CUPUMA

Senin, 06 Agustus 2018

Aktor Stephen Seagal Jadi Utusan Khusus Rusia untuk AS

Stephen Seagal (AFP PHOTO / Kevin Winter / Getty Images)

Jakarta, CB -- Aktor laga Amerika Serikat Stephen Seagal ditunjuk menjadi utusan khusus Rusia.

Sabtu (4/8), Kementerian Luar Negeri Rusia mengumumkan bahwa Seagal memiliki tugas untuk mengurus segala hal yang berhubungan dengan kemanusiaan antara AS dan Rusia.

"Stephen Seagal telah ditunjuk sebagai perwakilan khusus dari kementerian luar negeri Rusia untuk hubungan kemanusiaan Rusia-Amerika," tulis kementerian luar negeri Rusia dalam lamannya, dikutip dari AFP.

"Dia bertugas untuk mempromosikan pengembangan lebih lanjut dalam hubungan Rusia-Amerika di bidang kemanusiaan, termasuk interaksi bidang budaya, seni, pertukaran budaya, pemuda, dan lainnya."

Penunjukkan Seagal sebagai utusan khusus ini bukanlah hal yang aneh. Pasalnya Seagal diketahui 'kenal' dengan Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai sesama penggemar seni bela diri.

Tak cuma itu, setelah aneksasi Rusia di Crimea pada 2014 lalu, Seagal juga menyebut Putin sebagai 'salah satu pemimpin dunia hebat yang pernah ada.'

Beberapa kali Seagal juga terlihat ada di Rusia, salah satunya saat dia hadir di Piala Dunia 2018. Seagal juga terlihat saat Putin disumpah untuk jabatannya pada Mei lalu.

Hanya saja Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan bahwa Seagal tak akan dibayar untuk perannya itu.

Keputusan penunjukkan Seagal ini datang setelah hubungan Rusia-Amerika yang pasang surut. Hubungan pasang surut ini terjadi setelah konflik lama di Suriah dan Ukraina serta tuduhan campur tangan Rusia dalam pemilihan Presiden AS 2016 yang pada akhirnya disangkal oleh Moskow.

Credit cnnindonesia.com

Mossad Israel Dituduh Dalangi Pembunuhan Ilmuwan Rudal Suriah

DAMASKUS - Aziz Azbar, ilmuwan top Suriah untuk pengembangan rudal Scud rezim pemerintah Presiden Bashar al-Assad tewas oleh bom mobil pada Sabtu malam. Badan intelijen Israel, Mossad, dituduh sebagai dalang pembunuhan.

Koran Suriah pro-pemerintah Assad, al-Watan, dalam laporannya menuduh Mossad Israel berada di balik pembunuhan Aziz Azbar. Korban merupakan direktur riset di Pusat Studi dan Penelitian Imiah milik lembaga militer. Lembaga itu terkait dengan program senjata kimia Suriah.

Ilmuwan itu tewas oleh bom mobil di wilayah provinsi Hama. Para pejabat Israel awalnya menolak mengomentari tuduhan itu. Pemerintah Suriah juga tidak memberikan komentar resmi.

Namun, Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman berusaha mengecilkan kemungkinan keterlibatan Israel dalam pembunuhan Aziz Azbar.

"Setiap hari di Timur Tengah ada ratusan ledakan dan penyelesaian skor. Setiap kali mereka mencoba menyalahkan kami. Jadi kami tidak akan menganggap ini terlalu serius," katanya kepada Hadashot News, Senin (6/8/2018).

Sementara itu, sebuah kelompok gerilyawan yang menamakan diri Brigade Abu Amara mengaku bertanggung jawab atas operasi bom mobil tersebut. Kelompok itu sebelumnya mengklaim serangan yang menargetkan para pejabat dan komandan milisi di dalam wilayah pemerintah Suriah.

Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris dengan mengandalkan jaringan aktivis lokal juga melaporkan kematian Aziz Azbar. Korban selama ini mengkhususkan diri dalam pengembangan sistem roket di fasilitas Masyaf di Hama.

Hadashot dalam laporannya mengatakan, Aziz Azbar bertanggung jawab atas proyek yang meningkatkan jangkauan dan akurasi rudal-rudal Scud milik rezim Assad. Dia juga dianggap terlibat operasi rudal Iran di Suriah.

Selama Perang Teluk pertama, Irak menembakkan lusinan rudal buatan Rusia ke Israel.

Pada awal perang, Suriah diyakini memiliki sekitar 200 Scud buatan Rusia dan Korea Utara, dan beberapa ratus lagi versi yang diproduksi secara lokal. Tidak jelas berapa banyak yang mereka miliki sekarang.

