Menlu Sebut Ada Kejanggalan Kasus Penyelundupan Senjata Sudan

 

 

Menlu Retno Marsudi menyebut ada kejanggalan dalam kasus dugaan penyelundupan senjata di Sudan. (CNN Indonesia/Safir Makki)

 

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan dirinya gencar berkomunikasi dengan sejumlah pihak demi mendapatkan akses masuk bantuan hukum dari Indonesia untuk pasukan perdamaian Indonesia yang ditahan di Al-Fashir, Sudan.

Alasannya, ia menemukan sejumlah kejanggalan atas dugaan penyelundupan senjata yang dituduhkan. Namun, ia enggan menyebutkan kejanggalan itu. Menurutnya, informasi itu akan diverifikasi dulu.

"Kami menekankan secepat mungkin agar cepat bertemu dengan kontingen kita karena ada beberapa kejanggalan," kata Retno di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (25/1).
 

Ia mengatakan, proses normal perizinan masuk daerah Al- Fashir memerlukan waktu sekitar seminggu. Retno menyatakan, ia sudah meminta bantuan pemerintah dan otoritas Sudan untuk memberi izin masuk bantuan hukum Indonesia.

Namun, langkah itu dirasa belum cukup. Sehingga, Retno menuturkan, ia akan berkomunikasi dengan Dubes Sudan di Jakarta dan Menteri Luar Negeri Sudan demi mempercepat keluarnya izin masuk bantuan hukum ke Sudan.

Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto juga menyatakan, tuduhan penyelundupan senjata terhadap pasukan perdamaian Indonesia tidak lazim. Sejumlah kejanggalan dinilai terjadi dalam perkara ini, seperti munculnya peti berisikan senjata dengan tag berbeda dari kepunyaan Indonesia.

Hal serupa disampaikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Ia  mengatakan, tim investigasi akan dikirimkan ke Sudan malam ini. Tim nantinya berkoordinasi dengan PBB, pemerintah, dan otoritas setempat.



Credit  CNN Indonesia

Kompolnas: Polri Tak Terlibat Penyelundupan Senjata di Sudan

 

Satgas Garuda Bhayangkara II–Formed Police Unit 8 memperagakan yel saat mengikuti upacara pemberangkatan ke Sudan, di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Kamis (17/12) tahun lalu. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

 

Jakarta, CB -- Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meyakini anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tak terlibat dalam upaya penyelundupan sejumlah senjata dan amunisi saat bertugas menjaga perdamaian di Sudan.

Komisioner Kompolnas Poengky Indarti mengatakan, pihaknya baru saja menyelesaikan supervisi terhadap pasukan Polri yang tergabung dalam Garuda Bhayangkara II – Formed Police Unit (FPU) 8 di El Fasher, Darfur, Sudan, bulan lalu.

Menurutnya, Kompolnas menemukan fakta bahwa tidak ada personel Polri yang ditangkap. Poengky mengatakan, yang terjadi hanya penundaan kepulangan dalam rangka membantu Misi Perdamaian PBB di Darfur (United Nations Missions in Darfur-UNAMID), PBB, dan Pemerintah Sudan.

Barang-barang yang berisi senjata ilegal tersebut bukan milik Polri ataupun pasukan FPU 8.

"Senjata itu tidak menggunakan label atau tanda identitas pasukan FPU 8, bahkan tidak ada dalam manifes barang pasukan FPU 8," kata Poengky dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Selasa (24/1).

Poengky menambahkan, Kompolnas mendukung seluruh pihak agar objektif, profesional, bertanggung jawab, akuntabel, dan transparan mengungkap kasus tersebut.

Poengky mengatakan, Kompolnas merekomendasikan pemerintah Indonesia dan Polri agar memberikan pendampingan dan asistensi kepada pasukan FPU 8, baik dalam bentuk pendampingan bahasa, konseling, serta hukum.

Ia juga mengusulkan kepada Polri untuk turut serta membantu kepolisian Sudan dan UNAMID dengan menyediakan bantuan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana untuk melakukan investigasi ilmiah (scientific investigation).

"Kompolnas menunggu hasil investigasi menyeluruh dari permasalahan tersebut, untuk itu Kompolnas mendukung semua investigasi yang dilakukan oleh Government of Sudan, UNAMID dan UN Headquarter," tutur Poengky.

Pasukan Indonesia sebelumnya dikabarkan telah ditahan saat hendak pulang usai menyelesaikan operasi di Sudan. Mereka diduga berupaya menyelundupkan sejumlah senjata dan amunisi yang terdiri dari 29 senapan Kalashnikov, empat buah senjata api, enam buah GM3, dan 61 jenis senjata lain.

Atas kejadian ini, pihak PBB segera melakukan investigasi setelah memperoleh informasi penahanan itu. Tim Polri juga dikabarkan segera bertolak ke Sudan untuk memberikan bantuan hukum dan mencari kejelasan dari permasalahan tersebut.

Di Sudan, terdapat dua misi perdamaian di bawah bendera PBB, yaitu UNAMID dan FPU.

UNAMID mengerahkan pasukan ke Darfur sejak Desember 2007 silam untuk membantu menghentikan kekerasan yang menargetkan warga sipil di Sudan bagian Barat.

UNAMID merupakan salah satu pasukan penjaga perdamaian internasional terbesar. Anggaran tahunan mereka mencapai sekitar US$1,35 miliar. Pada 2012, Dewan Keamanan PBB memutuskan untuk menurunkan kekuatan komponen militer dan polisi dengan total personel 23 ribu orang.

Credit  CNN Indonesia

Polri Sebut Salah Paham soal Senjata Selundupan di Sudan

 

Sebanyak 140 personel Kepolisian Negara Republik Indonesja (Polri) yang tergabung dalam pasukan Garuda Bhayangkara II Kontingen Formed Police Unit (FPU) IX resmi diberangkatkan ke Darfur, Sudan. (CNN Indonesia/Martahan Sohuturon)

 

Jakarta, CB -- Sebanyak 139 anggota Kepolisian RI ditahan di Sudan. Mereka dituding berupaya menyelundupkan senjata ketika hendak pulang ke Indonesia. Mabes Polri menduga ada kesalahpahaman atas kejadian itu dan segera membantah tuduhan tersebut.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul membenarkan anggotanya ditahan otoritas hukum Sudan. Mereka adalah pasukan perdamaian PBB yang tergabung dalam Formed Police Unit (FPU) 8. Tugas mereka selesai sejak akhir Desember 2016.

"Ada tuduhan kepada FPU 8 ingin menyelundupkan senjata. Menurut Komandan Satgas FPU 8, AKBP Jhon Huntalhutajulu, itu bukan milik mereka," kata Martinus di Mabes Polri, Jakarta, Senin (23/1).

Dia mengatakan, Polri akan mengirim personel ke Sudan untuk mendalami kasus ini. Pihaknya akan berkomunikasi dengan otoritas hukum setempat. Kedubes RI di Sudan juga akan membantu memulangkan para personel Polri.

Martinus meluruskan informasi terkait penangkapan sejumlah pasukan Indonesia di Sudan, lantaran diduga menyelundupkan senjata. Dia menyebut ratusan anggota Polri itu bukan ditangkap, melainkan tertahan sementara.

"Saya tegaskan, mereka bukan ditangkap tapi tertahan kepulangannya," kata Martinus.

Saat ini mereka tinggal sementara di Transit Camp. Sedangkan Garuda Camp yang sebelumnya mereka tempati telah diisi oleh pasukan FPU 9 yang baru tiba dari Indonesia.

Kronologi Kejadian

Martinus menjelaskan kronologi kepulangan FPU 8 hingga muncul tudingan penyelundupan senjata. Setelah menyelesaikan misi perdamaian di Sudan, seluruh anggota tim FPU 8 mulai bersiap kembali ke Indonesia pada 15 Januari 2017.

Sabtu, 21 Januari 2017, semua barang milik pasukan telah dikemas dan dibawa dalam dua kontainer dari Garuda Camp ke Bandara Al Fashir, Sudan. Dua kontainer itu dikawal 40 personel Polri. Sesuai rencana, pada hari itu ada serah terima pasukan FPU 8 dan 9 di Sudan.

"Pada Sabtu pagi, mereka sudah dilakukan pengecekan oleh Unamid. Barang-barang sudah dicek, diteliti dan dimasukkan ke kontainer, lalu ke Bandara," katanya.

Setelah tiga jam perjalanan, kontainer tiba di bandara. Begitu pun dengan anggota Polri yang tergabung dalam tim FPU 8. Para pengawal kontainer ikut menurunkan barang. Seperti biasa, semua barang bawaan diperiksa dengan mesin x-ray sebelum masuk ke bandara.

"Lewat semua (dari mesin x-ray). Barang-barang disusun jadi satu semuanya. Tapi 10 meter dari tumpukan, ada tumpukan lain," kata Martinus.

Seorang petugas bandara kemudian bertanya kepada personel Polri perihal barang yang letaknya dekat dengan koper-koper milik anggota Polri.

"Ini Indonesia punya? Dijawab bukan. Ditanya lagi, dijawab bukan. Sampai tiga kali bertanya, memang bukan karena kopernya berbeda tidak ada label Indonesia, warnanya berbeda," katanya.

