CUPUMA

Jumat, 31 Agustus 2018

Delapan Eks Mata-mata Malaysia Diperiksa Terkait Korupsi

Ilustrasi. (Reuters/Edgar Su)

Jakarta, CB -- Delapan mantan agen mata-mata Malaysia, termasuk pemimpin badan intelijen negara, tengah diperiksa atas dugaan penyalahgunaan dana pemerintah.

Wakil Komisaris Operasi Komisi Pemberantasan Korupsi Malaysia (MACC), Azam Baki, mengatakan delapan tersangka itu merupakan mantan perwira Organisasi Intelijen Eksternal Malaysia (MEIO), termasuk mantan Kepala MEIO, Hasanah Abdul Hamid.

Mereka ditangkap pada awal pekan ini karena dicurigai menyelewengkan sedikitnya US$12 juta uang negara.

"Kami sedang mencari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh para perwira yang terlibat, dan penyalahgunaan dana, yang kami yakini adalah dana pemerintah," kata Azam dalam jumpa pers di Kuala Lumpur pada Kamis (30/8) seperti dikutip Reuters.

Saat penangkapan berlangsung, penyelidik dilaporkan menyita sedikitnya US$6,5 juta uang tunai dan barang-barang berharga dari sejumlah lokasi, termasuk markas besar MEIO di kantor perdana menteri di Putrajaya.

Selain delapan orang itu, seorang pengusaha Malaysia dengan status kependudukan permanen di Inggris juga ikut ditahan. Penyelidik juga masih mencari sisa dana yang diduga disalahgunakan.

Azam mengatakan pihak berwenang masih menyelidiki sumber dana, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa uang panas tersebut terkait dengan dana miliaran dolar AS milik 1MDB yang diselewengkan.

"Ya, kami juga menyelidiki ke arah sana," katanya.

Sisa uang gelap itu diyakini telah dibawa ke Malaysia dari negara lain. Azam menolak menyebutkan asal negaranya.

Pihak berwenang dari lima negara termasuk Swiss dan Amerika Serikat, juga sedang menyelidiki aliran dana 1MDB yang diselewengkan selama ini.

Kementerian Kehakiman AS menyatakan lebih dari US$4,5 miliar 1MDB disalahgunakan. Sebagian uang gelap itu disebut digunakan untuk membeli jet pribadi, lukisan Picasso, perhiasan, dan real estate.

Credit cnnindonesia.com

Kamis, 30 Agustus 2018

Eks Bos Intel AS: Taiwan Harus Latihan Menyerang Kapal Induk China

WASHINGTON - Mantan direktur intelijen nasional Amerika Serikat (AS), Dennis Blair, menyerukan militer Taiwan berlatih untuk menyerang kapal induk China, Liaoning. Menurutnya, simulasi serangan harus dilakukan jika kapal raksasa Beijing itu mengitari wilayah Taipei.

Komentar Blair, seorang pensiunan laksamana angkatan laut, di-posting 22 Agustus 2018 untuk Saskawa Peace Foundation USA.

"Jika kapal induk berlayar di sekitar Taiwan, pasukan Taiwan harus memanfaatkan kehadirannya untuk melakukan simulasi serangan terhadap Liaoning," katanya.

"Meningkatkan kesiapan mereka sendiri dan mendemonstrasikan kenyataan bahwa Liaoning rentan dalam kondisi masa perang," lanjut Blair, seperti dikutip Sputnik, Kamis (30/8/2018).

Blair adalah direktur ketiga intelijen nasional di era Presiden Barack Obama. Dia jadi bos intelijen nasional sebelum Januari 2009 hingga Mei 2010. Dia mengundurkan diri sebagai protes terhadap rumitnya birokrasi di Gedung Putih.

Kapal induk Liaoning Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) pernah berlayar menuju Taiwan pada bulan Maret lalu.

Awalnya, penerbangan dan misi laut China di dekat Jepang dan Taiwan belum dinyatakan ilegal. Namun, setelah ancaman mulai dirasakan, pesawat Jepang dan Taiwan dimobilisasi dan bertemu dengan pesawat maupun kapal China. Pesawat dan kapal China lantas dikawal menjauh dari Zona Ekonomi Eksklusif, Zona Identifikasi Pertahanan Udara atau pun perairan teritorial dan wilayah udara kedua pihak yang terusik.

Mantan penasihat presiden Obama itu mengatakan bahwa tanggapan Jepang dan Taiwan memberikan kesempatan bagi PLA untuk memperoleh wawasan intelijen tentang kemampuan pengawasan dan reaksi kedua negara. Wawasan itu dapat digunakan untuk keuntungan PLA dalam operasi tempur.

Terkait dengan Taiwan, China hingga kini tak mengakui wilayah itu sebagai negara merdeka, tapi dianggap sebagai provinsinya yang membangkang. Ketika sebuah laporan muncul pada bulan Juli bahwa kontingensi Angkatan Laut AS kemungkinan akan ditempatkan di kedutaan AS yang baru secara de facto di Taiwan, media pemerintah China, Global Times, memperingatkan bahwa Beijing bisa meluncurkan invasi habis-habisan sebagai respons.

Menurut editorial media pemerintah itu, Beijing tidak tertarik pada penempatan personel AS seperti itu di Taiwan. Penempatan personel militer, jika benar, maka akan dianggap sebagai "subversi dari kebijakan satu-China".

Pemerintah Taiwan yang dipimpin Presidenan Tsai Ing-wen telah menolak untuk mendukung gagasan bahwa Taipei bagian dari "satu China". Penolakan Taiwan menjadi bagian dari China itu telah memicu ketegangan sejak Tsai menjabat tahun 2016.

Credit sindonews.com

Patung Presiden Erdogan di Jerman Jadi Kontroversi

Patung Presiden Recep Tayyip Erdogan didirikan di kota Wiesbaden, Jerman. Walau pembuatan patung itu ditujukan bagian dari festival seni, namun faktanya banyak dikritik. Sumber: Reuters

CB, Jakarta - Patung bercat warna emas Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, di kota Wiesbaden, Jerman, menjadi kontroversi. Awalnya, patung orang nomor satu di Turki itu dibangun sebagai bagian dari seni, namun tak lama setelah patung di pajang, banyak kritikan yang muncul.
Dikutip dari situs rt.com pada Rabu, 29 Agustus 2018, patung Erdogan berdiri dalam pose sedang menunjuk. Patung ini dipajang di jantung kota Wiesbaden, Jerman pada Senin malam, 27 Agustus 2018 sebagai bagian dari festival seni Biennale. Namun patung itu dengan cepat menjadi sasaran orang-orang yang tidak suka dengan Erdogan dan mengotori patung tersebut
"Hitler Turki," demikian bunyi salah satu hinaan yang tertulis di patung oleh orang yang tak suka dengan Erdogan.
Terlihat pula ada grafiti bergambar penis di sekitar kaki patung Erdogan.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyapa pendukungnya di Istanbul, Turki, 24 Juni 2018. Kemenangan di atas 50 persen membuat Erdogan tak perlu lagi bertarung di putaran kedua untuk mempertahankan kursi presiden sejak 2014. REUTERS/Alkis Konstantinidis

Juru bicara kepolisian Wiesbaden, Jerman, mengatakan pihaknya mengetahui insiden pencoretan pada patung Erdogan ini, namun belum melakukan intervensi. Sumber di pemerintah Jerman mengatakan pihak berwenang di Wiesbaden, Jerman, telah memberikan izin pembuatan patung yang mirip manusia, tetapi tidak mengetahui patung itu adalah Erdogan. Menyusul kontroversi yang muncul, otoritas berwenang Jerman pun akan segera mendiskusikan nasib patung tersebut. Uwe Laufenberg, Menejer Teater Wiesbanden, mengatakan pemajangan patung Presiden Erdogan ini sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pembuatan patung Erdogan ini mengajak masyarakat untuk bicara soal Erdogan. Sebab dalam sebuah demokrasi seseorang harus mau membuka fikiran terhadap pandangan yang berbeda.
Pemajangan patung Erdogan terjadi saat ketegangan politik antara Jerman dan Turki menurun. Di Jerman, ada lebih dari tiga juta warga keturunan Turki. Hubungan bilateral Jerman-Turki mengalami puncak ketegangan pada 2017 saat Ankara mengecam Berlin atas sejumlah isu, termasuk ketika membandingkan kebijakan Turki dengan praktik-praktik Nazi.

