Kamis, 24 Agustus 2017

China Kesal Dijatuhi Sanksi AS atas Tuduhan Danai Nuklir Korut


China Kesal Dijatuhi Sanksi AS atas Tuduhan Danai Nuklir Korut
Presiden China Xi Jinping saat bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Foto/REUTERS


BEIJING - Pemerintah China kesal setelah beberapa perusahaan dan individu Beijing dijatuhi sanksi sepihak oleh Amerika Serikat (AS). Sanksi itu dijatuhkan atas tuduhan mendukung dan mendanai program nuklir dan rudal balistik Korea Utara (Korut).

Beijing mendesak Washington mencabut sanksi sepihak yang diumumkan Departemen Keuangan AS. Tindakan pemerintah Donald Trump seperti itu dianggap tidak berkontribusi untuk meredakan krisis Korea.

Ada 16 individu dan perusahaan China dan Rusia yang dijatuhi sanksi sepihak oleh Washington karena melakukan bisnis dengan Korea Utara yang pada akhirnya ikut mendukung dan mendanai program nuklir dan rudal balistik Pyongyang. Individu dan perusahaan kedua negara itu dianggap AS melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB.

”China menentang pengenaan sanksi sepihak di luar kerangka Dewan Keamanan PBB, terutama 'yurisdiksi lengan panjang' yang dikenakan pada entitas ataupun individu China oleh negara lain sesuai dengan hukum nasional mereka. Posisi kami jelas dan konsisten,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying kepada wartawan.



“Beijing selalu melakukan implementasi yang komprehensif dan sungguh-sungguh dari resolusi DK PBB,” lanjut Hua. China, ujar dia, akan menghukum siapapun yang tertangkap melanggar sanksi berdasarkan hukum China.

Hua menembahkan, tindakan sepihak AS selain tak berkontribusi untuk memecahkan masalah di Semenanjung Korea juga merusak kepercayaan China-AS.

Salah satu perusahaan China yang terkena sanksi baru AS, Dandong Rich Earth Trading Co, telah menolak keras tuduhan melanggar resolusi DK PBB. Departemen Keuangan AS menuduh perusahaan itu membeli bijih vanadium dari Korea Utara.

”Kami tidak mengimpor bijih vanadium dari Korea Utara. Kami mengimpor produk vanadium dan disuling dari kotoran batubara. Produk ini tidak dikenai sanksi. Itu sebabnya kami bisa mendaftarkan impor masing-masing dengan layanan bea cukai China,” kata Li Xiaoguang, seorang manajer di perusahaan tersebut kepada RIA Novosti yang dilansir Kamis (24/8/2017).

Dia juga menolak tuduhan bahwa bisnis perusahaan tersebut membantu program nuklir dan rudal Pyongyang.


Selain China, Rusia juga kesal karena perusahaan dan empat individu Moskow dijatuhi sanksi sepihak oleh AS atas tuduhan serupa. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Ryabkov menyatakan kekecewaan dan memperingatkan Washington bahwa Moskow akan melakukan tindakan pembalasan.

”Dengan latar belakang yang menyedihkan ini, pernyataan oleh perwakilan AS mengenai keinginan untuk menstabilkan hubungan bilateral terdengar sangat tidak meyakinkan,” kata Ryabkov dalam sebuah pernyataan.

“Kami selalu menganjurkan dan akan terus menganjurkan upaya untuk menyelesaikan perbedaan yang ada melalui dialog. Selama beberapa tahun terakhir, Washington seharusnya memahami gagasan bahwa kita menganggap bahasa sanksi tidak dapat diterima, dan tindakan semacam itu hanya menghambat penyelesaian masalah sebenarnya. Sejauh ini, bagaimanapun, tampaknya mereka telah gagal untuk memahami kebenaran yang nyata ini.”


Credit  sindonews.com


China Menentang Sanksi Sepihak AS


China Menentang Sanksi Sepihak AS
Sejumlah entitas dan individu China dijatuhi sanksi oleh AS karena dianggap mendanai nuklir Korut. Foto/Ilustrasi/SINDOnews/Ian


WASHINGTON - China menentang langkah Amerika Serikat (AS) yang menjatuhkan sanksi kepada perusahaan dan individu yang melakukan perdagangan dengan Korea Utara (Korut). Beijing mengatakan bahwa keputusan oleh pemerintahan Donald Trump itu akan merusak hubungan kedua negara.

Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi kepada 10 perusahaan dan enam individu dari China dan Rusia. Entitas dan individu dari China dan Rusia itu disebut telah melakukan bisnis dengan Korut dengan cara yang bisa meningkatkan program rudal dan nuklir negara itu.


Namun Kedutaan Besar China di Washington menegaskan bahwa pemerintahnya menerapkan sepenuhnya resolusi Dewan Keamanan PBB untuk Korut. China pun siap menghukum siapapun yang tertangkap karena melanggar sanksi Dewan Keamanan berdasarkan hukum China.

"China menentang sanksi sepihak dari kerangka Dewan Keamanan PBB, terutama 'yurisdiksi lengan panjang' atas entitas dan individu China yang dilakukan oleh negara manapun sesuai dengan hukum nasionalnya," bunyi pernyataan yang dikeluarkan Kedubes China.

"Kami sangat mendesak AS untuk segera memperbaiki kesalahannya, agar tidak mempengaruhi kerja sama bilateral mengenai isu-isu yang relevan," sambung pernyataan itu seperti dikutip dari Washington Post, Rabu (23/8/2017).

Perusahaan-perusahaan asal China sendiri menolak berkomentar atas penjatuhan sanksi tersebut.

China menyumbang sekitar 90 persen dari perdagangan Korut. Namun pada bulan ini mereka menangguhkan impor produk bijih besi, besi, timah hitam, batubara dan makanan laut dari Korut, untuk mematuhi sanksi PBB.

China, yang merupakan sekutu dan mitra ekonomi utama Korut telah berulang kali mendesak Pyongyang untuk menghentikan program senjata. Beijing juga mendesak Korea Selatan dan AS menghentikan latihan militer untuk meredam ketegangan. 



Credit  sindonews.com



Danai Nuklir Korut, Entitas Rusia dan China Dihajar Sanksi AS


Danai Nuklir Korut, Entitas Rusia dan China Dihajar Sanksi AS
Rudal-rudal Korea Utara saat dipamerkan dalam parade militer. Foto/REUTERS


WASHINGTON - Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) mengumumkan sanksi baru terhadap entitas China dan Rusia atas tuduhan mendanai dan memfasilitasi program nuklir dan rudal balistik Korea Utara (Korut).

Sanksi Washington dengan klaim menjalankan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) ini bertujuan untuk lebih mengisolasi perusahaan dan individu di luar Korea Utara yang memberikan dukungan utama terhadap program nuklir Pyongyang.

”Sebagai hasil dari tindakan hari ini, setiap properti atau kepentingan orang-orang yang ditunjuk (di daftar sanksi), yang dimiliki atau dikendalikan oleh orang-orang AS atau berdiri di AS harus diblokir, dan orang-orang AS pada umumnya dilarang untuk berurusan dengan mereka,” kata departemen tersebut dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir CNN, Rabu (23/8/2017).

Menurut daftar Departemen Keuangan AS, ada16 etintas dan individu Rusia dan China yang “dihajar” sanksi.”(Mereka) membantu orang-orang yang sudah ditunjuk yang mendukung program rudal nuklir dan balistik Korea Utara, berurusan dengan perdagangan sektor energi Korea Utara, memfasilitasi ekspor pekerja, dan memungkinkan badan Korea Utara yang berwenang mengakses AS dan sistem keuangan internasional,” lanjut pernyataan Departemen Keuangan Pemerintah Donald Trump.

Menteri Keuangan AS Steve Mnuchin menegaskan bahwa Washington bertekad meningkatkan tekanan terhadap rezim Kim Jong-un yang berkuasa di Korut.”Terus meningkatkan tekanan pada Korea Utara dengan menargetkan mereka yang mendukung kemajuan program rudal nuklir dan balistik dan mengisolasi mereka dari sistem keuangan Amerika,” kata Mnuchin.


Entitas China dan Rusia yang dijatuhi sanksi ini termasuk di antaranya perusahaan energi, pedagang batubara dan minyak, eksportir tenaga kerja dan fasilitator penghindaran sanksi.

Setidaknya, tiga perusahaan batubara China, yakni  Dandong Zhicheng Metallic Materials Co., Ltd. (Zhicheng), JinHou International Holding Co., Ltd. dan Dandong Tianfu Trade Co, Ltd telah dijatuhi sanksi AS. Ketiganya dituduh mengimpor batubara Korut tahun 2013-2016 dengan nilai hampir USD0,5 miliar.

Perusahaan yang berbasis di Moskow, Gefest-M LLC dan direkturnya, Ruben Kirakosyan, juga telah dikenai sanksi Washington. Perusahaan ini dituduh memfasilitasi penjualan logam ke entitas Korea Utara yang terkait dengan program rudal rezim Kim Jong-un.

“Tidak dapat diterima bagi individu dan perusahaan di China, Rusia dan tempat lain untuk memungkinkan Korea Utara menghasilkan pendapatan yang digunakan untuk mengembangkan senjata pemusnah massal dan mengguncang kawasan ini,” kata Mnuchin.

”Kami mengambil tindakan yang konsisten dengan sanksi PBB untuk menunjukkan bahwa ada konsekuensi bagi yang menentang sanksi dan memberikan dukungan kepada Korea Utara.” 






Credit  international.sindonews.com










Maduro merespons sanksi ekonomi AS


Maduro merespons sanksi ekonomi AS
Presiden Venezuela Nicolas Maduro (REUTERS/Carlos Garcia Rawlins)


Karakas, Venezuela (CB) - Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada Selasa (22/8) mengumumkan pemerintahnya siap melakukan tindakan untuk mempertahan negeri tersebut dari sanksi ekonomi AS.

Ketika berbicara dalam satu taklimat di Ibu Kota Venezuela, Karakas, Presiden itu mengatakan Washington "merencanakan blokade keuangan, minyak dan perdagangan", yang akan memperburuk kondisi ekonomi di Venezuela.

"Langkah ekonomi yang sedang disiapkan oleh pemerintah AS akan memperburuk situasi ekonomi di Venezuela," Maduro menjelaskan, sebagaimana dikutip Xinhua, Rabu siang. Ia menambahkan bahwa hubungan bilateral berada pada tahap paling buruk.

Maduro mengatakan ancaman campur-tangan militer oleh Presiden AS Donald Trump takkan menghentikan Venezuela menyelenggarakan pemilihan presiden pada 2018.

"Jika Trump hadir di puncak campur-tangan militer, masih akan ada pemilihan presiden di Venezuela," kata Maduro, sebelum menyeru Paus Fransiskus agar membantu menurunkan "ancaman militer tersebut".

Maduro mengatakan kepada rakyat Venezuela bahwa negara mereka berada di "pusat operasi global" yang berusia menyelaraskan sumber daya nasional.

Namun, ia tetap mengatakan masih ada pilihan untuk memulai dialog dengan AS dan ia akan mengirim surat kepada timpalannya dari AS.

"Saya tak ingin berbicara dengan Trump, mengapa saya tak mau berbicara dengan dia? Saya beritahu kalian lagi, Presiden Trump, apa pun masa depan hubungan kita, mungkin anda dan saya mesti berbicara," kata Maduro.

"Saya yakin bahwa jika ia membaca (surat) itu, banyak yang bisa berubah menjadi lebih baik ... Saya harap setidaknya ia menjawab surat yang akan saya kirim," katanya.

Akhirnya, ia menyerukan dikeluarkannya surat penangkapan internasional dan pemberitahuan merah Interpol terhadap mantan jaksa agung Venezuela Luisa Ortega Diaz, dan suaminya, German Ferrer --yang telah melarikan diri ke Kolombia, lalu Brazil.

