Jumat, 14 Desember 2018

Bekas Pengacara Trump Divonis 3 Tahun Penjara


Kombinasi foto Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pengacara pribadinya Michael Cohen. REUTERS/Lucas Jackson, Leah Millis/File Photos
Kombinasi foto Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pengacara pribadinya Michael Cohen. REUTERS/Lucas Jackson, Leah Millis/File Photos

CBNew York – Bekas pengacara pribadi Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, Michael Cohen, dihukum tiga tahun penjara pada Rabu, 12 Desember 2018 waktu setempat.

Cohen, yang juga pernah menjadi orang kepercayaan Trump untuk mengurus berbagai urusan itu, dinyatakan bersalah dalam kejahatan melakukan pembayaran uang tutup mulut kepada dua orang perempuan sehingga melanggar undang-undang Dana Kampanye AS.
Kedua perempuan itu adalah pemain film porno Stormy Daniels, dan model Playboy Karen McDougal, yang diminta tutup mulut agar tidak bercerita ke publik mengenai hubungan intim mereka dengan Trump, yang sedang maju sebagai kandidat Presiden Amerika Serikat melawan Hillary Clinton pada 2016.
“Jaksa penuntut telah menuntut atau mencapai kesepakatan dengan setiap orang terlibat dalam proses ini kecuali satu ini. Ini tampaknya bagian dari upaya yang diarahkan untuk membangun kasus lebih besar terhadap Donald Trump,” kata Jonathan Turley, seorang profesor di George Washington University seperti dilansir Reuters pada Rabu,12 Desember 2018.

Cohen, yang pernah berjanji bakal berani menghadapi peluru untuk Trump, disebut berjanji ke pengadilan untuk terus bekerja sama dengan penegak hukum dalam investigasi yang masih berlangsung terhadap Trump.
Vonis pengadilan New York ini terjadi pada hari yang sama penerbit National Enquirer membuat kesepakatan dengan jaksa penuntut untuk menghindari dakwaan mengenai peran penerbit itu dalam satu dari dua pembayaran uang tutup mulut yang melibatkan Trump.
Penerbit National Enquirer mengakui pembayaran uang tutup mulut itu untuk mempengaruhi pemilihan umum Presiden AS 2016, sehingga membantah pernyataan Trump.
Dua perkembangan hukum terkait kasus pembayaran uang tutup mulut ini menambah resiko hukum bagi Trump. Kementerian Kehakiman AS kemungkinan bakal menuntut Trump secara hukum begitu dia mengakhiri masa jabatannya ini.

Seperti dilansir sebelumnya, Cohen mengaku bersalah pada Agustus 2018 bahwa dia diarahkan oleh Trump untuk mengatur pembayaran kepada model Playboy Karen McDougal, dan pemain film porno Stormy Daniels.
Jaksa penuntut mengakui secara tertulis ke pengadilan bahwa mereka juga meyakini Presiden telah memerintahkan pembayaran uang tutup mulut itu untuk melindungi kampanye Presiden, yang melibatkan Trump.
Selama ini, seperti dilansir CNBC, Trump membantah memiliki hubungan intim dengan kedua perempuan itu. Dalam cuitan di Twitter sebelumnya, Trump juga mengatakan pembayaran itu merupakan transaksi pribadi dan tidak terkait dengan dana kampanye yang dikumpulkannya. “Itu hanyalah masalah perdata,” kata Trump.

Michael Cohen, mantan pengacara Presiden Donald Trump, menjelang sesi Pengadilan Federal pada Selasa, 21 Agustus 2018, di New York.(Foto AP / Kevin Hagen)
Menurut pengacara pribadi Trump, Rudy Giuliani, pembayaran uang tutup mulut itu dilakukan untuk melindungi keluarga Trump.
Dalam pernyataan di pengadilan, Cohen mengatakan kepada hakim distrik William Pauley di Manhattan bahwa loyalitas buta telah membuatnya menutup-nutupi kesalahan Trump. Cohen mengatakan berjanji akan menyediakan semua informasi sebanyak mungkin menyangkut Presiden.

 
“Saya berkomitmen untuk membuktikan integritas saya dan memastikan bahwa sejarah tidak akan mengingat saya sebagai penjahat dalam kisah ini,” kata Cohen dengan tersedu saat memberikan pernyataan. “Saya sangat menyesal dan berjanji akan menjadi lebih baik.”
Vonis hakim ini dijatuhkan untuk dakwaan mengenai pembayaran uang tutup mulut, penghindaran pajak, dan memberikan informasi keliru kepada bank. Cohen juga terkena hukuman karena berbohong kepada Kongres mengenai rencana Trump membangun Trump Tower di Rusia. Hakim memerintahkan Cohen membayar dua jenis denda, yang nilainya masing-masing sebesar US$500 ribu atau Rp7,3 miliar dan US$1.4 juta atau sekitar Rp20.3 miliar.



Credit  tempo.co



Setelah 75 Tahun, Amerika Serikat Pertama Kali Ekspor Minyak


Kilang Minyak
Kilang Minyak

CB, Jakarta - Masyarakat Amerika Serikat memuji langkah Presiden Donald Trump yang untuk pertama kali melakukan ekspor minyak bersih setelah selama 75 tahun negara itu sangat bergantung pada minyak asing.
Terobosan ini adalah hasil dari produksi minyak mentah Amerika Serikat yang tak diduga-duga dari ribuan pengeboran yang dilakukan di sejumlah kawasan di negara itu. Dalam dua pekan, ekspor minyak bersih dan produk lainnya seperti bensin dan solar buatan Amerika Serikat itu, terjual 211 ribu barrels per hari.


PROYEK KILANG MINYAK

Dikutip dari kallanishenergy.com, Kamis, 13 Desember 2018, ekspor minyak yang dilakukan Amerika Serikat ini adalah sebuah terobosan. Pada tahun ini, rata-rata impor minyak Amerika Serikat sekitar 3 juta barrel per hari atau puncaknya sebesar 12 juta barrel per hari pada 2005.
Data Administrasi Informasi Energi atau EIA menyebut Amerika Serikat telah secara terus-menerus menyeimbangkan ekspor minyak mentahnya menyusul dibangunnya sejumlah pipa-pipa baru dari Permian Basin dan sejumlah ladang-ladang pengeboran minyak.
Meskipun data terbaru memperlihatkan Amerika Serikat sekarang mulai lebih banyak menjual minyak, namun perusahaan pengilangan minyak Negara Abang Sam itu tetap mengimpor setiap harinya jutaan barel minyak mentah dan bahan bakar lainnya dari luar negeri. Amerika Serikat mengimpor lebih dari 7 Mmbpd minyak mentah dari berbagai negara untuk membantu menutupi kebutuhan lebih dari 17 Mmbpd minyak mentah. 



Credit  tempo.co



Penjualan Senjata Rahasia Australia ke Timteng Terungkap


Ilustrasi berbagai jenis senjata api
Ilustrasi berbagai jenis senjata api
Foto: X80001/HANDOUT
Penjualan senjata Australia ke negara Timteng yang terlibat perang Yaman.


CB, CANBERRA -- Pemerintah Australia telah menyetujui ekspor lusinan pengiriman barang-barang militer ke negara-negara Timur Tengah yang terlibat dalam perang Yaman. Konflik itu lekat dengan tuduhan-tuduhan kejahatan perang dan pembunuhan warga sipil tanpa pandang bulu.

Dokumen Departemen Pertahanan internal yang diperoleh di bawah Kebebasan Informasi (FOI) dan dari rapat dengar pendapat Parlemen mengungkap, sejak awal 2016, Canberra telah memberikan setidaknya 37 izin ekspor untuk barang-barang yang berhubungan dengan militer ke Uni Emirat Arab, dan 20 izin ke Arab Saudi. Mereka adalah dua negara yang memimpin koalisi perang melawan pemberontak Houthi di negara termiskin di Timur Tengah, Yaman.


Menurut salah satu lembaga perlindungan anak, perang empat tahun di Yaman telah menewaskan puluhan ribu orang. Embargo udara-dan-laut telah menyebabkan lebih dari 85 ribu anak-anak Yaman di bawah usia lima tahun meninggal karena kelaparan.


Ekspor Australia yang sedang berkembang ke UAE dan Arab Saudi mungkin terkait dengan rencana yang diumumkan oleh mantan Perdana Menteri Malcolm Turnbull pada bulan Januari untuk meningkatkan penjualan alat pertahanan secara drastis selama dekade berikutnya.


Australia akan menghabiskan 200 juta  dolar AS (atau setara Rp 2 triliun) antara tahun ini hingga 2028 untuk menjadikan Australia sebagai pengekspor senjata terbesar ke-10 di dunia. Saat ini Australia merupakan yang terbesar ke-20.


Strategi itu menyatakan Timur Tengah adalah "pasar prioritas" untuk ekspor pertahanan.