Credit tempo.co

Jerman Serahkan Jasad Korban Pembantaian Militer di Namibia

Ilustrasi Bendera Namibia. (Paul Childs)

Jakarta, CB -- Pemerintah Jerman menyerahkan jasad-jasad suku asli Namibia yang dibantai di masa penjajahan satu abad lalu. Keluarga korban menuntut agar pemerintah Jerman menyatakan permohonan maaf secara resmi.

Jasad korban pembantaian tentara Jerman tersebut akan diterima delegasi pemerintah Namibia, termasuk 19 tengkorak, kulit kepala dan tulang belulang, dalam sebuah misa di Berlin.

"Kami ingin membantu penyembuhan luka dari kekejaman Jerman saat itu," kata Michella Muentefering, Menteri Negara Kebijakan Budaya Internasional di Kementerian Luar Negeri Jerman seperti dilansir kantor berita AFP, Rabu (29/8).

Meski begitu wakil keluarga dari ribuan suku Herero dan Nama yang dibantai antara 1904 dan 1908 setelah memberontak melawan penguasa kolonial menyatakan upacara itu tidak cukup.

Esther Utjiua Muinjangue, Ketua Yayasan Genosa Ovaherero, menyatakan serah terima itu menjadi 'kesempatan sempurna' bagi pemerintah Jerman untuk secara resmi minta maaf atas tragedi yang kerap disebut sebagai genosida pertama di abad ke-20.

"Apakah permintaan itu terlalu banyak? Saya kira tidak?" kata dia dalam jumpa pers di Berlin pelakn ini, menggambarkan sikap pemerintah Jerman 'mengejutkan'.

Kepada wartawan Senin (27/8), Muentefering mengatakan bahwa masih banyak yang harus dilakukan pemerintah Jerman terkait masa penjajahannya.

Pada 2016, pemerintah Jerman menyatakan akan mengeluarkan permintaan maaf resmi sebagai bagian dari hasil pembicaraan dengan pemerintah Namibia, untuk menuntaskan luka akibat kebrutalnnya selama penjajahan di Afrika Selatan Barat saat itu.

Meski Berlin mengakui kengerian yang dilakukan tentara kekaisaran waktu itu, pemerintah Jerman hingga kini menolak untuk membayar dana reparasi langsung. Alasannya, Jerman telah menggelontorkan dana bantuan senilai ratusan juta euro kepada Namibia sejak negeri itu merdeka dari Afrika Selatan pada 1990, 'untuk kepentingan semua rakyat Namibia'.

Marah dengan sikap Berlin, wakil dari suku Herero dan Nama mengajukan gugatan class action terhadap Jerman di Pengadilan Amerika Serikat, menuntut reparasi. Mereka juga ingin agar diikutsertakan dalam negosiasi antara pemerintah Jerman dan Namibia. Pengadilan New York belum memutuskan apakah akan menggelar sidang pemeriksaan atas gugatan tersebut.

Pembantaian suku Herero dan Nama berawal dari kemarahan mereka atas perampasan tanah, ternak dan penculikan wanita-wanita yang dilakukan para pemukim Jerman pada 1904. Pemberontakan Herero saat itu menewaskan 100 warga Jerman. Orang-orang Nama lalu ikut memberontak pada 1905.

Untuk menumpas pemberontakan, Jenderal Lothar von Trotha meneken 'perintah pemusnahan' yang berujung pada kematian lebih dari 60 ribu warga Herero dan 10 ribu orang Nama. Sebagian tewas karena dibunuh, ada pula yang meninggal di penjara karena kelaparan. Puluhan orang dipenggal setelah meninggal, tengkoraknya dikirim ke para peneliti di Jerman untuk membuktikan superioritas orang kulit putih Eropa.

Penelitian yang dilakukan Profesor Jerman, Eugen Fischer pada tengkorak dan tulang belulang mereka lalu menghasilkan teori yang digunakan Nazi untuk menjustifikasi pembunuhan warga Yahudi.

Proses serah terima Rabu merupakan yang ketiga kalinya Jerman memulangkan jasad korban pembantaian ke Namibia. Sebelumnya terjadi pada 2011 dan 2014.

Credit cnnindonesia.com

Mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra Bebas dari Dakwaan

CB, Jakarta - Divisi kriminal Mahkamah Agung Thailand membebaskan Mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra dari dakwaan penyalahgunaan kekuasaan yang membuat dia divonis bersalah di pengadilan pertama in absensia pada 15 tahun silam.
Dikutip dari chiangraitimes.com pada Kamis, 30 Agustus 2018, pengadilan menjatuhkan putusan dengan suara mayoritas. Dalam putusan disebutkan Thaksin tidak bisa mencari keuntungan pribadi dari keputusannya dengan mengizinkan Kementerian Keuangan Thailand menjadi adminstrator rencana rehabilitasi Thai Petrochemical Industry atau TPI.

Pengadilan juga menemukan bank-bank sebagai kreditor, para debitor dan Persatuan Buruh TPI sudah setuju dengan aturan Kementerian Keuangan Thailand, dimana aturan ini juga sejalan dengan putusan dengan Pengadilan Pusat Bankruptcy.
Pengadilan menemukan, masalah keuangan yang melilit TPI adalah imbas dari fluktuasi mata uang Bath selama pemerintahan Chavalit Yongchaiyudh. Utang TPI dalam mata uang asing naik dua kali lipat dalam semalam menjadi 130 miliar bath dari 65 miliar bath.

Prachai Leophairatana, Mantan Direktur Eksekutif TPI dan Persatuan Buruh TPI telah mengajukan proposal kepada Kementerian Keuangan Thailand untuk menyelesaikan masalah di TPI. Diantara solusi itu adalah mengumpulkan dana dengan cara menjual saham baru pada sejumlah organisasi di bawah pengawasan Kementerian Keuangan."Tidak ada bukti Thaksin telah mengambil manfaat dari kasus ini," demikian putusan pengadilan.
Sebelumnya Komisi anti-korupsi Thailand, memasukkan gugatan ke pengadilan kriminal Mahkamah Agung pada Mei dan mengatakan di persidangan bahwa Kementerian Keuangan tidak memiliki otoritas untuk menjadi administrator rencana rehabilitasi atau mengelola aset-aset sebuah perusahaan swasta.
Dalam pengadilan in absentia pada 2008, Thaksin divonis hukuman dua tahun penjara. Pengadilan ketika itu memutusnya bersalah karena melihat ada konflik kepentingan, dimana mantan istri Thaksin memenangkan tender membeli sebuah kawasan perumahan milik negara di Ratchadaphisek, Bangkok pada 2003. Vonis pengadilan yang dinilai Thaksin tak adil itu telah mendesaknya melarikan diri ke luar negeri.

Credit tempo.co

Negosiasi 13 Tahun, Kemitraan RI-Australia Rampung Akhir 2018

Ilustrasi. (CNN Indonesia/Astari Kusumawardhani)

Jakarta, CB -- Setelah melalui negosiasi panjang selama 13 tahun, Australia dan Indonesia sepakat merampungkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komperhensif (IA-CEPA) akhir tahun ini.

Perdana menteri Australia, Scott Morrison, bahkan dijadwalkan menandai lawatan perdana kenegaraannya ke Indonesia pada Jumat (31/8) mendatang untuk mendeklarasikan negosiasi perjanjian IA-CEPA telah selesai bersama Presiden Joko Widodo di Istana Bogor.

