Sistem rudal darat-ke-udara jarak menengah dan
jarak jauh Rusia S-400 saat parade Hari Kemenangan perayaan 71 tahun
kemenangan atas Nazi Jerman di Perang Dunia II di Red Square, Moskow,
Rusia, 9 Mei 2016.
Foto: REUTERS/Grigory Dukor
Rusia mengatakam ada pembahasan tentang pengadaan berbagai macam alat militer.
REPUBLIKA.CO.ID,
DOHA -- Qatar mengatakan masih mempelajari pembelian sistem pertahanan
udara S-400 buatan Rusia, Senin (4/3). Qatar juga menambahkan potensi
adanya kesepakatan bukan urusan Arab Saudi.
Menteri
Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman ath-Thani, juga
mengungkapkan tidak ada tanda-tanda meredanya pertikaian Teluk mengenai
tuduhan Arab Saudi. Sejumlah negara Arab mengatakan Qatar mendukung
terorisme. Tuduhan yang dibantah oleh Qatar.
"Ada
pembahasan tentang pengadaan berbagai macam peralatan buatan Rusia,
namun belum ada pemahaman tentang peralatan khusus ini (S-400)," kata
Sheikh Mohammed saat konferensi pers gabungan bersama Menteri Luar
Negeri Rusia Sergei Lavrov.
"Sehubungan dengan Arab Saudi atau negara-negara lain, ini bukan urusan kalian. Ini mutlak keputusan Qatar," kata dia.
Ia
menambahkan komite urusan teknik sedang mempelajari pilihan yang
terbaik bagi militer negara kecil namun kaya tersebut. Menlu Qatar
menanggapi pertanyaan soal laporan Juni lalu oleh harian Prancis La Monde
bahwa Raja Arab Saudi Salman telah mengirim surat kepada presiden
Prancis. Melalui surat tersebut Raja Salman menyampaikan keprihatinan
atas pembicaraan antara Doha dan Moskow tentang sistem S-400.
Sheikh
Mohammed mengatakan pembahasan dengan Larvov, yang berada di Doha pada
kunjungan pertama tur negara Teluk, juga mencakup isu tentang Suriah dan
Libya. Dia kembali menegaskan Doha belum siap memulihkan hubungan
dengan Suriah, dengan mengatakan negara yang hancur akibat perang itu
harus memiliki penyelesaian politik dan pemimpin yang dipilih oleh
rakyatnya. Dia juga menyerukan terciptanya persatuan di Libya.
Perempuan Bosnia memegang poster berisi kecaman
perang di Aleppo. Ribuan warga berkumpul di Sarajevo dalam aksi
solidaritas bagi korban sipil Aleppo, Suriah, Rabu (14/12).
Foto: AP Photo/Amel Emric
Uni Eropa mulai memberlakukan sanksi terhadap Suriah pada 1 Desember 2011.
CB,
BRUSSELS -- Uni Eropa menjatuhkan sanksi kepada tujuh menteri Suriah
pada Senin (4/3). Mereka pun dicantumkan ke daftar hitam karena dianggap
berperan dalam aksi penindasan sipil di negara tersebut.
"Dewan hari ini menambahkan tujuh menteri dari Pemerintah Suriah ke
dalam daftar orang dan entitas yang tunduk pada tindakan pembatasan
terhadap rezim Suriah dan para pendukungnya," kata Dewan Eropa dalam
sebuah pernyataan, dikutip laman Al Araby.
Tujuh
menteri Suriah yang dikenakan sanksi Uni Eropa adalah Menteri Dalam
Negeri Mayor Jenderal Mohammad Khaled al-Rahmoun, Menteri Pariwisata
Mohammad Rami Radwan Martini, Menteri Pendidikan Imad Muwaffaq al-Azab,
Menteri Pendidikan Tinggi Bassam Bashir Ibrahim, Menteri Pekerjaan Umum
dan Perumahan Suhail Mohammad Abdullatif, Menteri Komunikasi dan
Teknologi Iyad Mohammad al-Khatib, dan Menteri Perindustrian Mohammad
Maen Zein-al-Abidin Jazba.
Selain tujuh menteri, Uni Eropa
juga membekukan aset milik 72 entitas Suriah. Saat ini terdapat 277
warga atau tokoh Suriah yang berada di bawah sanksi Uni Eropa.
Uni
Eropa mulai memberlakukan sanksi terhadap Suriah pada 1 Desember 2011,
tak lama setelah konflik sipil pecah di negara tersebut. Sanksi mencakup
embargo minyak, pembatasan investasi, dan pembekuan aset bank sentral
Suriah di Uni Eropa.
Selain itu ekspor peralatan teknologi
yang berpotensi digunakan rezim Suriah untuk menekan dan mengekang warga
sipil juga dilarang Uni Eropa.
Konflik Suriah meletus
pada awal 2011, yakni ketika pasukan Presiden Bashar al-Assad melakukan
penumpasan brutal terhadap demonstran anti-pemerintah. Hal itu seketika
memicu kekerasan yang telah merenggut ratusan ribu nyawa.
Milisi ISIS keluar dari dari daerah tersebut bersama sekitar 350 warga sipil.
CB,
DAMASKUS -- Sekitar 150 milisi ISIS yang berada di Baghouz, Suriah,
menyerahkan diri, pada Senin (4/3). Baghouz merupakan benteng terakhir
ISIS di Suriah yang tengah digempur pasukan Amerika Serikat (AS) dan
sekutunya Pasukan Demokratik Suriah (SDF).
Sumber-sumber
di SDF mengatakan, serangan militer ke Baghouz mulai diperlambat.
Sebelumnya SDF, dengan bantuan AS, menggempur daerah tersebut guna
mendesak milisi ISIS menyerahkan diri.
Kendati intensitas
serangan mulai dikurangi, sekitar 150 milisi ISIS di Baghouz menyerahkan
diri. Mereka keluar dari dari daerah tersebut bersama sekitar 350 warga
sipil.
Mereka kemudian dibawa menggunakan iring-iringan
truk. SDF belum dapat memastikan berapa sisa milisi ISIS yang masih
bertahan di Baghouz.
Sebelumnya SDF mengatakan bahwa
serangan militer ke Baghouz tak dapat dilakukan dengan gegabah. Sebab
milisi ISIS menggunakan warga sipil sebagai "tameng" atau pelindung
mereka.
Menurut SDF sebagian besar anggota ISIS yang
terkepung di Baghuz adalah warga asing. Mereka adalah orang-orang yang
termakan propaganda pendiri ISIS Abu Bakar al-Baghdadi.