Skala penjualan senjata Australia



Kellie Tranter adalah pengacara dan aktivis HAM dari New South Wales.
Photo: Kellie Tranter adalah pengacara dan aktivis HAM dari New South Wales. (ABC News: Kyle Taylor)


Pemerintah Australia telah berusaha untuk menjaga rincian rahasia ekspor, tetapi pengacara New South Wales dan aktivis hak asasi manusia Kellie Tranter telah menghabiskan satu tahun mencoba untuk menjelaskan penjualan itu.


"Saya memiliki anak di bawah lima tahun dan sulit untuk tidak tersentuh oleh foto yang datang dari Yaman. [Dengan] seorang bayi yang masih dikandung, saya merasa terdorong untuk mencari tahu bagaimana jika ada peran negara kami dalam penderitaan itu," kata Tranter.


Ia telah melacak peningkatan ekspor ke Timur Tengah melalui serangkaian permintaan FOI Pertahanan.


Upaya Tranter-lah yang menemukan skala sertifikat ekspor Australia ke UAE dan Saudi. Izin ekspor diperlukan sebelum perusahaan atau Pemerintah bisa mengirimkan barang-barang militer atau barang dengan penggunaan ganda ke luar negeri, meskipun kadang-kadang perusahaan menerima izin ekspor dan pada akhirnya tidak mengekspor barang tersebut.


Tranter mengatakan izin itu bukti Australia sedang mencoba untuk meningkatkan penjualan ke negara-negara yang terlibat dalam perang Yaman.


"Kami benar-benar terlibat dengan para pemain yang berpotensi terlibat dalam kegiatan keji di Yaman," katanya.


"Anda berbicara tentang kejahatan perang, bukti kejahatan perang yang banyak."


Seorang ayah memberi air kepada anaknya yang mengalami kekurangan gizi di sebuah rumah sakit di Yaman.
Photo: Seorang ayah memberi air kepada anaknya yang mengalami kekurangan gizi di sebuah rumah sakit di Yaman. (AP: Hani Mohammed)


Dokumen-dokumen FOI yang banyak disunting itu tidak menunjukkan perusahaan Australia mana yang menerima izin, siapa pelanggan internasional mereka, atau bahkan barang apa yang akan mereka ekspor.


"Bahkan anggota Oposisi yang telah mencoba untuk mengambil informasi ini dari Pemerintah diizinkan untuk mengetahui," kata Tranter.


Pada Agustus tahun ini, PBB merilis laporan yang menuduh koalisi pimpinan Saudi atas serangkaian pelanggaran hak asasi manusia, termasuk serangan udara acak dan penjara rahasia yang dikelola UEA menggunakan penyiksaan dan pembunuhan. Laporan itu juga meminta komunitas internasional untuk menghentikan penjualan senjata ke kubu koalisi.


Mantan anggota Parlemen Australia, Melissa Parke, adalah salah satu penulis laporan tersebut. Ia mengatakan pemerintah yang menjadi anggota PBB harus berhati-hati ketika mempertimbangkan masalah ekspor militer.


"Negara-negara anggota yang membantu para pihak dalam konflik akan ingin memastikan bahwa mereka tidak membantu dan bersekongkol dengan kejahatan perang," kata Parke.


"Dan bahwa mereka tidak melanggar kewajiban yang mungkin mereka miliki di bawah perjanjian seperti perjanjian perdagangan senjata."


Australia menandatangani Perjanjian Perdagangan Senjata internasional, yang mulai berlaku pada 24 Desember 2014.


Melissa Parke adalah mantan anggota Parlemen dari Partai Buruh
Photo: Melissa Parke adalah mantan anggota Parlemen dari Partai Buruh yang bertugas di sebuah panel ahli PBB yang tahun lalu menyerahkan laporan yang menguliti perilaku UEA dan Arab Saudi dalam perang di Yaman. (ABC News)


Kesepakatan senjata diawasi



Ada pertanyaan tentang kesepakatan ekspor perusahaan pertahanan Australia, baru-baru ini, untuk memasok sistem senjata bertenaga tinggi, yang menurut sumber mungkin terikat untuk UEA. Electro Optic Systems (Sistem Optik Elektro), yang lebih dikenal sebagai EOS, adalah perusahaan teknologi pertahanan dan antariksa Australia dengan ambisi untuk menjadi pemimpin dunia dalam sistem senjata jarak jauh generasi berikutnya.


Sistem ini adalah kumpulan sensor, kamera, dan laser yang dipasang di sekitar meriam kecil atau senapan mesin berat. Mereka dibangun di atas tumpukan yang berputar yang dapat ditempelkan di atap truk militer atau dek kapal angkatan laut.


Hal ini memungkinkan seorang prajurit untuk menembak dengan aman di dalam kendaraan dan bisa memperoleh target hingga beberapa kilometer jauhnya sendirian. Pada bulan Januari, EOS mengumumkan kesepakatan senilai 410 juta dolar AS (atau setara Rp 4,1 triliun) untuk memasok sistem persenjataan.


Dua orang mengatakan kepada ABC bahwa pengguna akhir adalah Uni Emirat Arab (UEA)


Pelanggan sistem senjata belum terkonfirmasi



Sistem EOS, yang dikenal sebagai RWS, sudah digunakan oleh militer Australia. Pada bulan Januari, perusahaan mengumumkan telah mencapai kesepakatan untuk mengekspor versi terbarunya, R400S-Mk2, ke pelanggan luar negeri.


Ketika ditanya tentang kesepakatan itu, EOS mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka belum bisa "mengonfirmasi atau membantah" bahwa UEA adalah pelanggan luar negeri atau pengguna akhir-nya.


"Pengungkapan identitas pengguna akhir bisa menurunkan dampak teknologi, dan bukan menjadi kepentingan nasional," sebut pernyataan EOS ketika mereka mengumumkan kesepakatan tersebut.


EOS menolak wawancara dengan ABC tetapi mengatakan dalam serangkaian pernyataan bahwa sistem persenjataannya berada "di antara produk yang paling diatur di pasar pertahanan".


Perusahaan itu menyatakan pihaknya "saat ini" tidak memegang lisensi ekspor Pemerintah Australia yang akan memungkinkan mereka untuk mengekspor peralatan militer ke UEA.


"Tak ada alasan untuk percaya bahwa UEA tidak akan memenuhi syarat sebagai penerima lisensi ekspor dari negara manapun, termasuk AS dan Australia", sebut perusahaan itu juga.


EOS mengatakan tidak ada barang mereka yang berada di Yaman dan mereka tidak memainkan peran apa pun - langsung atau tidak langsung - dalam konflik Yaman.


Analis ekonomi pertahanan Australia, Marcus Hellyer, mengatakan kepada ABC, kesepakatan senilai 410 juta dolar (atau setara Rp 4,1 triliun) itu "sangat besar menurut standar Australia".


Hellyer mengatakan nilai dari kesepakatan EOS mewakili lebih dari seperempat dari semua ekspor yang dilisensikan oleh Departemen Pertahanan Australia pada tahun keuangan terakhir.


Kendaraan taktis ini dilengkapi dengan kanon 30 mm dan senjata mesin 7,62 mm.
Photo: Kendaraan taktis ini dilengkapi dengan kanon 30 mm dan senjata mesin 7,62 mm. (Supplied: EOS)


Dukungan pemerintah



Pemerintah Australia juga telah membantu mendukung kesepakatan itu, disebut-sebut sebagai "perluasan utama kemampuan industri pertahanan" oleh EOS, yang memiliki kapitalisasi pasar sebesar 200 juta dolar (atau setara Rp 2 triliun). Catatan keuangan perusahaan itu sendiri menunjukkan lembaga kredit ekspor Pemerintah, EFIC (Korporasi Keuangan dan Asuransi Ekspor), memberikannya lebih dari 33 juta dolar AS (atau setara Rp 330 miliar) tahun ini dalam obligasi kinerja yang terhubung ke RWS.


Sebagai perbandingan, tahun ini Australia telah menyumbang 23 juta dolar AS (atau setara Rp 230 miliar) dalam bantuan kemanusiaan ke Yaman. Menteri Pertahanan Australia, Christopher Pyne, tampaknya memainkan peran penting dalam mengamankan kesepakatan saat ia masih menjabat Menteri Industri Pertahanan, menurut pernyataan Januari yang dirilis oleh EOS ketika mengumumkan kesepakatan 410 juta dolar AS (atau setara Rp 4,1 triliun).


"Christopher Pyne telah mengunjungi ibu kota negara asing dengan saya untuk memberikan jaminan Australia sebagai mitra dan pemasok pertahanan yang bisa diandalkan bagi para sekutunya," kata pernyataan itu.


"Upaya dan dukungan ini diakui."


