Jumat, 26 Mei 2017

Calon jagoan Trump untuk bos FBI, mengundurkan diri


Calon jagoan Trump untuk bos FBI, mengundurkan diri
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump (REUTERS/Kevin Lamarque)


Washington (CB) - Mantan senator dan mantan calon wakil presiden dari Partai Demokrat, Joe Lieberman, mundur dari pencalonan untuk posisi direktur baru FBI.

Tokoh yang justru difavoritkan Presiden Donald Trump untuk menduduki jabatan itu beralasan tidak ingin ada konflik kepentingan mengingat Trump telah menyewa seorang pengacara dari firma hukum di mana Liebernam bekerja.

Lieberman bekerja pada sebuah firma hukum yang berbasis di New York yang dikepalai Marc Kasowitz yang disewa Trump untuk menjadi pembelanya dalam penyelidikan oleh Departemen Kehakiman dan Kongres atas kemungkinan kaitan tim kampanyenya pada Pemilu 2016 dengan Rusia.

"Dengan Anda memilih Marc Kasowitz untuk mewakili Anda dalam berbagai penyelidikan yang sudah dimulai, saya yakin akan lebih baik menghindari timbulnya konflik kepentingan," tulis Lieberman dalam surat kepada Trump tertanggal Rabu waktu AS.

Salinan surat yang dipublikasikan Wall Street Journal itu juga didapatkan Reuters, Kamis waktu AS.  Gedung Putih enggan menanggapi pengunduran diri Lieberman ini.

Sepekan lalu Trump berkata kepada wartawan bahwa dia sudah hampir pasti memilih calon pengganti James Comey sebagai direktur FBI.

Comey dipecat Trump 9 Mei lalu yang kemudian memicu gonjang politik di Gedung Putih karena saat Comey dipecat FBI tengah menyelidiki dugaan kolusi Trump dengan Rusia.

Departemen Kehakiman telah menunjuk mantan direktur FBI Robert Mueller untuk mengetuai penyelidikan dugaan kolusi itu.

"Mengingat peran Kasowitz, Lieberman tak ingin berpartisipasi dalam penyelidikan Rusia untuk periode waktu dua tahun tanpa surat pelepasan tuntutan dari Departemen Kehakiman," kata Kathleen Clark, profesor etika hukum pada Sekolah Hukum, Universitas Washington, kepada Reuters.

Hukum AS melarang pengacara yang baru disewa pemerintah menyelidiki kliennya selama masa satu tahun. Namun periode ini sudah diperpanjang Trump menjadi dua tahun lewat Keppres yang ditandatangani Januari silam.




Credit  antaranews.com





Trump janji selidiki pembocor rahasia teror Manchester


Trump janji selidiki pembocor rahasia teror Manchester
Manchester Arena yang diteror ledakan diduga bom bunuh diri yang paling sedikit menewaskan 19 orang ketika di gedung ini digelar konser musik Ariana Grande (Reuters)


Brussel, London (CB) - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan, Kamis, pembocoran rahasia pemboman bunuh diri di Manchester kepada media massa yang dinilainya "sangat mengganggu" akan diselidiki.

Pernyataan itu dikeluarkan Trump setelah kepolisian Inggris yang berang berhenti berbagi informasi dengan badan-badan AS.

Perdana Menteri Inggris Theresa May sebelumnya mengatakan bahwa ia akan menyampaikan kepada Trump bahwa kerahasiaan informasi intelijen yang saling dibagikan antara kedua negara harus dijaga.

"Dugaan kebocoran yang datang dari badan-badan pemerintah adalah hal yang sangat mengganggu," kata Trump dalam pernyataan yang dikeluarkan setelah ia tiba di Brussel untuk menghadiri pertemuan puncak negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) yang juga dihadiri PM May.

"Saya meminta Departemen Kehakiman dan lembaga-lembaga terkait lainnya untuk melakukan peninjauan penuh terhadap masalah ini, dan jika pantas, pelaku (pembocoran) harus diadili berdasarkan hukum yang berlaku."

Salman Abedi, pria berusia 22 tahun dan lahir di Inggris dari orang tua asal Libya, meledakkan diri Senin malam di Manchester Arena setelah pertunjukan digelar oleh penyanyi AS Ariana Grande, yang sebagian besar pemujanya adalah anak-anak dan remaja.

Seorang sumber yang mengetahui proses penyelidikan mengatakan kepada Reuters bahwa Abedi kemungkinan merakit sendiri bomnya atau dengan bantuan seorang kaki tangan. Informasi itu berbeda dengan perkiraan sebelumnya bahwa perakit bom kemungkinan buron.

"Pencarian masih dipusatkan pada para kaki tangan dan jaringan, tapi mungkin saja ia merakit bomnya sendiri," kata sumber.

Serangan Manchester melukai 116 orang, yang 75 di antaranya dirawat di rumah sakit dan 23 lainnya masih berada dalam kondisi kritis, kata otoritas kesehatan setempat seperti dikutip Reuters.




Credit  antaranews.com






AS Kehilangan Jejak Senjatanya di Irak Senilai Rp13 Triliun



AS Kehilangan Jejak Senjatanya di Irak Senilai Rp13 Triliun
Seorang tentara AS siaga dengan senjatanya. Pentagon kehilangan jejak senjata AS di Irak dan Kuwait senilai lebih dari Rp13 triliun. Foto/REUTERS/Alaa Al-Marjani


WASHINGTON - Sebuah audit yang baru dirilis Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) menunjukkan bahwa akuntansi militer lalai yang mengakibatkan Pentagon tak tahu nasib banyak senjatanya di Irak dan Kuwait. Senjata-senjata yang tak diketahui jejaknya itu senilai lebih dari USD1 miliar atau lebih dari Rp13 triliun.

Senjata dan peralatan militer AS tersebut sebenarnya ditujukan untuk membantu Angkatan Darat Irak.

Audit itu dirilis berdasarkan permintaan kelompok HAM Amnesty International di bawah UU Kebebasan Informasi atau Freedom of Information Act (FOIA). Data audit diperolah dari Kantor Inspektur Jenderal untuk Penelusuran Aset Pentagon dari bulan September 2016.

Senjata dan peralatan militer AS senilai lebih dari USD1 miliar itu disalurkan ke Irak di bawah program Iraq Train and Equip Fund (ITEF). Tujuannya,  untuk membantu pemerintah Irak dalam memerangi kelompok Islamic State (ISIS).

“Pihak ‘The Army’s 1st Theater Sustainment Command’ tidak memiliki kontrol yang efektif untuk mempertahankan visibilitas dan akuntabilitas peralatan ITEF di Kuwait dan Irak sebelum dikirim ke Pemerintah Irak,” bunyi audit departemen tersebut.

”Audit ini memberikan wawasan yang mengkhawatirkan mengenai sistem pertahanan yang dimiliki Angkatan Darat Amerika Serikat dan berpotensi membahayakan,” kata Patrick Wilcken, Pengendali Ketahanan dan Penahanan Senjata Amnesty International, dalam sebuah pengumuman di situs kelompok HAM tersebut, yang dikutip Kamis (25/5/2017).

”Ini membuat bacaan yang sangat serius, mengingat sejarah panjang kebocoran senjata AS ke beberapa kelompok bersenjata yang melakukan kekejaman di Irak, termasuk kelompok bersenjata yang menamakan dirinya ISIS,” lanjut Wilcken.

ITEF memulai program senilai USD1,6 miliar. Namun, pada tahun lalu Kongres hanya menyetujui sekitar USD715 juta untuk program itu. 




Credit  sindonews.com





Mengenal Trio Ilmuwan di Balik Rudal Korea Utara


Mengenal Trio Ilmuwan di Balik Rudal Korea Utara
Diktator muda Korea Utara (Korut) Kim Jong-un tertawa usai melihat tes rudal balistik yang diklaim bisa membawa hulu ledak nuklir berjalan sukses pada Minggu (14/5/2017). Foto/Rodong Sinmun



SEOUL - Setelah uji tembak rudal balistik Korea Utara (Korut) berjalan sukses, diktator muda Kim Jong-un bertukar senyum dan berbagi pelukan dengan tiga pria di sampingnya. Ketiga pria yang dipantau intelijen Barat itulah trio ilmuwan sekaligus sosok “bintang” di balik program rudal Korut yang maju pesat.

Trio ilmuwan itu adalah Ri Pyong Chol; mantan jendral angkatan udara,  Kim Jong Sik; seorang ilmuwan roket, dan Jang Chang Ha, kepala pusat pengembangan dan pengadaan senjata.

Foto-foto dan cuplikan tanyangan televisi menunjukkan bahwa ketiganya merupakan para ilmuwan favorit Kim Jong-un. Perilaku mereka dengan Kim sangat berbeda dengan perilaku para pembantu senior Kim lainnya, di mana kebanyakan mereka membungkuk. Selain itu, para pembantu senior Kim rata-rata memegang tangan mereka di atas mulut saat berbicara dengan pemimpin muda Pyongyang itu.

Tidak seperti kebanyakan pejabat Korut, dua dari tiga ilmuwan Korut ini telah terbang dengan Kim dengan pesawat pribadi, Goshawk-1. Nama pesawat ini sesuai dengan nama burung nasional Korea Utara.

Trio ilmuwan itu jadi andalan rezim Kim Jong-un di bawah mandat militer dan sains yang diracang Partai Buruh, partai berkuasa di Korut. Mereka ikut andil dalam kusuksesan Korut melakukan dua kali uji coba nuklir dan lusinan peluncuran rudal balistik sejak awal tahun lalu. Semua manuver senjata berbahaya itu dinyatakan melanggar resolusi Dewan Keaman PBB.

”Alih-alih bertindak melalui jalur birokrat, Kim Jong-un justru menjaga teknokrat ini benar di sisinya, sehingga dia bisa menghubungi mereka secara langsung dan mendesak mereka untuk bergerak cepat. Ini mencerminkan urgensinya tentang pengembangan rudal,” kata An Chan-il, seorang mantan perwira militer Korea Utara yang telah membelot ke Korea Selatan dan menjalankan sebuah think tank di Seoul.



Kim Jong Sik dan Jang Chang Ha tidak berasal dari keluarga elite seperti kebanyakan tokoh senior rezim Pyongyang pada umumnya.  Sedangkan Ri Pyong Chol, mantan komandan angkatan udara, yang merupakan salah satu lulusan terbaik di sebuah sekolah di Korut.

”Kim Jong-un membesarkan generasi baru orang-orang yang terpisah dari pembantu utama ayahnya," kata seorang pejabat Korea Selatan yang mengetahui masalah ini. Kim Jong-un menggantikan ayahnya, Kim Jong Il, yang meninggal pada akhir 2011.

Dari trio ilmuwan Korut itu, Ri Pyong Chol merupakan sosok yang paling menonjol. Dia kerap muncul dengan pose tersenyum di foto-foto kegiatan militer Korut.