Ilustrasi prajurit wanita dari Trimatra TNI mengikuti misi perdamaian PBB. (Antara Foto/Indrianto Eko Suwarso)

Seorang petugas lainnya kemudian memasukkan koper mencurigakan tersebut ke mesin x-ray. Barulah diketahui koper yang dipertanyakan itu ternyata berisi senjata.

"Kopernya kan sama, kalau berangkat kayak jemaah haji. Dipastikan itu bukan berasal dari pasukan Indonesia menurut komandan satgas FPU 8," kata Martinus.

Sebelumnya, pasukan Indonesia dikabarkan telah ditahan saat hendak pulang usai menyelesaikan operasi di Sudan. Mereka diduga berupaya menyelundupkan sejumlah senjata dan amunisi yang terdiri dari 29 senapan Kalashnikov, empat buah GM3, dan 61 jenis senjata lain.

Atas kejadian ini, pihak PBB segera melakukan investigasi setelah memperoleh informasi penahanan ini. Tim Polri juga dikabarkan segera bertolak ke Sudan untuk memberikan bantuan hukum dan mencari kejelasan dari permasalahan ini.

Di Sudan, terdapat dua misi perdamaian di bawah bendera PBB, yaitu United Nations Missions in Darfur (Unamid) dan Formed Police Unit (FPU).

Unamid mengerahkan pasukan ke Darfur sejak Desember 2007 silam untuk membantu menghentikan kekerasan yang menargetkan warga sipil di Sudan bagian Barat.

Unamid merupakan salah satu pasukan penjaga perdamaian internasional terbesar. Anggaran tahunan mereka mencapai sekitar US$1,35 miliar. Pada 2012, Dewan Keamanan PBB memutuskan untuk menurunkan kekuatan komponen militer dan polisi dengan total personel 23 ribu orang.
Credit  CNN Indonesia

TNI Bantah Terlibat Penyelundupan Senjata di Sudan

 

Ilustrasi prajurit TNI ikut misi perdamaian PBB. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

 

Jakarta, CB -- Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayor Jenderal Wuryanto membenarkan kabar penangkapan sejumlah pasukan Indonesia yang tergabung dalam Misi Perdamaian PBB di Darfur, Sudan. Namun Wuryanto membantah ada anggota TNI yang ikut ditangkap dalam upaya penyelundupan senjata di Sudan.

"Kejadian tersebut benar, pada saat pemeriksaan ditemukan beberapa senjata dan amunisi, tapi sekali lagi tidak ada keterlibatan anggota satgas United Nations Mission in Darfur (Unamid). Silakan konfirmasi ke pihak terkait dalam penugasan ini," kata Wuryanto saat memberikan keterangan pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (23/1).

Dia memastikan kabar tersebut setelah mengecek langsung ke beberapa pejabat yang berwenang dalam penugasan itu. Tiga pejabat yang dikonfirmasi di antaranya adalah Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI Brigadir Jenderal Marzuki yang berada di New York, Komandan Sektor Unamid Brigadir Jenderal Nur Alamsyah di Sudan, serta Komandan Satgas Batalyon Komposit TNI Kontingan Garuda XXXV-B Unamid di Dafur Letnan Kolonel (Inf) Singgih Pambudi Arianto.


Sebelumnya beredar kabar terkait anggota misi perdamaian UNAMID yang ditangkap di Bandara Al Fashir, Sudan, pada 20 Januari lalu. Mereka mencoba menyelundupkan senjata dan amunisi pada saat akan kembali ke Indonesia usai menyelesaikan tugas.

Wuryanto menyampaikan, saat ini satgas UNAMID masih berada di Sudan. Mereka akan kembali ke Indonesia pada Maret mendatang.

"Yang jelas satgas kontingen garuda XXXV-B di Sudan. Saat ini masih melaksanakan penugasan sampai Maret. Peristiwa terjadi saat pemulangan satgas yang lain karena selesai melaksanakan tugas," katanya.

Kementerian Luar Negeri RI juga membenarkan informasi penangkapan sejumlah pasukan Indonesia yang tergabung dalam Unamid di Sudan, lantaran diduga menyelundupkan senjata pada Jumat pekan lalu.


"Kami sudah mendapatkan laporan mengenai ini. Duta Besar RI di Khartoum juga sudah di lokasi memberikan pendampingan kepada pasukan polisi Indonesia tersebut," ujar juru bicara Kemlu RI, Arrmanatha Nasir ketika dikonfirmasi CNNIndonesia.com hari ini.

Diberitakan Sudanese Media Center, pasukan Indonesia itu ditahan saat hendak pulang setelah menyelesaikan operasi di Sudan. Mereka diduga berupaya menyelundupkan sejumlah senjata dan amunisi yang terdiri dari 29 senapan Kalashnikov, empat buah GM3, dan 61 jenis senjata lain.

Arrmanatha mengatakan, pihak PBB segera melakukan investigasi setelah mendapatkan informasi mengenai penangkapan ini. Tim Polri juga dikabarkan segera bertolak ke Sudan untuk memberikan bantuan hukum dan mencari kejelasan dari permasalahan ini.

Unamid mengerahkan pasukan ke Darfur sejak Desember 2007 silam untuk membantu menghentikan kekerasan yang menargetkan warga sipil di Sudan bagian Barat.

Unamid merupakan salah satu pasukan penjaga perdamaian internasional terbesar. Anggaran tahunan mereka mencapai sekitar US$1,35 miliar. Pada 2012, Dewan Keamanan PBB memutuskan untuk menurunkan kekuatan komponen militer dan polisi dengan total personel 23 ribu orang.

Credit  CNN Indonesia

Trump mungkin hidupkan lagi penjara rahasia CIA di luar negeri

 

Tahanan berpakaian oranye duduk diawasi polisi militer AS di kamp sementara X-Ray di dalam pangkalan udara angkatan laut Teluk Guantanamo. (REUTERS/U.S. Department of Defense/Petty Officer 1st Class Shane T. McCoy)

 

Washington (CB) - Presiden Amerika Serikat Donald Trump diperkirakan akan mengeluarkan perintah untuk membangkitkan program CIA dalam menginterogasi tersangka teroris di penjara-penjara rahasia di luar negeri, kata dua pejabat AS kepada Reuters, Rabu.

Penjara rahasia, yang menerapkan teknik interogasi yang dikecam sebagai penyiksaan, digunakan untuk menahan para tersangka yang ditangkap dalam "perang melawan terorisme". Perang itu dilancarkan oleh mantan Presiden George W. Bush setelah Amerika Serikat mengalami Serangan 11 Septemer 2001.

Program Teknik Peningkatan Interogasi yang sudah dihentikan, termasuk penyiksaan dengan sensasi tenggelam, menurut laporan Komite Intelijen Senat pada 2014 tidak efektif dalam menggali keterangan intelijen.

Pemerintahan Trump meminta peninjauan kembali pada tingkat tinggi guna menentukan "apakah program interogasi terhadap orang asing tersangka teroris di luar Amerika Serikat akan diberlakukan lagi" dan apakah CIA perlu menjalankan fasilitas itu, demikian menurut salinan rancangan perintah yang dimuat Washington Post.

Kedua pejabat yang tidak ingin disebutkan jati dirinya itu mengatakan Trump diperkirakan dalam beberapa hari ke depan akan menandatangani perintah yang bertajuk "Penahanan dan Interogasi terhadap Petempur Musuh".

Rencana ini menuai penentangan luas di Kongres, badan-badan intelijan AS serta militer dalam hal pembuakan kembali penjara rahasia dan penerapan teknik interogasi yang menyiksa.

Perintah itu juga akan memberikan wewenang bagi peninjauan kembali teknik interogasi yang bisa digunakan para pejabat AS terhadap para tersangka teroris, membuat pusat penahanan pangkalan Angkatan Laut AS di Teluk Guantanamo tetap buka dan  menutup akses bagi para tahanan AS untuk mendapat bantuan dari Komite Palang Merah Internasional (ICRC)

Dengan demikian, keputusan presiden yang baru itu akan membatalkan keputusan yang telah diambil Presiden Barack Obama dalam menutup penjara Guantanamo, mengakhiri program penjara rahasia dan  akses seluruh tahanan AS terhadap ICRC, serta membatasi metode interogasi menjadi hanya metode yang biasa digunakan Angkatan Darat AS.


Credit  antaranews.com

PM Abadi tanggapi Trump: minyak Irak untuk Irak

 

Perdana Menteri Irak Haider Al-Abadi (REUTERS/Jonathan Ernst)

 

Baghdad (CB) - Minyak Irak adalah milik rakyat Irak, kata Perdana Menteri Haider al-Abadi, Selasa, sebagai tanggapan terhadap pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa AS seharusnya menguasai cadangan minyak mentah negara itu.

Dalam pidato di hadapan pejabat CIA, Sabtu, Trump menyatakan Amerika Serikat seharusnya mengambil minyak Irak untuk mengganti serbuan pada 2003, yang mengakhiri kekuasaan Saddam Hussein.

Trump juga menyebutkan bahwa mengambil minyak Irak akan mencegah ISIS berkembang, dengan menghapus sumber pendanaan kelompok itu, kata laporan pertemuan tersebut, yang dikutip Huffington Post.

"Tidak jelas yang dia maksud," kata Abadi di jumpa pers ketika ditanya tentang tanggapan Trump, "Apakah dia maksud pada 2003 atau untuk mencegah teroris dari merebut minyak Irak?"