Penilaian kesepakatan ekspor pertahanan



Pyne mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Australia mempertimbangkan semua aplikasi ekspor militer berdasarkan kasus per kasus, sesuai dengan ketentuan kontrol ekspor.


"Ketentuan-ketentuan ini mencerminkan kewajiban internasional kami, termasuk Perjanjian Perdagangan Senjata, dan termasuk penilaian terhadap kriteria legislatif dari kewajiban internasional, hak asasi manusia, keamanan nasional, keamanan regional dan kebijakan luar negeri," kata sang Menteri.


"Penilaian ini termasuk pertimbangan apakah ada risiko besar yang bisa digunakan barang-barang ekspor untuk melakukan atau memfasilitasi pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional atau hukum hak asasi manusia."


Departemen Pertahanan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Australia tidak terlibat dalam konflik Yaman.


Pernyataan itu mengatakan departemen itu tidak merilis rincian aplikasi ekspor individu atau izin karena pertimbangan komersial-dalam keyakinan. Pemerintah Australia terus membuat pernyataan tentang pentingnya akses kemanusiaan tanpa hambatan ke Yaman.





Credit  republika.co.id



Yaman Butuh Bantuan Kemanusiaan 4 Miliar Dolar AS


Kondisi wilayah di Sanaa, Yaman, akibat perang antara milisi Houthi dan pendukung Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi.
Kondisi wilayah di Sanaa, Yaman, akibat perang antara milisi Houthi dan pendukung Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi.
Foto: Reuters
Perang Yaman telah menyebabkan sekitar 10 ribu orang tewas.



CB, NEW YORK – PBB membutuhkan dana sekitar 4 miliar dolar Amerika Serikat (AS) untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada sekitar 20 juta warga Yaman pada 2019. Dana tersebut diperlukan agar krisis kemanusiaan di negara tersebut tidak kian memburuk.
“Setiap tahun badan dunia membutuhkan tambahan miliaran dolar (untuk bantuan kemanusiaan ke Yaman),” ungkap Wakil Sekretaris Jenderal PBB dan Koordinator Bantuan Darurat Markn Lowcock, dikutip laman Al Araby pada Selasa (11/12).

Pada 26 Februari 2019, sebuah konferensi donor yang didukung PBB, Swedia, dan Swiss dijadwalkan digelar di Jenewa. Dalam kegiatan tersebut, PBB akan berusaha menghimpuan bantuan dari negara-negara untuk krisis kemanusiaan Yaman.

Menurut Lowcock, selain dana, bantuan kemanusiaan untuk warga Yaman juga bergantung pada akses. Terkait hal ini, dia menekankan tentang pentingnya peran Pelabuhan Hodeida. Pelabuhan tersebut diketahui kerap diblokade Arab Saudi dan koalisinya guna menekan kelompok pemberontak Houthi. Hal itu akhirnya berdampak pada terhambatnya pendistribusian bantuan kemanusiaan.

Houthi sempat meminta agar Pelabuhan Hodeida dinyatakan sebagai zona netral. Namun Pemerintah Yaman menolak usulan tersebut.

Konflik Yaman telah berlangsung selama empat tahun. Perang dimulai ketika milisi Houthi melancarkan serangan ke Ibu Kota Yaman Sanaa. Pada 2015, Saudi dan sekutunya memutuskan melakukan intervensi militer ke negara tersebut. Selain bertujuan melindungi pemerintahan Presiden Abed Rabbo Mansour Hadi, Saudi juga berkeinginan menumpas Houthi yang dianggapnya sebagai ancaman karena terafiliasi Iran.

Sejak melakukan agresi ke Yaman, koalisi Saudi telah memberlakukan blokade parsial terhadap pelabuhan Hodeidah. Saudi mengklaim hal itu dilakukan agar pengiriman senjata Iran ke Houthi dapat dihentikan.

Perang Yaman telah menyebabkan sekitar 10 ribu orang tewas. Konflik pun telah memaksa sekitar 3 juta penduduknya mengungsi. 



Credit  republika.co.id





AS Minta Hungaria Tak Halangi Kerjasama Ukraina dan NATO


AS Minta Hungaria Tak Halangi Kerjasama Ukraina dan NATO
Amerika Serikat (AS) mendesak Hungaria untuk memperbaiki hubungannya dengan Ukraina dan tidak mencoba untuk memblokir kerja sama Kiev dengan NATO. Foto/Istimewa

BUDAPEST - Amerika Serikat (AS) mendesak Hungaria untuk memperbaiki hubungannya dengan Ukraina dan tidak mencoba untuk memblokir kerja sama Kiev dengan NATO. Washington mengatakan, jika Ukraina gagal, Hungaria akan berada di garis depan agresi Rusia.

Duta Besar AS untuk Hungaria, David Cornstein, mengatakan bahwa Budapest dapat berbuat lebih banyak untuk memprioritaskan aliansi, pada saat Rusia mengajukan ancaman baru ke Ukraina dan Eropa.

"Sekarang, lebih dari sebelumnya, Rusia menguji Barat," kata Cornstein dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Kamis (13/12).

"Kami merasa sangat, bahwa sebagai sekutu NATO cara terbaik untuk mempromosikan reformasi di Ukraina adalah dengan berbicara dengan Ukraina, bukan dengan memblokir hubungan kerjasama Ukraina dengan NATO," sambungnya.

Cornstein kemudian mengatakan Hungaria, yang sangat bergantung pada minyak, gas dan keahlian nuklir Rusia, bermain dengan api dengan memanjakan Presiden Rusia, Vladimir Putin.

"Kita harus menjaga gambaran besar dalam pikiran. Putin tidak tertarik pada kedaulatan nasional. Visinya adalah neoimperial. Jika Ukraina gagal, Hungaria akan berada di garis depan agresi Rusia," tukasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg mengatakan kepada Presiden Ukraina. Petro Poroshenko bahwa NATO akan mengirim peralatan komunikasi yang aman ke militer Ukraina bulan ini. 



Credit  sindonews.com




Lolos dari Pemakzulan, PM Inggris Kian Percaya Diri



Lolos dari Pemakzulan, PM Inggris Kian Percaya Diri
Lolos dari Pemakzulan, PM Inggris Kian Percaya Diri


Perdana Menteri (PM) Inggris Theresa May semakin percaya diri setelah berhasil selamat dalam voting pemakzulan yang diluncurkan Partai Konservatif. Nantinya, dukungan negosiasi Britain Exit (Brexit) di bawah kepemimpinan May akan terus berlanjut.

Sebanyak 200 anggota parlemen memberikan dukungan kepada May untuk terus memimpin Inggris. Adapun 117 suara menolak kepemimpinan May. Itu menunjukkan separuh anggota parlemen dari Partai Konservatif tidak mendukung upaya negosiasi Brexit versi May.

Setelah itu, May juga harus kembali ke Brussels untuk menjelaskan kepada 27 pemimpin negara anggota Uni Eropa (UE) untuk klarifikasi mengenai kesepakatan Brexit. Britain harus meninggalkan UE pada 29 Maret mendatang.

Namun, oposisi di parlemen menyerukan kemungkinan pembatalan Brexit atau referendum ulang. Berbicara di Downing Street setelah pemungutan suara pemakzulan pada Rabu (11/12) waktu setempat, May mengungkapkan akan mendengarkan pendapat kubu yang menentang negosiasi Brexit.

Dia ingin membangun kompromi agar tidak terjadi perpecahan dan polarisasi yang semakin melebar di Inggris. “Ada sejumlah kolega yang menentang saya, dan saya akan mendengarkan apa yang mereka katakan,” kata May dilansir Reuters. “Kita kini akan melaksanakan pekerjaan untuk mewujudkan Brexit bagi rakyat Inggris,” jelasnya.

Sebelumnya, para pemimpin UE menyatakan mereka tidak memiliki keinginan untuk mengubah kesepakatan. Sumber diplomatik di Brussels menyatakan dokumen yang disiapkan May termasuk memberikan dukungan kepada Inggris untuk mengenai perbatasan Irlandia.

Para pendukung May menyatakan hasil pemungutan suara pemakzulan itu menunjukkan Konservatif berada di belakangnya. Tapi, kelompok anti-UE melihat kesepakatan Brexit merusak hasil referendum 2016 dan menuntut May untuk mengundurkan diri.

Mereka memandang kehilangan sepertiga dukungan di Partai Konvervatif merupakan hal memalukan bagi May. “Hasil yang mengerikan bagi PM May,” kata pemimpin faksi Brexit garis keras, Jacob Rees-Mogg, dilansir BBC.

“PM harus memahami hal itu, dan sesuai norma konstitusi, dia (May) seharusnya menghadap Ratu Elizabeth dan menyatakan mundur,” paparnya.

May yang memilih tetap berada di UE saat referendum Brexit, memperingatkan musuhnya bahwa penarikan dari negosiasi Brexit, bisa menyebabkan proses tersebut tertunda atau terhenti sama sekali. May juga berjanji akan mundur sebelum pemilu 2022.

