Laksamana China: Tenggelamkan Kapal Induk AS Jadi Solusi Ketegangan

Kapal induk Amerika Serikat, USS Ronald Reagan. Foto/Fox News/Twitter

BEIJING - Seorang laksamana muda China mengatakan solusi untuk mengakhiri ketegangan di Laut China Selatan adalah dengan menenggelamkan sepasang kapal induk Amerika Serikat (AS). Solusi itu dianggap yang paling ditakuti Washington karena akan memakan banyak korban.

Solusi itu dipaparkan Wakil Kepala Chinese Academy of Military Sciences, Laksamana Muda Lou Yuan kepada audiensi di Shenzhen. Menurut laporan news.com.au, 2 Januari 2019, komentar Lou itu dipaparkan bulan lalu.

"Yang paling ditakuti Amerika Serikat adalah mengambil korban," kata Laksamana Muda Lou Yuan.

Dia mengatakan menenggelamkan satu kapal induk AS akan membunuh 5.000 orang dan menenggelamkan dua kapal induk jumlah korbannya akan dua kali lipat.

Brad Glosserman, seorang ahli dan profesor China di Tokyo’s Tama University, seperti dilaporkan Military.com mengatakan komentar Lou mencerminkan kepercayaan diri yang berkembang di China bahwa Amerika Serikat telah kehilangan minat untuk berperang.

"Orang-orang China percaya bahwa orang-orang Amerika telah menjadi lunak...(mereka) tidak lagi memiliki keinginan untuk berkorban dan pada tanda pertama dari masalah nyata mereka akan memotong dan lari," kata Glosserman.

Dalam pidatonya, Loui mengatakan ada lima landasan Amerika Serikat yang terbuka untuk dieksploitasi. Kelima landasan itu adalah militer, uang, bakat, sistem pemilu dan ketakutan AS terhadap musuh.

Credit Sindonews.com




Credit https://international.sindonews.com/read/1367881/40/laksamana-china-tenggelamkan-kapal-induk-as-jadi-solusi-ketegangan-1546590973

Inggris Tak Siap Terima Kenyataan Assad Gagal Digulingkan

Presiden Republik Arab Suriah Bashar al-Assad. Foto/Sky News

LONDON - Pemerintah Inggris mengakui bahwa Presiden Republik Arab Suriah Bashar al-Assad tidak mungkin digulingkan dalam waktu dekat. London yang tak siap menerima kenyataan itu menyalahkan Rusia yang berjasa memenangkan rezim Suriah dalam perang sipil.

"Dengan menyesal, kami pikir dia (Assad) akan berada di sana untuk sementara waktu dan itu karena dukungan dia dapatkan dari Rusia," Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt dalam membuat komentar jujur ​​kepada Sky News, hari Kamis, selama perjalanan tiga hari ke Asia. 

Dia menegaskan sikap Inggris selama beberapa tahun terakhir yakni ingin presiden Assad lengser dari jabatannya. Namun, gagalnya penggulingan pemimpin rezim Damaskus itu membuat London belum siap untuk menerima kenyataan.

"Posisi lama Inggris adalah bahwa kita tidak akan memiliki perdamaian abadi di Suriah dengan rezim itu," kata Hunt, merujuk pada pemerintah Assad di Damaskus. 

London selama ini tidak pernah berbasa-basi ketika berbicara tentang pemimpin Suriah. Pendahulu Hunt, Boris Johnson, pernah menyebut presiden Assad sebagai "monster".

"Rusia mungkin berpikir bahwa itu memperoleh pengaruh. Apa yang akan kita katakan kepada mereka adalah ya dan Anda juga mendapatkan tanggung jawab," lanjut Hunt.

"Jika Anda akan terlibat di Suriah maka Anda perlu memastikan bahwa benar-benar ada perdamaian di Suriah. Dan itu berarti memastikan bahwa Presiden Assad tidak menggunakan senjata kimia pada rakyatnya sendiri," imbuh dia.

Sementara itu, mantan kepala staf pertahanan Inggris Jenderal Lord David Richards mengatakan dia enggan mendukung sikap Hunt.

"Saya bukan pembela Rusia atau rezim Assad, tetapi sebenarnya ini telah menatap kami selama beberapa tahun sekarang, dan saya pikir inilah saatnya untuk membalik halaman dan menerima kenyataan. Strategi kami—jika itu adalah kata yang tepat—gagal total dan Rusia dengan Iran telah berhasil," katanya kepada Sky News.

"Kami memang menawarkan strategi militer yang koheren—strategi militer harus merupakan sintesis tindakan militer dengan aksi politik—dan tentu saja itu sebabnya Rusia berhasil, sedangkan kita belum," ujarnya.

Credit Sindonews.com



https://international.sindonews.com/read/1367858/41/inggris-tak-siap-terima-kenyataan-assad-gagal-digulingkan-1546586224

Taiwan klarifikasi dugaan kerja paksa pelajar Indonesia

Arsip: Para TKI di Taiwan foto bersama sebelum menjalankan tugas sebagai pemandu di beberapa stasiun bawah tanah di Taipei pada malam pergantina tahun. (GWO Taiwan)

Jakarta (CB) - Kantor Dagang dan Ekonomi Taiwan (Taipei Economic and Trade Office/TETO) di Indonesia mengklarifikasi tentang dugaan kasus kerja paksa terhadap para pelajar Indonesia yang berpartisipasi dalam program kuliah dan magang di Taiwan.
 
Klarifikasi oleh Perwakilan Taiwan itu dilakukan di kantor TETO di Gedung Artha Graha di Jakarta Selatan pada Jumat.
 
"Pemerintah Taiwan selalu mementingkan kesejahteraan mahasiswa dan pekerja asing dan sangat mewajibkan semua universitas dan dan perguruan tinggi yang berpartisipasi dalam 'Program Magang Industri-Universitas' untuk mengikuti aturan dan peraturan yang relevan," kata Kepala Kamar Dagang dan Ekonomi Taiwan (TETO) John Chen.
 
Dia membantah dugaan kasus kerja paksa yang dialami oleh beberapa mahasiswa Indonesia di Taiwan seperti yang diberitakan pertama kali oleh Taiwan News.
 
"Secara keseluruhan berita yang disampaikan oleh seorang jurnalis Taiwan (tentang dugaan kerja paksa) itu tidak benar. Bagi para siswa yang mempunyai keluhan atau merasa tidak puas, kami akan berupaya untuk meningkatkan dan memperbaiki program ini, tapi saya tekankan bahwa tidak ada pelecehan," ucap John.
 
Untuk menyelidiki dugaan kasus kerja paksa terhadap pelajar Indonesia di "Kelas Khusus Kerjasama Industri-Universitas" dari Universitas Sains dan Teknologi Hsing Wu, pihak Kementerian Pendidikan Taiwan telah mengunjungi dan mewawancarai para mahasiswa.
 
"Berdasarkan semua pengaturan magang di luar kampus sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan Taiwan, dan mereka menangkal bahwa mereka dilecehkan dalam program magang tersebut," ujar dia.
 
Dia mengatakan bahwa untuk memastikan kualitas program magang kelas khusus itu, Kementerian Pendidikan Taiwan telah mengawasi universitas-universitas, yang menjalankan program kuliah-magang, sejak tahun 2017 ketika program tersebut diluncurkan.
 
Dia jugaa menyebutkan bahwa sanksi hukum akan dikenakan terhadap pihak universitas jika ditemukan penyimpangan atau operasi ilegal. Salah satu bentuk sanksi itu adalah penghilangan hak universitas untuk berpartisipasi dalam program internasional kerja sama industri-universitas. Selain itu, setiap universitas yang terlibat dalam aktivitas magang ilegal akan dituntut.
 
Lebih lanjut John menjelaskan bahwa siswa pada tahun pertama tidak akan diizinkan untuk bekerja lebih dari 20 jam setiap pekan, kecuali pada saat liburan musim panas dan musim dingin, dan semua harus mendapatkan izin kerja dan menikmati semua hak sesuai dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan.
 
"Mereka harus mendapatkan asuransi kesehatan, mendapatkan bayaran yang sesuai, dibayar dua kali lipat bila lembur, biaya transportasi ke dan dari universitas yang diatur oleh otoritas universitas," ucapnya.