"Saat ini masih negosiasi final IA-CEPA. Jika selesai tepat waktu, kedua pemimpin akan mendeklarasikan bahwa negosiasi perjanjian itu telah rampung saat bertemu Jumat pekan ini," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (29/8).

Menurut Arrmanatha, keinginan kedua pemimpin untuk merampungan perjanjian ini menunjukkan komitmen RI-Australia untuk mempromosikan keterbukaan hubungan antar-negara melalui perdagangan dan ekonomi.

"RI-Australia ingin beri contoh karena kita percaya hasil dari IA-CEPA merupakan win-win solution yang bisa meningkatkan kontribusi negara terhadap kesejahteraan warga kedua negara, bahkan kawasan," tutur Arrmanatha.

Meski begitu, perjanjian kerja sama bilateral itu belum bisa berlaku efektif sampai ditandatangani kedua negara.

Arrmanatha mengatakan kedua negara masih butuh waktu beberapa bulan ke depan untuk menyusun teks legal perjanjian IA-CEPA sebelum bisa ditandatangani dan diberlakukan.

Gagasan IA-CEPA pertama kali digagas pada 2005 lalu oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan perdana menteri Australia saat itu, John Howard.

Direktur Asia Timur dan Pasifik Kemlu RI, Edi Yusup, mengatakan negosiasi IA-CEPA memakan waktu panjang lantaran perjanjian ini tak hanya menyoal perdagangan bebas, tapi juga kerja sama ekonomi secara lebih spesifik.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan RI, cakupan utama IA-CEPA meliputi trade in goods, Trade in Services, investasi, E-Commerce, kebijakan kompetitif, kerja sama ekonomi, dan kerangka ketentuan dan kelembagaan kerja sama.

Selain itu, IA-CEPA juga melibatkan kerja sama pembangunan kapasitas dalam bidang ekonomi antara kedua negara.

"IA-CEPA tidak seperti Free Trade Agreement, ini meliputi kerja sama ekonomi dan kebijakan bersama, salah satunya, dalam IA-CEPA kedua negara sepakat menjadikan RI sebagai basis pengembangan produk yang bisa meningkatkan ekspor kedua negara," kata Edi.

Menurut Edi, perjanjian IA-CEPA banyak menguntungkan Indonesia, salah satunya memperluas pasar bagi produk dalam negeri. Kesepakatan IA-CEPA juga memudahkan investor Australia menanamkan modalnya di Indonesia.

Selain membahas IA-CEPA, Morrison dan Jokowi juga akan mendeklarasikan kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan level kerja sama menjadi kemitraan strategis komperhensif, dari semula kemitraan komperhensif yang telah berjalan sejak 2005 lalu.

Dengan level baru kemitraan ini, pejabat senior kedua negara akan lebih rutin dan sering menggelar pertemuan.

"Kalau dulu ketika kemitraan masih statusnya komperhensif saja pertemuan rutin mungkin hanya antara para menteri luar negeri saja, tapi dengan kemitraan baru ini akan ada pertemuan rutin antara menteri-menteri lainnya dari kedua negara seperti pertemuan antara menteri pertahanan, menteri perekonomian, dan lainnya," ucap Edi.

Dalam lawatan perdana ke Jakarta nanti, Morrison juga membawa sejumlah menteri. Selain kerja sama ekonomi, RI-Australia sepakat meneken nota kesepahaman (MoU) mengenai kerja sama transportasi, ekonomi kreatif, dan keamanan siber.

"Penandatanganan ketiga Mou itu akan disaksikan PM Morrison dan Presiden Jokowi. Untuk lebih spesifiknya harus merujuk pada kementerian terkait," katanya.

Tak hanya bertemu Jokowi, Morrison juga dijadwalkan datang ke forum bisnis RI-Australia pada Sabtu (1/9)yang akan dihadiri sekitar 200 pengusaha kedua negara

Credit cnnindonesia.com

Trump Puji Kim Jong-un, Batalkan Latihan Perang AS-Korsel

Ilustrasi. (REUTERS/Athit Perawongmetha)

Jakarta, CB -- Hanya beberapa hari setelah membatalkan kunjungan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo ke Korea Utara dengan alasan bahwa Pyongyang tidak cukup membuktikan kemajuan selama perundingan perlucutan senjata nuklir atau denuklirisasi, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memuji hubungannya dengan pemimpin Korut Kim Jong-un.

Dilansir kantor berita Reuters, Kamis (30/1), Trump juga menyatakan bahwa latihan perang bersama Amerika Serikat dan Korea Selatan tidak perlu dilanjutkan.

Pernyataan itu dilontarkan Trump, sehari setelah Menteri Pertahanan James Norman (Jim) Mattis mengindikasikan akan melanjutkan latihan militer bersama dengan Korsel. Latihan bersama AS-Korsel tersebut dinilai Korut sebagai latihan invasi terhadap Pyongyang.

Lewat akun Twitter resminya, Trump mencuit pernyataan Gedung Putih yang kembali mempertanyakan peran China untuk menyelesaikan krisis nuklir di Semenanjung Korea, terkait pengembangan senjata nuklir Korea Utara yang mengancam Amerika Serikat.

Dalam pernyataannya Trump menyakini Korea Utara 'di bawah tekanan luar biasa' dari China, tapi Beijing memasok bantuan yang besar untuk Pyongyang, termasuk bahan bakar, pupuk dan komoditas lainnya.

"Ini tidak membantu," kata Trump lewat akun Twitter-nya, Rabu (29/8).

"Meski begitu, Presiden yakin hubungannya dengan Kim Jong-un adalah hubungan yang sangat baik dan hangat, tidak ada alasan lain saat ini untuk menghabiskan dana besar dalam latihan perang bersama AS-Korea Selatan," cuitnya.

"Selain itu Presiden dapat memulai latihan bersama dengan Korea Selatan dan Jepang, jika dia mau. Jika itu terjadi, latihan itu akan lebih besar dari sebelumnya."

Trump secara mengejutkan telah mengumumkan dihentikannya latihan perang bersama AS-Korsel seusai pertemuannya dengan pemimpin Korut Kim Jong-un di Singapura pada 12 Juni lalu. Langkah itu dikritik sebagai konsesi yang terlalu dini di saat AS berusaha membujuk Korut untuk melucuti senjata nuklir.

Pada Selasa (28/8), Menhan Jim Mattis menyebut penangguhan latihan perang bersama AS-Korea sebagai itikat baik tidak mendapat sambutan yang sama dari Korut. Pada Rabu (29/8), Mattis menyatakan tidak ada keputusan soal penangguhan semua latihan militer dan menekankan pentingnya aliansi AS-Korsel.

Pejabat intelijen dan pertahanan AS berulang kali menyatakan keraguan atas kesediaan Korut untuk menyerahkan senjata nuklirnya.

Credit cnnindonesia.com

Terungkap, Cacat Jet Tempur F-35 AS yang Berbahaya Disembunyikan

WASHINGTON - Para pejabat senior yang mengembangkan jet tempur siluman F-35 Amerika Serikat (AS) diketahui telah menutupi kecacatan pesawat dari program militer termahal sepanjang masa itu. Padahal, kekurangan yang disembunyikan itu berbahaya bagi keselamatan pilotnya.

Tindakan para pejabat pengembang F-35 Joint Strike Fighter itu terungkap dalam laporan investigasi Project On Government Oversight (POGO).

"Pejabat di Kantor Program Bersama F-35 membuat catatan reklasifikasi dari cacat desain yang berpotensi mengancam nyawa untuk membuat mereka tampak kurang serius, mungkin dalam upaya untuk mencegah program USD1,5 triliun menguap melalui jadwal lain dari batas waktu dan batas anggaran," bunyi laporan investigasi POGO yang dirilis hari Rabu waktu Washington.