Hingga
kini nasib dan keberadaan al-Baghdadi juga masih belum diketahui. Dia
telah beberapa kali dikabarkan tewas akibat serangan udara. Namun tak
ada pihak yang dapat mengonfirmasi kebenarannya.
Dewan Perwakilan AS melayangkan surat kepada
Gedung Putih dan Kemlu untuk meminta detail komunikasi Presiden Donald
Trump dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. (Reuters/Kevin Lamarque)
Jakarta, CB -- Dewan Perwakilan Amerika Serikat melayangkan surat kepada Gedung Putih dan Kementerian Luar Negeri untuk meminta rincian informasi komunikasi antara Presiden Donald Trump dan Presiden Rusia, Vladimir Putin.
Surat
yang ditandatangani oleh Ketua Komite Intelijen, Adam Schiff; Kepala
Komite Hubungan Luar Negeri, Eliot Engel; dan Kepala Komite Pengawasan,
Elijah Cumming, tersebut ditujukan kepada Kepala Staf Gedung Putih, Mick
Mulvaney, dan Menteri Luar Negeri, Mike Pompeo.
"[Kami] meminta substansi komunikasi Trump dengan Putin, termasuk
diskusi apa pun terkait kedua individu tersebut dalam hubungan langsung
dan telepon, mengenai hal-hal yang menjadi yurisdiksi komite," demikian
kutipan surat tersebut.
Melalui surat yang dilihat CNN tersebut,
Dewan Perwakilan AS juga meminta jadwal wawancara dengan staf Gedung
Putih, Kantor Eksekutif Presiden, dan Kementerian Luar Negeri.
Para
pemimpin Dewan Perwakilan tersebut kemudian menjabarkan topik-topik
yang mereka incar, termasuk jika ada seseorang mencoba "menutupi",
"menyamarkan", atau "memutarbalikkan" keadaan kontak dengan Putin.
Mereka juga ingin mengetahui jika ada komunikasi dengan Putin yang membawa dampak pada kebijakan luar negeri AS di bawah Trump.
CNN
sudah menghubungi Gedung Putih, tapi belum ada tanggapan lebih lanjut.
Sementara itu, Kemlu AS mengonfirmasi bahwa mereka sudah menerima surat
tersebut dan "akan bekerja sama secara kooperatif dengan komite."
Permintaan
ini datang di hari yang sama ketika ketua bidang kehakiman Dewan
Perwakilan, Jerry Nadler, mengumumkan penyelidikan besar-besaran
terhadap kampanye, bisnis, transisi, dan pemerintahan Trump.
Sebagai
bagian dari penyelidikan tersebut, komite kehakiman mengirimkan surat
kepada 81 orang dan entitas, termasuk ke Gedung Putih, Kementerian
Kehakiman, pejabat senior kampanye, staf Trump Organization, dan
anak-anak sang presiden.
Penyelidikan ini digencarkan menjelang
penyampaian hasil penyelidikan jaksa Robert Mueller, yang ditunjuk
khusus untuk menyelidiki dugaan campur tangan Rusia demi kemenangan
Trump dalam pemilu 2016.
Jakarta, CB -- Pakistan kembali membuka akses penerbangan sipil setelah kondisi Kashmir yang sempat memanas karena bentrokan dengan India kini mulai reda.
"Seluruh
bandara di Pakistan kembali beroperasi dan ruang udara kembali dibuka
sepenuhnya," demikian pernyataan Otoritas Penerbangan Sipil Pakistan
pada Senin (4/3).
Dikutip AFP, pembukaan ruang udara dan bandara efektif per Senin siang sekitar pukul 13.00 waktu lokal.
Keputusan
itu diambil setelah ketegangan di Kashmir mereda. Pakistan dan India
sudah tak lagi saling menembak jatuh pesawat militer.
Pakistan juga telah membebaskan dua pilot India yang sempat ditahan karena diklaim menerobos masuk wilayahnya.
Penurunan ketegangan ini mengakhiri penutupan ruang udara yang berlaku
sejak Rabu pekan lalu. Akibat penutupan ini, ribuan orang dilaporkan
terdampar di berbagai bandara di dunia karena Pakistan merupakan salah
satu rute utama penerbangan dari Asia Tenggara ke Eropa.
Peta
jalur penerbangan dari dan menuju Pakistan yang diunggah di Twitter oleh
perusahaan pelacak penerbangan Flightradar24 pada Rabu (27/2)
menunjukkan semua penerbangan telah berhenti.
Analis penerbangan Geoffrey Thomas mengatakan gangguan rute itu kemungkinan akan menelan biaya jutaan dolar.
Selain
penerbangan, penutupan bandara juga memperlambat upaya pencarian
seorang pendaki asal Inggris dan Italia yang hilang di Gunung Nanga
Parbat, Pakistan.
Penundaan terjadi lantaran tim penyelamat terpaksa menunggu izin terbang bagi helikopter yang digunakan untuk proses pencarian.
Organisasi
Kerjasama Islam (OKI) menyerukan India dan Pakistan untuk menahan diri
dari melakukan tindakan yang akan memperburuk situasi. Foto/Istimewa
ABU DHABI
- Organisasi Kerjasama Islam (OKI) menyerukan India dan Pakistan untuk
menahan diri dari melakukan tindakan yang akan memperburuk situasi. OKI
juga mendesak kedua negara bertengga itu untuk menyelesaikan perbedaan
mereka melalui cara-cara damai.
Sekretaris Jenderal OKI, Yousef
bin Ahmed Al-Othaimeen mengatakan, OKI mengikuti dengan keprihatinan
mendalam tentang pertumpahan darah dan kekerasan terhadap rakyat Jammu
dan Kashmir.
"OKI menyerukan kepada (India dan Pakistan) untuk
menunjukkan pengendalian diri dan menyelesaikan perbedaan melalui
cara-cara damai, sejalan dengan resolusi legitimasi internasional," kata
al-Othaimeen, seperti dilansir Anadolu Agency pada Senin (4/3).
Sebelumnya,
Menteri Luar Negeri Pakistan, Shah Mahmood Qureshi mengatakan bahwa
masalah antara Pakistan dan India harus diselesaikan melalui dialog dan
saluran diplomatik, bukan melalui cara-cara militer.
Dia
mengatakan bahwa sebagai negara demokratis, Pakistan percaya dalam
menyelesaikan masalah dengan India melalui dialog dan saluran diplomatik
karena diplomasi harus menjadi garis pertahanan pertama daripada
penggunaan militer.
"Perdamaian adalah prioritas kami dan kami
tidak menginginkan perang dengan India. Pakistan secara aktif mengambil
langkah-langkah untuk meningkatkan dan meredakan situasi," ucap Qureshi.