Selain Aziz Azbar, sopirnya juga ikut tewas dalam ledakan bom. Bom, menurut laporan media Israel, ditempatkan di sandaran kursi mobilnya. Metode yang sama digunakan untuk membunuh kepala operasi global Hizbullah, Imad Mughniyeh tahun 2008. Mughniyeh tewas oleh operasi rahasia Amerika Serikat dan Israel.

Credit sindonews.com

Bom Mobil Tewaskan Kepala Fasilitas Senjata Kimia Suriah

DAMASKUS - Kepala fasilitas penelitian Suriah yang negara Barat sebut bagian dari program senjata kimia tewas dalam bom mobil. Begitu laporan surat kabar Suriah pro-pemerintah al-Watan.

Aziz Asber adalah direktur Pusat Studi dan Riset Ilmiah Suriah di Masyaf, dekat Hama, yang menurut pemerintah barat adalah instalasi rahasia pemerintah.

"Asber meninggal setelah ledakan yang menargetkan mobilnya di pedesaan Hama," tulis al-Watan yang dikutip The Guardian, Minggu (5/8/2018).

Serangan itu diklaim oleh kelompok Suriah yang berafiliasi dengan pemberontak Tahrir al-Sham. Kelompok ini termasuk kelompok yang sebelumnya dikenal sebagai Front al-Nusra, cabang al-Qaida di Suriah.

Brigade Abu Amara merilis sebuah pernyataan di saluran Telegram mereka mengatakan mereka telah memasang alat peledak yang meledakkan dan membunuh Asber. Ledakan itu terjadi pada Sabtu malam, Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SOHR) mengatakan.

Pusat penelitian Masyaf menjadi sasaran serangan udara Israel bulan lalu dan pada September tahun lalu, kelompok pemantau yang berbasis di Inggris itu mengatakan.

Menurut Amerika Serikat (AS), gas Sarin sedangkan dikembangkan di pusat penelitian tersebut. Namun tudingan itu ditolak oleh Suriah yang mengatakan negara itu tidak memiliki senjata kimia setelah perjanjian untuk menyerahkan persenjataannya pada 2013.

Kepala SOHR, Rami Abdul Rahman, mengatakan para ahli dari Iran, sekutu pemerintah Suriah, hadir di pusat penelitian Masyaf, yang mengembangkan rudal permukaan ke permukaan jarak dekat.

"Jenderal itu dekat dengan presiden Bashar al-Assad dan ke Iran," kata SOHR.

Serangan rudal oleh AS, Inggris dan Prancis menghancurkan pusat kajian ilmiah dan fasilitas penelitian Suriah lainnya di Damaskus pada bulan April, sebagai tanggapan atas dugaan serangan gas beracun.

Seorang pejabat pemerintah Israel menolak berkomentar tentang laporan kematian Asber ketika diminta oleh Reuters.

Israel telah melakukan berbagai serangan di dalam Suriah sejak tahun 2017, menurut SOHR, yang menargetkan pasukan pemerintah dan sekutu mereka dari Iran dan gerakan Libanon Hizbullah.

Lebih dari 350 ribu orang tewas dan jutaan orang mengungsi sejak dimulainya perang saudara Suriah pada tahun 2011.

Credit sindonews.com

Konvoi Duta Besar Amerika Serikat Diserang di Bangladesh

Para siswa meneriakkan slogan dalam protes atas kecelakaan lalu lintas yang menewaskan seorang bocah laki-laki dan perempuan, di Dhaka, Bangladesh, Ahad, 5 Agustus 2018. REUTERS

CB, Jakarta - Konvoi pembawa Duta Besar Amerika Serikat untuk Bangladesh diserang oleh sejumlah pria bersenjata di Ibu Kota Dhaka, Sabtu petang 4 Agustus 2018, waktu setempat.
Laporan Dhaka Tribune menyebutkan, meskipun Duta Besar Marcia Bernicat dan rombongannya berhasil lolos dan tidak cedera, namun kendaraan yang mereka tumpangi rusak akibat serangan tersebut.

Para siswa meneriakkan slogan dalam protes atas kecelakaan lalu lintas yang menewaskan seorang bocah laki-laki dan perempuan, di Dhaka, Bangladesh, Ahad, 5 Agustus 2018. REUTERS

"Duta Besar Amerika Serikat mengucapkan terima kasih kepada kepolisian setempat atas respon cepat untuk menghentikan aksi penyerang," tulis Newsweek, Ahad 5 Agustus 2018.
Serangan terhadap Duta Besar Amerika Serikat tersebut bersamaan dengan unjuk rasa ribuan mahasiswa. Menurut BBC, sedikitnya 50 orang cedera setelah mereka bentrok dengan kepolisian. Sementara kantor berita AFP menyebut angka 100 orang luka-luka.

Sejak Sabtu, Bangladesh dihantam kerusuhan menjurus kekerasan. Polisi terpaksa membubarkan pengunjuk rasa yang menguasai simpul jalan di Kota Dhaka dengan tembakan gasa air mata.