Menurut pemerintah Korea Selatan dan Departemen Keuangan Amerika Serikat, Ri saat ini menjabat sebagai Wakil Direktur Departemen Industri Munisi Partai Buruh. Tugasnya mengawasi pengembangan program rudal balistik Korut.

Departemen tersebut masuk daftar hitam atau yang terkena sanksi dari Departemen Keuangan AS pada tahun 2010. Ri dijuluki sebagai “big potato” oleh para ahli yang melakukan riset kepemimpinan Korut.

”Kentang besar dalam trio ini adalah Ri Pyong Chol,” kata Michael Madden, seorang pakar kepemimpinan Korea Utara, seperti dikutip Reuters, Jumat (26/5/2017). ”Dia sudah ada sebelum Kim Jong-un,  dia bahkan dibicarakan dengan serius.” 


Lahir pada tahun 1948, Ri dididik sebagian di Rusia dan dipromosikan saat Kim Jong-un mulai bangkit dari barisan kepemimpinan Korut di akhir tahun 2000-an.

Ri pernah berkunjung ke China sekali dan Rusia dua kali. Dia bertemu dengan Menteri Pertahanan China pada tahun 2008 sebagai komandan angkatan udara dan menemani Kim Jong Il dalam sebuah kunjungan ke sebuah pabrik jet tempur Rusia pada tahun 2011.

”Ri terlihat seperti orang partai dalam program rudal,” kata Kim Jin-moo, seorang pakar analis pemangku kepentingan Korea Utara dan mantan analis pemikir pemerintah Seoul.



Credit  sindonews.com



Beijing: Kapal Perang AS Sudah Merongrong Kedaulatan China


Beijing: Kapal Perang AS Sudah Merongrong Kedaulatan China
Kapal perang AS USS Dewey yang dilaporkan melanggar wilayah Kepulauan Spratly, Laut China Selatan, yang diklaim China, Kamis (25/5/2017). Foto/Facebook/Commander, US Third Fleet.



BEIJING - Pemerintah China menuduh Amerika Serikat (AS) melakukan pelanggaran setelah kapal perang USS Dewey bersenjata rudal berlayar di dekat terumbu karang di Laut China Selatan yang diklaim Beijing. Tindakan kapal perang itu dianggap sudah merongrong kedaulatan Beijing.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lu Kang mengatakan, kapal USS Dewey memasuki area milik Beijing tanpa izin dari pemerintah China.

”Tindakan relevan yang dilakukan oleh kapal AS merongrong kedaulatan dan kepentingan keamanan China, dan sangat mungkin menyebabkan kecelakaan laut dan udara yang tak terduga,” kata Lu Kang, dalam sebuah konferensi pers, seperti dikutip Reuters, Jumat (26/5/2017).


Beijing, kata dia, mendesak Washington untuk menghentikan tindakan provokatif.

Kapal perang USS Dewey berlayar sekitar 12 mil laut dari Mischief Reef—bagian dari Kepulauan Spratly, Laut China Selatan—pada Kamis pagi waktu setempat.

Seorang pejabat AS yang berbicara dalam kondisi anonim mengatakan, pelayaran kapal perang di bawah prinsip “kebebasan bernavigasi” itu merupakan yang pertama kali di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.

Menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982, perairan teritorial didefinisikan sebagai sabuk perairan pesisir yang membentang 12 mil laut dari pantai.



Pejabat AS lainnya yang juga berbicara dalam kondisi anonim mengatakan kapal perang Washington itu bermanuver saat berlayar dalam jarak 12 mil laut dari pulau buatan China di Laut Cina Selatan. Menurutnya, manuver itu untuk menunjukkan bahwa Beijing tidak berhak atas laut teritorial di sekitarnya.

”USS Dewey terlibat dalam operasi normal dengan melakukan latihan manuver dalam 12 mil laut di Mischief Reef,” katanya.

Pentagon masih enggan mengonfirmasi tentang apa yang dilakukan kapal perang USS Dewey di Laut China Selatan.”Kami beroperasi di kawasan Asia Pasifik setiap hari, termasuk di Laut Cina Selatan,” kata juru bicara Pentagon Kapten Jeff Davis, dalam sebuah pernyataan.

”Kami beroperasi sesuai dengan hukum internasional,” ujar Davis, yang menekankan bahwa patroli AS bukan tentang satu negara

Meski Pentagon enggan mengonfirmasi laporan tersebut, namun foto yang dipublikasikan di halaman Facebook “Commander, U.S. Third Fleet” menunjukkan bahwa kapal AS itu berlayar di perairan yang disengketakan.

”USS Dewey (DDG 105) transit di Laut China Selatan sebelum pengisian ulang (bahan bakar) di laut dengan USNS Pecos (T-AO-197),” bunyi keterangan foto tersebut.




Credit  sindonews.com


Tantang China di Laut China Selatan, Ini Penjelasan AS


Tantang China di Laut China Selatan, Ini Penjelasan AS
Kapal perusak rudal kelas Arleigh Burke, USS Dewey, melintasi Laut China Selatan. Foto/Kryzentia Weiermann/Courtesy Angkatan Laut AS/Handout via REUTERS


WASHINGTON - Kapal perang Amerika Serikat (AS) melakukan "latihan manuver" saat berlayar dalam jarak 12 mil laut dari sebuah pulau buatan yang dibangun oleh China di Laut Cina Selatan. Pejabat AS mengatakan hal itu dilakukan untuk menunjukkan bahwa Beijing tidak berhak atas laut teritorial di sekitarnya.



"USS Dewey terlibat dalam operasi normal dengan melakukan latihan manuver di dalam 12 mil laut di Mischief Reef," kata seorang pejabat, yang tidak bersedia disebut namanya.

"Tindakan kapal tersebut menunjukkan bahwa Mischief Reef tidak berhak atas laut teritorialnya sendiri terlepas dari apakah pulau buatan telah dibangun di atasnya," jelasnya lagi seperti dikutip dari Reuters, Jumat (26/5/2017).

Sementara juru bicara Pentagon, Komandan Gary Ross mengatakan, kebebasan operasi navigasi tidak spesifik untuk satu negara dan Departemen Pertahanan akan merilis ringkasan operasi ini dalam sebuah laporan tahunan.

"Kami melanjutkan FONOPS reguler, seperti yang telah kami lakukan secara rutin di masa lalu dan akan terus berlanjut di masa depan," kata Ross, menggunakan akronim untuk operasi kebebasan navigasi.

Namun, Pentagon belum mengkonfirmasi operasi terbaru.

China mengklaim hampir seluruh Laut Cina Selatan dan Washington telah mengkritik pembangunan pulau dan pembangunan fasilitas militer di sana. AS khawatir China akan menggunakan pulau-pulau buatan untuk membatasi kebebasan di laut dan memperluas jangkauan strategis Beijing.

Pemerintahan AS dibawah Presiden Donald Trump bersumpah untuk melakukan operasi Laut China Selatan yang lebih tegas. Presiden AS sebelumnya, Barack Obama, menuai kritik karena berpotensi memperkuat klaim China.

Meski begitu, ini adalah operasi kebebasan navigasi pertama sejak Oktoberlalu  dan sejak Trump mulai menjabat pada bulan Januari. Operasi ini berlangsung jelang kunjungan Menteri Pertahanan AS, Jim Mattis, ke Singapura minggu depan untuk membahas keamanan dengan mitra regionalnya.

Beijing mengatakan dua kapal perang rudal berpemandu China telah memperingatkan kapal AS untuk meninggalkan perairan dan bahwa mereka telah mengajukan "representasi yang tegas" dengan AS.

Klaim China di Laut Cina Selatan, yang mempunyai nilai pemasukan sekitar USD5 triliun setahun dari kapal perdagangan yag melaluinya, mendapat tantangan dari Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam. 




Credit  sindonews.com




Kapal Perang AS Tantang China di Laut China Selatan

Kapal Perang AS Tantang China di Laut China Selatan

Kapal perang AS USS Dewey yang dilaporkan melanggar wilayah Kepulauan Spratly, Laut China Selatan, yang diklaim China, Rabu (24/5/2017). Foto/Facebook/Commander, US Third Fleet.


WASHINGTON - Kapal perang dengan senjata rudal milik Amerika Serikat, USS Dewey, menantang China dengan nekat berlayar mendekati Kepulauan Spratly, Laut China Selatan, yang diklaim Beijing. Kapal itu hanya berjarak 12 mil laut dari kepulauan sengketa itu.

“Kapal perang AS melintas dekat Mischief Reef di Kepulauan Spratly pada hari Rabu di bawah prinsip ‘Freedom of Navigation’,” kata sumber pemerintah AS kepada Wall Street Journal dan Reuters, Kamis (25/5/2017).

Aksi nekat kapal perang USS Dewey yang berlayar dalam jarak 12 mil laut dari kepulauan yang diklaim China itu, maka artinya Washington berani melanggar klaim teritorial China. Menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982, perairan teritorial didefinisikan sebagai sabuk perairan pesisir yang membentang 12 mil laut dari pantai.

Kebebasan navigasi oleh kapal perang AS dengan melanggar wilayah kepulauan yang diklaim China itu merupakan yang pertama yang dilakukan militer Washington sejak Oktober dan yang pertama sejak Donald Trump menjabat sebagai presiden AS pada bulan Januari 2017.

Dalam sebuah pernyataan kepada The Japan Times, Pentagon tidak mengonfirmasi maupun menyangkal laporan tersebut. The Wall Street Journal juga gagal mendapatkan jawaban pasti dari Pentagon.

”Kami beroperasi di kawasan Asia Pasifik setiap hari, termasuk di Laut Cina Selatan,” kata juru bicara Pentagon Kapten Jeff Davis, dalam sebuah pernyataan.

”Kami beroperasi sesuai dengan hukum internasional,” ujar Davis, yang menekankan bahwa patroli AS bukan tentang satu negara.

Meski Pentagon enggan mengonfirmasi laporan tersebut, namun foto yang dipublikasikan di halaman Facebook “Commander, U.S. Third Fleet” menunjukkan bahwa kapal AS itu berlayar di perairan yang disengketakan.

”USS Dewey (DDG 105) transit di Laut China Selatan sebelum pengisian ulang (bahan bakar) di laut dengan USNS Pecos (T-AO-197),” bunyi keterangan foto tersebut.

Beijing telah mengklaim hampir semua kawasan Laut China Selatan yang kaya sumber daya itu. Kawasan sengketa itu menghasilkan USD5 triliun setiap tahun dari lalu lintas kapal perdangangan dunia. Selain China, beberapa negara seperti Filipina, Malaysia, Brunei, Vietnam dan Taiwan juga memiliki klaim yang saling tumpang tindih di wilayah itu.



Credit  sindonews.com






Bom Surat Meledak di Dalam Mobil, Eks PM Yunani Terluka


Bom Surat Meledak di Dalam Mobil, Eks PM Yunani Terluka
Bekas PM Yunani, Lucas Papademos, terluka akibat ledakan di dalam mobilnya yang diduga akibat bom surat. Foto/Istimewa


ATHENA - Mantan Perdana Menteri Yunani, Lucas Papademos, terluka akibat ledakan di dalam mobilnya di Athena. Laporan mengatakan ledakan itu mungkin disebabkan oleh bom surat.