Pusat Informasi Pertahanan di POGO memperoleh dokumen yang menunjukkan bagaimana pejabat pengembang F-35 mengategorikan ulang daripada memperbaiki cacat desain utama untuk dapat mengklaim bahwa mereka telah menyelesaikan fase pengembangan program tanpa harus membayar overruns untuk perbaikan yang sangat dibutuhkan.

Menurut laporan POGO, dokumen Kantor Akuntabilitas Pemerintah AS baru-baru ini menunjukkan bahwa pesawat F-35 masih memiliki 111 kekurangan "Kategori Satu" yang dapat menyebabkan kematian, cedera parah, kehilangan atau kerusakan besar dan yang secara kritis membatasi kemampuan kesiapan tempur angkatan bersenjata menggunakan pesawat.

"Dengan pernyataan bahwa para pejabat membuat perbaikan dokumen untuk membuat kekurangan serius ini dapat diterima, tampaknya sebagian besar pekerjaan itu diabaikan atas nama kebijaksanaan politik dan melindungi pendanaan F-35," lanjut laporan POGO, seperti dikutip Sputnik, Kamis (30/8/2018).

Sekadar diketahui, POGO adalah pengawas independen nonpartisan yang menyelidiki dan mengekspos pemborosan, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan contoh-contoh kegagalan pemerintah untuk melayani publik atau tindakan membungkam individu yang melaporkan kesalahan.

Lockheed Martin, kontraktor pertahanan AS pembuat jet tempur siluman F-35 belum berkomentar atas laporan investigasi POGO. Pentagon juga belum berkomentar.

Kekurangan dari jet tempur F-35 sejatinya sudah lama jadi sorotan para pengawas kebijakan pemerintah AS. Belum lama ini, Kantor Akuntabilitas Pemerintah (GAO) Amerika Serikat (AS) mengungkap bahwa program pesawat jet tempur siluman F-35 memiliki hampir 1.000 kekurangan. Sedangkan untuk produksi massal tahun depan, pemerintah Washington tidak memiliki dana.

GAO sebagai auditor pemerintah menyampaikan masalah itu kepada Kongres. GAO telah merekomendasikan untuk menahan anggaran untuk kelanjutan produksi pesawat jet tempur siluman tersebut sebelum banyak kekurangan diselesaikan terlebih dahulu.

Dari hampir 1.000 kekurangan yang dimiliki jet tempur kebangaan NATO ini, di antaranya adalah kursi ejector yang dapat menyebabkan cedera leher, sistem display yang dipasang pada helm tidak dapat digunakan, sistem pasokan oksigen yang gagal dan pengisian bahan bakar di udara yang dapat putus saat digunakan.

Credit sindonews.com

Beli S-400 Rusia, AS Tidak Jamin India Lolos dari Sanksi

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) tidak dapat menjamin tidak akan menjatuhkan sanksi kepada India. Negara Asia Selatan itu diketahui telah sepakat untuk membeli senjata utama dan sistem pertahanan dari Rusia.

AS telah menjatuhkan sanksi terhadap Rusia. Akibatnya, setiap negara yang berhubangan dengan Rusia dalam sektor pertahanan dan intelijennya dapat menghadapi sanksi sekunder AS. Namun, RUU pertahanan yang baru memberi presiden wewenang untuk memberikan keringanan jika ada kepentingan keamanan nasional.

Randall Schriver, pejabat top Asia Pentagon, mengatakan ada kesan AS akan sepenuhnya melindungi hubungan dengan India. Laporan media India menyatakan India akan terbebas dari sanksi.

“Saya akan mengatakan itu agak menyesatkan. Kami masih akan memiliki kekhawatiran yang sangat signifikan jika India mengejar platform dan sistem baru (dari Rusia),” kata Schriver seperti dikutip dari Reuters, Kamis (30/8/2018).

"Saya tidak bisa duduk di sini dan memberi tahu Anda bahwa mereka akan dibebaskan, bahwa kami akan menggunakan pengabaian itu, yang akan menjadi keputusan presiden jika ia dihadapkan pada platform dan kemampuan baru yang besar yang didapat India dari Rusia," ia menambahkan.

AS prihatin dengan rencana pembelian sistem rudal permukaan ke udara Rusia, S-400, kata Schriver. Rusia mengatakan mereka mengharapkan untuk menandatangani kesepakatan dengan India akhir tahun ini untuk penjualan.

Schriver mengatakan AS bersedia berbicara dengan India tentang kemungkinan alternatif.

Kedutaan India di Washington tidak segera menanggapi permintaan untuk komentar.

Pernyataan ini muncul jelang dialog tingkat tinggi antara Washington dan New Delhi.

Pejabat senior AS diperkirakan akan pergi ke India pekan depan untuk pembicaraan tingkat tinggi, yang disepakati oleh Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri India Narendra Modi tahun lalu.

Pertemuan itu awalnya direncanakan pada bulan April, tetapi terpaksa ditunda setelah Trump memecat Rex Tillerson sebagai Menteri Luar Negeri.

Washington menunda pertemuan untuk kedua kalinya pada bulan Juni.

Credit sindonews.com

Iran Tangkapi Orang Berkewarganegaraan Ganda, Dituduh Mata-mata

Menteri Intelijen Iran Mahmoud Alavi. [ALJAZEERA]

CB, Jakarta - Iran menangkapi sejumlah orang berkewarganegaraan ganda dengan tuduhan melakukan kegiatan mata-mata untuk kepentingan negara lain.
Menteri Intelijen Iran, Mahmoud Alavi menjelaskan penangkapan sejumlah orang dengan kewarganegaraan ganda, namun menolak menjelaskan secara rinci tentang mereka yang ditangkap dan kapan mereka ditangkap.

"Saya telah berulang kali meminta orang-orang untuk menginformasikan kepada kami jika mereka mengetahui siapa saja berkewarganegaraan ganda. Unit antispionase di Kementerian Intelijen sukses mengidentifikasi dan menangkap sejumlah mata-mata dari beberapa lembaga pemerintah," kata Alavi seperti dilaporkan ISNA, dan dilansir dari Aljazeera, Rabu, 29 Agustus 2018.

Iran tidak mengakui kewarganegaraan ganda, namun juga tidak rutin mengumumkan penangkapan orang dengan kewarganegaraan ganda.

Penangkapan terhadap orang-orang dengan kewarganegaraan ganda meningkat setelah Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei berbicara tentang penyusupan mata-mata Barat di lembaga-lembaga pengambil keputusan Iran.Reuters baru-baru ini melaporkan, sedikitnya 30 orang berkewarnegaraan ganda telah ditangkap oleh Pasukan Garda Revolusi Iran dengan tuduhan terbanyak sebagai mata-mata.
Pekan lalu, seorang berkewarganegaraan ganda, Iran dan Inggris, dibebaskan tiga hari setelah ditangkap atas tuduhan merancang penjatuhan pemerintahan Iran pada Februari lalu.

Pengumuman Alavi pada hari Rabu, 29 Agustus 2018. tentang penangkapan sejumlah orang berkewarganegaraan ganda atas tuduhan melakukan aksi intelijen muncul di saat hubungan Iran dan Amerika Serikat sangat buruk.Hubungan keduanya memburuk setelah Amerika Serikat menarik diri dari kesepakatan penyelesaian denuklirisasi Iran pada 8 Mei 2018.

Credit tempo.co

Israel Atur Ulang Strategi Usai Suriah-Iran Jalin Perjanjian

Israel tengah mengatur ulang strategi militer mereka menghadapi Iran setelah negara itu meneken kerja sama keamanan dengan Suriah. (REUTERS/Dan Balilty)

Jakarta, CB -- Israel memutuskan memperbaharui strategi mereka untuk menyerang target militer Iran di Suriah setelah kedua negara berpenduduk Muslim itu menandatangani perjanjian kerja sama keamanan.

"IDF [Pasukan Pertahanan Israel] akan melanjutkan mengambil aksi kuat dan tegas terhadap upaya Iran untuk menempatkan pasykan dan sistem persenjataan canggih di Suriah," kata Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Kamis (30/8) dini hari waktu Indonesia.