"Minyak Irak secara konstitusional milik Irak," katanya.

Presiden baru AS itu juga mengirimkan pesan berisi tawaran meningkatkan jumlah bantuan ke Irak, kata Abadi mengatakan, tanpa merinci tentang sifat bantuan tersebut.

"Saya memiliki jaminan dari Presiden Trump bahwa bantuan kepada Irak akan terus berlanjut dan juga akan ditingkatkan," kata Abadi dalam konferensi pers di Baghdad.

Trump telah membuat perang melawan ISIS, kelompok garis keras yang menyatakan diri ingin membentuk "kekhalifahan" di Suriah dan Irak pada tahun 2014, prioritas bagi pemerintahannya.

Persekutuan pimpinan AS memberikan dukungan penting kepada gerakan pasukan Irak untuk mengambil alih Mosul, kota terbesar di bawah kendali ISIS. Amerika Serikat juga menyediakan bantuan keuangan ke Irak.

Menurut sebuah pernyataan yang dipasang di laman Gedung Putih sesaat setelah pelantikan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat, pemerintahan Trump akan menjadikan upaya mengalahkan "kelompok teror Islam radikal" sebagai target utama kebijakan luar negerinya.

Trump, seorang tokoh dari Partai Republik, menggunakan pidato pelantikannya pada pekan lalu berjanji akan "menyatukan dunia melawan terorisme Islam radikal, yang akan kita basmi sepenuhnya dari muka bumi".

Dalam pernyataan itu, yang berjudul "Kebijakan Luar Negeri Amerika yang Pertama", pemerintahan Trump mengatakan, "Mengalahkan IS dan kelompok teror lain akan menjadi prioritas tertinggi kami."

Dalam rangka untuk "mengalahkan dan menghancurkan" ISIS dan kelompok yang sejenis, pemerintahan baru itu mengatakan "akan mencari kerja sama agresif dan koalisi operasi militer bila diperlukan", bekerja memotong dana untuk kelompok teroris, memperluas jaringan berbagi data intelijen dan menggunakan sumber daya siber untuk mengganggu propaganda dan upaya perekrutan.

Pernyataan itu tidak memberikan indikasi tentang bagaimana kebijakan Trump akan berbeda dari pendahulunya, Barack Obama dari Partai Demokrat.

Pemerintahan Obama juga mengejar strategi itu, bekerja sama dengan sekutu Eropa dan Timur Tengah dalam kampanye pengeboman yang menargetkan pemimpin ISIS dan infrastruktur minyak mereka, otorisasi operasi pasukan khusus AS terhadap kelompok itu, dan menggunakan sanksi dan metode lainnya untuk memotong pembiayaan.

Pidato Trump dan pernyataan itu mengulang kampanyenya yang mengritik Obama dan saingannya dari Partai Demokrat, Hillary Clinton, karena tidak menggunakan kalimat "kelompok teror Islam radikal" untuk menggambarkan ISIS dan kelompok garis keras lainnya.

Obama berpendapat bahwa menggunakan istilah itu akan mengacaukan perujukan antara "pembunuh" dengan "miliaran Muslim yang ada di seluruh dunia, termasuk di negeri ini, yang damai."

Hillary mengatakan jika menggunakan frase ini akan membuat mereka melakukan keinginan kelompok militan yang ingin menggambarkan Amerika Serikat seperti sedang berperang dengan Islam.

Pernyataan Gedung Putih itu juga tampak menggarisbawahi hubungan lebih baik dengan Rusia, yang dikatakan Trump akan dicapainya. "Kami selalu senang ketika musuh lama menjadi teman dan ketika teman lama menjadi sekutu," kata pernyataan itu, demikian Reuters.


Credit  antaranews.com

Amerika Serikat kerahkan lebih banyak pesawat militer ke Australia

 

Dokumentasi personel Korps Marinir Amerika Serikat dan Korea Selatan mengikuti latihan operasi pendaratan gabungan AS-Korea Selatan di Pohang, Korea Selatan dalam arsip foto 31 Maret 2014. Pasukan Korea Selatan dan AS memulai latihan militer skala-besar pada Senin (7/3) saat uji tahunan pertahanan mereka terhadap Korea Utara, yang menyebut latihan mereka sebagai "gerakan perang nuklir" dan mengancam akan melawan dengan segala bentuk pertahanan. (REUTERS/Kim Hong-Ji/Files)

... pesawat-pesawat terbang militer Amerika Serikat itu akan meningkatkan keberadaan militernya di dekat Laut China Selatan...

Sydney (CB) - Amerika Serikat akan mengirim lebih banyak pesawat militer ke bagian utara Australia pada tahun ini, sebagaimana dinyatakan juru bicara Korps Marinir Amerika Serikat, Mayor Chris Logan, Rabu.

Kehadiran pesawat-pesawat terbang militer Amerika Serikat itu akan meningkatkan keberadaan militernya di dekat Laut China Selatan yang disengketakan.

Pengerahan marinir di kota Darwin itu disepakati pada 2011 lalu, sebagai bagian penting pergerakan militer Amerika Serikat di bawah pemerintahan mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, di Asia, di tengah meningkatnya klaim China di wilayah itu.

Pergerakan itu juga memperkuat ikatan dengan Australia dan memberikan basis operasi AS di wilayah itu.

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang baru mengutarakan komentar keras terhadap klaim teritorial China di Laut China Selatan, namun telah meninggalkan pakta perdagangan Kerjasama Trans-Pasifik yang dinegosiasikan oleh Obama.

Logan mengatakan akan ada peningkatan jumlah pesawat tahun ini, termasuk pengiriman empat unit helikopter MV-22 Osprey, yang akan meningkatkan jangkauan pasukan marinir dan lima unit helikopter AH-1W Super Cobra.
Logan menambahkan, jumlah personel yang ada akan tetap berjumlah 1.250 orang. "Ukuran dan susunan tiap rotasi Marinir ke Australia ditentukan oleh kedua pihak, dan diseimbangkan dengan melihat komitmen sumber daya lainnya dan prioritas negara yang bersangkutan," Logan mengatakan.

Jumlah tentara yang dikirimkan ke bagian utara Australia terhambat dari rencana awal sebanyak 2.500 orang pada 2020, sebuah rencana yang diundur dari target 2017 lalu.

Australia dan Amerika Serikat sepakat pada Oktober lalu untuk membagi investasi infrastruktur dan biaya lain yang berhubungan dengan pengembangan 25 tahun senilai 1,5 miliar dolar AS.

Mereka juga membicarakan penempatan pesawat pengebom jarak jauh AS, B-1 Lancer, di Darwin, sebuah langkah yang menuai kritik dari Kementerian Luar Negeri China.

Departemen Pertahanan Australia tidak menanggapi permintaan komentar, namun mengatakan pada Oktober bahwa kedua negara berniat untuk memenuhi target 2.500 pasukan marinit "dalam tahun-tahun ke depan".

Euan Graham, kepala Program Keamanan Internasional dari kelompok penasihat Institut Lowy di Sydney mengatakan penundaan dalam peningkatan jumlah pasukan itu bukan hal yang mengejutkan, dikarenakan megosiasi terkait biayanya sendiri berjalan lambat.

"Infrastruktur yang akan mengakomodasi peningkatan jumlah marinir tidak dapat dilakukan sebelum pembagian biayanya disepakati, dan tidak akan meningkat dalam semalam, itu akan memerlukan proses yang bertahap," kata dia.

Sejumlah latihan pada 2016 lalu salah satunya adalah latihan manuver gabungan dengan para tentara dari Jepang dan China serta sebuah program yang melibatkan para personel dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina, pihak departemen mengatakan.




Credit  antaranews.com

Kisah di balik foto pelantikan Donald Trump yang kontroversial itu

 

Pengunjung National Mall pada dua masa berbeda, yaitu pada 20 Januari 2017 saat Donald Trump dilantik (kiri), dan pada 20 Januari 2009 saat Barack Obama dilantik (kanan). (Reuters)

 

Jakarta (CB) - Foto yang mengguncang media soal dan membuat tidak nyaman Gedung Putih itu berawal dari sebuah menara pengamatan nyaris setinggi Monumen Washington, ketika Reuters ingin memotret Pelantikan Donald Trump sebagai Presiden ke-45 Amerika Serikat dari sudut bird eye view Jumat 20 Januari itu.

Bird-eye view adalah teknik pengambilan gambar yang dilakukan dengan ketinggian kamera berada di atas ketinggian objek.

Reuters telah meminta izin National Park Service (yang mengelola National Mall atau alun-alun kota Washington DC yang salah satu ujungnya menghadap Gedung Capitol) lewat sebuah email pada 13 Januari. Isi email itu adalah apakah fotografer boleh mengambil gambar dari level pengamatan setinggi Monumen Washington yang adalah titik pandang paling tinggi yang menghadap National Mall.

Keesokan harinya National Park Service memberikan izin kepada Reuters untuk mengambil gambar dari ketinggian itu, dengan syarat Reuters harus membagi foto itu ke media lain yang memintanya.

Mengingat lift tengah diperbaiki, fotografer Lucas Jackson harus menaikki 897 anak tangga untuk mencapai ketinggian 152 meter, sambil membawa peralatan foto dan ransel berisi alat foto, ditambah tangga kecil yang biasa digunakan fotografer atau kamerawan.