“Jika kamu adalah PM dan seperti dari anggota parlemen menentang kamu, itu adalah kabar buruk,” kata anggota parlemen Inggris, Mark Francois.

Partai Irlandia Utara memang menentang kesepakatan Brexit yang diajukan May. Sedangkan Partai Buruh sebagai kubu oposisi menyatakan kesepakatan Brexit harus dikembalikan lagi ke parlemen.

Akar permasalahan May sebenarnya pada upaya negosiasi Brexit yang dilakukan May karena tidak memuaskan banyak pihak di Inggris. Brexit merupakan keputusan ekonomi dan politik paling signifikan sejak Perang Dunia II.

Itu memicu kekhawatiran Inggris bisa terpisah dari negara-negara Eropa lainnya. Apalagi posisi Inggris semakin sulit dengan kepemimpinan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan pengaruh geopolitik Rusia dan China yang semakin kuat. 

Hasil Brexit dipastikan akan mengganggu ekonomi Inggris senilai USD2,8 triliun. Itu juga akan berdampak spesifik terhadap persatuan Inggris dan menentukan apakah London akan menjadi salah satu dari dua pusat finansial global.

May berulang kali menegas kan ingin mengimplementasikan Brexit. Dia ingin menjaga hubungan baik dengan UE agar tidak terjadi perpecahan. Namun, upaya itu justru ditentang banyak pihak.

Mungkinkah Inggris menghentikan Brexit? UE sendiri menyatakan tidak akan melakukan renegosiasi. Tapi, para pemimpin negara anggota UE menyarankan Inggris masih bisa berubah pikiran mengenai kemungkinan perceraian dari blok ekonomi tersebut.

Akankah May akan tumbang? Pakar politik Inggris, John Curtice mengungkapkan, May sudah memiliki musuh dan orang yang menentangnya.

“Sepertinya May akan tumbang sekitar April hingga Mei tahun depan,” katanya. Itu berarti dia diprediksi akan lengser setelah Inggris dinyatakan sudah berceraih dengan UE.

Pemimpin Partai Buruh Jeremy Corbyn mengungkapkan hasil pemungutan suara itu tidak mengubah apapun. “May mungkin kehilangan mayoritas di parlemen. Pemerintahannya hancur. Dia tak mampu mewujudkan Brexit,” tuturnya.

Partai Buruh menyatakan akan mengajukan pemungutan suara pemakzulan untuk seluruh anggota parlemen, bukan hanya Konservatif jika ada kesempatan menang dan pemilu bisa digelar.

Kemudian, pejabat Partai Nasional Skotlandia (SNC) Stephen Gethins menyerukan Partai Buruh untuk segera memakzulkan PM May dan menggelar pemungutan suara pemakzulan. “Pemerintahan May bermain dengan kehidupan rakyat Inggris,” jelasnya.

Deputi Ketua Partai Persatuan Demokratik dari Irlandia Utara (DUP) menyatakan partainya memberikan perhatian atas permasakanan Irlandia dalam Brexit di mana banyak anggota parlemen menentangnya.

“Saya pikir pemungutan suara pemakzulan tidak akan mengubah apapun,” katanya. Namun, DUP menyatakan tidak akan mendukung mosi pemakzulan di parlemen saat ini.


Credit  sindonews.com



Serangan Besar Dilaporkan Tewaskan Pelaku Penembakan Strasbourg


Serangan Besar Dilaporkan Tewaskan Pelaku Penembakan Strasbourg
Cherif Chekatt, 29, pelaku penembakan yang tewaskan tiga orang dan melukai 12 orang lainnya di pasar Natal di Strasbourg, Prancis. Foto/Twitter @theEUpost

PARIS - Cherif Chekatt, pelaku penembakan pasar Natal di Strasbourg dilaporkan tewas dalam serangan besar-besaran yang dilakukan unit polisi elite Prancis. Operasi ini juga dilakukan dari udara dengan helikopter.

Sejumlah media Prancis melaporkan tiga hingga empat tembakan besar terjadi di distrik La Meinau dan setidaknya satu orang terbunuh.

Sumber penegak hukum setempat kepada Reuters, Jumat (14/12/2018), mengatakan bahwa Chekatt, 29,  pertama-tama menembak para perwira dan tewas oleh tembakan balasan.

Selain Reuters, laporan-laporan yang mengonfirmasi kematian Chekatt antara lain dari AFP, France 24, BFM TV dan sejumlah media lain.

Serangan di pasar Natal terjadi Selasa malam lalu. Tiga orang tewas dan belasan lainnya terluka setelah Chekatt mengumbar tembakan.

Kejaksaan Paris dalam konferensi pers mengatakan Chekatt meneriakkan takbir saat dia menembaki para pembeli di pasar Natal yang tidak menaruh curiga.

Pelaku sempat terluka di lengan selama kontak tembak dengan polisi, tetapi berhasil membajak taksi dan melarikan diri dari tempat kejadian. Pelariannya itu memicu perburuan besar-besaran.

Chekat memiliki catatan kriminal yang sangat banyak. Dia pernah divonis 27 kali karena berbagai pelanggaran yang dilakukan di Prancis, Jerman, dan Swiss.

Dia sejatinya telah diintai oleh DGSI, badan keamanan dalam negeri Prancis, karena menyimpan pandangan ekstremis. 




Credit  sindonews.com



Kanada Konfirmasi Penangkapan Dua Warganya oleh China


Kanada Konfirmasi Penangkapan Dua Warganya oleh China
Ilustrasi. (Chris Roussakis / AFP)


Jakarta, CB -- Kementerian Luar Negeri Kanada mengkonfirmasi bahwa China telah menahan warga negara Kanada yang kedua. Beijing mengungkapkan penangkapan tersebut berhubungan dengan ancaman keamanan nasionalnya.

"Kami dapat mengkonfirmasi bahwa seorang warga Kanada, Michael Spavor, telah ditahan di China," kata Kementerian dalam pernyataan yang dikutip AFP.

"Kami telah mengajukan kasus ini secara langsung kepada pihak berwenang China. Pemerintah Kanada akan terus berbicara dengan pemerintah China."


Ottawa sebelumnya mengatakan diberitahu bahwa mantan diplomat Kanada Michael Kovrig ditangkap di Beijing.


"Kedua warga Kanada yang ditangkap dicurigai terlibat dalam kegiatan yang mengancam keamanan nasional China," kata jurubicara Kementerian Luar Negeri China Lu Kang.

Penahanan dua warga negara Kanada itu telah memicu kecurigaan bahwa China membalas Kanada atas Meng Wanzhou, CFO Huawei.

Kasusnya telah membuat Beijing marah dan mengguncang hubungan Kanada dengan China, yang juga terlibat dalam perang dagang dengan Amerika Serikat.



Credit  cnnindonesia.com




Pebisnis Kanada Ditangkap di China Sahabat Kim Jong-un


Pebisnis Kanada Ditangkap di China Sahabat Kim Jong-un
Michael Spavor, seorang warga Kanada yang ditangkap oleh pemerintah China ternyata bersahabat dengan Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un. (Istockphoto/menonsstocks)



Jakarta, CB -- Michael Spavor, warga Kanada sekaligus pebisnis yang baru-baru ini ditahan pemerintah China ternyata memiliki kedekatan dengan Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un.

Spavor sempat dinyatakan hilang oleh pemerintah Kanada, sebelum pemerintah China menyatakan dia tengah diperiksa. Beijing mengatakan Spavor sedang diselidiki Dinas Keamanan Negara Kota Dandong sejak 10 Desember lalu, dengan tuduhan diduga mengancam keamanan nasional China tanpa merinci.

Tak hanya tatap muka, Spavor juga dikabarkan pernah bermain ski bersama pemimpin negara terisolasi itu. Relasi personalnya dengan Kim Jong-un membuat nama dia cukup terkenal di kawasan.


"Itu adalah pengalaman paling menakjubkan yang pernah saya alami dalam hidup saya. Kami bermain bersama selama tiga hari," ucap Spavor kepada Reuters dalam wawancaranya pada 2017 lalu.


Spavor menyimpan sejumlah foto pertemuannya dengan Kim di ponselnya. Dia mengggambarkan Kim Jong-un sebagai seorang karismatik dan cerdas.

Sejumlah gambar menunjukkan keduanya bermain ski laut di sebuah teluk di dekat Wonsan, salah satu area pengembangan ekonomi Korut.

Selain bermain ski, sejumlah foto juga memperlihatkan Spavor dan Kim Jong-un menikmati koktail dalam sebuah perahu.

Spavor diketahui telah tinggal cukup lama di China. Dia menjalankan sebuah organisasi pertukaran budaya bernama Paektu Cultural Exchange yang bermarkas di Negeri Tirai Bambu.