Sementara
itu, Duta Besar India untuk Rusia, Venkatesh Varma menuturkan, tidak
ada negara yang menawarkan untuk menyelesaikan krisis antara India dan
Pakistan, dan India tidak akan menerima tawaran mediasi.
Diketahui
sejumlah negara, termasuk diantaranya Rusia dan Turki menawarkan diri
untuk menjadi mediator pembicaraan antara India dan Pakistan. Baik Rusia
ataupun Turki akan melakukan itu jika diminta oleh salah satu pihak.
Varma
di kesempatan yang sama menegaskan bahwa India tidak tertarik untuk
meningkatkan ketegangan dengan Pakistan. "India telah dengan jelas
menyatakan bahwa mereka tidak tertarik pada eskalasi situasi. Dan cara
terbaik untuk mencapai keadaan normal di kawasan itu terletak pada
tindakan Pakistan dalam perang melawan kelompok-kelompok teroris,"
ungkapnya.
Menteri
Luar Negeri Belanda Stef Blok sebut telah memanggil pulang Duta
Besarnya untuk Iran untuk konsultasi, setelah Iran mengusir sejumlah
diplomat Belanda. Foto/Istimewa
AMSTERDAM
- Belanda dilaporkan telah memanggil pulang Duta Besarnya untuk Iran
untuk konsultasi. Keputusan ini diambil setelah Iran mengusir sejumlah
diplomat Belanda disuir oleh Teheran.
Iran mengusir diplomat
Belanda sebagai tanggapan terhadap pengusiran dua diplomat Iran dari
Belanda pada Juni 2018, karena indikasi kuat dari badan intelijen
Belanda, AIVD bahwa Iran telah terlibat dalam pembunuhan dua warga Iran
di Belanda.
"Pemerintah telah memutuskan untuk memanggil Duta
Besar Belanda di Teheran untuk konsultasi," kata Menteri Luar Negeri
Belanda, Stef Blok dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters
pada Selasa (5/3).
"Keputusan
ini menyusul pengumuman oleh Kementerian Luar Negeri Iran bahwa dua
diplomat Belanda di kedutaan di Teheran telah dinyatakan sebagai persona
non grata dan harus meninggalkan negara itu. Para diplomat telah
kembali ke Belanda," sambungnya.
Dia lalu mengatakan, Duta Besar
Beladan di Iran dipanggil pulang untuk menjelaskan pengusiran itu, yang
dikatakan Blok adalah sesuatu yang tidak dapat diterima dan negatif
untuk pengembangan hubungan bilateral.
PM Theresa May akan mengucurkan Rp29,9 triliun
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah pendukung
Brexit, khususnya di utara Inggris. (Reuters/Henry Nicholls)
Jakarta, CB -- Perdana Menteri Theresa May
akan mengucurkan anggaran 1,6 miliar poundsterling atau setara Rp29,9
triliun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah
pendukung Brexit, khususnya di utara Inggris.
"Masyarakat di seluruh negeri memilih Brexit
sebagai ungkapan keinginan mereka untuk melihat perubahan; harus ada
perubahan untuk yang lebih baik, dengan lebih banyak peluang dan kontrol
yang lebih besar," kata May dalam sebuah pernyataan.
"Kota-kota
ini memiliki warisan gemilang serta potensi yang besar dan, dengan
bantuan yang tepat, masa depan yang cerah ada di depan mereka."
Pemerintah
menyatakan dana itu akan menargetkan tempat-tempat yang kemakmurannya
tidak merata. Dana itu kemudian akan digunakan untuk menciptakan
lapangan kerja baru, mengadakan pelatihan, dan meningkatkan kegiatan
ekonomi.
Sebagian besar publik Inggris memandang pengucuran dana ini sebagai
bagian dari upaya May untuk menghimpun dukungan atas usulan kesepakatan
Brexit gagasannya.
Juru bicara keuangan Partai Buruh selaku oposisi, John McDonnell, mengatakan dana itu adalah "sogokan Brexit."
"Anggaran
kota ini merupakan tanda keputusasaan pemerintah dengan menyuap Anggota
Parlemen untuk memilih undang-undang Brexit andalan semakin usang,"
katanya dalam sebuah pernyataan.
Uni
Eropa memberikan waktu bagi Inggris hingga akhir bulan ini untuk
merampungkan kesepakatan sebelum mereka keluar dari blok tersebut.
Draf
kesepakatan gagasan May, yang masih mempertahankan sebagian besar
hubungan ekonomi dengan Uni Eropa, ditolak oleh parlemen Inggris. Brexit
pun terancam gagal.
Presiden Korsel, Moon Jae-in, mendesak AS dan
Korut segera melanjutkan dialog denuklirisasi setelah pertemuan antara
Donald Trump dan Kim Jong-un nihil hasil. (Pyeongyang Press Corps/Pool
via Reuters)
Jakarta, CB -- Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in,
mendesak Amerika Serikat dan Korea Utara untuk segera melanjutkan
pembicaraan mengenai denuklirisasi setelah pertemuan antara Presiden Donald Trump dan Kim Jong-un pekan lalu nihil hasil.
"Kami
berharap kedua negara akan melanjutkan dialog mereka dan kedua petinggi
dapat bertemu lagi dengan cepat untuk mencapai kesepakatan yang
tertunda kali ini," kata Moon sebagaimana dikutip AFP, Senin (4/3).
Moon
juga mendesak para petinggi negara untuk mencari tahu apa yang
sebenarnya terjadi pada pertemuan tersebut dan memperkirakan kapan
kesepakatan ini akan tercapai.
"Saya percaya perundingan
antara AS-Korut akan menghasilkan sebuah kesepakatan pada akhirnya, saya
meminta para petinggi untuk bekerja keras untuk memulai kembali
perundingan tersebut karena tidak menguntungkan jika memiliki kebuntuan
dalam sebuah perundingan," katanya.
Pertemuan kedua antara Trump dan Kim Jong Un berakhir pada Kamis (29/2)
di Hanoi, Vietnam, memang berakhir tanpa dokumen hasil kesepakatan.
Dalam
konferensi pers setelah pertemuan di Hanoi tersebut, Trump membeberkan
bahwa AS sebenarnya sudah menyiapkan satu dokumen kesepakatan yang dapat
ditandatangani usai konferensi tingkat tinggi dengan Kim.
Namun, Trump memilih untuk tak meneken dokumen apa pun karena tidak mencapai kesepakatan mengenai denuklirisasi.
Trump mengatakan bahwa Kim ingin AS mencabut sanksi atas Korut. Namun,
Korut hanya menawarkan penutupan sebagian kompleks Yongbyon, situs
nuklir terbesar Korut. Sementara itu, Korut diyakini memiliki situs
pengembangan uranium lainnya.
