Rabu, 08 November 2017

Assad Indikasikan Perang Lawan Milisi Kubu AS

Presiden Suriah, Bashar Al-Assad.

CB, DAMASKUS -- Presiden Suriah Bashar al-Assad mengatakan, tentara Suriah dan sekutunya akan terus berperang meski pertempuran telah dinyatakan berakhir di Provinsi Deir al-Zor. Wilayah ini merupakan kubu penting terakhir yang dikuasai militan ISIS.

Dia juga mengindikasikan akan berperang melawan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didukung AS, yang mengendalikan lebih dari seperempat wilayah Suriah. Menurutnya perang kali ini menargetkan pihak yang berusaha memecah belah dan melemahkan negara.

"Kemenangan melawan organisasi teroris, yang dimulai di Aleppo dan tidak berakhir di Deir al-Zor, membentuk sebuah serangan yang akan menggagalkan proyek partisi dan menggagalkan tujuan teroris," ujar kantor Assad mengutipnya.

Pernyataannya ini disampaikan setelah ia melakukan pertemuan dengan penasihat kebijakan luar negeri untuk Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, Ali Akbar Velayati, pada Selasa (7/11). Assad menganggap semua kelompok yang berperang melawan negara Suriah sebagai kelompok teroris.

Pada Jumat (3/11), Velayati mengatakan pasukan tentara Suriah akan segera maju untuk merebut Kota Raqqa dari SDF. Ia menuduh AS berusaha membagi Suriah dengan menempatkan pasukannya di timur Sungai Efrat.

"Kami akan menyaksikan dalam waktu dekat kemajuan pemerintah dan pasukan populer di Suriah dan di timur sungai Efrat, serta pembebasan Kota Raqqa," kata Velayati.

Tentara Suriah, dengan bantuan Rusia dan Iran, telah melancarkan serangan terhadap ISIS di Provinsi Deir al-Zor bagian timur. Serangan sebagian besar dilakukan di tepi barat Sungai Efrat.

SDF, aliansi milisi Kurdi dan Arab, juga memerangi militan ISIS di Deir al-Zor. Didukung oleh serangan udara dan pasukan khusus yang dipimpin AS, SDF berfokus pada wilayah timur sungai, yang membelah dua provinsi kaya minyak itu.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Usai Rebut Deir al-Zor, Assad Ancam Perangi Pasukan Kurdi

DAMASKUS - Tentara Suriah dan sekutunya akan terus berperang di Suriah setelah pertempuran berakhir di provinsi Deir al-Zor, di mana markas penting terakhir ISIS berada. Hal itu ditegaskan Presiden Suriah Bashar al-Assad.

Assad juga mengindikasikan bahwa dia mungkin akan memerangi Pasukan Demokratik Suriah yang didukung Amerika Serikat (AS) yang mengendalikan lebih dari seperempat wilayah Suriah. Assad mengatakan bahwa perang tersebut menargetkan mereka yang berusaha untuk membagi dan melemahkan negara.

Komentarnya muncul setelah pertemuan dengan Ali Akbar Velayati, penasihat kebijakan luar negeri untuk Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.

"Kemenangan melawan organisasi teroris, yang dimulai di Aleppo dan tidak berakhir di Deir al-Zor, membentuk sebuah serangan kritis yang menggagalkan proyek partisi dan sasaran teroris," kata kantor Assad seperti disitir dari Reuters, Rabu (8/11/2017).

Assad menganggap semua kelompok yang berperang melawan negara Suriah sebagai kelompok teroris.

Tentara Suriah, dengan kekuatan udara Rusia dan milisi yang didukung Iran, melancarkan serangan terhadap ISIS di provinsi Deir al-Zor, sebelah timur, sebagian besar di tepi barat Sungai Eufrat.

SDF, sebuah aliansi milisi Kurdi dan Arab, juga memerangi militan ISIS di Deir al-Zor. Didukung oleh serangan udara yang dipimpin AS dan pasukan khusus, SDF telah berfokus pada wilayah timur sungai, yang memisahkah provinsi kaya minyak ini.

Velayati pada hari Jumat mengatakan pasukan tentara Suriah akan segera maju untuk merebut kota Raqqa dari SDF. Velayati juga menuduh AS berusaha untuk membagi Suriah dengan menempatkan pasukannya di timur Sungai Efrat.

"Kami akan menyaksikan dalam waktu dekat kemajuan pemerintah dan pasukan populer di Suriah dan timur sungai Efrat, dan pembebasan kota Raqqa," katanya dalam komentar di televisi mengenai kunjungan ke Beirut.

Credit sindonews.com

Penasehat Assad Sebut Tentara AS dan Turki Pasukan Ilegal

DAMASKUS - Pasukan Amerika Serikat (AS) dan Turki adalah pasukan penyerbu ilegal di wilayah Suriah dan Suriah akan berurusan dengan mereka. Hal tersebut dikatakan oleh penasihat utama Presiden Bashar al-Assad.

Bouthaina Shaaban juga mengatakan dalam bahwa Damaskus tidak akan menyerah di kota Raqqa di utara. Kota tersebut dibebaskan dari ISIS bulan lalu oleh Pasukan Demokratik Suriah yang didukung oleh Kurdi (SDF).

"Turki saat ini adalah negara penjajah, pasukannya di tanah kita ilegal, sama seperti pasukan Amerika berada di tanah kita secara tidak sah," katanya seperti dinukil dari Reuters, Rabu (8/11/2017).

"Kami akan menangani masalah ini karena kita berurusan dengan kekuatan penyerbuan ilegal di tanah kita," sambungnya, tanpa menjelaskan lebih jauh.

Pasukan Assad, dibantu oleh kekuatan udara Rusia dan milisi yang didukung oleh Iran, telah berhasil membangun kembali kendali atas sebagian besar Suriah selama dua tahun terakhir.

AS dan Turki mendukung berbagai kelompok pejuang yang menentang Assad dan ISIS. Turki bahkan telah mulai mendirikan titik pengamatan di provinsi Idlib di Suriah barat laut di bawah kesepakatan dengan sekutu Assad, Rusia dan Iran.

Sedangkan koalisi yang dipimpin AS yang berjuang melawan ISIS di Suriah telah berulang kali mengatakan bahwa pihaknya tidak berusaha untuk melawan pasukan Assad, meskipun Washington dan Ankara sama-sama menginginkan presiden tersebut untuk mengundurkan diri.

SDF mengatakan Raqqa akan menjadi bagian dari "Suriah federal" yang terdesentralisasi dan berharap untuk sebuah fase baru perundingan yang akan menopang otonomi Kurdi di Suriah utara. Namun Jumat lalu seorang pejabat senior Iran mengatakan bahwa pasukan pemerintah Suriah akan segera bertindak untuk mengambil kota.

"Semuanya terserah orang-orang Suriah dan diskusi antara orang-orang Suriah, dan tidak ada diskusi mengenai pembagian atau pemotongan bagian dari negara atau federalisme," tegas Shaaban.

Ia menambahkan bahwa apa yang terjadi di Kurdistan Irak harus menjadi pelajaran bagi SDF, merujuk pada pemimpin Kurdi Irak yang mendapat pukulan besar ketika pemerintah pusat di Baghdad - yang didukung oleh Iran dan Turki - membalas tindakan mereka karena mengadakan referendum kemerdekaan.

Shaaban juga mengatakan komentar oleh menteri luar negeri Suriah pada bulan September, ketika dia mengatakan bahwa Damaskus terbuka untuk negosiasi dengan Kurdi atas permintaan otonomi mereka di dalam perbatasan Suriah, telah disalahartikan.

"Saya tidak berpikir ada pemerintah yang bisa berdiskusi dengan kelompok mana pun mengenai topik persatuan negara tersebut," katanya.

Sebelumnya pada hari Selasa, Assad mengatakan bahwa tentara dan sekutu-sekutunya akan terus berperang di Suriah setelah negara tersebut telah mendorong militan ISIS dari markas penting terakhir mereka di negara tersebut, di provinsi Deir al-Zor.

Dia juga mengindikasikan bahwa dia mungkin akan membawa perang ke SDF, yang menguasai lebih dari seperempat wilayah Suriah, dengan mengatakan perang harus menargetkan mereka yang berusaha untuk "membagi dan melemahkan negara".

Credit sindonews.com

Dukungan AS untuk Koalisi Arab, Pentagon dan Kongres Beda Pendapat

WASHINGTON - Dukungan Amerika Serikat (AS) untuk Arab Saudi yang tengah memerangi pemberontak Houthi di Yaman terpecah. Pentagon mengkonfirmasi jika dukungannya akan terus berlanjut. Namun, di satu sisi, Kongres AS sepakat untuk membahas sebuah rancangan resolusi yang menuntut penghentian dukungan untuk koalisi Arab.

Pernyataan tersebut menunjukkan perbedaan dan kontradiksi dalam visi Amerika antara Pentagon dan Kongres mengenai apakah akan mendukung kekuatan Koalisi Arab atau tidak.

Pentagon menyambut baik pernyataan Saudi yang mengungkapkan peran Iran di Yaman dan "keterlibatannya" dalam mendukung militan Houthi serta memasok rudal balistik. Hal itu terungkap dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh juru bicara Adrian Rankin-Galloway.

"Amerika Serikat dan Arab Saudi bekerja sama untuk memerangi terorisme dan menghadapi peran destabilisasi Iran di wilayah tersebut," kata Pentagon, menekankan bahwa pihaknya berusaha untuk mempertahankan hubungan pertahanan yang kuat dengan Riyadh seperti disitat dari Middle East Monitor, Rabu (8/11/2017).

Pernyataan ini terjadi setelah koalisi Arab mengeluarkan sebuah pernyataan yang menjelaskan "keterlibatan" Teheran dalam memasok Houthi dengan rudal balistik yang menargetkan Arab Saudi. Dikatakan bahwa ini adalah agresi militer yang berbahaya dan langsung oleh rezim Iran, yang mungkin dianggap sebagai tindakan perang melawan Kerajaan.

"Arab Saudi berhak untuk menanggapi Iran, yang dijamin oleh hukum internasional, pada waktu dan bentuk yang tepat," pernyataan tersebut menambahkan.

Ini terjadi dua hari setelah pencegatan sebuah rudal balistik yang diluncurkan oleh militan Houthi yang menargetkan bandara Riyadh, dalam sebuah insiden yang dipenuhi dengan kecaman dari dunia Arab dan Islam.

Pada bagian lain, Dewan Perwakilan AS menyetujui pembahasan rancangan resolusi yang menuntut penghentian dukungan AS untuk koalisi yang dipimpin oleh Arab Saudi dalam perang melawan milisi dan kekuatan Presiden Yaman yang digulingkan Ali Abdullah Saleh.