Credit tempo.co

Rusuh di Bangladesh Berlanjut, Sejumlah Jurnalis Dipukuli

Korban kerusuhan di Dhaka, Bangladesh, Sabtu 4 Agustus 2018. [Mohammad Ponir Hossain/Reuters]

CB, Jakarta - Kerusuhan menjurus kekerasan berlanjut di Bangladesh setelah pasukan keamanan menembakkan gas air mata dan pemutusan saluran internet menyusul unjuk rasa puluhan ribu mahasiswa di negeri itu.
Laporan Al Jazeera menyebutkan, pada Ahad 5 Agustus 2018, pukul 13.00 siang waktu setempat (07.00 GMT), ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan siswa sekolah mulai menguasai lalu lintas di Ibu Kota Dhaka. Selanjutnya, aksi tersebut dibubarkan oleh kepolisian dengan tembakan gas air mata.

Para siswa meneriakkan slogan dalam protes atas kecelakaan lalu lintas yang menewaskan seorang bocah laki-laki dan perempuan, di Dhaka, Bangladesh, Ahad, 5 Agustus 2018. REUTERS

"Awalnya, unjuk rasa itu berjalan damai. Tetapi, tiba-tiba polisi menembakkan gas air mata ke arah kami menyebabkan beberapa orang cedera," kata Mohammad Atikur Rahman, salah satu demonstran kepada kantor berita DPA.
Pada aksi rusuh tersebut, anggota Partai Liga Awami melaporkan, sejumlah jurnalis juga dipukuli dan kamera mereka disita.

Para siswa meneriakkan slogan dalam protes atas kecelakaan lalu lintas yang menewaskan seorang bocah laki-laki dan perempuan, di Dhaka, Bangladesh, Ahad, 5 Agustus 2018. REUTERS
Sementara itu, perusahaan telekomunikasi diperintahkan menghentikan layanan 3G dan 4G selama 24 jam terhitung sejak Sabtu dini hari, 4 Agustus 2018.

Jahirul Haq, Kepala Komisi Regulator Telekomunikasi Bangladesh mengatakan kepada kantor berita AFP, pihaknya menerima perintah dari pemerintah untuk menutup layanan komunikasi. Tetapi dia tidak memberikan keterangan lebih lanjut.

Credit tempo.co

Kuwait Kecam Laporan BBC Soal Invasi Irak

CB, Jakarta - Pemerintah Kuwait mengecam laporan BBC berbahasa Arab mengenai invasi Irak ke negara tersebut pada 1990. "Laporan tersebut direkasa dan palsu," tulis kantor berita Kuwait News Agency, KUNA.
Menurut laporan Asharq Al-Awsat, media berbasis di London, program televisi yang dibawakan oleh pembawa acara Rania Al-Attar itu mengatakan, Kuwait adalah bagian dari wilayah kedaulatan Irak hingga 1920.

Siluet seorang tentara Amerika Serikat di Kuwait. (KUWAITTIMES)

"Pernyataan ini membuat Kementerian Informasi Kuwait geram dan mengecam laporan tersebut," tulis Arabian Business.
"Laporan tersebut bohong dan kesalahan serius yang tak bisa diterima, khususnya datang dari media internasional yang dikenal profesional. Media ini seharusnya melakukan klarifikasi, bukan mendistorsi fakta," bunyi pernyataan Kementerian sebagaimana dikutip KUNA. Pernyataan itu menambahkan, Kementerian Informasi memiliki hak meminta pertanggungjawaban institusi yang mendistorsi sejarah.

Para tentara dari Brigade 3, Divisi Kavaleri 1 di dalam pesawat yang akan membawa mereka kembali dari Kuwait ke Fort Hood, AS (21/12). REUTERS/Lucas Jackson
Menanggapi reaksi Kementerian Informasi tersebut, menurut Kuwait Times, BBC menjelaskan, lembaganya selalu menurunkan berita berimbang, obyektif dan netral. "Semua unsur itu harus terpenuhi sebelum menurunkan berita."

Kecaman pemerintah terhadap BBC itu bermula dari laporan khusus media dari Inggris itu mengenai ulang tahun ke-28 invasi Irak ke Kuwait yang dikutuk komunitas internasional. Dalam laporan tersebut disinggung mengenai kepemimpinan Amerika Serikat melakukan operasi militer guna mengembalikan kedaulatan Kuwait pada Januari 1991.

Credit tempo.co

Pemberontak Yaman bersedia hadiri perundingan PBB

Arsip Foto. Pengunjuk rasa mengangkat poster menentang serangan udara yang dipimpin Arab Saudi di Yaman, di depan kantor PBB di Beirut, Lebanon. (REUTERS/Mohamed Azakir )

Sanaa (CB) - Anggota sayap politik pemberontak Houthi di Yaman pada Sabtu (4/8) mengatakan pemberontak bersedia menghadiri perundingan yang ditengahi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meski mereka tidak terlalu mengharapkan hasil positif dari pertemuan itu.