Credit  antaranews.com


https://www.antaranews.com/berita/783851/taiwan-klarifikasi-dugaan-kerja-paksa-pelajar-indonesia

5 Poin Klarifikasi Isu Kerja Paksa Mahasiswa Indonesia di Taiwan

Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei, Taiwan.[kdei-taipei.org]

CB, Taiwan – Perhimpunan Pelajar Indonesia di Taiwan dan manajemen kampus dari Universitas Teknologi Hsin Wu, Taiwan, memberikan klarifikasi soal adanya isu “kerja paksa”, yang dialami mahasiswa Indonesia di negara ini.

Munculnya isu ini justru membuat pengurus PPI Taiwan meminta pemerintah Indonesia untuk menyediakan pejabat setingkat atase untuk mengelola, memantau, dan mengevaluasi program-program kerja sama antara kedua negara.


Berikut klarifikasi PPI dan manajemen kampus soal isu ini: 

1. PPI menilai penggunaan kata “kerja paksa” dinilai kurang tepat meskipun diakui adanya sejumlah mahasiswa yang mengalami kelebihan kerja saat melakukan proses magang dari ketentuan maksimal 20 jam per pekan. “Namun demikian, seluruh jam kerja yang dilakukan tetap diberikan gaji,” begitu dilansir pengurus PPI Taiwan dalam laman situs ppitaiwan.org.

 

2. PPI Taiwan menilai masalah ini muncul karena sejumlah pihak melakukan perekrutan dan pengiriman mahasiswa magang secara masif. Sementara kedua belah pihak belum menyepakati detil pengelolaannya melalui suatu technical arrangement. “Teman-teman mahasiswa memang harus bekerja (magang) untuk memenuhi biaya sekolah dan hidupnya karena tidak ada beasiswa. Asda beberapa universitas yang hanya memberikan beasiswa 6 bulan sampai 1 tahun saja,” begitu pernyataan PPI Taiwan dalam situsnya.

 

3. Manajemen Universitas Teknologi Hsin Wu, Taiwan, mengatakan kebijakan pemerintah mengenai New Southbound Policy mewajibkan perusahaan di Taiwan melatih keterampilan mahasiswa tanpa biaya. Orientasi pelaksanaan Industry - Academia Collaboration untuk kelas internasional adalah kampus merekrut mahasiswa asing yang ingin kuliah namun memiliki kendala ekonomi. Maka, kampus memberikan pengurangan biaya kuliah dan perusahaan menyediakan kesempatan magang bagi mahasiswa sesuai kondisi ekonomi masing-masing mahasiswa.

 

4. Manajemen Universitas Teknologi Hsin Wu mengatakan mahasiswa mulai mengikuti magang pada tahun kedua dan tidak pernah dieksploitasi. Semua tercatat dalam absensi kehadiran dan dikuatkan dengan slip gaji yang diterima mahasiswa selama bekerja. Manajemen menyayangkan merebaknya isu “kerja paksa” ini karena merusak reputasi perusahaan. Manajemen kampus juga mengingatkan mahasiswa bekerja magang dalam kelompok tidak lebih dari 20 jam per pekan. Ini sesuai prosedur dalam pengajuan ijin kerja, asuransi kesehatan dan tenaga kerja, serta kampus mengatur transportasi antar-jemput para mahasiswa.

5. Manajemen kampus Hsin Wu di Taiwan juga mengingatkan mahasiswa bekerja magang dalam kelompok tidak lebih dari 20 jam per pekan. Ini sesuai prosedur dalam pengajuan ijin kerja, asuransi kesehatan dan tenaga kerja, serta kampus mengatur transportasi antar-jemput para mahasiswa.

Credit  tempo.co

https://dunia.tempo.co/read/1161450/5-poin-klarifikasi-isu-kerja-paksa-mahasiswa-indonesia-di-taiwan/full&view=ok

Dugaan Mahasiswa Alami Kerja Paksa, Ini Klarifikasi PPI Taiwan

Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei, Taiwan.[kdei-taipei.org]

CB, Jakarta - Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Taiwan atau PPI menyangkal pemberitaan adanya dugaan kerja paksa yang dialami oleh mahasiswa asal Indonesia di Taiwan. Namun saat yang sama, PPI meminta adanya adanya staff pendidikan yang setara dengan Atase untuk membantu pemerintah Indonesia mengelola, memantau, dan mengevaluasi program-program kerjasama yang ditawarkan antara Indonesia dan Taiwan.
Dikutip dari ppitaiwan.org, Kamis, 3 Januari 2019, program kuliah sambil kerja (magang) adalah salah satu program legal di bawah kebijakan New Southbound Policy atau NSP dengan nama Industrial Academia Collaboration. Total ada 69 universitas yang terlibat dalam program ini, dimana sekitar 6 sampai 10 universitas fokus dengan pelajar dari Indonesia.

PPI Taiwan dalam keterangannya mengakui kasus kuliah dan magang ini memang sudah menjadi perhatian PPI sejak lama. PPI Taiwan bersama rekan-rekan mahasiswa Indonesia lainnya telah mengidentifikasi berbagai masalah di program ini dan telah melaporkannya. PPI pun terus berkoordinasi dengan perwakilan Indonesia di Taiwan yaitu Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei (KDEI Taipei) untuk mencari penyelesaian masalah ini.
PPI Taiwan tidak merinci detail berbagai permasalahan yang dimaksud. PPI Taiwan hanya menjelaskan mahasiswa yang mengikuti program magang sambil kuliah status hukumnya legal atau resmi.
“Teman-teman mahasiswa memang harus bekerja (magang) untuk memenuhi biaya sekolah dan hidupnya karena tidak ada beasiswa. Ada beberapa universitas yang hanya memberikan beasiswa 6 bulan sampa 1 tahun saja,” tulis PPI Taiwan dalam keterangannya.

Setelah PPI Taiwan mengkonfirmasi ke beberapa mahasiswa Indonesia di Taiwan, diakui ada kelebihan jam kerja dari yang telah ditentukan, dimana untuk mahasiwa aturannya adalah 20 jam per minggu. Kendati demikian, seluruh jam kerja yang dilakukan tetap diberikan gaji dan kata “kerja paksa” dirasa kurang tepat untuk hal ini.PPI Taiwan menyoroti perlunya perhatian segera dari pemerintah Indonesia untuk turun langsung ke Taiwan, sehingga bisa langsung memonitor langsung implementasi program kuliah magang termasuk di dalamnya sejauh mana peran dan juga keterlibatan agen dengan permasalahannya. Sebab jumlah mahasiswa yang semakin bertambah, terdapat dinamika permasalahan yang dihadapi sehingga keberadaan atase bidang pendidikan diharapkan bisa membantu.
PPI Taiwan dan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei sejak beberapa tahun lalu sedang melakukan pendalaman terhadap informasi yang berkembang mengenai program kuliah magang ini. Namun demikian, untuk mencegah dampak negatif lebih jauh, pemerintah Indonesia melalui KDEI Taipei sedang mengkoordinasikan dengan otoritas terkait di Taiwan guna menyepakati solusi bersama.
Permasalahan ini muncul karena sejumlah pihak melakukan perekrutan dan pengiriman mahasiswa magang secara masif, sementara kedua belah pihak belum menyepakati detail pengelolaannya melalui suatu technical arrangement.
Sekarang ini diperkirakan ada sekitar 6 ribu mahasiswa Indonesia yang kuliah di Taiwan, dimana sekitar seribu orang kuliah dalam skema magang.

Credit  tempo.co

https://dunia.tempo.co/read/1161356/dugaan-mahasiswa-alami-kerja-paksa-ini-klarifikasi-ppi-taiwan/full&view=ok

Ilmuwan Ungkap Awal Kelahiran Ultima Thule

Wahana antariksa New Horizons. (Foto: NASA/JHUAPL. REUTERS/NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute/Handout)

Jakarta, CB -- Penyelidik geofisika NASA akhirnya mengungkapkan asal-muasal objek terjauh yang pernah dieksplorasi manusia, Ultima Thule. Menurut ilmuwan, Ultima Thule terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun lalu.

Proses pembentukan Ultima Thule diawali dengan awan-awan bertubuh kecil dan yang berputar dan kemudian bersatu. Akhirnya tinggal menyisakan dua tubuh, dua tubuh ini perlahan-lahan berputar semakin dekat sampai kedua tubuh ini menyentuh satu sama lain dan membentuk Ultima Thule.