Maduro menyebut mereka "buron kehakiman" dan menuduh mereka terlibat dalam kasus pungli serta menjadi agen asing.




Credit  antaranews.com






Kim Jong-un Perintahkan Perbanyak Rudal Korut


Kim Jong-un Perintahkan Perbanyak Rudal Korut 
Sejumlah pengamat menganggap kunjungan Kim Jong-un ke Akademi Ilmu Pertahanan Korut mengungkapkan kemajuan teknologi senjata rudal Pyongyang yang semakin pesat. (KCNA via REUTERS)


Jakarta, CB -- Korea Utara mengungkap rencana pengembangan program rudal terbarunya, setelah pemimpin tertinggi negara, Kim Jong-un, memerintahkan peningkatan produksi mesin roket dan hulu ledak rudal balistik antarbenua (ICBM).

Pada Rabu (23/8), media pemerintah Korut, KCNA, merilis sejumlah gambar yang menunjukkan Kim tengah mengunjungi Institut Materi Kimia di Akademi Ilmu Pertahanan Korut.

KCNA menyebut Kim membanggakan lembaga yang dianggapnya sebagai pahlawan negara itu. Sebab, selama ini Akademi Ilmu Pertahanan Korut menjadi ujung tombak pengembangan rudal Korut.

"Dia menginstruksikan institut tersebut memproduksi lebih banyak mesin roket bahan bakar padat dan hulu ledaknya," bunyi laporan KCNA seperti dikutip AFP.

Dengan setelan hitamnya, Jong-un terlihat berdiri di samping tabung cokelat besar yang disebut pengamat dari Institut Middlebury Amerika Serikat, Joshua Pollack, sebagai "silinder lilitan serat, tampaknya roket berdiameter besar yang sedang dibuat."

Foto-foto lain yang dirilis oleh surat kabar Korut, Rodong Sinmun, juga menunjukkan bahwa instrumen tersebut termasuk dalam skema pengembangan rudal yang sedang memasuki tahap proses produksi.

Laporan itu pun dianggap sejumlah pengamat bersifat faktual, benar-benar menunjukkan ambisi dan kemajuan teknologi senjata Korut yang semakin pesat.

"Melalui laporan ini, Korut menggembar-gemborkan kemajuannya untuk memproduksi mesin rudal Hwasong-14 dan kesiapan mereka meluncurkan rudal kapal selam dengan kaliber yang lebih besar, Pukguksong-3," ucap Lee Chun-Geun dari Institut Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Korea Selatan.

Jong-un mengambil alih kepemimpinan sang ayah yang meninggal pada 2011 lalu. Sejak itu, ia terus mempercepat pengembangan senjata nuklir dan rudal negaranya meski terus dijatuhi sanksi berat oleh masyarakat internasional.

Hingga kini, PBB telah melayangkan tujuh rangkaian sanksi pada Pyongyang. Namun, tampaknya isolasi ekonomi tersebut belum cukup membungkam ancaman nuklir dan rudal negara tersebut.

Juli lalu, Korut masih meluncurkan uji coba ICBM terbaru yang dianggap sejumlah pengamat bisa menjangkau wilayah AS seperti Alaska, Chicago, hingga Los Angeles.

Dua pekan lalu, Korut bahkan mengungkapkan rencannya rudal ke Guam, salah satu wilayah AS di Pasifik, di tengah silih ancam perang antara kedua negara.





Credit  CNN Indonesia


Korut Ingatkan AS Tak Boleh Lupa Musuhnya Bersenjata Nuklir


Korut Ingatkan AS Tak Boleh Lupa Musuhnya Bersenjata Nuklir
Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menemui para tentara Pyongyang. Foto/KCNA


PYONGYANG - Rezim Korea Utara (Korut) meledek Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mereka sebut hobi mengumbar ego aneh di Twitter. Pyongyang juga mengingatkan Washington untuk tak lupa bahwa musuhnya bersenjata nuklir dan rudal balistik.

Ledekan melalui editorial kantor berita negara Korut, KCNA, ini muncul beberapa jam setelah Trump mengklaim pemimpin Pyongyang Kim Jong-un sudah mulai menghormati Washington.

“Trump secara teratur mem-posting artikel aneh dari pemikiran yang didorong egonya di Twitter dan semburan sampah untuk membuat asistennya mengalami masa sulit,” tulis KCNA.
Latihan perang gabungan AS dan Korea Selatan kembali disinggung Korut. ”Latihan ini terlalu radikal dan berbahaya untuk membungkus tindakan genting yang dianggap sebagai latihan 'tahunan' dan 'defensif’,” lanjut editorial KCNA, yang dikutip Kamis (24/8/2017).

”AS tak boleh lupa bahwa musuhnya dipersenjatai dengan senjata nuklir dan rudal balistik,” imbuh editorial itu. ”AS harus terbangun dari cara lama mereka berpikir bahwa tanah mereka aman dan kematian ada di pihak lain.”



Terkait latihan perang gabungan AS dan Korea Selatan, Korut memperingatkan bahwa militer Pyongyang tidak akan hanya duduk. ”Dan melihat perilaku orang-orang bodoh yang darahnya dibakar dengan dendam,” sambung editorial media rezim Kim Jong-un.

Publikasi kantor berita itu menyebut Korea Selatan sebagai boneka dan binatang peliharaan AS. “Yang menyematkan harapan pada orang gila,” tulis KCNA menyindir Trump.

Sebelumnya, Presiden Trump di depan para pendukungnya di Arizona mengklaim bahwa  Kim Jong-un sudah mulai menghormati AS.

”Dan Anda melihat apa yang terjadi di Korea Utara,” kata Trump. ”Tiba-tiba, saya tidak tahu, siapa yang tahu, tapi saya bisa memberi tahu Anda, apa yang saya katakan, itu tidak cukup kuat, beberapa orang bilang itu terlalu kuat, itu tidak cukup kuat,” ujarnya mengacu pada ancaman respons “api dan amarah” AS jika Kim Jong-un menyerang AS dan sekutunya.

”Saya menghormati kenyataan bahwa dia mulai menghormati kami. Dan mungkin, mungkin tidak, tapi mungkin, sesuatu yang positif bisa terjadi,” kata Trump.




Credit  sindonews.com





Lima Tewas akibat Bom Taliban di Kantor Polisi Afghanistan


Lima Tewas akibat Bom Taliban di Kantor Polisi Afghanistan 
Ilustrasi bom mobil di Afghanistan. (Reuters/Anil Usyan)



Jakarta, CB -- Serangan bom mobil di sebuah kantor polisi di selatan Afghanistan menewaskan lima orang dan melukai puluhan lainnya, termasuk anak-anak.

"Pelaku bom bunuh diri meledakkan sebuah mobil sekitar pukul 08.00 waktu lokal di tempat parkir dekat kantor polisi di Lashkar Gah," tutur juru bicara Gubernur Helmand, Omar Zhwak, Rabu (23/8).

Zhwak mengatakan perempuan dan anak-anak turut menjadi korban bom tersebut. Pemerintah menyebut serangan itu dilakukan oleh kelompok Taliban.

Direktur rumah sakit provinsi Mauladad Tabihdad mengatakan sekitar 30 orang korban luka telah mendapat perawatan medis. Sebagian besar di antara mereka adalah anak-anak.

Sementara itu, dari lima orang yang tewas, empat di antaranya adalah dua perempuan dan dua tentara.

Diberitakan AFP, juru bicara kepolisian, Salam Afghan, mengatakan pelaku mengincar sejumlah kendaraan militer yang terparkir di halaman kantor mereka.

Serangan ini terjadi setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump berniat menambah personelnya di Afghanistan.

Pentagon berencana menambah sekitar 4.000 pasukan ke negara di Asia Selatan itu untuk membantu tentara Afghanistan memberangus Taliban.

Taliban masih menjadi ancaman keamanan bagi pemerintah dan rakyat di negara tersebut.

Sejauh ini, ratusan warga hingga personel tentara Pemerintahan Presiden Ashraf Ghani sudah menjadi korban kekejaman pemberontak yang pernah menguasai negara sekitar 1996-2001 lalu itu.

Keputusan AS ini pun disambut ultimatum Taliban yang melayangkan surat terbuka pada Donald Trump.

Dalam suratnya, Taliban meminta AS tak menambah pasukan dan segera menarik mundur tentaranya dari Afghanistan.

Kelompok militan itu pun menganggap okupasi tentara asing sebagai "pendorong utama perang" di Afghanistan.




Credit  cnnindonesia.com





Komandan Perang AS yang Kecelakaan Resmi Dicopot


Komandan Perang AS yang Kecelakaan Resmi Dicopot Ilustrasi Angkatan Laut Amerika. Komandan Armada Ketujuh AS resmi dipecat menyusul serangkaian kecelakaan yang melibatkan kapal perang di Asia. (US Navy/CPO John Hageman/Handout via Reuters)



Jakarta, CB -- Angkatan Laut Amerika Serikat menyatakan telah mencopot Komandan Armada Ketujuh Laksamana Madya Joseph Aucoin menyusul serangkaian tabrakan yang melibatkan kapal perang terjadi di Asia dalam setahun terakhir.

Pencopotan Aucoin dilakukan beberapa hari setelah kecelakaan terkini antara kapal penghancur rudal dan kapal pedagang di timur Singapura dan Malaysia. Insiden ini menjadi kali keempatnya kapal perang AS mengalami tabrakan.

"Laksamana Scott Swift, komandan Armada Pasifik AS, hari ini membebastugaskan komandan Armada Ketujuh, Laksamana Madya Joseph Aucoin, karena kehilangan kepercayaan akan kemampuan kepemimpinannya," kata Angkatan Laut dalam pernyataan pers yang dikutip Reuters, Rabu (23/8).

Swift yang mengunjungi Jepang untuk membebastugaskan Aucoin memerintahkan Laksamana Muda Phil Sawyer untuk segera mengambil alih tugas mengomando pasukan kuat Negeri Paman Sam.

Aucoin memang akan mengundurkan diri bulan depan dan Sawyer, wakil komandan Armada Pasifik yang ahli dalam bidang kapal selam, sudah disebut-sebut akan menjadi penggantinya. Aucoin menjalani karirnya di Angkatan Laut sebagai navigator jet tempur F-14.

Armada Ketujuh yang bermarkas di Jepang mengoperasikan sebanyak 70 kapal, termasuk satu-satunya kapal induk AL yang dikerahkan jauh dari daratan utama. Selain itu, ada pula 140 pesawat dan 20 ribu pelaut.

Wilayah operasinya seluas 124 juta kilometer persegi dari markas di Jepang, Korea Selatan dan Singapura.

Insiden terbaru melibatkan USS John S McCain yang bertabrakan dan kapal tanker pedagang Alnic MC bertabrakan pada Senin pagi di timur Selat Malaka.

Sepuluh pelaut yang ditugaskan di kapal itu menghilang usai kecelakaan dan Swift mengatakan "beberapa" jenazah para korban telah ditemukan.

Tabrakan tersebut membuat AL, tidak biasanya, memerintahkan penghentian operasi selama satu hari.

Tren ini menuntut langkah yang lebih keras," kata Laksamana John Richardson, kepala operasi angkatan laut AS. Swift mengatakan Armada Pasifik akan melaksanakan penghentian operasi itu dan memerintahkan unitnya untuk beristirahat selama 24 jam mulai Senin yang akan datang (27/8).

Angkatan Laut dan Korps Marinir AS menemukan jenazah korban di kompartemen yang terisolasi di dalam kapal setelah berlabuh di pangkalan di Singapura, kata Swift.

Sementara itu, Angkatan Laut Kerajaan Malaysia menemukan satu jenazah di lautan dan para petugas sedang berupaya mengidentifikasi apakah itu salah satu dari 10 pelaut yang menghilang.