Seperti disitat dari BBC, Jumat (26/5/2017), Papademos dan sopirnya menderita cedera di kaki. Namun, cedera tersebut tidak membahayakan nyawa mereka. Papademos dan sopirnya, yang namanya belum diketahui, dilaporkan dibawa ke Rumah Sakit Evangelismos.

Beberapa laporan mengatakan dua pejabat perbankan juga berada di dalam mobil tersebut, namun kondisinya tidak diketahui.

Papademos ditunjuk sebagai perdana menteri sementara pada bulan November 2011 di tengah gejolak politik dan ekonomi. Ia bertugas di pos tersebut sampai Mei 2012. Papademos juga menjabat sebagai wakil presiden Bank Sentral Eropa.

"Perdana Menteri saat ini, Alexis Tsipras, yang menghadiri pertemuan puncak NATO di Brussels telah diberitahu tentang kejadian tersebut," kata kantor berita Yunani ANA.

Tidak ada kelompok yang mengatakan bahwa mereka berada di balik ledakan tersebut.

Pada bulan Maret, sebuah bom surat yang dikirim dari Yunani meledak di kantor Dana Moneter Internasional di Paris. Karyawan yang membuka surat tersebut menderita luka tangan dan wajah dan staf dievakuasi.

Beberapa hari sebelumnya, bom paket yang ditujukan untuk Menteri Keuangan Jerman Wolfgang Schaeuble berhasil digagalkan dan dihancurkan di Berlin sebelum meledak.

Kelompok sayap kiri Yunani mengatakan bahwa mereka bertanggung jawab untuk mengirim perangkat itu. 





Credit  sindonews.com





Emir Qatar: Doha Tegang dengan Administrasi Trump


Emir Qatar: Doha Tegang dengan Administrasi Trump
Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani blakblakan bahwa Doha sedang tegang dengan adiministrasi Donald Trump yang berkuasa di AS. Foto/REUTERS


DOHA - Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani blakblakan bahwa Doha sedang tegang dengan adiministrasi Donald Trump. Komentar mengejutkan ini muncul setelah pemerintah Trump di Amerika Serikat (AS) mengaitkan Doha dengan terorisme.

Qatar telah menarik pulang lima Duta Besar (Dubes)-nya dari lima negara Arab, yakni Arab Saudi, Mesir, Kuwait, Bahrain dan Uni Emirat Arab (UEA). Belum jelas apakah penarikan lima Dubes Qatar ini terkait dengan ketegangan dengan AS atau tidak.

Kementerian Luar Negeri Qatar menolak mengomentari alasan penarikan lima Dubes itu. Ketika tegang dengan AS, Emir Qatar mengakui bahwa Iran adalah “kekuatan Islam”. Menurutnya, tak bijaksana untuk bermusuhan dengan Iran.

Sheikh Tamim juga menyentil Presiden AS Donald Trump yang sedang menghadapi masalah hukum di negaranya terkait tuduhan berkoluasi dengan Rusia dalam pemilihan presiden 2016 lalu. Trump saat ini memang diancam akan dimakzulkan oleh kalangan legislatif usai memecat Direktur FBI James Comey karena menyelidiki dugaan kolusi tim kampanye Trump dengan Rusia saat pemilihan presiden 2016.

Komentar ketegangan AS dan Qatar itu disampaikan Sheikh Tamim saat upacara untuk perekrutan tentara baru.

Emir Qatar itu mengatakan, Pangkalan Udara Al-Udeid, yang menampung baik Angkatan Udara Qatar maupun Angkatan Udara AS,  telah melindungi Doha dari beberapa negara tetangga. Namun, dia tak menyebut negara-negara tetangga yang jadi ancaman bagi Qatar tersebut.

Pangkalan militer di sebelah barat daya Doha itu telah lama menjadi simbol aliansi AS-Qatar.

Qatar sejatinya ingin bersikap netral dalam konflik di Timur Tengah. Dia memuji Iran sebagai “kekuatan Islam” tapi juga mengakui hubungan baik dengan Israel.

Sheikh Tamim jugfa mengakui Hamas sebagai perwakilan resmi Palestina, meski dianggap organisasi teroris oleh Israel, AS dan Uni Eropa.

Dia melanjutkan, Qatar telah menghadapi sebuah ”kampanye yang tidak adil” yang bertepatan dengan kunjungan Trump ke Timur Tengah beberapa hari lalu. Kampanye itu, kata dia, adalah untuk menghubungkan Qatar dengan terorisme. ”Dan untuk mengupayakan upaya guna menciptakan stabilitas dengan tujuan dan insentif yang diketahui,” kata Sheikh Tamim.

“Kami akan mengejar negara-negara dan organisasi tersebut untuk melindungi peran perintis Qatar secara regional dan internasional, dan untuk melindungi martabat rakyatnya,” lanjut dia.

”Kami mengecam tuduhan bahwa kami mendukung terorisme meskipun kami berusaha dengan partisipasi kami dalam koalisi melawan ISIS,” papar Sheikh Tamim, yang dikutip dari Al Arabiya, Kamis (25/5/2017).

“Bahaya sebenarnya adalah perilaku beberapa negara yang menyebabkan terorisme dengan mengadopsi versi ekstrem Islam yang tidak mewakili kebenaran belas kasih yang sesungguhnya.”

”Tidak ada yang berhak menuduh kami melakukan terorisme hanya karena mereka memasukkan daftar hitam Ikhwanul Muslimin sebagai teroris atau menolak gerakan perlawanan Hamas atau Hizbullah Libanon,” imbuh dia. 

Dia mendesak Mesir, UEA dan Bahrain untuk memperbaiki sikap mereka mengenai Qatar. Emir juga mengatakan bahwa dia berhasil membangun hubungan yang kuat dengan AS dan Iran dalam waktu yang bersamaan.


Credit  sindonews.com






Rebut Marawi, Filipina Terjunkan Pasukan Khusus dan Helikopter Tempur


Rebut Marawi, Filipina Terjunkan Pasukan Khusus dan Helikopter Tempur

Sebuah armada lapis baja milik pasukan pemerintah memasuki jalan raya utama kota Pantar, Lanao Del Norte, saat melakukan perjalanan untuk memperkuat kota Marawi, Filipina selatan. Foto/Istimewa


MARAWI - Filipina mengerahkan helikopter tempur dan pasukan khusus untuk mengusir pemberontak yang terkait dengan ISIS di kota Marawi yang terkepung pada hari Kamis. Pemerintah mengambil langkah militer tersebut setelah upaya untuk mengendalikan kembali kota itu mendapat perlawanan berat.

Pasukan darat bersembunyi di balik tembok dan kendaraan lapis baja dan terlibat baku tembak dengan kelompok pejuang Maute. Mereka menembaki tempat-tempat tinggi yang menjadi tempat persembunyian kelompok militan yang telah menguasai kota Marawi di pulau Mindanao selama dua hari terakhir.

Sementara itu helikopter mengitari kota tersebut, menembaki posisi pemberontak Maute dengan senapan mesin. Militer mencoba untuk mengusir mereka dari sebuah jembatan vital untuk merebut kembali Marawi. Marawi adalah kota berpenduduk mayoritas Muslim dengan jumlah 200 ribu orang. Kelompok pejuang Maute telah membakar dan menguasai sebuah sekolah, penjara, katedral dan menculik selusin sandera.

"Kami menghadapi kemungkinan 30 sampai 40 yang tersisa dari kelompok teroris setempat," kata Jo-Ar Herrera, juru bicara Resimen Infantri Pertama militer.

"Militer sedang melakukan operasi bedah yang tepat untuk menghalau mereka. Situasinya sangat lancar dan gerakannya dinamis karena kami ingin mengimbangi dan mengungguli mereka," jelasnya seperti dikutip dari Reuters, Kamis (25/5/2017).

Pertempuran dengan kelompok Maute, yang telah berjanji setia kepada ISIS, dimulai pada Selasa siang saat sebuah serangan yang gagal oleh pasukan keamanan di salah satu tempat persembunyian kelompok tersebut. Serangan itu berubah menjadi menjadi kekacauan.

Gejolak itu adalah perang terakhir bagi Presiden Rodrigo Duterte yang menyampaikan ancamannya untuk memberlakukan darurat militer di Mindanao, pulau terbesar kedua di negara itu, untuk menghentikan penyebaran Islam radikal.

ISIS mengaku bertanggung jawab atas aktivitas Maute melalui kantor berita Amaq.

Sedikitnya 21 orang terdiri dari tujuh tentara, 13 pemberontak dan seorang warga sipil telah terbunuh. Para pemimpin agama mengatakan militan menggunakan orang-orang Kristen yang disandera selama pertempuran sebagai tameng manusia.

Gedung Putih mengutuk kelompok Maute sebagai teroris pengecut dan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Amerika Serikat (AS), sebagai sekutu, bangga dengan Filipina. AS akan terus mendukung perjuangannya melawan ekstremisme. 




Credit  sindonews.com




Jadi Korban Bom Kampung Melayu, Polisi Tingkatkan Kewaspadaan


Jadi Korban Bom Kampung Melayu, Polisi Tingkatkan Kewaspadaan 
Iriawan mengatakan kepolisian masih menyelidiki benang merah serangan tersebut terhadap ancaman yang dialamatkan kepada kepolisian. (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya)


Jakarta, CB -- Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) mengatakan akan meningkatkan kewaspadaan dan pengamanan pascabom di Kampung Melayu, Jakarta Timur. Kapolda memberikan perhatian khusus atas korban yang jatuh dari kalangan kepolisian.

"Memang ini korban banyak dari anggota kami. Beberapa kali mereka mengancam, jadi kami siapkan pengamanan maksimal. Kita harus waspada," ujar Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Mohammad Iriawan ditemui di Rumah Sakit Bhayangkara Said Sukanto, Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis (25/5).

Iriawan mengatakan kepolisian masih menyelidiki benang merah serangan tersebut terhadap ancaman yang dialamatkan kepada kepolisian.

Iriawan mengendus kemungkinan polisi sebagai sasaran dengan banyak anggota kepolisian yang menjadi korban pengeboman. Tiga polisi meninggal dunia dan 11 orang mengalami luka-luka.

Pelaku terorisme beraksi saat pawai obor melintas di Kampung Melayu, pada Rabu, 24 Mei 2017, malam. Kawasan Kampung Melayu menjadi target acak teroris saat dalam keadaan ramai karena ada pawai obor yang melintas.

"Kerumunan banyak dan juga anggota kita banyak di sana. Kira-kira itu (dugaan) sementara, namun akan kita dalami karena ini pasti jaringan kan," ujar Iriawan.

Menurut Iriawan, pihaknya mempelajari pemilihan lokasi pengeboman di Kampung Melayu yang kebetulan saat itu tengah disinggahi polisi yang berpatroli mengamankan pawai obor.