Ultima Thule memang terlihat terdiri dari dua objek berbentuk lingkaran atau lobus. Objek yang lebih besar dinamakan Ultima, sementara yang kecil disebut Thule.

Gravitasi menjadi faktor yang menggabungkan dua tubuh ini. Ini artinya manusia pertama kali bia melihat planetesimal pertama atau objek yang berubah menjadi planet. Ultima Thule berjarak 6,4 miliar kilometer dari Bumi.

"Ini mesin waktu ke waktu nol," kata Jeff Moore, kepala penyelidik geofisika misi dari NASA Ames seperti dilansir CNN.

Para ilmuwan misi mengatakan data sains pertama yang dikirim kembali dari New Horizons telah menunjukkan bahwa Ultima Thule merupakan dua objek terpisah yang disatukan oleh gravitasi.

Eksploarsi ini menjadi objek pertama di Kuiper Belt yang merupakan wilayah paling primitif yang pernah diamati oleh pesawat antariksa. Ultima Thule sangat tua dan murni sehingga pada dasarnya seperti mundur ke awal tata surya kita.

Kuiper Belt adalah ujung tata surya Bima Sakti, bagian dari piringan asli tempat matahari dan planet terbentuk. Gambar warna baru juga mengungkapkan Ultime Thule berwarna merah pasti merah, seperti bagian atas bulan Charon, Pluto.

Gambar juga mengungkapkan bahwa kedua lobus memiliki penampilan berbintik. Ultima Thule tampaknya tidak memiliki kawah tumbukan bekas tumbukan.  Ilmuwan mengatakan kemungkinan ada bukit dan punggung bukit. Leher yang menghubungkan kedua lobus menjadi salah satu lereng paling curam.

Ilmuwan meyakini akan lebih banyak yang akan terungkap seiringan dengan data-data yang akan masuk. Data pertama ini adalah hasil dari New Horizons yang mendekati Ultima Thule saat matahari berada belakang pesawat ruang angkasa. Sehingga, hasil pengamatan kurang pencahayaan untuk melihat keberadaan kawah.




Credit  cnnindonesia.com

Tinggalkan Suriah, AS Ingin Pastikan Turki Tak Bantai Kurdi

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Michael Pompeo. Foto/REUTERS

    

    

WASHINGTON - Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengaku sudah berbicara kepada pemerintah Turki untuk memastikan pasukan Ankara tidak membantai warga Kurdi di Suriah. Washington menginginkan kepastian itu ketika pasukannya bersiap meninggalkan Suriah.

Pembicaraan kedua pemerintah itu diungkap Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo pada hari Kamis waktu Washington.

Pompeo mencatat kekhawatiran yang semakin meningkat yang dirasakan pasukan Kurdi—sekutu AS di Suriah utara—ketika dia membela keputusan mendadak Presiden Donald Trump untuk menarik seluruh pasukan Amerika dari negara yang dilanda perang tersebut.

“Pentingnya memastikan bahwa Turki tidak membantai suku Kurdi, perlindungan minoritas agama di Suriah. Semua hal itu masih menjadi bagian dari rangkaian misi Amerika," kata Pompeo kepada Newsmax, situs berita dan opini AS yang populer di kalangan konservatif, yang dikutip Jumat (4/1/2019).

Menteri Pertahanan Amerika James Norman Mattis telah mengundurkan diri karena tak setuju dengan perintah penarikan pasukan oleh Presiden Trump. Pengunduran diri bos Pentagon itu membuat marah presiden yang kemudian mengisyaratkan dirinya akan memperlambat penarikan pasukan Amerika dari Suriah.

Pompeo dalam wawancara mengatakan bahwa penarikan pasukan Amerika akan dijalankan, tetapi dia tidak akan memberikan waktu yang lebih tepat. Alasannya, dia tidak ingin memberi tip kepada musuh AS.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah berjanji untuk membersihkan Suriah dari pasukan Unit Perlindungan Rakyat Kurdi (YPG), yang dia pandang terkait dengan Partai Pekerja Kurdi atau PKK. Bagi Turki, PKK merupakan musuh dan dianggap organisasi teroris karena telah melancarkan pemberontakan berdarah di Turki sejak 1984.

Para pasukan Kurdi selama ini menjadi tulang punggung Pasukan Demokratik Suriah (SDF). Pasukan oposisi Suriah itu menjadi sekutu Washington dalam memerangi ISIS dan telah merebut sebagian wilayah Suriah.

Sebelumnya, Pemerintah Suriah mengatakan pada hari Rabu bahwa para pasukan YPG telah meninggalkan Manbij, sebuah kota kunci yang direbut dari ISIS di dekat perbatasan Turki. Hengkangnya pasukan YPG itu seiring dengan rencana penarikan AS dari Suriah.

Trump, yang menyatakan bahwa pasukan AS tidak lagi diperlukan di Suriah ketika ISIS dikalahkan, telah berbicara kepada Erdogan sebelum memutuskan untuk menarik pasukan Washington. Tapi Pompeo mengatakan bahwa Amerika Serikat masih memiliki "keprihatinan nyata" dengan Erdogan, termasuk pada penahanan warga AS di Turki.

"Ada banyak tempat di mana kita perlu bekerja dengan Presiden Erdogan dan kepemimpinan Turki untuk mendapatkan hasil yang baik bagi Amerika Serikat," kata Pompeo.

Penasihat keamanan nasional John Bolton dan pointman AS di Suriah, Jim Jeffrey, dijadwalkan akan mengadakan pembicaraan di Turki pada minggu depan. 

Credit  sindonews.com

Pejabat Turki dan AS Bahas Penyelidikan FETO

Gedung Konsulat Amerika Serikat di Istanbul, Turki.

Foto: AP/Lefteris Pitarakis

Kelompok FETO dituduh berada di belakang upaya kudeta di Turki

CB, ANKARA -- Para pejabat Turki dan delegasi Amerika Serikat (AS) pada Kamis (3/1) bertemu di Ibu Kota Turki, Ankara, untuk membahas berbagai upaya guna menghadapi Organisasi Teroris Fetullah (FETO). Kelompok FETO dituduh berada di belakang upaya kudeta di Turki.

"Pertemuan 11-jam di Ankara Courthouse tersebut dihadiri oleh Wakil Kepala Jaksa Penuntut Umum Ankara Ramazan Dinc, Jaksa Penuntut Umum Ali Alper Saylan, para pejabat Kementerian Kehakiman Turki, dan delegasi AS (termasuk para pejabat FBI)," kata beberapa sumber Turki yang tak ingin disebutkan jati diri mereka karena keterbatasan untuk berbicara dengan media.

Kemal Batmaz, yang disebut imam sipil kelompok FETO dan telah dijebloskan ke dalam penjara, dihadirkan di ruang dengar-pendapt untuk ditanyai, demikian laporan Kantor Berita Anadolu, Jumat (4/1). Namun ia dilaporkan menolak untuk memberi keterangan.

Selain Batmaz, dua orang lagi juga ditanyai. Pembicaraan itu, yang dijadwalkan diadakan pada Kamis dan Jumat, dipandang penting karena memajan peran pemimpin FETO, Fetullah Gulen, yang bermarkas di AS, dan kalangan dalamnya.

Jaksa Penuntut Umum Ankar sebelumnya telah mengkonfirmasi bahwa 'para imam sipil', yakni Batmaz, Adil Oksuz, Hakan Cicek, Harun Bisnis dan Nurettin Oruc, berada di AS pada Januari, Maret, dan Juni 2016, sebelum upaya kudeta Juli.

Para tokoh itu dikenal telah mengadakan pembicaraan dengan Gulen 'berkaitan dengan kudeta yang gagal' tersebut. FETO dan pemimpinnya, Gulen, melatar-belakangi kudeta yang gagal itu pada 15 Juli 2016, yang menewaskan 250 orang dan melukai hampir 2.200 orang lagi.

Ankara juga telah mengatakan FETO berada di belakang kegiatan yang sudah berlangsung lama guna menggulingkan negara melalui penyusupan ke berbagai lembaga Turki, terutama militer, polisi dan kehakiman.

Ankara telah lama mengupayakan pengekstradisian Gulen dan menyampaikan kekecewaan mengenai penundaan yang dilakukan pihak AS. Para pemimpin Turki dalam beberapa pekan belakangan telah mengatakan AS kini memperlihatkan minat yang lebih besar dalam kemungkinan pengekstradisian Gulen dan bertindak terhadap anggota FETO di Amerika Serikat.

