CUPUMA

Kamis, 21 Februari 2019

Oposisi Venezuela Ingin Bentuk Pemerintahan Transisi

Presiden Venezuela, Nicolas Maduro saat peringatan Angostura Discour Bicentennial di Ciudad Bolivar, Venezuela (15/2).

Foto: EPA

Oposisi Venezuela membujuk pejabat Partai Sosialis untuk pemerintahan transisi.

CB, CARACAS -- Oposisi pemerintah Venezuela mencoba menyakinkan pejabat Partai Sosialis untuk bergabung dengan pemerintah transisi. Mereka mengubah fokus dari menggulingkan pemerintah Presiden Nicolas Maduro yang tengah menghadapi tekanan masyarakat internasional dan sanksi Amerika Serikat.

Pada bulan lalu, ketua oposisi dan Kongres Venezuela Juan Guaido atas nama konstitusi mendeklarasikan dirinya sendiri sebagai presiden sementara. Menurutnya pemilihan umum 2018 yang dimenangkan Maduro tidak sah.

Guaido langsung mendapat pengakuan dari AS dan negara Amerika Latin agar posisinya aman Guaido mengajukan amnesti kepada militer Venezuela yang mendukungnya. Tapi hanya sedikit yang akhirnya membelot.

Perwira-perwira tertinggi militer Venezuela masih mendukung Maduro. Meredupkan harapan krisis ekonomi yang membuat jutaan rakyat Venezuela mengungsi dan menciptakan krisis kemanusiaan dapat segera berakhir.

Di tengah kekhawatiran perubahan telah terhenti selama beberapa pekan terakhir ketua oposisi mulai berbicara tentang membawa Partai Sosialis mendukung pemerintahan transisi yang potensial. "Transisi ini membutuhkan kesepakatan nasional yang besar antara kekuatan politik di negeri ini," kata Wakil Presiden badan legislatif Venezuela National Assembly, Edgar Zambrano, Kamis (21/2).

Zambrano mengatakan transisi pemerintah ini harus melibatkan 'Chavismo'. Pergerakan sayap-kiri yang didirikan pemimpin Venezuela sebelumnya Hugo Chavez, orang yang menunjuk Maduro sebagai penggantinya.

"Anda tidak bisa menghilangkan Chavismo dan Anda tidak bisa yang disiksa menjadi penyiksa, ini bukan politik balas dendam," kata Zambrano.

Belum diketahui bagaimana oposisi membangun jembatan dengan Partai Sosialis. Para pemimpin oposisi mengatakan mereka tetap mempertahankan komunikasi dengan pejabat-pejabat pemerintah dan perwira militer tapi pembicaraan tersebut dilakukan secara rahasia untuk menghindari dampak yang dapat terjadi pada mereka yang terlibat.

Maduro mengatakan ia korban dari upaya kudeta yang dilakukan AS. Ia juga menolak untuk mengundurkan diri. Banyak pendukung oposisi yang berharap dapat melihat Maduro dan sekutunya diasingkan atau dipenjara akan frustasi dengan upaya membawa mereka ke dalam masa transisi.

Keputusuan Guaido untuk mendeklarasikan diri sebagai presiden sementara membuat oposisi Venezuela yang terpecah-pecah. Deklarasi itu juga memicu unjuk rasa besar-besaran di jalan, berharap perubahan dapat segera terjadi setelah banyak negara yang memberikan dukungan kepada Guaido. Apalagi, ditambah sanksi AS yang menekan industri minyak yang sangat vital bagi Venezuela.

Ada beberapa pemimpin opisisi yang diam-diam memprediksi pada 23 Januari militer akan mengumumkan mendukung Guaido. Tapi petinggi militer tetap diam setelah berjam-jam Guaido mengumumkan pendeklarasian dirinya, mendorong spekulasi Maduro melakukan negosiasi dengan petinggi militer agar mereka tidak pindah haluan.

Hanya ada segelintir perwira aktif yang mendukung Guaido. Ekspektasi pengumuman cepat militer telah memberi jalan kepada proses peralihan kekuasaan yang lambat dan rumit baik bagi Venezuela maupun AS.

"Saya tidak berpikir (AS) mengerti kerumitan sasaran, yakin Venezuela; semua keamanan yang tumpang-tindih yang dimiliki Maduro; hal-hal yang diinginkannya," kata salah satu mantan pejabat pemerintah AS yang masih berhubungan dengan pemerintah saat ini.

Gagasan persatuan di Venezuela sebenarnya dimasukkan ke dalam ketentuan Undang-undang Transisi yang diloloskan National Assembly bulan lalu. Empat partai utama oposisi mendukung gagasan tersebut. Tapi dalam beberapa pekan terakhir ini pembahasan tentang gagasan tersebut semakin meningkat.

"Orang-orang harus mengerti Chavismo tidak hanya Maduro," kata anggota legislatif Venezuela Stalin Gonzalez, pekan lalu.

Beberapa pendukung oposisi mengatakan mereka terbuka dengan sosialis tingkat menengah atau mantan anggota sosialis. Tapi tidak dengan pejabat tinggi Partai Sosialis.

"Mereka harus membayar apa yang mereka lakukan," kata Maria Elena Fonseca, perempuan 78 tahun yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup meski bekerja sebagai psikolog.

Seperti rakyat Venezuela lainnya Fonseca melihat penghasilannya terus terkikis dengan hiperinflansi yang kini mencapai 2 juta persen. Fonseca dikirimi uang oleh putrinya yang mengungsi ke luar negeri bersama 3 juta orang Venezuela lainnya.

"Ini bukan tentang balas dendam, ini tentang keadilan," kata Fonseca

Credit republika.co.id

AS Akui Telah Bertemu Perwakilan Pemerintah Venezuela

WASHINGTON - Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengkonfirmasi bahwa Perwakilan Khusus AS untuk Venezuela, Elliott Abrams telah bertemu dengan pejabat Venezuela baru-baru ini. Pertemuan ini dilakukan untuk memastikan keamanan personel AS di negara Amerika Selatan itu.

"Ada satu pertemuan. Di mana pertemuan itu berfokus untuk memastikan keamanan personel kami di Venezuela," kata wakil juru bicara kemlu AS, Robert Palladino dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Xinhua pada Rabu (20/2).

Paladino menolak memberitahu dengan siapa Abrams melakukan pertemuan dan dimana lokasi pertemuan tersebut berlangsung.

Sementara itu, sebelumnya Presiden Venezuela, Nicolas Maduro pada pekan lalu mengatakan, Menteri Luar Negeri Venezuela, Jorge Arreaza telah mengadakan pembicaraan rahasia di New York dengan Abrams.