Credit  CNN Indonesia






Jokowi-Sekjen Partai Komunis Vietnam Bahas Sengketa Maritim


Jokowi-Sekjen Partai Komunis Vietnam Bahas Sengketa Maritim Presiden Jokowi dan Sekjen Partai Komunis Vitenam membahas penyelesaian sengketa maritim kedua negara yang hingga kini masih kerap memicu ketegangan. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)



Jakarta, CB -- Presiden Joko Widodo dan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vitenam, Nguyen Phu Trong, membahas penyelesaian sengketa maritim kedua negara yang hingga kini masih kerap memicu ketegangan.

“Respons Sekjen Nguyen saat berbicara mengenai sengketa maritim sangat baik. Beliau sebagai negarawan mendorong dan menginstruksikan agar masalah tersebut bisa cepat diselesaikan,” ujar Duta Besar RI untuk Vietnam, Ibnu Hadi, usai menghadiri acara makan malam menyambut kedatangan Nguyen di Jakarta, Rabu (23/8).

Selama ini, Vietnam tak mengakui Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang merujuk pada Konvensi PBB mengenai Hukum Kelautan (UNCLOS) 1982. Konvensi tersebut memberi hak setiap negara untuk mengklaim perairan lepas sepanjang 200 mil dari daratan terluar sebagai ZEE-nya.

Karena masalah ini, sering terjadi insiden di ZEE Indonesia. Insiden terakhir terjadi sekitar akhir Juli lalu, ketika patroli Angkatan Laut Indonesia dituduh menembak kapal ikan Vietnam hingga melukai empat nelayannya yang mencoba mendekati ZEE di sekitar kepulauan Natuna utara, dekat Laut China Selatan.


Untuk mencegah konflik semacam ini, Jokowi dan Nguyen pun meneken Letter of Intent (LoI) antara Badan Keamanan Laut RI (Bakamla) dan Vietnam Coast Guards.

“Kami berharap LoI tersebut bisa menghindari terjadinya konflik maritim. Dengan LoI ini diharapkan koordinasi antara Bakamla dan Vietnam Coast Guards semakin cepat,” tutur Ibnu.

Selain LoI, dalam kunjungan pertama ke Indonesia ini, Sekjen Nguyen juga meneken lima nota kesepahaman (MoU). Tiga dari lima MoU itu mencakup kerja sama Jakarta dan Hanoi dalam bidang pendidikan, industri perdagangan batu bara, kerja sama eksplorasi gas alam, dan penguatan penegakan hukum.

Pertemuan dengan Jokowi ini merupakan bagian dari rangkaian lawatan Nguyen di Indonesia. Ia tiba di Jakarta pada Selasa (22/8) siang dan langsung menemui pimpinan DPR, MPR, serta DPD RI.

Dalam kunjungannya, pemimpin paling berkuasa di Vietnam ini membawa serta menteri luar negeri, menteri pendidikan, menteri pariwisata dan kebudayaan, menteri pendidikan, menteri perdagangan dan pembangunan pedesaan, juga menteri perindustrian dan perdagangan.







Credit  CNN Indonesia



Indonesia-Vietnam Sepakati Aturan Laut China Selatan


Indonesia-Vietnam Sepakati Aturan Laut China Selatan 
Selain soal aturan di LCS, kedua negara juga bersepakat mempercepat proses perundingan di limitasi batas zona ekonomi eksklusif Indonesia dan Vietnam. (CNN Indonesia/Christie Stefanie).



Jakarta, CB -- Presiden Joko Widodo mengatakan, pengaturan pedoman perilaku di Laut China Selatan (LCS) menjadi topik yang dibahas dalam pertemuan bilateral bersama Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam Nguyen Phu Trong dan perwakilan Vietnam di Istana Merdeka, Jakarta.

"Kami menyambut baik kemajuan yang dicapai dalam code of conduct yang akan mendasari pengaturan norma komprehensif di Laut China Selatan," kata Jokowi di Istana Merdeka, Rabu (23/8).

Beberapa bulan lalu, sempat terjadi gesekan antara Indonesia dan Vietnam di LCS. Otoritas Vietnam mengklaim angkatan laut Indonesia menembak dan melukai empat nelayan mereka di LCS.

Berdasarkan koordinat yang diberikan otoritas Vietnam, penembakan itu terjadi di dekat area yang oleh Indonesia kini disebut sebagai Laut Natuna Utara tersebut.

Sebelumnya, konflik di kawasan LCS semakin memanas dan mengakibatkan Vietnam menghentikan pengeboran.

Oleh sebab itu, kerja sama ini disambut baik Vietnam. Sekjen PKV Nguyen bahkan mengungkapkan kepuasannya terkait hal ini. Menurutnya, kesepakatan ini akan membawa hal baik bagi Vietnam dan Indonesia.

"Saya puas pertemuan ini akan meningkatkan hubungan dan membawa hal baik, utamanya kontribusi dari seluruh pihak, termasuk masyarakat," kata Nguyen. 


Selain soal aturan di LCS, kedua negara juga bersepakat mempercepat proses perundingan di limitasi batas zona ekonomi eksklusif Indonesia dan Vietnam, menindaklanjuti usulan pelestarian perikanan (sustainable fisheries), dan mengatasi pencurian ikan.

Jokowi juga meminta Nguyen memberikan perlindungan dan fasilitas bagi investor Indonesia di Vietnam.






Credit  CNN Indonesia





Temui Jokowi, Sekjen Partai Komunis Vietnam Akan Teken 5 MoU


Temui Jokowi, Sekjen Partai Komunis Vietnam Akan Teken 5 MoU 
SekjenPartai Komunis Vietnam akan bertemu Jokowi hari ini. Dalam pertemuan itu, kedua pemimpin akan menandatangani lima nota kesepahaman (MoU). (Reuters/Kham)



Jakarta, CB -- Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam (PKV) Nguyen Phu Trong akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara hari ini, Rabu (23/8). Dalam pertemuan itu, kedua pemimpin akan menandatangani lima nota kesepahaman (MoU) dan satu Letter of Intent (LoI).

“Awalnya hanya MoU kerja sama pertanian dan pembangunan pedesaan serta LoI antara Badan Keamanan Laut RI (Bakamla) dan Vietnam Coast Guards. Terakhir ada empat MoU tambahan yang akan diteken kedua pemimpin,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, saat ditemui di Jakarta, Selasa (22/8).

Arrmanatha menjelaskan tiga Mou tersebut mencakup kerja sama Jakarta dan Hanoi dalam bidang pendidikan, industri perdagangan batu bara, kerja sama eksplorasi gas alam, dan penguatan penegakan hukum.

Dalam kesempatan itu, kedua pemimpin juga akan membahas sejumlah isu krusial, seperti upaya penyelesaian sengketa perbatasan maritim hingga penguatan kerja sama RI-VIetnam, khususnya dalam bidang investasi, perdagangan, dan pembangunan.


Pertemuan dengan Jokowi ini merupakan bagian dari rangkaian lawatan Nguyen di Indonesia. Ia tiba di Jakarta pada Selasa siang dan langsung menemui pimpinan DPR, MPR, serta DPD RI.

Dalam kunjungannya, pemimpin paling berkuasa di Vietnam ini membawa serta menteri luar negeri, menteri pendidikan, menteri pariwisata dan kebudayaan, menteri pendidikan, menteri perdagangan dan pembangunan pedesaan, juga menteri perindustrian dan perdagangan.

Sekjen Nguyen juga didampingi oleh beberapa anggota Biro Politik, wakil perdana menteri Vietnam, dan sejumlah pejabat negara lainnya.

Pemerintah Indonesia berharap, lawatan Sekjen Nguyen ke Jakarta bisa memperkuat hubungan bilateral kedua negara.

Vietnam saat ini merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Asia Tenggara. Selain itu, nilai perdagangan RI-Vietnam juga terbilang besar, mencapai US$2 miliar pada 2016 lalu.

Selain itu, dinamika kawasan dan global juga dinilai mengharuskan Jakarta dan Hanoi memperkuat kerja sama.

“Khususnya upaya kedua negara memperkukuh kesatuan dan sentralitas ASEAN,” ujar Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI, Desra Percaya, Senin (21/8).

Melanjutkan pernyataannya, ia berkata, “Vietnam saat ini juga menjadi negara di kawasan dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 6% tahun lalu. Dengan indikator tersebut kami lihat adanya keperluan pengingkatan kerja sama khusunya di bidang perdagangan dan investasi.” 





Credit  cnnindonesia.com




Rabu, 23 Agustus 2017

N219 Jalani Tes Terbang Kedua, Begini Hasilnya


N219 Jalani Tes Terbang Kedua, Begini Hasilnya

Photo : Twitter/@LAPAN_RI/Donny Hidayat

Pesawat N219 buatan PT Dirgantara Indonesia dan Lapan            



CB – Pesawat buatan anak bangsa yang dibuat PT Dirgantara Indonesia, N219, pada hari ini melakukan tes terbang kedua di Bandung. Uji yang dijalani N219 kali ini adalah tes sistem rudder atau sistem sayap belakang pesawat, untuk bermanuver belok kanan dan kiri.
Dalam tes kedua pesawat anak bangsa tersebut, masih dipiloti oleh Kapten Esther Gayatri Saleh. Pilot wanita itu pada pekan lalu menerbangkan N219 dalam debut terbang perdananya. Dalam tes terbang kedua, Kapten Esther melakukan lepas landas N219 pada pukul 09.15 dan membawa N219 mengudara selama kurang lebih 25 menit.

Selama 25 menit terbang, hasil tes sistem rudder dinilai baik dan normal. Sementara sistem lain masih terus dilakukan tes dan evaluasi. Sebab, usai terbang kedua ini, Kapten Esther masih memberikan catatan yang perlu perbaikan dari N219.

Pesawat N219 yang merupakan karya anak bangsa ini terbang pertama pada 16 Agustus 2017. Dengan terbang kedua ini, berarti pesawat tersebut kini sudah mengantongi 1 jam terbang. Target untuk mendapatkan izin terbang, pesawat harus mengantongi 300 jam terbang. PT DI menargetkan, selama satu setengah tahun, N219 sudah bisa terbang selama 300 jam.


Credit  viva.co.id


Batal Disaksikan 4 Menteri, Uji Terbang Kedua N219 Sukses



Batal Disaksikan 4 Menteri, Uji Terbang Kedua N219 Sukses Foto: Mochamad Solehudin/detikBandung



Bandung - Pesawat N219 buatan PT Dirgantara Indonesia (DI) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) kembali sukses menjalani flight tes (uji terbang) untuk kedua kalinya. Uji terbang kedua ini sebagai rangkaian untuk memenuhi waktu 300 jam yang harus dipenuhi agar mendapat Type Certificate.

Uji terbang Pesawat N219 kali ini sejatinya disaksikan oleh sejumlah menteri yaitu Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, Menteri Ristek dan Dikti, Mohamad Nasir, Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, dan Menteri BUMN Rini Soemarno.

Namun para menteri tersebut tidak jadi hadir lantaran harus melaksanakan rapat bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jakarta. Meski begitu, uji terbang kedua Pesawat N219 tetap berlangsung dan berjalan sesuai rencana.

Peswat karya anak bangsa ini lepas landas sekitat pukul 09.15 WIB di landasan pacu Bandara Husein Sastranegara, Jalan Pajajaran, Kota Bandung, Rabu (23/8/2017). Selama kurang lebih 30 puluh menit Pesawat N219 terbang berputar-putar di langit Kota Bandung.

Kapten penerbang Esther Gayatri Saleh yang kembali dipercaya untuk menjadi pilot dalam pengujian kedua ini menyatakan semua berjalan dengan baik. Tidak ada satu kendala apapun dari pesawat sehingg dari mulai take off sampai landing tidak ada masalah dan berjalan mulus.