Salim Meghles mengatakan bahwa sayap politik Ansarullah "tidak menentang konsultasi" yang ditujukan untuk "mencapai kerangka umum negosiasi."

"Kami tidak menentang kunjungan ke negara mana pun yang netral untuk turut serta dalam konsultasi tersebut," katanya kepada AFP.

Utusan PBB untuk Yaman, Martin Griffiths, pada Kamis mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa PBB akan mengundang pihak yang berperang di Yaman untuk terlibat dalam perundingan di Jenewa pada 6 September guna mendiskusikan kerangka kerja bagi negosiasi damai.

Meghles meragukan hasil pertemuan yang direncanakan itu, mengatakan bahwa dia tidak mendeteksi "sikap serius atau nyata dari para penyerang untuk mencapai solusi politik."

Dia merujuk pada sikap koalisi pimpinan Arab Saudi yang mengintervensi Yaman sejak 2015 untuk memulihkan kekuasaan pemerintah yang diakui secara internasional, yang diusir dari ibu kota Sanaa oleh pemberontak.

Seorang pejabat pemerintah pada Jumat menyatakan pemerintah yang didukung Saudi siap menghadiri perundingan di Jenewa.

Perang di negara miskin itu telah menewaskan hampir 10.000 orang dan memunculkan apan yang disebut PBB sebagai krisis kemanusiaan terburuk.

Credit antaranews.com

Unjuk rasa pecah di sejumlah kota Iran jelang sanksi AS

Warga berpartisipasi reli pro pemerintahan, Iran, Rabu (3/1/2018). (Tasnim News Agency)

Dubai (CB) - Unjuk rasa terjadi di sejumlah kota di Iran sepanjang lima hari terakhir pada Sabtu, menjelang pemberlakukan kembali sanksi ekonomi dari Amerika Serikat, menurut kabar dari kantor berita dan media setempat.

Ratusan orang turun ke jalanan di kota Tehran, Karaj, Shiraj, dan Qom untuk menyuarakan protes terhadap melonjaknya harga-harga yang disebabkan anjloknya nilai mata uang rial akibat kekhawatiran pasar terhadap sanksi dari Washington pada 7 Agustus mendatang. Video-video dari aksi unjuk rasa terhadap tingginya inflasi itu diunggah di media sosial.

Sebelumnya pada Mei lalu, Amerika Serikat menarik diri dari perjanjian nuklir internasional dengan Tehran yang ditandatangani pada 2015. Dalam kesepakatan itu, sanksi ekonomi untuk Tehran akan dicabut dengan syarat Iran menghentikan program nuklirnya.

Namun Washington kini memutuskan untuk memberlakukan kembali sanksi-sanksi tersebut dan meminta negara lain untuk berhenti mengimpor minyak dari Iran mulai 4 November mendatang jika tidak ingin terkena sanksi keuangan Amerika Serikat.

Unjuk rasa di Iran dimulai dengan slogan-sogan anti kenaikan harga dan anti korupsi. Namun para demonstran kemudian mengembangkan isu menjadi anti pemerintahan, menurut laporan Reuters.

Sejumlah gambar di media sosial menunjukkan puluhan demonstran di pusat Tehran meneriakkan slogan "kematian untuk diktator" -- yang merujuk pemimpin agung Ayatollah Ali Khamenei.

Pada Jumat malam, video memperlihatkan pasukan polisi anti huru-hara membubarkan sekitar 500 orang yang meneriakkan slogan perlawanan terhadap pemerintah di Kota Eshtehard, sekitar 100 km sebelah barat Tehran. Beberapa pengunjuk rasa melempar batu dan merusak sebuah sekolah Syiah, demikian kantor berita Fars melaporkan.

Sementara itu Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat dalam akun Twitter berbahasa Persia-nya menulis, "meski semuanya bergantung pada rakyat Iran untuk menentukan masa depan negaranya, kami Amerika mendukung suara rakyat Iran yang telah diabaikan untuk waktu yang lama."

Pada 7 Agustus nanti, Washington akan memberlakukan larangan pembelian dolar oleh Iran, memblokade perdagangan emas dan bahan tambang negara tersebut, serta sejumlah industri terkait lainnya.

Selain itu larangan impor karpet, makanan, dan transaksi finansial dari Iran juga akan diberlakukan kembali Amerika Serikat.

Ekspor minyak Iran diperkirakan akan jatuh sebanyak lebih dari 70 persen pada akhir tahun akibat sanksi Amerika Serikat, sehingga suplai minyak dunia dikhawatirkan akan mengalami kelangkaan.