"Pendakian yang sungguh berat," kata Jackson.

Kamerawan CBS News dan seorang fotografer Park Service adalah dua orang dari total tiga orang yang dibolehkan mengambil gambar dari menara pengamatan itu. Reuters kemudian menyiarkan dua foto bersandingan dari dua momen bersejarah.

Foto pertama adalah saat pelantikan Trump yang diambil Jackson ketika Trump disumpah. Foto kedua adalah yang diambil fotografer Reuters lainnya Stelios Varias dari tempat yang sama ketika Barack Obama dilantik sekitar pukul 13:27 waktu setempat, tanggal 20 Januari 2009, begitu Obama akan selesai berpidato.

Reuters menyiarkan foto kombo itu pukul 14:02 waktu setempat (02.02 WIB).

Caption pada foto kombo itu berbunyi, "Kombinasi foto yang diambil di National Mall menunjukkan jumlah pengunjung acara pelantikan untuk sumpah jabatan Presiden AS Donald Trump pada pukul 12.01 waktu setempat (kiri) pada 20 Januari 2017 dan Presiden Barack Obama pada 20 Januari 2009 di Washington, DC."

Caption itu tidak menyatakan jumlah pengunjung pelantikan mana yang lebih banyak.

Foto kombo itu kemudian menjadi viral di media sosial seperti Twitter di mana orang-orang membandingkan jumlah pengunjung pelantikan dalam dua peristiwa berbeda itu. Kontroversi pun mendominasi pekan pertama Trump berkuasa.

Dari sudut pandang Trump, sang presiden baru mengaku menyaksikan lautan manusia yang ditaksirnya berjumlah 1 juta sampai 1,5 juta orang. Itu yang dia katakan sehari kemudian di markas besar CIA. Trump kemudian menuding media tidak jujur karena menampilkan foto ruang kosong di National Mall itu.

Pada hari itu juga Juru Bicara Gedung Putih Sean Spicer menuduh sejumlah media massa sengaja melaporkan kabar bohong, demikian Reuters.



Credit  antaranews.com

Netanyahu Sebut Masyarakat Iran Teman Israel

 

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut masyarakat Iran sebagai teman Israel. Foto/Reuters

 

TEL AVIV - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut masyarakat Iran sebagai teman Israel. Namun, menurut Netanyahu, hal itu tidak berlaku bagi pemerintah Iran, yang menurutnya adalah sebuah rezim yang kejam.

Dalam sebuah video yang dirilis pemerintah Israel, Netanyahu mengatakan, Israel bukanlah musuh masyarakat Iran, tapi merupakan teman. Kemudian, ia langsung melemparkan kritikan keras terhadap pemerintah Iran.

"Kami adalah teman Anda (masyarkat Iran), bukan musuh Anda," kata Netanyahu dalam Inggris dengan terjemahan bahasa Inggris di dalam videonya, seperti dilansir Al Jazeera pada Minggu (22/1).

"Rezim Iran sangat kejam, tapi tidak masyarakatnya. Rezim Iran sangat agresif, tapi masyarakatnya sangat hangat. Anda memiliki sejarah yang membanggakan, Anda memiliki budaya yang kaya. Tragisnya, Anda terbelenggu oleh tirani teokratis," sambungnya.

Iran sendiri merupakan salah satu rival abadi Israel di kawasan Timur Tengah. Perseteruan keduanya terutama karena sikap keras Iran terhadap isu Palestina-Israel, dimana diketahui Iran adalah salah satu pendukung Hamas, kelompok yang dianggap teroris oleh Israel.






Credit  sindonews.com

Harian China klaim tiada dapat hentikan pelatihan militer China

 

Laporan multimedia China mengenai latihan rutin angkatan laut negerinya. (chinamil.com.cn/)

 

Beijing (CB) - Militer China akan melaksanakan serangkaian latihan meskipun ada provokasi dan tekanan dari pihak asing, kata surat kabar Partai Komunis, Senin, dengan menambahkan, latihan dengan kapal induk satu-satunya milik mereka itu akan menjadi kerutinan.

China menimbulkan keresahan pada beberapa negara di wilayah sekitarnya pada bulan lalu saat Liaoning, kapal induk mereka, bersama sejumlah kapal perang lain berlayar di sekitar Taiwan dan memasuki Samudera Pasifik, dengan China menyebutnya pelatihan rutin.

Pada awal bulan ini, Taiwan mengerahkan pesawat jet tempur dan kapal angkatan laut saat Liaoning melewati perairan, yang memisahkan kedua wilayah itu.

China mendapatkan peringatan dari orang yang ditunjuk sebagai menteri luar negeri kabinet Trump di AS, Rex Tillerson, bahwa China sebaiknya tidak diberi akses terhadap pulau yang mereka bangun di wilayah sengketa Laut China Selatan.

Surat kabar "Harian Rakyat" mengatakan bahwa komentar peringatan semacam itu tidak akan dapat menyurutkan niat China untuk melakukan latihan militer.

"Provokasi, tekanan, keinginan dan pembesar-besaran yang demikian tidak akan mencegah dilakukannya latihan rutin kemiliteran China," kata surat kabar itu dalam tulisan.

"Campur tangan dan halangan dari negara lain di luar wilayah hanya akan merusak kepentingan bersama yang disepakati secara konsensus di wilayah ini dan di dunia," tambahnya.

"Demikian, latihan kelautan militer China akan menjadi kegiatan rutin," katanya.

China telah menginvestasikan miliaran dolar dalam program modernisasi militer mereka, terutama untuk angkatan laut mereka.

Angkatan laut China semakin sering melakukan latihan di perairan yang jauh dari wilayah mereka seolah ingin memperkuat kemampuan operasionalnya, dan mereka bergabung dengan patroli anti pembajakan di lepas pantai Somalia.

Pada 2015, lima kapal China melaksanakan pelatihan di perairan internasional di Laut Bering di lepas pantai negara bagian AS, Alaska.

China mengatakan mereka memerlukan pengembangan kemampuan angkatan laut mereka untuk melindungi jalur perdagangan yang diandalkan oleh perekonomian negara itu untuk mempertahankan kewajiban global dan warga negara mereka.

Pada 2015, kapal pengawal China mengungsikan warga asing dari Yaman, pertama kali militer China membantu negara lain mengungsikan warganya di tengah krisis internasional.


Credit  antaranews.com

Trump nekad ingin pindahkan kedubes di Israel ke Yerusalem

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenakan topi bertuliskan semboyan selama kampanyenya, "Make America Great Again". Topi yang sama dikenakan banyak pendukungnya saat dia dilantik di Washington Jumat 20 Januari 2017. (Reuters)

Washington (CB) - Pemerintahan baru Amerika Serikat pimpinan Presiden Donald Trump tampaknya serius memindahkan kedutaan besarnya di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, kendati Gedung Putih Minggu waktu AS menyatakan wacana itu barulah pada tingkat awal sekali.

Gedung Putih menyatakan baru pada tahap awal sekali untuk membicarakan upaya memenuhi janji Donald Trump memindahkan kedubes AS di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Jika ini benar dilakukan Trump, maka dunia Arab, bahkan dunia Islam, akan marah besar.

"Kami bahkan baru pada tingkat yang awal sekali dalam membahas subyek ini," kata Juru Bicara Gedung Putih Sean Spicer seperti dikutip Reuters.

Gedung Putih memastikan tidak akan tergesa-gesa memindahkan lokasi kedubes AS di Israel itu. Selama ini, seperti kebanyakan kedubes asing lainnya, kedubes AS terletak di Tel Aviv.

Israel menyebut Yerusalem ibu kota abadinya, namun Palestina juga mengklaim kota itu bagian tak terpisahkan dari Negara Palestina. Kedua pihak mendasarkan klaim mereka dari alasan keagaman, sejarah dan politik.

Selama berkampanye, Trump berjanji memindahkan kedubes AS di Israel ke Yerusalem. Namun jika itu dilakukan pasti mengundang protes keras dari sekutu-sekutu AS di Timur Tengah seperti Arab Saudi, Yordania dan Mesir. Ketiga negara ini  sangat diandalkan AS dalam memerangi ISIS yang dianggap Trump sebagai prioritas kebijakannya.

Pada 1995 Kongres AS meloloskan undang-udang bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel dan tidak boleh dibagi dua. Namun para presiden AS baik dari Demokrat maupun Republik, sebelum Trump, mempertahankan kedubes AS tetap di Tel Aviv.

Mereka juga menyokong setiap negosiasi antara Israel dan Palestina menyangkut status Yerusalem, demikian Reuters.



Credit  antaranews.com

AS Bersiap Pindahkan Kedubes di Israel ke Yerusalem, Situasi Memanas

Wilayah Yerusalem yang diperebutkan Israel dan Palestina. Presiden AS Donald Trump ingin Yerusalem jadi Ibu Kota Israel dan siap pindahkan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem. Foto / REUTERS / Ammar Awad

 

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) sesuai janji Presiden Donald Trump bersiap-siap untuk memindahkan kedutaan besar (Kedubes)-nya di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Langkah AS ini membuat situasi memanas, di mana Palestina dan Yordania siap untuk melawan.

Gedung Putih mengatakan rencana pemindahan Kedubes AS di Israel ke Yerusalem sudah dalam tahap awal pembicaraan. ”Kami berada di tahap yang sangat awal untuk membahas hal ini,” kata juru bicara Gedung Putih Sean Spicer.