"Tadi ketinggian pesawat sampai 8.000 meter. Ini ketinggiannya sama seperti waktu tes sebelumnya," kata Esther usai melakukan uji terbang.

Dia menuturkan dari dua kali uji terban yang telah dilakukan pihaknya mengaku telah mendapat sejumlah data untuk mengetahui sejauh mana progres dari Pesawat N219. Tapi dia optimistis tahun depan N219 akan bisa mendapat Type Certificate sesuai dengan yang ditargetkan.

"Dua flight ini kita nanti dapat data, nanti kita analisa lagi. Seberapa cepat kita akan (lakukan). Tentu ada catatan-catatan (data teknis) yang perlu kita analisa. Kita akan terus collect data. Ada beberapa tes lagi, lalu kita tentukan waktu untuk tes selanjutnya," kata dia.




Credit  finance.detik.com












23-08-1966: Pesawat Nirawak Pertama Potret Bumi dari Bulan


23-08-1966: Pesawat Nirawak Pertama Potret Bumi dari Bulan
Photo : www.earthsky.org/White Sands Missile Range/Applied Physics Laboratory

Foto pertama Bumi dari antariksa.            




CB – Hari ini, 51 satu tahun silam. Pesawat robot ruang angkasa (nirawak), Lunar Orbiter 1, pertama kalinya memotret bentangan Bumi dari Bulan. Gambar Bumi yang dipotret saat itu masih dalam warna hitam putih.
Dilansir Today in Science, puluhan tahun yang lalu pencitraan warna untuk gambar masih dalam tahap awal. Sehingga foto yang dibidik oleh Lunar Orbiter 1 tidak memuaskan.

"Saat diperlihatkan ke publik, gambar itu tampak sangat hitam dan lebar dengan resolusi yang buruk," demikian bunyi keterangan Today in Science.
Pada 2009, atau 43 tahun kemudian, sebuah proyek bernama Pemulihan Citra, dengan teknologi drive tape 1960, berhasil memperbaiki citra gambar yang dipotret Lunar Orbiter 1.
Tingkat detail gambar mencolok dan resolusi diubah menjadi jauh lebih tinggi. Akan tetapi, para ilmuwan menegaskan bahwa citra gambar yang dihasilkan oleh Lunar Orbiter 1 bukanlah target utamanya.
Lunar Orbiter 1 berfungsi untuk membidik dan mengidentifikasi lokasi pendaratan yang sesuai di permukaan Bulan dalam persiapan misi berawak.

Pesawat nirawak itu juga dibekali teknologi untuk mengumpulkan selenodetic, intensitas radiasi, serta data dampak micrometeoroid. Benar saja, pada 20 Juli 1969, Astronaut Neil Armstrong berhasil menjadi manusia pertama yang mendarat di Bulan.





Credit  viva.co.id



Asteroid 4,4 kilometer Dekati Bumi Tanggal 1 September Nanti


Asteroid 4,4 kilometer Dekati Bumi Tanggal 1 September Nanti
Photo : Reuters/NASA/JPL-Caltech/Handout
Ilustrasi asteroid dekati Bumi.  

CB – Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA mengingatkan pada 1 September 2017, asteroid dengan panjang 4,4 kilometer akan melintas dekat Bumi. Tapi asteroid raksasa ini, tidak berpotensi berbahaya bagi Bumi. Asteroid yang dilacak NASA itu dikenal dengan nama Florence.
Dilansir Mirror, Selasa 22 Agustus 2017, Manager of Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS) NASA, Paul Chodas mengatakan, saat melintas dekat Bumi, asteroid Florence berjarak berjarak 4,4 juta mil atau sekitar 7 juta kilometer dari Bumi, atau 18 kali jarak Bumi ke Bulan.
Memang terdengar cukup jauh, tapi Chodas menyatakan, dengan melintas 18 kali jarak Bumi ke Bulan sudah masuk objek dekat dengan Bumi. Selain Florence, masih banyak asteroid yang lewat lebih dekat dari Bumi, tapi ukurannya lebih kecil.
"Florence adalah asteroid terbesar yang melewati planet kita, Florence merupakan asteroid terbesar sejak NASA mulai melacak dan mendeteksi asteroid," ujar Chodas.
Karena ukurannya itu, NASA menganggap Florence adalah target paling bagus untuk menguji berbagai teknologi pengamatan asteroid milik NASA.
"Radar luar angkasa adalah teknik yang ampuh untuk mempelajari ukuran, bentuk, rotasi, fitur permukaan dan untuk penentuan jalur orbit mereka yang lebih tepat," kata Chodas.

Selain Florence, asteroid seukuran rumah juga akan berpapasan dengan bumi pada 12 Oktober 2017. Asteroid yang dikenal dengan 2012 TC4 itu, akan melintas dengan jarak 44.000 kilometer dari Bumi. Ukuran asteroid sebesar rumah itu punya panjang 15-30 meter.




Credit  viva.co.id






Aneh, RI Mau Impor LNG dari Singapura yang Tak Punya Ladang Gas



Aneh, RI Mau Impor LNG dari Singapura yang Tak Punya Ladang Gas
Ilustrasi Foto: Dikhy Sasra



Jakarta - Perusahaan asal Singapura, Keppel Offshore and Marine, pekan lalu datang ke Kantor Kemenko Kemaritiman untuk menawarkan pasokan gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) kepada pemerintah Indonesia.

LNG tersebut rencananya untuk bahan bakar pembangkit-pembangkit listrik tenaga gas di beberapa wilayah Indonesia. Harga gas dari Singapura diklaim cukup kompetitif sehingga dipertimbangkan oleh pemerintah.

Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, heran dengan rencana tersebut. Ini aneh karena Singapura adalah negara yang sama sekali tidak punya cadangan minyak dan gas bumi.

"Agak lucu Singapura ekspor gas ke kita, mereka kan enggak punya sumber gas sama sekali," kata Komaidi kepada detikFinance, Rabu (23/8/2017).

Apalagi, Indonesia adalah negara eksportir gas. Sampai saat ini pun Indonesia masih mengekspor gas ke Singapura.

"Enggak logis juga, mereka (Singapura) kan selama ini beli dari kita. Jangan-jangan gas kita sendiri mau dijual lagi ke sini," ujarnya.

Memang ada perkiraan bahwa Indonesia sudah membutuhkan gas impor sekitar tahun 2019-2020 karena adanya peningkatan kebutuhan di dalam negeri, terutama untuk kelistrikan.

Tapi, sebaiknya Indonesia membeli langsung dari negara produsen gas, bukan dari Singapura yang hanya perantara saja. Tentu harganya bisa lebih efisien.

"Harusnya beli langsung ke produsen. Rencana ini perlu dikaji ulang untuk kepentingan jangka panjang," tutupnya.          





Credit  finance.detik.com

RI Mau Beli Gas dari Singapura, Berapa Harganya?



RI Mau Beli Gas dari Singapura, Berapa Harganya? 
Foto: Dikhy Sasra


Jakarta - Keppel Offshore and Marine, perusahaan asal Singapura, menawarkan pasokan gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) kepada pemerintah Indonesia. Tawaran tersebut disambut baik, harga LNG dari Singapura diklaim cukup murah. Benarkah?

Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, ragu harga LNG dari Singapura bisa lebih murah daripada gas lokal. Sebab, LNG harus dikapalkan dulu ke Indonesia, ada biaya shipping. Setelah sampai, LNG harus diregasifikasi, lalu dialirkan melalui pipa, ada tambahan biaya lagi.

"Kalkulasi saya, harga gasnya jadi lebih mahal, kan butuh shipping, regasifikasi, setelah itu lewat pipa ada tol fee," kata Komaidi kepada detikFinance, Rabu (23/8/2017).

Ia memberi gambaran, andai harga LNG dari Singapura hanya US$ 4/MMBTU saja, sampai ke pengguna akhir di Indonesia setidaknya jadi US$ 9/MMBTU. Tak lebih murah dibanding pasokan gas dari dalam negeri.

"Misalkan US$ 4/MMBTU dari Singapura, tambah ongkos shipping US$ 1/MMBTU, biaya regasifikasi US$ 1,5/MMBTU, lalu tol fee US$ 1-2/MSCF, jadi US$ 8-9/MMBTU. Ujung-ujungnya sama saja dengan gas kita," ujarnya.

Selain harganya yang tak akan murah, pasokan gas dari impor belum tentu dibutuhkan. Komaidi meminta rencana impor diperhitungkan dengan matang, jangan sampai merugikan Indonesia.

"Rencana ini perlu dikaji ulang untuk kepentingan jangka panjang," tutupnya.



Credit  finance.detik.com





Turki Tertarik Kerja Sama Garap N219 untuk Pasar Afrika



Turki Tertarik Kerja Sama Garap N219 untuk Pasar Afrika Foto: Wisma Putra


Jakarta - Turkish Aerospace Industries, industri pesawat terbang asal turki berminat menjalin kerja sama produksi dengan PT Dirgantara Indonesia (Persero) (PTDI) membuat pesawat N219. Kerja sama produksi antara PTDI dengan Turkish Aerospace Industries dilakukan untuk memenuhi permintaan pasar di Afrika.

"Turkish Aerospace Industries tertarik kerja sama. Ingin join dengan kita, produksi di mereka dan dijual di Afrika umpamanya," ujar Direktur Produksi PTDI Arie Wibowo saat berbincang dengan detikFinance, Jakarta, Selasa (22/8/2017).

Kerja sama produksi ini dilakukan untuk melebarkan penjualan pesawat N219 ke luar negeri. Pasalnya, jika diproduksi di Bandung, pengiriman pesawat N219 tidak ekonomis.



"Secara logistik kalau saya bikin pesawat di Bandung dan customer di Afrika pesawatnya kan kecil, mau diterbangkan secara logistik enggak memungkinkan. Kalau pakai kapal laut butuh waktu lama, paling bagus kita assembly dekat Afrika supaya deliver langsung dari situ," tutur Arie.
Arie menambahkan, dengan demikian pasar pesawat buatan PTDI, khususnya N219 bisa semakin luas dan diminati banyak negara di dunia.

"Jadi lebih kepada regional marketing dan regional logistiknya lebih memungkinkan, daripada membuat di sini dan mengirim ke seluruh dunia," kata Arie.



Sebelumnya perusahaan Turki, FNSS, juga bekerja sama dengan PT Pindad (Persero) membuat medium tank bernama MT Kaplan. Tank ini mampu melesat hingga 70 kilometer (km) per jam dengan jarak tempuh maksimal sekali jalan 450 km. Medium tank ini juga dilengkapi dengan meriam dengan kaliber 105 mm yang diadopsi dari Cockerill Maintenance & Ingenierie SA Defense dari Belgia dan 7.62 mm Coaxial Machine Gun.



Credit  finance.detik.com





Setelah Diproduksi Massal, Berapa Harga Pesawat N219?



Setelah Diproduksi Massal, Berapa Harga Pesawat N219? Foto: Pool/Dok. PTDI


Jakarta - Pesawat N219 buatan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) yang dikembangkan bersama LAPAN ditargetkan diproduksi massal di 2019 mendatang.

Produksi massal pesawat buatan Bandung tersebut bisa dilakukan setelah mendapatkan Type Certificate yang diperkirakan pada 2018 dari Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU) Kementerian Perhubungan.

Lalu berapa harga jual pesawat N219? Menurut Direktur Produksi PTDI, Arie Wibowo, harga jual pesawat N219 berada di kisaran US$ 6 juta per unit atau sekitar Rp 81 miliar.

"Kita di kisaran US$ 6 jutaan ya," ujar Arie saat berbincang dengan detikFinance, Jakarta, Selasa (22/8/2017).