Organisasi itu memfasilitasi perjalanan bisnis, pariwisata, dan olahraga ke Korea Utara. Lembaga itu cukup dikenal karena memfasilitasi bintang basket Amerika Serikat, Dennis Rodman mengunjungi negara terisolasi itu beberapa waktu lalu.

Spavor menjadi satu dari segelintir orang asal negara Barat yang memiliki hubungan pribadi dengan Kim Jong-un.

Dia rajin merayu para pemodal dunia agar berminat menanamkan modalnya ke Korut sejak hubungannya dengan Amerika Serikat melunak dalam beberapa bulan terakhir.

Pada 2015, Spavor berhasil menarik lebih dari US$150 juta dana asing untuk mendanai pengembangan daerah industri Wonsan. Sekitar US$39 juta digunakan untuk mendanai pembangunan pabrik bir baru.

Awal kedekatannya dengan petinggi Korut dimulai sekitar awal 2000. Pada 2005, dia sempat tinggal di Ibu Kota Pyongyang untuk mengajar di sebuah sekolah yang didirikan oleh organisasi non-pemerintah Kanada selama beberapa bulan.

Sejak itu dia menguasai bahasa Korea dengan aksen Korut yang kental, dan mempertahankan hubungan baik dengan sejumlah orang di negara itu, termasuk Kim Jong-un.



Credit  cnnindonesia.com



Hilang di China, Warga Kanada Diperiksa atas Ancaman Keamanan


Hilang di China, Warga Kanada Diperiksa atas Ancaman Keamanan
Ilustrasi kota di China. (CNN Indonesia/Anggi Kusumadewi)


Jakarta, CB -- Michael Spavor, warga Kanada yang baru-baru ini dinyatakan hilang di China, disebut diperiksa otoritas Beijing karena diduga mengancam keamanan nasional.

Seperti dikutip AFP, kantor berita pemerintah China di timur laut Provinsi Liaoning melaporkan bahwa Spavor sedang "diselidiki" oleh Dinas Keamanan Negara Kota Dandong. Penyelidikannya berlangsung sejak 10 Desember lalu.

Kanada menyatakan Spavor hilang setelah Ottawa tak bisa mengontaknya lagi sejak terakhir kali memberi tahu pejabat kedutaan di Beijing bahwa dia tengah diperiksa otoritas China.



Spavor memang tinggal di China. Dia menjalankan sebuah organisasi pertukaran budaya bernama Paektu Cultural Exchange yang berbasis di negara tersebut.


Organisasi itu memfasilitasi perjalanan bisnis, pariwisata, dan olahraga ke Korea Utara. Organisasinya cukup dikenal karena memfasilitasi bintang basket NBA, Dennis Rodman, mengunjungi negara terisolasi itu beberapa waktu lalu.

Spavor merupakan warga Kanada kedua yang diperiksa China dalam beberapa pekan terakhir.



Sebelumnya, Michael Kovrig, mantan diplomat Kanada, ditahan otoritas China ketika mengunjungi Beijing pada Senin pekan ini.

Surat kabar lokal, Beijing News, melaporkan ahli dari organisasi think tank International Crisis Group itu juga ditahan karena "dicurigai melakukan aktivitas" yang membahayakan keamanan nasional.

Investigasi terhadap dua warga Kanada ini muncul ketika relasi Ottawa dan Beijing tengah merenggang menyusul penangkapan bos Huawei, Meng Wanzhou, di Vancouver, beberapa waktu lalu.



Otoritas Kanada menangkap Meng atas permintaan ekstradisi dari AS yang akan mengadili bos Huawei itu atas kasus terkait sanksi Iran.

Meng disebut melangar sanksi AS terhadap Iran lantaran berbisnis dengan salah satu perusahaan yang beroperasi di negara tersebut.

Sempat ditahan, Meng akhirnya bebas dengan membayar jaminan sebesar US$7,5 juta atau setara Rp108,6 miliar.



Credit  cnnindonesia.com




Fotografer Cina Ditangkap dengan Alasan tidak Jelas


Ilustrasi Penangkapan.
Ilustrasi Penangkapan.
Foto: Pixabay
Xu kehilangan kontak dengan suaminya pada 3 November.



CB, BEIJING -- Seorang fotografer asal Cina, Lu Guang yang tiga kali memenangkan penghargaan fotografi World Press Photo telah ditangkap di wilayah Xinjiang barat, Xinjiang dengan tuduhan yang tidak jelas. Hal itu disampaikan oleh istrinya, Xu Xiaoli pada hari Kamis (13/12).

Xu menjelaskan, suaminya Lu Guang, telah diundang dalam acara fotografi di ibu kota daerah, Urumqi, pada akhir Oktober lalu. Dia kehilangan kontak dengan suaminya pada 3 November, ketika Lu bepergian sendirian di kota selatan Kashgar. Sejak saat itu, Xu belum mendengar kabar dari suaminya lagi.

"Polisi di kota selatan Kashgar, Xinjiang telah memberitahu keluarga tentang penangkapan Lu," ujar Xu yang berdomisili di Kota New York, Amerika Serikat.

Dalam unggahannya di Twitter, Xu menambahkan keluarganya telah menyewa seorang pengacara. Tetapi hingga saat ini mereka belum menerima pemberitahuan tertulis tentang kasus tersebut. Pihak kepolisian Kashgar pun belum memberi komentar.

Karya Lu yang memenangkan penghargaan sebagian besar terfokus pada isu lingkungan dan sosial yang sensitif di Cina. Beberapa di antaranya termasuk polusi industri, kecanduan narkoba, dan orang yang hidup dengan AIDS.

Beijing telah menghadapi kecaman dari para aktivis, akademisi, pemerintah asing, dan pakar hak asasi PBB atas penahanan massal serta pengawasan ketat terhadap etnis minoritas Uighur dan kelompok Muslim lainnya di Xinjiang.

Pihak berwenang China secara rutin menyangkal represi etnis atau agama di Xinjiang dan mengatakan tindakannya diperlukan untuk memerangi pengaruh ekstremisme agama.



Credit  republika.co.id




Maria Butina Akui Jadi Agen Rusia yang Operasi di AS



Maria Butina Akui Jadi Agen Rusia yang Operasi di AS
Maria Butina, 30, warga Rusia yang ditahan di Amerika Serikat atas tuduhan menjadi agen mata-mata Kremlin yang beroperasi di AS. Foto/Facebook


WASHINGTON - Maria Butina, warga Rusia yang ditangkap dan ditahan pihak berwenang Amerika Serikat (AS) Juli lalu, mengaku bersalah karena bertindak sebagai agen Kremlin. Pengakuan itu disampaikan di sidang pengadilan federal di Washington, hari Kamis.

Perempuan 30 tahun ini setuju untuk bekerja sama dengan jaksa AS untuk penyelidikan.Butina beroperasi sebagai agen Kremlin saat dia berteman dengan para pemimpin National Rifle Association (NRA). Dia mengaku mulai beroperasi di AS pada tahun 2015 untuk kepentingan Rusia.

Menurut pengakuannya, semua hasil operasi di AS selalu dia laporkan kepada pejabat senior Rusia.

Dia menghadapi hukuman maksimal lima tahun penjara, tetapi dia tidak akan langsung dihukum. Kerja samanya dengan jaksa AS bisa mengarah pada pengurangan hukuman.

NRA tidak segera menanggapi permintaan media untuk berkomentar.

Kementerian Luar Negeri Rusia sebelumnya mengatakan bahwa keputusan apa pun yang diambil Butina untuk membebaskan dirinya dari tahanan di AS akan didukung oleh Moskow.

Tuntutan terhadap agen Kremlin ini diajukan oleh unit keamanan nasional Departemen Kehakiman dan jaksa AS di Washington, bukan oleh Penasihat Khusus Robert Mueller, yang menyelidiki dugaan intervensi Rusia dalam pemilu AS tahun 2016.

Mengutip laporan Bloomberg, Jumat (14/12/2018), Butina pernah memberikan informasi tentang Paul Erickson, pacar pertamanya. Erickson cocok dengan deskripsi seorang pria yang disebut sebagai "U.S Person 1" di dokumen pengakuan Butina.

Menurut jaksa, Erickson menghubungkan Butina dengan kaum Republikan yang berpengaruh dan menulis dalam pesan bahwa dia telah terlibat dalam mengamankan jalur komunikasi yang sangat pribadi antara Kremlin dan para pejabat kunci NRA.

Pengacara Butin, Robert Driscoll, mengatakan Erickson telah mengunjungi Butina di penjara beberapa kali pada tahun ini.

Pengacara Erickson, Bill Hurd, mengatakan kliennya adalah orang Amerika yang baik."Tidak pernah melakukan apa pun untuk menyakiti negara kita dan tidak akan pernah," ujarnya.