Credit antaranews.com

Arab Saudi Usir Dubes Kanada dan Bekukan Semua Perdagangan

RIYADH - Pemerintah Arab Saudi mengusir Duta Besar (Dubes) Kanada setelah penangkapan aktivis HAM di Saudi dikritik. Riyadh juga membekukan semua transaksi perdagangan dan investasi baru dengan Kanada.

Kementerian Luar Negeri Saudi menyatakan Dubes Kanada Dennis Horak berstatus persona non-grata dan diberi waktu 24 jam untuk hengkang dari negara Muslim tersebut.

Riyadh juga telah menarik pulang Dubes-nya yang bertugas di Ottawa. Awalnya, pemerintah Kanada menyampaikan keprihatinan atas penangkapan para aktivis perempuan yang menyuarakan HAM di Saudi.

Riyadh menyatakan kritik Kanada tentang penangkapan para aktivis masyarakat sipil negatif dan tidak adil terhadap kebenaran.

“Kementerian Luar Negeri di Arab Saudi memberi penjelasan kepada Menteri Luar Negeri Kanada dan Kedutaan Besar Kanada di Kerajaan tentang apa yang mereka sebut aktivis masyarakat sipil yang ditangkap di Kerajaan. Mereka mendesak pihak berwenang di Kerajaan untuk segera membebaskan mereka," kata kementerian tersebut dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari kantor berita negara Saudi, SPA, Senin (6/8/2018).

"Kementerian menekankan bahwa posisi negatif dan mengejutkan dari Kanada ini adalah klaim yang salah dan sesungguhnya tidak baik bagi kebenaran, bahwa tidak ada informasi atau fakta yang ditemukan yang benar dan bahwa kedua belah pihak telah ditangkap oleh otoritas yang berwenang, Kantor Kejaksaan, yang sah. Hak mereka akan diberikan dengan semua jaminan selama tahap investigasi," lanjut pernyataan tersebut.

“Posisi Kanada adalah gangguan secara terbuka dan transparan dalam urusan internal Kerajaan Arab Saudi serta bertentangan dengan norma-norma internasional paling dasar dan semua piagam yang mengatur hubungan antarnegara," sambung pernyataan tersebut.

"Ini adalah pelanggaran berat dan tidak dapat diterima terhadap peraturan dan prosedur Kerajaan, dan melanggar otoritas peradilan di Kerajaan. Sepanjang sejarahnya yang panjang, Arab Saudi belum menerima dan tidak akan menerima campur tangan dalam urusan internal atau memaksakannya dari negara mana pun. Posisi Kanada adalah serangan terhadap Arab Saudi yang membutuhkan sikap tegas terhadapnya. Kerajaan Arab Saudi menyatakan penolakan mutlak dan kategoris dari posisi Pemerintah Kanada," imbuh kementerian tersebut.

"Kerajaan mengumumkan penarikan Duta Besar Penjaga Dua Masjid Suci di Kanada untuk konsultasi dan duta besar Kanada di Arab Saudi dinyatakan sebagai persona non-grata dan harus meninggalkan Kerajaan dalam 24 jam ke depan."

"Kerajaan juga mengumumkan pembekuan semua perdagangan dan investasi baru antara Kerajaan dan Kanada, sementara mempertahankan haknya untuk mengambil langkah-langkah lain," papar kementerian tersebut.

Pada hari Jumat, Kanada menyerukan Riyadh untuk segera membebaskan para aktivis masyarakat sipil dan HAM yang baru-baru ini ditangkap oleh pihak berwenang Arab Saudi, termasuk Samar Badawi, seorang aktivis pembela HAM yang diakui secara internasional.

Badawi dan aktivis perempuan Saudi lainnya, Nassima al-Sadah, ditangkap di kerajaan pekan lalu. Penangkapan itu memicu kecaman masyarakat internasional.

Pada tahun 2012, Badawi menerima penghargaan Women of Courage internasional dalam sebuah upacara di Washington dari mantan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton dan dari Ibu Negara Michelle Obama.

Credit sindonews.com

Saudi dan Iran Dilaporkan Kembali Jalani Hubungan Diplomatik

Ilustrasi Saudi vs Iran.

Foto: Republika/Mardiah

Saudi disebut setuju untuk menerima diplomat Iran.

CB, RIYADH -- Arab Saudi dilaporkan setuju untuk menerima seorang diplomat Iran yang akan mewakili kepentingan Teheran di kerajaan itu.

Kantor berita resmi Iran IRNA melaporkan pada Ahad (5/8), Arab Saudi telah setuju untuk memberikan visa kepada diplomat Iran. Para pengamat melihat ini sebagai langkah diplomatik positif dalam hubungan Tehran-Riyadh.

Kantor diplomat itu diharapkan akan didirikan dalam misi diplomatik Swiss di Arab Saudi, berdasarkan perjanjian yang ditandatangani di 2017. Tidak ada reaksi resmi dari Saudi terhadap laporan media Iran ini.