Maduro mengatakan, ketika berada di New York, Arreaza mengundang Abrams untuk datang ke Venezuela secara pribadi, baik itu dilakukan secara terbuka atau secara diam-diam.

Arreaza sendiri kemudian mengatakan bahwa memang benar dia telah bertemu dengan Abrams pada pekan lalu untuk membahas hubungan kedua negara. "Kami telah mengadakan dua pertemuan yang saya tidak bisa berikan rincianya karena saya harus menghormati kerahasiaan mereka, tetapi ada pertemuan di mana kami telah saling mendengarkan," kata Arreaza.

Credit sindonews.com

Wakil Atase Militer Venezuela di PBB Dukung Guaido

NEW YORK - Wakil atase militer Venezuela untuk PBB, Kolonel Pedro Chirinos, dalam sebuah video di media sosial mengakui pemimpin oposisi Juan Guaido sebagai presiden sementara negara kaya minyak itu. Pengakuan ini semakin meningkatkan tekanan kepada presiden sosialis Nicolas Maduro.

Penasihat Keamanan Nasional Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, John Bolton, menyoroti pengumuman Chirinos dalam sebuah catatan yang diposting di Twitter. Namun ia salah mengidentifikasinya sebagai atase militer Venezuela untuk PBB.

"Atase militer Venezuela untuk PBB, Kolonel Pedro Chirinos, telah mengumumkan pengakuan resminya terhadap Juan Guaido sebagai Presiden Sementara Venezuela," kata Bolton dalam catatannya seperti dilansir dari Reuters, Kamis (21/2/2019).

Dalam sebuah video yang dibagikan oleh Bolton di Twitter, dengan mengenakan seragam militer dan berdiri di depan bendera Venezuela dan PBB, Chirinos mengidentifikasi dirinya dan menyebut pemerintahan Maduro dibentuk secara ilegal.

"Saya mengakui, dan menawarkan dukungan serta kepatuhan saya, kepada pemerintah transisi yang dipimpin oleh presiden, Juan Guaido," kata Chirinos.

Sementara itu juru bicara PBB, Stephane Dujarric mengatakan, ia tidak mengetahui adanya pemberitahuan dari misi Venezuela di PBB tentang perubahan delegasi.

AS dan sejumlah negara lain telah secara terbuka mendukung Guaido, yang bulan lalu mengajukan ketentuan konstitusional untuk menjadi presiden sementara setelah menyatakan terpilihnya kembali Maduro dalam pemilu presiden tahun lalu tidak sah.

Maduro mempertahankan dukungan dari Rusia dan China serta mengendalikan lembaga-lembaga negara Venezuela, termasuk dinas keamanan. Dia mengatakan Guaido memimpin kudeta yang diarahkan oleh AS terhadapnya.

Credit sindonews.com

Maduro Yakin Dunia Bela Venezuela Jika AS Lakukan Invasi

CARACAS - Presiden Venezuela, Nicolas Maduro menyatakan keyakinannya bahwa orang-orang di seluruh dunia akan "bangkit" untuk membela negaranya jika terjadi invasi militer Amerika Serikat (AS).

"Jika Venezuela diserang oleh kekaisaran AS, orang-orang di dunia akan bangkit dan mulai bertarung bersama," kata Maduro, saat berbicara di depan para lulusan universitas kedokteran Venezuela, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (20/2).

Maduro, dalam pidatonya menuduh AS melakukan tindakan agresif, sepihak dan imperial. Ia juga menyatakan bahwa konflik Venezuela-AS adalah antara agresi AS dan pendukung pendekatan demokratis multilateral berdasarkan kesepakatan, harmoni dan dialog antara orang-orang di seluruh dunia.

Sementara itu, sebelumnya Menteri Pertahanan Venezuela, Vladimir Padrino memerintahkan Angkatan Bersenjata negara tersebut tetap siaga di sepanjang perbatasan negara untuk mencegah potensi pelanggaran teritorial. Dia menantang siapa pun yang ingin menggulingkan Maduro untuk melangkahi mayat para tentara.

Padrino mengatakan, para perwira dan tentara Venezuela tetap patuh dan tunduk kepada Presiden Maduro, yang oleh sekitar 50 negara di seluruh dunia tidak lagi mengakuinya sebagai kepala negara yang sah. Dia menolak pemaksaan pemerintahan baru, meski ada dorongan dari asing sekalipun.

Komitmen loyalitas Menhan Padrino disampaikan setelah Presiden AS, Donald Trump mendesak militer Venezuela untuk menerima tawaran amnesti dan mendukung pemimpin oposisi Juan Guaido atau kehilangan segalanya.

Ancaman Trump disampaikan saat berbicara kepada para pendukung dan ekspatriat Venezuela di Miami pada hari Minggu waktu setempat. Dia memiliki pesan untuk para pejabat yang membantu menjaga Maduro tetap pada kekuasaannya.

Credit sindonews.com

Dialog ASEAN-Rusia tekankan kerja sama kemitraan strategis

Pertemuan 16th ASEAN-Russia Senior Officials’ Meeting di Bali, 19-20 Februari 2019. (Dokumentasi Kemlu)

Jakarta (CB) - Dialog ASEAN-Rusia menekankan kerja sama kemitraan strategis yang bermanfaat bagi rakyat, ujar Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Jose Tavares.

"Peningkatan kerja sama kemitraan ASEAN dengan Rusia menjadi Kerja Sama Strategis harus memberikan manfaat konkret bagi keuntungan dan kemakmuran rakyat di kawasan," kata Jose Tavares dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Pernyataan tersebut disampaikan ?Jose Tavares Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN/Ketua Senior Officials (SOM) ASEAN-Indonesia pada saat memimpin Pertemuan 16th ASEAN-Russia Senior Officials- Meeting di Bali, 19-20 Februari 2019.

ASEAN-Russia SOM ini merupakan pertemuan tahunan tingkat pejabat tinggi dan merupakan pertemuan pertama pasca Indonesia menjadi negara koordinator kerja sama kemitraan ASEAN-Rusia periode 2018-2021. Pertemuan dipimpin bersama oleh Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN/Ketua SOM ASEAN-Indonesia, H.E. Jose Tavares, dan Wakil Menteri Luar Negeri/Ketua SOM Rusia, H.E. Igor Morgulov.

Pada kesempatan ini, Indonesia menjadi lead discussant bagi ASEAN dalam pembahasan agenda Arsitektur Regional di Kawasan Asia Pasifik. ASEAN-Rusia sepakat dukung arsitektur regional yang terbuka, transparan dan inklusif demi kemajuan bersama.

