuters, mereka akan mencoba untuk memanen semua padi dan merekrut tenaga kerja tambahan untuk dipanen secara manual jika diperlukan.

Satu hektar padi di Myanmar biasanya menghasilkan lebih dari US$300, yang berarti negara akan menghasilkan beras jutaan dolar.

Sekretaris Negara Bagian Rakhine Tin Maung Swe menyebut, beras yang dipanen akan diangkut ke toko-toko pemerintah, di mana bisa disumbangkan kepada orang-orang yang kehilangan tempat tinggal karena konflik.

"Tanah itu ditinggalkan, tidak ada yang bisa menuai itu, jadi pemerintah memerintahkan untuk memanennya," katanya.

Wakil direktur Asia Human Rights Watch (HRW) Phil Robertson mengatakan bahwa pemerintah setidaknya harus menjamin bahwa beras tersebut akan digunakan untuk bantuan kemanusiaan dan bukan untuk keuntungan.

"Anda tidak bisa menyebut tanaman padi 'tanpa pemilik' hanya karena Anda menggunakan kekerasan dan pembakaran untuk mengusir pemiliknya ke luar negeri," katanya.

Desa Model
Banyak pengungsi takut untuk kembali dan skeptis terhadap jaminan Myanmar. Mereka yang memutuskan untuk kembali ke Myanmar akan diterima di salah satu dari dua pusat tersebut, sebelum sebagian besar dipindahkan ke desa model.

Donor internasional, yang telah memberi makan dan merawat lebih dari 120.000 orang 'pengungsi internal' Rohingya di kamp-kamp yang sementara di Rakhine sejak kekerasan pada tahun 2012, telah mengatakan kepada Myanmar bahwa mereka tidak akan mendukung lebih banyak kamp.

"Pembentukan kamp sementara baru atau permukiman seperti kamp membawa banyak risiko, termasuk pengungsi yang kembali dan pengungsi akhirnya bisa dikurung di kamp-kamp ini untuk waktu yang lama," kata juru bicara U.N. Stanislav Saling.

Citra satelit menunjukkan, 288 desa yang sebagian besar merupakan permukiman Rohingya, telah terbakar sebagian atau seluruhnya sejak 25 Agustus.

Pengungsi mengatakan, tentara dan massa Budhis bertanggung jawab atas sebagian besar pembakaran. Namun, pemerintah mengatakan militan Rohingya dan bahkan warga sendiri membakar rumah untuk propaganda.

"Dusun-dusun tempat tinggal petani Rohingya 'tidak sistematis', dan karenanya harus dibangun kembali di permukiman yang lebih kecil dari 1.000 rumah tangga yang berada dalam barisan lurus untuk memungkinkan pembangunan," kata Soe Aung, sekretaris tetap di Kementerian Kesejahteraan Sosial, Bantuan dan Pemukiman Kembali.

Pemeriksaan Identitas
Dokumen rencana pemerintah Myanmar juga menyebut, mereka yang memutuskan untuk kembali ke Myanmar pertama-tama akan diterima di salah satu dari dua pusat tersebut.

Di pusat-pusat tersebut, kata para pejabat, para imigran yang kembali akan mengisi formulir berisi 16 poin, yang akan diperiksa silang dengan catatan pemerintah setempat. Petugas imigrasi telah bertahun-tahun mengunjungi rumah tangga Rohingya setidaknya setiap tahun untuk pemeriksaan dan memotret anggota keluarganya.

"Bagi pengungsi yang kehilangan semua dokumen mereka, pemerintah akan membandingkan foto mereka dengan dokumen yang dimiliki petugas imigrasi," kata Myint Kyaing, sekretaris permanen di Kementerian Tenaga Kerja, Imigrasi dan Kependudukan.

Pejabat akan menerimanya sebagai bukti 'verifikasi nasional', dan membagikan kartu dalam upaya mendaftarkan Rohingya, ketimbang menawarkan kewarganegaraan mereka. Kartu tersebut telah ditolak secara luas oleh para pemimpin masyarakat Rohingya, yang mengatakan bahwa mereka memperlakukan penghuni seumur hidup seperti imigran baru.

"Kami tidak akan kembali seperti ini," kata Mushtaq Ahmed (57), seorang petani dari desa Myin Hlut yang tinggal di kamp pengungsi Tenkhali di Bangladesh, tempat Jamil Ahmed juga tinggal.

Credit cnnindonesia.com

Dokter PBB menyebut pasukan keamanan Myanmar perkosa perempuan Rohingya

Pengungsi baru Rohingya duduk dekat kamp pengungsi sementara Kutupalang, di Cox Bazar, Bangladesh, Selasa (29/8/2017). (REUTERS/Mohammad Ponir Hossain)

Coxs Bazar, Bangladesh (CB) - Perkosaan digunakan sebagai senjata dalam krisis Rohingya, dan tak seorang perempuan pun aman dari resiko serangan seksual sementara kaum Muslim Myanmar terusir dari kampung mereka, kata ahli di lapangan dan mereka yang terjebak dalam krisis.

Para dokter yang merawat beberapa ratus ribu Muslim Rohingya yang telah menyelamatkan diri ke Bangladesh dari Myanmar selama beberapa pekan belakangan telah menyaksikan puluhan perempuan menderita cedera akibat kekerasan seksual, kata beberapa dokter PBB.

Dan semua perempuan yang diwawancara oleh wartawan Thomson Reuters Foundation, yang dipantau Antara di Jakarta, Sabtu siang, bercerita mengenai perkosaan dengan kekerasan oleh pasukan keamanan Myanmar saat mereka meninggalkan rumah mereka, bagian dari pengungsian besar-besaran kaum Rohingya.

"Militer Burma (Myanmar) dengan jelas telah menggunakan perkosaan sebagai salah satu dari sejumlah metode mengerikan pembersihan etnik terhadap kaum Rohingya," kata Skye Wheeler, ahli kekerasan seksual di Human Rights Watch yang telah menilai kamp yang terisi dengan cepat.

"Perkosaan dan bentuk lain kekerasan seksual telah tersebar dan sistematis serta brutal, merendahkan martabat dan menimbulkan trauma," kata wanita pegiat tersebut kepada Thomson Reuters Foundation.

Maynmar membantah semua tuduhan mengenai pembersihan etnik itu, dan mengatakan negara tersebut "harus menanggulangi aksi perlawanan", yang dituduhnya memulai pertempuran dan menyerang warga sipil, serta pasukan keamanan.

Namun warga desa yang menyelamatkan diri dari kekerasan mengatakan perkosaan adalah senjata rutin dalam persenjataan militer, dan PBB sekarang membuat penilaian apakah kekerasan itu berubah menjadi pemusnahan suku bangsa.

Apapun definisi hukumnya, Nurshida --yang berusia 18 tahun-- hanya mengetahui dengan sangat baik apa yang terjadi pada dirinya.

Ketika berbicara dengan wartawan Thomson Reuters Foundation dari kampnya yang relatif aman, Nurshida mengenang bagaimana kelasnya yang terdiri atas 30 siswa berbaris tanpa suara memasuki sekolah mereka pada September.

Mereka berbaris di bawah todongan senjata oleh tentara berseragam, lalu digiring ke auditorium utama.

Semua siswi tersebut, kata Nurshida, ketakutan dan berkumpul di satu sudut, sementara kaum pria itu memperkosa mereka.

Nurshida, yang memiliki kulit cerah, mengatakan ia dipilih pertama oleh kelompok enam tentara yang membawa senjata api dan parang.

Nurshid dan teman-temannya mengalami perlakuan kasar dan tak manusiawi.

Pemerintah Bangladesh mengatakan cerita Nurshida cocok dengan pola serupa yang mengerikan.

"Cerita yang kami dengan merujuk kepada perkosaan yang digunakan secara strategis sebagai senjata perang," kata Rashed Hasan, seorang letnan kolonel di Angkatan Darat Bangladesh.

Perempuan dari segala usia dan latar-belakang telah melaporkan serangan seksual brutal serupa --serta menyaksikan pembunuhan anggota keluarga, kehilangan anak dan dipaksa meninggalkan rumah mereka.

"Perkosaan adalah perbuatan kekuatan. Perbuatan itu tak mengenal diskriminasi dalam hal usia, seks atau suku," kata Saba Zariv dari Dana Penduduk PBB kepada wartawan Thomson Reuters Foundation.

Credit antaranews.com

Menlu India: Myanmar Harus Membawa Kembali Muslim Rohingya

Ribuan pengungsi muslim Rohingya yang mealrikan diri dari Myanmar, tertahan di perbatasan di Palong Khali, Bangladesh, Selasa (17/10).

CB, DHAKA -- Menteri Luar Negeri India Sushma Swaraj mengatakan kepada Pemerintah Bangladesh, Myanmar harus mengambil kembali Muslim Rohingya untuk menyelesaikan krisis pengungsi terbesar di Asia tersebut. Sushma menyampaikan pesannya pada Ahad (22/10) dalam sebuah pertemuan dengan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina.

Sebelumnya, Pemerintah Bangladesh telah memerintahkan penjaga perbatasan mengizinkan orang-orang Rohingya melintasi perbatasan supaya mereka bisa berlindung di kamp-kamp pengungsian yang ada di distrik pesisir Cox's Bazar.

Sekitar 600 ribu Muslim Rohingya telah meninggalkan negara bagian Rakhine di Myanmar sejak 25 Agustus 2017 untuk menghindari penganiayaan. PBB menyebut penganiayaan tersebut sebagai pembersihan etnis.

"Myanmar harus mengambil kembali warganya, ini adalah beban besar untuk Bangladesh. Berapa lama Bangladesh menanggungnya? Seharusnya ada solusi permanen untuk krisis ini," kata Sushma sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Bangladesh United News, dilansir dari Bloomberg, Senin (23/10).

India khawatir tentang kekerasan tersebut. Kelompok Hak Asasi Manusia (HAM) telah mewawancarai para pengungsi. Para pengungsi mengatakan, pasukan keamanan Myanmar membunuh tanpa pandang bulu, melakukan pemerkosaan dan membakar desa-desa untuk memaksa orang-orang Rohingya pergi.

"Kami telah mendesak agar situasi ditangani dengan menahan diri," ujar Sushma.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

340 Ribu Anak Telantar di Bangladesh Akibat Krisis Rohingya

Seorang anak Rohingya menunggu bantuan internasional di kamp pengungsi Cox Bazaar, Bangladesh.

CB, DHAKA -- Krisis Rohingya telah mengakibatkan sedikitnya 340 ribu anak telantar di kamp pengungsian Bangladesh. Anak-anak Rohingya itu dilaporkan berada dalam kondisi buruk tanpa akses makanan, air, dan perawatan kesehatan yang memadai.