Korea Utara menolak klaim tersebut
dengan mengatakan bahwa pihaknya hanya menginginkan konflik ini mereda.
Mereka menjelaskan bahwa usulan untuk menutup semua fasilitas produksi
di Yongbyon adalah tawaran terakhir yang terbaik.
"Saya meminta
agar kita dapat menemukan celah antara kedua belah pihak yang
menyebabkan kesepakatan itu gagal dan mencari cara untuk mempersempit
celah tersebut," kata Moon.
Dibuka pada 1986, Yongbyon merupakan tempat reaktor nuklir pertama Korut
berdiri. Dengan kapasitas lima megawatt, reaktor itu menjadi
satu-satunya sumber plutonium untuk program senjata Korut.
Di
dalam kompleks tersebut, Korut juga memproduksi sejumlah bahan kunci
untuk bom nuklir, seperti uranium yang sudah melalui proses pengayaan
tinggi dan trititum.
Namun, Korut diyakini memiliki sejumlah
situs pengayaan uranium lainnya yang masih aktif beroperasi memproduksi
bahan untuk senjata nuklir.
Sejumlah pengamat pun menganggap penutupan Yongbyon bukan simbol keberhasilan perundingan denuklirisasi.
Meski
demikian, Moon mengatakan bahwa program denuklirisasi berhasil jika
Yongbyon dihentikan secara keseluruhan karena situs tersebut merupakan
fasilitas dasar dari pembuatan nuklir Korut.
Presiden
Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengungkapkan penghematan adalah
alasan lain AS menghentikan latihan gabungan dengan Korea Selatan
(Korsel). Foto/Istimewa
WASHINGTON
- Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengungkapkan, selain
untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pembicaraan damai dengan
Korea Utara (Korut), penghematan adalah alasan lain AS menghentikan
latihan gabungan dengan Korea Selatan (Korsel).
Melalui akun
Twitternya, Trump menuturkan sedari awal dia memutuskan mencalonkan diri
sebagai Presiden AS, dia sudah memiliki rencana untuk menghentikan
latihan dengan Korsel. Menurutnya, latihan itu hanya
menghambur-hamburkan uang saja.
"Alasan saya tidak ingin latihan
militer dengan Kosel adalah untuk menghemat ratusan juta dolar untuk AS,
di mana kita tidak mendapatkan penggantian. Itu posisi saya jauh
sebelum saya menjadi presiden," kicau Trump.
"Mengurangi
ketegangan dengan Korut saat ini adalah hal yang baik," sambungnya,
seperti dilansir Anadolu Agency pada Senin (4/3). Dikenal sebagai Key
Resolve dan Foal Eagle, latihan gabungan itu diadakan di Semenanjung
Korea setiap tahun dari bulan Maret hingga April. Latihan Foal Eagle
diadakan sejak 2011 sedangkan Key Resolve telah ada sejak 1976.
Seperti
diketahui, Kementerian Pertahanan AS atau Pentagon pada akhir pekan
lalu mengumumkan Menteri Pertahanan AS dan Korsel sepakat bahwa
Washington dan Seoul akan menangguhkan latihan militer bersama mereka,
untuk menciptakan suasana yang kondusif untuk melakukan pembicaraan
dengan Korut.
"Keduanya memperjelas bahwa keputusan aliansi untuk
mengadaptasi program pelatihan kami mencerminkan keinginan kami untuk
mengurangi ketegangan dan mendukung upaya diplomatik untuk mencapai
denuklirisasi lengkap Semenanjung Korea dengan cara yang terakhir, yang
sepenuhnya diverifikasi," kata Pentagon.
Juru
bicara Taliban, Zabihullah Mujahid menuturkan, pembicaraan damai antara
pihaknya dan AS, yang digelar di Ibu Kota Qatar, Doha, kembali menemui
jalan buntu. Foto/Istimewa
DOHA
- Juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid menuturkan, pembicaraan damai
antara pihaknya dan Amerika Serikat (AS), yang digelar di Ibu Kota
Qatar, Doha, kembali menemui jalan buntu. Putaran baru perundingan
AS-Taliban dimulai di Doha pada 25 Februari.
Mujahid, dalam
sebuah pernyataan menuturkan, tim perunding Taliban dan delegasi AS,
yang melanjutkan pembicaraan mereka di Doha, belum mencapai kesepakatan
bersama atau menyepakati dokumen bersama.
"Putaran pembicaraan
saat ini di Doha maju berdasarkan langkah-demi-langkah. Karena masalah
yang ada sangat krusial dan rumit, perkembangannya berlangsung dengan
perhatian dan kewaspadaan yang begitu besar," kata Mujahid, seperti
dilansir Sputnik pada Senin (4/2).
"Pembicaraan
selama bulan Januari menghasilkan kesepakatan mengenai penarikan
pasukan pendudukan dan mencegah Afghanistan digunakan sebagai alat
melawan kelompok yang lain. Tetapi, putaran pembicaraan ini adalah
tentang perincian dan sifat dari kedua masalah ini. Harus disebutkan
bahwa sejauh ini tidak ada pemahaman yang dicapai tentang perjanjian
atau dokumen apa pun," sambungnya.
Sejauh ini belum ada
pernyataan apapun dari pihak AS mengenai hasil pembicaraan terbaru
tersebut. Sebelumnya, Perwakilan Khusus AS untuk Rekonsiliasi Afganistan
Zalmay Khalilzad mengatakan pembicaraan itu berlangsung dengan baik dan
positif, namun masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan
untuk mencapai sebuah perjanjian damai dengan Taliban.
Bolton
menuturkan, pemimpin Korea Utara (Korut), Kim Jong-un adalah penyebab
gagalnya dicapai kesepakatan dalam pertemuan Hanoi, Vietnam pekan lalu.
Foto/Istimewa
WASHINGTON
- Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS), John Bolton
menuturkan, pemimpin Korea Utara (Korut), Kim Jong-un adalah penyebab
gagalnya dicapai kesepakatan dalam pertemuan Hanoi, Vietnam pekan lalu.
Berbicara
saat melakukan wawancara dengan CBS News, Bolton menuturkan Jong-un
tidak siap untuk kesepakatan yang ditawarkan oleh Presiden AS, Donald
Trump dalam pertemuan pekan lalu.
"Diskusi ekstensif antara Trump
dan Jong-un dan masalah sebenarnya adalah apakah Korut siap untuk
menerima apa yang disebut Trump sebagai 'masalah besar', yang sepenuhnya
denuklirisasi di bawah definisi yang diberikan presiden kepada Kim
Jong-un dan memiliki potensi untuk masa depan ekonomi yang sangat besar
atau mencoba dan melakukan sesuatu yang kurang dari apa yang tidak dapat
kita terima," kata Bolton.