Sedangkan kebutuhan modal untuk produksi pesawat dengan kapasitas 19 penumpang sebesar 50% dari harga jual, atau berada di angka US$ 3 juta per unit atau sekitar Rp 40,5 miliar.

"Modalnya minimum saya dapat sekitar 50% dari harga jual lah untuk memulai," tambah Arie.

Beberapa maskapai dalam negeri pun berminat untuk membeli pesawat N219 buatan Bandung. Pesawat perintis ini memiliki daya jelajah hingga 880 km dalam sekali jalan untuk menjangkau daerah terpencil.

"Sebetulnya approaching beberapa airline menyatakan punya intensi beli, tapi belum memastikan akan beli," ujar Arie.

Beberapa calon pembeli tersebut, kata Arie, perlu didorong oleh berbagai insentif yang perlu diberikan pemerintah, mulai dari insentif pajak hingga kewajiban penggunaan pesawat buatan dalam negeri.

"Contohnya ada namanya pengurangan pajak atau kebijakan pajak. Kedua, dia diberikan semacam perlindungan bahwa airline beli pesawat dalam negeri. Dengan itu bisa naikkan produksi dalam negeri," ujar Arie.

Selain itu, subsidi tiket juga perlu diberikan kepada penumpang pesawat N219 nantinya. Sehingga maskapai dalam negeri terpacu untuk membeli pesawat dalam negeri, khususnya buatan PTDI.

"Kemungkinan memakai subsidi-subsidi perintis kan ada. Subsidi perintis diberikan airliner N219," kata Arie.



Credit  finance.detik.com


Ini Kecanggihan N219 yang Diminati Maskapai Dalam Negeri


Ini Kecanggihan N219 yang Diminati Maskapai Dalam Negeri Foto: Mukhlis Dinillah/detikBandung


Jakarta - Meskipun belum diproduksi massal, pesawat N219 buatan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) yang dikembangkan bersama LAPAN sudah diminati beberapa maskapai dalam negeri. Pesawat buatan Bandung memiliki kemampuan untuk menjangkau daerah terpencil dengan daya tampung penumpang hingga 19 orang dengan kabin yang luas.

Pesawat N219 bisa digunakan untuk mengangkut penumpang sipil, angkutan militer, angkutan barang atau kargo, evakuasi medis, hingga bantuan saat bencana alam. Dengan kelebihan tersebut, pesawat ini juga lebih murah dibandingkan pesawat sejenisnya, yaitu Twin Otter.

"Ini harganya murah US$ 6 juta, Twin Otter US$ 7-8 juta," kata Direktur Produksi PTDI Arie Wibowo saat berbincang dengan detikFinance, Jakarta, Selasa (22/8/2017).

Pesawat N219 memiliki kecepatan maksimum mencapai 210 knot, dan kecepatan terendah mencapai 59 knot. Artinya kecepatan cukup rendah namun pesawat masih bisa terkontrol, ini penting terutama saat memasuki wilayah tebing dan pegunungan.

Dapur pacu pesawat buatan Bandung ini dilengkapi dengan dua mesin Pratt & Whitney Aircraft of Canada Limited PT6A-42 masing-masing bertenaga 850 SHP dan dilengkapi dengan Hartzell 4-Blade Metal Propeller.

"Kemudian produk ini pakai teknologi sudah available di pasar, bukan sesuatu yang susah didapat. Engine-nya sudah dipakai di mana-mana," kata Arie.

Pesawat N219 mampu mengangkut beban hingga 7.030 kilogram (kg) saat take off dan 6.940 kg saat mendarat. Kecepatan pesawat N219 bisa mencapai 210 knot dengan kecepatan ekonomisnya 190 knot.




Credit  finance.detik.com








Setelah Terbang Perdana, Bagaimana Kelanjutan N219?



Setelah Terbang Perdana, Bagaimana Kelanjutan N219? Foto: Wisma Putra



Jakarta - Pesawat N219 buatan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) yang dikembangkan bersama LAPAN pada Rabu (16/8/2017) lalu telah melakukan uji terbang. Pesawat ini terbang selama 30-40 menit di langit Bandung.

Setelah berhasil melakukan uji terbang perdana dengan mulus, pesawat N219 buatan Bandung masih harus melewati serangkaian uji terbang untuk mendapatkan Type Certificate dari Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU) Kementerian Perhubungan.

Direktur Produksi PTDI Arie Wibowo mengungkapkan, pihaknya tengah melakukan pengecekan sistem pesawat N219 sebelum dilakukan uji terbang lagi dengan total waktu 20 jam.

"Sekarang kita mulai flight testing. Semua performance stability, aerodynamic, system, engine parameter mulai dicek. Hari ini dikasih 20 jam boleh terbangnya, setelah 20 jam laporan kepada DKPPU untuk menentukan kelanjutan testing-testing yang akan kita lakukan," kata Arie saat berbincang dengan detikFinance, Jakarta, Selasa (22/8/2017).

PTDI bersama DKPPU Kementerian Perhubungan juga telah menyusun rencana bersama untuk melakukan serangkaian uji pesawat sebelum diberikan Type Certificate.

Tak berhenti di situ, pesawat N219 masih harus melewati 300 jam terbang sebagai syarat mendapatkan Type Certificate. Type Certificate adalah sertifikasi kelaikan udara dari desain manufaktur pesawat yang dikeluarkan oleh DKPPU Kementerian Perhubungan.

"Kita kira-kira minimum certifying 300 jam untuk dapat Type Certificate," tutur Arie.

Pesawat N219 juga harus melewati 3.000 cycle fatigue test, di mana setiap satu kali take off dan landing dihitung satu cycle. Uji ini dilakukan untuk mengetehui kekuatan pesawat saat beroperasi.

"Kemudian harus melewati petik tes 3.000 cycle dengan diberikan beban normal terbang berulang-ulang," ujar Arie.

Arie memperkirakan, dengan persyaratan tersebut, N219 bisa mendapatkan type certificate pada 2018 mendatang. Serangkaian uji tersebut diperkirakan memakan waktu 8-10 bulan dari sekarang.

"Kita mulai terbang minggu ini, continue terbangkan. Dengan 2 pesawat, sekitar 8 bulan sampai 10 bulan. Kalau kita mulus jalannya, enggak ada gangguan 8 bulan selesai 2 pesawat dan type certificate di 2018," kata Arie.



Credit  finance.detik.com

N219 Akan Diproduksi Massal Dua Tahun Lagi


N219 Akan Diproduksi Massal Dua Tahun Lagi Foto: Wisma Putra




Jakarta - Pesawat N219 buatan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) yang dikembangkan bersama LAPAN berhasil melakukan uji terbang perdana dengan mulus.

Meski demikian, pesawat N219 buatan Bandung masih harus melewati serangkaian pengujian untuk mendapatkan Type Certificate dari Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU) Kementerian Perhubungan.

Type Certificate adalah sertifikasi kelaikan udara dari desain manufaktur pesawat yang dikeluarkan oleh DKPPU Kementerian Perhubungan. Setelah mendapatkan type certificate yang diperkirakan pada 2018, pesawat N219 bisa diproduksi massal di tahun depannya atau 2019.

"Kalau sudah dapatkan Type Certificate, berarti diperbolehkan produksi pesawat. Nanti setelah itu kita akan ajukan Production Certificate. Sudah bisa serial production harapan kita di 2019, sudah massal," kata Direktur Produksi PTDI Arie Wibowo saat berbincang dengan detikFinance, Jakarta, Selasa (22/8/2017).

Setelah mendapatkan sertifikat produksi dan bisa memproduksi secara massal, PTDI akan membuat 4 hingga 8 pesawat di tahun 2019. Produksi pesawat di tahun berikutnya di 2020 juga terus ditingkatkan hingga 12 pesawat per tahun.

"Tinggal main rate-nya per tahun, kita coba 4, 8, 12 kemudian steady 12. Kalau lebih banyak maksimal 24, tapi itu butuh investasi," ujar Arie.

Dalam memproduksi massal pesawat N219, PTDI membutuhkan pendanaan sebagai modal kerja tambahan, pasalnya saat ini pendanaan yang ada hanya sampai mendapatkan Type Certificate. Untuk itu, PTDI berupaya mencari pendanaan, atau melayani pemesanan pesawat dalam jumlah banyak untuk mendapatkan biaya produksi pesawat.

"Serial production antara PTDI cari pendanaan atau cari pembeli dalam jumlah banyak," tutur Arie.




Credit  finance.detik.com











RI Beli Sukhoi Rusia, Menhan Pastikan Tak Ada Masalah dengan AS



RI Beli Sukhoi Rusia, Menhan Pastikan Tak Ada Masalah dengan AS
Foto: Grandyos Zafna


Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan RI (Kemenhan RI) dan Kementerian Perdagangan RI (Kemendag) sepakat melakukan imbal dagang pesawat Sukhoi SU-35 dari Rusia dengan komoditas perkebunan Indonesia. Menteri Pertahanan RI (Menhan RI) Ryamizard Ryacudu menyatakan Indonesia tidak khawatir dengan Amerika Serikat (AS) terkait pembelian pesawat Sukhoi SU-35.

Seperti diketahui, Rusia saat ini tengah menghadapi embargo perdagangan dari AS dan Uni Eropa terkait isu keamanan dan teritorial. Rusia lalu membalas dengan memberikan sanksi pembatasan impor dari negara-negara tersebut.

"Enggak ada. Makanya kita sama semua orang baik," ujar Ryamizard usai konferensi pers bersama Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, di Kementerian Pertahanan, Selasa (22/8/2017).



Ryamizard menyebut hubungan Indonesia dan AS baik-baik saja. Bahkan, menurutnya Presiden Jokowi ditawari untuk membeli pesawat.

"Saya sama Amerika itu baik-baik. Malahan tawarkan waktu ketemu Jokowi bilang, 'Jokowi, beli pesawat kita'," kata Ryamizard.

Kesepakatan imbal dagang ini bersifat sangat berarti bagi Rusia. Pasalnya, dampak dari embargo itu, Rusia membutuhkan sumber alternatif untuk memenuhi kebutuhan pangan.


Sebagai informasi, pembelian alat peralatan pertahanan keamanan (Alpalhankam) lewat barter ini merupakan pertamakalinya dilakukan dengan aturan baru, yakni UU Nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2014 tentang Mekanisme Imbal Dagang.

Dalam regulasi itu, setiap pengadaan Alpanhankam harus memenuhi minimal 85% kandungan lokal (ofset). Sementara dalam pembelian Sukhoi Su-35, Rusia hanya sanggup memenuhi ofset 35% dari kewajiban 85%, sehingga pembelian pesawat tempur tersebut harus dibarengi dengan kewajiban Rusia membeli atau imbal beli sebanyak 50% dari nilai kontrak sebesar US$ 1,14 miliar atau sekitar Rp 15,16 triliun.

Saat ini kedua negara sudah menyepakati barter 50% dari nilai pesawat Sukhoi dengan komoditas perkebunan lewat MoU, dan akan diteruskan menjadi perjanjian jual beli setelah pembahasan jenis komoditas, sekaligus valuasi harganya, disepakati. Dua perusahaan ditunjuk untuk melakukan barter tersebut yakni PT PPI dan Rostec dari Rusia.




Credit  finance.detik.com






Ini Dia Kecanggihan Sukhoi yang Dibarter Kopi Hingga Karet RI



Ini Dia Kecanggihan Sukhoi yang Dibarter Kopi Hingga Karet RI Foto: Reuters



Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan RI (Kemenhan RI) dan Kementerian Perdagangan RI (Kemendag) sepakat barter pesawat tempur dari Rusia Sukhoi SU-35 dengan komoditas perkebunan Indonesia. Seperti apa pesawat Sukhoi yang nanti akan dibarter dengan komoditas kebun seperti kopi hingga karet tersebut?