"ASEAN saat ini tengah menyusun konsep bersama tentang kerja sama Indo-Pasifik. Pada waktunya nanti, dukungan para mitra wicara ASEAN, termasuk Rusia, menjadi sangat penting untuk mengimplementasikan konsep ini menjadi kerja sama konkret," ujar Dirjen Jose.

Selama Indonesia menjadi negara koordinator kerja sama ASEAN-Rusia, ada 3 (tiga) bidang kerja sama yang menjadi fokus, yaitu kontra - terorisme, keamanan siber, dan penanganan bencana. Ketiga bidang kerja sama ini dipandang dapat mendatangkan manfaat yang luas, terutama bagi masyarakat di kawasan.

"Kita harus manfaatkan momentum peningkatan kemitraan strategis untuk `redouble efforts` dalam penguatan kerja sama, termasuk dalam melaksanakan Rencana Aksi 2016-2020," tegas Dirjen Jose.

Rusia menyampaikan komitmennya untuk memperkuat kerja sama ASEAN-Rusia di bidang kontra - terorisme. Komitmen kerja sama ini tercermin dari berbagai statement yang telah diadopsi dalam kerangka kerja sama ASEAN dengan Rusia.

Lebih lanjut, Indonesia bersama dengan Rusia akan memimpin ASEAN Regional Forum Inter-Sessional Meeting (ARF ISM) on Counter Terrorism and Transnational Crime di Bali pada 21-22 Maret 2019.

Di bidang kerja sama keamanan siber, ASEAN dan Rusia sepakat untuk mengimplementasikan Statement of ASEAN and the Russian Federation on Cooperation in the Field of Security of and in the Use of Information and Communication Technologies yang telah diadopsi para Pemimpin Negara ASEAN dan Rusia pada KTT ke-3 ASEAN-Rusia di Singapura pada November 2018.

ASEAN dan Rusia membahas pembentukan mekanisme dialog antara ASEAN dan Rusia untuk membahas isu-isu terkait keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Saat ini, ASEAN dan Rusia juga sedang membahas sebuah dokumen Memorandum of Understanding (MOU) dalam bidang kerja sama penanganan bencana.

Diharapkan kedepannya ASEAN dan Rusia menjadi Kawasan dengan tingkat ketahanan (resilient) yang tinggi terhadap bencana alam.

Selain itu, Pertemuan juga menggarisbawahi perlunya penguatan interaksi people-to-people sebagai fondasi kemitraan ASEAN-Rusia.

Pada hakekatnya, kerja sama kemitraan ASEAN-Rusia yang telah terjalin lebih dari 20 tahun, telah memiliki fondasi dasarnya yaitu, kemitraan strategis serta rencana aksi periode 2016-2020.

Tantangannya saat ini dan ke depan adalah bagaimana mengimplementasikannya ke dalam berbagai program kerja sama yang nyata sehingga dapat memberikan hasil dan manfaat yang konkret bagi ASEAN dan kawasan.

Untuk itu, peran Indonesia sebagai Country Coordinator periode 2018-2021 akan menjadi sangat signifikan dan krusial.

Credit antaranews.com

Vietnam Bersiap Sambut Kedatangan Kim Jong-un dengan Kereta

Vietnam mempersiapkan penyambutan Kim Jong-un yang diperkirakan akan datang menggunakan kereta menjelang pertemuan dengan Donald Trump di Hanoi pekan depan. (Reuters/Kham)

Jakarta, CB -- Vietnam mulai mempersiapkan penyambutan pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, yang diperkirakan akan datang menggunakan kereta menjelang pertemuan keduanya dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, di Hanoi pekan depan.

Dua sumber pemerintahan Vietnam mengatakan kepada Reuters bahwa Kim diperkirakan akan memulai perjalanan dengan kereta dari Pyongyang, Korut, menuju China.

Setelah itu, Kim akan melanjutkan perjalanan dengan kereta dari China menuju Stasiun Dong Dang yang terletak di daerah perbatasan Vietnam.

Kim lantas turun dari kereta dan dijemput dengan iring-iringan mobil yang kemudian akan mengantarnya ke Hanoi, di mana ia bakal bertemu Trump.

Tiga sumber lainnya membeberkan kepada Reuters bahwa salah satu kandidat kuat lokasi pertemuan Trump dan Kim adalah Pesanggrahan Pemerintahan Vietnam.

Selain itu, pemerintah Vietnam juga menyiagakan Metropole Hotel yang terletak di seberang Pesanggrahan Pemerintahan sebagai lokasi cadangan pertemuan tersebut.

Seorang saksi mata Reuters juga mengaku melihat tangan kanan Kim, Kim Chang-son, berkunjung ke Pesanggrahan Pemerintahan dan sejumlah hotel, seperti Metropole dan Melia, yang berlokasi di Hanoi.

Salah satu sumber mengatakan Kim kemungkinan akan bermalam di Hotel Melia selama di Vietnam. Namun, kelima sumber Reuters itu menekankan bahwa semua rencana ini masih dapat berubah sesuai situasi.

Credit cnnindonesia.com

China Tutup Sementara Tibet Menjelang 60 Tahun Pendudukan

Ilustrasi pemukiman di Tibet. (AFP PHOTO / Johannes EISELE)

Jakarta, CB -- Pemerintah China dilaporkan menutup sementara akses kunjungan orang asing ke Tibet. Hal itu diperkirakan sebagai upaya untuk mencegah peringatan 60 tahun pemberontakan dan pendudukan Negeri Tirai Bambu pada 10 Maret mendatang terekspos.

Seperti dilaporkan Associated Press, Rabu (20/2), penutupan akses bagi orang asing itu sudah berlangsung selama beberapa pekan. Dari sejumlah agen perjalanan di Tibet yang dikontak, yakni Tibet Youth International Travel Service, Tibet Vista, dan Go to Tibet menyatakan mereka tidak diizinkan memfasilitasi kunjungan orang asing hingga 1 April mendatang.

Belum jelas sejak kapan larangan itu diberlakukan, tetapi menurut laporan hal itu dimulai sejak awal Februari. Para pegawai juga menolak membeberkan secara rinci alasan pelarangan itu, termasuk ketika diminta untuk menyebutkan nama untuk keperluan kutipan dalam pemberitaan.

Meski demikian, larangan bagi orang asing berkunjung ke Tibet memang bukan kali ini saja diterapkan. Bahkan wartawan dan diplomat pun tidak diperkenankan masuk ke sana karena dijaga ketat tentara China. Namun, peringatan 60 tahun penjajahan Tibet oleh China menjadi daya tarik tersendiri.