"Tidak ada kesepakatan antara Suriah dan Iran yang akan menghalangi kami, tidak ada ancaman yang menakutkan bagi kami," lanjutnya.

Atase militer Iran untuk Damaskus sebelumnya mengatakan bahwa penasihat militer negaranya akan tetap di Suriah di bawah perjanjian pertahanan yang telah disepakati hari sebelumnya.

"Mendukung integritas wilayah Suriah dan kemerdekaan kedaulatan Suriah juga ditekankan dalam perjanjian," kata Brigadir Jenderal Abolghasem Alinejad.

Tehran telah menyediakan dukungan politik, keuangan, dan militer yang stabil untuk Presiden Suriah Bashar al-Assad dalam perlawanannya menghadapi separatis selama tujuh tahun terakhir.

Israel juga berusaha menghindari keterlibatan langsung dalam konflik namun mengakui melakukan berbagai serangan udara di Suriah.

Tindakan serangan Israel itu dilakukan atas nama menghentikan upaya pengiriman persenjataan canggih ke Hizbullah. Negara Yahudi itu juga berjanji untuk mencegah Iran memasuki lebih jauh militer Suriah.

"Kami tengah bekerja mencegah Iran dari mendirikan kehadiran militernya di Suriah," kata Netanyahu.

"Kami tidak akan menyerah dalam mengejar tujuan ini, sama seperti ketika kami tidak menyerah membawa tentang pembatalan perjanjian nuklir buruk dengan Iran," lanjutnya.

Credit cnnindonesia.com

Khamenei Sebut Iran Bisa Keluar dari Perjanjian Nuklir

Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei

Foto: AP

Iran diminta tidak tergantung pada Eropa untuk menyelamatkan perjanjian nuklir.

CB, TEHERAN -- Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menyampaikan keraguan atas kemampuan negara Eropa menyelamatkan perjanjian nuklir Iran. Perjanjian tersebut terancam setelah Amerika Serikat menarik diri dari kesepakatan tersebut.

Khamenei menyatakan Teheran mungkin meninggalkan perjanjian tersebut. Khamenei memperingatkan Presiden Hassan Rouhani tidak bergantung terlalu banyak pada dukungan Eropa. Apalagi, Rouhani mendapat tekanan di dalam negeri atas penanganan ekonomi menghadapi sanksi AS dan jabatan menteri kunci mendapat serangan parlemen.

Setelah Presiden AS Donald Trump menyatakan Washington mundur dari perjanjian internasional itu, kekuatan Eropa berebut menjamin Iran akan memperoleh keuntungan ekonomi. Hal itu supaya Iran tetap dalam perjanjian nuklir tersebut.

"Tak ada masalah dengan perundingan-perundingan dan berhubungan dengan negara-negara Eropa, tetapi Anda jangan terlalu berharap pada mereka tentang isu ekonomi atau perjanjian nuklir," ujar Khamenei.

"Perjanjian nuklir itu alat, bukan tujuan, dan jika kita sampai pada kesimpulan ini bahwa hal ini bukan merupakan kepentingan nasional kita, kita bisa tinggalkan," kata Khamenei.

Khamenei menetapkan serangkaian syarat pada Mei bagi kekuatan-kekuatan Eropa jika mereka menginginkan Teheran tetap dalam perjanjian itu. Syarat-syarat tersebut mencakup langkah-langkah oleh bank Eropa untuk menjaga perdagangan dengan Teheran dan menjamin penjualan minyak Iran.

Saat berbicara pada pertemuan yang sama pada Rabu, Khamenei mengatakan Teheran tidak akan berunding dengan para pejabat AS untuk mencapai perjanjian baru mengenai program nuklirnya. Hal itu karena dia menilai Washington "ingin membanggakan diri mereka bisa membawa Iran mau ke meja perundingan".

Khamenei mengatakan kepada Rouhani dan kabinetnya untuk bekerja "siang dan malam" memecahkan masalah-masalah ekonomi yang mencakup jatuhnya mata uang rial dan meningkatnya pengangguran. Namun, pada saat bersamaan, ia tampaknya mengimbau parlemen tidak menekan terlalu besar Rouhani, yang dicecar pertanyaan mengenai kinerja ekonomi. Pejabat seharusnya bersatu melawan tekanan AS, katanya, karena menyiarkan perbedaan hanya akan membuat bangsa lebih tidak senang.

Credit republika.co.id

Khamenei Sebut Eropa Tidak Bisa Selamatkan Kesepakatan Nuklir

TEHERAN - Iran harus berhenti berharap bahwa Eropa dapat menyelamatkan kesepakatan nuklir internasional yang dihancurkan oleh penarikan Amerika Serikat (AS). Hal itu dikatakan oleh pemimpin spiritual tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Ia pun mengisyaratkan negaranya akan keluar dari kesepakatan tersebut.

"Tidak ada masalah dengan melanjutkan hubungan dan negosiasi dengan Eropa, tetapi harapan harus ditinggalkan mengenai hal-hal seperti kesepakatan nuklir," kata Khamenei dalam pertemuan dengan Presiden Hassan Rouhani dan anggota kabinetnya.

"Kesepakatan bukanlah akhir tetapi sarana dan tentu saja, jika kita sampai pada kesimpulan bahwa alat ini tidak memungkinkan kita untuk berdiri dengan kepentingan nasional kita, kita akan mengesampingkannya," imbuhnya seperti dikutip dari Bloomberg, Kamis (30/8/2018).

Komentar itu menunjukkan kesabaran mulai habis di Iran karena dimulainya kembali sanksi AS telah memperpanjang kemerosotan dalam mata uang. Sanksi AS juga memaksa perusahaan-perusahaan besar global mundur dari rencana investasi untuk Iran, dan memberanikan kritik konservatif terhadap Presiden Hassan Rouhani.

Upaya untuk menopang pakta nuklir ini terus berlanjut. Jerman dan Prancis pekan ini mengatakan mereka sedang berupaya mencari solusi untuk menghindari sanksi AS terhadap negara-negara seperti Iran, termasuk kemungkinan peran bank-bank sentral. Diskusi, yang juga melibatkan Inggris, adalah sinyal bahwa kekuatan Eropa mencoba untuk serius menunjukkan tingkat kemandirian yang lebih besar dari AS ketika Presiden Donald Trump mengejar agenda "American first" nya.

Credit sindonews.com

Rusia-Cina-Mongolia Latihan Perang Terbesar di Dunia, untuk Apa?

Kantor berita Rusia, TASS (edisi 27 Maret 2017) menulis bahwa Pasukan Rudal Strategis melakukan latihan di markas besar di Vladimir, Rusia Tengah. Sebanyak 3.000 pasukan dan 200 perangkat keras militer terlibat dalam latihan ini. Vladimir Smirnov/TASS

CB, Jakarta - Rusia, Cina dan Mongolia segera menggelar latihan perang bersama yang diklaim terbesar di dunia sejak Perang Dingin. Latihan perang dengan nama sandi Vostok-2018 atau East 18 akan berlangsung pada 11-15 September 2018.
Menurut laporan South China Morning Post, Rabu, 29 Agustus 2018, latihan perang yang digagas Rusia ini akan mengerahkan 300 ribu tentara dan 1.000 pesawat tempur.

Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu mengatakan, latihan perang ini mirip dengan latihan perang yang diadakan di masa Soviet berkuasa pada September 1981 yang diberi nama Zapad-81 atau West 81.

"Ini akan mengulangi Zapad-81, namun dalam beberapa hal lebih besar," kata Shoigu kepada beberapa kantor berita Rusia.
Latihan perang Rusia bersama Cina dan Mongolia hadir tak lama setelah Rusia dikenai sanksi oleh Amerika Serikat dan tuduhan Rusia terlibat dalam penyerangan racun saraf Novichok, dan hubungan dengan negara-negara Barat yang berada di titik terendah sejak Perang Dingin.