Rancangan resolusi tersebut menyerukan penghentian dukungan militer dan intelijen AS ke Arab Saudi dan sekutu-sekutunya dalam perang tersebut. Draf tersebut juga mensyaratkan persetujuan Kongres untuk setiap keterlibatan AS dalam operasi militer di Yaman.

Surat kabar AS melaporkan bulan lalu bahwa deputi kongres telah memperkenalkan sebuah undang-undang yang didukung oleh deputi bipartisan (Republikan dan Demokrat) untuk menghentikan dukungan AS terhadap kampanye militer pimpinan-Arab.

Pejabat PBB mengatakan koalisi pimpinan Saudi di Yaman telah menciptakan krisis kemanusiaan terburuk di dunia.

Credit sindonews.com

Presiden Yaman Jadi Tahanan Rumah Riyadh

Presiden Yaman Abd-Rabbu Mansour Hadi

CB, RIYADH -- Arab Saudi telah melarang presiden Yaman bersama dengan anak-anaknya, serta menteri dan pejabat militer untuk kembali ke Yaman. Larangan tersebut didorong oleh permusuhan antara Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi dan Uni Emirat Arab, yang merupakan bagian dari koalisi pimpinan Saudi melawan pemberontak Houthi.

Pejabat Yaman mengatakan kepada The Associated Press, Hadi dan sebagian besar pemerintahannya telah berada diibukota Saudi Riyadh. Dilansir dari Aljazirah, Selasa (7/11), ketidakmampuan Hadi untuk kembali ke Yaman selatan menggarisbawahi hilangnya otoritas presiden bahkan di selatan yang secara nominal berada di bawah pemerintahannya.

Sejak Hadi meninggalkan Yaman pada Februari, dia telah berulangkali mengirim permintaan tertulis kepada Raja Saudi Salman untuk meminta kembali ke negaranya. Menurut seorang komandan keamanan Yaman, permintaan tersebut tidak ada yang diproses.

Pada Agustus, Hadi bahkan pergi ke Bandara Riyadh, berencana untuk kembali ke ibukota sementara, Aden, di Yaman selatan. Namun, dia kembali dari bandara.

Saudi telah memberlakukan suatu bentuk tahanan rumah terhadap Hadi, anak-anaknya, dan menteri. "Ketika Hadi meminta untuk pergi, mereka merespons bahwa tidak aman baginya untuk kembali karena ada komplotan yang ingin mengambil nyawanya dan orang Saudi takut akan hidupnya," kata komandan tersebut.

Juru bicara koalisi Kolonel Turki al-Malaki sempat mempertanyakan nasib Hadi dan beberapa pejabat pemerintahannya. Namun, upaya untuk mencapai menteri luar negeri Yaman dan juru bicara pemerintah tidak berhasil.

Awalnya, paspor beberapa pejabat Hadi ditangkap. Namun paspor mereka dikembalikan lagi tetapi tetap tidak bisa meninggalkan Riyadh.

Situasi Hadi mencerminkan pendahulunya, Ali Abdullah Saleh, mantan presiden yang berkuasa yang telah dipindahkan pada 2011 dan kemudian bergabung dengan barisan Houthi untuk mengambil alih ibukota Sanaa pada 2014. Aliansi mereka tampak berantakan tahun ini, di tengah laporan bahwa Houthi telah menempatkan Saleh di bawah tahanan rumah.

Pelemahan Hadi telah berjalan seiring dengan kekuatan UEAyang berkembang di Yaman selatan.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Saudi Larang Presiden Yaman Pulang

Presiden Yaman Abd-Rabbu Mansour Hadi

CB, RIYADH -- Arab Saudi melarang presiden Yaman bersama dengan anak-anaknya, menteri dan pejabat militer kembali ke rumah dalam beberapa bulan.

Pejabat Yaman mengatakan larangan tersebut didorong permusuhan antara Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi dan Uni Emirat Arab, yang merupakan bagian dari koalisi pimpinan Saudi melawan pemberontak Houthi dan telah mendominasi Yaman selatan. Yaman Selatan merupakan bagian negara yang tidak berada di bawah kontrol pemberontak, dilansir dari Aljazirah, Selasa (7/11).

Hadi dan sebagian besar pejabat pemerintahan Yaman telah berada di ibu kota Saudi, Riyadh selama sebagian besar perang. Arab Saudi dan UEA adalah dua pilar utama koalisi, yang seolah-olah membela pemerintahan Hadi dan memerangi pemberontak Syiah yang dikenal dengan Houthi.

Koalisi tersebut telah melancarkan kampanye udara melawan pemberontak sejak 2015, dan UEA memiliki kehadiran militer yang kuat di Yaman selatan, namun Houthi masih menguasai wilayah utara.

Arab Saudi pada Ahad mengintensifkan blokadenya di Yaman, menutup semua lalu lintas ke pelabuhan udara dan laut Yaman dan penutupan penyeberangan darat. Badan PBB memperingatkan kapal untuk meninggalkan pelabuhan yang dikuasai Houthi, dan penerbangan ke satu-satunya bandara yang berfungsi di Yaman selatan dibatalkan.

Saat malam, harga bahan bakar naik di Sanaa dengan beberapa SPBU ditutup dan sopir antre mengisi tangki mereka karena khawatir semakin kekurangan bahan bakar. Langkah koalisi terjadi setelah Houthi menembakkan rudal ke arah Riyadh.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Yaman Ancam Serang Arab Saudi dan Uni Emirat Arab

Kondisi sebuah pasar yang hancur usai dilanda serangan udara di Saada, Yaman, 1 November 2017. REUTERS/Naif Rahma

CB, Jakarta - Angkatan bersenjata Houthi Yaman mengancam akan melakukan serangan terhadap Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.
"Lapangan terbang kedua negara akan menjadi sasaran serangan udara kami," ujar juru bicara Houthi Yaman, Kolonel Aziz Rashed, seperti dikutip FoxNews, Selasa, 7 November 2017.

Warga mengevakuasi jenazah korban serangan udara di Saada, Yaman, 1 November 2017. Serangan udara ini menewaskan 26 orang. REUTERS/Naif Rahma

Rashed mengatakan kepada wartawan di Sanaa, Senin malam, 6 November 2017, waktu setempat, para ahli militernya sanggup mengembangkan misil dengan jarak jelajah hingga 1.500 kilometer.
Ancaman itu disampaikan sebagai bagian dari kian meningkatnya ketegangan antara Houthi Yaman yang menguasai bagian utara negara dengan tetangganya, negeri kaya minyak sejak 2015.
Rashed mengatakan, "Kami meminta kepada seluruh perusahaan penerbangan dan pelancong menghindari lapangan terbang di kedua negara, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, sebab kedua lokasi tersebut menjadi sasaran serangan milil kami."

Sejumlah jenazah korban tewas tergeletak di halaman rumah sakit usai serangan udara di Saada, Yaman, 1 November 2017. Serangan udara Arab Saudi menghancurkan sebuah pasar yang berdampingan dengan hotel. REUTERS/Naif Rahma

Sabtu pekan lalu, Houthi Yaman mengklaim berhasil menembakkan misil balistiknya ke Ryadh sehingga menimbulkan kerusakan besar. Namun kabar tersebut dibantah Saudi.
Pejabat militer Saudi mengatakan mereka telah menembak dan menghancurkan misil Yaman di langit dengan Scud dari permukaan ke udara di sebelah timur Ryadh.

Credit tempo.co

Perbatasan ditutup, pesawat PBB tak dapat kirim bantuan ke Yaman

Sejumlah perempuan mengambil air minum dari keran umum saat terjadi wabah kolera di Sanaa, Yaman, Jumat (13/10/2017). (REUTERS/Mohamed al-Sayaghi/djo/17)

PBB (CB) - Keputusan koalisi pimpinan Saudi untuk menutup perbatasan udara, laut dan darat Yaman membatasi upaya PBB untuk mengirimkan dua pesawat bantuan kemanusiaan ke negara itu, ungkap juru bicara PBB pada Senin (6/11).

Pejabat PBB sedang berunding dengan koalisi untuk mendapatkan izin menerbangkan pesawat bantuan ke Yaman, tempat sekitar tujuh juta orang berada di ambang kelaparan.

"Tidak ada izin terbang untuk mengerahkan pesawat kami hari ini," ujar juru bicara PBB Farhan Haq, seperti dikutip AFP.

"Kami berharap ada dua penerbangan, tetapi sekarang masih menunggu izin."

Koalisi tersebut menutup perbatasan Yaman menyusul serangan rudal pada akhir pekan dari pemberontak Huthi Yaman yang dicegat di dekat bandara Riyadh.

Koalisi militer pimpinan Saudi melakukan intervensi di Yaman pada 2015 untuk mendukung Presiden Abedrabbo Mansour Hadi setelah pemberontak Huthi memaksanya pergi ke pengasingan.

Koalisi tersebut dan pemberontak sudah sering dikritik oleh PBB karena memblokir bantuan untuk warga sipil.

PBB sudah mendata Yaman sebagai negara yang didera krisis kemanusiaan nomor satu di dunia, dengan 17 juta warga yang membutuhkan makanan dan tujuh juta di antaranya berisiko kelaparan serta menderita kolera yang menyebabkan lebih dari 2.000 kematian.

Credit antaranews.com

Yaman Kecam Aksi Saudi Tutup Jalur Masuk

Tentara Arab Saudi berjaga di pos perbatasan dengan Yaman, Senin (6/4).

CB, ADEN -- Warga Yaman mengecam keputusan Arab Saudi menutup jalur masuk darat, udara, dan laut di negara itu. Mereka menyebutnya sebagai tindakan penghukuman kolektif yang berbahaya karena akan berisiko terhadap jutaan warga sipil dan memperburuk keadaan negara.

Khaled Abdallah, seorang warga Sanaa berusia 24 tahun, mengatakan kepada Aljazirah, keputusan Riyadh tersebut merupakan sebuah taktik intimidasi. Menurutnya, keputusan ini akan gagal dilakukan untuk melawan Houthi, yang telah mengendalikan Sanaa.

"Arab Saudi ingin melihat kami turun ke jalan-jalan untuk memprotes Houthi. Meskipun ini mungkin akan terjadi seiring berjalannya waktu, mereka lupa mereka adalah orang-orang yang telah meneror kami selama 24 jam terakhir, menjatuhkan bom di jam-jam paling gelap di malam hari," kata Abdallah.

"Arab Saudi tidak peduli dengan orang-orang Yaman. Mereka hanya bermain politik dengan kehidupan orang-orang yang tidak bersalah. Jika mereka peduli, mereka tidak akan membuat pengumuman yang tidak perlu dan berbahaya ini. Orang-orang Yaman sekarang secara kolektif telah dihukum karena tindakan beberapa militan Houthi," tambahnya.