Setelah perang 1959 yang berakhir dengan kekalahan, China menduduki Tibet. Pemuka Buddha Tertinggi di Tibet, Tenzin Gyatso (83), yang diberi gelar Dalai Lama ke-14 terpaksa mengungsi ke India. Dia bermukim di sana hingga hari ini.

China mengklaim Tibet adalah wilayahnya dan Dalai Lama adalah simbol separatis. Mereka juga menganggap Kerajaan Tibet sebagai wujud feodalisme dan merupakan musuh ideologi komunisme yang dianut Negeri Tirai Bambu.

Pada 2009 sempat pecah kerusuhan di Ibu Kota Lhasa dan sekitarnya. Warga Tibet menyerang dan merusak individu serta entitas bisnis warga China hingga menewaskan 18 orang.

Aksi bakar diri juga kerap dilakukan oleh warga dan pendeta Buddha Tibet sebagai bentuk protes atas pendudukan China, dan meminta Dalai Lama kembali.

Di sisi lain, Tibet adalah salah satu tujuan wisata yang ramai dikunjungi turis asing. Mereka pergi ke sana untuk merasakan mendaki gunung es atau menilik budaya setempat. Namun, untuk menuju ke sana para pelancong harus melewati proses dan mengantongi izin khusus di samping visa China.

Credit cnnindonesia.com

Dewan HAM PBB Khawatirkan Merebaknya Kekerasan pada Muslim di India

JENEWA - Kepala Dewan HAM PBB, Michelle Bachelet menyatakan kekhawatiran bahwa serangan bom bunuh diri yang terjadi di Kashmir beberapa waktu lalu dapat digunakan untuk menargetkan masyarakat Kashmir dan Muslim di India.

"Saya prihatin dengan laporan dari India bahwa beberapa elemen menggunakan serangan Pulwama sebagai pembenaran untuk ancaman dan potensi aksi kekerasan yang menargetkan masyarakat Kashmir dan Muslim," kata Bachelet, merujuk lokasi serangan bom bunuh diri yang menewaskan 44 polisi paramiliter India.

Terkait dengan serangan bom bunuh diri, Bachelet menyatakan mengecam keras serangan itu dan menuntut pihak berwenang untuk dapat segera menemukan dan membawa mereka yang bertanggung jawab ke pengadilan.

"Kami mengakui tindakan yang diambil oleh otoritas India untuk mengatasi insiden ini dan kami berharap bahwa pemerintah akan terus mengambil langkah-langkah untuk melindungi orang dari segala bentuk kerusakan yang mungkin diarahkan pada mereka karena etnisitas atau identitas mereka," katanya.

"Kami berharap meningkatnya ketegangan antara dua tetangga (India dan Pakistan) yang memiliki senjata nuklir tidak akan menambah ketidakamanan di kawasan ini," tambahnya, seperti dilansir Anadolu Agency pada Rabu (20/2).

Seperti diketahui, India menuding intelijen Pakistan turut memilik andil dalam serangan yang dilancarkan olehJaish-e Mohammad itu. Alasannya,Jaish-e Mohammadsebuah kelompok militan yang berbasis di Pakistan dan menginginkan negara bagian India Jammu dan Kashmir menjadi bagian dari Pakistan.Islamabad sendiri telah membantah terlibat dalam serangan itu dan bahkanPerdana Menteri Pakistan, Imran Khan telah mengatakan, Pakistan siap membantu India menyelidiki serangan paling mematikan di Kashmir dalam beberapa dasawarsa itu.

Credit sindonews.com

Napi Pakistan Dibunuh di Penjara India Buntut Bom Kashmir

Ilustrasi pembunuhan. (Istockphoto/fergregory)

Jakarta, CB -- Seorang narapidana asal Pakistan yang dipenjara seumur hidup dibunuh oleh sesama napi. Menurut keterangan aparat, peristiwa itu adalah sebagai aksi pembalasan karena sentimen anti-Pakistan akibat peristiwa serangan bom bunuh diri di Kashmir yang menewaskan 40 anggota satuan paramiliter beberapa hari lalu.

Seperti dilansir AFP, Rabu (20/2), peristiwa pembunuhan itu terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Pusat Jaipur, negara bagian Rajasthan. Menurut Kepala Kepolisian Rajasthan, Kapil Garg, peristiwa itu bermula dari perkelahian.

Sang napi asal Pakistan yang tidak disebutkan namanya lantas dianiaya dan dilempari batu hingga meninggal. Napi yang tewas itu sudah menjalani delapan tahun masa hukuman. Peristiwa itu terjadi setelah ramai beredar pesan hasutan di kalangan warga India untuk melakukan pembalasan atas serangan bom bunuh diri di Kashmir.

Peristiwa serupa juga pernah terjadi pada Mei 2013. Saat itu seorang tahanan asal Pakistan tewas dibunuh sesama tahanan asal India di penjara Kashmir. Hal itu diduga sebagai balasan karena seorang napi asal India di Pakistan tewas dibunuh.

Wilayah Kashmir yang diperebutkan oleh India dan Pakistan akhirnya dibagi dua. Namun, di wilayah mayoritas berpenduduk Muslim yang dikuasai India selalu bergolak.

Kedua negara itu selalu bersaing sejak merdeka dari Inggris pada 1947.

Kelompok Jaish-e-Mohammed (JeM) mengaku bertanggung jawab atas insiden bom bunuh diri di Kashmir. Mereka disebut bersembunyi di Pakistan, dan 'dipelihara' oleh badan intelijen mereka, Inter-Service Intelligence (ISI).

Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan, menyatakan kesiapan untuk membantu penyelidikan serangan bom bunuh diri yang menewaskan 41 personel paramiliter India pekan lalu. Namun, ia memperingatkan India agar tak menyerang negaranya.

Khan meminta India berbagi bukti jika memang ada indikasi Pakistan terlibat dalam bom bunuh diri tersebut. Sebab, tuduhan itu sudah sejak lama dilontarkan oleh India.

Selama penyelidikan masih belum rampung, Khan meminta India tidak melakukan serangan, terutama setelah Perdana Menteri India, Narendra Modi mengancam akan ada respons kuat terkait insiden tersebut.

Credit cnnindonesia.com

Rouhani: Ketegangan Iran-AS Sudah di Tingkat Maksimal

TEHERAN - Presiden Iran, Hassan Rouhani mengatakan, ketegangan antara Teheran dan Washington sudah berada dalam level yang maksimal. Rouhani menyebut, ketegangan pada titik ini sangat jarang terjadi.