"Teror ini kan acak targetnya. Kebetulan saat itu sedang ramai anggota kami di sana. Oleh karenanya, kami akan dalami alasan lokasi Kampung Melayu tersebut," jelasnya.

Polisi mengidentifikasi dua terduga teroris bom Kampung Melayu, Jakarta Timur yakni dua pria berinisial AS dan INS. Kedua pelaku ini tinggal di Jawa Barat. 





Credit  CNN Indonesia





Jokowi Tegaskan Tidak Ada Tempat bagi Terorisme di Indonesia


Jokowi Tegaskan Tidak Ada Tempat bagi Terorisme di Indonesia 
Usai jenguk korban bom Kampung Melayu, Jokowi menyesalkan banyak rakyat sipil yang jadi korban. Ia pun menegaskan tidak ada tempat bagi terorisme di Indonesia. (CNN Indonesia/Galih Gumelar)


Jakarta, CB -- Presiden Joko Widodo mengatakan agar masyarakat Indonesia tetap tenang pasca peledakan bom di Kampung Melayu, Jakarta kemarin. Ia berharap agar masyarakat bisa terus waspada dalam menghadapi hal seperti ini.

"Saya sampaikan kepada seluruh masyarakat agar semuanya tetap tenang," ujar Jokowi di Rumah Sakit Bhayangkara Said Sukanto, Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis (25/5).

Ia berharap masyarakat bisa tetap menjaga persatuan dan bersatu melawan terorisme. Karena menurutnya, Indonesia tak akan memberi kesempatan bagi aksi terorisme untuk merajalela.

"Saya tegaskan, tidak ada tempat bagi terorisme," jelasnya.

Jokowi datang menjenguk korban pengeboman di RS Polri selama 30 menit, dari pukul 21.00 hingga 21.30 WIB. Sebelum datang ke RS Polri, Jokowi menuntaskan kunjungan ke Solo, Jawa Tengah.

Lebih lanjut, Jokowi menyesalkan insiden ini karena banyak masyarakat sipil yang terdampak. Ia menyebut korban luka terdiri dari mahasiswi, supir angkutan umum, pegawai, hingga anggota Polri.

Ia berharap, seluruh korban ini bisa pulih sesegera mungkin dan melanjutkan aktivitasnya.

"Insya Allah kita harapkan sehari, dua hari, hingga empat hari bisa sembuh," pungkasnya.


Dari catatan yang dimiliki pihak kepolisian, seluruh korban bom terdapat 16 orang dengan lima meninggal dunia.

Dari angka itu, terdapat sembilan anggota kepolisian yang menjadi korban ledakan. Saat ini, lima anggota tengah menjalani perawatan di RS Polri dan satu anggota lainnya dirawat di RS Premier Jatinegara. Sementara itu, tiga anggota lainnya meninggal dunia.



Sedangkan masyarakat sipil yang dirawat terdiri dari satu korban di RS Premier, dua orang di RSUD Budhi Asih, dan satu orang di RS Hermina. Adapun, satu korban sipil telah dipindahkan dari RS Premier ke RS Polri.

Di sisi lain, dua korban lainnya yang meninggal diduga sebagai pelaku peledakan. Namun, kepastian ini akan didapat setelah polisi melakukan uji DNA.



Credit  CNN Indonesia








Menilik Dampak Darurat Militer di Selatan Filipina


Menilik Dampak Darurat Militer di Selatan Filipina Dengan berlakunya status militer, presiden berwenang mengerahkan angkatan bersenjata ke daerah sipil, memicu kekhawatiran pelanggaran HAM yang semakin mudah. (Foto: Reuters/Stringer)


Jakarta, CB -- Presiden Rodrigo Duterte terpaksa mengumumkan status darurat militer di kawasan Pulau Mindanao, bagian selatan Filipina, sejak Selasa (23/5) lalu. Langkah ini dilakukan Duterte menyusul tewasnya seorang polisi dan dua tentara saat bentrok dengan militan di tempat persembunyian 15 orang pemberontak di Marawi.

Perseteruan itu merupakan yang terbaru dari serangkaian bentrokan mematikan yang kerap terjadi antara tentara dan militan di kawasan berpenduduk 200 ribu orang dan bermayoritaskan umat Muslim ini.

Otoritas Filipina menuturkan, operasi militer di Mindanao yang akhirnya berbuntut darurat militer tersebut dilakukan guna memerangi dua kelompok militan yang dikenal berbaiat kepada ISIS, yakni Kelompok Abu Sayyaf dan Maute.

keduanya merupakan salah satu ancaman keamanan pemerintah Filipina. Militer mengatakan, tujuan utama operasi militer itu adalah untuk memburu pemimpin Abu Sayyaf Isnilon Hapilon.

Kelompok ini dikenal kerap melakukan penculikan, pembajakan kapal nelayan, dan tak segan membunuh sanderanya jika uang tebusan tak kunjung dibayar.



Tahun lalu, kelompok militan ini memenggal tiga turis asing asal Jerman dan Kanada lantaran tebusan mereka tak juga dipenuhi.

Kini, Abu Sayyaf masih menahan sekitar 19 orang, tujuh di antaranya merupakan warga negara Indonesia.

Abu Sayyaf juga bertanggung jawab atas bom bunuh diri di kapal feri yang tengah berlayar di Teluk Manila pada tahun 2004 silam. Insiden itu menelan korban jiwa sebanyak 100 orang.

Sejumlah pengamat menutukan, jika Abu Sayyaf bersama kelompok Maute dan organisasi pro-ISIS lainnya memperkuat kerja sama, hanya akan berbuntut ancaman keamanan mamatikan seperti bom waktu.

Menanggapi hal ini, Duterte berulang kali mengatakan darurat militer mungkin cara yang tepat untuk memberangus militan guna mencegah ekstremis dan radikalisme menyebar di negaranya.

Tak hanya itu, Duterte pun meyakini darurat militer bisa memecahkan sejumlah masalah lain termasuk peredaran narkoba.



Padahal, bangkitnya militan di Filipina Selatan bukanlah hal baru di negara itu. Pemberontakan separatis di kawasan itu dilaporkan telah berlangsung selama puluhan tahun, menewaskan lebih dari 120 ribu jiwa.

Namun, darurat militer tak diberlakukan oleh pemerintah, lantaran khawatir peraturan militer dapat memicu kemarahan warga lokal di daerah itu.

Pengerahan Pasukan

Berdasarkan konstitusi, dengan diberlakukannya status darurat militer, presiden memiliki kewenangan mengerahkan angkatan bersenjata guna mencegah dan menekan agar kekerasan atau pemberontakan bisa berhenti dan tak meluas.

Diberitakan AFP, Menteri Pertahanan Delfin Lorenzana mengatakan, aparat keamanan bisa menangkap terduga militan dan menahan mereka selama tiga hari tanpa tuntutan.

Sejumlah kritikus khawatir, darurat militer hanya membuka peluang aparat melakukan pelanggaran HAM, merujuk pada pengalaman yang pernah terjadi di bawah Presiden Ferdinand Marcos.

Marcos menerapkan status darurat militer di Filipina selama sembilan tahun. Menurut kelompok HAM dan sejarawan, selama itu polisi dan tentara tak segan menyiksa, menculik, bahkan membunuh ribuan aktivis dan kritikus pemerintah.



Selain itu, kebijakan anti-narkoba Duterte yang selama ini diterapkan pun dinilai telah banyak melanggar HAM. Sebab, polisi diberikan kewenangan untuk menangkap hingga membunuh terduga kriminal narkoba.

Sejak kampanye ini berjalan pertengahan 2016 lalu, sekitar 9.000 pengedar narkoba tewas tanpa proses peradilan jelas akibat operasi tersebut.

Kekhawatiran ini kian dipicu ketika Duterte bersumpah menerapkan darurat militer yang kejam seperti yang pernah Marcos lakukan.

Hukum membatasi penerapan status darurat militer hingga 60 hari, kecuali Kongres setuju untuk memperpanjangnya. Namun, Duterte memperingatkan bahwa langkah ini bisa berlangsung selama setahun jika diperlukan.

Dia juga mengatakan akan mengabaikan aturan konstitusi jika perlu agar bisa memberlakukan darurat militer di seluruh negeri.




Credit  CNN Indonesia




Militan Filipina Penggal Pimpinan Polisi Lokal


Militan Filipina Penggal Pimpinan Polisi Lokal 
Duterte mengatakan, insiden ini terjadi di dekat kota Marawi ketika militer sedang melakukan operasi pemberangusan teroris. (Reuters/Erik De Castro)


Jakarta, CB -- Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, melaporkan bahwa kelompok militan di bagian selatan negaranya memenggal kepala kepolisian setempat.

Duterte mengatakan, insiden ini terjadi di dekat kota Marawi ketika militer sedang melakukan operasi pemberangusan teroris.

"Kepala kepolisian di Malabang tengah dalam perjalan pulang dan tiba-tiba dicegat oleh teroris. Saya pikir, saat itu juga mereka memenggal kepalanya," tutur Duterte dalam sebuah konferensi pers pada Rabu (24/5).

Insiden ini terjadi bertepatan dengan keputusan Duterte mengumumkan status darurat militer di kawasan Mindanao setelah tiga anggota pasukan keamanan tewas saat bentrok di tempat persembunyian pemberontak Maute di Marawi, Selasa (24/5).

Pertarungan di kota berpenduduk 200 ribu itu meletus saat Angkatan bersenjata Filipina menyerbu sebuah rumah yang diyakini merupakan tempat persembunyian Isnilon Hapilon, pemimpin kelompok Abu Sayyaf.

Lebih dari 100 militan bersenjata terlibat bentrokan dengan militer dalam operasi ini. Beberapa di antara mereka membakar bangunan dan melakukan sejumlah taktik lainnya untuk mengecoh aparat.

Menurut sejumlah pejabat lokal, sejak bentrokan mencuat, ribuan warga sipil berangsur-angsur meninggalkan Marawi.

Otoritas menuturkan, operasi militer di Mindanao selama ini dilakukan guna memerangi Abu Sayyaf dan Maute.

Namun, pertempuran sporadis tetap meluas, menunjukkan kemampuan kelompok militan dalam menebar teror dan menimbulkan kehancuran.

Duterte pun sudah berulang kali mengatakan bahwa darurat militer merupakan cara tepat untuk memberangus militan dan mencegah ekstremisme serta radikalisme menyebar di negaranya.




Credit  CNN Indonesia





Bentrok dengan Militan, Duterte Umumkan Darurat Militer


Bentrok dengan Militan, Duterte Umumkan Darurat Militer 
Bentrok dengan militan afiliasi ISIS pecah di Pulau Mindanao, Filipina. Presiden Rodrigo Duterte mengumumkan darurat militer. (REUTERS/Lean Daval Jr)



Jakarta, CB -- Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengumumkan darurat militer untuk kawasan Pulau Mindanao pada Selasa (23/5) setelah terjadi pertempuran sengit antara tentara nasional dengan militan yang berafiliasi kepada ISIS di kota Marawi.