Bolton,
dalam wawancara tersebut bagaimanapun, seperti dilansir Anadolu Agency
pada Selasa (5/3), secara konsisten menolak untuk menganggap pertemuan
puncak Hanoi sepenuhnya gagal.
"Saya tidak berpikir kita berada
dalam kondisi yang lebih buruk daripada sebelumnya. Saya pikir pada
kenyataannya kita berada dalam posisi yang lebih kuat karena kampanye
tekanan maksimum, seperti yang disebut, menempatkan sanksi ekonomi yang
lebih ketat pada Korut dan menegakkan sanksi itu lebih efektif adalah
apa yang membawa mereka ke titik ini," tukasnya.
Ilustrasi serangan udara di Jalur Gaza. (MAHMUD HAMS/AFP)
Jakarta, CB -- Militer Israel meluncurkan serangan udara ke salah satu basis Hamas di utara Jalur Gaza,
Minggu (3/3). Serangan itu dilakukan sebagai balasan setelah Hamas
dilaporkan mengirim sejumlah balon berisi "alat peledak" ke perbatasan
Israel.
Militer Israel menyebut salah satu pesawatnya berhasil menggempur sebuah pos militer Hamas dalam operasi itu.
"Serangan
itu diluncurkan setelah sejumlah balon membawa alat peledak dikirimkan
dari Jalur Gaza ke wilayah Israel. Tidak ada cedera atau kerusakan yang
dilaporkan," bunyi pernyataan militer Israel.
Sementara itu, dikutip AFP,
Hamas menyatakan pesawat Israel telah meluncurkan serangan ke sejumlah
pos pengamatannya di wilayah lain di Jalur Gaza sejak Sabtu (2/3) malam.
Meski begitu, sumber keamanan Hamas memastikan serangan yang terjadi di
timur Al-Bureij, tengah Gaza, dan timur Rafah, selatan Gaza, itu tak
memakan korban.
Insiden ini bukan yang pertama kalinya terjadi.
Sebelumnya, Angkatan Udara Israel juga pernah meluncurkan serangan ke
basis Hamas di Gaza pada 20 Februari lalu karena alasan serupa.
Israel
melakukan serangan sebagai balasan setelah Hamas dilaporkan mengirim
sejumlah balon udara berisi gas pembakar ke perbatasannya.
Sejumlah warga Palestina di Gaza memang kerap mengirimkan balon-balon
gas berisi alat pembakar dan alat peledak secara sporadis ke wilayah
Israel.
Selain itu, warga Palestina juga menggelar aksi demonstrasi besar-besaran sejak Maret 2018 lalu di Gaza.
Aksi "The
Great March of Return" itu dilakukan sebagai bentuk protes rakyat
Palestina yang menuntut hak mereka untuk kembali ke tanah mereka yang
diduduki Israel sejak 1948.
Protes
itu tak jarang menyebabkan bentrokan antara warga Palestina dan militer
Israel di perbatasan. Lebih dari 251 penduduk Palestina tewas di tangan
personel Israel sejak Maret 2018, sementara ribuan lainnya terluka.
Hamas
merupakan salah satu faksi besar di Palestina yang sempat menguasai
Jalur Gaza. Israel menganggap Hamas sebagai kelompok teroris.
Kedua
belah pihak pernah terlibat perang sebanyak tiga kali sejak 2008 lalu.
Ketegangan keduanya pun kembali memanas sejak demo besar-besaran itu.
Ribuan warga Palestina memprotes pemindahan Kedubes AS di Yerusalem.
Foto: the Palestine Chronicle.
Konsulat tersebut selama puluhan tahun beroperasi secara independen dari Kedutaan AS.
CB, YERUSALEM
-- Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Yerusalem akan bergabung dengan
Kedutaan Besar AS di bawah wewenang Duta Besar AS David Friedman, pada
Senin (4/3) waktu setempat. Konsulat tersebut selama puluhan tahun
beroperasi secara independen dari Kedutaan AS, dan menjadi kedutaan AS
adhoc untuk Palestina.
Dilansir dari The Jerusalem Post,
Senin (4/3), setelah bergabung dengan kedutaan, bangunan bersejarah
bekas konsulat jenderal di Agron Road di Yerusalem akan dinamai Unit
Urusan Palestina. Unit ini akan beroperasi di bawah naungan kedutaan.
Unit Urusan Palestina baru diharapkan melakukan banyak tugas
yang sama, yang sampai sekarang dilakukan oleh konsulat jenderal.
Meskipun beberapa operasi unit akan ditransfer ke gedung kedutaan baru
di David Flusser Street, Yerusalem. Posisi Konsul Jenderal AS juga akan
dihilangkan.
Selama ini, kedutaan AS ketika
berlokasi di Tel Aviv dan konsulat jenderal di Yerusalem punya fungsi
yang berbeda. Masing-masing melaporkan kembali secara independen ke
Departemen Luar Negeri, dan memiliki juru bicara yang berbeda. Kedutaan
di Tel Aviv bertanggung jawab atas Israel dalam garis 1967, dan konsulat
jenderal bertanggung jawab atas Tepi Barat, Gaza dan Yerusalem Timur.
Niat
untuk menggabungkan konsulat ke kedutaan diumumkan pada Oktober,
sekitar lima bulan setelah Presiden AS Donald Trump memindahkan kedutaan
AS dari Tel Aviv ke Yerusalem, oleh Sekretaris Negara Mike Pompeo.
Pompeo menuturkan, tujuan merger yakni mencapai efisiensi yang
signifikan dan meningkatkan efektivitas.
"AS akan
melanjutkan pelaporan lengkap, penjangkauan, dan pemrograman di Tepi
Barat dan Gaza serta dengan warga Palestina di Yerusalem melalui unit
yang akan ditempatkan di Agron Road," ujar Pompeo.
Konsulat
Jenderal adalah hasil dari kehadiran diplomatik AS yang pertama kali
didirikan di kota pada 1844, di Kota Tua dekat Gerbang Jaffa. Menjelang
akhir abad itu, ia pindah ke sebuah bangunan baru di Rehov Hanevi'im.
Kemudian pada 1912 pindah ke Agron Street menempati bangunan bersejarah.
Bangunan ini salah satu yang pertama yang dibangun di luar Kota Tua
pada tahun 1868.
Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu saat berbicara di Konferensi Keamanan di Muenchen, Jerman, Ahad (19/2).