Badan Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNICEF, memperkirakan satu dari lima anak di bawah usia lima tahun di sana mengalami kekurangan gizi akut. Mereka juga disebut memerlukan penanganan dan perawatan medis segera.

Sekitar 600 ribu pengungsi Rohingya telah meninggalkan negara bagian Rakhine utara Burma ke Bangladesh sejak 25 Agustus setelah serangan militer di wilayah tersebut. Pemerintah Burma mengklaim bahwa pasukannya melakukan pembalasan terhadap serangan gerilyawan Muslim.

Kamp darurat pengungsi di Bangladesh termasuk area yang paling cepat penuh, dengan jumlah anak Rohingya yang tiba mencapai 12 ribu tiap pekan. Laporan UNICEF menyebutkan, banyak anak yang masih merasa trauma dengan kekejaman yang mereka lihat dan alami.

Mayoritas warga Rohingya tersebut tidak memiliki kewarganegaraan resmi dan melarikan diri tanpa dokumen identitas. Simon Ingram, penulis laporan "Outcast and Desperate" tentang masalah yang dihadapi para pengungsi menyebutkan, hal itu menghalangi pembauran mereka dalam masyarakat.

Dalam laporannya, Ingram mendesak kondisi perbatasan yang lebih terbuka dan menawarkan perlindungan untuk anak-anak. Ia juga menyebut ketersediaan air bersih dan sanitasi memadai sebagai hal utama yang perlu ada di kamp untuk menghindarkan risiko penyakit seperti kolera.

"Ini semua tidak akan berlangsung dalam jangka pendek saja. Kekejaman terhadap anak-anak dan warga sipil harus diakhiri. Kita tetap harus terus mencatatnya, kita tidak bisa tinggal diam," ujarnya, dikutip dari laman Independent.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

PBB mencatat lebih dari 600.000 warga Rohingya mengungsi ke Bangladesh

Pengungsi Rohingya tiba di pantai setelah menyeberang dari Myanmar, di Teknaf, Bangladesh, Minggu (15/10/2017). (ANTARA/REUTERS/Jorge Silva )

Teknaf (CB) - Lebih dari 600.000 pengungsi Rohingya meninggalkan Myanmar demi mengungsi ke Bangladesh sejak aksi kekerasan meletus di Rakhine pada Agustus silam, menurut laporan PBB, Minggu.

Otoritas Bangladesh bersiap menunggu kedatangan para pengungsi lain karena ribuan kelompok etnis minoritas muslim itu masih terkatung-katung di perbatasan.

Pengungsi Rohingya berbondong-bondong berlindung ke Bangladesh setelah serangan militan terhadap pasukan keamanan Myanmar di Negara Bagian Rakhine memicu tindakan represif terhadap warga Rohingya. PBB menyebut tindakan aparat Myanmar sebagai pembersihan etnis.

Kelompok Koordinasi Antarsektor (ISCG) di bawah komando PBB, yang mengarahkan bantuan kemanusiaan, mengungkapkan sekitar 603.000 pengungsi dari Rakhine telah melintasi perbatasan demi mengungsi di Bangladesh sejak 25 Agustus.

"Aktivitas lintas perbatasan oleh lebih dari 14.000 pengungsi tercatat dalam sepekan terakhir," menurut laporan ISCG, sebagaiman diwartakan AFP.

Credit antaranews.com

Hamas Bantah Hubungannya dengan Qatar Memburuk

Warga Palestina di Gaza City, Kamis (12/10), menyambut gembira kesepakatan rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah.

CB, JALUR GAZA -- Hamas membantah laporan yang mengisyaratkan Hamas tidak puas dengan peran Qatar dalam upaya mencapai rekonsiliasi dengan Fatah.

Laporan media lokal mengenai isu tersebut muncul setelah pemimpin Hamas Yahya Sinwar baru-baru ini bertemu dengan kelompok pemuda di Jalur Gaza. Dalam sebuah pernyataan, Hamas mengatakan, tuduhan tentang keretakan hubungan antara Hamas dan Qatar tersebut tidak benar.
Hamas juga menolak pembicaraan mengenai ketegangan apa pun. "Perlu dicatat peran Qatar cukup besar dalam mendukung keteguhan rakyat Palestina pada umumnya dan rakyat kita di Jalur Gaza, terutama dalam bayang-bayang pengepungan yang tidak adil," bunyi pernyataan tersebut seperti dilansir Aljazirah, Senin (23/10).
Hamas memuji Qatar memiliki peran perintis dalam memperbaiki kehidupan warga Palestina yang tinggal di Gaza. "Qatar telah melakukan puluhan proyek kemanusiaan, proyek rekonstruksi dan infrastruktur, yang dirasakan oleh rakyat kita dan memberikan kontribusi signifikan untuk mencegah jatuhnya Jalur Gaza selama tahun-tahun pengepungan," kata Hamas.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Rusia Tuduh Koalisi AS Ratakan Kota Raqqa

Tentara berpatroli di sebelah bangunan yang hancur di Kota Raqqa, Suriah, 11 Juni 2017.

CB, RAQQA -- Rusia menuduh koalisi pimpinan Amerika Serikat melakukan pengeboman di Kota Raqqa di Suriah hingga rata selama perang melawan ISIS.
Pasukan Demokratik Suriah (SDF) mengambil alih Raqqa pekan lalu. Mereka mengatakan telah mengambil ladang minyak terbesar Suriah. Di Raqqa banyak reruntuhan.
Rusia membandingkannya dengan penghancuran sekutu terhadap Kota Dresden di Jerman pada Perang Dunia Kedua. Seperti dilansir BBC, Ahad (22/10), koalisi pimpinan AS mengatakan berusaha meminimalkan risiko terhadap warga sipil.
Rusia sendiri telah dituduh melakukan kejahatan perang karena pengebomannya di Aleppo tahun lalu. Penyelidik kejahatan perang PBB mengatakan, ada kematian warga sipil dalam jumlah yang mengejutkan di Raqqa.
Aktivis Suriah mengatakan antara 1.130 dan 1.873 warga sipil terbunuh dan banyak korban sipil adalah akibat dari serangan udara pimpinan koalisi AS yang intensif yang membantu SDF.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Kemunculan Planet Kesembilan, Tanda Akhir Zaman?

Ilustrasi Planet Nine. Foto: NASA

Jakarta - NASA baru-baru ini merilis pernyataan bahwa mereka menemukan planet kesembilan dalam sistem tata surya, yang dijuluki Planet Nine. Selain dibahas dari sisi ilmiah, ada pula yang menganggap kemunculan planet tersebut merupakan tanda dari akhir dunia.

"Ini merupakan pesan bagi seluruh manusia yang ada di Bumi bahwa Nibiru sudah muncul," ujar ahli Alkitab Rabbi Matityahu Glazerson, seperti dilansir Express, Senin (23/10/2017).

Nibiru, atau Planet X, diperkirakan merupakan planet berukuran besar dengan orbit yang luas. Beberapa teori beredar bahwa planet tersebut akan berdekatan dengan Bumi dan menyebabkan gravitasi besar, sehingga memicu bencana sangat dahsyat.

Pernyataan tersebut seketika dibantah oleh NASA. "Jika planet tersebut benar-benar ada, jaraknya sangat amat jauh dan akan tetap seperti itu, sehingga tidak mungkin akan menabrak bumi atau menghadirkan kiamat," ujar perwakilan dari NASA.

"Planet Nibiru sendiri tidaklah eksis, sehingga tidak akan ada tabrakan. Cerita soal Nibiru ini sudah ada bertahun-tahun dan kadang-kadang diceritakan ulang ke kisah kiamat yang adalah fiksi," sebut NASA.

Selain membantah pernyataan tersebut, NASA juga mengakui bahwa kemunculan planet kesembilan, yang disebut Planet Nine, dalam tata surya semakin mendekati kenyataan.

"Sejauh ini, tanda-tanda yang muncul masih sekedar jejak-jejak gravitasional, namun hal tersebut menambah kecenderungan pembuktian Planet Nine. Kini, lebih sulit membayangkan tata surya kita tanpa ada Planet Nine ketimbang tidak," katanya menambahkan.

Credit detik.com

Planet Kesembilan Diduga Bumi Super oleh NASA

Ilustrasi Planet Nine. Foto: NASA

Jakarta - Setelah melakukan penelitian selama 20 tahun, para peneliti NASA akhirnya punya kemungkinan menjumpai 'Super Earth' di dalam sistem tata surya.

Baru-baru ini, Badan Antariksa Amerika Serikat ini merilis pernyataan bahwa mereka telah menemukan tanda-tanda dari kemunculan planet kesembilan, yang disebut Planet Nine, pada sistem tata surya.

Dalam sebuah laporan yang dibuat pada 2016, peneliti NASA Konstantin Batygin dan Mike Brown menjelaskan tentang enam objek dalam wilayah Sabuk Kuiper di tata surya yang menunjukkan keanehan.

Keenam objek tersebut memiliki orbit elips yang identik dan diduga sebagai pengaruh dari Planet Nine. Orbitnya tidak sesuai dengan orbit obyek lain yang ada di Sabuk Kuiper.

Planet Kesembilan Diduga Bumi Super, Apa Itu?

Foto: NASA

Berdasarkan aktivitas yang dilakukan objek-objek tersebut, para ahli astronomi percaya bahwa Planet Nine merupakan Super Earth, sebuah planet yang memiliki karakteristik mirip Bumi dengan ukuran yang lebih besar.

Hal tersebut didukung dengan fakta bahwa Planet Nine memiliki massa 10 kali lebih besar dari Bumi, namun lebih kecil dari Neptunus, seperti dikutip detikINET dari Futurism, Senin (23/10/2017).

Lokasi Planet Nine 600 kali lebih jauh dibanding jarak Bumi ke pusat tata surya, dengan waktu tempuh mengorbit Matahari dapat 20.000 kali lebih lama dari Bumi yang hanya membutuhkan satu tahun.

Planet tersebut bisa jadi terbentuk dalam sistem tata surya kita selama jutaan tahun dengan jarak yang cukup dekat dengan bumi, namun terlempar keluar atau ditangkap oleh Bintang dalam sistem yang lain.

"Deteksi terhadap posisi Planet Nine akan memberikan kepastian terhadap asal usulnya kepada kita," kata Konstantin Batygin.

Kini, ia bersama Mike Brown tengah menggunakan Teleskop Subaru di Mauna Kea Observatory, Hawaii, untuk melanjutkan pencarian mereka terhadap Planet Nine.

"Teleskop Subaru merupakan alat terbaik untuk mencari sesuatu yang redup dan jauh dalam jangkauan langit yang luas," ujar Konstantin Batygin.