Penutupan jalur masuk ke Yaman dapat membatasi akses pengiriman bantuan kemanusiaan ke negara paling miskin di dunia Arab itu. Yaman telah hancur oleh konflik yang telah terjadi selama lebih dari dua tahun.

Dokter Lintas Batas atau Mdecins Sans Frontires (MSF) mengatakan penutupan ini telah membatalkan pengiriman bantuan kemanusiaan dari Djibouti ke Sanaa pada Senin (5/11). "Akses untuk penerbangan kemanusiaan ke Yaman sangat penting untuk operasi medis kami, dan juga untuk organisasi lain yang bekerja demi penduduk Yaman. Kami akan terus mengejar izin untuk penerbangan besok," ujar Kepala Misi MSF di Yaman, Ghassan Abou Chaar.

Arab Saudi yang saat ini memimpin koalisi negara-negara Arab Sunni dalam konflik Yaman, mengatakan segera menutup akses ke semua jalur masuk ke Yaman setelah pemberontak Houthi menembakkan sebuah rudal balistik ke ibu kota Arab Saudi, Riyadh.

"Untuk menghadapi situasi yang rentan ini, telah diputuskan untuk sementara semua pintu masuk darat, udara, dan laut Yaman ditutup," ujar koalisi tersebut.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan melalui kantor berita Saudi Press Agency (SPA), koalisi itu juga mendesak warga Yaman dan kelompok kemanusiaan untuk menghindari daerah-daerah operasi militer dan daerah-daerah yang dikuasai oleh Houthi. Mereka juga harus menjauhi jalur-jalur masuk yang telah dieksploitasi oleh milisi yang didukung Iran ini untuk menyelundupkan senjata, serta daerah-daerah tempat milisi ini melancarkan serangannya terhadap Arab Saudi.

Maskapai penerbangan nasional Yaman, Yemenia, yang dimiliki bersama dengan Arab Saudi, mengatakan mereka tidak akan menyediakan penerbangan lagi dari Aden dan Seiyoun di Yaman selatan, yang berada di bawah kendali koalisi.

Koalisi pimpinan Arab Saudi sebelumnya juga telah memberlakukan blokade udara dan laut di daerah-daerah yang dikuasai pemberontak di Yaman. Mereka hanya mengizinkan pengiriman bantuan PBB, sebagian besar melalui Aden dan kota pelabuhan di Laut Merah, Hudaida.

Namun setelah serangan udara koalisi menghancurkan derek di pelabuhan Hudaida pada Agustus 2015, intensitas pengiriman semakin menurun. Menurut Program Pangan Dunia PBB, Yaman mengimpor lebih dari 85 persen makanan dan obat-obatan melalui laut sebelum dimulainya perang.

"Setiap penduduk Yaman sekarang akan menderita. Orang-orang miskin akan menjadi pihak yang paling menderita. Mereka yang memiliki penyakit kronis, tidak akan mendapatkan obat, dan akan menjadi korban terburuk," ujar Habib al-Maqtari, penduduk kota Taiz yang dikuasai Houthi.

"Dan dengan mata uang yang terus anjlok, serta tidak adanya bahan pokok, yang akan terjadi adalah lonjakan harga," tambah dia.

Ia mengatakan, sebagian besar supermarket dan toko telah tutup. Sebelum perang, ia biasa menghabiskan biaya 45 dolar AS untuk belanja mingguan, tapi sekarang ia harus menghabiskan 180 dolar AS.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Ini Klarifikasi Iran Soal Rudal Mengarah ke Riyadh

Gerilyawan Houthi (ilustrasi)

CB, TEHERAN -- Iran membantah telah terlibat dalam serangan sebuah rudal ke Kota Riyadh, Arab Saudi, pada Sabtu (4/11) malam. Rudal tersebut berhasil digagalkan sebelumnya sampai ke target.

Dalam sebuah pernyataan pada Senin (6/11), juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Bahram Qassemi mengatakan tuduhan itu sangat jahat dan provokatif. Tembakan rudal tersebut telah diklaim dilakukan oleh kelompok Houthi dari arah Yaman.

"Orang-orang Saudi, yang telah gagal mencapai tujuan jahat mereka selama agresi militer jangka panjang di Yaman, membuat lebih banyak masalah dengan serangan psikologis, yaitu membuat tuduhan tanpa dasar dan benar-benar palsu," ujar Qassemi.

Sebelumnya koalisi pimpinan Arab Saudi, yang memerangi pemberontak Houthi di Yaman menuding Iran terlibat dalam upaya serangan ke Riyadh.

Ia kemudian menyerukan perundingan antara faksi-faksi Yaman yang bersaing untuk mengakhiri konflik. Komentar Qassemi disampaikan tak lama setelah Arab Saudi menyatakan mengutuk agresi militer milisi Houthi yang didukung Iran dan mengklaim memiliki bukti keterlibatan Iran dalam serangan rudal tersebut.

Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif juga menolak tuduhan Arab Saudi itu. Dia bahkan mengatakan pemerintahan Presiden AS Donald Trump adalah penyebab ketegangan regional baru-baru ini di Timur Tengah. "Riyadh terlibat dalam perang agresi, intimidasi regional, perilaku yang tidak stabil, dan provokasi yang berisiko," ungkap Zarif, dikutip Aljazirah.

Seorang pejabat Arab Saudi menyebut serangan itu berpotensi menjadi perang. "Peran Iran dan komando langsungnya terhadap Houthi dalam hal ini merupakan tindakan agresi yang jelas," ujar dia, yang berbicara secara anonim.

Arab Saudi mengatakan akan menutup semua pintu masuk darat, udara, dan laut ke Yaman, saat melakukan penyelidikan mengenai bagaimana rudal tersebut bisa diselundupkan ke pemberontak Houthi.

Arab Saudi memasuki konflik Yaman pada 2015, setelah pemberontak Houthi mengambil alih ibu kota Sanaa dan memaksa Presiden Yaman Abd-Rabbu Mansour Hadi melarikan diri.

Bersama koalisi negara-negara Arab lainnya dan dengan dukungan logistik dari AS, Arab Saudi berhasil mendorong Houthi dari kota pelabuhan Aden, namun gagal mengusir mereka dari Sanaa. Riyadh telah lama menyalahkan Iran karena diduga mempersenjatai Houthi.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Saudi Tuduh Iran Perintahkan Houthi Kirim Rudal ke Riyadh

Bandara Internasional Riyadh

CB, RIYADH -- Arab Saudi menuduh Iran sebagai pihak yang bertanggung jawab atas peluncuran rudal balistik di Yaman yang menargetkan Bandara Riyadh pada Sabtu (5/11). Saudi memperingatkan peluncuran rudal bisa dianggap sebagai tindakan perang.

Saudi menyalahkan Iran atas serangan rudal yang menargetkan bandara Riyadh. Mereka mengklaim hal itu tidak akan terjadi jika Iran tidak mendukung pemberontak Houthi di Yaman.

"Peran Iran dan komando langsungnya terhadap Houthi jelas merupakan tindakan agresi yang menargetkan negara-negara tetangga. Sikap Iran ini mengancam perdamaian dan keamanan di wilayah dan secara global," kata Saudi dalam pernyataannya seperti dilansir RT, Senin, (6/11).

Tindakan terang-terangan atas agresi militer oleh rezim Iran, kata pejabat Saudi itu, dapat dianggap sebagai tindakan perang melawan Kerajaan Arab Saudi. Koalisi pimpinan Saudi segera menutup semua perbatasan dengan Yaman, dari laut, udara, darat.

Saudi mengatakan, pihaknya berhak untuk menanggapi Iran dalam waktu dan cara yang tepat. Koalisi militer yang dipimpin oleh Saudi memerangi pemberontak Syiah Houthi, yang menguasai Ibu Kota Yaman, Sanaa, pada awal 2015.

Saudi mendukung Presiden Yaman Abdrabbuh Mansur Hadi yang telah digulingkan. Pada Sabtu, sebuah rudal balistik diluncurkan dari wilayah Yaman, yang diduga menargetkan Bandara Internasional Khalid Raja dekat Ibu Kota Saudi, Riyadh.

Rudal itu dicegat dan mendarat di lapangan bandara namun tidak menimbulkan kerusakan. juga, tidak ada penerbangan yang terganggu oleh serangan tersebut.

Pemberontak Houthi mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Mereka mengatakan, rudal balistik Volcano-1 diproduksi di dalam negeri.

Arab Saudi bersikeras menuduh Iran memasok senjata tersebut ke Houthi sehingga memungkinkan serangan tersebut. Iran sebagai pendukung pemberontak Houthi membantah mempersenjatai mereka.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Iran Pasok Rudal untuk Houthi, AS Minta PBB Bertindak

NEW YORK - Amerika Serikat (AS) menuduh Iran memasok rudal untuk pemberontak Houthi di Yaman yang ditembakkan ke Arab Saudi pada bulan Juli lalu. AS pun mendesak PBB untuk meminta pertanggungjawaban Teheran karena telah melanggar dua resolusi Dewan Keamanan PBB.

Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley mengatakan bahwa informasi yang dikeluarkan oleh Arab Saudi menunjukkan rudal yang ditembakkan pada bulan Juli adalah rudal Qiam milik Iran. Haley menyebutnya sebagai sejenis senjata yang belum pernah ada di Yaman sebelum konflik.

Pasukan yang dipimpin Saudi, yang mendukung pemerintah Yaman yang diakui secara internasional, telah menargetkan Houthi yang bersekutu dengan Iran dalam sebuah perang yang telah menewaskan lebih dari 10.000 orang. Perang Yaman juga memicu bencana kemanusiaan di salah satu negara termiskin di kawasan itu.

Haley mengatakan bahwa dengan memberikan senjata ke Houthi, Garda Revolusi Iran telah melanggar dua resolusi PBB di Yaman dan Iran. Dia mengatakan sebuah rudal yang ditembak jatuh Arab Saudi pada hari Sabtu kemungkinan juga berasal dari Iran.

"Kami mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mitra internasional untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk meminta pertanggungjawaban rezim Iran atas pelanggaran ini," kata Haley seperti dilansir dari Reuters, Selasa (7/11/2017).

Pangeran mahkota Arab Saudi mengatakan bahwa pasokan roket Iran kepada milisi di Yaman adalah tindakan agresi militer langsung yang bisa menjadi tindakan perang, media pemerintah melaporkan pada hari Selasa. Pernyataan tersebut mencerminkan ketegangan yang meningkat tajam antara Riyadh dan Teheran.

Credit sindonews.com

Arab Saudi Tuding Iran Lakukan Agresi Militer Langsung

Arab Saudi - Iran diminta Berdamai

CB, RIYADH -- Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman menuding Iran telah melakukan sebuah tindakan agresi militer secara langsung. Tuduhan itu didasarkan dengan adanya pasokan rudal yang didapatkan oleh kelompok pemberontak di Yaman.