Pemerintah Rusia mengatakan agen mata-mata Kremlin tidak memiliki pengetahuan tentang Butina atau pun kegiatannya.

"Ketika saya mendengar ada sesuatu yang terjadi di sekitarnya, untuk permulaan saya bertanya kepada kepala dinas rahasia kami, 'Siapa dia?' Tidak ada yang tahu apa pun tentang dia," kata Presiden Vladimir Putin di stasiun televisi pada hari Selasa atau Sehari setelah Butina mengatakan dalam dokumen bahwa dia ingin mengubah keterangannya. 

Butina melakukan perjalanan ke AS pada tahun 2015. Dia masuk ke AS dengan visa pelajar pada tahun 2016 untuk belajar di American University di Washington. Menurut dokumen pengadilan, dia pernah melapor kepada Alexander Torshin, mantan wakil ketua bank sentral Rusia.

Torshin menemani Butina ke berbagai acara politik AS yang konservatif. Pada 2015 dan 2016, pasangan itu menghadiri setidaknya satu konferensi NRA dan National Prayer Breakfast.

Pada sebuah konferensi, mereka bertemu dengan Gubernur Wisconsin Scott Walker. Butina juga menghadiri pengumuman Walker bahwa dia mencalonkan diri sebagai presiden.

Pada acara di balai kota di Las Vegas pada tahun 2015, Butina bertanya kepada kandidat presiden Donald Trump apakah dia akan meningkatkan hubungan AS dengan Rusia. Trump mengatakan dia akan melakukannya.

Butina, yang memulai grup mirip NRA di Rusia yang disebut sebagai Right to Bear Arms, sudah menjadi pelengkap di komunitas pengguna senjata Amerika. Anggota NRA melakukan perjalanan ke Rusia pada 2013 untuk menghadiri acara yang dia selenggarakan. Di antara hadirin itu adalah Torshin dan David Keene, presiden NRA sebelumnya.

Driscoll menambahkan kliennya adalah seorang mahasiswi universitas yang sah.

Kasus Butina mengingatkan pada kasus spionase sebelumnya. Pada tahun 2010, Anna Chapman si mata-mata cantik Rusia dan sembilan "agen tidur" Kremlin lainnya bekerja secara diam-diam di AS. Mereka ditangkap FBI dan mengaku bersalah sebelum akhirnya dikirim kembali ke Moskow sebagai bagian dari pertukaran tahanan mata-mata.

Credit  sindonews.com




Sejarah, Politisi Perempuan Terpilih Jadi Ketua Parlemen Bahrain


Sejarah, Politisi Perempuan Terpilih Jadi Ketua Parlemen Bahrain
Fawzia Zainal menjadi perempuan pertama yang menjadi Ketua Parlemen Bahrain. Foto/Istimewa

AL MANAMAH - Parlemen Bahrain membuat sejarah pada Rabu kemarin ketika seorang politisi perempuan terpilih sebagai orang nomor satu di lembaga legislatif itu. Fawzia Zainal menjadi perempuan pertama yang memimpin parlemen Bahrain.

Dalam pemilihan ketua parlemen, Zainal mendapatkan 25 suara dari 40 anggota majelis rendah. Zainal menjadi wanita kedua yang memimpin parlemen di kawasan Teluk Arab setelah Uni Emirat Arab (UEA) membuat sejarah pada 2015 ketika menunjuk Amal al-Qubaisi sebagai presiden Dewan Nasional Federal negara (FNC).

Dewan Tertinggi untuk Perempuan di Bahrain memuji pencapaian tinggi oleh seorang wanita Bahrain yang memimpin parlemen melalui pemilihan dan pemilihan langsung.

"Saya akan bekerja dengan sesama anggota parlemen untuk menerapkan implikasi politik, ekonomi dan sosial yang ditetapkan dalam pidato Yang Mulia, dan akan menggunakan semua instrumen konstitusional dan hukum yang tersedia yang mengangkat Kerajaan Bahrain kita yang berharga dan mempertahankan keamanan, stabilitas dan memajukan posisi di bidang pembangunan berkelanjutan dan manusia,” kata Zainal dalam pernyataan pertamanya sebagai Ketua parlemen seperti dikutip dari Al Arabiya, Kamis (13/12/2018).

Zainal untuk ketiga kalinya bertarung dalam pemilu lokal. Ia sebelumnya hampir memenangkan kursi pada 2014 lalu tetapi gagal karena hanya mendapatkan 228 suara dalam putaran kedua di distrik Riffa Timur melawan pesaingnya.

Zainal mengatakan sudah lama terjun ketika dia melihat basis dukungannya tumbuh selama bertahun-tahun.

“Pada tahun 2006 ketika saya pertama kalinya turun, pemilu penuh sesak oleh masyarakat politik dan gender adalah topik utama diskusi di kalangan pemilih. Seiring waktu, itu menjadi masalah yang kurang karena kesadaran pemilih tentang politik dan masyarakat tumbuh dan matang di mana mereka dapat melihat calon melewati gender sebagai faktor tetapi lebih kepada apa yang bisa mereka bawa ke meja,” tuturnya.
Perempuan Bahrain akhirnya memecahkan langit-langit kaca tahun ini. Enam anggota parlemen perempuan Bahrain memecahkan rekor negara itu tentang perwakilan perempuan di parlemen ketika hasil resmi diumumkan pada 2 Desember lalu. Hal ini menegaskan bahwa mereka, bersama dengan beberapa muka baru tokoh independen, akan menjadi bagian dari legislatif kelima pulau kerajaan itu.

Tidak seperti negara-negara lain di kawasan itu, Bahrain tidak memiliki kuota untuk perwakilan perempuan di parlemen. Banyak warga Bahrain memandang sistem semacam itu bertentangan dengan konstitusi Bahrain dan Piagam Aksi Nasional, sebuah dokumen yang disahkan pada tahun 2001 yang menggerakkan politik, reformasi sosial dan ekonomi di kerajaan, yang memperoleh persetujuan 98,4 persen rakyat dalam referendum nasional pada saat itu. 




Credit  sindonews.com




Belgia Perketat Keamanan di Pasar Natal Pasca Penembakan Strasbourg


Belgia Perketat Keamanan di Pasar Natal Pasca Penembakan Strasbourg
Otoritas keamanan Brussels telah meningkatkan langkah-langkah keamanan di pasar Natal di Ibu Kota Belgia itu, menyusul insiden penembakan Strasbourg. Foto/Istimewa

BRUSSELS - Kantor Walikota Brussel menyatakan, otoritas keamanan telah meningkatkan langkah-langkah keamanan di pasar Natal di Ibu Kota Belgia itu, menyusul insiden penembakan Strasbourg.

The Winter Wonders and Christmas Market berlangsung antara 30 November hingga 6 Januari di kota Brussels. Setelah insiden di Strasbourg, Walikota Kota Brussels Philippe Close menyelenggarakan pertemuan dengan dinas keamanan kota untuk membahas cara terbaik untuk memastikan keselamatan semua orang, terlepas dari fakta bahwa tingkat keamanan belum ditingkatkan.

Namun, meski demikian, kantor Walikota menyebut patroli meningkatkan patroli di lokasi pasar Natal digelar. "Tindakan keamanan dan patroli polisi di daerah tempat pasar Natal digelar telah ditingkatkan," kata kantor walikota dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Kamis (13/12).

Sebelumnya, Pemerintah Prancis menyatakan pihaknya akan menemukan pelaku penembakan di pasar Natal di Strasbourg. Pelaku diketahui bernama Cherif Chekat dan dikenal  sebagai seorang radikal.

Dalam sebuah wawancara dengan media setempat, juru bicara pemerintah Prancis, Benjamin Griveaux ditanya apakah kepolisian Prancis diperintahkan untuk menangkap pelaku  atau menembak matinya. Dia menyebut, tidak penting, terpenting pelaku ditemukan.

"Tidak masalah (hidup atau mati). Yang terbaik adalah menemukannya secepat mungkin," kata Griveaux dalam wawancara tersebut. 




Credit  sindonews.com



AS Gertak Turki soal Serangan ke Kurdi di Suriah


AS Gertak Turki soal Serangan ke Kurdi di Suriah
Ilustrasi personel YPG. (Reuters/Rodi Said)


Jakarta, CB-- Kementerian Pertahanan Amerika Serikat menyatakan setiap serangan militer di wilayah di utara Suriah tidak bisa diterima, Kamis (13/12), setelah Turki melancarkan serangan ke pasukan Kurdi di wilayah itu.

"Aksi militer secara unilateral ke arah timur laut Suriah-terutama karena personel AS mungkin berada di sekitarnya-oleh pihak mana pun akan menjadi keprihatinan serius," ucap juru bicara Pentagon, Komandan Sean Robertson, melalui sebuah pernyataan, Kamis (13/12).

"Kami akan menganggap tindakan militer seperti itu sebagai sebuah aksi yang tidak dapat diterima."