Riyadh memutuskan hubungan diplomatik menyusul demonstran di Iran menyerbu Kedutaan Besar Saudi di Teheran setelah eksekusi ulama Syiah di Arab Saudi pada Januari 2016.

Kedua negara menyetujui penawaran kebijakan umum di Swiss. Swiss bertindak sebagai saluran diplomatik antara kedua negara.

Dalam wawancara yang dipublikasikan di web Kementerian Luar Negeri Iran, juru bicara kementerian mengatakan ada terobosan dalam hubungan antara Saudi dan Iran yang merupakan rival regional.
"Hingga dua pekan yang lalu, tidak ada visa yang dikeluarkan untuk nama-nama yang kami ajukan sejak lama. Tetapi dalam satu atau dua pekan terakhir, telah ada terobosan dan saya pikir ada indikasi bahwa kantor untuk perlindungan kepentingan akan dibuka," kata juru bicara Bahram Qasemi.

Ketegangan antara kedua negara telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Arab Saudi dan Iran mendukung pihak yang berseberangan dalam perang di Suriah dan Yaman, Keduanya juga bersaing merebut pengaruh di Irak dan Lebanon.

Arab Saudi juga menyambut baik keputusan Presiden Donald Trump pada Mei lalu yang menarik diri dari perjanjian nuklir internasional dengan Iran. Dengan kebijakan itu, AS menerapkan kembali sanksi ekonomi terhadap Teheran.

Credit republika.co.id

Garda Revolusi Iran Benarkan Latihan Perang untuk Hadapi Musuh

TEHERAN - Garda Revolusi Iran membenarkan laporan di media bahwa mereka menggelar latihan perang di Teluk Persia selama beberapa hari terakhir. Mereka menegaskan bahwa latihan itu untuk menghadapi ancaman musuh.

Sebelumnya, para pejabat Amerika Serikat (AS) pada hari Kamis lalu mengatakan kepada Reuters bahwa Washington percaya Iran telah mulai latihan angkatan laut di Teluk Persia. Laporan itu muncul di saat ketegangan antara Teheran dan Washington sedang memanas.

"Latihan ini dilakukan dengan tujuan mengendalikan dan menjaga keamanan jalur air internasional dan dalam kerangka program latihan militer tahunan Garda," kata juru bicara Garda Revolusi Iran, Ramezan Sharif, yang dilansir IRNA, Minggu (5/8/2018).

Komando Sentral Militer AS mengaku telah memantau peningkatan aktivitas angkatan laut Iran. Kegiatan ini diperluas hingga ke Selat Hormuz, jalur strategis untuk lalu lintas kapal minyak internasional yang telah diancam akan ditutup oleh Iran.

Sharif menyatakan kepuasan atas keberhasilan latihan perang Garda Revolusi Iran. "(Latihan) perlu untuk mempertahankan dan meningkatkan kesiapan pertahanan dan keamanan Teluk (Persia) dan Selat Hormuz serta untuk menghadapi ancaman dan aksi musuh yang berpotensi menjadi petualang," ujarnya.

Seorang pejabat AS, yang berbicara dalam kondisi anonim, mengatakan lebih dari 100 kapal terlibat dalam latihan perang Iran. Jumlah itu termasuk kapal-kapal kecil.

Iran telah marah atas keputusan Presiden Donald Trump yang menarik AS keluar dari perjanjian internasional mengenai program nuklir Iran dan memberlakukan kembali sanksi terhadap Teheran. Para pejabat senior Iran telah memperingatkan bahwa negara itu tidak akan dengan mudah menyerah pada tekanan baru AS yang ingin "mencekik" ekspor minyak Iran.

Credit sindonews.com

Balas Sanksi Washington, Turki Bekukan Aset Pejabat AS

ANKARA - Presiden Turki Recep Tayyep Erdogan mengatakan negaranya akan membekukan aset pejabat Amerika Serikat (AS) di Turki. Ini dilakukan sebagai pembalasan atas sanksi AS terhadap Ankara.

Erdogan mengatakan dia akan membekukan aset Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri AS di Turki. Hal itu dikatakan Erdogan dalam pidato di Kongres Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang berkuasa.

"Mereka yang berpikir bahwa mereka dapat membuat Turki mengambil langkah mundur dengan menggunakan bahasa yang mengancam dan sanksi yang tidak masuk akal menunjukkan bahwa mereka tidak tahu bangsa Turki," kata Erdogan seperti dikutip dari UPI, Minggu (5/8/2018).

Erdogan menambahkan bahwa kedua negara harus menyelesaikan sengketanya segera.

"Saluran diplomasi bekerja sangat keras," kata Erdogan.

"Kurasa kita akan meninggalkan sebagian besar perbedaan di antara kita segera," imbuhnya.