Permusuhan antara Washington dan Teheran, musuh bebuyutan sejak revolusi Iran tahun 1979, telah meningkat sejak Mei, ketika Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran dan menerapkan kembali sanksi yang dicabut berdasarkan perjanjian tersebut.

"Ketegangan antara Iran dan AS saat ini sudah maksimal. Amerika telah menggunakan semua kekuatannya untuk melawan kita," kata Rouhani. Ia juga mengatakan hubungan kedua negara tidak pernah setegang ini.

Rouhani, seperti dilansir Reuters pada Rabu (20/2), kemudian mengatakan bahwa konferensi di Timur Tengah yang diselenggarakan oleh ASt di ibukota Polandia, Warsawa minggu lalu tidak mencapai tujuannya.

Para pejabat senior dari 60 negara berkumpul di Warsawa, di mana Amerika Serikat berharap untuk meningkatkan tekanan terhadap Iran, tetapi paska pertemuan para Menteri Luar Negeri dari negara-negara besar Eropa masih berkomitmen untuk kesepakatan nuklir tidak hadir.

"Ini adalah satu lagi kegagalan kebijakan regional AS," tukasnya.

Credit sindonews.com

Rusia Salahkan AS Atas 'Kekacauan' di Timur Tengah

MOSKOW - Amerika Serikat (AS) harus disalahkan atas terorisme, perang, dan ketidakstabilan yang mengganggu Timur Tengah. Hal itu dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov.

Menurut Lavrov kebijakan Barat yang berat telah menyebabkan berbagai krisis regional. Karenanya, Rusia berkomitmen untuk mengedepankan proses dialog damai guna membantu menyelesaikan masalah Timur Tengah.

"Timur Tengah, yang telah mengalami periode ujian berat, masih memegang tempat utama dalam agenda global," kata Lavrov dalam pernyataan yang dibacakan oleh Utusan Presiden Rusia untuk Timur Tengah dan Afrika dan Wakil Menteri Luar Negeri Mikhail Bogdanov.

"Baik masa depan pemerintah kawasan, keamanan internasional dan stabilitas bergantung pada bagaimana situasi akan berkembang di sana," sambung Bogdanov seperti dilansir dari Newsweek, Rabu (20/2/2019).

Pesan itu juga mengkritik metode rekayasa geopolitik, upaya memaksakan model pembangunan dan nilai-nilai asing pada orang-orang di Timur Tengah dan Afrika Utara, terutama melalui penggunaan kekuatan. Menurut Lavrov, cara-cara ini telah menyebabkan melemahnya atau runtuhnya sebuah negara dan gelombang terorisme internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya di sejumlah negara.

"Selain itu, (cara cara seperti itu) telah menyebabkan krisis migrasi besar-besaran, mengganggu stabilitas keseimbangan etno-confessional yang telah terkonsolidasi selama berabad-abad," pernyataan itu melanjutkan.

Moskow secara konsisten kritis terhadap AS dan keterlibatan Barat di Timur Tengah, khususnya dalam perang saudara yang sedang berlangsung di Suriah. Sementara Rusia telah mendukung Presiden Bashar al-Assad, sekutu barat mengecam sang diktator dan menawarkan dukungan diplomatik, keuangan, dan militer kepada pemberontak yang berjuang untuk menggulingkannya.

Credit sindonews.com

MBS Sebut Potensi Investasi Rp1.404 Triliun di India

NEW DELHI - Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) melihat peluang investasi lebih dari USD100 miliar (Rp1.404 triliun) di India dalam dua tahun mendatang.

Pernyataan MBS itu muncul kemarin saat dia memulai lawatan resmi pertama di tengah ketegangan antara India dan Pakistan. India menggelar karpet merah untuk MBS yang saat ini mencari dukungan diplomatik melawan Pakistan setelah serangan militan di Kashmir.

MBS juga mendapat sambutan hangat di Pakistan saat kedua pihak menandatangani kesepakatan investasi senilai USD20 miliar untuk membantu perekonomian Pakistan.

Saat konferensi pers setelah bertemu Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi, MBS menyatakan terorisme menjadi kekhawatiran bersama dan Saudi siap berbagi intelijen dengan India untuk menghadapinya.

India menyalahkan Pakistan karena dianggap tidak berbuat banyak untuk membersihkan kelompok militan yang berlindung di negara itu, termasuk yang mengaku bertanggung jawab dalam serangan di Kashmir pekan lalu. Pakistan menyangkal tuduhan India tersebut.

“Kita menghadapi tantangan serupa, ekstremisme dan terorisme, serta kami menyatakan pada India bahwa kami siap bekerja sama dalam bidang politik dan intelijen untuk mengkoordinasikan upaya kami,” papar MBS, dilansir Reuters.

Pembenahan struktur keamanan domestik Saudi membantu mengurangi rencana pengeboman al Qaeda dalam satu dekade silam. Namun Saudi masih mengahdapi sejumlah serangan oleh para militan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dan militan syiah di wilayah bagian timur.

Saudi juga memimpin koalisi negara-negara Arab dalam perang di Yaman untuk melawan para pejuang Houthi yang beraliansi dengan Iran.

MBS juga menyatakan ingin memperluas hubungan dagang dengan India. “Hari ini kami perkirakan peluang-peluang yang kami targetkan di India di berbagai bidang melebihi USD100 miliar dalam dua tahun mendatang. Kami ingin bekerja sama dengan Anda, Perdana Menteri, untuk memastikan investasi ini dibuat dan memastikan pengembalian bermanfaat bagi kedua negara,” ujar MBS.

Perusahaan minyak dan gas alam Saudi Aramco menyatakan telah berunding dengan perusahaan India, Reliance Industries Ltd, untuk kemungkinan invetasi dan melihat peluang lain.

Credit sindonews.com

Kemenlu Sebut Sedang Upayakan Pembebasan Sandera Abu Sayyaf

Ilustrasi penyanderaan WNI yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf. (Foto: Istockphoto/cyano66)

Jakarta, CB -- Kelompok teroris Abu Sayyaf diketahui menyandera tiga orang nelayan, dua berasal dari Indonesia dan satu dari Malaysia. Kelompok itu telah membuat video amatir berisi ancaman yang lantas beredar luas.

Tiga orang itu adalah Heri Ardiansyah (19) dan Hariadin (45), serta Jari Abdulla (24) yang merupakan warga negara Malaysia. Ketiganya bekerja sebagai nelayan kapal pukat yang sedang berlabuh di Sandakan, Sabah, berdekatan dengan kawasan Kepulauan Tawi-tawi di Filipina.