Sebelum kudeta yang gagal dan tindakan keras sesudahnya, FETO dan anggotanya dituduh menjalankan pemerintah bayangan setelah mennyusupi berbagai lembaga negara Turki, termasuk militer dan lembaga kehakiman.

Credit  republika.co.id

Eks Marinir Amerika Terancam Hukuman Penjara 20 Tahun di Rusia

Duta Besar Amerika untuk Rusia Jon Huntsman, mengunjungi Paul Whelan yang ditahan oleh pemerintah Rusia atas tuduhan telah bertindak sebagai mata-mata. Sumber: Keluarga Whelan/AP

CB, Moskow – Seorang bekas tentara Marinir Amerika Serikat terancam hukuman penjara antara 10 - 20 tahun setelah otoritas hukum Rusia mengenakan tuduhan resmi melakukan kegiatan mata-mata di negara itu.

 

Otoritas keamanan Rusia FSB menangkap Paul Whelan, 48 tahun, di Moskow, pada pekan lalu dengan dugaan melakukan kegiatan mata-mata.
Menurut media Interfax seperti dilansir Reuters, otoritas Rusia mengajukan tuntutan hukum resmi kepada Whelan pada Kamis, 3 Januari 2019. Interfax mengacu pada sumber internal dan belum terkonfirmasi oleh Reuters.

 

Pengacara Whelan, Vladimir Zherebenkov, enggan menanggapi berbagai tuduhan ini. Namun, dia mengatakan berdasarkan tuduhan yang ada Whelan bisa ditahan hingga 28 Februari 2018.
“Saya menganggap penangkapan dan penahanannya tidak mendasar. Itu didasarkan pada keyakinan penyelidik bahwa dia akan menghambat proses investigasi. Kami sedang mengajukan pembebasan dengan jaminan,” kata Zherebenkov kepada Reuters.

 

Soal ini, Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo mengatakan dia telah meminta pemerintah Rusia untuk menjelaskan soal penangkapan Whelan. Dia juga meminta pembebasan segera Whelan jika penahanannya tidak tepat.

 

Media Daily Mail melansir Whelan ditangkap di sebuah hotel di Moskow dengan sebuah USB berisi data pegawai lembaga intelijen Rusia. Whelan mulai dicurigai karena kerap mengunjungi Rusia namun terlihat menghindari perempuan cantik. Warga negara Amerika ini kerap mengaku akan bersenang-senang tapi belakangan diketahui bertemu dengan sejumlah lelaki, yang diduga memiliki akses informasi rahasia.

Credit  tempo.co

Kroasia Ancam Batal Beli 12 Jet Tempur F-16 Israel

Pesawat jet tempur F-16 buatan Amerika Serikat mendarat di Pangkalan Udara Negev, Israel. Foto/F-16.net/Yuval

    

    

ZAGREB - Kroasia mengancam akan membatalkan pembelian 12 unit pesawat jet tempur F-16 dari Israel setelah Amerika Serikat (AS) sebagai pembuat pesawat itu keberatan jika pesawat yang telah di-upgrade itu dijual ke pihak ketiga.

Negara Balkan itu memberi Tel Aviv batas waktu hingga 11 Januari 2019 untuk menyelesaikan perselisihan dengan Washington dan membuat jawaban atas penjualan selusin pesawat tersebut.

Kementerian Pertahanan Kroasia mengatakan bahwa mereka membutuhkan jawaban dari Israel atau pesanan belasan jet tempur F-16 senilai USD500 juta. Jika sampai tanggal 11 Januari tak ada jawaban, maka pembelian akan dibatalkan.

Israel sejatinya telah membuat kesepakatan tentatif untuk menjual pesawat tempur F-16 Barak yang di-upgrade kepada Kroasia pada bulan Maret. Namun, Tel Aviv masih menunggu persetujuan AS untuk menjual jet-jet tempur itu ke pihak ketiga.

Kesepakatan itu mengalami masalah setelah Departemen Luar Negeri AS mengisyaratkan bahwa Israel perlu menghilangkan upgrade yang ditambahkan pada jet-jet tempur itu sejak dipasok dari AS sekitar 30 tahun yang lalu.

Israel memang telah meng-upgrade jet-jet tempur F-16 buatan AS dengan sistem elektronik dan radar yang canggih. Kroasia menolak membeli pesawat tersebut jika upgrade dihilangkan.

"Jika pesawat tidak sesuai dengan apa yang telah kami sepakati, kesepakatan itu tidak akan dilakukan dan kami akan memiliki tawaran pembelian lain," kata ketua parlemen Kroasia, Gordan Jandrokovic, kepada AFP, yang dilansir Jumat (4/1/2019).

Hubungan antara administrasi Trump dan Israel telah sangat dekat, terutama pada masalah pertahanan. Namun penjualan jet tempur ke Kroasia merupakan pengecualian.

Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah bertemu pada hari Selasa di Brasil. Namun, pertemuan itu tidak menghasilkan solusi untuk mengakhiri kebuntuan masalah tersebut.

"Kami mengharapkan sikap final dan jelas dari Israel dan Amerika Serikat tentang masalah ini dan kemudian kami akan membuat keputusan akhir," kata Perdana Menteri Kroasia Andrej Plenkovic.

Kesepakatan pembelian selusin jet tempur F-16 dari Israel merupakan pembelian tunggal militer terbesar Kroasia setelah terpisah dari federasi Yugoslavia selama perang 1991-1995.

Kroasia yang telah menjadi anggota NATO sedang menghadapi perlombaan senjata dengan sekutu Rusia; Serbia, yang baru-baru ini menerima enam jet tempur MiG-29 dari Moskow. 

Credit  sindonews.com

AS Tekan Turki Batalkan Pembelian S-400 Rusia, Diganti Patriot

Ilustrasi persaingan bisnis senjata pertahanan antara Amerika Serikat dan Rusia. Foto/YouTube

ANKARA - Amerika Serikat (AS) sedang menekan Turki untuk membatalkan pembelian sistem pertahanan rudal S-400 Rusia. Sebagai imbalannya, Washington akan menjual sistem pertahanan rudal Patriot kepada Ankara.

Tawaran itu disampaikan kepada pejabat pertahanan dan menteri luar negeri Turki oleh delegasi AS di Ankara pada hari Kamis. Washington melalui delegasinya menetapkan pembatalan kesepakatan pembelian S-400 antara Turki dengan Rusia sebagai prasyarat bagi Washington memasok sekutu NATO-nya itu dengan sistem pertahanan rudal Patriot.

Rusia dan Turki telah menandatangani kontrak pengiriman senjata pertahanan S-400 pada 2017. Instalasi S-400 di Turki diperkirakan akan dimulai pada Oktober 2019.

S-400 adalah sistem rudal anti-pesawat Rusia yang paling canggih saat ini. Senjata itu memiliki kemampuan menembakkan tiga jenis rudal yang mampu menghancurkan sejumlah target di udara, termasuk rudal balistik dan rudal jelajah.

Bulan lalu, Departemen Luar Negeri AS menyetujui kemungkinan penjualan sistem pertahanan udara Patriot kepada Turki dengan perkiraan nilai penjualan USD3,5 miliar.

Menurut Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan, Departemen Luar Negeri menyetujui penjualan 80 unit Patriot MIM-104E Guidance Enhanced Missiles (GEM-T), 60 unit PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE) dan peralatan terkait.

Turki sejatinya telah berusaha membeli sistem pertahanan udara dari AS tersebut, tetapi Ankara putus asa karena Washinghton keberatan untuk menjualnya. Padahal, negara yang dipimpin Presiden Tayyip Erdogan itu sangat membutuhkan sistem pertahanan udara canggih untuk melindungi wilayahnya yang rawan konflik.

AS mengubah sikapnya setelah Turki menandatangani kontrak dengan Rusia untuk membeli sistem pertahanan udara S-400 pada tahun 2017.

Kesepakatan Moskow dan Ankara itu dikeluhkan Washington. Alasannya, sistem senjata Rusia tidak kompatibel dengan senjata yang digunakan oleh negara-negara NATO lainnya.

Secara terpisah, dalam sebuah laporan pada akhir November, Pentagon memperingatkan bahwa pembelian sistem S-400 akan memiliki konsekuensi negatif yang tak terhindarkan bagi hubungan AS-Turki serta peran Turki di NATO.