"Semua orang yang marah saat Pluto tidak dikategorikan sebagai planet lagi dapat antusias ketika mereka mengetahui terdapat planet sungguhan di luar sana yang masih bisa ditemui. Kini kita bisa membuat tata surya memiliki sembilan planet lagi," kata Mike Brown, yang berkontribusi besar dalam penyematan status planet kerdil pada Pluto.

Credit detik.com

Misteri Planet Kesembilan yang Bersembunyi di Tata Surya

Ilustrasi Planet Nine. Foto: NASA

Jakarta - NASA mengatakan bahwa kemungkinan munculnya planet kesembilan dalam sistem tata surya semakin mendekati kenyataan. Mereka mengklaim telah menyimpan banyak bukti yang semakin memperkuat pernyataan tersebut.

Badan Antariksa Amerika Serikat itu menyebut bahwa bukti-buktinya susah dibantah, misalnya ada pengaruh aneh terhadap Sabuk Kuiper, sebuah wilayah di Tata Surya yang berada di sekitar orbit Neptunus. Menurut NASA, pengaruh aneh itu berasal dari planet tersebut, yang dicurigai 'mengintai' dari kejauhan.

Diperkirakan, planet ini memiliki 10 kali massa Bumi, serta lokasinya 20 kali lebih jauh dibanding jarak antara Matahari dengan Neptunus, yang notabene merupakan planet terluar dalam sistem tata surya. Sehingga disimpulkan kalau suhu di planet tersebut sangat dingin.

Kini, para ahli astronomi perlu membuktikan keberadaan planet yang oleh NASA disebut Planet Nine itu. "Ada lima teori dari bukti hasil observasi yang mengarah pada eksistensi Planet Nine," ujar Konstantin Batygin, astrofisikawan planet dari Caltech yang membawahi penemuan ini.

"Jika kalian mengimajinasikan kalau Planet Nine tidak eksis, maka kalian malah mengumpulkan lebih banyak masalah. Kalian memiliki lima teka-teki berbeda dan harus punya lima teori berbeda untuk menjelaskannya," kata dia

Tanda terkini mengenai kemunculan Planet Nine melibatkan objek dari Sabuk Kuiper yang memiliki arah orbit berkebalikan dengan seluruh benda antariksa yang ada di dalam tata surya.

Pengaruh orbital dari Planet Nine dapat menjelaskan mengapa objek tersebut dapat bertindak aneh di Sabuk Kuiper. Menurut Kosntantin, tidak ada opsi lain untuk menjelaskan keanehan tersebut kecuali eksistensi Planet Nine.

"Planet Nine secara natural memberikan 'kejutan' baru bagi sistem tata surya kita," ia menambahkan, seperti dikutip detikINET dari Mirror, Senin (23/10/2017).

NASA meyakinkan bahwa efek yang ditimbulkan dari Planet Nine tidak dapat diacuhkan, meskipun mereka masih sulit untuk memberikan koordinat pasti terhadap lokasi planet tersebut.

Jika Planet Nine benar-benar ditemukan, bisa jadi planet ini merupakan 'Super Earth' yang dinanti-nanti oleh para ahli astronomi, setelah melakukan penelitian mengenai planet-planet dengan karakteristik yang mirip dengan Bumi, namun ukurannya lebih besar.

Credit detik.com

Siapkan Rp 600 Miliar, INKA Mau Bangun Pabrik di Banyuwangi

Banyuwangi - PT Industri Kereta Api (PT INKA) berencana membuka pabrik baru di Banyuwangi. Ditargetkan pabrik dengan nilai investasi Rp 600 miliar ini akan mulai beroperasi pada semester kedua tahun 2019 mendatang.

Direktur keuangan dan SDM PT INKA, Mohamad Nur Sodiq mengatakan saat ini PT INKA merupakan satu-satunya industri kereta api di Indonesia dengan kinerja yang terus berkembang. Selain memenuhi kebutuhan kereta api domestik, PT INKA juga banyak menerima pesanan ekspor gerbong kereta api dari berbagai negara.

"Sebagai satu satunya pabrik kereta api nasional dengan lokasi pabrik di Madiun saat ini kapasitas produksinya overload. Maka, kami mencari lokasi untuk pengembangan perusahaan. Dengan berbagai pertimbangan, lokasi yang akhirnya kami tetapkan Banyuwangi. Untuk itu, kami meminta dukungan dari pemerintah daerah," kata Sodiq kepada sejumlah wartawan, Sabtu (21/10/2017).

Sodiq mengatakan, saat ini pesanan kereta api yang tengah ditangani oleh PT INKA cukup banyak, baik permintaan domestik maupun luar negeri. Untuk domestik saja, kata Sodiq, ada beberapa proyek yang tengah digarap. Antara lain proyek KRL Bandara Soekarno Hatta - Sudirman, LRT di Palembang yang disiapkan untuk SEA Games, LRT Jabodetabek, juga ada proyek dari PT KAI untuk mengganti gerbong-gerbong kereta yang usianya sudah tua.

"Belum lagi kami juga tengah mengerjakan pesanan kereta api dari beberapa negara salah satunya Bangladesh. Kami juga ikut tender di Zambia, Srilanka dan Nigeria. Selama ini kami juga telah memenuhi pesanan kereta dari semua negara di ASEAN. Maka kami butuh pabrik yang lebih besar lagi untuk membangun semua kereta-kereta tersebut," ungkap Sodiq.

Rencana lokasi industri yang akan dibangun di Banyuwangi, kata Sodiq berada di lahan milik BUMN di wilayah Kalipuro. "Kami sudah lapor ke Menteri BUMN, dan beliau mendukung karena lahannya juga milik perusahaan BUMN, jadi urusannya akan lebih mudah," ujar Sodiq.

Lokasi ini dinilainya memenuhi berbagai syarat strategis yang dibutuhkan oleh PT INKA, khususnya untuk memenuhi pesanan ekspor. Salah satunya dekat dengan pelabuhan Tanjungwangi yang diharapkan memudahkan pengiriman ekspor. Selain itu lokasi juga dekat dengan jaringan rel kereta api.

"Di lokasi tersebut infrastruktur pendukungnya lengkap. Jarak dengan pelabuhan sangat dekat. Selain itu di masterplan Banyuwangi, wilayah tersebut direncanakan dilewati oleh jalan tol. Sangat efisien nantinya," ujar Sodiq.

Sodiq menargetkan pembangunan industri dengan nilai investasi mencapai Rp 600 miliar akan dimulai mulai bulan Maret 2018 dan pabrik akan mulai beroperasi pada semester dua tahun 2019. Nantinya pabrik yang dibangun di Banyuwangi tersebut akan dijadikan pabrik kereta berbahan dasar stainless steel dan aluminium.

"Tidak tertutup kemungkinan nantinya Banyuwangi akan menjadi main industry PT INKA. Tapi yang jelas kami akan memiliki dua pabrik besar di Madiun dan Banyuwangi," cetus Sodiq.

Sodiq memproyeksikan industri INKA di Banyuwangi bisa menyerap hingga 1000 tenaga kerja. Dia berharap Kebutuhan tenaga kerja tersebut bisa dipenuhi dari sekolah vokasi yang ada di Banyuwangi. Bahkan dia berharap ke depannya Banyuwangi bisa membangun SMK Kereta Api selain SMK Perkapalan yang sudah ada sekarang.

"Tenaga kerja perkeretaapian memang membutuhkan spesialisasi khusus. Selama ini untuk memenuhi tenaga kerja di Madiun saja kekurangan. Maka kami akan bekerjasama dengan SMK yang ada di Banyuwangi untuk bisa mensuplai tenaga kerja bagi INKA," cetus Sodiq.

Sementara itu Wakil Bupati Yusuf Widyatmoko menyambut baik rencana pembangunan pabrik baru PT INKA. Pemerintah daerah akan memberikan support yang dibutuhkan oleh PT INKA untuk kelancaran pembangunan industri tersebut.

"Kami sangat senang Banyuwangi bisa menjadi lokasi pembangunan pabrik PT INKA. Apalagi industri ini akan menyerap banyak tenaga kerja putra putri daerah lulusan SMK, tentunya dengan dibekali keahlian khusus. Kami berharap segala sesuatunya bisa lancar," pungkasnya.

Credit finance.detik.com

Menhan AS Bawa Isu Ancaman Korut dalam Tur Asia

Menhan AS James Mattis bakal membawa isu ancaman rudal dan nuklir Korut dalam tur kenegaraannya yang dimulai pekan ini di Filipina. (AFP Photo/Roslan Ramlan)

Jakarta, CB -- Menteri Pertahanan Amerika Serikat James Mattis mengatakan akan berdiskusi dengan sekutu terkait ancaman peluru kendali dan nuklir Korea Utara dalam tur kenegaraannya ke Asia yang dimulai di Filipina, pekan ini.

“Saya akan berbicara dengan sejumlah mitra saya untuk mendiskusikan krisis keamanan di kawasan yang terjadi karena provokasi sembrono Korut. Namun, kami tetap menekankan rasa hormat AS kepada sekutu menyangkut nilai-nilai kebersamaan seperti kedaulatan, integritas teritorial, dan kebebasan bernavigasi,” kata Mattis kepada wartawan saat tiba di Filipina, Senin (23/10).

Selain Filipina, Mattis dijadwalkan akan bertandang ke sejumlah negara di Asia lainnya seperti Thailand dan Korea Selatan. Mantan Jenderal angkatan laut AS itu diperkirakan akan bertemu Menhan Jepang dan Korsel hari ini di Manila.

Diberitakan Reuters, Mattis yang selama ini mengutamakan diplomasi dalam penyelesaian krisis nuklir Korut juga direncanakan akan bertemu dengan para mitranya dari negara anggota ASEAN.

Setelah bertandang ke Filipina Mattis dijadwalkan akan berkunjung ke Thailand mewakili delegasi AS dalam upacara kremasi Raja Bhumibol Adulyadej.

Terakhir, dia direncanakan akan mengunjungi Seoul untuk membicarakan isu keamanan di kawasan secara lebih spesifik dengan rekannya, Menhan Song Young-moo.

Kunjungan tersebut dilakukan beberapa hari menjelang tur kenegaraan perdana Presiden Donald Trump ke Asia.

Hal ini dilakukan di tengah pergolakan krisis nuklir di Semenanjung Korea menyusul uji coba nuklir Korea Utara untuk keenam kalinya pada awal September lalu.

Sejak itu, AS bersikap keras terhadap Korut. Dalam pidato di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa beberapa waktu lalu, Trump bahkan tak segan menyebut Jong-un sebagai “pria roket yang tengah berada dalam misi bunuh diri.”

Trump bahkan mengisyaratkan bahwa opsi militer atau perang menjadi satu-satunya jalan yang bisa membungkam ambisi nuklir Korut, langkah yang selama ini dihindari masyarakat internasional.