Video tersebut menarik perhatian seorang aktivis Wakatobi, Dariono yang meminta pemerintah pusat secepatnya mengambil tindakan mediasi terkait penyanderaan itu.

Ia mengungkapkan bahwa tayangan video itu menampilkan kedua sandera asal Indonesia yang mulutnya ditutup dengan lakban, juga kedua mata ditutup dan tubuh terikat kain hitam. Lima orang yang mengenakan seragam bersenjata lengkap tanpa mengelilingi mereka.

"Saya adalah Warga Negara Indonesia, pekerjaan saya nelayan di Sabah, Sandakan. Saya kena tangkap oleh Abu Sayyaf di Laut Sandakan. Saya minta perhatian pemerintah Republik Indonesia, terutama Presiden dan Bapak Dadang yang mengurus," ujar seorang sandera dalam video.

Menanggapi video terkait, Kementerian Luar Negeri RI memberikan sejumlah konfirmasi pada Rabu (20/2) malam. Mereka menyatakan telah menerima laporan penculikan itu, serta telah menghubungi keluarga sandera sembari terus melakukan upaya-upaya pembebasan.

"Kedua orang yang muncul di video adalah WNI asal Wakatobi, Sulawasi Tenggara, atas nama Hariadin dan Heri Ardiansyah. Keduanya diculk kelompok bersenjata Filipina Selatan saat bekerja menangkap ikan di perairan Sandakan, Sabah, Malaysia pada 5 Desember 2018 bersama satu orang warga negara Malaysia," kata pihak Kemenlu dalam pesan yang diterima CNNIndonesia.com.

Kemenlu mengungkapkan, pihaknya terus berkomunikasi dengan keluarga kedua WNI di Wakatobi untuk menyampaikan perkembangan upaya pembebasan.

"Kasus ini adalah penculikan ke-11 yang dilakukan terhadap WNI di perairan Sabah, Malaysia, oleh kelompok bersenjata di Filipina Selatan," ujarnya.

Terkait video yang beredar, disebutkan bahwa kelompok Abu Sayyaf selalu melakukan hal serupa untuk memberi tekanan. "Video semacam ini selalu disebarkan oleh penyandera dalam setiap kasus penyanderaan, untuk menekan keluarga," katanya.

Credit cnnindonesia.com

Abu Sayyaf Kembali Culik WNI Sedang Melaut

Ilustrasi kelompok Abu Sayyaf. (SITE INTEL GROUP via REUTERS)

Jakarta, CB -- Kelompok teroris Abu Sayyaf dilaporkan menyandera tiga nelayan asal Indonesia dan Malaysia. Mereka bahkan mengunggah video berisi ancaman ketiganya bakal dipancung jika permintaan tebusan tidak dibayar.

Seperti dilansir The Straits Times, Rabu (20/2), ketiga nelayan yang disandera Abu Sayyaf itu terdiri dari dua warga Indonesia, Heri Ardiansyah (19) dan Hariadin (45), serta satu orang warga Malaysia bernama Jari Abdulla (24).

Video rekaman itu marak beredar di media sosial Facebook. Ketiganya adalah nelayan kapal pukat yang berlabuh di Sandakan, Sabah. Daerah itu berada sangat dekat dengan kawasan Kepulauan Tawi-tawi di Filipina.

Mereka dilaporkan ditawan Abu Sayyaf sejak 5 Desember 2018 lalu.

Rekaman video itu muncul beberapa hari setelah perwakilan Abu Sayyaf mengontak istri Jari, Nadin Junianti Abdullah. Saat itu penyandera meminta supaya dia mengabarkan kepada otoritas Malaysia untuk segera mengontak mereka mengatur pembayaran tebusan dan pembebasan.

Menurut Nadin, sang penyandera mengancam suaminya bakal kesulitan jika permintaan mereka tidak dipenuhi. Dia juga diminta mengontak jurnalis Malaysia pada 11 Februari lalu.

Hanya saja Nadin tidak mengungkap berapa jumlah uang tebusan yang diminta. Hingga berita ini dibuat, Kementerian Luar Negeri Indonesia belum memberikan konfirmasi mengenai kejadian itu.

Credit cnnindonesia.com

Rusia Sebut Oposisi Venezuela Undang Intervensi Asing

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengingatkan presiden interim Venezuela Juan Guaido untuk tidak mengundang intervensi asing. (Foto: Reuters/Sergio Perez)

Jakarta, CB -- Juan Guaido yang memproklamirkan dirinya sebagai presiden interim Venezuela mendapat peringatan dari Rusia. Moskow disebut meminta Guaido untuk tidak 'mengundang intervensi asing' dengan menggunakan pengiriman bantuan sebagai 'perlindungan'.

Moskow juga menyerukan dialog antara pemerintah dan oposisi.

Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov mengungkapkan bahwa Rusia khawatir mengenai ancaman AS yang secara aktif didukung oleh oposisi Venezuela, yang pada dasarnya dianggap mengundang intervensi asing.

Menurut Lavrov, intervensi semacam itu tidak akan membawa hasil seperti yang diinginkan Guaido, baik bila dilakukan secara langsung maupun 'di bawah perlindungan bantuan kemanusiaan'.

Militer Venezuela yang telah menyatakan setia terhadap Presiden Nicolas Maduro mengatakan akan terus bersiaga setelah Guaido berjanji membawa bantuan masuk ke negara yang sedang mengalami krisis tersebut. Bantuan inilah yang disebut Maduro sebagai invasi AS.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump menolak mengesampingkan aksi militer. Ia memperingatkan bahwa militer Venezuela bisa 'kehilangan segalanya'.

Lavrov mengatakan ancaman AS ini merupakan pelanggaran. "Tidak diragukan, (ancaman) itu adalah pelanggaran terhadap Piagam PBB dan campur tangan langsung ke urusan dalam negeri sebuah negara merdeka," katanya, dilansir dari AFP.

Dirinya berharap Guaido mau menanggapi inisiatif dialog mediasi yang ditawarkan. "Hasil yang baik hanya datang dari dialog politik inklusif," lanjutnya.

Pengiriman makanan dan obat-obatan dari AS dan sekitar 50 negara lain saat ini dilarang masuk oleh Maduro. Hal ini menjadi pemicu fokus perebutan kekuasaan antara Maduro dan Guaido, terutama karena rakyat disebut sudah menderita akibat krisis ekonomi.