Trump sebelumnya dilaporkan telah berbicara dengan kubu garis keras pro-Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu soal rencana pemindahan Kedubes AS itu.

Yerusalem menjadi wilayah yang diperebutkan Israel dan Palestina. Palestina sudah menyiapkan Yerusalem timur sebagai ibu kota masa depan negara mereka. Tapi, Israel ingin Yerusalem sepenuhnya jadi ibu kota negara Yahudi itu.

AS sejatinya tidak mengakui wilayah Yerusalem sebagai wilayah Israel dan menyatakan wilayah itu status-quo. Namun, Presiden Trump membuat perubahan yang pro-Israel dengan menjanjikan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Ratusan warga Palestina di berbagai kota, termasuk di Yerusalem Timur memprotes rencana pemindahan Kedubs AS tersebut.

Wali Kota Yerusalem Nir Barkat menyambut baik pengumuman pemerintahan Trump. Pengumuman  malam ini telah mengirimkan pesan yang jelas kepada dunia bahwa AS mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota tak terpisahkan dari Negara Israel,” kata Barkat dalam sebuah pernyataan, yang dikutip Al Jazeera, Senin (23/1/2017).

”Kami akan memberikan setiap dan semua bantuan yang diperlukan kepada pemerintah AS untuk memastikan bahwa kedutaan pemindahan dilakukan mulus dan efisien,” lanjut Barkat.

Sementara itu, Raja Yordania Abdullah II dan Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas bertemu pada hari Minggu di Amman. Mereka berkoordinasi untuk melawan rencana pemindahan Kedubes AS di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

"Kedua pemimpin membahas konsekuensi yang mungkin soal pemindahan Kedutaan Amerika dan setuju untuk mengambil sejumlah langkah jika kedutaan direlokasi,” tulis kantor berita Otoritas Palestina, WAFA.

”Kami telah mencapai kesepakatan dengan Yordania pada serangkaian langkah-langkah yang akan diambil jika AS memindahkan kedutaannya ke Yerusalem,” kata Abbas usai pertemuan dengan Raja Abdullah II.

Presiden Trump sendiri telah berbicara kepada wartawan Israel pekan lalu, soal janji kampanyenya untuk memindahkan Kedubes AS di Israel ke Yerusalem.

”Tentu saja saya ingat apa yang saya katakan tentang Yerusalem,” katanya kepada wartawan dari surat kabar Israel, Hayom. "Tentu saja saya tidak lupa. Dan saya tahu saya bukan orang yang melanggar janji.”




Credit  http://international.sindonews.com/read/1173234/42/as-bersiap-pindahkan-kedubes-di-israel-ke-yerusalem-situasi-memanas-1485131752

Lihat foto pengunjung dua pelantikan ini, media atau Trump yang bohong?

 

Pengunjung National Mall pada dua masa berbeda, yaitu pada 20 Januari 2017 saat Donald Trump dilantik (kiri), dan pada 20 Januari 2009 saat Barack Obama dilantik (kanan). (Reuters)

 

Jakarta (CB) - Pemerintahan baru Amerika Serikat pimpinan Presiden Donald Trump geram luar biasa setelah media massa membandingkan jumlah pengunjung pelantikan Trump dengan saat Barack Obama dilantik pada 2009 yang disimpulkan media massa kalah banyak.

Sekretaris Pers Gedung Putih Sean Spicer menuduh foto dan video, termasuk dari udara, yang disampaikan media massa, sebagai kabar bohong.

Spicer juga menyebut bohong, kabar yang menyatakan jumlah pengguna transportasi umum di Wasington DC saat Trump dilantik, kalah banyak dengan pengguna serupa saat terjadi demonstrasi kaum wanita menentang Trump sehari setelah dia dilantik, serta kalah banyak dari pengguna transportasi umum saat Obama dilantik.

Namun dari bukti foto berbagai media massa justru mengindikasikan Spicer yang justru berbohong, karena berdasarkan dua foto berbeda yang kemudian digabungkan, memang terlihat jelas sekali jumlah pengunjung pelantikan Trump kalah banyak sekali dari jumlah pengunjung pelantikan Barack Obama pada 2009.

Menyebut kabar media sebagai kabar palsu, Spicer dengan penuh kemarahan balik mengklaim bahwa Donald Trump telah mengundang "audiens paling banyak yang pernah terlihat dalam sejarah pelantikan presiden, baik dalam jumlah orang maupun di seluruh dunia."

Spicer menuduh wartawan tidak akurat memberitakan jumlah pengunjung pelantikan Trump dan telah menggunakan foto-foto tidak sepantasnya untuk "menyepelekan dukungan sangat besar" rakyat kepada Trump.

"Tak ada yang bisa menghitung, karena National Park Service, yang mengelola National Mall, tidak menghitung satu pun yang keluar kerumunan," kata Spicer sebelum menyatakan jumlah pengunjung pelantikan Trump yang paling besar dalam sejarah pelantikan presiden AS.

"Upaya media untuk mengecilkan antusiasme kepada pelantikan adalah memalukan dan salah," sambung dia seperti dikutip The Guardian.

Berikut video yang ditayangkan salah satu media yang terkenal netral di AS, PBS, yang menunjukkan National Mall di mana Trump dilantik Jumat pekan lalu, memang tidak penuh oleh pengunjung, berbeda dengan saat Barack Obama dilantik delapan tahun silam.




Credit  antaranews.com

Trump Memulai 'Perang' dengan Media

 

 

Donald Trump resmi menjadi Presiden ke-45 Amerika Serikat setelah Inaugurasi, Jumat (20/1). (REUTERS/Evan Vucci/Pool)

 

Jakarta, CB -- Presiden Donald Trump memulai dan mengakhiri pidato di kantor pusat CIA pada Sabtu (21/1) sore soal kritik media yang "tidak jujur". Beberapa hal ia sebut tidak akurat diberitakan oleh media.

Beberapa media memperlihatkan kekecewaannya atas nada pidato yang disampaikan Trump.

"Tuan presiden mencoba menggiring CIA untuk memusuhi media. Mari lawan," tulis Mark Mazzeti, editor investigasi Washington untuk New York Times, beberapa saat setelah pidato Trump.

Trump sendiri menyebut hal ini adalah 'perang', termasuk reaksi berlebihan atas retorika anti-media selama kampanye.

"Seperti anda ketahui, saya sudah mulai berperang dengan media. Mereka salah satu yang paling banyak melakukan ketidak jujuran yang dilakukan manusia di muka bumi," kata Trump.

Beberapa staff CIA di dalam ruangan bertepuk tangan, namun pimpinan senior di barisan depan tidak melakukannya, seperti dilaporkan oleh produser CNN yang hadri di dalam ruangan tersebut.

"Hal itu terdengar seperti sebuah kesepakatan dengan komunitas intelijen, namun apa yang terjadi malah sebaliknya."

Trump secara berulang mengeluarkan pertanyaan kepada publik terkait dengan layanan intelijen atas campur tangan Rusia dalam pemilu presiden. Trump menyayangkan pemberitaan media terkait dengan inaugurasi dirinya pada Jumat, kemarin, yang ia anggap sangat tidak adil ia terima.

Trump mengatakan, inaugurasi tersebut dihadiri oleh satu juta, satu juta setengah orang, namun apa yang ditayangkan televisi memperlihatkan tidak ada sejumlah orang seperti yang ia sebut berdiri untuk merayakan inaugurasi.

"Semua bergerak menujuk monumen Washington," kata Trump, namun hal itu tidak terjadi.

Sekretaris bidang Media Doland Trump, Sean Spicer mencuitkan hal nada menyerang terhadap media yang ia sebut, "mengingatkan atas bahaya media, twitt dulu cek fakta belakangan."

Trump menilai media telah menghilangkan "cerita besar", dengan mengemas fakta sebuah cerita besar tidak dikemas sebagai berita besar. "Saya cinta kejujuran. Saya suka pemberitaan yang jujur."



Credit  CNN Indonesia

Aksi 'Women's March' Digelar Serentak di Penjuru Dunia

 

 

Aksi unjuk rasa anti-Trump di Jerman. (REUTERS/Hannibal Hanschke)

 

Jakarta, CB -- Puluhan ribu orang turun ke jalanan di kota London, Paris, Sydney, Budapest, Montreal, Auckland dan sejumlah kota lain di dunia, dalam aksi unjuk rasa ‘Women’s March’ yang digelar sehari setelah Donald Trump dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat (AS) ke-45 pada Jumat (21/1).

Tak hanya kaum wanita, aksi unjuk rasa yang berpusat di Washington, AS, itu juga dihadiri oleh pria dan anak-anak.

Di London, Inggris, tepatnya di kawasan Trafalgar Square, peserta unjuk rasa sudah terlihat menyemut, sambil membawa poster dan spanduk berisi kalimat protes.

“Saya ingin mengajarkan kepada anak saya nilai dari sebuah kesetaraan,” kata Hannah Bryant, penjaga salah satu museum yang datang bersama anaknya yang masih berusia empat tahun.

Pihak penyelenggara ‘Women’s March’ di London mengatakan kalau akan ada 100 ribu orang yang hadir dalam aksi unjuk rasa itu.

Di Paris, Perancis, tepatnya di Menara Eiffel, sekitar 7.000 orang telah berkumpul. Polisi menjaga ketat aksi unjuk rasa itu.