Menurut Menteri Pertahanan Delfin Lorenzana, sebanyak tiga anggota pasukan keamanan tewas dan 12 lainnya cedera saat bentrokan meletus di tempat persembunyian 15 orang pemberontak.

Lorenzana berbicara di Moskow saat menemani Duterte dalam kunjungan kenegaraan.


Duterte membatalkan pertemuan pada Rabu (24/5) esok dengan Perdana Menteri Rusia Dmitry Medvedev. Namun Duterte akan bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin pada Selasa depan, seperti yang diberitakan kantor berita Rusia, TASS.

Terkait dengan kondisi darurat militer, Pemerintah Filipina meminta penduduk Mindanao untuk tetap berada di rumah mereka bila keamanan terjamin.

Pihak militer juga mengatakan 500 tentara bala bantuan sedang dalam perjalanan. Namun bala bantuan tersebut terhadang oleh kepungan pemberontak yang memblokade akses menuju lokasi kejadian.


Militan tersebut tergolong dalam kelompok Maute yang telah berbaiat kepada ISIS. Serangan militer melawan Maute terjadi beberapa hari sebelumnya di Provinsi Lanao del Sur.

“Ada penembak jitu Maute di sekeliling lokasi tersebut, sehingga pasukan masih bertahan dan bala bantuan segera bergabung,” kata Lorenzana.

Kebakaran terjadi di Marawi namun pihak militer dan pemerintah kota setempat mengatakan situasi telah terkendali.


Dalam wawancara dengan televisi lokal, saksi mengatakan adu tembak terjadi secara sporadis di sekitar kota. Beberapa bangunan terbakar, termasuk sebuah gereja.

“(Duterte) telah mengumumkan darurat militer untuk seluruh Pulau Mindanao” kata juru bicara kepresidenan Ernesto Abella kepada wartawan di Moskow.

“Ini berdasarkan pertimbangan perlawanan dan pemberontakan atas segala yang telah terjadi,” katanya.

Abella menambahkan darurat militer ini akan berlangsung selama 60 hari ke depan seperti yang diatur dalam Undang-undang.

Brigadir Jenderal Rolando Bautista, komandan Divisi Infanteri Pertama Filipina, mengatakan pasukan keamanan berusaha untuk menemukan para militan tersebut.

“Berdasarkan penilaian kami, saat ini sekitar 100 orang yang terbagi dalam 10 kelompok pada beberapa lokasi berbeda,” kata Bautista seperti diberitakan media ANC.

“Karena mereka berbaiat kepada ISIS sehingga mereka harus menunjukkan kepada ISIS bahwa mereka adalah kekuatan yang patut diperhitungkan,” katanya.





Credit  CNN Indonesia





Rabu, 24 Mei 2017

Temui Putin, Duterte Merapat ke Rusia


Temui Putin, Duterte Merapat ke Rusia
Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Filipina Rodrigo Duterte. FOTO/Reuters


MANILA - Presiden Filipina Rodrigo Duterte kemarin pergi ke Rusia untuk bertemu idolanya, Presiden Vladimir Putin. Duterte juga ingin menegaskan sikap Manila untuk membangun kedekatan dengan Moskow. Duterte ingin membangun kebijakan luar negeri yang tidak tergantung dengan Amerika Serikat (AS), terutama dalam bidang militer.

Dia ingin melangkah lebih luas dengan menggandeng dan mendekati Rusia. Moskow membuka tangan dengan mengajak Manila untuk bekerja sama lebih erat. Kunjungan Duterte selama lima hari di Rusia akan meningkatkan hubungan baik dengan Rusia sejak dia berkuasa pada akhir tahun lalu.

”Rusia harus selalu hadir dalam setiap margin diplomasi Filipina. Ketergantungan kita terhadap mitra tradisional telah membatasi ruang kita untuk bermanuver dalam arena internasional yang dinamis,” kata Duterte sebelum berangkat ke Rusia. ”Itu akan menjadi pandangan strategi yang mengakibatkan banyak kehilangan kesempatan bagi negara kita.

Saya ingin memperbaiki itu,” tutur dia. Lawatan ke Moskow akan menjadi hal yang sangat personal bagi Duterte. Bagi Duterte, Putin adalah ”pahlawan favoritnya”. Duterte mengklaim ikatan antara dua pemimpin itu adalah hobi yang sama yakni senjata dan berburu. Mereka berdua akan bertemu di Moskow pada Kamis (25/5).

Duterte mengatakan kunjungannya ke Rusia akan membuka babak baru dalam hubungan dua negara. ”Rusia memiliki kepentingan strategi di kawasan Asia-Pasifik sehingga perlu kerja sama dua negara,” kata Duterte. Selanjutnya, kata dia, Filipina juga harus memperluas pandangan persahabatan dengan dunia luar.

Sejak Presiden Duterte ingin membangun aliansi yang kuat dengan China dan Rusia dan menjauhi AS, Filipina sebagai negara yang memiliki posisi tawar. Apalagi dia juga membatalkan sejumlah latihan militer bersama AS. Dia juga melarang pasukan Filipina untuk ikut dalam patroli bersama di kepulauan sengketa Laut China Selatan.

Hebatnya, dia meminta pasukan AS ditarik penuh dari Filipina. Duterte dan Putin pertama kali bertemu secara langsung dalam Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pasifik di Peru pada November lalu. Setelah itu dua kapal perang Rusia berkunjung ke Manila.

”Jika Rusia bersama saya. Saya tak pernah khawatir,” kata Duterte saat berkunjung ke kapal perang Rusia, Varyag, di pelabuhan Manila bulan lalu. Pekan lalu Duterte mengungkapkan prioritas utama kunjungan ke Rusia adalah mengamankan pembelian bom.

Dia sebelumnya berharap militer Filipina ingin segera mendapatkan senjata dari Rusia. Menurut juru bicara Departemen Luar Negeri Rusia Maria Natividad, kunjungan Duterte atas undangan langsung dari Putin. ”Lawatan ini mengirimkan pesan kuat bahwa komitmen Filipina untuk mencari kemitraan baru dan memperkuat hubungan dengan mitra nontradisional seperti Rusia,” ujar dia, dilansir CNN.

Kunjungan ke Moskow dan St Petersburg, menurut Natividad, menandangi pertama kalinya Duterte akan memulai babak baru hubungan dua negara. Duterte akan bertemu Perdana Menteri (PM) Rusia Dmitry Medvedev. Dia juga berpidato di Moscow State Institute of International Relations (MGIMO) berbicara mengenai independensi hubungan luar negeri Filipina.

Selanjutnya, Duterte akan bertemu Presiden Vladimir Putin. Hubungan diplomatik Filipina dan Rusia telah terbangun selama 41 tahun. Tapi, diplomasi dua negara sangat lemah sebelum terpilih Duterte sebagai presiden. Perdagangan antara Manila dan Moskow sangatlah rendah hanya USD226 juta pada 2016. Sedangkan perdagangan antara ASFilipina mencapai USD18 miliar.

Dengan kunjungan Duterte ke Rusia kali ini, hubungan dagang dua negara diharapkan akan meningkat. Apalagi, berbagai kesepakatan seperti pertahanan, keamanan, hukum, pariwisata, energi nuklir, hingga pertukaran budaya juga disepakati dalam kunjungan tersebut.

Menggertak AS

Menurut pakar politik Javad Heydarian, kunjungan Duterte ke Moskow merupakan kemenangan bagi Putin dan kudeta halus untuk Rusia. ”Itu akan menjadi jalan untuk mengejek AS,” ucap dia. Kemudian dalam pandangan Joshua Kurlantzick, peneliti Asia Tenggara di Council on Foreign Relation, Duterte memang memiliki sejarah anti-Amerikanisasi yang kompleks dan lama.

”Saya menyarankan agar Duterte juga berkunjung ke Washington,” ujar dia. Presiden AS Donald Trump sudah mengundang Duterte untuk berbicara dengan ramah dan bersahabat di Gedung Putih. Dalam wawancara dengan Russia Today , Larisa Yefimova dari Moscow State Institute of International Relations menggambarkan Duterte sebagai orang yang tidak memiliki keterikatan dengan elite tradisional yang dididik AS dan memiliki semangat AS. 

”Duterte merupakan pemimpin yang ingin mewujudkan Filipina sebagai negara berdaulat,” kata dia. Sebelumnya juru bicara Departemen Luar Negeri AS John Kirby mengungkapkan, kerja sama Rusia-Filipina itu tidak akan berdampak terhadap hubungan bilateral dengan Manila. ”Hubungan militer kita tetap kuat. Itu yang kita lihat,” kata dia.

Kirby mengungkapkan, kerja sama luar negeri bukan hal yang bersifat ganda dan dua entitas semata. Dia melihat kerja sama Rusia dan Filipina dalam tataran bilateral. ”Setiap negara memiliki hak untuk melaksanakan hubungan bilateral,” ucap dia. Sebelumnya, Oktober2016, Duterte pernah mengatakan akan memutuskan aliansi dengan AS.

”Di tempat ini saya mengumumkan perpisahan dengan AS,” kata Duterte dalam pertemuan dengan para pengusaha China. Pernyataan itu langsung disambut tepuk tangan hangat. Duterte juga kembali menyatakan AS telah kalah. ”Saya bukan boneka AS,” tegas Duterte. Pada kesempatan tersebut, Duterte mengatakan ingin membentuk aliansi dengan China dan Rusia.

Bukan hanya bersitegang dengan AS, negara-negara Uni Eropa (UE) juga berkonflik dengan Filipina karena mereka mengkritik kebijakan pembunuhan ribuan bandar narkoba. Sebagai pembalasan, Filipina juga menolak bantuan USD278 juta karena memiliki syarat untuk meningkatkan hak asasi manusia (HAM).

”Kita tidak menerima bantuan dengan syarat,” kata Menteri Luar Negeri Filipina Alan Peter Cayetano. ”Kita percaya dengan kemerdekaan kita. Kita tahu permasalahan kita lebih baik dibandingkan kalian (Eropa),” ungkap dia.




Credit  sindonews.com






China-Rusia Bangun Pesawat Jarak Jauh


China-Rusia Bangun Pesawat Jarak Jauh
Ilustrasi


SHANGHAI - China dan Rusia meluncurkan proyek ambisius kemarin. Dua negara adidaya itu bergabung mengembangkan pesawat komersial jarak jauh C929 untuk menyaingi perusahaan raksasa milik Amerika Serikat (AS) Boeing dan Prancis Airbus di pasar global.

Langkah ini bisa disebut kelanjutan dari proyek pesawat middle range yang belum lama dirilis kedua negara. China meluncurkan C919 dan Rusia mengeluarkan MC-21. Kerja sama kedua negara yang masing-masing diwakili Commercial Aircraft Corporation of China (Comac) dan United Aircraft Corporation (UAC) secara resmi diteken di Shanghai kemarin. Kerja sama ini merupakan realisasi dari nota kesepahaman (MoU) yang dijembatani Presiden Xi Jinping dan Presiden Vladimir Putin di Beijing pada Juni 2016.