Maduro menyatakan sekitar 300 ton bantuan Rusia akan sampai Venezuela pada Rabu (20/2). Ia juga mengumumkan kedatangan bantuan dari sekutu lainnya, yaitu China dan Kuba.

Pada Rabu (20/2), surat kabar Rusia Rossiiskaya Gazeta mengutip ucapan Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodriguez yang mengatakan bantuan telah tiba di negaranya.

"Kami berterima kasih kepada Rusia atas pengiriman peralatan medis yang telah tiba di Venezuela," ucapnya dalam bincang dengan surat kabar terkait.

Credit cnnindonesia.com

Gaya Bepergian Presiden Meksiko Buat Pusing Paspampres

Presiden Meksiko, Andres Manuel Lopez Obrador. (AFP PHOTO / RONALDO SCHEMIDT)

Jakarta, CB -- Gaya sederhana Presiden Meksiko, Andres Manuel Lopez Obrador, ternyata kerap membuat para ajudannya kerepotan, terutama ketika berpergian. Tak seperti kebanyakan petinggi negara yang menggunakan fasilitas kelas satu yang disediakan negara, Obrador lebih senang bepergian menggunakan pesawat komersial di kelas ekonomi.

Obrador juga sering melayani warga yang ingin berswafoto dengan dirinya hingga mencium, memeluk, bahkan merangkulnya.

"Tentu saja, foto seperti apa saja yang Anda suka," kata Obrador kepada seorang wanita di bandara yang ingin berfoto dengannya saat hendak menaiki pesawat menuju Sinaloa, Selasa (19/2).

Dikutip AFP, Obrador memang dikenal sebagai sosok yang sederhana. Lelaki yang akrab disapa dengan inisialnya, AMLO, bahkan telah menjual puluhan pesawat pemerintah, termasuk pesawat kepresidenan yang bernilai US$218 juta pada awal Desember lalu, dua hari setelah dirinya resmi menjabat sebagai presiden.

Dia merasa tak pantas berpergian dengan pesawat jutaan dolar itu, ketika masih banyak warganya yang terhimpit kemiskinan.

Selain enggan menggunakan pesawat kepresidenan, Obrador juga ogah dikawal dengan banyak ajudan. Dalam penerbangannya menuju Sinaloa, pria 65 tahun itu juga hanya ditemani oleh lima ajudannya yang tak bersenjata.

Padahal, Sinaloa merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kriminalitas tinggi dan sarang kartel narkoba pimpinan Joaquim "El Chapo" Archivaldo Guzmán Loera.

Para ajudan Obrador itu juga disebut bukan berasal dari agen spesialis keamanan. Mereka dikabarkan direkrut untuk mengamankan sang presiden hanya berdasarkan "kesetiaan atau loyalitas."

Sebagai contoh, Obrador menunjuk Danel Asaf, sebagai kepala ajudannya. Asaf merupakan seorang mantan pekerja restoran asal Libanon dan kandidat anggota legislatif Mexico City, tanpa latar belakang keamanan.

Presiden Meksiko, Andres Manuel Lopez Obrador. (Reuters/Goran Tomasevic)

Tak hanya para ajudan, petugas bandara dan pramugari pesawat juga kerap dibuat kelimpungan jika Obrador tengah berpergian.

"Ketika dia harus menunggu di bandara, itu adalah momen yang paling buruk," ucap seorang kepolisian bandara yang tak ingin disebutkan namanya.

"Orang-orang menyerbunya (Obrador). Jika suatu hari seseorang ingin melakukan hal yang buruk padanya, kami tidak akan bisa menghentikan mereka karena dia (Obrador) tidak suka dikhawal. Dia tidak bisa terus seperti ini, dia harus mau menggunakan ruang VIP."

Seorang pramugari pesawat yang ditumpangi Obrador, Alejandra Martinez, mengaku perjalanan bersama sang presiden membuatnya sakit kepala.

"Sangat mengerikan bahwa dia ada di dalam penerbangan bersama saya. Orang-orang jadi mengabaikan instruksi (keselamatan). Mereka meninggalkan tempat duduk pesawat bahkan selama turbulensi," kata Martinez.

"Sejumlah wartawan yang ikut juga tidak bisa mengerti bahwa mereka tidak bisa menggunakan kamera saat sedang terbang di udara karena bisa menjadi proyektil ketika sesuatu yang tidak terduga terjadi."

Menanggapi pengamanannya, Obrador menyatakan dia berserah diri dan yakin Tuhan akan selalu melindunginya.

"Saya memiliki banyak perlindungan, ini adalah perisai saya," ucapnya sambil menunjukan gambar Yesus.

Sikap dekat dengan rakyatnya itu cukup ampuh mengerek popularitas Obrador. Berdasarkan hasil jajak pendapat Mitofsky, Obrador meraih dukungan dari rakyatnya hingga 80 persen, tertinggi dalam sejarah.

Credit cnnindonesia.com

Rabu, 20 Februari 2019

Rudal S-400 Rusia Rusak Diterjang Badai saat Dikirim ke China

ABU DHABI - Rudal-rudal untuk sistem pertahanan S-400 Rusia terpaksa dihancurkan karena rusak akibat diterjang badai saat dikirim ke China melalui kapal. Namun, senjata-senjata untuk Beijing itu akan diganti oleh Moskow.

Mengutip surat kabar Pravda, Rabu (20/2/2019), Kepala Teknologi Rusia, Sergei Chemezov, mengklarifikasi nasib rudal anti-pesawat yang seharusnya dikirim ke China tersebut.

Berbicara pada konferensi pers di pameran senjata IDEX di Abu Dhabi, Chemezov mengatakan bahwa Rusia mengirim rudal anti-pesawat terpandu untuk sistem S-400 Triumf ke China sesuai dengan kontrak. Namun, kapal yang membawa rudal diterjang badai dan rudal tersebut harus dihancurkan karena rusak.

Sekarang, lanjut Chemezov, Rusia membuat rudal baru yang akan dikirim ke China segera.

Nilai kontrak untuk pasokan enam divisi S-400 Rusia ke China mencapai lebih dari USD3 miliar. Pengangkutan rudal ke China dimulai pada tanggal 18 Februari. Namun, pada hari berikutnya, kapal dihantam badai di kawasan Selat Inggris. Selama terjangan badai, peralatan pemasangan pecah dan beberapa rudal rusak parah.

Kapten kapal lantas memutuskan untuk mengembalikan kapal ke Rusia. Kapal tersebut membawa pos komando, stasiun radar, peralatan listrik dan alat bantu, suku cadang, aksesori, dan elemen lain dari sistem S-400.