Pihak penyelenggara di AS menyatakan kalau ada lebih 2,5 juta orang yang ikut serta dalam 600 aksi unjuk rasa ‘Women’s March’ yang digelar serentak di seluruh penjuru dunia.



Credit  CNN Indonesia

Ratusan Ribu Wanita Hadiri 'Women's March' di AS

 

Ilustrasi. (REUTERS/Jonathan Ernst)

 

Jakarta, CB -- Ribuan wanita mulai terlihat memadati sejumlah area di Washington, Amerika Serikat (AS), pada Sabtu (21/1) dini hari. Mereka bersiap untuk menghadiri aksi unjuk rasa ‘Women’s March’ yang dilakukan dalam rangka protes pemilihan Donald Trump sebagai Presiden AS ke-45.

Gerbong-gerbong kereta dipenuhi oleh wanita dari berbagai ras, yang membawa poster dan spanduk yang bertuliskan kalimat anti-Trump dan seruan perlindungan hak asasi manusia, terutama wanita dan anak.

Aksi ‘Women’s March’ diperkirakan bakal dihadiri oleh ratusan ribu wanita dari seluruh penjuru AS. Aksi ini juga disebut yang terbesar dan perdana dilakukan setelah inaugurasi Presiden AS.

“Saya yakin kita bisa melakukan perubahan untuk hal yang lebih baik, oleh karena itu kita harus menyuarakannya,” kata Michele Phillips, wanita berusa 45 tahun asal Kanada yang mendapat kewarganegaraan AS pada 2013.

Dilansir dari AFP, Deputi Wali Kota Washitngon Kevin Donahue mengatakan kalau akan ada sekitar 500 ribu peserta yang akan hadir dalam ‘Women’s March’.

Calon Presiden AS yang dikalahkan Trump, Hillary Clinton, mendukung aksi unjuk rasa tersebut. Ia pun akan turun ke jalan, bersama selebriti wanita seperti Scarlett Johansson dan Michael Moore.

“Terima kasih telah memberikan dukungan untuk kaum kita @womensmarch. Ini hal yang sangat penting. Saya percaya kita akan kuat jika bersama,” tulis Hillary dalam cuitan di akun Twitter-nya.

Sebelum aksi ‘Women’s March’ berlangsung, terjadi sedikit kericuhan setelah Trump dilantik menjadi Presiden AS.

Sekitar 200 orang harus diamankan oleh polisi, karena diduga bertindak onar dengan melakukan pembakaran mobil dan pelemparan batu di sekitar kawasan Gedung Putih.

Pihak kepolisian Washington berharap kalau aksi unjuk rasa yang dilakukan kaum wanita dapat berlangsung lebih damai.

Kaum wanita, terutama di AS, banyak yang khawatir dengan kepemimpinan Trump dalam empat tahun mendatang.

Baru saja dilantik, pebisnis yang dicalonkan oleh Partai Republik itu sudah “menghapus” rincian kebijakan mengenai hak asasi manusia dan kesehatan dalam situs resmi Gedung Putih.

Aksi ‘Women’s March’ berawal dari ide seorang nenek mantan pengacara di Hawaii, Teresa Shook. Ia mengumpulkan 40 temannya, melalui pesan di Facebook, untuk melakukan aksi tersebut.

Ide Shook menyebar ke seluruh penjuru AS, bahkan ia sampai membuat akun pro-Hillary bernama 'Pantsuit Nation', yang diikuti oleh lebih dari 4 juta netizen.

Tak hanya berpusat di Washington, aksi ‘Women’s March’ juga akan dilakukan di 300 kawasan di AS.

Di luar itu, aksi senada juga akan dilakukan di negara lain. Salah satu yang terbesar ialah di London, Inggris, yang diperkirakan akan diikuti oleh ribuan wanita.




Credit  CNN Indonesia

Belum Sehari jadi Presiden, Trump Sudah Pecat 20 Duta Besar

 

 

Pemecatan 20 orang dubes sekaligus diyakini bakal membuat masalah di berbagai kedutaan AS. Karena penunjukkan dubes memakan waktu yang tidak sebentar. (REUTERS/Brian C. Frank)

 

Jakarta, CB -- Tak lama setelah dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat, Donald Trump langsung memecat semua duta besar (dubes) warisan Barack Obama. Trump bahkan sudah meminta kepada para dubes Amerika Serikat yang tersebar di seluruh negara mitra untuk meninggalkan posisinya per 20 Desember kemarin.

Berdasarkan laporan The Independent, Trump tidak memberikan waktu cukup panjang bagi semua dubes untuk sekadar berkemas, walaupun di antara mereka ada yang memiliki anak kecil.

Hal ini sudah ditegaskan oleh tim transisi Trump pada 23 Desember yang menyebut tak ada pengecualian bagi dubes tetap tinggal lewat hari pelantikan.

Sudah hal yang lazim setiap pergantian presiden, dubes suatu negara akan mengundurkan diri di awal pemerintahan baru. Presiden baru selanjutnya akan menyiapkan dubes baru. Namun pada kasus ini, Trump sama sekali belum memiliki pengganti.

Langkah ini meninggalkan masalah yang cukup besar di berbagai kedutaan AS. Pasalnya penunjukkan dubes memakan proses yang tidak sebentar. Perlu persetujuan Kongres untuk memilih dan mengangkat seorang dubes di AS.

Setidaknya posisi vital kedutaan AS di Jerman, Inggris, dan Kanada akan kosong. Begitu juga di China, India, Jepang, dan Saudi Arabia.

Hanya sedikit pengganti yang sudah disiapkan pemerintahan Trump untuk mengisi 80 posisi dubes yang ia pecat.

Dubes AS untuk PBB sudah terisi dengan Gubernur Carolina Selatan Nikki Hayley menggantikan Samantha Power. David Friedman ditunjuk jadi dubes di Israel, sedangkan Terry Branstad menjadi dubes di China.

Sedangkan Ivana Trump, istri pertama Trump, dikabarkan tertarik dengan posisi dubes di Republik Ceko.



Credit  CNN Indonesia

Kepres pertama yang ditandatangani Trump: pembekuan Obamacare

 

Presiden Amerika Serikat Donald Trump (REUTERS/Mike Segar)

 

Washington (CB) - Presiden Donald Trump memerintahkan lembaga-lembaga pemerintah untuk membekukan regulasi mengenai Obamace dan mengambil langkah-langkah untuk melemahkan Obamacare.

Dia benar-benar memanfaatkan jam-jam pertamanya di Gedung Putih untuk memberikan sinyal baik mengenai janji selama kampanyenya untuk mencabut undang-undang layanan kesehatan peninggalan pemerintahan pendahulunya, Barack Obama.

Masuk Ruang Oval beberapa saat setelah menuntaskan parade pelatilakannya, Trump langsung menandatangani surat perintah Affordable Care Act yang memerintahkan departemen-departemen untuk "mencabut, menangguhkan, pengecualian hibah atau menunda implementasi provisi yang memperberat  beban fiskal negara bagian, perusahaan dan individu."

Perintah presiden itu juga menyerukan pemberian keleluasaan lebih besar kepada negara bagian dalam menerapkan program layanan kesehatan sambil mengembangkan "pasar bebas dan terbuka dalam perdagangan antarnegara bagian dalam rangka menawarkan jasa layanan kesehatan dan asuransi kesehatan."

Para pakar berspekulasi bahwa Trump bisa memperluas pengecualian dari apa yang disebut mandat individu yang mewajibkan warga Amerika berasuransi atau menghadapi penalti, atau syarat cakupan asuransi yang ditawarkan pihak perusahaan.

Para pakar juga meyakini pemerintahan Trump akan mengurangi manfaat utama Obamacare seperti layanan bersalin dan kesehatan mental yang semestinya dicakup asuransi.

Gedung Putih sendiri tidak menjelaskan lebih jauh executive order atau keputusan presiden ini, demikian Reuters.



Credit  antaranews.com

Tahun 2017, TNI Akan Bangun Armada III di Sekitar Papua

 

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo. (SINDOphoto)

 

JAKARTA - Rangkaian acara Rapat Pimpinan TNI tahun 2017 telah usai. Sejumlah program strategis dihasilkan dalam rapat ini. Di antaranya terkait rencana pembangunan armada baru TNI di wilayah timur Indonesia.

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan, pembangunan Armada III merupakan bagian dari upaya TNI melakukan penyebaran pasukan dan pangkalan agar tidak terpusat di Jawa.

"Rencana ini akan segera dilakukan dan dilaporkan kesiapannya," ujar Gatot di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (19/1/2017).

Gatot membeberkan, penyebaran pangkalan dan pasukan akan difokuskan di wilayah terdepan Indonesia. Selain berfugsi sebagai sarana pertahanan, pangkalan yang dibangun diharapkan bisa menumbuhkan sentra ekonomi baru.

"Kita selama ini berorientasi pada Armatim saja. Yang akan kita bentuk Armada III di sekitar Papua," beber Gatot.

Pembentukan Armada III TNI ditargetkan bisa terwujud di tahun 2017. Gatot menambahkan, TNI tengah mempersiapkan perencanaannya. "Perencanaan ini nanti dilaporkan ke presiden. Setelah dianalisa akan dilaksanakan," ucap Gatot.