Saling lontar ancaman perang hingga hinaan antara Trump dan Kim Jong-un pun tak terhindarkan. Satu di antaranya adalah ancaman Korut yang menyatakan akan meluncurkan peluru kendali ke Guam, salah satu wilayah AS di Pasifik, jika Amerika terus mengancam.

Credit cnnindonesia.com

Bom jalanan tewaskan tujuh orang di Somalia

Warga sipil membawa jenazah pria tak dikenal dari lokasi ledakan di jalan KM4 di distrik Hodan, Mogadishu, Somalia, Minggu (15/10/2017). Mogadishu, Ledakan bom kembali terjadi di luar Kota Mogadishu, Minggu (22/10/2017). (REUTERS/Feisal Omar)

Kami takut. Ratusan petempur bertopeng ada di mana-mana ..."

Mogadishu (CB) - Bom jalanan menewaskan setidak-tidaknya tujuh orang pada Minggu (22/10)di luar Mogadishu, Ibu Kota Somalia, yang dikuasai kelompok garis keras, demikian laporan penduduk dan tentara setempat.

"Kami mendengar kecelakaan besar hari ini, dan kami pergi ke tempat kejadian itu. Kami melihat sebuah minibus hancur dan setidak-tidaknya tujuh mayat, kebanyakan wanita. Kami tidak dapat mengenali beberapa orang. Mereka terlihat hanya potongan daging manusia," kata petani Nur Abdullahi, melalui telepon kepada kantor berita Reuters.

Pengeboman pada Minggu itu menghantam satu minibus di Desa Daniga, sekitar 40 kilometer barat laut Mogadishu.

Sebelumnya, dilaporkan pula ada truk pembom di Mogadishu pada akhir pekan lalu menewaskan setidak-tidaknya 358 orang, dan 56 orang masih dinyatakan hilang. Hampir semua korban tewas adalah warga dan serangan tersebut memicu unjuk rasa kemarahan di Ibu Kota Somalia itu.

Daerah pengeboman tersebut dekat dengan wilayah Al Shabaab, kelompok keras yang mengkalim terkait Al-Qaeda, berulang kali menyatakan ingin menggulingkan pemerintahan lemah yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan memberlakukan hukum Islam yang ketat.

Pada Minggu (15/10) juga terjadi ledakan di jalan Kilometer (KM)-4 Distrik Hodan, Mogadishu, yang menewaskan sejumlah orang dan merusak fasilitas umum maupun rumah penduduk sipil.

"Kami takut. Ratusan petempur bertopeng ada di mana-mana, dan kami juga mengantisipasi pemerintah akan menyerang di sini. Mereka juga menempatkan tali tambang di mana-mana dan hari ini kami mengemas baju kami untuk melarikan diri," kata Nur Abdullahi.

Sementara itu, salah seorang perwira militer Somalia mengatakan jumlah korban tewas mungkin lebih tinggi.

"Kami tahu minibus meninggalkan Kota Afgooye pagi ini, dan minibus itu membawa petani, kebanyakan wanita," kata Kapten Isa Osman dari Tentara Nasional Somalia.

Ia menimpali, "Minibus itu membawa lebih dari 10 orang. Kami tidak bisa mendapatkan banyak rincian karena daerah tersebut tidak dikuasai oleh pemerintah."

Setelah serangan Sabtu (21/10), Pemerintah Somalia menjanjikan serangan baru terhadap pemberontakan kelompok garis keras yang mengancam melakukan kudeta.

Somalia terbelah oleh perang saudara sejak 1991, ketika kaum panglima perang menggulingkan penguasa dan kemudian saling serang satu sama lainnya.

Credit antaranews.com

WHO batal tunjuk Presiden Zimbabwe Mugabe sebagai duta

Presiden Zimbabwe, Robert Mugabe (ANTARA FOTO/AACC2015/Wahyu Putro A)

Jenewa (CB) - Presiden Zimbabwe Robert Mugabe dibatalkan menjadi duta, demikian Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan pada Minggu menyusul kemarahan di kalangan pendonor Barat dan kelompok hak asasi manusia atas penunjukkan Mugabe.

Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menunjuk Mugabe untuk jabatan seremonial itu pada pertemuan tingkat tinggi WHO mengenai penyakit kronis, yang dihadiri oleh kedua pria tersebut, di Uruguay pada Rabu, lapor Reuters.

Pada saat itu, Tedros memuji Zimbabwe sebagai "negara yang menempatkan cakupan kesehatan universal dan promosi kesehatan di pusat kebijakannya untuk memberikan perawatan kesehatan bagi semua orang".

Namun Tedros mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa dia telah mendengarkan orang-orang yang mengungkapkan keprihatinan mereka dan mendengar "isu yang berbeda" akhir-akhir ini dan semakin meningkat.

"Selama beberapa hari terakhir, saya telah merenungkan penunjukkan saya kepada Presiden Robert Mugabe sebagai Duta WHO untuk penyakit tidak menular di Afrika. Akibatnya, saya memutuskan untuk membatalkan penunjukan tersebut," kata Tedros.

"Saya juga telah berkonsultasi dengan Pemerintah Zimbabwe dan kami telah menyimpulkan bahwa keputusan ini untuk kepentingan terbaik Organisasi Kesehatan Dunia," tambahnya.

Beberapa mantan staf WHO saat ini mengatakan secara pribadi bahwa mereka terkejut dengan "penilaian yang buruk" tersebut dan "salah perhitungan" yang dilakukan Tedros, yang terpilih sebagai orang Afrika pertama yang mengepalai WHO pada Mei.

Mugabe adalah kepala Uni Afrika (AU) ketika blok tersebut mendukung Tedros, mantan menteri kesehatan dan menteri luar negeri Ethiopia, atas kandidat Afrika lainnya untuk menduduki jabatan teratas itu, tanpa kontes regional nyata maupun perdebatan, kata mereka.

Mugabe, 93, dipersalahkan oleh Barat karena menghancurkan ekonomi Zimbabwe dan melakukan banyak pelanggaran hak asasi manusia selama 37 tahun memimpin sebagai presiden atau perdana menteri negara tersebut.

Inggris mengatakan bahwa penunjukan Mugabe sebagai duta persahabatan untuk penyakit tidak menular di Afrika "mengejutkan dan mengecewakan," dan hal itu berisiko membayangi pekerjaan global WHO.

Amerika Serikat, yang telah memberlakukan sanksi kepada Mugabe atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia, mengatakan bahwa pihaknya "kecewa" atas penunjukkan Mugabe.

Credit antaranews.com

Menlu Inggris: Bicara dengan Kim Jong-un atau Hadapi 'Musim Dingin Nuklir'

LONDON - Menteri Luar Negeri (Menlu) Inggris Boris Johnson mengatakan, diplomasi dan dialog adalah kunci untuk memecahkan krisis Pyongyang. Dia menyerukan Amerika Serikat (AS) bicara atau berunding dengan pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un atau akan menghadapi “musim dingin nuklir”.

Ketegangan antara Washington dan Pyongyang telah menjadi-jadi setelah rezim Kim Jong-un mengancam akan meledakkan bom nuklir di atas kawasan Pasifik sebagai uji coba.

Awal bulan ini, Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson mengungkapkan bahwa AS melakukan kontak langsung dengan Pyongyang—yang oleh Presiden Donald Trump diancam akan dihancurkan total.

Seruan berunding dengan Kim Jong-un itu akan disampaikan Menlu Johnson dalam pidato di Chatham House besok. ”Benar bahwa Rex Tillerson telah membuka pintu dialog,” katanya.

”Ini adalah saat bagi rezim Korut untuk mengubah arah, dan jika mereka melakukannya, dunia dapat menunjukkan bahwa sekali lagi mampu melakukan imajinasi diplomatik yang menghasilkan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir,” lanjut Johnson, yang dikutip Daily Mirror, Senin (23/10/2017).

Di hadapan para pakar keamanan global dalam konferensi yang digelar di London, Johnson akan memperingatkan konsekuensi jika gagal mencapai solusi diplomatik dengan Kim Jong-un.

Dia menceritakan soal perjanjian tahun 1970 yang dijadikan film “Reservoir Dogs” tahun 1992 di mana adegan berakhir dengan baku tembak. ”Sebuah generasi telah tumbuh tanpa ingatan tentang ancaman musim dingin nuklir dan sedikit pendidikan dalam logika mengerikan dari penghancuran yang saling meyakinkan,” katanya.

”Traktat (perjanjian) tersebut merupakan salah satu pencapaian diplomatik yang hebat pada abad terakhir,” ujarnya.

”Ini adalah tugas generasi kita untuk mempertahankan kesepakatan tersebut dan diplomasi Inggris akan berada di garis depan upaya tersebut,” imbuh Johnson.

Tapi dia akan menambahkan bahwa seorang Presiden AS memiliki tugas mutlak untuk mempersiapkan pilihan agar tetap aman. “Tidak hanya orang-orang Amerika tapi juga semua yang telah berlindung di bawah payung nuklir Amerika,” papar Johnson.

Johnson juga akan mendesak Trump untuk tidak mundur dari kesepakatan nuklir Iran karena akan menggambarkan "imajinasi diplomatik" yang dapat memecahkan krisis Korea Utara.

Credit sindonews.com

Donald Trump Nyatakan AS Siap Perang dengan Korut

WASHINGTON - Presiden Donald Trump bicara lebih banyak tentang rencana militer yang dimiliki Amerika Serikat (AS) terhadap Korea Utara (Korut). Dia menyatakan, Washington siap perang dengan Pyongyang.

”Kami sangat siap seperti Anda tidak akan percaya,” kata Trump kepada dalam program Sunday Morning Futures, Fox News, saat membahas ketegangan dengan Korea Utara, yang memanas karena dipicu program senjata nuklir Pyongyang.

”Anda akan terkejut melihat betapa benar-benar siapnya kita jika perlu,” lanjut Trump yang dalam beberapa bulan ini terlibat perang kata-kata dengan diktator muda Korut Kim Jong-un.

”Apakah lebih baik tidak melakukan itu? Jawabannya adalah ya,” kata Trump yang melanjutkannya dengan penjelasan soal potensi konflik.

”Apakah itu akan terjadi? Siapa tahu,” ucap pemimpin Gedung Putih ini, yang dilansir Senin (23/10/2017).

Dalam acara itu, Trump ditanya perihal kebijakan AS terhadap China—sekutu lama Korut. Presiden AS itu memuji Beijing karena ”membantu” Washington dengan memberlakukan sanksi terhadap Pyongyang.

”Dia (Presiden Xi Jinping) untuk China. Dan saya untuk AS,” papar Trump. ”Tapi kami sangat bagus, saya akan mengatakan hubungan yang luar biasa. Dan China benar-benar membantu kita. Sehubungan dengan Korea Utara.”