Secara prinsip kerja, sistem rudal Patriot yang digunakan untuk tujuan pertahanan sama dengan S-400 Rusia yakni untuk menembak jatuh rudal dan pesawat yang masuk atau melanggar wilayah negara terkait.

“Pembelian S-400 adalah untuk memenuhi kebutuhan keamanan jangka pendek dan mendesak negara kami. Kami akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sehingga sistem ini dapat digunakan secara independen dan tidak akan membahayakan sistem (jet tempur siluman) F-35 dan NATO. Kami melanjutkan kontak kami dengan otoritas AS yang juga peka tentang masalah ini," kata Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu ketika ditanya tentang nasib kesepakatan dengan Rusia, yang dikutip Yeni Safak, Jumat (4/1/2019).

Dia menekankan bahwa Turki tidak akan membatalkan perjanjiannya dengan Rusia.

Credit  sindonews.com

Iran Bakal Luncurkan Roket Antariksa, AS Ungkit Resolusi PBB

Ilustrasi roket Iran. (Tasnim News Agency/Handout via Reuters)

Jakarta, CB -- Pemerintah Iran sedang bersiap meluncurkan tiga roket yang bisa membawa satelit. Namun, pemerintah Amerika Serikat memperingatkan negara itu bakal melanggar resolusi Perserikatan Bangsa-bangsa jika berkeras melakukannya.

Wakil Menteri Pertahanan Iran, Brigadir Jenderal Ghasem Taghizadeh menyatakan rencana pelucnuran roket antariksa itu akan dilakukan dalam beberapa bulan mendatang. Negara itu menyatakan melihat potensi ekonomi dalam program satelit, yang bisa menjadi pemasukan negara dan juga digunakan untuk kepentingan intelijen.

"Seluruh satelit ini dibuat dengan kemampuan kami sendiri, dan akan ditempatkan di ketinggian yang berbeda," kata Taghizadeh kepada kantor berita Iran, ISNA, seperti dikutip AFP, Jumat (4/1).


Walau demikian, AS mempunyai pandangan berbeda. Mereka menganggap roket Iran itu bisa dengan mudah diubah untuk pengembangan rudal jarak jauh.


Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo menyatakan teknologi yang digunakan Iran dalam membuat roket antariksa sama dengan yang dipakai dalam rudal balistik. Mereka khawatir jika roket itu berhasil maka Iran bisa membuat rudal yang mencapai AS.

"AS tidak akan diam saja melihat kebijakan rezim Iran yang merusak membuat stabilitas dan keamanan dunia dalam bahaya," kata Pompeo.

Pompeo menyatakan jika Iran nekat meluncurkan roket antariksa itu, mereka melanggar Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 yang diputuskan pada 2015 lalu. Isi keputusan itu adalah meminta Iran menghentikan program nuklir serta tidak melakukan kegiatan apapun yang terkait dengan pengembangan rudal balistik yang bisa membawa senjata nuklir.

"Kami mengimbau Iran untuk mempertimbangkan peluncuran dan menghentikan seluruh aktivitas yang terkait dengan rudal balistik, untuk menghindari isolasi diplomatik dan ekonomi yang lebih dalam," ujar Pompeo.


Meski begitu, Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif menyangkal semua argumen Pompeo. Menurut dia seluruh program ruang angkasa atau uji rudal yang menurut mereka sangat penting melanggar resolusi PBB.

"AS juga melakukan pelanggaran yang sama dan mereka tidak dalam posisi untuk mengajari siapapun," cuit Zarif melalui akun Twitternya.

Pernyataan Zarif merujuk pada kesepakatan penghentian program pengayaan uranium yang diteken Iran dengan mantan Presiden Barack Obama. Namun, perjanjian itu dibatalkan oleh Presiden Donald Trump pada 2018.




Credit  cnnindonesia.com

Xinjiang - Tibet, Amerika Beri Peringatan Perjalanan ke Cina

Puluhan tentara Cina membentuk formasi saat berjaga-jaga di depan masjid Id Kah di Kashgar, Cina (31/7). Puluhan komunitas Uighur dan Han diserang oleh sekolompok orang yang tidak dikenal yang menewaskan puluhanan orang dan luka-luka. Getty Images

CB, Washington – Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat memperbarui peringatan perjalanan ke Cina agar warga negaranya meningkatkan kehati-hatian terkait penegakan hukum lokal.

 

Peringatan ini diberikan menyusul meningkatnya ketegangan diplomatik terkait penangkapan seorang eksekutif Huawei Technologies di Kanada dan penangkapan tiga warga negara Kanada di Cina.
“Peringatan perjalanan yang diperbarui ini mempertahankan “Level 2” namun juga memperingatkan warga negara soal adanya pengecekan ekstra keamanan dan kehadiran polisi yang bertambah di wilayah Xinjiang Uighur dan wilayah otonom Tibet,” begitu dilansir Reuters pada Kamis, 3 Januari 2019 waktu setempat.

 

Peringatan perjalanan ini diterbitkan menyusul penahanan bekas diplomat Michael Kovrig, yang bekerja di lembaga pemikir International Crisis Group, dan Michael Spavor, yang merupakan pengusaha dan dekat dengan pemimpim tertinggi Korea Utara Kim Jong Un. Otoritas Cina menuding keduanya membahayakan keamanan negara.
Seorang warga negara Kanada lainnya yang juga sempat ditahan yaitu Sarah McIver telah dilepas menjelang akhir Desember 2018. Dia sempat ditahan dengan alasan melanggar ketentuan soal bekerja di Cina.
Ketegangan antara Cina dan AS meningkat drastis setelah Direktur Keuangan Global Huawei Tech, Meng Wanzhou, atau dikenal sebagai Sabrina Meng, ditahan otoritas Kanada pada 1 Desember 2018.

 

AS menuding Meng terlibat pengaturan skema pembayaran pengerjaan proyek infrastruktur telekomunikasi di Iran menggunakan jasa perbankan AS.

Dalam peringatan perjalanan sebelumnya pada 22 Januari 2018, kemenlu AS mendesak warga AS untuk meningkatkan kehati-hatian di Cina karena adanya penegakan hukum lokal dan pembatasan mengenai status kewarganegaraan ganda AS – Cina.
Secara terpisah, CEO Apple Inc., Tim Cook, mengaku tidak merasa khawatir melakukan perjalanan ke Cina.

 

“Saya baru saja dari sana pada Oktober 2018. Saya akan kembali ke sana (Cina) pada kwartal ini. Jadi sebenarnya ini bukan hal yang jadi pemikiran saya,” kata Cook kepada CNBC pada Rabu, 2 Januari 2019.

Credit  tempo.co

PBB: Imigran Arab 'Hilang' Saat Mencari Suaka di Algeria

Aljazair

Seratus imigran itu telah diusir karena dicurigai sebagai militan.

CB, PBB -- Badan pengungsi PBB (UNHCR) mengungkapkan kekhawatiran atas keselamatan 100 warga Arab yang hilang setelah mencari suaka di Aljazair. Pejabat lokal mengatakan, para migran tersebut tak diterima di Aljazair.


"Sekitar 120 warga Suriah, Palestina dan Yaman tertahan di Tamanrasset Center di selatan Aljazair sebelum di bawa ke area dekat pos perbatasan Guezzam pada 26 Desember," ungkap UNHCR dalam pernyataan resmi seperti dilansir The National.

UNHCR mengungkapkan dari 120 migran tersebut, 20 di antaranya masih terdampar di gurun. Gurun ini terlekat beberapa kilometer dari pos perbatasan Guezzam. "100 individu lainnya yang dibawa ke perbatasan tak ada penjelasannya," papar UNHCR.

Pejabat Kementerian Dalam Negeri Aljazair Hacen Kacimi mengungkapkan bahwa 100 orang tersebut telah diusir karena dicurigai berkaitan dengan kelompok militan. Keseratus orang yang diusir tersebut sebagian besar merupakan warga Suriah dari Aleppo.

Kacimi mengatakan, para imigran tersebut masuk ke Aljazair secara ilegal. Mereka telah menjalani sidang pada September lalu dan pengadilan memutuskan agar mereka diusir.