Credit  sindonews.com

Mata-mata Turki Berkeliaran di Jerman, Berlin Protes

 

Kepala Intelijen Jerman Hans-Georg Maassen, pada Kamis (19/1/2017), memprotes aksi mata-mata Turki di wilayah Jerman. Foto / REUTERS / Fabrizio Bensch

 

BERLIN - Berlin tidak akan mentoleransi operasi intelijen Turki di wilayah Jerman. Kepala Intelijen Jerman Hans-Georg Maassen secara resmi memprotes aksi mata-mata yang dijalani para ulama Turki di wilayah Jerman.

Maassen mengaku prihatin dengan operasi intelijen Ankara setelah Kejaksaan Jerman meluncurkan penyelidikan soal sepak terjang para mata-mata Turki.

Menurut Maassen, operasi mata-mata Turki di Jerman itu ditujukan terhadap kelompok minoritas Turki di Jerman atau pun warga Jerman dengan latar belakang migran Turki.

”Kita tidak bisa menerima bahwa badan-badan intelijen (Turki) beroperasi di Jerman terhadap kepentingan Jerman, dan itulah sebabnya kami protes,” kata Maassen kepada wartawan di Berlin, seperti dikutip Reuters, Jumat (20/1/2017).

Penyelidikan oleh kejaksan mulai minggu ini menyusul aduan dari Volker Beck, seorang anggota parlemen Jerman dan juru bicara Partai Hijau untuk Urusan Agama.

Masalah operansi intelijen ini bisa mengancam untuk hubungan Jerman dan Turki yang sama-sama sebagai anggota NATO.

Sebelumnya, Ankara menuduh Berlin menyembunyikan para militan dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK) dan kelompok sayap kiri  DHKP-C, yang telah melakukan serangan di Turki. Namun, Jerman menolak tuduhan itu.



Credit  sindonews.com

ISIS Penggal 12 Orang di Kota Kuno Palmyra, Termasuk Guru

 

Rusia saat gelar konser di kota kuno Palmyra, Suriah. Kota itu kembali diduduki ISIS yang telah memenggal 12 orang. Foto / REUTERS

 

PALMYRA - Kelompok Islamic State atau ISIS mengeksekusi penggal 12 orang di kota kuno Palmyra, Suriah. Dari 12 korban yang dieksekusi, empat di antaranya guru pegawai negeri di Suriah.

Pembunuhan ini mengingatkan pada eksekusi massal terhadap 25 tentara Suriah oleh ISIS pada Mei 2015 di wilayah yang sama.

Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia melaporkan ke-12 korban yang dieksekusi penggal oleh ISIS antara lain empat guru pegawai negeri, empat tentara rezim Suriah dan empat anggota pasukan oposisi Suriah yang ditangkap di Qalamon.

Eksekusi, seperti dilaporkan IB Times, Jumat (20/1/2017), berlangsung di museum Palmyra. Pembunuhan oleh ISIS di kota kuno Suriah ini sebagai upaya propaganda untuk menegaskan bahwa ISIS kembali mendominasi wilayah Palmyra.

Situs kuno Palmyra yang menyisakan reruntuhan bangunan berumur 2.000 tahun telah menjadi simbol khas di Suriah. Kota kuno ini ikut terkena dampak dari perang sipil Suriah yang sudah berlangsung lebih dari lima tahun.

Pada Mei 2016, Rusia menggelar konser di reruntuhan bangunan Romawi di Palmyra sebagai simbol kemenangan terhadap ISIS. Konser itu menyusul keputusan Kremlin untuk menarik pasukan Rusia di Suriah dalam skala besar dengan alasan misi militer Moskow di negara itu sudah tercapai.

Meskipun rezim Suriah yang dipimpin Presiden Bashar al-Assad meraih sejumlah kemenangan dalam perang berkat bantuan Rusia, namun ISIS masih mampu merebut kembali Kota Palmyra.

Kelompok radikal ini kembali memasuki wilayah Palmyra pada bulan Desember 2016, di mana para militannya merebut 30 tank, sebagian peluncur rudal Grad, amunisi dan kendaraan peran lain milik Rusia.


Credit  sindonews.com

Donald Trump Pertahankan 50 Pejabat AS Era Obama

 

Donald Trump Pertahankan 50 Pejabat AS Era Obama

 

WASHINGTON - Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah meminta 50 pejabat senior Pentagon dan kementerian lain di era pemerintahan Presiden Barack Obama untuk tetap bertahan dalam jabatannya. Keputusan Trump itu demi memastikan negara siap menangani insiden potensial.

Beberapa pejabat senior yang dipertahankan Trump itu salah satunya adalah Wakil Menteri Pertahanan Robert Work dan Utusan AS untuk Melawan ISIS Brett McGurk.

Juru bicara Trumpm Sean Spicer mengatakan, 50 pejabat senior itu dipertahankan karena menjadi kunci untuk kelangsungan pemerintah.

”Ada keterbatasan atas beberapa yang dapat dilakukan individu untuk menjalankan agenda, namun dalam hal kesiapan, sudah siap untuk gerak dan mampu menanggapi insiden, kami siap untuk gerak pada pukul 00.01 besok,” ujar Spicer, seperti dikutip Reuters, Jumat (20/1/2017).

Trump, presiden terpilih AS dari Partai Republik memegang kendali pemerintah AS menggantikan Presiden Barack Obama dari Partai Demokrat pada hari Jumat waktu AS.

Menurut Spicer, 50 pejabat federal akan tetap dipertahankan di posisinya sampai pemerintahan Trump menemukan penggantinya.

Selain Robet Work dan McGurk, para pejabat era Obama yang tetap dipertahankan Trump antaa lain, Administrator Drug Enforcement Administration (DEA) Chuck Rosenberg, Direktur Pusat Kontra Terorisme Nasional Nick Rasmussen, Wakil Menteri Luar Negeri untuk Urusan Politik Tom Shannon dan Adam Szubin, yang bertindak sebagai Sekretaris untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan untuk Departemen Keuangan.

Secara terpisah, seorang pejabat intelijen AS yang berbicara dengan syarat anonim mengatakan Kantor Direktur Intelijen Nasional akan dijalankan sementara oleh Michael Dempsey sembari menunggu konfirmasi Senat soal pencalonan mantan Senator Daniel Coats sebagai Direktur Intelijen Nasional.



Credit  sindonews.com

Empat Negara Afrika Keluar dari Mahkamah Internasional

ICC dianggap melawan Afrika dan adanya dugaan korupsi.

Duta Besar Sudan untuk Indonesia, Abd Alrahim Al Siddig. (VIVA.co.id/Avra Augesty)

 

CB – Duta Besar Sudan untuk Indonesia, Abd Alrahim Al Siddig, mengungkapkan saat ini sudah empat negara yang memutuskan keluar dari Mahkamah Kriminal Internasional atau The International Criminal Court di Den Haag, Belanda.
Keempat negara tersebut semuanya dari Afrika. Mereka adalah Gambia, Afrika Selatan, Burundi dan Kenya. Al Siddig menyatakan bahwa keempat negara ini mengundurkan diri karena alasan yang sama, yaitu ICC seperti sedang melakukan perlawanan kepada Afrika dan dugaan adanya korupsi di tubuh lembaga di bawah PBB itu.
"Mereka, satu per satu, melepaskan diri dari ICC dan semakin memperkuat anggapan kalau mereka berat sebelah. Mereka (ICC) melawan Afrika," ungkap Al Siddig di Jakarta, Kamis 19 Januari 2017. Ia lalu mencontohkan Afrika Selatan, di mana dahulu merupakan pendukung ICC garis keras.
Namun, mereka akhirnya memutuskan untuk keluar. Artinya, ICC sudah tidak sanggup menyelesaikan kisruh politik di Afrika. Tak hanya itu, alasan kuat lain mundurnya empat negara Afrika ini adanya dugaan korupsi di tubuh ICC.
Ia menyebut surat kabar The London Evening Post Edisi 3 Juli 2016, yang mengabarkan jika Presiden ICC, Silvia Alejandra Fernandez, telah menerima sejumlah uang suap di rekening pribadinya. Uang tersebut digunakan untuk membeli saksi mata yang dipakai guna melawan Presiden Sudan Omar Al Bashir.
"Uang itu didistribusikan dari kelompok perlawanan Sudan, termasuk kelompok Sudanese Liberation Movement yang beroperasi di wilayah konflik Darfur," tegas Al Siddig.


Credit  VIVA.co.id

Trump Dikelilingi Jenderal Tua 'Gila Perang'

"Saya tidak melihat Islam sebagai agama, tetapi kanker," ungkap Flynn.