"Kita ada tiga macam (spesifikasi), satu US$ 30 juta itu enggak lengkap, kosong. Kedua, setengah, bisa nembak nggak bisa ngebom. Nah yang US$ 90 juta lengkap," ujar Ryamizard saat konferensi pers bersama Mendag di kantor Kemenhan RI, Jalan Medan Merdeka Barat no 13-14, Jakarta Pusat, Selasa (22/8/2017).

Terkait spesifikasi, Ryamizard memastikan SU-35 yang saat ini sudah dipesan lebih canggih dari pesawat F-5 yang digunakan Indonesia. Namun, Ryamizard tak menjelaskan lebih detail kelebihan SU-35 dibanding F-5.

"Ya lebih canggih. Teknologinya lebih baru. Ibaratnya dia sudah melihat musuh dari ratusan kilometer, dia sudah tahu. Dia sudah siapkan untuk menembak. Kira-kira begitulah," kata Ryamizard.


Dengan disetujuinya imbal dagang, hal tersebut menandakan Indonesia untuk pertama kalinya menggunakan Undang-undang 16/2012 tentang Industri Pertahanan. Ryamizard menyebut pembelian SU-35 melalui imbal dagang ini sudah sesuai peraturan perundang-undangan.

"Jadi sebelumnya belum terlaksana UU ini, sekarang dilaksanakan. Jadi pembelian ini sesuai aturan," jelas Ryamizard.

Saat ini, pemerintah lewat Kemenhan dan Kemendag tengah mematangkan pertukaran pesawat tempur Sukhoi SU-35 dengan hasil perkebunan Indonesia lewat skema counter trade. Dalam perdagangan dengan skema counter trade (imbal dagang) tersebut, produk komoditas yang ditawarkan yakni berupa karet, kopi, teh, dan minyak sawit (CPO).


Kesepakatan imbal dagang tersebut sudah dibahas lebih lanjut saat Mendag menyambangi Rusia pada 3-5 Agustus 2017. Dalam lawatan misi dagang tersebut, dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara BUMN Rusia pembuat pesawat, Rostec, dengan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), yang jadi perusahaan pelat merah Indonesia pengekspor komoditas perkebunan.



Credit  finance.detik.com






Berapa Harga Pesawat Sukhoi yang Dibarter Kopi Hingga Karet RI?



Berapa Harga Pesawat Sukhoi yang Dibarter Kopi Hingga Karet RI?
Foto: Grandyos Zafna



Jakarta - Pemerintah Indonesia menyepakati pengadaan 11 pesawat Sukhoi Su-35 senilai US$ 1,14 miliar atau Rp 15,16 triliun (kurs Rp 13.300) lewat mekanisme barter. Komoditas yang disiapkan untuk ditukar dengan jet tempur itu yakni hasil perkebunan seperti karet dan kopi, produk pertahanan, sampai furnitur.

Menteri Pertahanan (Menhan), Ryamizard Ryacudu, mengatakan harga US$ 1,14 miliar tersebut sudah satu paket 11 unit pesawat Su-35 dengan spek yang berbeda-beda, ditambah dengan alih teknologi, dan pembangunan satu fasilitas perawatan pesawat atau Maintenance, Repair, dan Overhaul (MRO).

Lantas, berapa harga pesawat tempur Sukhoi yang bakal dibarter dengan kopi hingga karet Indonesia?

"Harganya US$ 70 juta itu enggak lengkap. Bisa nembak tapi enggak bisa ngebom, ada yang bisa ngebom tapi enggak bisa nembak. Nah yang US$ 90 juta ini bisa dua-duanya, lengkap," kata Ryamizard di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (22/8/2017).



Menurut Ryamizard, harga tersebut sempat melewati proses tawar menawar yang cukup alot. "Saya nawar sudah lama, buka harga US$ 150 juta, sekarang jadi US$ 90 juta (lengkap). Apa enggak hebat tuh nawarnya," ucapnya.

Proses imbal beli diupayakan bisa selesai secepatnya, untuk kemudian ditindaklanjuti dengan perjanjian jual beli. Pesawat sendiri baru akan datang secara bertahap minimal 2 tahun setelah kesepakatan dua negara tercapai.

"Biar ini cepat selesai saya undang mereka ke sini. Mungkin minggu depan atau bulan depan. Setelah tanda tangan, dua tahun, (pesawat) baru akan sampai sini," ungkap Ryamizard.


Seperti diketahui, pembelian alat peralatan pertahanan keamanan (Alpalhankam) lewat barter ini merupakan pertamakalinya dilakukan dengan aturan baru, yakni UU Nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2014 tentang Mekanisme Imbal Dagang.

Dalam regulasi itu, setiap pengadaan Alpanhankam harus memenuhi minimal 85% kandungan lokal (ofset). Sementara dalam pembelian Sukhoi Su-35, Rusia hanya sanggup memenuhi ofset 35% dari kewajiban 85%, sehingga pembelian pesawat tempur tersebut harus dibarengi dengan kewajiban Rusia membeli atau imbal beli sebanyak 50% dari nilai kontrak sebesar US$ 1,14 miliar.

Saat ini kedua negara sudah menyepakati barter 50% dari nilai pesawat Sukhoi dengan komoditas perkebunan lewat MoU, dan akan diteruskan menjadi perjanjian jual beli setelah pembahasan jenis komoditas, sekaligus valuasi harganya, disepakati. Dua perusahaan ditunjuk untuk melakukan barter tersebut yakni PT Perdagangan Indonesia (PPI) dan Rostec dari Rusia.



Komoditas perkebunan yang ditawarkan untuk barter yakni karet, minyak sawit atau CPO, kopi, kakao, tekstil, teh, dan rempah-rempah. Namun dirinya menegaskan, pihaknya hanya tidak akan mengekspor komoditas perkebunan dalam bentuk mentah.

Selain hasil perkebunan, komoditas ekspor lain yang ditawarkan ke Negara Beruang Merah itu antara lain ikan olahan, resin, kertas, mesin, alas kaki, produk industri pertahanan, sampai furnitur.


Credit  finance.detik.com


Dari Mana Kopi Hingga Karet yang Dibarter Sukhoi? Ini Kata Mendag



Dari Mana Kopi Hingga Karet yang Dibarter Sukhoi? Ini Kata Mendag 
Foto: Grandyos Zafna


Jakarta - Kementerian Pertahanan dan Kementerian Perdagangan terus mematangkan kesepakatan barter antara pesawat tempur Sukhoi Su-35 dengan hasil perkebunan. Sebanyak 11 pesawat Sukhoi senilai US$ 1,14 miliar sekitar Rp 15,16 triliun dengan kurs Rp 13.300/US$, akan dibarter dengan komoditas dari Indonesia.

Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, mengatakan hasil perkebunan atau pun produk lain yang akan dibarter dengan pesawat itu diatur oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI). Pemasoknya, bisa swasta maupun BUMN.

"Apakah ini hanya BUMN? Tidak. Kami tidak hanya BUMN saja. BUMN yang kami tetapkan sebagai koordinator yaitu PT PPI, dia jadi koordinator. Ada perimbangan, bukan semua BUMN," ujar Enggartiasto ditemui di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (22/8/2017).



"Kita harus ada kombinasi untuk itu. Swasta harus diberikan peran yang cukup seperti perintah Bapak Presiden kepada kami, berikan peran yang sama, jangan hanya dimonopoli oleh BUMN, itu kan catatan," lanjut pria yang akrab disapa Enggar itu.

Beberapa komoditas yang ditawarkan yakni produk perkebunan beserta turunannya, yakni karet, minyak sawit atau CPO, mesin, kopi, kakao, tekstil, teh, alas kaki, ikan olahan, furnitur, kopra, plastik, resin, kertas, rempah-rempah, produk industri pertahanan, dan produk lainnya.

Menurut Enggar, komoditas tersebut masih bisa bertambah jika Rusia menginginkannya.


"Saya sudah sampaikan ada opsi terbuka untuk menambah komoditi yang lain. Kan mereka meminta pertama kali karet," jelas Enggar.

Seperti diketahui, pembelian alat peralatan pertahanan keamanan (Alpalhankam) lewat barter ini merupakan pertama kali dilakukan dengan aturan baru, yakni UU Nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2014 tentang Mekanisme Imbal Dagang.

Dalam regulasi itu, setiap pengadaan Alpanhankam harus memenuhi minimal 85% kandungan lokal (ofset). Sementara dalam pembelian Sukhoi Su-35, Rusia hanya memenuhi ofset 35% dari kewajiban 85%, sehingga pembelian pesawat tempur tersebut harus dibarengi dengan imbal beli sebanyak 50% dari nilai kontrak sebesar US$ 1,14 miliar itu.


Saat ini kedua negara sudah menyepakati barter 50% dari nilai pesawat Sukhoi dengan komoditas perkebunan lewat MoU, dan akan diteruskan menjadi perjanjian jual beli setelah pembahasan jenis komoditas, sekaligus valuasi harganya, disepakati. Dua perusahaan ditunjuk untuk melakukan barter tersebut yakni PT PPI mewakili Indonesia dan Rostec dari Rusia.




Credit  finance.detik.com

Sukhoi Rasa Kopi



Jakarta - PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) telah menandatangani nota kesepahaman dengan Rostec dari Rusia untuk pengadaan 11 Sukhoi SU-35. Pembelian itu dilakukan dengan skema imbal dagang berbagai komoditas perkebunan Indonesia.

Sukhoi Rasa Kopi
Foto: Zaki Alfarabi





Credit  finance.detik.com









Dijatuhi Sanksi Baru oleh AS, Rusia Siapkan Aksi Balasan


Dijatuhi Sanksi Baru oleh AS, Rusia Siapkan Aksi Balasan
Rusia menyiapkan langkah balasan setelah dijatuhi sanksi baru oleh AS. Foto/Ilustrasi/Istimewa
 

MOSKOW - Moskow menyiapkan tembakan balasan atas sanksi baru Amerika Serikat (AS) yang menargetkan kepentingan Rusia. Washington memasukkan satu perusahaan Rusia dan empat individu yang ditengarai mempunyai hubungan dengan Korea Utara (Korut).

 
Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Ryabkov mengungkapkan kekecewaannya terhadap sanksi terbaru AS. Ia pun memperingatkan Washington bahwa Rusia sedang melakukan sebuah tanggapan.

"Dengan latar belakang yang menyedihkan, lips service dari perwakilan Amerika tentang keinginan untuk menstabilkan hubungan bilateral sangat tidak meyakinkan," kata Ryabkov seperti dikutip dari Russia Today, Rabu (23/8/2017).

"Kami selalu dan akan selalu mendukung penyelesaian perbedaan yang ada melalui dialog. Dalam beberapa tahun terakhir, Washington dalam teori seharusnya mengetahui bahwa bagi kita bahasa sanksi tidak dapat diterima, dan solusi untuk masalah nyata hanya terhalang oleh tindakan semacam itu. Sejauh ini, bagaimanapun, sepertinya tidak ada pemahaman tentang kebenaran yang begitu jelas," ujarnya.

"Namun demikian, kita tidak kehilangan harapan kita bahwa suara akal sehat akan cepat atau lambat terjadi, dan bahwa rekan Amerika kita akan menyadari sifat kesia-siaan dan merugikan yang selanjutnya meluncur turun dari spiral sanksi," imbuhnya.

"Sementara itu, kami mulai mengatasi respons yang tak terelakkan dari situasi ini," tukasnya.

Sementara Andrey Klimov, seorang senator senior Rusia, mengatakan bahwa sanksi AS terhadap Gefest-M dan yang lainnya tidak memiliki legitimasi.

"Sanksi ini bersifat ilegal, karena satu-satunya yang diakui oleh hukum internasional adalah sanksi Dewan Keamanan PBB," kata Klimov.

"Kita harus bereaksi secara prinsip terhadap kebijakan gila dan konfrontatif ini. Alat untu itu sangat kaya, mari kita berharap bahwa kita akan bertindak secara konsisten, wajar, profesional dan efektif," cetusnya. 