”China adalah ‘barang besar’,” imbuh dia. ”Xi telah mendapat kekuatan untuk melakukan sesuatu yang sangat signifikan sehubungan dengan Korea Utara.”

Komentar Presiden Amerika ini muncul hampir bersamaan dengan pihak Angkatan Udara AS yang sedang mempersiapkan diri untuk menempatkan kembali pesawat pembom nuklir dalam kondisi siaga 24 jam. Persiapan pemberlakukan kondisi ini baru pertama kali sejak Perang Dingin.

Pesawat B-52 yang sarat dengan senjata nuklir akan diposisikan untuk lepas landas kapanpun, dengan awak yang siaga di sebuah pangkalan di Louisiana.

Kepala Staf Angkatan Udara AS, Jenderal David Goldfein, mengatakan kepada Defense One soal persiapan itu. Dia membenarkan kondisi itu diberlakukan pertama kalinya sejak Perang Dingin berakhir pada tahun 1991.

“Ini satu langkah lagi dalam memastikan bahwa kita siap,” katanya. ”Saya melihatnya lebih tidak merencanakan kejadian tertentu, tapi lebih untuk realitas (terhadap) situasi global yang kita hadapi dan bagaimana kita memastikan bahwa kita siap maju,” ujarnya.

Jenderal Goldfein, yang juga anggota Kepala Staf Gabungan yang bertugas sebagai penasihat Trump, menambahkan bahwa perintah siaga 24 jam itu belum diberikan. Namun, kata dia, Angkatan Udara AS sedang mempersiapkannya.

Credit sindonews.com

Tegang dengan Korut, AS Bersiap Siagakan Pembom Nuklir 24 Jam

WASHINGTON - Angkatan Udara Amerika Serikat (AS) sedang mempersiapkan diri untuk menempatkan kembali pesawat pembom nuklir dalam kondisi siaga 24 jam. Persiapan pemberlakukan kondisi ini baru pertama kali sejak Perang Dingin.

Pesawat B-52 yang sarat dengan senjata nuklir akan diposisikan untuk lepas landas kapanpun, dengan awak yang siaga di sebuah pangkalan di Louisiana.

Langkah tersebut dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan antara AS dan Korea Utara (Korut), di mana Presiden Donald Trump telah menegaskan bahwa Washington ”siap untuk apapun” ketika menyangkut rezim Kim Jong-un.

Ketegangan kedua negara itu telah memicu kekhawatiran pecahnya peran baru, terlebih Pyongyang terus mengembangkan hulu ledak nuklir agar mampu mencapai daratan AS.

Kepala Staf Angkatan Udara AS, Jenderal David Goldfein, mengatakan kepada Defense One bahwa pihaknya sedang mempersiapkan untuk menempatkan kembali pesawat pembom B-52 pada kondisi siaga 24 jam. Dia membenarkan kondisi itu diberlakukan pertama kalinya sejak Perang Dingin berakhir pada tahun 1991.

“Ini satu langkah lagi dalam memastikan bahwa kita siap,” katanya. ”Saya melihatnya lebih tidak merencanakan kejadian tertentu, tapi lebih untuk realitas (terhadap) situasi global yang kita hadapi dan bagaimana kita memastikan bahwa kita siap maju,” ujarnya, yang dikutip Senin (23/10/2017).

Jenderal Goldfein, yang juga anggota Kepala Staf Gabungan yang bertugas sebagai penasihat Trump, menambahkan bahwa perintah siaga 24 jam itu belum diberikan. Namun, kata dia, Angkatan Udara AS sedang mempersiapkannya.

Editor Defense One, Marcus Weisgerber, melaporkan, ada upaya-upaya untuk mempersiapkan Pangkalan Angkatan Udara Barksdale, di luar Shreveport, Louisiana, dalam status baru. Dia melaporkan hal itu setelah berkeliling ke lokasi tersebut.
Salah satu yang terpantau adalah sebuah bangunan yang diperbarui untuk menampung lebih dari 100 awak kapal.

Pesawat pembom nuklir Boeing B-52 Stratofortress diperkenalkan pada tahun 1955. Pesawat ini berfungsi sebagai penghalang selama Perang Dingin.

Pesawat pembom strategis jarak jauh dapat membawa 70.000 ton senjata nuklir dan konvensional, termasuk bom, “senjata pintar”, ranjau dan rudal.

Dengan delapan mesin turbojet, pesawat ini memiliki kecepatan tertinggi 650mph dan jarak 8.800 mil.

Pesawat tersebut telah dipuji oleh produsen Boeing sebagai ”pembom tempur paling mampu” di gudang senjata pasukan AS.

Sementara itu, pihak Korea Utara telah memperingatkan Trump bahwa pemimpin Gedung Putih itu bisa membawa AS ke dalam kehancuran. The Pyongyang Times, tabloid mingguan milik pemerintah Kim Jong-un, melansir laporan kritis untuk menanggapi AS yang memindahkan kapal induk USS Ronald Reagan ke Korea Selatan.

Credit sindonews.com

Teka-teki Koksan, Senjata Super Korut yang Jadi Momok bagi Seoul

M1978 Koksan, senapan super yang pernah dimiliki Korea Utara. Jika masih ada, senjata ini berpotensi merusak Seoul sebagai target terdekat. Foto/Mirror

SEOUL - Stok rudal balistik dan hulu ledak nuklir yang tak jelas adalah senjata yang paling ditakuti musuh Korea Utara (Korut) selama ini. Namun, negara komunis ini dilaporkan pernah memiliki senjata super bernama Koksan yang diklaim bisa menghantam Seoul dengan kekuatan dahsyat.

Koksan berwujud “senapan besar” self-propelled 170 milimeter yang bisa menjangkau target sejauh 37 mil.

Seoul, Ibu Kota Korea Selatan, merupakan wilayah terdekat yang bisa mengalami kerusakan masif jika senjata super itu ditembakkan dari perbatasan kedua negara.

Namun, asal-usul M1978 Koksan dan riwayatnya tetap menjadi misteri. Korut yang menjadi negara tertutup mustahil untuk mengungkap keberadaan senjata rahasianya itu.

Mengutip laporan The National Interest, Minggu (22/10/2017), Koksan adalah senjata jarak jauh dari paruh pertama abad ke-20. Senjata misterius ini pernah dimiliki sejumlah negara, namun telah dilenyapkan termasuk oleh Amerika Serikat karena “revolusi senjata” mulai tahun 1950-an.

M1978 Koksan pertama kali ditemukan oleh intelijen Barat pada tahun 1978. Senapan super ini pernah dipasang di tank tempur Type-59 China. Senjata itu diduga berasal dari produk senjata Jepang atau pecahan dari pengembangan artileri Jerman yang digunakan selama Perang Dunia Kedua.

Menurut laporan The Nastional Interest, Pyongyang pernah menjual beberapa senjata Koksan ke Iran selama Perang Iran-Irak. Senjata itu kerap terlihat dalam parade militer di Teheran.

Credit sindonews.com

Sepak Terjang Jenderal Gatot: Marah pada Militer Australia, Sentil Pasukan AS....

JAKARTA - Sosok Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Gatot Nurmantyo yang ditolak masuk ke Amerika Serikat (AS) menjadi sorotan media-media internasional, khususnya media Australia. Jenderal Gatot pernah marah pada militer Australia soal penghinaan Pancasila dan pernah menyentil rotasi pasukan AS di Darwin yang dekat dengan Papua Barat.

Pada desember lalu Panglima TNI marah dan menangguhkan sementara program pertukaran militer. Pemicunya adalah soal materi ajar di Campbell Barracks, Perth, yang dianggap menghina Pancasila, dasar negara Indonesia. Dalam materi itu, Pancasila dipelesetkan menjadi “pantat sila”.

Selain itu, Panglima TNI juga curiga militer negara tetangga itu merekrut para perwira terbaik Indonesia. Kecurigaan itu disangkal militer Canberra.

Kerja sama militer dipulihkan lagi pada akhir Februari ketika kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Australia. Pemulihan itu juga menyusul permintaan maaf Panglima Militer Australia Angus Campbell kepada Jenderal Gatot.

Panglima TNI juga pernah menyentil rotasi pasukan AS di Darwin, khususnya yang berdekatan dengan Papua Barat. Reaksi itu wajar, terlebih isu Papua Barat masih sensitif.

Jenderal Gatot pernah berkomentar bahwa dia sempat menghabiskan 90 menit di pelabuhan untuk melihat fasilitas marinir AS di Darwin. Dia mengkritik Australia yang menjadi tuan rumah bagi marinir AS. Dia juga mempertanyakan perlunya pengerahan marinir negeri Paman Sam secara massal ke dekat wilayah Indonesia.

Seperti diketahui AS belum lama ini mengerahkan sekitar 200 marinir di Darwin. Namun, militer Washington mengklaim pengerahan ratusan marinir itu bukan untuk mengancam Indonesia.

Seorang komandan militer AS, Letnan Kolonel Brian S Middleton mengatakan Indonesia tidak perlu takut dengan penyebaran marinir AS tersebut. Kehadiran 200 marinir itu merupakan gelombang pertama dari total 1.250 marinir AS yang akan dikerahkan di Darwin.

”Saya menyadari komentarnya (Jenderal Gatot). Indonesia tidak perlu takut atas penyebaran (pasukan) angkatan laut AS ke Darwin,” katanya.

”Aliansi AS dengan Australia tetap kuat dan kami tahu mengapa kami di sini. Itu untuk Marinir AS dan Diggers Aussie berlatih dan beroperasi bersama satu sama lain,” lanjut Middleton.

Terkait penolakan masuk Jenderal Gatot ke Washington, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, dalam sebuah pernyataan di situsnya, mengaku sudah menghubungi staf Panglima TNI. Namun, kedutaan masih merahasiakan alasan penolakan masuk Panglima TNI ke negeri Paman Sam itu oleh US Customs and Border Protection.

“Kedutaan tetap siap untuk memfasilitasi perjalanan Jenderal (Gatot) ke Amerika Serikat,” bunyi pernyataan Kedutaan.”Hanya saja, dia tidak dapat melakukan perjalanan seperti yang direncanakan.”

Gatot Nurmantyo diundang oleh Panglima Angkatan Bersenjata AS Jenderal Joseph Dunford Jr untuk menghadiri Konferensi Pemimpin Pertahanan tentang Perlawanan terhadap Kekerasan Ekstremisme pada 23-24 Oktober di Washington. Indonesia, negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia tidak dimasukkan dalam daftar larangan perjalanan yang diperintahkan oleh Presiden Donald Trump.

Duta Besar AS Joseph Donovan meminta maaf atas insiden tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir mengatakan wakil duta besar AS akan dipanggil hari ini (23/10/2017) untuk dimintai penjelasan soal masalah ini. Wakil duta besar AS yang dipanggil karena Duta Besar Donovan sedang tidak berada di Indonesia.