Foto: Matthias Balk/dpa via AP
Membela perjuangan Palestina di arena internasional adalah prioritas utama Turki
CB, ISTANBUL
-- Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu menyatakan, agresi
pemerintah Israel menjadi ujian yang menantang bagi Palestina.
Menurutnya, selain Israel, ada beberapa pihak lain yang hendak
mengacaukan wilayah Palestina.
"Tidak hanya serangan
Israel terhadap hak rakyat Palestina, tetapi beberapa aktor lain secara
sepihak dan ilegal juga hendak mengacaukan wilayah itu," kata dia dalam
pertemuan dengan duta besar Palestina untuk negara-negara Eropa,
dilansir dari Anadolu Agency, Ahad (3/3).
Cavusoglu
juga menekankan, membela perjuangan Palestina di arena internasional
adalah prioritas utama Turki. Ia juga menyampaikan belasungkawa bagi
warga Palestina yang syahid dan juga Abdulkarim al-Khatib, konsul
Palestina di Istanbul, yang baru-baru ini meninggal dunia.
Melindungi
status historis dan hukum Yerusalem, lanjut Cavusoglu, adalah salah
satu prioritas utama kebijakan luar negeri Turki. "Ini alasan suci bagi
kami. Kami melakukan yang terbaik untuk menarik perhatian komunitas
internasional terhadap ketidakadilan di Yerusalem," katanya.
"Israel
bukannya belajar dari pengalaman sebelumnya malah mengulangi kesalahan
yang sama. Sementara mempertahankan blokade tidak manusiawi di Gaza,
Israel menjalankan kampanye yang mengarah pada kekerasan dan bertujuan
melumpuhkan solusi dua negara," tambahnya.
Cavusoglu
juga menyoroti RUU negara-bangsa yang disahkan tahun lalu oleh parlemen
Israel. Menurut dia, itu adalah contoh baru yang mencerminkan pola
pikir yang bertujuan mengacau.
"Kami tidak akan
pernah membiarkan upaya-upaya seperti itu membayangi tujuan kami dalam
menciptakan perdamaian yang adil dan abadi melalui dialog dan diplomasi.
Semakin Israel mengintensifkan kegiatan ilegal, semakin kita akan
berjuang untuk keadilan dan perdamaian," ungkapnya.
Cavusoglu
mengatakan, Turki telah menyediakan lebih dari 460 juta dolar untuk
Palestina sejak 2005. TIKA, badan bantuan negara Turki, juga telah
melakukan sekitar 550 proyek di Palestina.
Motif
utama Turki membantu lanjut Cavusoglu, yakni memastikan Palestina dapat
menumbuhkan ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan dengan
dukungan proyek-proyek tersebut. Dia juga mendesak pengakuan negara
Palestina yang merdeka dan berdaulat, dengan ibukota di Yerusalem Timur,
berdasarkan perbatasan pra-1967.
Donald Trump menyebut keputusan menggelar
sidang Michael Cohen di hari yang sama saat ia bertemu Kim Jong-un
berpengaruh pada kegagalan hasil pertemuan itu. (Reuters/Leah Millis)
Jakarta, CB -- Presiden Donald Trump
menyebut keputusan kubu Demokrat untuk menggelar sidang kesaksian
mantan pengacaranya, Michael Cohen, di hari yang sama saat ia bertemu
dengan Kim Jong-un berpengaruh pada kegagalan hasil pertemuan dengan pemimpin tertinggi Korea Utara tersebut.
"Keputusan
Demokrat untuk menggelar sidang terbuka terhadap pembohong dan penipu
di saat yang sama ketika Pertemuan Nuklir dengan Korea Utara, adalah
titik terendah baru dalam politik Amerika yang mungkin berkontribusi
terhadap 'kepergian,'" kata Trump melalui Twitter.
Melalui kutipan tersebut, Trump merujuk pada keputusannya untuk
meninggalkan perundingan dengan Kim pada pekan lalu karena kedua belah
pihak tak mencapai mufakat mengenai perlucutan senjata nuklir.
Dalam
konferensi pers setelah pertemuan di Hanoi tersebut, Trump membeberkan
bahwa AS sebenarnya sudah menyiapkan satu dokumen kesepakatan yang dapat
ditandatangani usai konferensi tingkat tinggi dengan Kim.
Namun, Trump memilih untuk tak meneken dokumen apa pun karena tidak mencapai kesepakatan mengenai denuklirisasi.
Menurut Trump, Kim menawarkan menutup kompleks nuklir Yongbyon dengan timbal balik AS mencabut sanksi atas Korut.
Sementara
itu, Trump ingin Korut melucuti senjata nuklirnya secara keseluruhan,
baru AS dapat mencabut sanksi atas negara pimpinan Kim tersebut.
Saat
Trump bertemu dengan Kim di Hanoi, Dewan Perwakilan AS menggelar sidang
dengar pendapat untuk mendapatkan keterangan dari mantan pengacara
Trump, Michael Cohen.
Dalam
sesi tersebut, Cohen mengakui sejumlah dugaan keputusan kontroversial
yang diambil Trump. Salah satu keputusan tersebut adalah mengenai
pembayaran uang tutup mulut bagi sejumlah bintang porno yang memiliki
hubungan gelap dengan Trump.
Ketika ditanya mengenai sidang Cohen
dalam konferensi pers di Hanoi, Trump hanya mengatakan bahwa segala
tuduhan itu tidak benar dan mengkritik keputusan untuk menggelar sesi
tersebut saat ia sedang ke luar negeri.
"Saya mencoba
menontonnya. Saya tidak bisa menonton banyak karena saya sedikit sibu,
tapi saya pikir menggelar sidang palsu seperti itu di tengah pertemuan
sangat penting seperti ini adalah keputusan yang sangat buruk," katanya.
Meningkatnya ketegangan antara India dan Pakistan tidak akan memberikan keuntungan.
CB, ANKARA
-- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan siap membantu meredam
ketegangan antara Pakistan dan India. Menurut dia, meningkatnya
ketegangan antara India dan Pakistan tidak akan memberikan keuntungan
bagi siapa pun.
Dilansir
dari kantor berita Turki, Anadolu Agency, Senin (4/3), Erdogan dalam
kampanye di Trabzon, di wilayah Laut Hitam Turki, juga menyampaikan
apresiasinya terhadap langkah Pakistan menyerahkan pilot asal India yang
jatuh dalam ketegangan baru-baru ini. Erdogan berharap bahwa India bisa
melakukan hal serupa.
Jumat kemarin, seorang pilot India yang terlibat dalam konflik
antarnegara tetangga yang bersenjata nuklir, Komandan Wing Abhinandan
Varthaman, diserahkan kepada pemerintah India oleh Pakistan.