”Penetapan usaha gabungan ini merupakan lambang kemajuan yang penting dalam proyek pesawat terbang berbadan lebar dan jarak jauh made in China-Rusia,” ujar Chairman Comac Jin Zhuangdong, kemarin, dikutip AFP. ”Kami akan bekerja sungguh-sungguh dan bersatu dengan UAC untuk memuluskan proyek ini,” tambahnya.

Rencananya, C929 dapat menampung 280 penumpang dan memiliki daya jelajah 12.000 kilometer atau seperti dari Jakarta menuju London, Inggris. Namun, pesawat bermesin superjet tersebut dirancang lebih besar dengan banderol yang lebih murah dibandingkan pesaingnya Boeing 787 dan Airbus A350. Mereka menarget C929 lepas landas untuk pertama kali pada 2025 dan dijual pada 2027.

Mereka pun berharap pesawat antarbenua itu dapat memperoleh sertifikasi internasional sehingga bisa dijual di pasar global. Comac dan UAC tidak hanya bekerja sama untuk melakukan pengembangan, tapi juga produksi massal dan penjualan C929. Untuk riset dan pengembangan pesawat yang hemat bahan bakar itu akan dilakukan di Moskow, sedangkan perakitan akhirnya di Shanghai.

UAC akan bertanggung jawab mengembangkan sayap dan ekor pesawat, sedangkan Comac badan danprosesakhir. Materialsayapnya akan dibuat dari bahan campuran. Adapun tangkinya dari aluminium. Proyek ini ditaksir akanmemakanbiayaUSD20miliar (Rp265,8 triliun). ”Anggaran ini akan dibagi dua,” ungkap Presiden UAC Yury Slusar kepada surat kabar terkemuka China Global Times tahun lalu.

Asisten Presiden Comac Guo Bozhi mengatakan bahwa pasokan mesin akan dikirimkan akhir tahun ini, sedangkan komponen lainnya pada 2018. ”Pemilihan pemasok akan didasarkan pada prinsip standar dan orientasi pasar. Pemasok harus mendorong pabrik lokal, baik dalam bentuk investasi ataupun usaha gabungan,” katanya.

Untuk mengawal proyek tersebut, Comac dan UAC membentuk badan pengawas Korporasi Internasional Pesawat Terbang Komersial China-Rusia (CRCAIC) kemarin. Kantor pusat CRCAIC akan ditempatkan di Shanghai. Badan yang dikepalai Vladislav Masolov yang juga eksekutif UAC itu akan mengaudit semua program proyek ini dari awal sampai pemasaran. Sebelumnya, Comac berhasil melakukan uji coba penerbangan pesawat komersial C919.

Pesawat yang lolos 118 uji coba mesin itu berkapasitas 168 penumpang dan memiliki daya jelajah hingga 5.555 kilometer. China bermimpi membangun pesawat sipil sendiri sejak tahun 1970-an dan mulai merancang pesawat Shanghai Y-10. Potensi pasar di China tumbuh sangat cepat. Berdasarkan Asosiasi Transportasi Udara Internasional, pasar pariwisata di China akan mengalahkan AS pada 2024.

Airbus memperhitungkan China akan memerlukan hampir 6.000 pesawat baru dalam dua dekade ke depan, sedangkan menurut Boeing mencapai hingga 6.800. Pada tahun lalu, Comac sudah menerima 570 pesanan pesawat C919 dari 23 calon pembeli. Sebanyak 90% pesanan berasal dari perusahaan milik pemerintah seperti Air China, China Southern, dan China Eastern Airline, sedangkan sisanya dari Afrika, Jerman, dan Thailand.

”China luar biasa,” ujar CEO Qatar Airways Akbar Al Beker. Beberapa hari setelah China meluncurkan C919, Rusia juga turut menantang Airbus dan Boeing dengan mengeluarkan Irkut MC-21. Pesawat jet dengan mesin kembar itu digadang- gadang akan lebih murah, lebih efisien, dan lebih cepat. Sampai saat ini, MC-21 masih dipersiapkan untuk melakukan penerbangan pertama pada Mei.

Boeing-737 dan Airbus A- 320 memiliki kecepatan jelajah 828 kilometer per jam dan 842 kilometer per jam, sedangkan MC-21 870 kilometer per jam. Satu unit MC-21 dibanderol antara USD72–85 juta, bergantung tipe dan model serta modifikasi. Adapun harga Boeing- 737 dan Airbus A-320 lebih mahal sekitar sepuluh juta. Pemeliharaannya juga 12–15% lebih murah.

Dari segi emisi, seluruh tipe MC-21 diyakini 20% lebih ramah lingkungan dibanding pesaingnya, BoeingdanAirbus. Berdasarkan Irkut Corporation, ada tiga jenis MC-21, yakni; MC-21-200 berkapasitas 150 penumpang, MC- 21-300 berkapasitas 180, dan MC-21-400 berkapasitas 210. MC-21 juga memiliki rancangan sayap komposit yang belum pernah ada di kelas ini sebelumnya. ”Kami sudah menerima 175 pesanan,” ungkap Irkut Corporation. 


Maskapai penerbangan lokal Aeroflot akan menjadi operator pertama yang membeli dan menggunakan MC-21. Perusahaan itu berencana membeli 50 unit pesawat. Irkut Corporation akan mulai mengirimkan MC-21 akhir 2018 atau awal 2019. Perusahaan induk Irkut, United Aircraft Corporation, menyatakan pemasaran MC-21 tidak hanya akan dilakukan di Rusia, tapi juga di India, China, Asia Tenggara, dan Amerika Latin mengingat potensi pasar yang besar dan hubungan yang baik.

MC-21 secara berangsur-angsur juga akan menggantikan pesawat-pesawat tua Rusia dari era-Uni Soviet seperti Tupolev, Yak, dan Antonov. Sejak Uni Soviet runtuh pada 1990-an, Rusia juga ikut mengalami kemunduran di bidang penerbangan. Dengan kondisi yang kurang mendukung, Rusia akhirnya membeli pesawat dari asing.

Berdasarkan laporan Allied Market Research (AMR), pasar pesawat komersial di dunia akan mencapai USD209 miliar pada 2022. Mayoritas penawaran akan datang dari negara Asia- Pasifik dengan angka 40%. Pertumbuhan ini didorong berbagai faktor seperti peningkatan jumlah penumpang, pariwisata, dan perkembangan ekonomi.



Credit  sindonews.com




Menengok Varyag, Sang Penghancur Kapal Induk Milik Rusia


Menengok Varyag, Sang Penghancur Kapal Induk Milik Rusia

Varyag, penghancur kapal induk milik Rusia. FOTO/Victor Maulana/Sindonews



JAKARTA - Rusia dikenal sebagai salah satu negara dengan kekuatan militer yang kuat dan besar. Negeri Beruang Merah ini dikenal memiliki peralatan militer canggih, dan salah satunya adalah kapal perang Varyag.

Sindonews berkesempatan untuk menengok kapal perang tersebut saat bersandar di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Berdasarkan pantauan Sindonews, kapal perang ini dilengkapi dengan sebuah meriam besar di depan yang merupakan senjata utama.

Selain itu, kapal ini juga dilegkapi dengan sejumlah peluncur roket, dan senapan dengan berbagai ukuran. Menurut keterangan Komandan kapal, Alexei Ulianenkov, kapal perang ini adalah bagian dari armada Pasifik Rusia, dan tugas utama kapal perang ini adalah untuk menghancurkan kapal induk musuh.

"Kapal ini memliki panjang 128 meter, lebar 21 meter, bobot 11 ribu ton, dengan 510 awak kapal. Tugas utama kapal ini adalah untuk menghancurkan kapal induk, dan tentu saja kapal perang musuh lainnya," kata Ulianenkov kepada wartawan pada Selasa (23/5).



Credit  sindonews.com



Intelijen AS Ketar-ketir Rudal Korut Berkembang Pesat


Intelijen AS Ketar-ketir Rudal Korut Berkembang Pesat Kemajuan program rudal pemerintah Kim Jong-un membuat intelijen Amerika Serikat khawatir masuk dalam daftar sasaran. (KCNA/via Reuters)


Jakarta, CB -- Direktur Badan Intelijen Pertahanan Amerika Serikat Letnan Jenderal Vincent Stewart menyebut Korea Utara, jika didiamkan saja, "pasti bisa" membuat peluru kendali berhulu ledak nuklir yang bisa mencapai ke negaranya.

Disampaikan di depan Senat, Rabu (24/5), pernyataan itu jadi indikasi terbaru yang menunjukkan kekhawatiran AS soal kemajuan pesat program rudal dan senjata nuklir Pyongyang. Korut menyebut tujuan kontroversial itu diperlukan untuk pertahanan diri.

Legislator AS menekan Stewart dan Direktur Intelijen Nasional Dan Coats untuk memperkirakan sejauh apa kemajuan perkembangan rudal balistik antarbenua (ICBM) Korea Utara yang bisa mencapai daratan utama Amerika Serikat.

Mereka berulang kali menolak untuk memberikan perkiraan, dengan alasan hal itu bisa mengungkap sejauh apa AS mengetahui kemampuan Korut. Namun, Stewart memperingatkan para senator, risiko yang ada kini semakin besar.

"Jika dibiarkan dalam jalur perkembangannya kini, rezim (Kim Jong-un) pada akhirnya akan berhasil mengerahkan rudal nuklir yang bisa mengancam daratan utama Amerika Serikat," kata Stewart dikutip Reuters.

"Walau hampir tidak mungkin memprediksi kapan kemampuan itu bisa beroperasi, rezim Korea Utara berkomitmen dan sedang dalam jalur di mana kemampuan tersebut pasti bisa didapatkan."

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dijadwalkan akan menggelar rapat tertutup malam ini, mendiskusikan uji coba rudal Pukguksong-2 berbahan bakar padat yang dilakukan Korut akhir pekan lalu. Hal tersebut bertentangan dengan resolusi dan sanksi DK PBB.
Di sisi lain, John Schilling, pakar rudal yang berkontribusi untuk think thank Washington North 38, memperkirakan Korea Utara baru bisa memperoleh ICBM pada 2020. Sementara rudal antarbenua dengan bahan bakar padat diperkirakan baru bisa beroperasi pada 2025.

Namun, Coats mengakui ada celah pada intelijen AS soal Korut dan pengetahuan soal pola pikir pemimpinnya, Kim Jong-un.

Dia menyebut faktor teknologi memperumit pengumpulan informasi intelijen, termasuk celah intelijen AS, pemantauan dan pengintaian, yang bergantung pada aset-aset seperti satelit mata-mata dan pesawat nirawak.

"Kita tidak punya kemampuan pemantauan dan pengintaian yang konstan sehingga terjadi celah, dan Korea Utara mengetahui hal tersebut," kata Coats.