Washington melansir pernyataan ini setelah Presiden Recep Tayyip Erdogan yang mengatakan bahwa Turki akan memulai "operasi" di wilayah yang dikuasai pasukan Kurdi di utara Suriah dalam beberapa hari ke depan.


Erdogan menjabarkan bahwa operasi itu menargetkan pasukan Unit Pelindung Orang Kurdi (YPG), sayap militer kelompok Partai Pekerja Kurdistan (PKK).

Selama ini, AS berkoalisi dengan YPG di bawah aliansi yang dipimpin oleh Pasukan Demokrat Suriah (SDF). Koalisi tersebut memainkan peran kunci dalam memberangus kelompok ISIS di Suriah dan Irak.

"Koordinasi dan konsultasi antara AS dan Turki adalah satu-satunya pendekatan yang bisa membantu mengatasi masalah-masalah keamanan di kawasan ini," ucap Robertson seperti dikutip AFP.

"Kami berkomitmen untuk bekerja sama dan baru-baru ini kami juga telah mengadakan kelompok kerja tingkat tinggi di Suriah dengan Turki untuk memperkuat kerja sama dan koordinasi."


Pentagon telah berulang kali memperingatkan Ankara bahwa pertempuran antara Turki dengan SDF hanya akan menganggu misi utama di Suriah selama ini, yakni memberangus ISIS.

"Kita tidak boleh dan tidak dapat membiarkan ISIS bernapas dalam situasi krisis ini atau kita akan mengancam kemajuan signifikan yang telah kita raih bersama yang berisiko memungkinkan ISIS bangkit kembali," ucap Robertson.

Serupa dengan AS, YPG melalui juru bicaranya, Nuri Mahmud, menganggap serangan Turki terhadap kelompoknya hanya akan menghambat operasi militer koalisi penggempur ISIS.

"Ancaman (Turki) bertepatan dengan progres pasukan kami melawan teroris di gerbang Kota Hajin," ucap Mahmud.

"Tidak diragukan lagi, setiap serangan ke utara Suriah akan memiliki dampak langsung pada pertempuran koalisi melawan ISIS di Hajin. Pasukan yang berperang di sana akan kembali dan memperjuangkan wilayah serta keluarga mereka."




Credit  cnnindonesia.com




Kartu Identitas Putin saat Jadi Mata-mata Ditemukan di Jerman


Kartu Identitas Putin saat Jadi Mata-mata Ditemukan di Jerman
Penemuan sebuah kartu identitas polisi rahasia Jerman Timur jadi perbincangan karena nama dan wajah Presiden Rusia, Vladimir Putin, terpampang di dalamnya. (Reuters/Kirill Kudryavtsev/Pool)


Jakarta, CB -- Penemuan sebuah kartu identitas polisi rahasia Jerman Timur menjadi perbincangan dunia karena nama dan wajah Presiden Rusia, Vladimir Putin, terpampang di dalamnya.

Kartu identitas badan kepolisian dan intelijen rahasia Jerman yang kerap disebut Stasi itu memuat foto hitam putih Putin ketika masih muda mengenakan dasi.

Dilansir CNN, kartu itu dikeluarkan pada 1985. Di tahun yang sama, Putin dilaporkan masih bekerja untuk badan intelijen Rusia, KGB.


Pada periode itu, protes pro-demokrasi sedang gencar-gencarnya mengguncang rezim komunis. Pertempuran itu berakhir dengan kekalahan komunis dan peruntuhan Tembok Berlin.


Putin sendiri ditempatkan di Dresden, Jerman Timur, tahun 1985-1990. Ia memegang peran sebagai penghubung KGB dan Stasi, sehingga mendapat akses ke fasilitas di Jerman.

Dalam sebuah pernyataan, Badan Catatan Stasi (BStu) menyatakan bahwa kartu identitas tersebut tak mengartikan bahwa Putih bekerja untuk Stasi. Kartu tersebut diberikan kepada Putin hanya untuk memasuki kantor Stasi.


"Di 15 kabupaten di Jerman Timur, semua perwakilan KGB mendapat kartu identitas untuk mengakses gedung-gedung kantor Stasi. Begitu pula untuk Vladimir Putin," demikian bunyi pernyataan BStu.

Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengaku tak terkejut ketika mengetahui kartu identitas tersebut tersebar.

"Seperti yang sudah diketahui, ketika Uni Soviet masih ada, KGB dan Stasi adalah lembaga itelijen yang saling bekerja sama. Jadi pertukaran identitas seperti itu adalah hal biasa," tuturnya, dikutip dari Reuters.


Credit  cnnindonesia.com


Dewan AS Desak Myanmar Bebaskan Dua Jurnalis Reuters


Militer Myanmar di negara bagian Rakhine yang merupakan wilayah Muslim Rohingya tinggal.
Militer Myanmar di negara bagian Rakhine yang merupakan wilayah Muslim Rohingya tinggal.
Foto: AP Photo
Pengacara kedua wartawan ajukan banding. Sidang dijadwalkan 24 Desember ini.


CB, WASHINGTON DC –  Dewan Perwakilan AS menyerukan pemerintah Myanmar membebaskan wartawan Reuters Wa Lone dan Kyaw Soe Oo. Kedua jurnalis itu dipenjarakan satu tahun lalu dalam sebuah kasus bebas bicara.


Sebanyak 394 anggota parlemen memilih satu suara resolusi yang menyerukan pembebasan Wa Lone, 32, dan Kyaw Soe Oo, 28. Mereka dinyatakan bersalah pada September karena melanggar Undang-Undang Rahasia Resmi Myanmar dan dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara.
Kasus ini telah menimbulkan pertanyaan di antara sejumlah pemimpin politik di Amerika Serikat dan Eropa, pendukung hak asasi manusia dan PBB tentang kemajuan Myanmar menuju demokrasi.


Ukurannya tidak mengikat, tetapi dimaksudkan sebagai pesan yang kuat kepada pemerintah Myanmar, juga dikenal sebagai Burma, serta pemerintahan Presiden Donald Trump bahwa anggota Kongres AS ingin kedua orang itu dibebaskan.


Resolusi itu juga menyebut kampanye militer Myanmar terhadap minoritas Muslim Rohingya di negara itu adalah genosida.


Dalam laporan yang dikeluarkan pada 27 Agustus, para penyelidik AS mengatakan militer Myanmar melakukan pembunuhan massal dan pemerkosaan terhadap Rohingya dengan "niat genosida".


Dan untuk pertama kalinya secara eksplisit menyerukan kepada pejabat Myanmar untuk menghadapi tuduhan genosida atas kampanye mereka.


Departemen Luar Negeri AS, yang akan membuat tekad resmi, belum membuat penunjukan resmi menggunakan istilah genosida.


Kedutaan Myanmar di Washington tidak segera menanggapi permintaan untuk memberikan komentar terhadap suara Dewan Perwakilan Rakyat.


Militer di Myanmar, di mana agama Buddha adalah agama utama, telah membantah tuduhan masa lalu bahwa mereka telah melakukan genosida terhadap Rohingya dan mengatakan tindakannya adalah bagian dari perang melawan terorisme.


Seorang anggota kongres tak menyetujui resolusi itu, dia adalah Andi Biggs, seorang Republikan dari Arizona. Diminta mengomentari suara Biggs tersebut, Daniel Stefanski, juru bicara anggota kongres, tidak secara langsung menjawab pertanyaan tetapi mengatakan "penindasan berkelanjutan Rohingya di Myanmar adalah tidak manusiawi.


Stefanski menyerukan kepada pemerintahan Trump "untuk menggunakan tekanan diplomatik maksimum untuk mengakhiri genosida dan menuntut pembebasan dua jurnalis.


Pengacara untuk dua wartawan Reuters telah mengajukan banding terhadap keyakinan dan hukuman mereka. Sidang banding dijadwalkan untuk 24 Desember.


Antara lain, resolusi DPR juga mengutuk serangan terhadap warga sipil oleh militer Burma dan menyerukan Trump untuk menjatuhkan sanksi tambahan pada anggota senior militer Burma dan pasukan keamanan yang dikatakan bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia. Gedung Putih tidak segera menanggapi permintaan untuk komentar.




Credit  republika.co.id





CoC Tidak Bisa 'Obati' Masalah di Laut China Selatan


CoC Tidak Bisa \Obati\ Masalah di Laut China Selatan
Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu RI, Damos Dumoli Agusman mengatakan, CoC tidak menyelesaikan masalah di Laut China Selatan. Foto/Istimewa

JAKARTA - Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Indonesia, Damos Dumoli Agusman mengatakan, Code of Conduct (CoC) atau Kode Perilaku tidak menyelesaikan masalah di Laut China Selatan.