Credit sindonews.com

Mengenal Dunford, Jenderal AS Pengundang Panglima Gatot

JAKARTA - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Wuryanto telah mengonfirmasi bahwa pengundang Panglima TNI Jenderal Gatot ke Amerika Serikat (AS) yang berakhir dengan penolakan masuk adalah Jenderal Joseph Francis Dunford, Jr.

Dia adalah Ketua ke-19 The Joint Chiefs of Staff (JCS) atau Kepala Staf Gabungan, sebuah badan pimpinan perwira militer senior di Departemen Pertahanan AS.

Dunford menjabat Ketua ke-19 JCS sejak 1 Oktober 2015. Jabatan itu menempatkannya sebagai penasihat militer utama Presiden, Menteri Pertahanan, dan Dewan Keamanan Nasional AS.

SINDOnews pada Senin (23/10/2017) mengutip biodata Dunford dari situs resmi Kementerian Pertahanan AS, defense.gov.
Sebelum menjadi Ketua ke-19 JCS, Jenderal Dunford menjabat sebagai Komandan Korps Marinir ke-36. Dia sebelumnya menjabat sebagai Asisten Komando Korps Marinir dari tahun 2010 sampai 2012 dan merupakan Panglima Pasukan Bantuan Keamanan Internasional dan Pasukan Amerika Serikat-Afghanistan mulai Februari 2013 sampai Agustus 2014.

Dia merupakan warga Boston, Massachusetts. Jenderal Dunford lulus dari Saint Michael's College dan ditugaskan pada tahun 1977. Dia telah bertugas sebagai perwira infanteri di semua tingkat.

Lulusan Sekolah Ranger Angkatan Darat AS, Marine Corps Amphibious Warfare School dan The US Army War College, Jenderal Dunford memperoleh gelar master di bidang Pemerintahan dari Universitas Georgetown. Dia juga mendapat gelar serupa di bidang Hubungan Internasional dari Fletcher School of Law and Diplomacy.

Seperti diberitakan sebelumnya, Panglima TNI sedianya akan menghadiri acara Chiefs of Defense Conference on Country Violent Extremist Organization (VEOs) yang akan dilaksanakan pada tanggal 23-24 Oktober 2017 di Washington DC. Saat akan terbang dengan pesawat Emirates Sabtu (21/10/2017), staf maskapai memberitahu bahwa Jenderal Gatot dan rombongan tak bisa terbang karena pihak US Customs and Border Protection menolak masuk.

Kapuspen TNI Mayjen Wuryanto menjelaskan, Panglima TNI mendapat undangan secara resmi yang dikirim Jenderal Joseph F Dunford Jr dan kemudian Jenderal Gatot membalas surat tersebut. Panglima TNI mengonfimasi kehadirannya sebagai bentuk penghargaan dan perhatian.

”Panglima TNI mengirim surat balasan tersebut karena menghormati Jenderal Joseph F Dunford Jr yang merupakan sahabat sekaligus senior Jenderal TNI Gatot Nurmantyo,” ujar Wuryanto di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Minggu.

Credit sindonews.com

Visa Sah, Sikap AS Tolak Masuk Jenderal Gatot Sangat Tidak Wajar

JAKARTA - Pemerintah Amerika Serikat (AS) hingga kini tidak menjelaskan detail alasan ditolaknya Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Gatot Nurmantyo masuk ke negara tersebut. Penolakan itu dinilai sangat tidak wajar, sebab Jenderal Gatot sudah diberi visa sah dan atas undangan resmi militer Washington.

Kedutaan Besar (kedubes) AS di Jakarta mengeluarkan sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa Panglima TNI “tidak dapat melakukan perjalanan sesuai rencana”.

”Duta Besar AS Joseph Donovan telah meminta maaf kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi atas ketidaknyamanannya terhadap Jenderal Gatot,” kata pihak Kedutaan.

”Kedutaan Besar berhubungan dengan staf Jenderal mengenai masalah ini sepanjang akhir pekan, dan bekerja untuk memfasilitasi perjalanannya,” lanjut Kedutaan.

”Kedubes AS tetap bersedia dan siap untuk memfasilitasi perjalanan Jenderal (Gatot) ke Amerika Serikat. Kami tetap berkomitmen untuk (memperkuat) kemitraan strategis kami dengan Indonesia sebagai cara untuk memberikan keamanan dan kemakmuran bagi bangsa dan masyarakat kita,” lanjut pihak Kedutaaan.

Tidak seperti beberapa pemimpin militer Indonesia lainnya, Jenderal Gatot tidak dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia, sehingga tidak ada alasan yang jelas untuk melarangnya pergi ke AS.

Aaron Connolly dari Lowy Institute mencurigai adanya masalah birokratis.

”Sejumlah perwira militer Indonesia yang telah diberitahu bahwa mereka tidak akan diizinkan masuk ke AS, dan telah ditolak visanya, namun belum pernah ada yang sepengetahuan saya di mana seorang perwira militer Indonesia diberi visa yang sah untuk memasuki AS. Negara itu dan kemudian menolak masuk sebelum naik pesawat,” katanya.

”Ini sangat tidak wajar dan menurut saya penjelasan yang paling mungkin adalah ada snafu (kekacauan) administratif yang harus diberitahukan oleh US Customs and Border Protection kepada maskapai Emirates, dan mereka tidak melakukannya,” ujarnya, seperti dikutip ABC.net.au, Senin (23/10/2017).

Panglima TNI sedianya akan menghadiri acara Chiefs of Defense Conference on Country Violent Extremist Organization (VEOs) yang akan dilaksanakan pada tanggal 23-24 Oktober 2017 di Washington DC, namun penolakan masuk itu mengacaukan jadwal tersebut.

Kapuspen TNI Mayjen TNI Wuryanto menjelaskan, bahwa Panglima TNI mendapat undangan secara resmi yang dikirim oleh Pangab Amerika Serikat Jenderal Joseph F Dunford Jr dan kemudian Jenderal TNI Gatot Nurmantyo membalas surat tersebut dan mengonfimasi kehadirannya sebagai bentuk penghargaan dan perhatian.

"Panglima TNI mengirim surat balasan tersebut karena menghormati Jenderal Joseph F Dunford Jr yang merupakan sahabat sekaligus senior Jenderal TNI Gatot Nurmantyo,” ujar Wuryanto di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Minggu.

Menurutnya, Panglima TNI beserta istri dan delegasi telah mengurus visa dan administrasi lainnya untuk persiapan keberangkatan. Pada Sabtu 21 Oktober, Panglima TNI siap berangkat menggunakan maskapai Emirates. Namun, beberapa saat sebelum keberangkatan ada pemberitahuan dari maskapai bahwa Panglima TNI beserta delegasi tidak boleh memasuki wilayah AS oleh pihak US Custom and Border Protection.

Credit sindonews.com

Kedubes AS Tak Bisa Jelaskan Alasan Pencekalan Panglima TNI

JAKARTA - Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Jakarta akhirnya angkat bicara mengenai pencekalan Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo ke AS. Kedubes AS menuturkan, Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia, Joseph Donovan telah melakukan komunikasi dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengenai hal ini.

Dalam sebuah pernyataan, kedubes AS di Jakarta membenarkan bahwa Gatot akan datang ke AS atas undangan Kepala Staf Gabungan militer AS, Joseph Dunford. Namun, sayangnya kedubes AS dalam pernyatannya tidak menjabarkan alasan pencekalan tersebut.

"Kepala Staf Gabungan militer AS, Joseph Dunford mengundang Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo untuk menghadiri Konferensi Pertahanan tentang Perlawanan Ekstrimisme Kekerasan yang diadakan pada 23-24 Oktober di Washington, D.C. Jenderal Gatot tidak dapat melakukan perjalanan sesuai rencana," kata kedubes AS pada Minggu (22/10).

"Kedutaan telah berhubungan dengan staf Jenderal mengenai masalah ini sepanjang akhir pekan, bekerja untuk memfasilitasi perjalanannya. Duta Besar AS Joseph Donovan telah meminta maaf kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi atas ketidaknyamanannya terhadap Jenderal Gatot," sambungnya.

Kedubes AS menambahkan, pihaknya tetap siap untuk memfasilitasi perjalanan Gatot ke AS. "Kami tetap berkomitmen untuk Kemitraan Strategis dengan Indonesia sebagai cara untuk memberikan keamanan, dan kemakmuran bagi bangsa dan masyarakat kita," imbuhnya.

Credit sindonews.com

RI Kirim Nota Diplomatik ke AS Soal Penolakan Masuk Panglima TNI

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia menuturkan, Kedutaan Besar Indonesia (KBRI) di Washington DC, Amerika Serikat (AS) telah mengirimkan nota diplomatik kepada Kemlu AS terkait dengan ditolaknya Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo untuk memasuki wilayah AS.

Kemlu RI melalui pesan singkat kepada awak media menuturkan, pihaknya juga akan memanggil pewakilan AS di Jakarta pada esok hari. Namun, Kemlu RI tidak memberikan rincian waktu pemanggilan perwakilan AS tersebut.

"KBRI Washington DC telah mengirim nota diplomatik kepada Kemlu AS untuk meminta klarifikasi terkait kejadian kemarin," kata kemlu dalam pesan singkat tersebut pada Minggu (22/10).

"Mengingat Duta Besar AS sedang tidak di Jakarta, Wakil Dubes AS juga telah dipanggil untuk ke Kemlu besok guna memberikan keterangan," sambungya.

Gatot Nurmantyo dikabarkan seharusnya terbang ke AS pada tanggal 21 Oktober kemarin, dengan menggunakan maskapai penerbangan Emirtes. Gatot mengetahui ditolak masuk AS beberapa saat sebelum terbang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng.

Pemberitahuan penolakan disampaikan pihak maskapai Emirates atas permintaan otoritas keamanan dalam negeri AS. Gatot sendiri terbang ke AS untuk memenuhi undangan Jenderal Joseph F Durford, Jr, yang merupakan kepala marinir AS.

Durford mengundang Gatot untuk berbicara di Chiefs of Defence conference on country violent Extremist organizations (VEOs) yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 hingga 24 Oktober di Washington DC.

Credit sindonews.com

Soal Jenderal Gatot, Wakil Dubes AS: Kami Menyesal, Mohon Maaf

JAKARTA - Wakil Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat (AS) Erin McKee memenuhi panggilan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia, Senin (23/10/2017). Dia diminta untuk menjelaskan masalah larangan masuk AS terhadap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Diplomat Amerika ini tetap enggan menjelaskan alasan penolakan terhadap Panglima TNI. Kepada wartawan, dia hanya berujar bahwa masalah tersebut telah diselesaikan.