"Ini adalah apa yang bisa kami anggap sebagai tindakan perang terhadap negara ini," ujar Mohammed dalam percakapan dengan Menteri Luar Negeri Inggirs Boris Johnson, dilansir BBC News, Selasa (7/11) lalu.

Sebelumnya kelompok pemberontak di Yaman, yang dikenal sebagai Houthi dilaporkan telah menembakan rudal balistik Burkan H2 di Bandara Internasional King Khaled. Bandara ini terletak sekitar 850 kilometer dari perbatasan Yaman dan 11 kilometer dari arah timur laut Ibu Kota Riyadh.

Menyusul kejadian itu, putra mahkota Arab Saudi mengeluarkan kecaman terhadap Houthi dan Iran, yang dianggap sebagai negara utama pendukung kelompok tersebut. Human Rights Watch juga mengatakan bahwa pelucuran rudal di tempat yang didominasi warga sipil adalah kejahatan perang yang nyata.

Sementara itu, Iran membantah pernyataan Mohammed bahwa negara itu mendukung Houthi dengan memberikan persenjataan. Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarid juga mengatakan bahwa Arab Saudi telah bertindak provokatif dengan menyampaikan tuduhan tak berdasar.

"Terlebih Arab Saudi melakukan pembicaraan dengan Inggris, di mana klaim palsu diucapkan dan ini sangat berbahaya karena kami sekalipun tidak melakukan kejahatan seperti yang dikatakan," ujar Zarif.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Kelalaian Angkatan Udara AS buat penyerang Texas bisa beli senjata

Seorang wanita dan kedua anaknya mengikuti malam nyala lilin mengenang korban penembakan masal di Sutherland Springs, Texas, Minggu (5/11/2017). (REUTERS/Mohammad Khursheed)

Sutherland Springs, Texas (CB) - Pria yang melakukan salah satu penembakan massal paling maut di Amerika Serikat bisa membeli senjata api secara legal karena kelalaian Angkatan Udara AS, menurut sejumlah pejabat.

Kelalaian yang dimaksud adalah Angkatan Udara Amerika Serikat tidak pernah memasukkan informasi soal hukuman yang sebelumnya pernah diterima Devin Kelley ke dalam bank data Biro Investigasi Federal (FBI), yang digunakan untuk memeriksa latar belakang calon pembeli senjata.

Devin Kelly adalah pelaku penembakan massal di sebuah gereja di daerah pedesaan Texas bagian tenggara hingga menewaskan 26 orang pada Minggu.

Saat berdinas di Angkatan Udara pada 2012, Kelly dijatuhi hukuman oleh mahkamah militer karena melakukan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu menyerang istri pertamanya dan putra tirinya, menurut Pentagon.

Penembakan oleh Kelly pada Minggu merupakan serangan paling maut kelima dalam sejarah AS yang dilakukan oleh penembak tunggal.

Pihak berwenang mengatakan korban tewas dalam serangan di gereja itu mencapai 26 orang, termasuk satu bayi dalam kandungan seorang perempuan, yang juga terbunuh.

Angkatan Udara Amerika Serikat mengatakan pihaknya telah gagal menyampaikan informasi soal hukuman yang diterima Kelly ke sistem Pusat Informasi Kejahatan Nasional.

Sistem tersebut merupakan suatu bank data milik pemerintah AS yang digunakan oleh para pedagang senjata api berizin untuk memeriksa latar belakang kejahatan para calon pembeli senjata.

Para korban yang tewas dalam serangan Minggu berusia antara 19 bulan hingga 77 tahun. Sebanyak 20 orang lainnya mengalami luka, yang 10 di antaranya hingga Senin malam masih berada dalam kondisi kritis, kata sejumlah pejabat.

Kelly tewas akibat terluka karena tembakan sendiri dalam mobilnya saat ia kabur.

Di dalam kendaraan itu, pihak berwenang menemukan dua pistol, kata Freeman Martin, juru bicara Departemen Keselamatan Masyarakat, pada jumpa pers, Senin.

Kelly juga mengalami luka karena tembakan yang dikeluarkan oleh seorang warga. Ketika mendengar suara tembakan, warga tersebut langsung mengambil senjata miliknya, lari menuju gereja dan menembak Kelly ketika pria berusia 26 tahun itu berusaha kabur.

Dalam lawatannya di Asia, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengatakan kepada para wartawan bahwa ia yakin peninjauan lebih ketat atas pembelian senjata tidak akan berdampak pada penembakan massal di Texas itu.

Credit antaranews.com

Pelaku Teror di Gereja di Texas Pernah Jadi Guru Relawan Alkitab

CB, Jakarta -Pelaku teror mematikan di Gereja First Baptist di Sutherland Springs, Texas, Devin Patrick Kelley, pernah menjadi guru relawan pelajaran Alkitab setelah dipecat dari Angkatan Udara Amerika Serikat.

Ia menjalani profesinya sebagai guru sukarelawan pelajaran Alkitab di Gereja Kingsville First Baptist. Seperti dikutip dari Daily Mail, di akun Linkedln miliknya, Kellin menulis status tentang profesinya sebagai guru relawan di Gereja Kingsville First Baptist dan menayangkan fotonya dengan seorang anak kecil.

Devin Patrick Kelley. dailymail.co.uk
Sebelumnya, Kelley menyebut profesinya sebagai prajurit di Angkatan Udara Amerika Serikat dan ia lulusan SMA Braunfels High School tahun 2009.

Sebagai prajurit di Angkatan Udara Amerika, Kelley bertugas di bagian logistik dan penyediaan kebutuhan pasukan, hingga ia kemudian dipecat tidak hormat pada tahun 2014. Ia sempat membela diri dalam persidangan pada Mei 2014 seperti dilaporkan oleh CBS News.
Kelley dilaporkan saat ini berusia 26 tahun, menikah, tinggal di New Braunfels, San Antonio.
Kelley menggemparkan kota kecil di Texas itu pada Minggu pagi, 5 November 2017 saat umat sedang beribadah di gereja First Baptist di Sutherland Springs, Texas.

Berpakaian serba hitam lengkap dengan peralatan ala militer siap tempur, Kelley menembaki gereja dan umat gereja. Sedikitnya 26 orang tewas dan puluhan terluka.
Ia kemudian ditemukan tewas di dalam mobilnya terluka bekas tembakan saat melarikan diri usia menembaki umat yang sedang beribadah di gereja First Baptist di Sutherland Springs. Polisi belum memastikan luka yang mengakhiri hidupnya berasal dari tembakan warga atau bunuh diri.

Credit tempo.co

Pelaku Teror di Texas Eks Tentara Angkatan Udara Amerika

CB, Jakarta - Pelaku teror berdarah di Gereja First Baptist, Sutherland Springs, Texas, diketahui dulunya tentara di Angkatan Udara Amerika Serikat yang bertugas di bagian kesiapan logistik.
Menurut juru bicara Angkatan Udara Amerika, Ann Stefanek, Devin Patrick Kelley bekerja di pangkalan Angkatan Udara Amerika di Holloman, New Mexico dari tahun 2010 hingga akhirnya dia dipecat.

Anggota FBI berada dilokasi kejadian penembakan untuk melakukan olah TKP di First Baptist Church, Sutherland Springs, Texas, 5 November 2017. Akibat insiden penembakan tersebut sekitar 27 orang tewas dan 24 lainnya luka-luka. AP
Kelley menembaki umat yang sedang beribadah di Gereja First Baptist di kota kecil Sutherland Springs, Texas dengan menggunakan senjata semi otomatis Ruger AR, mengutip CNN.

Seorang warga lokal dengan menggunakan senjata model senapan (rifle) menembak Kelley saat melarikan diri meninggalkan gereja dengan mobilnya.
Polisi yang berada di lokasi tempat mobil berhenti menemukan Kelley sudah tewas di dalam mobilnya dengan luka tembakan.

"Saat ini kami belum tahu apakah dia menembak dirinya sendiri atau terkena tembakan warga setempat," kata Freeman Martin, Direktur Departemen Keamanan Publik Texas.
Sebanyak 26 orang tewas ditembak oleh mantan prajurit Angkatan Udara Amerika ini. Dan sedikitnya 20 orang terluka termasuk anak-anak dan lanjut usia.

Credit tempo.co

Pelaku Pembantaian Texas Pernah Melarikan Diri dari RSJ

WASHINGTON - Pria pelaku penembakan massal di gereja Texas pada akhir pekan ini sebelumnya telah melarikan diri dari rumah sakit jiwa (RSJ). Devin Kelley masuk ke rumah sakit jiwa pada 2012 lalu setelah menganiaya istri dan anaknya.

Kelley masuk rumah sakit jiwa saat ditempatkan di Pangkalan Angkatan Udara Holloman. Pengadilan militer memvonisnya pada tahun 2012 karena telah menganiaya istri dan anak laki-lakinya, menjatuhkan hukuman penjara setahun sebelum memecatnya karena perilaku buruk.

Kelley terbukti mematahkan tengkorak anaknya yang lahir pada 2010 lalu. Menurut para pejabat penganiayaan itu dimulai kira-kira satu tahun setelah anak tersebut lahir.

Istrinya kemudian mengajukan cerai saat mantan suaminya dipenjara.

Namun ia berhasil melarikan diri dan keluar dari negara bagian Texas pada lima tahun lalu, begitu keterangan yang diperoleh media lokal dari sejumlah dokumen.

Dalam laporan orang hilang yang diajukan setelah berhasil melarikan diri, penembak itu digambarkan sebagai sosok yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan orang lain. Pasalnya, ia telah tertangkap basah menyelundupkan senjata api ke Pangkalan Angkatan Udara Hollomon di mana dia mencoba melakukan ancaman pembunuhan untuk rantai komando.

Angkatan Udara AS menolak untuk mengkonfirmasi bahwa penembak tersebut telah melarikan diri dari institusi mental pada tahun 2012. Angkatan Udara AS mengutip peraturan privasi berdasarkan Undang-Undang Portabilitas dan Akuntabilitas Asuransi Kesehatan tahun 1996 seperti dikutip dari Independent, Rabu (8/11/2017).

Devin Kelley (26) membantai 26 orang jemaat Gereja First Baptist Church di Sutherland Springs, Texas. Ia juga melukai setidaknya 20 jemaat lainnya.

Korban serangan termuda adalah bayi berusia 18 bulan, sedangkan yang tertua berusia 77 tahun. Hampir tidak seorang pun di gereja tersebut muncul tanpa cedera akibat serangan tersebut.

Kelley ditemukan tewas di truknya yang hancur. Ia terluka setelah terlibat baku tembak dengan seorang tetangga gereja, yang telah menembaknya saat dia keluar dari gedung. Tetangga tersebut dilaporkan telah melukai Kelley, namun tampaknya tembakan tersebut berasal dari senapannya sendiri.