Credit  sindonews.com



Pembalasan Tanpa Ampun, Korut Rilis Video Serangan ke Guam


Pembalasan Tanpa Ampun, Korut Rilis Video Serangan ke Guam
Korut merilis video propaganda yang menggambarkan serangan rudal ke Guam. Foto/Istimewa


PYONGYANG - Korea Utara (Korut) merilis sebuah video propaganda terbaru tentang ancamannya menembakkan rudal di dekat wilayah Guam, Amerika Serikat (AS). Sebelumnya, Korut telah mengancam AS dengan pembalasan tanpa ampun karena mengabaikan peringatan Pyonguang mengenai latihan militer tahunan dengan Korea Selatan (Korsel).



Menampilkan gambar Donald Trump sedang menatap sebuah kuburan yang penuh dengan salib dan Wakil Presiden Mike Pence diselimuti api, video hampir 4 menit itu menunjukkan pulau Guam menjadi sasaran rudal balistik jarak menengah.

"Orang Amerika harus hidup dengan mata dan telinga mereka terbuka lebar. Mereka akan disiksa siang dan malam oleh roket Hwasong-12 tanpa mengetahui kapan akan diluncurkan. Mereka akan sangat ketakutan," bunyi tulisan tersebut, menurut Yonhap.

"Kami hanya berharap para pembuat kebijakan AS harus benar-benar berpikir dua kali di depan sebuah hasil yang jelas (sebuah perang)," bunyi keterangan lain, yang menunjukkan foto Menteri Pertahanan AS James Mattis.

"Waktu tidak di pihak AS," sambung tulisan lainnya seperti disitat dari Telegraph, Selasa (22/8/2017).

Dengan latihan yang dilanjutkan pada hari Selasa, Korut meningkatkan retorikannya, dengan mengatakan akan menjadi salah penilaian bagi AS untuk berpikir bahwa Pyongyang akan duduk dengan nyaman tanpa melakukan apapun. Begitu bunyi laporan kantor berita yang dikelola pemerintah Korut, KCNA, mengutip seorang juru bicara militer yang tidak dikenal .

"Latihan yang sedang berlangsung dan kunjungan pejabat militer AS ke Korsel menciptakan situasi untuk sebuah perang pura-pura di Semenanjung Korea," tulis KCNA.

Komentar tersebut merupakan nada yang lebih agresif setelah perang kata-kata antara AS dan Korut nampak mereda.

Ketegangan meningkat pada bulan Juli setelah Korut melakukan dua uji coba rudal balistik antar benua (ICBM). Trump mengatakan bahwa kekuatan militer merupakan pilihan untuk mencegah Kim Jong-un mendapatkan ICBM yang bisa mengirimkan senjata nuklir ke AS.

Eskalasi terus berlangsung setelah AS memutuskan untuk tetap menggelar latihan perang tahunan bersama Korsel. Latihan militer Uli-Freedom Guardian memicu kecaman Korut. Selama latihan tahun lalu, Korut meluncurkan rudal balistik dari kapal selam dan menempatkan militernya pada tingkat siaga tertinggi. 










Credit  sindonews.com



AS Minta PBB Periksa Situs Militer Iran



AS Minta PBB Periksa Situs Militer Iran
Dubes AS untuk PBB, Nikki Haley, meminta PBB untuk memeriksa instalasi militer Iran. Foto/REUTERS/Mike Segar


NEW YORK - Amerika Serikat (AS) ingin tahu apakah badan pengawas atom PBB berencana untuk memeriksa lokasi militer Iran untuk memverifikasi kepatuhan Tehran terhadap kesepakatan nuklir 2015. Hal itu diungkapkan oleh Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley.

Haley akan bertemu dengan pejabat Badan Energi Atom Internasional (IAEA) di Wina untuk apa yang ia gambarkan sebagai misi pencarian fakta. Ini merupakan bagian dari tinjauan Presiden Donald Trump terhadap kesepakatan yang dibuat Iran dengan kekuatan dunia untuk membatasi program nuklirnya sebagai imbalan untuk pencabutan sebagian besar sanksi.

"Jika Anda melihat pada perilaku masa lalu Iran, apa yang Anda lihat ada tindakan rahasia di lokasi militer, di universitas, hal-hal seperti itu," ujar Haley seperti dikutip dari Reuters, Rabu (23/8/2017).

"Sudah ada masalah di lokasi tersebut, jadi apakah mereka termasuk dalam apa yang mereka lihat untuk memastikan bahwa isu-isu tersebut tidak lagi ada?" dia berkata.

"Mereka memiliki wewenang untuk melihat lokasi militer sekarang. Mereka memiliki wewenang untuk melihat situs yang mencurigakan sekarang, hanya saja apakah mereka melakukannya?" sambungnya.

Dia mengatakan bahwa dia sedang menuju ke Wina untuk mengajukan pertanyaan, bukan untuk mendorong IAEA melakukan apapun.

Pejabat tinggi Iran dengan tegas menolak memberi akses inspektur internasional ke lokasi militer mereka, dan pejabat Iran mengatakan bahwa tindakan semacam itu akan memicu konsekuensi yang keras.

"Mengapa mereka mengatakan bahwa jika mereka tidak menyembunyikan apa-apa? Mengapa mereka tidak membiarkan IAEA pergi ke sana?" tanya Haley

Kepala atom Iran dikutip oleh media pemerintah mengatakan bahwa Iran dapat melanjutkan produksi uranium yang diperkaya dalam lima hari jika kesepakatan nuklir dicabut.


Pada bulan April, Trump memerintahkan peninjauan apakah penghentian sanksi terhadap Iran terkait dengan kesepakatan nuklir - yang dinegosiasikan di bawah Presiden Barack Obama - berada dalam kepentingan keamanan nasional AS. Dia menyebutnya sebagai kesepakatan terburuk yang pernah dinegosiasikan. 


Presiden Iran Hassan Rouhani memperingatkan pekan lalu bahwa Iran dapat membatalkan perjanjian nuklir dalam beberapa jam jika AS memberlakukan sanksi baru lagi.

Sebagian besar sanksi PBB dan Barat telah dicabut 18 bulan lalu di bawah kesepakatan nuklir. Iran masih tunduk pada embargo senjata PBB dan pembatasan lainnya, yang secara teknis bukan bagian dari kesepakatan tersebut.

Kebijakan IAEA membatasi kesepakatan yang ditempatkan pada kegiatan nuklir Iran dan laporannya dilakukan setiap tiga bulan.

Haley mengatakan beberapa pertanyaan yang dimilikinya adalah: "Apakah Anda melihat semuanya? Apakah Anda melihat tempat-tempat di mana telah ada aktivitas rahasia di masa lalu? Apakah Anda bisa mendapatkan akses ke area ini? Atau apakah Anda terlambat? Anda ditutupi dari hal-hal itu?"

Berdasarkan undang-undang AS, Departemen Luar Negeri harus memberi tahu Kongres setiap 90 hari kepatuhan Iran terhadap kesepakatan nuklir tersebut. Batas waktu berikutnya adalah bulan Oktober, dan Trump mengatakan bahwa pada saat itu AS akan menyatakan bahwa Iran tidak patuh.

"Kami tidak tahu apakah dia akan mengesahkan atau membatalkan kesepakatan," kata Haley, menambahkan bahwa dia akan melapor kembali ke Trump dan tim keamanan nasional.

Tinjauan terhadap kebijakannya terhadap Iran juga melihat perilaku Teheran di Timur Tengah, yang menurut Washington merongrong kepentingan AS di Suriah, Irak, Yaman dan Lebanon.

"Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres percaya bahwa kesepakatan nuklir Iran adalah salah satu pencapaian diplomatik terpenting dalam pencarian kami, untuk perdamaian dan stabilitas," ucap juru bicara PBB Stephane Dujarric.

"Setiap orang yang terlibat perlu melakukan yang terbaik untuk melindungi dan mendukung kesepakatan tersebut," tukas Dujarric.






Credit  sindonews.com



Komando Pasifik AS: Jangan Coba-coba Menguji Amerika!


Komando Pasifik AS: Jangan Coba-coba Menguji Amerika!
Kepala Komando Pasukan Pasifik AS, Laksamana Harry Harris. Foto/Istimewa


SEOUL - Kepala Komando Pasifik Amerika Serikat (PACOM), Laksamana Harry Harris mengatakan akan sangat bodoh bagi musuh-musuh AS mencoba memanfaatkan kelemahan operasional AS. Hal itu dikatakannya setelah Angkatan Laut AS memutuskan untuk menghentikan sementara operasional mereka.

Angkatan Laut AS memutuskan untuk menghentikan sementara operasional mereka setelah USS John McCain bertabrakan dengan sebuah kapal dagang, menyebabkan 10 pelaut hilang dan lima lainnya cedera. Ini adalah kecelakaan keempat yang melibatkan sebuah kapal militer AS di Asia tahun ini.

"Persepsi ada di mata yang melihatnya, dan saya berharap tidak ada yang akan menguji AS mengenai persepsi bahwa kita memiliki masalah dengan USS John McCain dan tiga aset lainnya - itu akan menjadi tindakan yang sangat bodoh untuk dilakukan," kata Harris seperti dilansir dari CNN, Selasa (22/8/2017).

Komentar Harris muncul di tengah ketegangan yang terus berlanjut di Semenanjung Korea. Washington dan Pyongyang terlibat perang retorika dan ancaman perang yang memanas. Pengamat khawatir bahwa salah perhitungan di kedua sisi bisa menimbulkan konsekuensi serius.

Harris meyakini jika insiden yang menimpa USS John McCain tidak akan mempengaruhi kemampuan militer AS untuk mempertahankan Semenanjung Korea dan kepentingan AS di wilayah itu.

"Angkatan Laut AS sangat besar, kami memiliki banyak kapasitas, dan kami akan membawa kapasitas itu ke depan jika perlu," katanya.

Harris pun menekankan bahwa serangkaian insiden tidak akan mempengaruhi kemampuan militer AS untuk mempertahankan diri dari ancaman yang masuk.

USS John McCain adalah kapal tempur yang dilengkapi dengan sistem pertahanan rudal Aegis. Sistem pertahanan ini dirancang untuk menembak jatuh rudal balistik dari musuh seperti Korea Utara (Korut).

Seorang juru bicara Armada AS yang bermarkas di Pasifik mengatakan bahwa USS John McCain adalah satu dari 14 kapal yang dilengkapi Aegis yang telah dikirim ke Jepang, dan berencana akan ditambah pada tahun depan. Secara total, Angkatan Laut AS memiliki 84 kapal yang dilengkapi dengan sistem pertahanan Aegis.

"Kapal perusak pertahanan dan kapal penjelajah rudal balistik yang kita miliki di wilayah ini hanyalah bagian dari pertahanan berlapis yang kita miliki di kawasan ini," kata Jenderal Vincent K. Brooks, komandan Pasukan AS di Korea.






Credit  sindonews.com








AS Selidiki Dugaan Sabotase Siber dalam Tabrakan Kapal Perangnya


AS Selidiki Dugaan Sabotase Siber dalam Tabrakan Kapal Perangnya
Kondisi kerusakan kapal perang Amerika Serikat USS John S McCain yang tabrakan dengan kapal niaga Singapura di timur Selat Malaka, Senin (21/8/2017). Foto/REUTERS/Ahmad Masood


WASHINGTON - Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) meluncurkan penyelidikan menyeluruh termasuk dugaan sabotase siber dalam tabrakan kapal perang USS John S McCain dengan kapal tanker di timur Selat Malaka.

Tabrakan pada hari Senin lalu itu pada awalnya menyebabkan sepuluh pelaut  Washington hilang dan lima pelaut lainnya terluka. Dari sepuluh pelaut yang hilang, beberapa di antaranya ditemukan tewas pada hari Selasa.