McKee bertemu dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Lestari Priansari Marsudi dan meminta maaf. Sebelumnya, Dubes AS Joseph Donovan dalam pernyataan yang dirilis di situs Kedutaan Besar AS di Jakarta juga meminta maaf.

”Kami sangat menyesalkan ketidaknyamanan yang ditimbulkan (dalam) insiden ini dan kami mohon maaf,” kata McKee kepada wartawan.

”Sama sekali tidak ada masalah dengan kemampuannya untuk melakukan perjalanan ke Amerika Serikat. Kami menyambutnya. Kedubes bekerja sangat keras untuk memahami apa yang terjadi,” katanya.

Aaron Connolly dari Lowy Institute mencurigai adanya masalah birokratis.

”Sejumlah perwira militer Indonesia yang telah diberitahu bahwa mereka tidak akan diizinkan masuk ke AS, dan telah ditolak visanya, namun belum pernah ada yang sepengetahuan saya di mana seorang perwira militer Indonesia diberi visa yang sah untuk memasuki AS. Negara itu dan kemudian menolak masuk sebelum naik pesawat,” katanya.

”Ini sangat tidak wajar dan menurut saya penjelasan yang paling mungkin adalah ada snafu (kekacauan) administratif yang harus diberitahukan oleh US Customs and Border Protection kepada maskapai Emirates, dan mereka tidak melakukannya,” ujarnya, seperti dikutip ABC.net.au, Senin (23/10/2017).

Panglima TNI sedianya akan menghadiri acara Chiefs of Defense Conference on Country Violent Extremist Organization (VEOs) yang akan dilaksanakan pada tanggal 23-24 Oktober 2017 di Washington DC, namun penolakan masuk itu mengacaukan jadwal tersebut.

Credit sindonews.com

Australia Risaukan Rencana Jalur Sutra Baru Cina

Diagram Rencana Cina untuk 'Jalur Sutra Baru'

CB, MELBOURNE -- Upaya triliunan dolar oleh Cina untuk mendominasi perdagangan global ditolak oleh figur keamanan nasional senior Australia yang mengkhawatirkan konsekuensi strategis serius jika Australia terlibat secara formal.

ABC telah mengonfirmasi kepala departemen imigrasi dan pertahanan adalah yang termasuk menentang inisiatif ambisius "Satu Jalur Satu Jalan" dari Beijing, dengan tegas menyarankan pemerintahan Turnbull awal tahun ini untuk tidak bergabung.
Sejumlah sumber pemerintah mengatakan kepada ABC rencana Cina itu juga telah memicu perpecahan di dalam Departemen Urusan Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT), dimana birokrat perdagaan umumnya mengarah untuk bergabung sementara korps diplomatik tidak berminat.
Sejauh ini, 68 negara termasuk Selandia Baru telah bergabung dengan proyek Presiden Cina Xi Jinping yang ingin mendanai rencana negaranya untuk memperbesar kekuatannya di regional dan lebih luas lagi. "Pertimbangan ekonomi bagi Australia untuk bergabung secara formal jelas tidak menguntungkan," seorang figur senior di pemerintahan mengatakan kepada ABC.
"Kami melihat sangat kecil tambahan manfaat ekonomi jika bergabung, tapi banyak konsekuensi negatif jika kita menerima tawaran Beijing."
Di bawah rencana besar yang pertama kali dibuka pada 2013, Cina ingin ingin menghidupkan kembali jaringan kuno daratan dan lautan jalur perdagangan sutra dan telah menghabiskan miliaran dolar untuk proyek infrastruktur baru seperti jalan, jalur kereta api, pelabuhan dan koridor maritim.

Kereta pembawa barang di beberapa jalur paralel

Kota Chongqing, selatan Cina mengirimkan barang ke Asia Tengah, Rusia dan Eropa dengan kereta sepanjang 2 kilometer.

ABC News: Matthew Carney

Proyek yang berbasis di daratan adalah "jalur (belt)" sementara "jalan (road)" adalah rute maritim yang akan menghubungkan provinsi selatan Cina ke Asia Tenggara dan pantai timur Afrika dengan pelabuhan dan jalur kereta.
Saat Kongres Partai Komunis ke-19 pekan lalu Presiden Cina lagi menekankan inisiatif ini dan mennyatakan harapannya semakin banyak negara untuk bergabung segera. "Ekonomi yang terbuka akan membaik sementara yang tertutup akan ketinggalan di belakang," kata Xi dalam pidato di Gedung Besar Rakyat Beijing dalam pembukaan Kongres.

Credit REPUBLIKA.CO.ID/australiaplus.com

Setelah Catalonia, Dua Kota Kaya Italia Gelar Referendum

CB, Milan - Dua wilayah terkaya di utara Italia telah mengadakan jajak pendapat atau referendum untuk meminta otonomi lebih besar dari pemerintah pusat di Roma menyusul referendum kemerdekaan Catalonia pada awal Oktober lalu.
Sekitar 11 juta pemilih di Lombardy dan Veneto, hampir seperempat populasi Italia, memberikan surat suara mereka pada Minggu, 22 Oktober 2017, dalam sebuah referendum yang tidak mengikat dan disetujui Mahkamah Konstitusi.

Presiden kedua wilayah itu mengatakan lebih dari 95 persen pemilih telah memberikan suara seperti yang diharapkan. Mereka mendukung otonomi yang lebih besar.

Jajak suara ini tidak mengikat namun ini memberi pemimpin sayap kanan kedua wilayah itu sebuah mandat politik yang kuat saat mereka memulai perundingan dengan pemerintah pusat. Ada beberapa isu yang akan dibahas yaitu soal pembagian kekuasaan, pajak, urusan imigrasi dan pendidikan di wilayah yang kekuasaannya berpusat di kota Venesia dan Milan itu.

Presiden Veneto, Luca Zaia, memuji hasil jajak pendapat, yang sedikit tertunda oleh serangan hacker, sebagai "big bang" institusional.
Namun dia mengulangi bahwa aspirasi di kawasan itu tidak sebanding dengan agenda separatis yang telah memicu krisis konstitusional di Spanyol.
Pemimpin Lombardy, Roberto Maroni mengatakan dia akan mencari cara untuk menyajikan proposal rinci sebelum pemilihan nasional yang dijadwalkan Mei tahun depan.
"Saya akan pergi ke Roma dan meminta lebih banyak kekuatan dan sumber daya dalam kerangka persatuan nasional," katanya, seperti yang dilansir SBS News pada 23 Oktober 2017.
Kedua wilayah ini menyumbang 30 persen dari GDP Italia, namun banyak pembayar pajak di wilayah utara membenci daerah selatan Italia, yang relatif miskin.
Referendum kembar Italia datang setelah referendum kemerdekaan di Catalonia, Spanyol. Ketegangan meningkat di negara tetangga itu setelah referendum menghasilkan 90 persen suara yang mendukung pemisahan diri.
Analis mengatakan antusiasme daerah utara Italia untuk otonomi tidak mewakili ancaman terhadap kesatuan Italia dalam jangka pendek. Tapi mereka menganggapnya sebagai kekuatan yang mengganggu selama beberapa dekade mendatang, terutama karena pemerintah pusat yang tidak mampu melepaskan kontribusi pendapatan dari daerah paling dinamis di negara itu.
Daerah Catalonia Spanyol juga mengangkat isu soal kontribusi pajak terkait referendum yang digelar.

Credit TEMPO.CO

Raungan Pengebom B-1B Lancer AS Getarkan Semenanjung Korea

Pesawat pembom Angkatan Udara Amerika Serikat, B-1B Lancer. South Korea Defense Ministry via AP

CB, Jakarta - Dua pesawat pengebom Amerika Serikat terbang mendekati wilayah Korea Utara hari ini sebagai bentuk unjuk kekuatan untuk mengintimidasi rezim Kim Jong Un.

Pesawat supersonic pengebom strategis B-1B melintasi wilayah udara Korea Selatan sebagai bagian dari pameran senjata dan latihan gabungan militer AS dan Korea Selatan.

Sejak Senin lalu, latihan gabungan ini digelar dan beberapa hari kemudian pameran Aerospace and Defence Exhibition 2017 juga dimulai.

“Kedua pesawat pengebom terbang sangat rendah sehingga bisa terlihat jelas oleh para pengunjung pameran. Raungan mesin pesawat dan getarannya begitu terasa membuat para penonton merasa tercekam,” kata seorang pejabat kementerian Korsel, Minggu, 22 Oktober 2017.

image: https://images.tempo.co/?id=630779&width=720

Sebuah pesawat pembom Lancer B-1B dari Angkatan Udara AS melakukan isi bahan bakar saat melakukan misi terbang selama 10 jam, untuk terbang di sekitar Kyushu, Jepang, Laut Cina Timur, dan semenanjung Korea, dari Pangkalan Angkatan Udara Andersen, Guam, 8 Agustus 2017. U.S. Air Force/Tech. Sgt. Richard P. Ebensberger/Handout via REUTERS

Kedua pesawat pengebom itu terbang dari pangkalan udara Anderson Air Base di Pulau Guam sebelum memasuki langit Korsel.
Penerbangan kali ini terjadi hanya sebelas hari setelah pesawat yang sama melakukan manuver malam di pesisir pantai timur dan barat Korsel sebagai unjuk kemampuan terhadap militer Korut.
Menurut kantor berita AS, Foreign Policy, militer persiapan untuk menyerang Korut berjalan terus. Sebuah kapal penghancur telah menyiapkan serangan rudal Tomahawk terhadap Korut.

Alarm untuk mengaktifkan serangan ini diberi kode WARNO, yang berarti kru kapal segera bersiap untuk langsung menyerang.
Kepada media Foreign Policy, Seorang mantan pejabat Kementerian Pertahanan AS mengatakan,”Saya kira cukup signifikan kemungkinan serangan akan menggunakan rudal Tomahawk.”
Namun dia mengatakan alarm WARNO bukan hal yang belum pernah terdengar sebelumnya. Sehingga ini bukan berarti ada persiapan penyerangan terhadap rezim Kim Jong Un.
Menurut mantan komandan angkatan laut AS, Ted Johnson, kepada FP,”Faktanya, bakal ada serangan Tomahawk kepada Korea Utara memang terasa mengancam. Tapi saya kira memang ada persiapan untuk serangan kilat jika ‘Rocket Man’ membuat keputusan irasional dan melakukan provokasi berlebihan.”

Credit TEMPO.CO

Rudal Korea Utara Diklaim Bisa Serang Kapal Induk AS

Kapal induk terbaru Inggris, HMS Queen Elizabeth tiba di Portsmouth, 16 Agustus 2017. Porthsmouth adalah pangkalan angkatan laut Inggris. Gareth Fuller/PA via AP

CB, Jakarta - Kementerian Luar Negeri Korea Utara mengatakan kemampuan nuklir negara komunis itu nyaris setara dengan Amerika Serikat.