Credit sindonews.com

Seorang diplomat Pakistan ditembak di Afghanistan

ILUSTRASI (ANTARA News / Aldo Lucky)

Jalalabad, Afghanistan (CB) - Seorang diplomat Pakistan ditembak oleh kelompok bersenjata tak dikenal di dekat tempat tinggalnya di Kota Jalalabad, Afghanistan timur pada Senin, kata beberapa pejabat setempat.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan Mohammad Faisal mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa kuasa hukum Afghanistan di Islamabad telah dipanggil untuk dimintai keterangan terkait kejadian tersebut.

Dia mengutuk peristiwa pembunuhan tersebut dan menuntut pihak berwenang Afghanistan untuk meningkatkan keamanan bagi para pekerja diplomatik Pakistan.

Hubungan antara Afghanistan dan Pakistan mengalami masa-masa ketegangan, terkait rencana strategis terkini Amerika Serikat terhadap kawasan itu dan perselisihan mengenai perbatasan Torkham yang ditutup secara berkala oleh Pakistan.

Duta Besar Afghanistan untuk Pakistan, Omar Zakhilwal mengutuk peristiwa pembunuhan tersebut dalam sebuah pesan di akun Twitter pribadinya dan mengatakan bahwa ia telah menyampaikan simpati pemerintahnya kepada Kementerian Luar Negeri di Islamabad.

Insiden tersebut terjadi sekitar seminggu setelah wakil gubernur Provinsi Kunar, Afghanistan timur diculik di dekat kota Peshawar, Pakistan, meski tidak ada pertanda langsung keterkaitan antara dua kejadian tersebut, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Kelompok bersenjata serang stasiun TV Kabul

Ilustrasi (ANTARA News)

Kabul (CB) - Kelompok bersenjata menyerbu stasiun televisi di Kabul pada Selasa dan banyak staf yang masih ada di dalam gedung itu, kata seorang pegawai kepada AFP, menggambarkan bahwa serangan masih berlangsung.

"Saya melihat tiga penyerang di kamera keamanan sedang memasuki gedung stasiun TV ini. Mereka pertama-tama menembak penjaga dan kemudian memasuki gedung. Mereka mulai melemparkan granat dan menembak," kata reporter Shamshad TV Faisal Zaland, yang melarikan diri melalui pintu belakang.

Shamshad TV, sebuah stasiun berbahasa Pashto yang menyiarkan secara nasional, mentransmisikan sebuah gambar, alih-alih program yang biasanya.

Zaland mengatakan kepada AFP bahwa pasukan keamanan berada di area kompleks Shamshad di ibu kota Afghanistan "mencoba melumpuhkan para pelaku".

"Banyak rekan saya masih berada di dalam gedung," tambahnya.

Juru bicara Taliban Zabiullah Mujahid membantah bahwa kelompok militan tersebut terlibat dalam serangan itu dalam sebuah pesan di Twitter.

Kementerian dalam negeri mengatakan kepada AFP bahwa mereka sedang menyelidiki insiden tersebut namun tidak memiliki rincian lebih lanjut.

Kabul telah diguncang oleh serangkaian serangan mematikan dalam beberapa pekan terakhir saat gerilyawan Taliban dan ISIS meningkatkan serangan terhadap instalasi keamanan dan masjid.

Credit antaranews.com

Sempat Tunda Siarannya, Shamshad TV Kembali Tayang

KABUL - Kekerasan terhadap wartawan terus terjadi di Afghanistan. Teranyar, stasiun televisi lokal Shamshad TV diserang sekelompok pria bersenjata, kemarin. Sedikitnya tiga orang tewas dan 20 lainnya luka-luka. Kelompok negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) mengaku bertanggung jawab dalam serangan brutal itu.

Berdasarkan keterangan polisi, satu pelaku menyamar sebagai seorang polisi. Dia membunuh petugas keamanan Shamshad TV sebelum melepaskan tembakan kepada para karyawan di dalam sebuah gedung. Shamshad TV merupakan broadcaster berbahasa Pashto yang dikenal anti-kelompok militan seperti ISIS.

Pasukan khusus Afghanistan langsung diterjunkan. Mereka terlibat kontak senjata selama dua jam. “Lelaki berpakaian polisi datang masuk dan melempar granat tangan yang menewaskan satu petugas keamanan dan melukai yang lainnya,” kata direktor berita Shamshad Abed Ehsas kepada Tolo News TV, dikutip Reuters.

“Setelah itu, yang lainnya masuk ke dalam kantor dan mulai melepaskan tembakan. Beberapa kolega kami tertembak, meski alhamdulillah banyak yang berhasil selamat. Beberapa orang ada yang terluka, baik akibat tertembak, terkena pecahan kaca, ataupun akibat melompat dari lantai atas,” sambung Ehsas.

Selama serangan berlangsung, pasukan khusus Afghanistan meledakkan dinding beton kantor Shamshad TV agar bisa masuk. Sedikitnya seorang pelaku tewas dalam operasi di dalam gedung, sedangkan yang lainnya tewas di luar gedung. Serangan seperti ini sudah menjadi peristiwa sehari-hari di Kabul, kota paling berbahaya.

Berdasarkan laporan Kantor Berita Amaq, ISIS mengaku bertanggung jawab, meski hal ini tidak dapat diverifikasi. ISIS dilaporkan memiliki markas di Provinsi Nangarhar. ISIS juga sebelumnya mengklaim sejumlah serangan di Afghanistan. Sebaliknya, Juru Bicara (Jubir) Taliban Zabihullah Mujahid menepis keterlibatan.

Shamshad TV sempat menunda layanan siaran. Namun, dua jam kemudian, Shamshad TV memulihkan operasi.

Credit sindonews.com

ISIS Klaim Serangan di Stasiun TV Afghanistan

KABUL - Kelompok militan ISIS mengaku bertanggung jawab atas serangan terhadap sebuah stasiun televisi di Kabul. Sekelompok orang bersenjata menyamar menjadi polisi dan membunuh seorang satpam serta melepaskan tembakan ke arah staf. Ini merupakan serangan terbaru terhadap pekerja media di Afghanistan.

Pasukan khusus Afghanistan berhasil melibas serangan terhadap Shamshad TV, sebuah stasiun televisi swasta berbahasa Pashto yang berbasis di dekat stadion nasional, setelah sekitar dua jam. Namun polisi mengatakan setidaknya dua orang telah terbunuh dan 20 terluka.

"Orang-orang berpakaian dengan pakaian polisi masuk dan awalnya melemparkan granat tangan, yang membunuh salah satu penjaga kami dan melukai yang lain," ujar Abed Ehsas, direktur berita Shamshad.

"Setelah itu, yang lainnya masuk ke gedung kami dan mulai menembaki. Beberapa rekan kami dipukul, terima kasih, Tuhan, banyak yang berhasil keluar. Beberapa terluka oleh tembakan, kaca jatuh dan saat mereka melompat dari lantai tinggi," sambungnya seperti dinukil dari Reuters, Rabu (8/11/2017).

Selama serangan tersebut, sebuah unit pasukan khusus meledakkan dinding beton di sekitar kompleks tersebut dan memasuki lokasi di tengah tembakan. Setidaknya satu penyerang tewas dalam operasi tersebut, sementara yang lain tewas di pintu masuk kompleks.

Dalam sebuah pernyataan yang di muat kantor berita Amaq, ISIS mengaku bertanggung jawab, tanpa memberikan bukti. Kelompok tersebut, yang berbasis di provinsi Nangarhar timur, telah mengklaim sejumlah serangan terhadap sasaran sipil di ibukota Afghanistan.

Tak lama setelah permulaan serangan tersebut, juru bicara utama Taliban, Zabihullah Mujahid mengeluarkan pernyataan yang menolak keterlibatan kelompoknya.

Serangan bunuh diri telah menjadi bagian yang sangat familier dalam kehidupan sehari-hari di Kabul, sekarang dianggap sebagai salah satu tempat paling berbahaya di Afghanistan bagi warga sipil. Tapi itu juga yang terbaru dalam rangkaian yang menargetkan wartawan Afghanistan dan pekerja media.

Tahun lalu seorang pembom bunuh diri Taliban membunuh tujuh anggota stasiun televisi swasta terbesar Afghanistan, Tolo. Pada bulan Mei, Negara Islam mengaku bertanggung jawab atas serangan bunuh diri terhadap penyiar negara bagian RTA di kota timur Jalalabad.

Serangan hari Selasa, yang menggarisbawahi kesan ketidakamanan kronis di Kabul, terjadi sekitar tiga minggu setelah serangkaian serangan termasuk satu di sebuah masjid Syiah di kota tersebut dimana lebih dari 50 orang terbunuh.

Shamshad TV menghentikan pemrograman normal selama serangan, mentransmisikan hanya gambar diam. Tapi siaran dilanjutkan setelah sekitar dua jam, mengatakan bahwa insiden tersebut telah berakhir dan staf terjebak dalam bangunan yang diselamatkan oleh polisi.

Credit sindonews.com

Selasa, 07 November 2017

Filipina Buru Amin Baco, Emir Baru ISIS Asia Tenggara

MANILA - Pihak berwenang Filipina memburu seorang warga Malaysia yang bisa menjadi pemimpin baru militan pro ISIS di Asia Tenggara. Perburuan ini dilakukan setelah tewasnya sejumlah ekstrimis regional dengan profil tinggi.

Tentara Filipina telah menghentikan operasi tempur di Marawi selatan dua minggu yang lalu. Mereka telah menghancurkan apa yang diyakini sebagai sisa-sisa terakhir sebuah aliansi pemberontak yang menguasai bagian-bagian kota tepi danau selama lima bulan.

Mengikuti krisis keamanan terbesar di negara itu dalam beberapa dasawarsa, pasukan telah mendapat keuntungan signifikan dalam sepekan sejak mereka membunuh Isnilon Hapilon, pemimpin kelompok Abu Sayyaf dan "emir" ISIS di Asia Tenggara.

Seseorang yang diasumsikan sebagai wakilnya, Mahmud Ahmad seorang warga Malaysia, juga di percaya telah terbunuh. Pun begitu dengan Omarkhayan Maute, seorang oportunis teratas dalam aliansi tersebut.

"Kami masih mencari Amin Baco," kata Menteri Pertahanan Delfin Lorenzana, menggambarkan warga Malaysia itu sebagai "pengganti" baru emir para teroris tersebut seperti dikutip dari Reuters, Selasa (7/11/2017).

Kepala polisi Ronaldo dela Rosa mengatakan bahwa dia menerima informasi serupa bahwa Baco, seorang ahli pembuat bom, telah mengambil peran sebagai pemimpin negara Islam.

Para ahli mengatakan Baco dilatih di bawah militan Malaysia Zulkifli bin Hir, alias Marwan, yang terbunuh pada tahun 2015 dalam bentrokan di daerah rawa di provinsi Maguindanao yang menewaskan 44 komandan polisi.