Varthaman
ditahan di Pakistan setelah pesawatnya jatuh pada Rabu lalu, dalam
pertempuran udara dengan jet Pakistan di sepanjang perbatasan de facto
Kashmir. Sehari kemudian, Perdana Menteri Pakistan Imran Khan
mengumumkan pembebasannya dengan isyarat niat baik.
Ketegangan
antara kedua negara terjadi menyusul serangan bom bunuh diri yang
menewaskan 40 polisi paramiliter India di wilayah Kashmir yang
dikendalikan India pada 14 Februari. India menyalahkan Pakistan atas
insiden tersebut. Sementara Pakistan membantah terlibat penyerangan.
Amerika
Serikat, Cina dan kekuatan dunia yang lain mendesak kedua negara untuk
menahan diri. Perdana Menteri Pakistan Imran Khan juga menyerukan
perundingan.
"Sejarah mengajarkan pada kita bahwa
perang selalu penuh salah perhitungan. Pertanyaan saya adalah dengan
memperhitungkan senjata yang kita miliki, apakah kita bisa mencapai
salah perhitungan," kata Khan dalam pidato singkat di televisi yang
disiarkan secara nasional. "Kita harus duduk dan berbicara."
Pakistan
dan India telah tiga kali berperang sejak merdeka dari pemerintahan
kolonial Inggris pada 1047. Dari tiga perang itu, dua di antaranya
adalah masalah Kashmir. Pakistan telah menutup wilayah udaranya,
sehingga memaksa penerbangan komersial untuk mengubah arah.
Transporter Erector Launcher dari S-350E Vityaz di MAKS 2013, Airshow di Rusia. Foto/Armyrecognition.com
MOSKOW
- Rusia mengumumkan sistem pertahanan rudal canggih S-500 dan S-350
segera memasuki layanan tempur angkatan bersenjata Moskow. Media
setempat mengutip sumber militer Moskow mengklaim kedua sistem rudal itu
akan menjadi momok bagi pesawat jet tempur siluman F-35 dan F-22
Amerika Serikat (AS) karena bisa menjatuhkan dua jenis pesawat itu dari
jarak ratusan mil.
Komandan Akademi Dirgantara Zhukov, Letnan
Jenderal Vladimir Lyaporov, mengumumkan persiapan peluncuran senjata
pertahanan terbaru Rusia itu dalam sebuah wawancara yang diterbitkan
surat kabar Krasnaya Zvezda pada hari Jumat.
Pada tahun
2019, kelompok perwira pertama akan menyelesaikan kursus pelatihan untuk
menggunakan S-500, sebuah sistem rudal jarak jauh yang akan membentuk
tulang punggung sistem pertahanan udara dan pertahanan rudal yang
terintegrasi.
"Saya
ingin mencatat bahwa pada tahun 2019, kelompok perwira pertama akan
menyelesaikan kursus akademi untuk menggunakan sistem S-500. Sistem
belum masuk layanan, tetapi kami berharap mereka akan melakukannya dalam
waktu dekat," katanya, yang dilansir kantor berita TASS, Sabtu (2/3/2019).
"Pada akhir tahun, (angkatan bersenjata) pusat diharapkan menerima sistem S-350 Vityaz pertama," lanjut jenderal tersebut.
Sebelumnya,
Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan pengiriman sistem
S-500 kepada pasukan Rusia akan dimulai pada tahun 2020. Tergantung pada
jenis rudal yang dilengkapi, sistem itu akan mampu menembak jatuh kedua
target di udara, seperti pesawat tempur, drone, dan rudal balistik.
Media-media
Barat sebelumnya melaporkan bahwa sistem pertahanan rudal canggih Rusia
itu berhasil mencapai target sejauh 481,2 km, atau melampaui rekor
sebelumnya yakni 80 km. Pada Mei tahun lalu, sumber-sumber intelijen
Amerika Serikat mengungkapkan bahwa Rusia telah menggunakan S-500 dalam
sebuah tes untuk menyerang target pada jarak 299 mil, sekitar 50 mil
lebih jauh dari serangan sebelumnya yang diketahui.
S-350
Vityaz dirancang untuk mempertahankan fasilitas administrasi dan
militer yang penting dari serangan udara. Senjata pertahanan ini
beroperasi secara otomatis dan tim menyebarkan dan mengendalikan
senjata.
Sistem S-350 yang terdiri dari pos komando 50K6E, radar
multifungsi 50N6E dan peluncur 50P6E dengan setiap peluncur dirancang
untuk menembakkan 12 rudal 9M96E2. Secara bersamaan sistem ini dapat
menembakkan 16 target udara atau 12 target balistik. Jangkauan maksimum
adalah 60 km dan ketinggian 30 km. Waktu penyebaran adalah lima menit.
Awak yang mengoperasikannya terdiri dari tiga orang.
Pasukan militer India berjaga-jaga sebelum dilakukan
pembebasan pilot Angkatan Udara India Abhinandan, yang ditangkap
Pakistan pada hari Rabu, di perbatasan Wagah, di pinggiran kota utara
Amritsar, India, 1 Maret 2019. Pakistan membebaskan pilot India yang
ditahan setelah pesawatnya ditembak jatuh di wilayah Kashmir.
REUTERS/Danish Siddiqui
CB, Jakarta - Dua negara nuklir, India dan Pakistan mulai terlibat pertempuran darat di Kashmir, sehari setelah pembebasan pilot tempur India yang ditahan Pakistan.
Sejak kemerdekaan keduanya apda 1947, India dan Pakistan terlibat konflik terutama di wilayah Himalaya, Kashmir.
Dua
negara terlibat beberapa perang besar dan yang terakhir terjadi pada
1999, menewaskan ribuan orang di garis perbatasan Kashmir yang dikenal
Line of Control (LoC).
Sehabis pertempuran itu, kedua negara mulai membangun kekuatan militernya.
Sepuluh tahun setelahnya, militer India kini melampau Pakistan dalam jumlah pesawat tempur, tentara, tank dan helikopter.
Menurut
laporan CNN, 3 Maret 2019, yang mengutip data SIPRI, belanja militer
India melampaui Pakistan dan mencapai US$ 64 miliar (Rp 903 triliun)
berbanding US$ 11 miliar (Rp 155 triliun).
India memiliki sekitar 3 juta personel militer, sementara Pakistan meiliki 1 juta personel.
Namun
India mesti membagi pasukannya ke wilayah timur lautnya yang berbatasan
dengan Cina. Pada 1962, India dan Cina pernah bertempur di perbatasan,
dan konflik terakhir terjadi di Doklam pada 2017.