“Tujuan utama kami adalah mencapai keseimbangan dengan Amerika Serikat. Jadi mereka tidak berani bicara soal serangan militer terhadap DPRK (Democratic People's Republic of Korea),” kata Choe Sonhui, Direktur Kementerian Luar Negeri Korea Utara untuk Departemen Amerika Utara, dalam sebuah konferensi non-proliferasi nuklir di Moskow, Jumat, 22 Oktober 2017.
Madame Choe menegaskan urusan nuklir ini dianggap sebagai urusan hidup dan mati negara itu. Sehingga, rezim Kim Jong Un tidak berencana mendiskusikan ini dengan Amerika Serikat.
Menurut peneliti senior di Akademi Rusia untuk Ilmu Pengetahuan tentang Pusat Studi Korea, Evgeny Kim, klaim Choe itu berlebihan. Saat ini, Korea Utara tidak memiliki kemampuan memproduksi massal senjata nuklir dan rudal pengangkutnya.

Dalam foto yang dirilis oleh Kantor Berita KCNA pada 5 Juli 2017 menunjukkan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un bersama sejumlah ilmuwan dan teknisi dari Akademi Pertahanan DPRK mengecek rudal balistik antarbenua Hwasong-14 sebalum diuji, di barat laut Korea Utara. KCNA via REUTERS
Tapi, Kim melanjutkan, Korut memiliki kemampuan untuk menyerang kekuatan militer AS. “Contohnya, kapal induk USS Ronald Reagan yang memimpin rombongan kapal induk berada di Laut Jepang. Korea Utara bisa menggunakan semua kemampuan teknologi rudalnya untuk menghancurkan kapal induk ini. Dalam konteks ini, ada benarnya klaim Pyongyang bahwa mereka mampu menyerang dengan kuat militer AS,” kata Kim.
Konfrontasi Korea Utara dan Amerika Serikat meningkat drastis sejak awal pekan ini. Ini terjadi setelah AS dan Korea Selatan menggelar latihan perang bersama di Semenanjung Korea. Latihan ini melibatkan tidak kurang empat kapal induk AS dan ribuan tentara.
Ini termasuk 40 kapal perang kedua negara, yang didukung pesawat pengebom strategis supersonic B1-B. Mesin-mesin perang supercanggih ini bertebaran dari Laut Kuning hingga Laut Jepang.
Tekanan AS terhadap Korut juga meningkat dengan pernyataan Direktur CIA, Mike Pompeo, yang mengatakan pemimpin Korut bisa saja raib tiba-tiba.

image: https://images.tempo.co/?id=656748&width=720

Mike Pompeo dan Kim Jong-un. politics.com.ph
“Dengan hormat ke.. Jika Kim Jong Un menghilang, melihat rekam jejak CIA, maka saya tidak akan bicara apa-apa soal itu,” kata Pompeo ketika ditanya dalam sebuah Forum Diskusi Keamanan Nasional jika Kim Jong Un menghilang, Jumat, 22 Oktober 2017. Forum ini digelar oleh lembaga Foundation for Defence of Democracies.
Ditanya soal pernyataan ini, analis politik Asia Pasifik, Vladimir Terekhov, mengatakan retorika ini bagian dari strategi Washington untuk menekan Cina.
“Saya kira hal serius belum akan terjadi sebelum kedatangan Donald Trump ke Beijing pada 8 Nopember 2017. Ini karena semua retorika AS dan tindakannya di Semenanjung Korea ditujukan tidak hanya ke Korut tapi justru kepada Cina, yang menjadi musuh geopolitis utama AS di kawasan ini,” kata Terekhov.
Namun, Terekhov melanjutkan ada kemungkinan AS dan sekutunya menggelar serangan militer jika penanganan senjata nuklir Korea Utara tidak menunjukkan hasil.
Cina dan Rusia telah merekomendasikan Pyongyang untuk mendeklarasikan moratorium tes nuklir baru dan peluncuran misil baru. Kedua negara juga meminta Seoul dan Washington menghentikan kegiatan latihan perang bersama di kawasan ini.

Credit TEMPO.CO

Era Perang Jarak Jauh: Korea Selatan Siapkan Serangan Masif Rudal

Peta Fasilitas Nuklir Korea Utara dan pangkalan angkatan udara dan angkatan laut AS. Telegraph.co.uk

CB, Seoul – Militer Korea Selatan mempersiapkan serangan besar-besaran menggunakan rudal dari darat ke darat untuk menyapu bersih kekuatan pasukan artileri Korea Utara.

Dalam laporan ke National Assembly, militer Korsel memaparkan rencana serangan rudal tiga tahap untuk menghancurkan kekuatan artileri Korut.

Pimpinan militer Korsel mengatakan ini akan dilakukan menggunakan rudal darat ke darat bernama KTSSM yang dijuluki ‘pembunuh artileri’. “Sasarannya adalah perlengkapan artileri yang ditutupi kamuflase di sepanjang perbatasan demiliterisasi serta di pantai-pantai dari pulau perbatasan kedua negara,” tulis Telegraph, Friday, 20 Oktober 2017.

image: https://images.tempo.co/?id=651165&width=720

Pasukan khusus tentara Korea Selatan memberi hormat di depan stasiun peluncuran PAC-2 untuk memperingati Hari Jadi Angkatan Bersenjata ke-69 pada 1 Oktober di Pangkalan Angkatan Laut ke-2 di Pyeongtaek, Korea Selatan, 25 September 2017. AP
“KTSSM-I akan menyerang terowongan musuh menggunakan howitzer 170-mm self propelled dan 240-mm multiple rocket launch system,” begitu tertulis di laporan itu.

Laporan ini juga menuliskan rudal yang sama akan digunakan untuk menyerang fasilitas rudal SCUD dan peluncur roket 30-mm.
Militer Korsel juga berencana menembakkan rudal balistik Hyunmoo-II, yang memiliki jangkauan hingga 800 kilometer untuk menghancurkan fasilitas nuklir dan sistem senjata pemusnah massal Korut.
Latihan militer untuk perang laut AS dan Korsel berlangsung sejak awal pekan ini. Kedua militer melakukan unjuk kekuatan dalam pameran senjata ADEX yang juga berlangsung selama pekan lalu.
Dalam reaksinya terhadap latihan perang kedua negara ini, media resmis Korut KCNA menyebut AS sebagai pasukan agresor dan Korsel sebagai bonekanya.

image: https://images.tempo.co/?id=449121&width=720

Pesawat tempur F/A 18 di dek kapal induk USS Theodore Roosevelt di Changi Navy Base, Singapura, 24 Oktober 2015. Kapal Induk Angkatan Laut Armada VII Amerika Serikat ini ditarik dari Teluk Arab setelah tujuh bulan ditempatkan diperaian tersebut. REUTERS/Edgar Su
“Pasukan Imperialis AS dan boneka Korea Selatan dilaporkan semakin ngotot melakukan manuver perang terhadap DPRK (Democratic People's Republic of Korea),” begitu pernyataan yang dilansir media resmi Korea Utara KCNA seperti dilansir media Express, Ahad, 22 Oktober 2017.
Media KCNA juga dilaporkan menyatakan,”Para penyuka perang dari boneka angkatan laut Korea Selatan mengumumkan dalam acara Komite Pertahanan “National Assembly” pada 19 Oktober bahwa mereka akan menggunakan helikopter Apache dari Divisi 2 pasukan imperialis agresor AS dalam latihan operasional gabungan.”
KCNA dilaporkan juga menulis,”Sementara itu pasukan darat AS dilaporkan semakin serius melakukan latihan untuk perang darat di dalam terowongan di bagian utara dan bersiap untuk perang jalanan serta melengkapi pasukan mereka dengan peralatan baru.”
Respon KCNA ini muncul setelah pesawat pengebom supersonic B-1B Lancer mempertontonkan kekuatannya pada acara pameran senjata ADEX Korea Selatan, yang ditutup pada Sabtu lalu.

Credit TEMPO.CO

Perang Dunia III: Korea Utara Sebut AS Agresor dan Korsel Boneka

CB, Jakarta - Rezim Kim Jong-un Korea Utara telah berulang kali merespons operasi militer Amerika Serikat di Semenanjung Korea dengan peluncuran rudal balistik.
Kali ini, rezim komunis ini mengecam tentara Amerika, yang berlatih perang dengan militer Korea Selatan di perairan sekitar Semenanjung Korea.

“Pasukan imperialis Amerika dan boneka Korea Selatan dilaporkan semakin ngotot melakukan manuver perang terhadap DPRK (Democratic People's Republic of Korea),” demikian pernyataan yang dilansir media resmi Korea Utara, KCNA, seperti dilansir media Express, Ahad, 22 Oktober 2017.

image: https://images.tempo.co/?id=656749&width=720

Donald Trump dan Kim Jong-un. trofire.com
KCNA juga dilaporkan menyatakan, ”Para penyuka perang dari boneka angkatan laut Korea Selatan mengumumkan dalam acara Komite Pertahanan 'National Assembly' pada 19 Oktober bahwa mereka akan menggunakan helikopter Apache dari Divisi 2 pasukan imperialis agresor Amerika dalam latihan operasional gabungan.”

KCNA dilaporkan juga menulis, ”Adapun pasukan darat Amerika dilaporkan semakin serius melakukan latihan untuk perang darat di dalam terowongan di bagian utara dan bersiap untuk perang jalanan serta melengkapi pasukan mereka dengan peralatan baru.”
Respons KCNA ini muncul setelah pesawat pengebom supersonik B-1B Lancer mempertontonkan kekuatan dalam acara pameran senjata ADEX Korea Selatan, yang ditutup pada Sabtu lalu.
Pesawat supersonik pengebom strategis B-1B melintasi wilayah udara Korea Selatan sebagai bagian dari kegiatan pameran senjata dan latihan gabungan militer Amerika dengan Korea Selatan.
Sejak Senin lalu, latihan gabungan ini digelar. Beberapa hari kemudian, pameran Aerospace and Defence Exhibition 2017 pun dimulai.
“Kedua pesawat pengebom terbang sangat rendah sehingga bisa terlihat jelas oleh para pengunjung pameran. Raungan mesin pesawat dan getarannya begitu terasa sehingga membuat para penonton merasa tercekam,” kata seorang pejabat kementerian Korea Selatan.
Kedua pesawat pengebom itu terbang dari Pangkalan Udara Anderson Air Base di Pulau Guam sebelum memasuki langit Korea Selatan.
Penerbangan kali ini terjadi hanya sebelas hari setelah pesawat yang sama melakukan manuver malam di pesisir pantai timur dan barat Korea Selatan sebagai unjuk kemampuan terhadap militer Korea Utara.

Credit TEMPO.CO