"Informasi yang bisa didapat Baco berasal dari seorang Indonesia yang ditangkap di Marawi minggu lalu," kata dela Rosa.

Meskipun mengumumkan berakhirnya operasi, pasukan masih berjuang menahan diri bersembunyi di tengah reruntuhan sebuah kota yang dilanda serangan udara selama berbulan-bulan. Pasukan sejak membunuh sembilan pria bersenjata di Marawi, kata Kolonel Romeo Brawner pada hari Senin, menekankan mengapa penduduk diungsikan dari zona pertempuran yang dilubangi.

Baco dilaporkan terbunuh di Marawi namun sumber intelijen mengatakan bahwa dia telah melarikan diri.

"Dia bisa berada di suatu tempat di pulau Jolo atau di dekat Maguindanao," seorang kolonel tentara yang akrab dengan kelompok militan Islam di Mindanao, mengatakan kepada Reuters.

Dia mengatakan bahwa Baco telah berada di Filipina sejak lama dan memiliki hubungan dengan kelompok ekstrimis regional Jemaah Islamiah. Dia menikah dengan seorang putri seorang sub-pemimpin militan setempat.

Pada awal 2011, dia memfasilitasi pergerakan ke Filipina dana, senjata dan pejuang dari Indonesia dan Malaysia. Namun hubungannya dengan jaringan ISIS tidak diketahui kuat, kata seorang pejabat intelijen militer lainnya.

Dia mengatakan Baco berada dalam posisi untuk mengambil alih karena keakrabannya dengan ekstremis dari berbagai kelompok di Mindanao.

Lebih dari 1.100 orang - kebanyakan militan - terbunuh dan 350 ribu orang mengungsi akibat kerusuhan Marawi, sebuah krisis yang mengejutkan Filipina yang didominasi Katolik. Krisis ini juga menyebabkan kegelisahan tentang ISIS mendapatkan daya tarik di bagian-bagian Muslim di pulau Mindanao.

Credit sindonews.com

Militan WNI Ungkap Kandidat Pemimpin ISIS Asia Tenggara

Ilustrasi. (CNN Indonesia/Fajrian)

Jakarta, CB -- Terduga militan asal Indonesia, Ilham Syahputra, mengungkap identitas Amin Baco, teroris yang diduga dapat menjadi 'emir' baru ISIS Asia Tenggara setelah sejumlah tokoh kelompok tersebut tewas di Marawi.

Ilham mengungkap identitas tersebut saat diinterogasi oleh kepolisian Filipina setelah dia ditangkap dalam operasi pembersihan teroris di Marawi pada pekan lalu. Filipina pun langsung memburu Baco.

"Kami masih mencari Amin Baco," ujar Menteri Pertahanan Filipina, Delfin Lorenzana, sebagaimana dilansir Reuters, Senin (6/11).

Lorenzana mengatakan, Baco merupakan ancaman baru karena dianggap dapat menggantikan Isnilon Hapilon dan Mahmud Ahmad, dua tokoh yang disebut-sebut sebagai 'emir' ISIS di Asia Tenggara.

Kedua pemimpin itu tewas dalam operasi pemberantasan teroris yang sekaligus mengakhiri pertempuran antara militer Filipina dan kelompok militan Maute di Marawi pada bulan lalu.

Sepeninggal Isnilon dan Mahmud, Filipina mencari kemungkinan kemunculan pemimpin baru. Awalnya, Filipina tak memperhitungkan nama Baco yang sempat dinyatakan sudah tewas.

Namun, sejumlah pejabat intelijen memastikan bahwa Baco masih hidup dan berpotensi menjadi pemimpin baru karena memiliki jaringan yang luas.

"Dia kemungkinan berada di Pulau Jolo atau di dekat Maguindanao," ucap seorang kolonel tentara kepada Reuters.

Seorang pejabat intelijen militer lainnya mengatakan, Baco sudah lama bercokol di Filipina dan memiliki hubungan baik dengan kelompok ekstremis Jemaah Islamiah. Ia bahkan dilaporkan meminang putri salah satu pemimpin kelompok tersebut.

Baco mulai menancapkan pengaruhnya di Filipina pada 2011 lalu, ketika ia giat memfasilitasi pergerakan senjata dan militan dari Malaysia juga Indonesia ke Mindanao.

Kepala Kepolisian Filipina, Ronaldo dela Rosa, mengatakan bahwa Baco pernah dilatih oleh militan Malaysia bernama Zulkifli bin Hir alias Marwan, anggota ISIS yang tewas dalam bentrokan di Maguindanao pada 2015 lalu.

Credit cnnindonesia.com

Khawatir dengan Rusia, Negara Nordik Tingkatkan Kerja Sama Pertahanan

HELSINKI - Negara-negara Nordik sepakat untuk meningkatkan kerjasama pertahanan. Mereka juga sepakat untuk saling menukar informasi lebih banyak terkait pengawasan udara karena mereka khawatir dengan meningkatnya aktivitas militer Rusia.

Negara-negara tersebut telah meningkatkan pengeluaran pertahanan dan kerja sama satu sama lain dan Organisasi Pakta Atlantik Utara (NATO) sejak Rusia mencaplok Crimea pada tahun 2014.

"Situasi ini menjadi perhatian bersama negara-negara Nordik. Kami bertujuan untuk memperkuat pertahanan nasional dan menemukan kerja sama untuk mengatasi masalah keamanan dengan lebih baik," kata Menteri Pertahanan Finlandia Jussi Niinisto dalam sebuah konferensi pers seperti dilansir dari Reuters, Selasa (7/11/2017).

Perkembangan ini mengikuti sebuah pertemuan dengan rekan-rekannya dari Swedia, Denmark dan Norwegia serta seorang perwakilan dari Islandia.

Niinisto mengatakan bahwa kesepakatan untuk menukar data pengamatan lebih banyak akan memberi kontribusi "positif terhadap kesadaran situasional" serta keselamatan penerbangan. Negara-negara Nordik telah menuduh Rusia berulang kali melanggar wilayah udara mereka dalam beberapa tahun terakhir.

Negara-negara tersebut juga sepakat untuk bekerja sama dalam pengadaan barang dan mengatakan bahwa mereka berencana menggunakan seragam tempur Nordik yang sama.

"Kami melihat Rusia yang agresif yang membangun kekuatannya, memperbarui materinya, memiliki rudal baru di Kaliningrad. Itu adalah gambar baru di belahan dunia kami," kata Menteri Pertahanan Denmark Claus Hjort Frederiksen.

Kaliningrad terletak di antara Polandia dan Lithuania di Laut Baltik. Menteri lain mengatakan Rusia tidak menimbulkan ancaman saat ini.

Wilayah laut Baltik merupakan zona ketegangan yang meningkat antara Moskow dan Barat. Rusia telah meningkatkan kemampuan militernya di daerah kantong Baltik Kaliningrad dan mengkritik NATO karena memasang perisai anti-rudal di Eropa timur.

Norwegia, Denmark dan Islandia adalah anggota NATO, sementara Swedia dan Finlandia - yang memiliki perbatasan 1.340 km dengan Rusia - tetap secara militer tidak selaras.

Finlandia mengatakan pekan lalu bahwa pihaknya merencanakan latihan militer berskala besar dengan Nordik, Amerika Serikat (AS) dan sekutu lainnya pada awal 2020.

Para menteri akan bertemu di Helsinki pada hari Selasa dengan Northern Group yang mencakup Inggris, Belanda, Jerman, Polandia dan negara-negara Baltik. Menteri Pertahanan AS Jim Mattis juga akan bergabung dalam pertemuan tersebut.

Credit sindonews.com

Korsel: Perang dengan Kim Jong-un Tidak Boleh Terjadi

SEOUL - Program senjata nuklir Kim Jong-un harus dihentikan oleh diplomasi dan bukan tindakan militer. Begitu kata menteri luar negeri Korea Selatan (Korsel) jelang kunjungan Presiden Donald Trump ke negara tersebut.

"Perang lain di Semenanjung Korea tidak boleh terjadi. Sebuah resolusi untuk isu nuklir Korea Utara harus dilakukan secara damai dan diplomatis," kata Kang Kyung-wha seperti dilansir dari NBC News, Selasa (7/11/2017).

Trump dijadwalkan tiba Selasa pagi di Seoul - di mana subjek pembicaraan bagaimana menangani diktator totaliter Korut diperkirakan berada di puncak agenda.

Kang memperingatkan untuk berhati-hati dengan pilihan militer, sembari menambahkan bahwa mereka ada untuk memberikan kekuatan diplomasi.

"Ini adalah negara yang tumbuh dari kehancuran total Perang Korea, dan selama enam, tujuh dekade kita telah menjadi negara demokrasi yang berkembang dan ekonomi pasar yang berkembang," kata menteri luar negeri tersebut.

"Gagasan akan perang lain hanya akan menghapusnya dalam sesuatu yang tidak terbayangkan," sambungnya.

Sekutu kunci AS Korea Selatan adalah rumah bagi lebih dari 50 juta orang. Sekitar 28.000 tentara Amerika ditempatkan di negara tersebut. Seoul, ibukotanya, hanya 30 mil dari perbatasan Korea Utara dan di kisaran ribuan buah artileri yang dilatih di kota.

Korut telah melakukan sekitar 20 uji coba rudal balistik tahun ini yang menentang resolusi PBB. Uji coba itu termasuk dua uji coba rudal balistik antar benua yang menurut para ahli menunjukkan bahwa sebuah rudal dapat menjangkau bagian-bagian dari AS. Pada 3 September, Pyongyang melakukan uji coba nuklir keenam.

Namun, Kang menyoroti jeda aksi provokasi selama satu setengah bulan menunjukkan pesan tersebut berhasil lolos ke Korut.

"Komentar Trump tentang Kim Jong-un dalam beberapa bulan terakhir merupakan indikasi kuatnya, keinginan kuat untuk menyesuaikan diri dengan hal ini, untuk menyelesaikannya sekali dan untuk selamanya," ucap Kang.

Dan sementara menteri luar negeri Korsel itu mengakui bahwa beberapa retorika Trump telah menimbulkan kecemasan di Korea Selatan, dia menekankan bahwa pemerintahannya difokuskan pada "nada keseluruhan" presiden.

Dalam sebuah pernyataan publik, Korut menyatakan ingin mengakhiri perang Korea secara resmi. Pernyataan itu juga tidak ingin secepatnya menormalisasi hubungan dengan AS dan ingin diperlakukan penuh dengan hormat dan setara di arena internasional.

Credit sindonews.com

Ancaman Korut Meningkat, Trump Minta Tambahan Dana untuk Militer

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, meminta kepada Kongres tambahan dana sebesar Rp79,5 triliun untuk militer. Hal itu dilakukannya ditengah lawatannya ke Asia yang bertujuan untuk melawan apa yang disebutnya sebagai ancaman Korea Utara (Korut).