Menurut juru bicara NATO, Dylan White, latihan perang Vostok-2018 akan diadakan di sebelah timur Pegunungan Ural. Moskow, ujarnya, tidak berkewajiban untuk memberitahu negara-negara Barat atau mengundang para pengamat dari Organisasi Kerja Sama Keamanan di Eropa, meskipun undangan telah disebarkan ke atase militer.

Kapal perang Rusia meluncurkan persenjataan anti-rudal dalam latihan sebelum parade Navy Day di pelabuhan timur jauh Vladivostok, Rusia, 30 Juli 2016. REUTERS/Yuri Maltsev
"Latihan perang ini menunjukkan Rusia semakin menonjolkan diri, secara signifikan meningkatkan bujet pertahanannya dan kehadiran militernya," kata White.

Adapun juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov mengatakan, pendanaan untuk latihan perang ini telah disahkan, dibutuhkan, dan satu-satunya opsi sekalipun Rusia menghadapi masalah ekonomi.

Rusia di bawah kepemimpinan Vladimir Putin telah melakukan pembaruan peralatan militernya secara masif dan memodernisasi pasukannya seperti yang telah ditunjukkan dalam perang Suriah untuk mendukung presiden Bashar al-Assad.
Shoigu mendetailkan tentang latihan perang yang disebut belum pernah terjadi sebelumnya, baik dalam hal skala area yang akan dicakup maupun jumlah pasukan militer yang dikerahkan.
"Lebih dari 1.000 pesawat, hampir 300 ribu pasukan dan jarak tempat yang hampir mencakup distrik di Timur hingga Pusat, akan ikut serta," kata Shoigu.

Shoigu kemudian mengajak media membayangkan seberapa besar peralatan perang akan dilibatkan.
"Bayangkan 36 ribu jenis perlengkapan militer bergerak bersama-sama dalam waktu yang sama, tank, kendaraan pengangkut personil bersenjata, kendaraan tempur infantri. Dan semua ini, tentunya, dalam kondisi kemungkinan sangat mirip dengan berperang," ujar Shoigu.

Ilustrasi latihan militer Rusia. AP Photo
Pasukan Rusia pada pekan lalu telah melakukan pemeriksaan untuk kesiapan bertempur. Rusia juga telah mengirimkan sekitar 30 pesawat tempurnya ke timur Siberia untuk bersiap," ujar Kementerian Pertahanan.

Pasukan Cina juga sudah tiba di Rusia dengan mengendarai kereta. Mereka dilengkapi dengan peralatan perang di wilayah timur Danau Baikal.
Latihan perang ini, selain untuk menguji keterampilan militer juga untuk menunjukkan kepada musuh bagaimana Rusia bertindak dalam situasi konflik yang nyata.

Credit tempo.co

AS Peringatkan Rusia dan Suriah Soal Kemungkinan Serangan Idilb

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) memperingatkan Rusia dan rezim Suriah terhadap potensi serangan di barat laut kota Suriah, Idlib. Washington menegaskan, mereka tidak akan mentotelir serangan dalam bentuk apapun di Idlib.

"Kami akan meminta mereka bertanggung jawab dan kami akan meminta pertanggungjawaban mereka atas itu, terutama untuk penggunaan senjata kimia," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Heather Nauert.

"Kami akan mendorong Rusia untuk membuat hal ini sangat jelas bagi Damaskus, bahwa itu (serangan) tidak akan ditoleransi," sambungnya, seperti dilansir Anadolu Agency pada Rabu (29/8).

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, memperingatkan bahwa kemungkinan serangan militer terhadap Idlib akan menjadi sebuah bencana. Dia menegaskan, menjaga zona de-eskalasi di Idlib penting baik dalam hal kemanusiaan dan perjuangan melawan terorisme.

"Memisahkan warga sipil dari para pejuang di Idlib adalah penting bagi semua orang, tetapi solusi melalui kekuatan akan menyebabkan gelombang pengungsi baru dan bencana kemanusiaan," ucap Cavusoglu.

Terletak di dekat perbatasan Turki, Idlib pada bulan Mei lalu ditetapkan sebagai "zona de-eskalasi" di mana tindakan agresi secara tegas dilarang.

Credit sindonews.com

Jelang Latihan Perang Terbesar, Putin Pecat 15 Jenderal

MOSKOW - Presiden Rusia Vladimir Putin memecat 15 jenderal Rusia jelang latihan militer terbesar dalam empat dasawarsa. Di antara mereka yang dipecat adalah Vladlen Aksenov, Wakil Menteri Kementerian Situasi Darurat Rusia, dan Sergei Koryuchin, Kepala Dinas Penjara Federal di wilayah Omsk Rusia.

Jenderal di Rusia sering dipecat secara berkelompok. Sebelumnya sebelas jenderal dipecat pada April 2018 dan kelompok lainnya dibebastugaskan pada tahun 2016 dan 2017.

Selama putaran pemecatan sebelumnya, beberapa pejabat ditangkap karena korupsi, dan kasus minggu ini tidak berbeda. Setidaknya satu jenderal, Mikhail Begun, Menteri Situasi Darurat di wilayah Tomsk Rusia, juga ditangkap atas tuduhan korupsi karena diduga menerima suap. Para ahli mengatakan mereka menduga akan lebih banyak penangkapan yang akan segera dilakukan.

“Alasan mengapa para jenderal dipecat bervariasi, dan di tahun-tahun sebelumnya mereka telah mencampur alasan mengapa orang tertentu dibebaskan: kehilangan perjuangan birokrasi; pemimpin yang tidak ingin seorang pria menjadi terlalu terikat dalam posisi dan mengubahnya menjadi wilayah kekuasaan; perbedaan kebijakan aktual; atau korupsi yang tidak disetujui,” kata Yuval Weber, seorang ahli Rusia di Daniel Morgan Graduate School dan DMGS-Kennan Institute Fellow di Wilson Center, di Washington.

“Pada poin terakhir, tidak ada seorang pun di atas yang bersih, tetapi kadang-kadang seorang pejabat bisa bertindak terlalu jauh. Ketika seseorang kehilangan perjuangan birokrasi, bukti korupsi juga dapat ditemukan, jadi sulit untuk menceritakan kisah atau penyebabnya tanpa menggali lebih dalam,” imbuhnya seperti dikutip dari Newsweek, Kamis (30/8/2018).

Militer di Rusia umumnya menggunakan pengaruh politik yang signifikan. Menurut laporan terbaru oleh Transparency International Russia, sekitar 20 persen Duma Negara Rusia, badan legislatif Rusia, secara bersamaan bertindak sebagai pelobi bagi militer dan penegak hukum lainnya.

Selain itu, banyak anggota parlemen juga memiliki hubungan mendalam dengan dinas intelijen Rusia dan kementerian dalam negeri.

"Korupsi di Rusia berada di atas dan di luar apa yang bisa dibayangkan seorang pengamat Barat yang normal, bahkan bisa dibayangkan. Sebuah negara yang sangat besar dan berkuasa, itulah akar penyebab korupsi. Mengejar jenderal seperti menata kembali kursi di Titanic," Ariel Cohen, seorang ahli Rusia dan rekan senior di lembaga pemikir yang berbasis di Washington, Atlantic Council.

"Jika kita kembali melalui masa jabatan Putin, itu adalah fenomena biasa dalam hal memotong rumput. Dia percaya dalam memotong rumput secara teratur," imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengumumkan bahwa negara itu akan segera mengadakan latihan militer terbesarnya sejak 1981. Sekitar 300 ribu tentara dan 1.000 pesawat akan berpartisipasi dalam latihan, yang dijuluki Vostok 2018. Latihan akan diadakan pada pertengahan September, dan China serta Pasukan Mongolia diharapkan untuk bergabung.

Jurubicara Kremlin Dmitry Peskov mencatat bahwa latihan perang itu penting bagi pertahanan Rusia di era ketika dunia telah berbalik melawan negaranya.