Pasukan
militer India berjaga-jaga sebelum dilakukan pembebasan pilot Angkatan
Udara India Abhinandan, yang ditangkap Pakistan pada hari Rabu, di
perbatasan Wagah, di pinggiran kota utara Amritsar, India, 1 Maret 2019.
Perdana Menteri Pakistan mengatakan pilot India akan dibebaskan pada
hari Jumat, setelah militer Pakistan mengkonfirmasi empat warga sipil
Pakistan tewas selama serangan udara India di Kashmir. REUTERS/Danish
Siddiqui
Di lain sisi, Cina memiliki kedekatan dengan
Pakistan yang menyuplai alutsista Pakistan. 40 persen ekspor senjata
Cina dikirim ke Pakistan, menurut data forum diskusi Brookings
Institution di Washington.
Sementara India lebih dekat dengan negara-negara Barat untuk modernisasi militernya.
Di
antara pembelian peralatan baru-baru ini adalah peringatan dini udara
dan pesawat kontrol dengan teknologi Israel dan badan pesawat AS. Selain
itu, artileri buatan AS dikerahkan di sepanjang garis perbatasan
Kashmir untuk menggantikan senjata Swedia 1980-an, kata Nishank Motwani,
pakar India dan Pakistan di Akademi Diplomasi Asia-Pasifik.
India
bahkan menginginkan lebih banyak teknologi militer baru, tetapi
seringkali dihambat oleh kontrol ekspor yang ketat dari pemasok utama
seperti AS dan Inggris. Menurut pengamat, India terpaksa mengekspor
senjata karena kekurangan industri militer.
Sementara Pakistan sedang membuat pesawat tempurnya sendiri JF-17 dari rancangan Cina.
Menurut beberapa laporan, JF-17 adalah salah satu dari skuadron yang menembak jatuh salah satu MiG 21 India.
MiG-21 buatan Uni Soviet adalah tulang punggung angkatan udara India. India memiliki sekitar 200 unit MiG dan masih beroperasi.
Keuntungan India adalah luas wilayah, di mana luas India nyaris empat
kali dari Pakistan. Ini menjadi modal India untuk menjauhkan aset
militernya dari perbatasan dan membuat India unggul di udara. Sementara
Pakistan akan lebih kesulitan melindungan pangkalan militer dan
persenjataannya.
Sementara keuntungan udara tampaknya condong ke
arah India, aksi darat skala besar melintasi perbatasan akan lebih sulit
bagi India.
Perbatasan Pakistan memiliki medan yang curam dan terdiri dari perbatasan internasional, membuat formasi darat India kesulitan.
Kereta
yang mengangkut truk dan senjata artileri tentara India di sebuah
stasiun kereta di pinggiran Jammu, India, Kamis, 28 Februari 2019. Dalam
serangan bom mobil tersebut, sedikitnya 42 tentara India tewas. REUTERS
Pakistan,
dengan garis pantai yang jauh lebih kecil untuk dipertahankan, telah
menempatkan bagian terbesar dari sumber daya ke pasukan dan angkatan
udara, kata Motwani.
New Delhi memiliki kapal induk dan kapal
selam bertenaga nuklir dalam armadanya, peralatan tempur yang tidak
dapat disamakan dengan Pakistan.
Satu-satunya senjata yang sejajar bagi kedua negara, dan yang paling ditakuti adalah senjata nuklir.
Stockholm
Internasional Peace Research Institute (SIPRI) tahun lalu merilis data
bahwa Pakistan memiliki 140 sampai 150 hulu ledak nuklir dan India
memiliki 130 hingga 140 nuklir.
Peter
Layton, mantan perwira Angkatan Udara Australia dan sekarang peneliti
di Griffith Asia Institute, mengatakan jika situasi semakin mendesak
bagi Pakistan, maka komandan tingkat rendah Pakistan siap membuka gudang
nuklir mereka.
"Pakistan memiliki kebijakan strategis untuk
mendelegasikan persetujuan pelepasan nuklir ke unit-unit taktis tingkat
rendah," katanya. "Ada bahaya nyata karena kelonggoran nuklir itu, yaitu
komandan tingkat rendah yang menggunakan senjata nuklir taktis jika
mereka mau."
Menurut Motwana, Pakistan ingin India
sadar bahwa ancaman nuklir mereka akan selalu ada. Setiap kali India
melakukan serangan balasan, Pakistan tidak segan untuk mengeluarkan
ancaman senjata nuklirnya jika senjata konvensional gagal.
Upacara di perbatasan Wagah-Attari antara pasukan Pakistan dan India.[NDTV]
CB, Jakarta - Pakistan masih
akan memberlakukan pembatasan wilayah udaranya bagi pesawat-pesawat
komersial. Pembatasan wilayah udara diberlakukan awal pekan lalu saat
hubungan negara itu dengan India diselimuti ketegangan.
Ketegangan
yang terjadi antara India - Pakistan telah membuat negara itu untuk
pertama kali sejak perang 1971 melancarkan serangan udara. Kashmir yang
masih menjadi perebutan kedua negara telah menjadi medan pertempuran
India - Pakistan.
Otoritas Penerbangan Pakistan pada Minggu, 3
Maret 2019, mengatakan masih membatasi operasional di bandara
internasional Allama Iqbal di wilayah timur kota Lahore. Larangan ini
muncul setelah sejumlah operasi secara parsial dilakukan Karachi,
Quetta, Peshawar dan ibukota Islamabad.
Bandara lain di Gilgit
Baltistan, Provinsi Punjab dan wilayah pedalaman Sindh tetap ditutup
pada hari Minggu, 3 Maret 2019. Otoritas penerbangan sipil Pakistan
mengatakan pembatasan perjalanan ini diperkirakan akan dicabut pada
Senin pukul 1 siang waktu setempat.
Pesawat tempur India menjatuhkan bom di wilayah Pakistan.[Aljazeera]
Lalu
lintas penerbangan internasional dan domestik di Pakistan dan
sekitarnya telah terganggu, dimana sejumlah bandara di Pakistan dan
India ditutup. Walhasil rute penerbangan harus memutar dan ditangguhkan.
Pada Selasa, 26 Februari 2019, jet-jet tempur India melancarkan
serangan ke wilayah timur laut Pakistan, Balakot. New Delhi mengklaim di
wilayah itu terdapat kamp-kamp milik Jaish-e-Muhammad atau JeM yakni
sebuah kelompok bersenjata yang diduga telah melakukan serangan bom
mobil pada 14 Februari 2019 dan menewaskan setidaknya 40 pasukan militer
India yang berjaga di kota Pulwama, Kashmir. Peristiwa bom bunuh diri
ini telah memicu agresi militer India - Pakistan