Penambahan permintaan anggaran 2018 pemerintah datang tepat saat Trump meninggalkan Jepang ke Korea Selatan, di mana AS telah mulai memasang sistem pertahanan anti-rudal yang dikenal sebagai THAAD.

Permintaan Trump itu meliputi Rp53,9 triliun untuk sistem pertahanan dan deteksi rudal di Semenanjung Korea, Rp16,1 triliun untuk mendanai permintaannya untuk 3.500 tentara AS di Afghanistan, dan Rp9,4 triliun untuk memperbaiki dua kapal Angkatan Laut seperti dikutip dari USA Today, Selasa (7/11/2017).

Permintaan dana tambahan untuk peluru kendali ini datang tiga bulan setelah Trump pertama kali mengungkapkan pemikiran kedua tentang usulan pemerintahannya untuk memotong anggaran Badan Pertahan Rudal, dan berjanji untuk menambahkan miliaran kembali ke program tersebut. Tapi itu juga merupakan pelonggaran tuntutannya agar sekutu berbagi beban belanja pertahanan.

"Kami membuat peralatan militer terbaik di dunia," kata Trump kepada wartawan di Air Force One, Minggu kemarin.

"Sebuah tembakan baru saja dilakukan oleh Iran, menurut pendapat saya, di Arab Saudi. Anda tahu tentang itu, bukan? Anda melihat rudal yang keluar? Dan sistem kami menjatuhkan rudal dari udara. Betapa bagusnya milik kita. Tidak ada di dunia yang membuatnya seperti kita, dan sekarang kita menjualnya ke seluruh dunia," sambungnya.

Permintaan tersebut muncul saat Beijing dan Pyongyang telah menyelesaikan perselisihan mereka mengenai pemasangan peluncur THAAD di Korea Selatan, yang menurut China mengancam keamanan nasionalnya. Namun Korsel masih enggan menambahkan instalasi tambahan THAAD di semenanjung tersebut.

Pertahanan rudal juga bisa digunakan untuk melindungi wilayah AS di Alaska dan Guam, yang sekarang berada dalam jangkauan rudal balistik Korut.

Dana Rp16,1 triliun untuk Afghanistan mengikuti pengumuman Trump tentang strategi yang dirubah untuk usaha perang yang diumumkan pada bulan Agustus lalu. Trump mengatakan pasukan AS akan tetap berada di sana tanpa batas waktu. "Kondisi di lapangan, bukan jadwal yang sewenang-wenang, akan memandu strategi kita mulai sekarang," katanya.

Semenatara dua kapal di armada Pasifik - USS John S. McCain dan USS Fitzgerald - telah mengalami kerusakan dalam tabrakan mematikan tahun ini, yang akhirnya menyebabkan komandan armada ke-7 dipecat. Semua pengeluaran yang diusulkan tidak sesuai anggaran, dengan menggunakan mekanisme pengeluaran perang dan keadaan darurat yang dirancang untuk mengatasi masalah anggaran.

Credit sindonews.com

Indonesia-Afghanistan Tingkatkan Kerja Sama Bilateral

Menlu Retno LP Marsudi

CB, KABUL -- Pemerintah Indonesia meningkatkan hubungan bilateral dengan Pemerintah Afghanistan dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan perdamaian.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyebutkan, salah satu aspek dalam peningkatan kerja sama bilateral tersebut karena intensitas hubungan antara sektor swasta Indonesia dan Afghanistan mengalami peningkatan yang signifikan.

Peningkatan hubungan kedua negara ini dapat terlihat dari bidang ekonomi, yaitu adanya lonjakan partisipasi pengusaha asal Afghanistan dalam Trade Expo di Indonesia pada tahun ini.

"Pada Trade Expo Indonesia tahun ini, terjadi lonjakan partisipasi pengusaha afghanistan sebesar 300 persen, karena tahun ini lebih dari 100 orang pengusaha Afghanistan ikut dalam event tersebut," ujar Menlu Retno Marsudi, Senin (6/11).

Retno menjelaskan, hal yang penting dalam elemen kerja sama ekonomi, pemerintah berupaya menjembatani dan memfasilitasi BUMN Indonesia dalam proyek-proyek ekonomi di dalam Afghanistan.

Mengenai kerjasama sosial budaya, lanjut dia, Indonesia memulainya dengan pembangunan Indonesia Islamic Center dimana dalam kompleks tersebut sudah berdiri Masjid Assalam yang secara penuh telah difungsikan pada bulan September tahun lalu. Masjid tersebut dapat menampung 2500 jamaah.

Selain itu, dalam kompleks Indonesia Islamic Center juga akan dilakukan hibah pembangunan klinik kesehatan. Dengan penandatangan kerjasama dengan Menlu Afghanistan, diharapkan hibah pembangunan klinik kesehatan akan dapat segera dilakukan. Adapun dalam konteks pendidikan, Indonesia juga menawarkan 100 beasiswa baru untuk mahasiswa Afghanistan, serta peningkatan kerjasama antar universitas dua negara.

Retno juga menegaskan pentingnya pemberdayaan wanita (women empowerment) dalam pembangunan ekonomi dan perdamaian. "Pada Desember nanti ibu negara Afghanistan akan berkunjung ke Indonesia dalam konteks pemberdayaan wanita. Indonesia juga akan memberikan pelatihan Polisi Wanita kepada Afghanistan. Ini merupakan kontribusi Indonesia dalam peace building," katanya.

Sementara itu Menteri Luar Negeri Afghanistan Salahudin Rabbani berharap kerjasama bilateral ini dapat berkontribusi dalam perdamaian di Afghanistan dengan High Peace Council (HPC) Afghanistan.

"Indonesia memiliki peran signifikan dalam mendukung perdamaian sebagai konsul perdamaian Afghanistan," kata Salahudin.

Selain itu ia berharap kerjasama dari tiga bidang yaitu ekonomi, sosial budaya serta capacity building juga akan berjalan dengan baik.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Mahkamah Irak Tegaskan tidak Ada Wilayah yang Pisahkan Diri

Relawan dan pasukan Peshmerga Kurdi membawa senjata di utara Kirkuk, Irak.

CB, BAGHDAD -- Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung Irak memutuskan pada Senin (6/11) tidak ada wilayah atau provinsi yang dapat memisahkan diri dari wilayah Irak. Putusan ini memperkuat posisi pemerintah yang berusaha mencegah hasil referendum kemerdekaan Kurdi pada September lalu.

Juru bicara pengadilan mengatakan keputusan tersebut merupakan tanggapan atas permintaan dari pemerintah pusat di Baghdad untuk mengakhiri interpretasi yang salah mengenai konstitusi dan menegaskan kesatuan Irak.

Setelah keputusan pengadilan, PM Irak Haider al-Abadi mendesak daerah semi-otonomi Kurdi utara untuk mematuhi keputusan pengadilan tersebut. "Kami menyerukan kepada daerah untuk secara jelas menyatakan komitmennya untuk tidak berpisah atau merdeka dari Irak," katanya dalam sebuah pernyataan.

Tidak ada reaksi langsung dari pihak Kurdi.

Kurdi Irak memilih untuk melepaskan diri dari Irak dalam sebuah referendum yang diadakan pada 25 September, menentang pemerintah pusat di Baghdad serta negara tetangga Turki dan Iran yang memiliki minoritas Kurdi sendiri.

Pasukan pemerintah Irak dan Pasukan Mobilisasi Terpopuler yang didukung Iran melancarkan serangan mendadak pada 16 Oktober sebagai pembalasan. Pasukan pemerintah berhasil merebut kembali kendali atas kota minyak Kirkuk dan wilayah-wilayah lain yang disengketakan.

Abadi mengatakan pemerintah sekarang mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjatuhkan pemerintah federal tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut terkait hal tersebut. "Baghdad berkomitmen untuk melestarikan persatuan Irak dan mencegah upaya pemisahan," tambahnya.

Pengadilan bertanggung jawab untuk menyelesaikan perselisihan antara pemerintah pusat Irak dengan daerah dan provinsi, termasuk Kurdistan. Keputusannya bersifat final dan wajib bagi semua pihak sesuai dengan konstitusi, namun tidak memiliki mekanisme untuk memberlakukan keputusannya di wilayah Kurdi.

Sebelumnya pada Senin, Perdana Menteri wilayah Kurdi Nechirvan Barzani mengulangi seruannya untuk menyelesaikan permasalahannya dengan pemerintah pusat melalui dialog dan tidak melalui kekerasan.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Arab Saudi Akan Tanggapi Tindakan Bermusuhan Iran

RIYADH - Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Adel al-Jubeir, terlibat perang twitt (twiit war) dengan koleganya dari Iran Mohammad Javad Zarif. Keduanya terlibat perang kata-kata setelah sebuah rudal diluncurkan pemberontak Houthi Yaman ke Riyadh.

Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir mengatakan negaranya memiliki hak untuk menanggapi "tindakan bermusuhan" Iran. Pernyataan itu menjadi rujukan yang jelas terhadap sebuah rudal yang ditembakkan oleh pemberontak Houthi Yaman yang menurut Arab Saudi dipersenjatai oleh Iran.

Jubeir juga mengatakan di akun Twitter-nya bahwa campur tangan Iran di wilayah tersebut merugikan negara-negara tetangga dan perdamaian dan keamanan internasional seperti dilansir dari Reuters, Selasa (7/11/2017).

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan bahwa Arab Saudi menyalahkan Iran atas konsekuensi dari agresi perangnya sendiri.

"Arab Saudi terlibat dalam agresi perang, intimidasi regional, perilaku destabilisasi dan provokasi yang berisiko. Saudi menyalahkan Iran atas konsekuensinya," kata Zarif di akun Twitter-nya.

Sebelumnya Pemerintah Arab Saudi menyalahkan Iran terkait serangan peluru kendali (rudal) balistik kelompok Houthi Yaman terhadap wilayah Riyadh. Saudi anggap kejadian pada hari Sabtu itu sebagai agresi terang-terangan Iran dan tindakan perang melawan Kerajaan.

Rudal balistik yang ditembakkan dari Yaman tersebut menargetkan Bandara Internasional King Khalid di Riyadh. Senjata itu berhasil ditembak jatuh pasukan Angkatan Udara Arab Saudi dan tidak menimbulkan kerusakan besar maupun korban jiwa.

”Peran Iran dan komando langsungnya terhadap proxy Houthi dalam hal ini merupakan tindakan agresi yang jelas yang menargetkan negara-negara tetangga, dan mengancam perdamaian dan keamanan di wilayah dan secara global,” bunyi pernyataan pemerintah Arab Saudi.