Damos, yang ditemui pasca seminar mengenai hukum laut internasional di Universitas Pancasila, mengatakan, CoC hanya membantu meredam konflik. Namun, CoC tidak akan menyelesaikan inti dari masalah di kawasan itu.
"CoC itu tidak ada hubunganya dengan penyelesaian inti masalah. CoC itu seperti analgesik. Hanya meredakan panas, namun tidak meredakan kankernya itu," ucap Damos pada Kamis (13/12).

Dia lalu mengatakan, untuk penyelesaian masalah batas wilayah atau tumpang tindih klaim atas sebuah wilayah, negara-negara ASEAN sudah sejak lama memberikan contoh bagaimana menyelesaikan hal ini.

"ASEAN memberikan contoh jika ada masalah, jangan dibuat ribut. Namun, diselesaikan lewat cara negosiasi, jika tidak berhasil, bisa selesaikan politis. Kalau politis tidak bisa juga, baru kita pakai pihak ketiga," ucapnya, merujuk pada Pengadilan Tinggi Internasional (ICJ).

Sebelumnya diwartakan, CoC yang sudah dibahas antara ASEAN dan China selama satu dekade terakhir ditarget rampung pada tahun 2021 mendatang.

Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Indonesia, Jose Tavares, menuturkan saat ini sudah ada satu draft mengenai CoC. Dia menyebut bahwa ASEAN dan China  telah sepakat untuk melakukan pembahasan pertama draft tahun depan.

"Baru-baru ini kami mendengar kepala pemerintahan China baru saja menyatakan kesediaan untuk menyelesaikan CoC dalam waktu tiga tahun," kata Jose.

"Berarti pada tahun 2021 kita akan menyiapkan CoC. Mudah-mudahan ini akan berkontribusi untuk mencegah insiden di Laut China Selatan dan jika itu terjadi, bagaimana mengelola insiden agar tidak meluas menjadi konflik terbuka sementara juga melakukan pengaturan dengan penjaga pantai dan kapal penangkap ikan dan melanjutkan dengan membangun kepercayaan," sambungnya. 



Credit  sindonews.com




Meditasi di Hutan Lindung, Biksu Buddha Tewas Diterkam Macan Tutul


Meditasi di Hutan Lindung, Biksu Buddha Tewas Diterkam Macan Tutul
Seorang biksu Buddha tewas di terkam macan tutul saat bermeditasi di hutan lindung India. Foto/Istimewa

NEW DELHI - Seorang biksu Buddha tewas dibunuh macan tutul saat bermeditasi di hutan lindung yang untuk kucing-kucing besar. Ini adalah serangan kelima di daerah itu dalam sebulan terakhir.

Rahul Walke Bodhi tengah duduk di bawah pohon di hutan Ramdegi, India barat, untuk sembahyang pagi hari ketika seekor macan tutul menerkamnya.

Pihak kepolisian negara bagian Maharashtra mengatakan biksu berusia 35 tahun itu terluka parah. Dua biksu lain yang sedang bermeditasi dengannya melarikan diri untuk kemudian memberitahukan polisi, yang mulai memulai pencarian mayatnya.

"Mayatnya yang dianiaya parah ditemukan lebih jauh ke dalam hutan, menunjukkan hewan itu mencoba untuk menyeretnya," kata Krisna Tiwari, seorang perwira polisi senior di wilayah itu, seperti dikutip dari AFP, Kamis (13/12/2018).

Hutan, sekitar 825 kilometer barat dari Ibu Kota negara bagian Mumbai, adalah cagar alam yang dilindungi untuk kucing besar di mana empat serangan mematikan lainnya terjadi dalam beberapa pekan terakhir.

Polisi mengatakan para biarawan, berada di daerah itu untuk konferensi doa tahunan, telah mengabaikan peringatan dari pejabat setempat agar tidak merambah terlalu jauh ke dalam hutan.

Serangan itu menyusul insiden fatal yang terpisah pada hari Senin, ketika penjaga toko Sandeep Arjun terbunuh di luar kiosnya di pinggiran hutan.

Tidak jelas apakah macan tutul yang sama bertanggung jawab untuk kedua serangan itu.

Tiga lagi kematian yang dikaitkan dengan serangan macan tutul dan harimau telah dilaporkan di sekitar cagar alam dalam sebulan terakhir, kata para pejabat.

Perkiraan resmi menunjukkan ada sekitar 12.000 dan 14.000 macan tutul di India.

Ekspansi perkotaan telah mengurangi jumlah mereka seiring menyusutnya habitat hutan, membuat mereka ke dalam kontak yang lebih dekat - dan konflik - dengan manusia.

Diperkirakan 431 macan tutul tewas pada tahun 2017, menurut angka pemerintah. Sebagian besar dibunuh oleh pemburu untuk kulit dan bagian tubuh mereka.

Tidak ada angka tentang jumlah manusia yang dibunuh oleh macan tutul, tetapi para ahli mengatakan ada ratusan kematian setiap tahunnya. 





Credit  sindonews.com



Kamis, 13 Desember 2018

Yandex Rusia Tak Sengaja Ungkap Pangkalan Rahasia di Turki dan Israel


Yandex Rusia Tak Sengaja Ungkap Pangkalan Rahasia di Turki dan Israel
Lokasi Camp Gilot (dikaburkan), markas unit Korps Intelijen Israel, yang disuguhkan layanan pemetaan digital Yandex. Foto/Yandex

WASHINGTON - Layanan pemetaan digital Rusia, Yandex.Maps, tak sengaja mengungkap lokasi pangkalan militer rahasia yang ada di Israel dan Turki. Fasilitas militer yang diungkap itu pangkalan Incirlik yang menjadi area penempatan bom nuklir Amerika Serikat (AS).

Seperti Google, Yandex menyediakan peta mendetail tentang seluruh dunia, termasuk tampilan jalan dan informasi tentang kemacetan lalu lintas.

Federasi Ilmuwan Amerika (FAS) melaporkan bahwa layanan pemetaan Rusia melakukan blunder dengan mengungkapkan lokasi yang tepat dari ratusan fasilitas militer di Israel dan Turki, serta dua pangkalan militer NATO dengan mengaburkan titik fasilitas tersebut. Pengaburan itu justru menjadi tanda lokasi fasilitas militer yang semestinya dirahasiakan.

Menurut peneliti FAS, Matt Korda, beberapa bagian dari pangkalan militer rahasia di Israel dan Turki diungkap dengan ditampilkan secara kabur.

Yandex sendiri telah mengonfirmasi masalah itu dalam sebuah pernyataan."Informasi tentang benda-benda seperti itu, yaitu, lokasi mereka di darat, berada di domain publik. Misalnya, di peta resmi Israel," kata perusahaan layanan peta tersebut.

"Di negara-negara tempat kami mengembangkan layanan kami, kami secara khusus memantau secara ketat pembaruan peta dan kepatuhan terhadap standar organisasi pengatur lokal. Objek pada citra satelit menjadi buram sehingga tidak mungkin untuk melihatnya. Pada saat yang sama, informasi tentang lokasi mereka tersedia untuk umum, termasuk di peta lain," lanjut pernyataan itu, dikutip Sputnik, Kamis (13/12/2018).

FAS, yang melihat sajian pemetaan Yandex, mengklaim mampu mengidentifikasi banyak situs militer, termasuk lapangan terbang besar, pelabuhan, bungker, bangunan kecil di daerah perkotaan yang tidak ditandai dalam layanan dari Google.

Menurut FAS, beberapa lokasi fasilitas militer yang disajikan Yandex merupapakan fasilitas rahasia. Secara total, FAS mengaku menemukan sekitar 300 titik fasilitas militer.

"Termasuk dalam daftar situs yang kaburkan Yandex setidaknya dua fasilitas NATO; Allied Land Command (LANDCOM) di Izmir, dan Incirlik Air Base, yang menjadi tuan rumah kontingen terbesar bom nuklir B61 di setiap pangkalan NATO," kata Korda.

Korda mengatakan tidak ada lokasi fasilitas Rusia yang dikaburkan oleh Yandex. "Termasuk fasilitas nuklirnya, basis kapal selam, pangkalan udara, tempat peluncuran, atau sejumlah pangkalan militer asing di Eropa Timur, Asia Tengah, atau Timur Tengah," paparnya.

Lebih lanjut Korda menyebutkan dalam laporan FAS bahwa hampir seluruh wilayah Suriah digambarkan dalam resolusi yang sangat rendah, sehingga hampir tidak mungkin untuk menggunakan layanan Yandex untuk analisis citra Suriah.

Menurut peneliti tersebut, Google Earth juga sesekali mengaburkan bagian-bagian peta atas permintaan pemerintah terkait. "Yang ingin menjauhkan mata dari beberapa situs militer atau politik yang lebih sensitif," katanya.

Camp Gilot, markas unit Korps Intelijen Israel, berada di antara beberapa situs yang dikaburkan di situs Yandex




Credit  sindonews.com