Credit sindonews.com

Koalisi Saudi tak Terima Dituding Bunuh Warga Sipil di Yaman

Sslah satu sudut kota di Yaman, usai perang.

Foto: Reuters

Laporan PBB menyebut Koalisi Saudi telah melakukan kejahatan perang di Yaman.

CB, RIYADH -- Koalisi Saudi pada Rabu (29/8) mengecam laporan PBB yang menyebut koalisi melakukan kejahatan perang di Yaman. Menurut koalisi, hasil laporan oleh ahli Dewan HAM PBB itu tidak akurat dan bias.

Laporan yang dirilis sehari sebelumnya mengatakan pemboman di Yaman yang dilakukan koalisi telah menyebabkan banyak korban sipil. Hal itu meningkatkan kekhawatiran tentang proses penargetan koalisi. Selain itu, pembatasan pelabuhan Laut Merah dan bandara Sanaa telah mencabut pasokan penting bagi warga Yaman.

Panel itu juga menyebut Houthi bersalah atas kejahatan perang. Houthi dituduh membatasi akses untuk bantuan kemanusiaan dan mewajibkan tentara anak.

Kelompok Houthi, yang menguasai ibu kota dan sebagian besar wilayah barat negara itu, secara teratur menembakkan rudal ke Arab Saudi selatan. Rudal juga beberapa kali menyasar ibu kota Riyadh atau fasilitas perusahaan minyak negara Aramco.

"Laporan itu memiliki beberapa kesalahan metodologis dan salah mengartikan fakta-fakta konflik. Ini mengabaikan alasan sebenarnya untuk konflik yang merupakan kudeta dari milisi Houthi yang didukung Iran terhadap pemerintah yang sah di Yaman," kata sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh Saudi melalui kantor berita negara SPA.

Arab Saudi memimpin aliansi yang didukung Barat ingin mengembalikan pemerintahan yang diakui secara internasional Presiden Yaman Abd-Rabbu Mansour Hadi. Hadi digulingkan dari ibu kota Sanaa oleh Houthi pada 2015.

Laporan itu adalah investigasi pertama PBB tentang kemungkinan kejahatan perang di Yaman, meskipun kelompok-kelompok hak asasi manusia internasional telah secara teratur mendokumentasikan pelanggaran. Itu dirilis menjelang pembicaraan damai PBB antara pemerintah Hadi dan Houthi yang dijadwalkan berlangsung 6 September di Jenewa.

Koalisi mengatakan akan memberikan respons hukum yang komprehensif dan terperinci di lain waktu. Koalisi menolak pernyataan laporan PBB yang menyebut koalisi tidak bekerja sama atau memberikan informasi kepada panel.

Para ahli mengatakan mereka tidak memeriksa AS dan Inggris, yang memasok senjata dan intelijen ke aliansi, atau dukungan Iran untuk Houthi. Tetapi badan-badan PBB lainnya melakukan penelitian itu. Mereka mendesak semua negara untuk membatasi penjualan senjata agar membantu mengakhiri perang.

Menurut PBB, Yaman akan menghadapi krisis kemanusiaan yang paling parah di dunia. Jutaan orang berpotensi kelaparan jika perang mengganggu jalur pasokan yang diperlukan untuk membawa bantuan.

Perang sejauh ini telah menarik perhatian publik yang relatif sedikit di negara-negara Barat. Tetapi tren itu dinilai mulai berubah, terutama karena peran pemerintah Barat dalam memasok senjata ke negara-negara koalisi.

Editorial New York Times pada Rabu mengutuk "keterlibatan Amerika" dalam korban sipil, termasuk puluhan anak-anak yang tewas awal bulan ini dalam serangan di bus. Editorial itu mendesak Kongres untuk memotong bantuan militer ke Arab Saudi.

"Arab Saudi dan sekutunya tampaknya memiliki sedikit kompromi tentang pembunuhan anak-anak selama lebih banyak bom dapat dibeli, jadi terserah pada penjual untuk memungkinkan menghentikannya," katanya.

Di Washington pada Selasa, Menteri Pertahanan AS Jim Mattis mengatakan dukungan AS untuk koalisi yang dipimpin Saudi bukan tanpa syarat. Ia mengatakan AS akan terus mendukung aliansi untuk mengurangi dampak pada warga sipil.

Amnesty International menyerukan kepada Washington, London dan negara lain untuk melakukan segala upaya dalam mencegah pelanggaran lebih lanjut. Hal itu termasuk segera menghentikan aliran senjata ke negara itu dan mengakhiri pembatasan sewenang-wenang koalisi pada bantuan kemanusiaan dan impor penting.

Credit republika.co.id

Pemilu Thailand Diproyeksi Bakal Ditunda Lagi

Sejumlah relawan membersihkan jalan tempat protes anti-pemerintah dengan deterjen dan sapu di Bangkok, Thailand (5/2). Pengunjuk rasa anti-pemerintah mengajukan petisi kepada pengadilan untuk membatalkan pemilu akhir pekan lalu. AP/Wally Santana

CB, Jakarta - Pemilu Thailand di proyeksi akan kembali diundur. Semula pemilu akan dilakukan pada November 2018, namun muncul sinyalemen pemilu akan mundur menjadi Februari 2019.
"Kami masih mengkonfirmasikan bahwa pemilu akan diselenggarakan pada Februari 2019. Kita akan bicara soal itu nanti jika kami tidak mampu menggelar pemilu. Sekarang ini tidak ada faktor yang membuat kami menyelenggarakan pemilu lebih cepat," kata Perdana Menteri Thailand, Prayut Chan-o-cha.
Dikutip dari theaseanpost.com pada Kamis, 30 Agustus 2018, skeptisme dan frustrasi dirasakan masyarakat Thailand menyusul pemilu yang terus diundur-undur. Thailand sejak kudeta Mei 2014 dipimpin oleh pemerintahan militer atau Junta. Tak lama setelah berkuasa, Pemerintahan Junta menjanjikan pemilu segera digelar, namun faktanya hingga 2018 pemilu yang dijanjikan belum terwujud.
Jajak pendapat yang dilakukan Universitas Suan Dusit Rajabhat, pada 5 Juni - 9 Juni 2018 terhadap 1.130 responden memperlihatkan penyelenggaraan pemilu merupakan topik politik paling panas di Thailand saat ini. Para responden menduga-duga apakah pemilu akan jadi dilakukan

Vitit Muntarbhorn, pakar hak asasi manusia internasional dan profesor hukum di Universitas Chulalongkorn di Bangkok. Sumber: TEMPO/Suci Sekar

Vitit Muntarbhorn, pakar HAM dan profesor hukum dari Universitas Chulalongkorn, Thailand, mengaku juga menantikan pemilu segera diselenggarakan. Pemilu bagi Thailand adalah sebuah transisi dari kudeta 2014.
"Saya harap kami akan menyelenggarakan pemilu dan pemerintahan yang berpihak pada masyarakat sipil berjalan, militer yang mau berpartisipasi dalam pemilu dipersilakan, namun ruang bagi masyarakat sipil harus dihormati dan dikembangkan," kata Muntarbhorn, Rabu, 29 Agustus 2018.
Muntarbhorn enggan berkomentar apakah menyukai pemerintahan Thailand saat ini atau tidak. Namun dia mendorong masyarakat sipil dalam hal kepemimpinan, inklusifitas dan partisipasi masyarakat.