Kapal perang jenis perusak itu rusak parah, terutama di bagian lambung. Kecelakaan mematikan kapal militer Pentagon saat sedang menuju Singapura untuk transit ini merupakan insiden fatal yang kedua dalam tiga bulan terakhir di kawasan Pasifik.

Kepala Operasi Angkatan Laut AS Laksamana John Richardson telah memerintahkan jeda operasional di semua armada di seluruh dunia sembari Angkatan Laut bekerja untuk menentukan faktor-faktor di balik penyebab kecelakaan tersebut.

Dia mengonfirmasi bahwa penyelidikan mencakup dugaan sabotase siber, meski seorang pejabat Angkatan Laut AS mengatakan kepada Fox News bahwa tidak ada indikasi adanya sabotase seperti itu.

Richardson menjelaskan, hingga saat ini tidak ada bukti adanya hacking terhadap kapal USS John S McCain.


Komentar Richardson ini muncul setelah Jeff Stutzman, mantan spesialis warfare di Angkatan Laut yang bekerja di perusahaan intelijen siber mengatakan kepada McClatchy bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kesalahan manusia dalam kecalakaan yang dialami kapal perang Washington.

”Ketika Anda melewati Selat Malaka, Anda tidak dapat memberitahu saya bahwa (kapal) perusak Angkatan Laut tidak memiliki tim navigasi lengkap dengan pengintai penuh pada setiap sayap dan orang-orang ekstra di radar,” katanya.

Richardson menyarankan adanya peninjauan terhadap pemeliharaan, personel dan peralatan Armada ke-7 di wilayah tersebut.

Menurut laporan New York Times mengutip seorang pelaut Washington, petugas radar yang bekerja di pusat informasi seharusnya melihat gambar kapal barang di layar mereka. “Yang bisa saya katakan adalah seseorang tidak memperhatikan,” katanya. 


Sebelum kapal USS John S McCain, kapal perang USS Fitzgerald belum lama ini juga tabrakan dengan kapal niaga Filipina di perairan Jepang yang menyebabkan beberapa pelaut AS tewas.

Itay Glick, ahli sekaligus pendiri firma keamanan siber bernama Votiro, mengatakan kepada news.com.au bahwa reaksi awal dia terhadap berita tabrakan kapal USS McCain adalah bahwa hal itu kemungkinan adanya peretasan. Glick bekerja di unit cyber-warfare dari badan intelijen Israel menduga Rusia dan China terlibat dalam dugaan peretasan itu.

”Saya tidak percaya itu terjadi secara kebetulan,” kata Glick. ”Baik USS McCain dan USS Fitzgerald adalah bagian dari Armada ke-7, ada hubungan antara kedua peristiwa ini dan mungkin ada kaitannya,” katanya lagi, yang dilansir Rabu (23/8/2017).





Credit  sindonews.com




Ancam AS, Iran Hanya Butuh 5 Hari untuk Pengayaan Uranium



Ancam AS, Iran Hanya Butuh 5 Hari untuk Pengayaan Uranium
Para ilmuwan nuklir Iran saat bekerja. Iran klaim hanya butuh 5 hari untuk pengayaan uranium jika AS mundur dari kesepakatan nuklir 2015. Foto/REUTERS


TEHERAN - Iran hanya membutuhkan waktu lima hari untuk meningkatkan pengayaan uranium ke tingkat yang cukup untuk membuat senjata nuklir. Hal itu akan dilakukan Teheran jika Amerika Serikat (AS) mundur dari kesepakatan nuklir 2015.

Ancaman Teheran kepada Washington itu disampaikan Kepala Organisasi Atom Iran, Ali Akbar Salehi pada hari Selasa.

”Jika ada rencana untuk reaksi dan tantangan, kami pasti akan mengejutkan mereka,” kata Salehi seperti dikutip dari AP, Rabu (23/8/2017). ”Jika kita membuat tekad, kita bisa melanjutkan pengayaan 20 persen paling banyak dalam lima hari,” lanjut Salehi yang disiarkan stasiun televisi Iran.

Kendati demikian, Salehi menegaskan bahwa negaranya tidak tertarik pada skenario seperti itu. ”Pasti, kita tidak tertarik hal seperti itu terjadi. Kami belum mencapai kesepakatan dengan mudah untuk membiarkannya berjalan dengan mudah. Kami berkomitmen terhadap kesepakatan dan kami setia untuk itu,” ujar dia mengacu pada kepatuhan Teheran atas kesepakatan nuklir antara Iran dan enam negara kekuatan dunia (AS, Rusia, Inggris, China, Prancis dan Jerman).

Dalam kesepakatan nuklir, Iran bersedia membatasi pengayaan uraniumnya sebesar lima persen, dan juga untuk mengurangi stockpile materialnya. Imbalannya, sanksi atau embargo terhadap Iran dicabut.

”Prioritas terbesar kami adalah mempertahankan JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action), tapi tentu saja tidak dengan harga berapa pun,” imbuh Salehi.

Ancaman Kepala Atom Iran ini muncul setelah Presiden Hassan Rouhani menegaskan bahwa Teheran dapat mundur pada kesepakatan nuklir 2015 dalam beberapa jam dan mencapai kondisi yang lebih maju daripada sebelum dimulainya negosiasi dari kesepakatan yang telah lama ditunggu.

”Dunia telah dengan jelas melihat bahwa di bawah (Donald) Trump, Amerika telah mengabaikan kesepakatan internasional, dan selain merongrong (kesepakatan nuklir), juga telah melanggar ketentuan tentang kesepakatan Paris dan kesepakatan Kuba. Amerika Serikat bukanlah mitra yang baik atau negosiator yang andal,” kata Rouhani. 




Credit  sindonews.com




Tidak Bantu Perangi Taliban, AS Ancam Hukum Pakistan



Tidak Bantu Perangi Taliban, AS Ancam Hukum Pakistan
Sekretaris Negara AS Rex Tillerson. Foto/REUTERS/Yuri Gripas


WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) mengatakan pihaknya bisa mengurangi bantuan ke Pakistna atau menurunkan status Islamabad sebagai sekutu non NATO. Ultimatum itu dilakukan untuk menekan negara Asia Selatan itu untuk berbuat lebih banyak untuk membantu perang di Afghanistan.

Sekretaris Negara AS, Rex Tillerson, mengatakan bahwa hubungan Washington dengan Pakistan akan bergantung pada bantuannya melawan terorisme.

"Kami akan mengkondisikan dukungan kami untuk Pakistan dan hubungan kami dengan mereka pada bagaimana mereka memberikan hasil di bidang ini," kata Tillerson seperti dilansir dari Reuters, Rabu (23/8/2017).

Tillerson mengatakan bahwa AS dapat mempertimbangkan untuk menarik status Pakistan sebagai sekutu utama non NATO. Status ini memberikan keuntungan terbatas seperti memberi Pakistan akses lebih cepat ke perangkat keras militer AS jika kerjasama tidak membaik.

"Kami memiliki beberapa pengaruh yang telah dibahas dalam hal jumlah bantuan dan bantuan militer yang kami berikan kepada mereka, status mereka sebagai mitra aliansi non NATO semua itu dapat diletakkan di atas meja," terang Tillerson.

Dalam sebuah pidato, Presiden AS Donald Trump menjanjikan sebuah kampanye militer yang ditingkatkan melawan gerilyawan Taliban yang mendapat dukungan pemerintah Afghanistan yang didukung oleh AS. Trump pun sempat menyetil perang Pakistan yang wilayahnya disebut menjadi tempat persembunyian militan.

Pemerintah Afghanistan menyambut baik pidato Trump, namun Taliban mengatakan bahwa negara tersebut akan menjadi kuburan untuk tentara AS.

Kementerian Luar Negeri Pakistan mengaku kecewa dengan pernyataan kebijakan AS. Pakistan menganggap AS telah mengabaikan pengorbanan besar yang dilakukan Pakistan dalam memerangi terorisme.

"Sebagai masalah kebijakan, Pakistan tidak mengizinkan penggunaan wilayahnya terhadap negara manapun," katanya.

Seorang pejabat senior AS mengatakan bahwa tindakan signifikan tengah dipertimbangkan, termasuk kemungkinan memberi sanksi kepada pejabat Pakistan yang memiliki hubungan dengan organisasi ekstremis. 






Credit  sindonews.com



Danai Nuklir Korut, Entitas Rusia dan China Dihajar Sanksi AS


Danai Nuklir Korut, Entitas Rusia dan China Dihajar Sanksi AS
Rudal-rudal Korea Utara saat dipamerkan dalam parade militer. Foto/REUTERS


WASHINGTON - Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) mengumumkan sanksi baru terhadap entitas China dan Rusia atas tuduhan mendanai dan memfasilitasi program nuklir dan rudal balistik Korea Utara (Korut).

Sanksi Washington dengan klaim menjalankan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) ini bertujuan untuk lebih mengisolasi perusahaan dan individu di luar Korea Utara yang memberikan dukungan utama terhadap program nuklir Pyongyang.

”Sebagai hasil dari tindakan hari ini, setiap properti atau kepentingan orang-orang yang ditunjuk (di daftar sanksi), yang dimiliki atau dikendalikan oleh orang-orang AS atau berdiri di AS harus diblokir, dan orang-orang AS pada umumnya dilarang untuk berurusan dengan mereka,” kata departemen tersebut dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir CNN, Rabu (23/8/2017).

Menurut daftar Departemen Keuangan AS, ada16 etintas dan individu Rusia dan China yang “dihajar” sanksi.”(Mereka) membantu orang-orang yang sudah ditunjuk yang mendukung program rudal nuklir dan balistik Korea Utara, berurusan dengan perdagangan sektor energi Korea Utara, memfasilitasi ekspor pekerja, dan memungkinkan badan Korea Utara yang berwenang mengakses AS dan sistem keuangan internasional,” lanjut pernyataan Departemen Keuangan Pemerintah Donald Trump.

Menteri Keuangan AS Steve Mnuchin menegaskan bahwa Washington bertekad meningkatkan tekanan terhadap rezim Kim Jong-un yang berkuasa di Korut.”Terus meningkatkan tekanan pada Korea Utara dengan menargetkan mereka yang mendukung kemajuan program rudal nuklir dan balistik dan mengisolasi mereka dari sistem keuangan Amerika,” kata Mnuchin.



Entitas China dan Rusia yang dijatuhi sanksi ini termasuk di antaranya perusahaan energi, pedagang batubara dan minyak, eksportir tenaga kerja dan fasilitator penghindaran sanksi.

Setidaknya, tiga perusahaan batubara China, yakni  Dandong Zhicheng Metallic Materials Co., Ltd. (Zhicheng), JinHou International Holding Co., Ltd. dan Dandong Tianfu Trade Co, Ltd telah dijatuhi sanksi AS. Ketiganya dituduh mengimpor batubara Korut tahun 2013-2016 dengan nilai hampir USD0,5 miliar.

Perusahaan yang berbasis di Moskow, Gefest-M LLC dan direkturnya, Ruben Kirakosyan, juga telah dikenai sanksi Washington. Perusahaan ini dituduh memfasilitasi penjualan logam ke entitas Korea Utara yang terkait dengan program rudal rezim Kim Jong-un.

“Tidak dapat diterima bagi individu dan perusahaan di China, Rusia dan tempat lain untuk memungkinkan Korea Utara menghasilkan pendapatan yang digunakan untuk mengembangkan senjata pemusnah massal dan mengguncang kawasan ini,” kata Mnuchin.

”Kami mengambil tindakan yang konsisten dengan sanksi PBB untuk menunjukkan bahwa ada konsekuensi bagi yang menentang sanksi dan memberikan dukungan kepada Korea Utara.” 






Credit  sindonews.com