Rudal anti-pesawat dari sistem S-400 dapat menyerang target aerodinamis pada ketinggian hingga 27 kilometer dan target balistik pada ketinggian hingga 25 kilometer.

Credit sindonews.com

Pembelian Pesawat Sukhoi dari Rusia Dijadwal Ulang

Pesawat Sukhoi Su-35 bermanuver di langit Rusia.

Foto: sputniknews.com

Pembelian pesawat Sukhoi dari Rusia juga tidak akan dibayar tunai.

CB, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, mengatakan, pada kunjungannya ke Rusia beberapa waktu lalu, terdapat pembicaraan soal pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Salah satunya mengenai penjadwalan ulang jangka waktu pembelian Sukhoi SU-35.

"Disinggung sedikit mengenai masalah pembelian Sukhoi dengan suatu penjadwalan ulang tentang jangka waktunya," jelas Wiranto saat ditemui wartawan di kantornya di Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (19/2).

Selain soal penjadwalan ulang terkait jangka waktu pembelian alutsista buatan negeri tirai besi itu, pembahasan juga dilakukan mengenai sistem pembayarannya. Wiranto menjelaskan, jika sebelumnya sistem pembayaran pembelian Sukhoi SU-35 itu menggunakan uang tunai, kini pemerintah Indonesia mengajukan adanya imbal dagang sebagian.

"Yang tadinya kita cash, kita ajukan adanya imbal dagang sebagian. Mereka setuju kok, tinggal masalah teknis saja," ungkap dia.

Sebelumnya, perundingan untuk membeli 11 pesawat tempur Sukhoi SU-35 dari Rusia telah selesai dan kontraknya ditandatangani kedua belah pihak pada Februari 2018. Akhir 2018 lalu, Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva mengatakan, ada beberapa masalah teknis yang menjadi kendala, namun kedua belah pihak sepakat hal itu dapat diselesaikan pada 2019.

Ketika itu, Dubes Vorobieva juga meminta Indonesia untuk menunggu proses produksi pesawat Sukhoi SU-35. Sebelumnya, Indonesia telah menandatangani kontrak perundingan pembelian pesawat tempur Sukhoi-35 dengan Rusia.

Credit republika.co.id

Mahathir: Indonesia Adalah Saudara Kami

Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad

Foto: The Star

Indonesia dan Malaysia lahir dari rumpun dan tradisi yang sama

CB, PUTRA JAYA— Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohammad, mengatakan masyarakat Indonesia dan Malaysia perlu saling mengenal satu sama lain dalam salah satu upaya untuk memperkuat hubungan antarkedua bangsa serumpun tersebut.

"Masyarakat Indonesia adalah saudara kami. Kami ingin hubungan yang semakin kuat," kata Mahathir kepada sejumlah pemimpin redaksi Indonesia yang bergabung dalam Ikatan Setia Kawan Wartawan Malaysia Indonesia (ISWAMI) di Putra Jaya, Malaysia, Selaa (19/2).

Mahathir mengakui memang hubungan antara kedua negara itu bukan tanpa masalah tetapi hal itu persoalan kecil yang dapat diatasi dengan baik.

Mahathir mencontohkan salah satu persoalan yang pernah dialami kedua negara tersebut adalah masalah konfrontasi yang telah lalu dan setelah peristiwa itu selesai, tidak ada lagi masalah yang besar.

"Selepas konfrontasi sudah tidak ada lagi masalah yang besar, tidak ada angkat senjata, bahkan hubungan Indonesia dan Malaysia semakin membaik karena kedua negara memiliki banyak persamaan-persamaan," kata Mahathir.

Pada kesempatan itu, Mahathir juga mengimbau wartawan-wartawan Indonesia dan Malaysia untuk terus bertukar informasi dalam upaya turut membantu pemerintahan kedua negara menjaga hubungan yang baik di berbagai bidang.

Menurut perdana menteri Malaysia tersebut, siapapun yang nantinya memimpin Malaysia harus dapat meningkatkan kerja sama bilateral dengan Indonesia.

"Saya tidak akan lama-lama lagi memimpin, dan saat ini sedang menyiapkan pengganti. Ini janji saya untuk meletakkan jabatan mungkin dalam waktu dua atau tiga tahun lagi terutama ketika persoalan-persoalan besar termasuk utang-utang negara terselesaikan," kata Mahathir.

Sebanyak 15 pemimpin redaksi media massa Indonesia yang tergabung dalam ISWAMI berada di pusat pemerintahan Malaysia, Putra Jaya, pada 18-20 Februari 2019 guna memenuhi undangan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohammad.

Credit republika.co.id

Myanmar Bentuk Panel Reformasi Konstitusi Rancangan Militer

Ilustrasi militer Myanmar. (Reuters/Soe Zeya Tun)

Jakarta, CB -- Myanmar membentuk komite untuk membahas reformasi konstitusi rancangan militer, langkah pertama Aung San Suu Kyi yang dianggap menunjukkan perlawanannya terhadap kekuasaan angkatan bersenjata dalam pemerintahan.

Tun Tun Hein, seorang anggota parlemen dari partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), mengatakan bahwa tujuan utama panel itu adalah "menulis rancangan untuk mengubah konstitusi 2008."

Ia kemudian menjabarkan bahwa panel itu akan berisi 46 anggota dewan, yaitu 18 dari NLD, 8 dari tentara, sementara sisanya dari partai lainnya.

Hingga kini, belum ada rincian bagian dari konstitusi yang akan direformasi. Namun, pembentukan panel ini dianggap sebagai ancaman nyata bagi kekuasaan militer dalam pemerintahan.

Di bawah konstitusi yang disusun pada 2008 lalu, militer mengendalikan semua kementerian keamanan dan diberikan seperempat jatah kursi parlemen. Dengan demikian, tentara memiliki hak veto untuk semua perubahan konstitusi.

Sejak bertarung dalam pemilu, NLD terus berjanji akan mengubah aturan tersebut. Panel ini sendiri dibentuk tak lama setelah dua pengadilan Myanmar menjatuhkan hukuman mati atas dua terdakwa pembunuhan Ko Ni, pengacara Muslim yang memperjuangkan perombakan regulasi militer tersebut.

Menjadi target ujaran kebencian online oleh para nasionalis Budha, Ko Ni ditembak dari jarak dekat tepat di kepala di luar bandara Yangon pada Januari 2017.

Saat itu, sebagai penasihat hukum NLD, Ko Ni sedang bekerja untuk mengamandemen konstitusi yang dirancang oleh militer pada 2008.

Credit cnnindonesia.com