Personel Militer Amerika Serikat. (REUTERS.com)

 

CB – Presiden Amerika Serikat terpilih, Donald John Trump, akan segera dilantik pada Jumat sore, 20 Januari 2017 di Gedung Capitol, Washington DC.
Kabinet pemerintahan baru AS di bawah Trump hampir 100 persen terbentuk. Seperti diketahui, mereka berasal dari jantung konservatisme Partai Republik yang beraliran hawkish (radikal, keras dan gila perang).
Begitu pula departemen dan posisi yang berkaitan sektor pertahanan, keamanan, dan intelijen. Terlebih, Trump seperti ingin memulai genderang konflik dengan China dan Iran, selain skandal peretasan pemilihan Presiden AS yang menyeret Rusia.
Berdasarkan data yang dikelola VIVA.co.id, Selasa, 17 Januari 2017, berikut tokoh-tokoh militer yang mengisi jabatan, baik departemen maupun nondepartemen strategis, di bawah taipan properti New York itu.
Menteri Pertahanan, James Norman Mattis
Selama 44 tahun berkarir di dunia militer, Mattis (66) membangun reputasi yang dijuluki 'anjing gila' (mad dog) dan 'pendekar rahib'. Pensiunan Korps Marinir (US Marines) berpangkat jenderal penuh ini dikenal memiliki pandangan yang kritis.
Bahkan, Trump membandingkan Mattis dengan George Patton - Kepala Staf Angkatan Darat AS semasa Perang Dunia II. "Dia adalah sosok jenderal sejati," kata Trump, seperti dikutip situs BBC.
Dijuluki anjing gila, lantaran pengkritik keras kebijakan Timur Tengah di masa pemerintahan Presiden Barack Obama, khususnya terhadap Iran.
Ia bahkan menyebut Iran sebagai 'ancaman tunggal paling abadi bagi stabilitas dan perdamaian di Timur Tengah'.
Selain itu, Mattis pernah memimpin batalion tempur selama Perang Teluk I pada 1991 serta memimpin unit tempur khusus di wilayah selatan Afghanistan pada 2001.
Belum cukup. Mattis juga ambil bagian dalam invasi AS ke Irak dua tahun setelah Afghanistan, dan memainkan peran kunci dalam pertempuran di Fallujah pada 2004.
Situs The Washington Post, menyebut Mattis pernah menghancurkan sistem pertahanan udara Libya saat negeri itu dipimpin rezim Moammar Ghadafi. "Ini akan menjadi operasi militer," kata Mattis, singkat.

Pasukan Garda Revolusi Iran.
Selain dikenal memiliki segudang prestasi di militer, dalam sebuah panel diskusi di San Diego pada 2005, Mattis pernah membuat pernyataan sensitif tentang perasaannya terhadap pengalaman bertempurnya selama dia berkarir.
"Sebenarnya cukup menyenangkan melawan mereka (musuh AS), Anda tahu, ini (perang) adalah bagasi neraka. Sangat menyenangkan menembaki beberapa orang. Saya akan berada di atas sana bersama Anda. Saya suka berkelahi," ucapnya.
Tak heran, ia salah satu pemimpin militer paling berpengaruh dari generasinya. Mattis pernah menjabat Komandan Komando Pusat AS dan Komite Angkatan Bersenjata Senat di Capitol Hill, Washington DC.
Mattis adalah serdadu profesional yang haus akan perang, serta pekat dengan ideologi konservatif.
Menteri Keamanan Dalam Negeri, John Kelly
Baru 'merasakan' pensiun pada Januari tahun lalu, Kelly (66) adalah jendral bintang empat Korps Marinir (US Marines) yang paling lama aktif dalam sejarah AS.
Sebagai Komandan Komando Wilayah Selatan AS (US SOUTHCOM), ia bertanggung jawab atas operasi militer di Amerika Tengah dan Selatan, termasuk mengawasi Penjara Teroris Sedunia, Guantanamo, di Kuba.
Ia berjanji akan bersikap tegas soal keamanan perbatasan, dan tahun lalu, sudah memperingatkan Kongres mengenai risiko jaringan perdagangan narkoba dan penyelundupan manusia yang meliputi 32 negara di Karibia, Amerika Tengah, serta Amerika Selatan.
"Penyelundupan manusia, mengakibatkan dorongan bagi 'puluhan ribu orang', termasuk anak-anak yang tanpa pendamping datang ke Amerika," katanya, seperti dikutip situs Voa.
Ia adalah sosok yang doyan bicara blak-blakan dan populer di kalangan personel militer. Lahir dan besar di Boston, Kelly bergabung dengan Korps Marinir pada 1970, saat masih berseragam sekolah menengah atas.
Pada 1972, ia memutuskan berhenti dari tugas aktifnya dengan pangkat sersan, lantaran ingin melanjutkan kuliah. Namun, ia kembali ke Korps Marinir, setelah lulus dari University of Massachusetts di Boston, empat tahun kemudian.

Warga AS dan Meksiko di perbatasan.
Karir kepangkatan Kelly makin mentereng dan puncaknya, ketika dia menjabat komandan pasukan multinasional di Irak, dari Februari 2008-Februari 2009. Ia juga pernah sebagai Komandan Pasukan Cadangan Marinir pada Oktober 2009.
Tiga tahun kemudian, tepatnya 19 November, Kelly menggantikan posisi Jenderal Douglas Fraser sebagai Komandan US SOUTHCOM.
Kelly secara lantang menolak keinginan Obama untuk menutup Guantanamo dan perintah Departemen Pertahanan AS (Pentagon) untuk membuka semua lapangan kerja di unit-unit tempur untuk perempuan, termasuk pasukan paling elit sekelas Navy Seals dan Delta Force.
Penasehat Keamanan Nasional, Michael Thomas Flynn
Satu lagi perwira tinggi yang hobi menebar kebencian. Flynn (59) pensiunan jenderal bintang tiga dari Angkatan Darat AS dikenal sangat anti-Islam. Ia bahkan dengan tegas mengatakan bahwa Islam bukanlah agama.
"Saya tidak melihat Islam itu sebagai agama. Ini seperti kanker," kata Flynn, di sebuah acara di San Antonio, Texas, seperti dikutip situs qz.
Ia melanjutkan bahwa dirinya telah melalui 'kanker' selama hidupnya. "Jadi sekali lagi, itu (Islam) seperti kanker ganas kalau dikaitkan dalam kasus ini (terorisme)," ungkapnya.
Sebelumnya, dalam sebuah wawancara pada Oktober 2016 lalu, ia juga pernah bilang kalau sekte ekstremis Islam adalah kanker dan bukan agama seperti lainnya. Tak hanya itu, Flynn mengklaim kalau dirinya Islamophobia.
Direktur Intelijen Nasional, Dan Coats
Hingga kini, jabatan Direktur Intelijen Nasional belum diisi. Pada era pemerintahan Presiden Obama, posisi ini dijabat oleh James Robert Clapper Jr., pensiunan jenderal bintang tiga Angkatan Udara AS.
Ia menjabat dari 9 Agustus 2010-17 November 2016. Namun, menurut Reuters, Trump kemungkinan besar akan menggaet mantan Senator Dan Coats (73).
Ia adalah seorang sipil yang konservatif tradisional dari Negara Bagian Indiana yang baru saja selesai masa jabatan enam tahun di Senat AS. Coats pernah menjadi Duta Besar AS untuk Jerman di periode pemerintahan Presiden George Walker Bush.
"Dia kaya pengalaman. Dia juga punya ketrampilan dalam memimpin. Dia sangat paham apa yang harus dilakukan," kata Ketua Senat Bidang Intelijen, Richard Burr.

Pasukan khusus AD AS, Delta Force.
Seorang anggota Senat dari Partai Demokrat yang akrab dengan Coats mengatakan bahwa rekannya itu memiliki latar belakang dan pandangan politik yang menggambarkan dirinya sebagai 'orang yang sangat wajar'.
Sementara, pejabat AS lainnya menambahkan, Coats 'sangat dihormati di kedua sisi lorong' terkait masalah-masalah intelijen.





Credit  VIVA.co.id

Dewan Keamanan PBB Berikan Dukungan Bagi Presiden Baru Gambia

 

 

Presiden baru Gambia mendapat dukungan dari Dewan Keamanan PBB. ( REUTERS/Afolabi Sotunde)

 

Jakarta, CB -- Dewan Keamanan PBB memberikan dukungannya bagi negara Afrika Barat untuk memastikan Presiden Gambia baru, Adama Barrow mendapat kekuasaan dari Yahya Jammeh. Namun mereka menekankan bahwa ini harus dilakukan dengan cara politik.

Blok regional Afrika Barat ECOWAS mengatakan bahwa mereka akan menangkap Jammeh jika dia tidak menyerahkan kekuasaannya. Juru bicara militer mengungkapkan, tak lama setelah pemungutan suara Dewan Keamanan berlangsung, tentara Senegal masuk ke kawasan tetangga Gambia.

Barrow memnangkan pemilu pada awal Desember, dan kekuasaan Jammeh yang telah berkuasa sejak kudeta 1994 berakhir pada Kamis (19/1). Sebuah pembicaraan untuk membujuk Jammeh mundur pun gagal dilakukan.

Jammeh pada awalnya mengakui Barrow sebagai presiden baru, tapi kemudian dia kembali tak setuju. Dia mengatakan bahwa pemilu tersebut cacat dan harus ada pemilu ulang. Namun ini tak lantas membuat Barrow batal dilantik jadi presiden baru.

Mengutip Reuters, Barrow dilantik di kedutaan Gambia di Senegal, Kamis (19/1).

Sekitar 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB memiliki suara bulat yang setuju bahwa mereka memberikan dukungan penuh pada ECOWAS dalam komitmennya untuk memastikan terlaksananya kehendak rakyat Gambia seperti yang diungkapkan dalam hasil pemilu 1 Desember.

"PBB mendukung upaya regional yang bertujuan untuk menyelesaikan krisis secara damai," kata juru bicara PBB Sekjen Antonio Guterres, Farhan Haq.





Credit  CNN Indonesia