Komentar ini diungkapkan setelah Algerian League for Defence of Human Right mengecam deportasi 50 imigran ke Niger. Imigran yang dideportasi termasuk perempuan adan anak-anak.
Oktober lalu, PBB mendesak Aljazair untuk berhenti mengusir imigran Afrika secara kolektif di area perbatasan dengan Niger. Pernyataan ini dikeluarkan setelah kelompok kanan menuduh Aljazair mengumpulkan ribuan orang kemudian membuang mereka ke gurun.

Aljazair yang tak memiliki aturan suaka tengah menghadapi lonjakan imigran dari sub-Sahara dalam beberapa tahun erakhir. Diperkirakan ada sekitar 100 ribu imigran yang masuk ke negara tersebut dalam beberapa tahun belakangan.

Credit  republika.co.id

Israel Bunuh 56 Anak Palestina Sepanjang 2018

Anak-anak Palestina

Foto: muhamad subarkah

Israel membunuh rata-rata seorang anak Palestina setiap pekan.

CB, TEPI BARAT -- Organisasi Defence for Children International Palestine (DCIP) melaporkan sebanyak 56 anak Palestina dibunuh Israel selama 2018. Dilansir dari Middle East Monitor (3/1), para saksi mata pembunuhan itu mengatakan tentara Israel membunuh anak-anak yang tak bersenjata dan tidak mengancam pemerintah maupun warga Israel.


Anak-anak Palestina dibunuh oleh penembak jitu, drone, dan pasukan keamanan Israel di sepanjang Tepi Barat. Lima anak yang dibunuh pada tahun lalu berusia di bawah 12 tahun. Sebanyak 49 anak dibunuh saat mereka melakukan demonstrasi The Great March of Return. 

Sebanyak 73 persen tentara Israel menggunakan peluru tajam dalam menghadapi anak-anak Palestina. Tidak hanya tentara Israel yang menjadi ancaman bagi anak-anak Palestina tapi juga tentara Palestina sendiri.


"Sebanyak 140 kasus anak-anak Palestina ditangkap tentara Palestina," kata DCIP dalam laporannya tersebut.


Israel juga menangkap 120 anak-anak Palestina di Tepi Barat. Baik di tangan tentara Israel maupun tentara Palestina, anak-anak Palestina mengalami kekerasan. Hal ini menunjukkan penjajah Israel berkerja sama dengan pemerintah Palestina mengincar lapisan rakyat Palestina yang paling rentan dan lemah.


Terlebih pembunuhan dan serangan yang dilakukan penembak jitu Israel terhadap anak-anak Palestina di demonstrasi the Great March of Return menunjukkan mereka memang mengincar generasi yang akan melanjutkan perlawanan terhadap penjajahan Israel. Hukum internasional tidak berguna bagi Israel maupun pemerintah Palestina.


Mereka terus melakukan pelanggaran hukum internasional terhadap anak-anak Palestina. Hukum internasional hanya relevan ketika Palestina menghadap ke Dewan Sidang PBB yang juga tidak mengindahkan hukum internasional dengan benar. Sementara itu, masyarakat internasional juga membiarkan kekerasan terhadap anak-anak itu terjadi.


Dalam laporan DCIP terlihat rata-rata tentara Israel membunuh satu anak Palestina per pekan. Stasistik sebelumnya lebih buruk lagi. Dari tahun 2000 sampai 2014 rata-rata Israel membunuh anak Palestina setiap tiga kali sehari.


Organisasi Pembebasan Palestina (HAMAS) juga sudah meminta rakyat Palestina dan fraksi Islam di Palestina untuk memberontak terhadap Presiden Palestina Mahmoud Abbas yang dianggap diktator. Dalam pernyataan yang diunggah di situs mereka, Hamas menyangkan pidato Abbas yang menyerang Gaza dan Hamas.


"Pidato ini mencerminkan kepribadian orang kalah, yang mana tidak pantas menjadi presiden atau rakyat Palestina yang berani," kata Hamas dalam pernyataannya tersebut. 

Credit  republika.co.id


https://internasional.republika.co.id/berita/internasional/palestina-israel/19/01/03/pkrbqz382-israel-bunuh-56-anak-palestina-sepanjang-2018

India Kembali Deportasi Rohingya ke Myanmar

Ilustrasi masyarakat Rohingya. (REUTERS/Mohammad Ponir Hossain)

Jakarta, CB -- Pihak kepolisian India kembali membawa satu keluarga Muslim Rohingya ke perbatasan Myanmar dengan bus untuk dideportasi, Kamis (3/1).

Keluarga beranggotakan lima orang itu merupakan kelompok Rohingya kedua yang dideportasi oleh India selama empat bulan perburuan imigran gelap.

Polisi mengatakan keluarga berisi suami, istri, dan tiga anak itu sebelumnya telah ditangkap dan dipenjara di negara bagian Assam pada 2014 karena ketahuan memasuki India tanpa dokumen sah.


"Mereka sekarang berada di gerbang perbatasan di negara bagian Manipur, dan kami sedang menunggu pejabat Myanmar untuk menjemput mereka secara resmi," tutur Bhaskar Jyoti Mahanta, perwakilan kepolisian Assam, kepada Reuters.


Menurut Mahanta, selain satu keluarga berisi lima orang tersebut, penjara di Assam juga masih menahan 20 orang lainnya yang berasal dari Myanmar. Semuanya ditangkap karena masuk India secara ilegal.

Namun tidak dijelaskan lebih lanjut apakah semuanya merupakan Rohingya yang merupakan minoritas di Myanmar.

"Kami akan mengirim mereka kembali ke Myanmar begitu mendapat izin perjalanan dari negaranya Sebagian besar dari mereka menyelinap ke India untuk mencari penghidupan," kata Mahanta.

Deportasi pertama dilakukan oleh India pada Oktober lalu dengan mengirim pulang tujuh orang Rohingya.


Hal tersebut memicu kekhawatiran repatriasi bagi mereka yang masih berlindung di kamp-kamp pengungsian, bahwa mereka akan kembali mendapatkan pelecehan di tangan Myanmar.

Hingga kini belum ada kabar lebih lanjut mengenai nasib orang-orang yang telah dideportasi.

Pemerintah India memperkirakan sebanyak 40 ribu Rohingya tinggal di penampungan di penjuru negara itu, termasuk ibu kota New Delhi.

Keberadaan Muslim Rohingya dianggap ilegal dan membawa risiko terhadap keamanan negara oleh pemerintah nasional Hindu India.

Pemerintah telah memerintahkan agar puluhan ribu warga Rohingya, yang tinggal di pemukiman kecil dan kumuh di India, diidentifikasi dan segera dipulangkan.


Pada Agustus lalu, sebuah laporan PBB menuding militer Myanmar melakukan pembunuhan massal dan pemerkosaan di Rohingya dengan label genosida pada tahun 2017.

Insiden pembantaian tersebut mendorong lebih dari 700 ribu Muslim Rohingya melarikan diri ke negara tetangga, Bangladesh.

Hingga kini Myanmar masih membantah tuduhan tersebut dan mengatakan militernya hanya melancarkan operasi kontra pemberontakan setelah serangan dilakukan kepada pos-pos keamanan oleh pemberontak Muslim, Agustus lalu.





Credit cnnindonesia.com

Mahathir: Saya Teman Baik China

Usai membatalkan sejumlah proyek, Mahathir Mohamad kerap dijuluki anti-China. Namun kini, sang PM Malaysia buka suara dan mengaku bahwa ia teman baik China. (AFP PHOTO/POOL/HOW HWEE YOUNG)

Jakarta, CB -- Setelah membatalkan sejumlah proyek, Mahathir Mohamad kerap dijuluki anti-China. Namun kini, sang Perdana Menteri Malaysia buka suara dan mengaku bahwa ia adalah teman baik China.

"Banyak warga China kenal saya. Mereka melihat saya sebagai teman baik China," ujar Mahathir dalam wawancara khusus dengan Si Chew Daily.

Melanjutkan pernyataannya, Mahathir berkata, "Hanya karena pemerintah Malaysia meminta peninjauan kembali proyek Jaringan Kereta Pesisir Timur (ECRL) dan membatalkan proyek jalur pipa gas alam Sabah dan Melaka lantas saya disebut tak bersahabat?"


Ia kemudian menjelaskan bahwa pemerintah China sendiri sudah memahami Malaysia kini sedang menghadapi masalah keuangan serius.