Sebelumnya AS mengumumkan sanksi terhadap Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri Turki atas penangkapan pendeta Amerika Andrew Brunson. Negoasiasi selama berbulan-bulan tidak berhasil membebaskannya.

Brunson telah ditahan sejak 2016 atas tuduhan terorisme dan spionase terkait dengan kudeta militer yang gagal terhadap pemerintah Turki.

Dia dipindahkan ke tahanan rumah pada 25 Juli selama persidangan atas masalah kesehatan, tetapi para pejabat AS mengatakan hal itu tidak memuaskan.

"Kami tidak melihat bukti yang kredibel terhadap Brunson, dan meminta otoritas Turki untuk menyelesaikan kasusnya segera dengan cara yang transparan dan adil," kata Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo.

Credit sindonews.com

Armada Flotilla Kembali Berlayar Tantang Blokade Israel

Kapal angkatan laut Israel

Foto: ap

Palestina mempunyai hak atas teritorial lepas pantai Gaza.

CB, GAZA -- Armada kapal pembebasan 'flotilla' ketiga melakukan pelayaran dari Gaza ke Laut Tengah untuk menantang blokade Israel yang telah berlangsung selama satu dekade di beberapa daerah perang. Hal ini untuk menunjukkan Palestina juga memiliki hak atas perairan.

Juru Bicara Komite Nasional Gaza untuk Pengepungan, Bassam al-Manasra mengungkapkan, Palestina mempunyai hak atas perairan teritorial di lepas pantai Gaza. Bahkan, menurutnya dijamin oleh dunia internasional. "Pembangunan pelabuhan yang menghubungkan Palestina dengan dunia dijamin di bawah hukum internasional," kata dia seperti dilansir Anadolu Agency, Senin (6/8).

Selain itu, Bassam juga menyebut langkah 'flotilla' ini merupakan demonstrasi maritim yang damai melawan "terorisme Zionis." Dia memang tidak menyebutkan rute kapalnya. Namun armada sebelumnya menetapkan tujuan untuk mencapai pulau Mediterania Timur Siprus.

Sebetulnya pada tahun ini Komite tersebut telah meluncurkan dua kapal pesiar, yakni pada 29 Mei sampai 10 Juli dalam upaya untuk mematahkan blokade Israel yang sedang berlangsung. Namun keduanya diadang oleh angkatan laut Israel.

Jalur Gaza telah merintih di bawah blokade Israel sejak 2007. Ini menghancurkan perekonomian daerah kantong itu dan merampas sekitar 2 juta penduduk dari banyak komoditas pokok.

Sejak Maret, lebih dari 157 orang telah menjadi martir dan ribuan lainnya terluka oleh tembakan tentara Israel yang terjadi selama protes terhadap pendudukan Israel yang berlangsung selama puluhan tahun dan blokade 11 tahun di Jalur Gaza.

Sebelumnya Angkatan Laut Israel menyita kapal layar berbendera Swedia, yang berupaya menembus kepungan Jalur Gaza Palestina pada Sabtu (4/8).

Ke-12 penumpangnya sebagian besar berasal dari Swedia, tetapi ada juga dari Jerman, Inggris, Spanyol, Prancis, dan Kanada. Mereka ditahan dan akan diterbangkan pulang.

Kapal itu membawa sebagian besar pasokan kesehatan dan dua penumpangnya adalah wartawan.

Israel menyatakan pengucilan lautnya di Gaza ditujukan untuk mencegah senjata mencapai kelompok keras, termasuk Hamas, gerakan Islam penguasa daerah kantong Palestina tersebut. Israel dan Amerika Serikat menyatakan Hamas kelompok teroris.

"IDF (Angkatan Bersenjata Israel) menjelaskan kepada penumpang kapal itu bahwa mereka melanggar penutupan laut dan bahwa setiap barang kemanusiaan dapat dikirimkan ke Gaza melalui pelabuhan Ashdod," kata pernyataan tentara dengan menyebut pelabuhan Israel.

Credit republika.co.id

Hamas dan Israel Bahas Gencatan Senjata Secara Bertahap

Terminal Kerem Shalom, yang juga merupakan perbatasan Gaza dengan Israel

Foto: Mina News

Tahap pertama pembicaraan yakni menghentikan peluncur balon pembakar dari Gaza.

CB, BEIRUT -- Harian Lebanon, Al-Akhbar, melaporkan akan ada gencatan senjata secara bertahap antara kelompok perlawanan Palestina Hamas dan Israel. Harian tersebut menyusun laporannya berdasarkan sumber yang dekat dengan Hamas.

Seperti dilansir Anadolu Agency, Senin (6/8), sumber itu mengatakan, kedua belah pihak masih dalam proses pembicaraan melalui mediator. Tahap pertama dari gencatan senjata yang diusulkan akan diterapkan dalam satu pekan dengan menghentikan peluncuran balon pembakar dari Jalur Gaza ke Israel.