Credit  cnnindonesia.com






Mengenal Pukguksong-2, Rudal Balistik Terbaru Korut


Mengenal Pukguksong-2, Rudal Balistik Terbaru Korut Korea Utara meluncurkan rudal balistik berjenis Pukguksong-2 yang memiliki jangkauan jarak 500 kilometer, pada Minggu (21/5). (KCNA/via REUTERS)


Jakarta, CB -- Korea Utara kembali menembakkan rudal balistik pada Minggu (21/5), tanpa mempedulikan ancaman sanksi yang akan dijatuhkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan juga Amerika Serikat.

Adapun, rudal balistik yang ditembakkan Korut akhir pekan lalu berjenis Pukguksong-2, yang termasuk dalam peluru kendali berjangkauan medium.

Kantor berita pemerintah Korut, KCNA mengatakan Pukguksong-2 sudah siap tempur dan berada dalam kondisi ‘sempurna’.

Kesuksesan peluncuran rudal balistik itu membuat Korut semakin jumawa. Negara paling terisolasi di dunia itu mengklaim semakin dekat menciptakan rudal antar benua (ICBM) yang bisa mencapai daratan Amerika Serikat.



Pukguksong-2 sendiri bukanlah ICBM. Rudal itu hanya punya kemampuan jarak menengah. Dalam ujicobanya, akhir pekan lalu, Pukguksong-2 ditembakkan dari Pukchang di Provinsi Phyongan Selatan dan mengarungi jarak hingga 500 km sebelum jatuh di Laut Jepang, demikian laporan militer Korea Selatan, dilansir AFP.

Pukguksong-2 menggunakan bahan bakar padat yang memungkinkan rudal itu ditembakkan dengan segera, lapor KCNA.

Selama ini, Korut selalu menggunakan misil berbahan bakar cair, yang membuat persiapan peluncurannya membutuhkan waktu lama, karena harus diisi dengan propelan.

Sementara Pukguksong-2 menggunakan teknik cold-launch atau peluncuran dingin, dimana rudal tersebut dikeluarkan dari tabung peluncuran dengan menggunakan udara terkompresi. Bukan lewat propulsi yang membutuhkan dorongan api.


Peluncuran dingin dianggap cara yang lebih aman karena memperkecil kemungkinan ledakan ketika rudal keluar dari peluncur.

KCNA melaporkan teknologi ini juga lebih strategis karena propulsi rudal baru menyala saat sudah mengudara, sehingga lokasi penembakan bisa lebih mudah disembunyikan.

Misil Hwasong-12 yang disinyalir merupakan prototipe rudal antar benua atau ICBM.Misil Hwasong-12 milik Korea Utara yang disinyalir merupakan prototipe rudal antar benua atau ICBM. (Foto: KCNA via REUTERS)
Pemimpin Besar Korea Utara Kim Jong-un menyebut bahwa Pukguksong-2 sangat akurat dan dia menyetujui rudal tersebut segera dipersiapkan untuk ‘aksi serangan’.

Gambar yang diterbitkan kantor berita Rodong Sinmun, corong resmi Partai Pekerja Korea Selatan yang berkuasa, menunjukkan Kim Jong-un sedang bertepuk tangan, didampingi para pejabat pemerintahannya, sembari menyaksikan rudal tersebut ditembakkan ke udara.

Rodong Sinmun juga menerbitkan beberapa citra Bumi yang diambil dari roket yang mengudara. Citra demikian merupakan yang pertama kali dirilis Korut.



“Pemimpin kami sangat senang melihat foto Bumi yang diambil oleh roket kami dan bahwa Bumi terlihat sangat cantik,” sebut KCNA, yang menambahkan bahwa Kim telah memerintahkan Pukguksong-2 diproduksi massal.

Peluncuran Pukguksong-2 ini dilakukan tepat satu minggu sejak Korut meluncurkan Hwasong-12, rudal yang juga berjangkauan menengah, namun bisa membawa hulu ledak nuklir.

Rudal itu dilaporkan hanya mencapai jarak 700 kilometer dari kemampuan sebenarnya sejauh 4500 km. Analis menyebut Hwasong-12 bisa jadi merupakan prototipe ICBM yang tengah dikembangkan Korut guna menargetkan kepulauan pasifik dan Guam, yang merupakan basis militer terluar AS.

Amerika Serikat, Korea Selatan dan Jepang mengecam keras peluncuran terakhir rudal Korut dan mereka bersama-sama mendesak adanya pertemuan darurat di Dewan Keamanan PBB, guna membahas hal tersebut, yang akan digelar hari ini, Selasa (23/5).






Credit  CNN Indonesia




Benda Asing Lintasi Perbatasan, Korsel 'Berondong' Korut


Benda Asing Lintasi Perbatasan, Korsel 'Berondong' Korut Tentara Korea Selatan memperketat penjagaan di Zona Demiliterisasi usai adanya benda asing diduga drone mata-mata yang memasuki kawasan Korea Selatan. (REUTERS/Kim Hong-Ji)


Jakarta, CB -- Korea Selatan melepaskan tembakan peringatan ke arah Korea Utara, menyusul adanya ‘benda asing’ yang memasuki wilayah Negeri Ginseng melintasi Zona Demiliterisasi.

Insiden yang terjadi pada Selasa (23/5) itu semakin menambah ketegangan yang terjadi di kawasan akibat program nuklir dan misil Korea Utara yang semakin intensif.

Pihak militer Korea Selatan menyebut tengah mengadakan investigasi terkait benda asing yang teridentifikasi radar tersebut.

Salah satu sumber militer yang tidak ingin disebutkan namanya, menyebut kepada AFP, benda asing itu kemungkinan besar berupa drone.

Selain itu, Korsel juga kerap menuding Korut mengirimkan drone mata-mata melintasi perbatasan.



Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak militer Korsel. Namun, sebelumnya beberapa drone terpantau melintasi Zona Demiliterisasi.

Pihak militer juga tidak mengindikasikan benda asing itu telah mereka tembak jatuh, atau terbang kembali ke Korea Utara.

“Pihak militer melakukan pengawasan ketat terhadap [aktivitas militer] Korea Utara dan kami juga meningkatkan pengawasan,” demikian bunyi pernyataan tersebut.

Adapun Kantor Berita Korsel Yonhap melaporkan militer Negeri Ginseng melepaskan 90 tembakan dari senapan mesin ke arah benda asing tersebut.

Ketegangan antara dua negara yang bertetangga di Semenanjung Korea itu semakin meruncing, usai Korut menembakkan rudal balistik terbarunya, akhir pekan lalu. Terlebih, insiden masuknya benda asing ke wilayah Korsel itu terjadi selang dua hari dari peluncuran rudal milik rezim Kim Jong-un.



Minggu (21/5), Korut meluncurkan Pukguksong-2, rudal balistik berjangkauan medium berbahan bakar padat, yang bisa mencapai jarak 500 kilometer. Rudal itu ditembakkan dari Puchong dan jatuh di kawasan Laut Jepang.

Adapun Januari tahun lalu, tentara Korea Selatan melepaskan tembakan peringatan pada drone yang diduga milik Korut dan terpantau melintasi kawasan barat perbatasan.

Sebelumnya, pada September 2015, alarm anti-pesawat terbang di kawasan Korsel berbunyi dan mereka mengirim helikopter serbu serta jet tempur guna melacak pesawat tak berawak yang melintasi perbatasan. Namun misi itu berakhir nihil.

Selain itu, usai melakukan investigasi bersama dengan para ahli dari Amerika Serikat, Seoul mengatakan pesawat tak berawak tersebut diterbangkan dari Korea Utara dan telah diprogram untuk terbang di atas instalasi militer Korea Selatan.

Korea Utara membantah hal itu dan menuduh Korea Utara memalsukan bukti.




Credit  CNN Indonesia




Bentrok dengan Vietnam, Indonesia Pilih Solusi Diplomatik


Bentrok dengan Vietnam, Indonesia Pilih Solusi Diplomatik Kapal Indonesia bentrok dengan kapal Vietnam di Natuna dan berakhir dengan tenggelamnya salah satu kapal milik Vietnam, namun insiden tersebut akan diselesaikan melalui jalur diplomatik. (ANTARA/Embong Salampessy)


Jakarta, CB -- Kementerian Kelautan dan Perikanan memutuskan menyelesaikan insiden penangkapan kapal di Natuna yang berujung pada ditangkapnya salah satu pengawas perikanan asal Indonesia oleh pihak Vietnam, Minggu (21/5) kemarin, dengan jalan diplomatik.

Sekretaris Jendral Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Rifky Effendi Hardijanto menyebut, kedua negara telah sepakat menyelesaikan insiden Natuna yang terjadi di kawasan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) secara diplomatik dan tidak berlarut-larut.

"Kita akan menyelesaikan insiden itu melalui jalur diplomatik, dan akan berusaha keras agar kejadian serupa tidak terulang kembali," kata Rifky di Gedung KKP, Jakarta, Selasa (23/5).



Rifky mengatakan, insiden ini bermula ketika kapal patroli KKP Hiu Macan menyergap lima kapal ikan asing dari Vietnam di laut Natuna yang berada di kawasan ZEE Indonesia. Namun, ternyata pada saat yang sama ada kapal Coast Guard Vietnam yang juga langsung datang.

Kapal coast guard ini menginginkan kapal ikan yang diamankan oleh pihak Indonesia itu untuk segera dilepaskan.

Bentrokan tidak terhindarkan dan berakhir dengan tenggelamnya salah satu kapal ikan Vietnam. Adapun, sebanyak 44 nelayan Vietnam yang berada di kapal itu meloncat ke laut dan kemudian diselamatkan kapal Coast Guard negara itu.

"Nah, di situ juga, ada salah satu pengawas kita, yang memang sudah masuk ke kapal itu untuk memeriksa sebelum kapal-kapal itu diamankan, dia juga ikut diselamatkan oleh coast guard Vietnam," kata Rifky.

Pengawas asal Indonesia itu, ikut dibawa ke Vietnam. Namun, Rifky enggan menyebutnya sebagai sandera.

“Nggak, [pengawas KKP] bukan sandera, itu upaya penyelamatan. Tapi kan di laut ada teritorial jadi saat hari itu kita tidak bisa langsung jemput dia," kata Rifky.



Bahkan, menurut Rifky kondisi pengawas KKP tersebut saat ini dalam keadaan baik-baik saja. Dia aman di bawah perlindungan KBRI Indonesia di Vietnam.

"Iya sudah mau pulang kok, tinggal tunggu tiket saja," kata dia.

Oleh karena itu, Rifky menegaskan tidak ada pertukaran sandera dalam upaya diplomasi insiden Natuna ini. Adapun Rifky menambahkan Indonesia akan memulangkan 400 nelayan Vietnam dalam waktu dekat. Hal itu, tegas Rifky, tidak ada sangkut pautnya dengan insiden Natuna.

"Bukan, bukan sandera. Jadi tidak ada barter," kata dia.