"Saya mengatakan kepada mereka bahwa kami tak bisa memenuhi (proyek itu). Ini bukan masalah kami mau atau tidak. Itu semua memang proyek yang buruk sejak awal dan kami tidak sanggup," tuturnya.

Terkait ECRL, Mahathir mengatakan bahwa pemerintah masih bernegosiasi dengan China. Jika China setuju, Malaysia akan melanjutkan proyek tersebut dalam skala lebih kecil.


Namun hingga saat ini, belum ada solusi yang baik. Kedua negara juga masih mencari waktu lain untuk menggelar negosiasi lanjutan.

"Kami mencoba memastikan agar China tidak rugi dan kami tak perlu mengeluarkan terlalu banyak uang," ucap Mahathir sebagaimana dikutip The Straits Times.

Mahathir kembali menekankan bahwa Malaysia kini terimpit di tengah situasi sulit karena jika mereka membatalkan proyek itu, pemerintah harus membayar kompensasi besar. Di sisi lain, pemerintah secara finansial tak bisa mengeksekusi proyek itu.

"Kami terus bernegosiasi dengan mereka, baik itu dengan cara formal maupun informal. Bagi China, ini kontrak yang bagus. Mereka bisa mendapatkan banyak uang dan mereka tak mau beradaptasi," tutur Mahathir.


Kejanggalan proyek ini mulai terendus setelah koalisi Mahathir, Pakatan Harapan, mengambil alih pemerintahan dari koalisi Barisan Nasional yang dipimpin Najib Razak dalam pemilu bersejarah pada tahun lalu.

Saat itu, jajaran pemerintahan Mahathir menyadari bahwa Najib menggagas proyek itu menggunakan pinjaman bank dan sistem kontrak yang tak menguntungkan. PH pun berupaya merombak proyek itu.

"Tidak mudah karena ada sejumlah persyaratan dalam kontrak. Kita tidak bisa berhenti. Kami tidak punya uang untuk membayar China. Jika kami mengalihkan proyek itu, akan ada kompensasi besar," katanya.



Menurut Mahathir, jika bisa, pemerintah memilih untuk membatalkan proyek itu. Selain biaya yang besar, proyek itu juga dianggap tak menguntungkan bagi masyarakat Malaysia.

Memberikan contoh, Mahathir kemudian mengungkap bahwa biaya pembangunan ECRL diperkirakan mencapai 60 juta ringgit.

"Anda tahu bahwa proyek rel yang dilintasi penumpang feri dan kargo di barat tak pernah mengeluarkan biaya. Namun bagi ECRL, penumpangnya lebih sedikit dan mereka miskin. Mereka tak punya bisnis seperti warga di pesisir barat. Jadi, kalian tidak akan mendapatkan untung dari ECRL," katanya.

"Timbal balik dari proyek ini juga hampir nol dan kami harus membayar utang 55 juta ringgit. Jika kami tak membayar, akan didenda. Anda harus membayar jika punya utang dari bank."

Mahathir sendiri mengklaim pemerintahannya meraup keuntungan lebih banyak dari Najib. Namun, profit itu juga belum cukup untuk membiayai semua pembangunan Malaysia yang kini sedang melamban.





Credit  cnnindonesia.com


https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190103161228-106-358251/mahathir-saya-teman-baik-china

Pemerintah Xinjiang abadikan bukti serangan 1992-2015

Pengunjung mengamati berbagai jenis senjata api dan senjata tajam yang disita petugas dari serangkaian pelaku aksi di Xinjiang selama periode 1996-2015 yang dipajang di Gedung Pameran Kasus-Kasus Utama Serangan Terorisme Dengan Kekerasan Xinjiang di Urumqi, China, Kamis (3/1). Ruang pameran tersebut baru beroperasi pada Desember 2018. (M. Irfan Ilmie)

"Kalau ada kelompok masyarakat atau komunitas tertentu, termasuk organisasi HAM di seluruh dunia, tentu dengan senang hati kami terima kunjungannya"

Urumqi, Xinjiang (CB) - Pemerintah Daerah Otonomi Xinjiang mengabadikan berbagai barang bukti serangkaian serangan dan bentrokan dengan kekerasan di wilayah barat China tersebut selama kurun waktu 1992-2015.

Barang-barang bukti berupa foto para korban, rekaman kamera pemantau (CCTV), senjata api, senjata tajam, senjata rakitan, dan bom rakitan disimpan dan dipajang di gedung Pameran Kasus Utama Serangan Terorisme Dengan Kekerasan Xinjiang di Urumqi.

"Ruang pameran itu kami bangun sejak 2014 dan baru beroperasi bulan Desember lalu," kata Deputi Direktur Jenderal Publikasi Partai Komunis China Komite Regional Xinjiang, Shi Lei, kepada Antara di Urumqi, Kamis (3/1).

Namun menurut dia, gedung tersebut tidak dibuka untuk umum untuk menghindari pengaruh negatif terhadap warga daerahnya, terutama yang masih berusia anak-anak dan usia produktif lainnya.

"Kalau ada kelompok masyarakat atau komunitas tertentu, termasuk organisasi HAM di seluruh dunia, tentu dengan senang hati kami terima kunjungannya," ujarnya.

Dengan beroperasinya ruang pamer di Ibu Kota Daerah Otonomi Xinjiang itu, dia berharap polemik mengenai isu mengenai Uighur yang menjadi konsumsi publik internasional bisa terjawab.

Di gedung tersebut tersimpan foto-foto dan cuplikan video serangan atau aksi dengan kekerasan yang tidak hanya terjadi di Xinjiang, melainkan di daerah lainnya di Tiongkok, seperti Kunming (Provinsi Yunnan) dan percobaan bom bunuh diri di Beijing.

Foto-foto korban dipasang di seputar dinding ruang pamer berukuran besar tersebut dengan beberapa bagian diburamkan.

Demikian halnya dengan cuplikan video serangan dengan kekerasan di berbagai tempat, seperti kantor polisi, kantor pemerintahan, jalanan umum, pasar, masjid, dan tempat konsentrasi masyarakat lainnya juga ditayangkan di beberapa sudut ruang pameran.

Menariknya lagi, ratusan pucuk senjata tajam dan senjata api serta ratusan jenis bom rakitan yang disita petugas dari para pelaku aksi juga dipajang di ruang pameran tersebut.

Berdasarkan foto dan video kasus serangan dan bentrokan di berbagai wilayah di Xinjiang, beberapa korban juga dari kalangan etnis Muslim Uighur yang mendiami sebagian besar daerah otonomi berbatasan dengan Mongolia, Rusia, Kazakhstan, Tajikistan, Kirgizstan, dan Pakistan itu.

"Tadi sudah Anda lihat sendiri ada imam masjid beserta keluarganya dan juga beberapa petugas kepolisian turut menjadi korban dalam serangkaian serangan terorisme di Xinjiang," kata Shi.

Oleh sebab itu, lanjut dia, kasus di Xinjiang yang sudah berlangsung selama 23 tahun tersebut tidak bisa dikaitkan dengan agama atau kelompok etnis tertentu.

Maka dari itu pula, penindakan yang dilakukan oleh pemerintah setempat juga tidak memandang suku, agama, dan ras tertentu, tambahnya.

"Semua bentuk tindakan terorisme adalah kejahatan karena memang terorisme dan radikalisme di Xinjiang tidak memilih sasaran dari etnis dan agama tertentu," ujarnya.

Sebelumnya Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sejumlah negara Barat menyoroti pola penindakan pemerintah Xinjiang terhadap etnis Uighur karena dianggap melanggar Hak Asasi Manusia, terutama pascakabar keberadaan "kamp pendidikan kembali" di wilayah itu dan penolakan akses terhadap Komisioner Kebijakan HAM Jerman, Barbel Kofler pada awal Desember 2018.

Pemerintah China menyangkal seluruh laporan terjadinya pelanggaran HAM di wilayah itu .

Credit  antaranews.com

Taiwan Tembakkan Rudal Supersonik saat Diancam China

Rudal anti-kapal Hsiung Feng-3 saat ditembakkan militer Taiwan dari korvet siluman Tuo Chiang. Foto/Facebook Taiwan Navy

 

TAIPEI - Angkatan Laut Taiwan menembakkan sejumlah rudal hipersonik dalam sebuah latihan militer. Rekaman manuver senjata tangguh itu dirilis beberapa jam sebelum Beijing mengancam akan menggunakan kekuatan militer untuk memaksa reunifikasi Taiwan dengan China.