”Oleh karena itu, komando koalisi menganggap ini tindakan terang-terangan atas agresi militer oleh rezim Iran, dan dapat dianggap sebagai tindakan perang melawan Kerajaan Arab Saudi,” lanjut pernyataan pemerintah. “Arab Saudi berhak untuk menanggapi Iran dalam waktu dan cara yang tepat.”

Credit sindonews.com

Iran: Arab Saudi Terima Akibat dari Agresi Perangnya

TEHERAN - Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan bahwa Arab Saudi menyalahkan Iran atas konsekuensi dari agresi perangnya sendiri. Hal itu diungkapkan Zarif setelah Saudi menuduh Teheran mengancam keamanan regional.

"Arab Saudi terlibat dalam agresi perang, intimidasi regional, perilaku destabilisasi dan provokasi yang berisiko. Saudi menyalahkan Iran atas konsekuensinya," kata Zarif di akun Twitter-nya seperti dikutip dari Reuters, Selasa (7/11/2017).

Sebelumnya Pemerintah Arab Saudi menyalahkan Iran terkait serangan peluru kendali (rudal) balistik kelompok Houthi Yaman terhadap wilayah Riyadh. Saudi anggap kejadian pada hari Sabtu itu sebagai agresi terang-terangan Iran dan tindakan perang melawan Kerajaan.

Rudal balistik yang ditembakkan dari Yaman tersebut menargetkan Bandara Internasional King Khalid di Riyadh. Senjata itu berhasil ditembak jatuh pasukan Angkatan Udara Arab Saudi dan tidak menimbulkan kerusakan besar maupun korban jiwa.

”Peran Iran dan komando langsungnya terhadap proxy Houthi dalam hal ini merupakan tindakan agresi yang jelas yang menargetkan negara-negara tetangga, dan mengancam perdamaian dan keamanan di wilayah dan secara global,” bunyi pernyataan pemerintah Arab Saudi.

”Oleh karena itu, komando koalisi menganggap ini tindakan terang-terangan atas agresi militer oleh rezim Iran, dan dapat dianggap sebagai tindakan perang melawan Kerajaan Arab Saudi,” lanjut pernyataan pemerintah. “Arab Saudi berhak untuk menanggapi Iran dalam waktu dan cara yang tepat.”

Credit sindonews.com

Abbas Kunjungi Arab Saudi Temui Raja Salman

Mahmoud Abbas - Presiden Palestina. Senin(7/3).

CB, RIYADH -- Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengunjungi Arab Saudi, Senin (6/11). Abbas akan bertemu dengan Raja Salman bin Abdulaziz al-Saudi dan Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman.

Duta Besar Palestina untuk Arab Saudi Bassam al-Agha mengatakan kunjungan tersebut akan dimanfaatkan Abbas untuk memperkuat hubungan bilateral. "Abbas akan membahas hubungab bilateral dengan Raja Saudi dan Putra Mahkota Saudi, serta memberitahu mereka tentang perkembangan terakhir di Palestina," ungkap al-Agha, dikutip laman Al Araby.
Kunjungan Abbas ke Arab Saudi direncanakan hanya 24 jam sebelum diumumkan. Disebutkan bahwa Abbas akan mengunjungi Riyadh setelah bertemu Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi di Sharm el-Sheikh. Masih belum jelas apakah Arab Saudi atau Otoritas Palestina yang menginisiasi kunjungan Abbas ke Riyadh.
Selain membahas hubungan bilateral, pertemuan Abbas dengan Raja Salman dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman kemungkinan akan mendiskusikan pula tentang perjalanan rahasia selama empat hari yang dilakukan oleh penasihat senior Amerika Serikat (AS) Jared Kushner dan utusan Timur Tengah Presiden Trump Jason Greenblatt pekan lalu.
Perjalanan Kushner dan Greenblatt merupakan langkah terakhir dalam upaya pejabat AS untuk melanjutkan diskusi dengan mitra regional mengenai proses perdamaian Timur Tengah. Arab Saudi sendiri saat ini sedang mengalami pergolakan setelah 11 pangeran, empat menteri, dan puluhan mantan menteri ditahan karena kasus korupsi.
Penahanan tersebut dilakukan setelah Raja Salman membentuk komite antikorupsi yang dikepalai oleh Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman. Banyak analis menilai bahwa penangkapan para pangeran dan menteri tersebut sebagai perebutan kekuasaan oleh Mohammed bin Salman.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Jaksa Agung: Penangkapan Pejabat Arab Saudi Baru Permulaan

Boneka Narapidana Koruptor (ilustrasi).

CB, RIYADH -- Jaksa Agung Arab Saudi Sheikh Saud Al Mojeb menyebut penangkapan terhadap puluhan tokoh kerajaan Arab Saudi, menteri, mantan menteri dan pengusaha, baru awal dari upaya pemberantasan korupsi. Menurutnya, masih banyak pejabat lain yang melakukan hal serupa di luar sana.

"Penahanan tersebut juga hanya awal dari sebuah proses penting untuk membasmi korupsi dimanapun berada," ujar Jaksa Agung seperti dilansir BBC News pada Senin (6/11).
Adapun pembersihan praktik korupsi dalam bisnis dan politik Arab Saudi muncul pada hari Ahad (6/11) lalu saat Putra Mahkota Mohammed bin Salman yang membentuk badan anti-korupsi yang dipimpin oleh putra mahkota sendiri. Adapun putra mahkota melalui badan tersebut memerintahkan penahanan terhadap 11 pangeran, empat menteri dan puluhan mantan menteri, juga pebisnis miliarder internasional Al-Waleed bin Talal dilaporkan termasuk di antara yang ikut ditahan.
Ia juga mengungkap hari ini telah menginterogasi lengkap pihak-pihak yang diduga melakukan korupsi. Tak hanya itu, pihaknya juga mengumpulkan sejumlah barang bukti. Barang bukti tersebut berasal dari puluhan orang mulai dari pihak kerajaan, menteri dan pengusaha yang ditangkap lembaga anti korupsi yang baru-baru ini dibentuk di Arab Saudi.
"Semua yang dicurigai saat ini, akan memiliki akses penuh terhadap sumber daya hukum, dan persidangan akan dilakukan secara tepat waktu dan terbuka untuk semua pihak yang berkepentingan." kata dia.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Operasi Pembersihan Koruptor di Arab Saudi Terus Berlanjut

KHOBAR - Dua perusahaan Arab Saudi mengatakan sejumlah anggota dewan perusahaan mereka telah ditahan dalam sebuat sweeping penyelidikan anti korupsi. Meski begitu mereka mengatakan tetap beroperasi secara normal.

Dalam sebuah pernyataan singkat, Saudi Aseer Trading, Tourism and Manufacturing 4080.SE mengatakan bahwa dua anggota dewan telah dilaporkan ditahan. Namun mereka tidak menyebutkan nama atau mengkonfirmasi bahwa mereka ditahan oleh pihak berwenang.

Media Saudi melaporkan sebelumnya bahwa ketua perusahaan Abdullah Saleh Kamel telah ditahan. Pejabat Saudi mengatakan bahwa anggota dewan Aseer lainnya, mantan direktur jenderal Arab Saudi Airlines Khalid al-Mulheim, juga ditahan seperti dilansir dari Reuters, Selasa (7/11/2017).

Sementara itu, Red Sea International 4230.SE, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang property, mengatakan bahwa bisnisnya terus berlanjut meski ada laporan media bahwa chairman Amr al-Dabbagh telah ditahan.

Pejabat Saudi mengatakan bahwa Dabbagh, mantan gubernur Otoritas Investasi Umum Arab Saudi, ditahan.

Para bangsawan, menteri, dan pengusaha Saudi termasuk di antara mereka yang terkena pembersihan anti-korupsi terbesar dari elit kerajaan yang makmur dalam sejarah modernnya.

Penangkapan tersebut merupakan yang terbaru dalam serangkaian langkah dramatis oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman untuk menegaskan pengaruh Saudi secara internasional dan memusatkan kekuatannya sendiri dalam sistem penguasa turun-temurun.

Di antara pengusaha yang ditahan lainnya adalah Pangeran Alwaleed bin Talal, ketua perusahaan investasi Kingdom Holding 4280.SE. Al Tayyar Travel 1810.SE mengatakan pada hari Senin bahwa pihaknya terus beroperasi setelah media lokal melaporkan pendiri Nasser bin Aqeel al-Tayyar ditahan.

Credit sindonews.com

Ulama Saudi Dukung Raja Salman Berantas Korupsi

Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz al Saud dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe.

CB, RIYADH -- Sejak Muhammad bin Salman ditunjuk sebagai putra mahkota pertengahan tahun ini, Kerajaan Arab Saudi telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang dinilai progresif. Di antaranya mengizinkan konser musik dan hiburan lainnya, mengizinkan perempuan menonton pertandingan olahraga di dalam stadion, serta mencabut larangan mengemudi untuk perempuan.

Pemerintah Arab Saudi juga menangkap ribuan ulama yang dinilai mengampanyekan ekstremisme Islam. Dalam pernyataannya akhir bulan lalu, Pangeran Muhammad menekankan akan mengembalikan Islam yang lebih moderat di Arab Saudi. Ia secara tegas mengatakan, kebijakan-kebijakan religius yang dijalankan Arab Saudi sepanjang 30 tahun belakangan tak normal dan merupakan reaksi atas radikalisme yang dipicu Revolusi Iran pada 1979.

Sejauh ini, dewan ulama resmi ulama menyatakan dukungan atas langkah komite antikorupsi. “Hukum Islam memerintahkan kita untuk melawan korupsi, sementara kepentingan nasional kita memang memerlukan hal tersebut,” demikian pernyataan resmi Sekretaris Jenderal Dewan Ulama Senior Arab Saudi, kemarin. Mereka juga menilai pembentukan komite antikorupsi sebagai langkah bijaksana Raja Salman.

Kendati demikian, sebagian ulama di Arab Saudi memandang dengan waswas tindakan pembersihan oleh Raja Salman dan Pangeran Muhammad. Terlebih bagi mereka yang memandang curiga agenda reformasi dan kampanye moderasi Islam sang Pangeran.

“Tentu hal itu (penangkapan) membuat saya tak nyaman,” kata seorang ulama negara di Buraida, seperti dilansir New York Times, kemarin.

Buraida adalah sebuah kota konservatif di bagian utara Riyadh. Ia menyatakan khawatir atas kebijakan-kebijakan kerajaan yang kian memberikan keleluasaan bagi kaum perempuan.

Sejauh ini, kerajaan mencoba membungkam sentimen-sentimen serupa dari para ulama dengan melakukan penangkapan dan pelarangan menyampaikan pendapat yang tak sesuai kebijakan kerajaan. “Mereka (kerajaan) melakukan aksi pendahuluan. Semua yang melawan kebijakan kerajaan akan ditangkap,” kata ulama tersebut.

Credit REPUBLIKA.CO.ID