Sementara itu, terkait tenggelamnya salah satu kapal nelayan dalam insiden itu, KKP akan bekerjasama dengan Pemerintah Vietnam dan akan melakukan investigasi bersama guna mencari tahu penyebab tenggelamnya kapal nelayan itu.

"Tentu, kita investigasi bersama, hubungan Indonesia-Vietnam juga sangat baik, makanya kita akan cari tahu bersama kenapa bisa tenggelam," kata dia. 



Credit  CNN Indonesia



Indonesia-Vietnam selesaikan insiden Natuna secara diplomatik


Indonesia-Vietnam selesaikan insiden Natuna secara diplomatik
Foto Dok: Kapal asing yang tertangkap dan terbukti mencuri ikan di perairan Indonesia, milik nelayan Vietnam, diledakkan di laut Batam, Kepulauan Riau. (ANTARA FOTO/M N Kanwa)


Jakarta (CB) - Pemerintah Republik Indonesia dan Vietnam sepakat untuk menyelesaikan insiden Natuna di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Minggu (21/5), secara diplomatik, kata Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Rifki Effendi Hardijanto.

"Kita (Pemerintah RI-Vietnam) akan menyelesaikan insiden itu melalui jalur diplomatik, dan akan berusaha keras agar kejadian serupa tidak terulang kembali," kata Rifki Hardijanto dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Mina Bahari (GMB) IV, KKP, Jakarta, Selasa.

Sekjen KKP mengungkapkan, insiden di Natuna tersebut berawal ketika kapal patroli KKP Hiu Macan menyergap lima kapal ikan asing dari Vietnam di laut Natuna ZEE Indonesia, dan saat yang bersamaan ada kapal Coast Guard Vietnam yang menginginkan kapal ikan yang diamankan dapat dilepaskan.

Insiden itu mengakibatkan satu kapal ikan Vietnam tertabrak sehingga tenggelam, dan sebanyak 44 nelayan Vietnam meloncat ke laut yang kemudian diselamatkan kapal Coast Guard negara tersebut.

Namun, kapal patroli KKP juga telah berhasil mengamankan 11 nelayan Vietnam lainnya yang kemudian dibawa ke stasiun pangkalan KKP yang berada di Natuna dan Pontianak.

"Tadi pagi, saya dan Ibu Menteri (Susi Pudjiastuti) berjumpa dengan Dubes Vietnam dan hasilnya bersepakat beberapa hal, di antaranya bersyukur dalam insiden 21 Mei itu tidak ada korban jiwa atau terluka," ujar Sekjen KKP.

Dia juga mengemukakan, ada satu pegawai KKP bernama Gunawan yang juga berada di kapal yang tertabrak dan juga terpaksa loncat ke laut, yang kemudian diselamatkan oleh kapal Coast Guard Vietnam.

Sekjen KKP meyakinkan bahwa Gunawan saat ini sedang berada dalam kondisi yang baik di Vietnam, serta rencananya akan dikembalikan secepatnya.

Rifky juga menegaskan bahwa tidak ada yang namanya "pertukaran sandera" karena Gunawan bukanlah sandera di Vietnam.

"Tidak ada pertukaran. Kami juga akan mengembalikan nelayan mereka," katanya dan menambahkan bahwa saat ini di stasiun pangkalan KKP juga terdapat ratusan Vietnam yang dijaga dengan baik dan diberi makan setiap hari oleh KKP.

Pemerintah RI, ujar dia, akan melakukan "joint investigation" bersama-sama dengan Vietnam untuk mencari tahu penyebab secara pasti tertabrak dan tenggelamnya kapal ikan Vietnam, serta akan diutamakan penyelesaian secara diplomatik.

Sekjen KKP juga menyatakan bahwa selama dilakukannya investigasi tersebut, maka diharapkan nelayan Vietnam tidak lagi beroperasi menangkap ikan di laut Natuna yang merupakan bagian dari ZEE Indonesia tersebut.

Sedangkan mengenai protes melalui nota diplomatik dan mekanisme semacam itu, Sekjen KKP menuturkan bahwa pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri guna membahas beragam langkah terkait hal tersebut.




Credit  antaranews.com







AS Dikritik Karena Bocorkan Pelaku Bom Manchester


Bunga tanda belasungkawa diletakkan warga di St Ann Square Manchester, Inggris (23/5)
Bunga tanda belasungkawa diletakkan warga di St Ann Square Manchester, Inggris (23/5)


CB, MANCHESTER -- Pejabat Gedung Putih kembali menuai kritikan setelah membocorkan identitas pelaku bom di Manchester Arena pada Senin (22/5) malam waktu setempat. Padahal polisi Inggris belum resmi menyebutkan pelakunya.
Hal ini mungkin juga akan mempengaruhi masa depan kerjasama Amerika Serikat dan Inggris. Apalagi sebelumnya Presiden AS Donald Trump juga sempat dituduh telah membocorkan informasi intelijen kepada Rusia.
Para pengamat memperingatkan mungkin sekutu AS itu nantinya akan kurang bersedia berbagi informasi intelijen dengan AS. Salman Abedi disebut-sebut beberapa media sebagai pelaku, dengan mengutip sumber dari pejabat Gedung Putih.
Padahal polisi dan pejabat Inggris belum ada yang angkat bicara mengenai identitas pelaku bom yang menyerang konser musik Ariana Grande itu. Bahkan setelah nama itu keluar di berbagai media, pemerintah Inggris dan polisi Manchester enggan mengkonfirmasi informasi tersebut. Karena pihaknya masih menjalankan proses penyelidikan.
Direktur proyek ancaman transnasional di Pusat Kajian Strategis dan Internasional yang berbasis di Washington Thomas Sanderson mengatakan pengungkapan tersebut akan menjengkelkan bagi Inggris. "Tiba-tiba ada 10 ribu reporter yang turun ke rumah pengebom saat mungkin polisi ingin mendekatinya dengan lebih halus," kata Sanderson, dikutip The Guardian, Rabu (24/5).
Sanderson memperingatkan kebiasaan buruk dan kurangnya kedisiplinan pejabat Gedung Putih. "Ini adalah pemerintah yang bocor. Apa artinya berbagi informasi yang kita butuhkan untuk maju? Inggris dan Israel mungkin adalah dua sumber intelijen terbesar kita. Sekarang mereka berpikir 'apakah akan menyebabkan kerusakan setiap berbagi informasi?' Maka anda harus menghitung setiap informasi."
Bahkan pengamat lain dari lembaga Sumbangan Carnegie untuk Perdamaian Internasional Perry Cammack mengaku saat ini Washington berada dalam krisis politik dari orde pertama. Menurut dia, pemerintah AS yang bocor dengan kecepatan yang belum pernah terjadi pada pemerintah-pemerintah sebelumnya. "Rasanya berada dalam keadaan di bawah tekanan di sini," ujarnya.
Profesor studi perang dari King's College, London, Lawrence Freedman bahkan menyebut pejabat AS hanya ingin pamer tentang apa yang mereka ketahui. Meskipun itu adalah tindakan ketidakdisiplinan. Dan mantan anggota penyelidikan resmi perang Irak itu menduga pejabat Inggris akan berhenti berbagi informasi dengan pemerintahan AS.




Credit  REPUBLIKA.CO.ID






Ini Identitas Pelaku Serangan Bom Manchester


Polisi bersenjata lengkap mengamankan lokasi Manchester Arena setelah laporan ledakan di lokasi pertunjukan  Ariana Grande di Manchester, Inggris, Selasa (23/5) dini hari
Polisi bersenjata lengkap mengamankan lokasi Manchester Arena setelah laporan ledakan di lokasi pertunjukan Ariana Grande di Manchester, Inggris, Selasa (23/5) dini hari

CB, LONDON -- Kepolisian Manchester telah mengidentifikasi identitas pelaku pemboman di Manchester Arena, Manchester, Inggris, yang terjadi pada Senin (22/5) malam waktu setempat. Pelaku diketahui bernama Salman Abedi, berusia 22 tahun dan berasal dari keluarga asal Libya. 

"Saya dapat mengkonfirmasi bahwa tersangka ledakan semalam adalah lelaki berusia 22 tahun, Salman Abedi," ungkap Kepala Polisi Greater Manchester Ian Hopkins, seperti dilaporkan laman NBC News, Selasa (23/5).

Kendati demikian, Hopkins belum dapat memastikan apakah Abedi melakukan serangan bom atas inisiatif sendiri atau bekerja sama dengan jaringan teroris. "Prioritas kita saat ini adalah untuk menentukan apakah Abedi beraksi sendiri atau tidak," ujarnya.

Abedi diperkirakan meledakkan dirinya di lobi Manchester Arena pada pukul 22:30 waktu setempat. Ia meledakkan dirinya setelah orang-orang keluar dari Manchester Arena seusai menyaksikan konser penyanyi pop asal Amerika Serikat, Ariana Grande.

Hopkins juga menyampaikan simpati dan rasa duka kepada mereka yang terdampak serangan tersebut. "Saya sampaikan simpati sepenuh hati kepada semua orang yang tidak bersalah yang terjebak dalam tindakan keji semalam," ucapnya.

Serangan bom di Manchester Arena mengakibatkan 22 orang tewas dan 59 lainnya luka-luka. Sebelumnya, ISIS mengaku bertanggung jawab atas terjadinya insiden tersebut.





Credit  REPUBLIKA.CO.ID




Selasa, 23 Mei 2017

NASA rencanakan perjalanan darurat di angkasa


NASA rencanakan perjalanan darurat di angkasa


Jakarta (CB) - Sepasang astronot akan berjalan-jalan di luar International Space Station untuk keadaan darurat, mengganti komputer rusak, salah satunya yang mengendalikan sistem utama.

Perangkat utama itu rusak pada Sabtu (20/5) lalu, meninggalkan laboratorium orbit seharga 100 miliar dolar bergantung pada sistem cadangan untuk memberi perintah ke sistem tenaga solar, radiator, pendingin dan peralatan lainnya, seperti yang diberitakan laman Reuters.

Menurut keterangan NASA, awak kabin saat ini berjumlah lima orang, berasal dari Amerika Serikat, Rusia dan Prancis tidak dalam bahaya.

Kepala stasiun Peggy Whitson dan teknisi penerbangan Jack Fischer, keduanya dengan NASA, akan berjalan di angkasa yang diperkirakan memakan waktu dua jam.

Whitsen, pada Minggu (21/5) mengumpulkan menguji suku cadang untuk mengganti perangkat yang rusak, yang dipasang pada 30 Maret lalu, kata juru bicara NASA Dan Huot.

NASA terakhir mengadakan perjalanan darurat pada Desember 2015 lalu untuk melepas rem di robot.

ISS, yang diisi oleh astronot dan kosmonot secara bergantian, merupakan laboratorium untuk penelitian biologi, sains, percobaan fisika dan observasi astronomi.

Stasiun itu dimiliki dan dioperasikan oleh 15 negara, terbang 400 kilometer di atas bumi dan mengorbit planet setiap 90 menit, sejak 2000 lalu.



Credit  antaranews.com