Credit tempo.co

Donald Trump Tuduh Cina Meretas Email Hillary Clinton

Presiden Amerika Serikat Donald Trump berbicara dalam Ohio Republican Party State Dinner 2018 di Kolumbus, Ohio, Amerika Serikat, 24 Agustus 2018. (AP Photo/John Minchillo)

CB, Jakarta - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, melalui kicauan Twitternya telah menuduh Cina meretas email dari kandidat presiden Demokrat Hillary Clinton pada masa pilpres 2016.
"Email Hillary Clinton, yang banyak di antaranya adalah Informasi Rahasia, diretas oleh Cina. Tindakan lanjutan sebaiknya dilakukan oleh FBI & DoJ (Departemnt of Justice/Departemen Kehakiman AS) atau, setelah semua kesalahan mereka yang lain (Comey, McCabe, Strzok, Page, Ohr, FISA, Dirty Dossier, dll.), Kredibilitas mereka akan hilang selamanya!" tulis Trump di Twitter pada Rabu dini hari, seperti dilaporkan Reuters, 29 Agustus 2018.
Donald Trump berkicau sebelumnya pada Selasa malam, bahwa "Cina meretas Server Email pribadi Hillary Clinton. Apakah mereka yakin itu bukan Rusia (hanya bercanda!)? Apa kemungkinan bahwa FBI dan DoJ berada di atas ini? Sebenarnya, cerita yang sangat besar. Banyak informasi rahasia!"

Sementara menanggapi tuduhan Donald Trump, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Hua Chunying, mengatakan tuduhan semacam itu bukanlah hal baru.
"Ini bukan pertama kalinya kami mendengar tuduhan serupa," kata Hua.
"Cina adalah pembela cybersecurity yang gigih. Kami dengan tegas menentang dan menindak segala bentuk serangan internet dan pencurian berkas rahasia," tambahnya, tanpa spesifik merujuk Donald Trump atau Hillary Clinton.
Sementara dalam laporan oleh Daily Caller, yang dikutip dari Russia Today, menyatakan bahwa sebuah entitas milik Cina, yang dikendalikan oleh Beijing, menyematkan kode ganas ke dalam server pribadi mantan Menteri Luar Negeri dan calon presiden dari Partai Demokrat, Hillary Clinton, digunakan untuk mencuri pesan-pesannya, baik pribadi dan terkait pekerjaan, termasuk informasi rahasia dengan klasifikasi paling rahasia.
Menggunakan kode ini, perusahaan Cina, dikatakan beroperasi di pinggiran utara Virginia Washington, memiliki akses penuh ke email Clinton dikirim melalui "salinan terkonfirmasi" yang diterima secara real time.
Inspektur Komunitas Intelijen Umum (ICIG) mengetahui keganjilan ini pada awal 2015 dan segera memberi tahu FBI. Peneliti ICIG, Frank Rucker dan pengacara Janette McMillan, kemudian berulang kali bertemu dengan agen-agen FBI untuk menjelaskan tentang masalah ini, termasuk dengan Peter Strzok. Strzok adalah mantan anggota tim penasihat hukum FBI Robert Mueller, yang telah mencari bukti keterlibatan Rusia dengan Presiden AS Donald Trump.

Presiden Cina, Xi Jinping dan Presiden AS, Donald Trump. REUTERS

Meskipun nama perusahaan yang diduga menyadap server pribadi Clinton tidak diungkapkan dalam laporan itu, mantan pejabat intelijen mengatakan kepada Daily Caller bahwa itu adalah perusahaan publik, bukan perusahaan teknologi, tetapi dikenal luas memiliki kontak dengan intelijen pemerintah Cina.
Para pejabat intelijen AS mengatakan Rusia mengatur peretasan pejabat Demokrat untuk ikut campur dalam pemilihan presiden 2016.
Grand Jury federal AS mendakwa 12 perwira intelijen Rusia pada bulan Juli atas tuduhan meretas jaringan komputer Clinton dan Partai Demokrat.

Penasihat Khusus Robert Mueller sedang menyelidiki peran Rusia dalam pemilu 2016 dan apakah kampanye kandidat Republik Trump bersekongkol dengan Moskow. Rusia membantah ikut campur dalam pemilihan, sementara Trump membantah adanya kolusi.Donald Trump mengatakan pada April 2017, Cina mungkin telah meretas email pejabat Demokrat untuk ikut campur dalam pemilihan presiden 2016. Dia juga tidak memberikan bukti apa pun yang mendukung tuduhannya pada waktu itu. Cina telah berulang kali membantah tuduhan keterlibatan dalam serangan peretasan di luar negeri.

Credit tempo.co

AS Didesak Beri Sanksi ke Cina karena Sekap Muslim Uighur

Etnis minoritas Muslim Uighur menuduh Pemerintah China mengekang mereka.

Foto: ABC News/Lily Mayers

Panel PBB menyebut satu juta etnis Uighur di Cina ditahan dalam kamp.

CB, WASHINGTON -- Sebuah kelompok yang terdiri atas dua partai politik di parlemen AS meminta sanksi dijatuhkan kepada pejabat Cina yang bertanggung jawab terhadap pelanggaran HAM bagi minoritas Muslim di wilayah Xinjiang.

Kelompok, yang dipimpin oleh Senator Marco Rubio dan anggota majelis rendah Chris Smith, wakil presiden dari Komisi Eksekutif Kongres bipartisan di Cina, menyampaikan permintaannya dalam sebuah surat kepada Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dan Menteri Keuangan Steven Mnuchin.

"Muslim di Xinjiang, wilayah otonomi barat Cina, menjadi sasaran penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, pembatasan keras terhadap praktik dan budaya agama, dan sistem pengawasan digital yang begitu ketat sehingga setiap aspek kehidupan sehari-hari dipantau," kata anggota parlemen dalam surat mereka.

Surat itu ditandatangani oleh 15 senator dan anggota majelis rendah AS. Surat yang ditandatangani oleh sembilan Partai Republik, tujuh Demokrat, dan satu Independen itu menyerukan sanksi berdasarkan Global Magnitsky Act terhadap pejabat senior pemerintah Cina dan Partai Komunis. Mereka termasuk ketua partai Xinjiang Chen Quanguo, dan untuk tindakan lain yang harus dipertimbangkan.

Undang-Undang Magnitsky awalnya dirancang untuk menargetkan pelanggar hak-hak di Rusia, tetapi telah diperluas untuk memungkinkan sanksi atas pelanggaran di negara lain.

"Pemerintah Cina sedang menciptakan negara polisi berteknologi tinggi di (Xinjiang) yang merupakan pelanggaran berat terhadap privasi dan hak asasi manusia internasional," kata surat itu.

Cina mengatakan bahwa Xinjiang menghadapi ancaman serius dari militan Islamis dan separatis yang merencanakan serangan. Hal itu juga dinilai menimbulkan ketegangan antara sebagian besar minoritas Uighur yang menyebut wilayah tersebut sebagai rumah dan mayoritas etnis Han Cina.

Panel hak asasi manusia PBB awal bulan ini mengatakan telah menerima banyak laporan yang dapat dipercaya. Panel PBB menyebut satu juta etnis Uighur di Cina ditahan dalam kamp tawanan yang dipenuhi kerahasiaan.

Ratusan orang tewas dalam kekerasan di Xinjiang selama beberapa tahun terakhir. Hal itu mendorong langkah-langkah keamanan yang keras.

Para anggota parlemen AS, dalam surat mereka, mengatakan sebanyak satu juta atau lebih orang Uighur dan minoritas etnis minoritas Muslim lainnya sedang ditahan di pusat-pusat "pendidikan politik" atau kamp-kamp. Menurut mereka, hal itu memerlukan tanggapan yang keras, terarah, dan secara global.

"Tidak ada pejabat atau perusahaan Cina yang terlibat dalam apa yang terjadi harus mendapat keuntungan dari akses ke AS atau sistem keuangan AS," kata surat itu.

Departemen Luar Negeri AS telah mengatakan bahwa pihaknya sangat terganggu oleh tindakan keras Beijing di Xinjiang. Tetapi Deplu AS menolak untuk mengomentari kemungkinan sanksi terhadap Chen dan lainnya. Para kritikus mengatakan langkah keamanan dan pengawasan di Xinjiang telah menciptakan kondisi darurat militer karena keberadaan pos pemeriksaan polisi, pusat penahanan, dan koleksi DNA massal.

Credit republika.co.id