Ancaman Beijing itu disampaikan Presiden China Xi Jinping dalam pidatonya hari Rabu lalu.

Dalam sebuah video yang di-posting di akun Facebook Angkatan Laut Taiwan, sebuah rudal anti-kapal Hsiung Feng-3 terlihat diluncurkan dari sebuah korvet siluman Tuo Chiang yang tampak futuristik. Senjata ini berpotensi menghancurkan kapal-kapal perang China jika konflik benar-benar pecah.

Hsiung Feng-3 yang berbasis pada ramjet roket terintegrasi memungkinkannya menghantam target di mana saja dengan jangkauan antara 30 km hingga 400 km. Senjata itu adalah iterasi terbaru dalam keluarga rudal yang pertama kali dikembangkan oleh Taiwan pada tahun 1970-an.

Mengutip laporan Asia Times, rudal Hsiung Feng-3 dapat menembus pertahanan kapal musuh saat melaju dengan kecepatan supersonik hingga Mach 3.0. Senjata itu juga dilengkapi hulu ledak penindas baja yang menghasilkan kekuatan destruktif luar biasa yang dapat menghapus sistem pertahanan kapal milik target atau musuh.

Sementara itu, perisai rudal Taiwan juga ditopang oleh Hsiung Feng-2E, rudal jelajah taktis surface-to-surface (permukaan-ke-permukaan) yang dimodelkan pada seri Tomahawk Amerika Serikat (AS) dengan jangkauan 600 km dan mampu menghantam sasaran di provinsi Fujian di China.

Militer negara itu juga dalam pengembangan varian baru dari AIM-9 Sidewinder, yang merupakan seri rudal air-to-air (udara-ke-udara) yang dipandu oleh inframerah-homing yang dipasok dari Amerika Serikat.

Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mengatakan bahwa wilayahnya tidak akan menerima aturan politik "satu negara, dua sistem" dengan China. Tsai juga mendesak China untuk memahami pemikiran dan kebutuhan rakyat Taiwan.Dalam pidato tahun baru awal pekan ini, Tsai mengatakan China harus menggunakan cara damai untuk menyelesaikan perbedaannya dengan Taiwan dan menghormati nilai-nilai demokrasi.

Sedangkan Presiden China Xi Jinping dalam pidatonya hari Rabu mengatakan bahwa tidak ada yang dapat mengubah fakta bahwa Taiwan adalah bagian dari China. Menurutnya, reunifikasi harus dilakukan, termasuk menggunakan kekuatan militer.

"Sebagian besar rakyat Taiwan jelas menyadari bahwa kemerdekaan Taiwan akan mengarah pada 'bencana besar'. China tidak akan menyerang orang-orang China. Kami bersedia menggunakan ketulusan dan kerja keras untuk berjuang demi prospek penyatuan kembali secara damai," kata Xi Jinping.

"Kami tidak berjanji untuk meninggalkan penggunaan kekuatan dan mencadangkan pilihan untuk menggunakan semua tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan ini dan mencegah kemerdekaan Taiwan," ujarnya.

Graham Ong-Webb dari S. Rajaratnam School of International Studies mengatakan kepada Euronews yang dilansir Jumat (4/1/2019) bahwa konflik bersenjata antara China dan Taiwan terlihat semakin tidak mungkin. Menurutnya, Taiwan yang didukung AS secara militer telah kalah dari China.

"China secara ekonomi lebih kuat dari sebelumnya, keseimbangan militer antara China dan Taiwan telah condong ke China," ujarnya.

“Saat ini, Taiwan mulai berdamai dengan (situasi) militer yang semakin memburuk. Dengan bantuan keuangan dan peralatan Amerika, saya pikir orang Taiwan harus mampu memperkuat pertahanannya," katanya.

“Kita berakhir dalam situasi hari ini di mana Taiwan secara militer lebih lemah, orang akan berpendapat demikian, tetapi pada saat yang sama kita memiliki demografi sosial di Taiwan yang telah banyak berubah," paparnya.

"Pemuda Taiwan saat ini merasa sangat kuat tentang identitas diri dan kemandirian," imbuh dia. 

Credit  sindonews.com

https://international.sindonews.com/read/1367778/40/taiwan-tembakkan-rudal-supersonik-saat-diancam-china-1546562718

Bolsonaro Buka Pintu untuk AS Bangun Pangkalan Militer di Brasil

Presiden baru Brasil Jair Bolsonaro. Foto/REUTERS

BRASILIA - Presiden baru Brasil Jair Bolsonaro mengatakan bahwa dia akan terbuka terhadap kemungkinan Amerika Serikat mengoperasikan pangkalan militer di wilayah negaranya. Sikap presiden pro-Israel ini merupakan perubahan tajam dalam kebijakan untuk asing.

Bolsonaro, yang secara resmi mengambil alih kekuasaan pada hari Selasa lalu, mengatakan bahwa dukungan Rusia terhadap "kediktatoran" Presiden Nicolas Maduro di Venezuela telah secara signifikan meningkatkan ketegangan di kawasan Amerika Selatan. Menurutnya, itu merupakan perkembangan yang mengkhawatirkan.

Ditanya oleh jurnalis SBT TV dalam sebuah wawancara apakah kebijakannya itu berarti dia akan mengizinkan kehadiran militer AS di Brasil, Bolsonaro menjawab bahwa dia pasti akan bersedia untuk menegosiasikan kemungkinan tersebut.

"Tergantung pada apa yang terjadi di dunia, siapa yang tahu jika kita tidak perlu membahas pertanyaan itu di masa depan," kata Bolsonaro, yang dilansir Reuters, Jumat (4/1/2019).

Dia menekankan bahwa apa yang dicari Brasil adalah memiliki "supremasi di Amerika Selatan".

Pemimpin sayap kanan itu mengubah kebijakan luar negeri Brasil yang bertahan sejak lebih dari satu dekade. Sebelumnya, Brasil yang dikuasai Partai Buruh yang berhaluan kiri menekankan hubungan antar-negara Amerika Selatan atau dikenal sebagai hubungan Selatan-Selatan dan kadang-kadang berseteru dengan AS di panggung internasional.

Bolsonaro merupakan mantan kapten Angkatan Darat berusia 63 tahun dan pengagum kediktatoran militer Brasil tahun 1964 sampai 1985. Dia dikenal sebagai pemimpin pro-Presiden AS Donald Trump dan dengan cepat memperdalam hubungan Brasil dengan Amerika Serikat dan Israel.

Penasihat keamanan nasional Bolsonaro, pensiunan Jenderal Angkatan Darat Augusto Heleno, mengonfirmasi pada hari Kamis bahwa Presiden Bolsonaro ingin memindahkan kedutaan Brasil di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Namun, pertimbangan logistik menghalangi jalannya.

Heleno tidak merinci pertimbangan logistik yang dia maksud. Tetapi sektor pertanian yang kuat di negara itu menentang pemindahan kedutaan dari Tel Aviv ke Yerusalem dan membuat marah negara-negara Arab yang membeli miliaran dolar daging halal Brasil setiap tahun.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merupakan pemimpin dunia pertama yang mengunjungi Brasil minggu ini ketika dia menghadiri pelantikan Bolsonaro. Setelah pertemuan pribadi, Netanyahu mengatakan bahwa Bolsonaro mengatakan kepadanya bahwa memindahkan kedutaan adalah masalah "kapan, bukan jika".

"Ada keinginan yang jelas bahwa ini terjadi, tetapi belum ada keputusan tentang tanggal," kata Heleno.

Dia mengklaim Brasil tidak berpikir bahwa ekspor akan terancam dengan pemindahan kedutaan di Israel. Alasannya, diplomat Brasil akan bekerja dengan mitra dagang Timur Tengah untuk meredakan kekhawatiran tersebut.

Bolsonaro dan beberapa gubernur negara bagian di Brasil saat ini sedang berupaya membeli pesawat tanpa awak dan berkiblat pada Amerika Serikat dan Israel untuk teknologi dan sains lainnya ketika mereka berusaha untuk membongkar kartel obat bius yang kuat dan sangat bersenjata. 

Credit  sindonews.com



https://international.sindonews.com/read/1367779/42/bolsonaro-buka-pintu-untuk-as-bangun-pangkalan-militer-di-brasil-1546564190