Sebagai imbalannya, Israel akan membuka kembali penyeberangan Kerem Shalom, satu-satunya jalur akses komersial Gaza.

Balon-balon iatau layang-layang pembawa bahan bakar itu diterbangkan oleh aktivis Palestina dalam aksi unjuk rasa antipendudukan yang sedang berlangsung di sepanjang perbatasan Gaza.

Tahap kedua dari rencana itu, menurut sumber Al-Akhbar, termasuk pencabutan total 11 tahun blokade Israel di Gaza dan meningkatkan standar hidup. Sementara tahap ketiga dari rencana itu yakni termasuk melaksanakan janji PBB untuk menjalankan sejumlah proyek kemanusiaan.

Misalnya, membangun pelabuhan di kota kanal Mesir Ismailiyah, sebuah pembangkit listrik di Sinai dan pembangunan kembali Jalur Gaza.

Layang-layang yang membawa bara api dan minyak di terbangkan oleh para remaja gaza untuk dijatuhkan di lahan-lahan Israel selama bentrokan di dekat perbatasan Israel di timur Kota Gaza.

Hamas pada awalnya setuju dengan peta jalan Mesir dan internasional untuk de-eskalasi di Gaza. Namun, keputusan akhir akan diambil setelah pertemuan biro politik Hamas.

"Pertukaran tahanan antara Israel dan Hamas diperkirakan juga akan dibahas sehubungan dengan pembicaraan gencatan senjata," kata sumber tersebut.

Kamis lalu waktu setempat, wakil pemimpin Hamas Saleh al-Arouri kembali ke Gaza setelah delapan tahun pengasingan. Kembalinya Arouri ke Gaza ini ditafsirkan di media Israel dan Palestina sebagai sinyal akan adanya perjanjian jangka panjang antara Hamas dan Israel lewat negosiasi pihak ketiga.

Credit republika.co.id

Komunitas Druze Israel Protes UU Bangsa Yahudi

Komunitas Druze di Israel memprotes UU negara Yahudi di Tel Aviv, Israel, Sabtu (4/8).

Foto: AP Photo/Sebastian Scheiner

Komunitas Druze merasa sebagai warga negara kelas dua.

CB, TEL AVIV -- Puluhan ribu orang berkumpul di Tel Aviv memprotes undang-undang baru Israel yang menyatakannya sebagai bangsa orang Yahudi, Sabtu (4/8). UU tersebut memicu kemurkaan di kalangan Druze, etnis minoritas yang paling terintegrasi di negara itu.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah membela UU tersebut. UU itu menyatakan hanya orang-orang Yahudi yang memiliki hak penentuan nasib sendiri di negara itu. UU juga menurunkan status Bahasa Arab sebagai bahasa resmi.

Tetapi pemerintah sayap kanannya telah dibutakan oleh reaksi dari komunitas Druze Israel, yang telah menyuarakan rasa pengkhianatan yang dalam mengenai UU. Banyak warga Druze merasa mereka adalah warga negara kelas dua.

Druze merupakan anggota etnis Arab dan minoritas agama yang memiliki kepercayaan berdasarkan Islam campur dengan unsur-unsur keyakinan lain. Komunitas-komunitas terbesar mereka berada di Lebanon dan Suriah.

Di Israel, mereka berjumlah sekitar 120 ribu atau kurang dari dua persen dari total warga negara. Akan tetapi tak seperti orang-orang Israel keturunan Arab, yang tak diperbolehkan berdinas militer, orang Druze turut dalam militer dan banyak yang aktif di pemerintahan dan media. Sebagian bahkan menempati posisi tinggi di bidang politik dan militer.

Para pemerotes berkumpul di Alun-alun Rabin di Tel Aviv. Banyak orang Yahudi Israel juga bergabung dengan mengibarkan bendera-bendera Israel dan Druze, dan banyak memegang poster-poster yang menuntut UU tersebut dicabut.

"Tak seorang pun dapat memberi petuah kepada kami mengenai kesetiaan dan makam-makam militer merupakan saksi atas hal ini. Kendati sudah menunjukkan kesetiaan, negara tidak melihat kami sejajar," kata pemimpin spiritual Druze Syekh Muwafaq Tarif, dalam pidatonya di depan pengunjuk rasa.

"Seperti halnya kami bertempur untuk eksistensi dan keamanan negara, maka kami bertekad untuk bertempur bersama bagi karakter dan hak untuk hidup di dalamnya atas dasar kesejajaran dan martabat," kata Tarif.

Yat Salamy (53 tahun), seorang guru, mengatakan UU tersebut mempengaruhi karakter Israel sebagai negara kosmopolitan. "Apa yang membuat Israel khusus ialah jalinan sosialnya yang unik: Yahudi, Arab, Druze, Muslim, Kristen, dan Badui. Circassia -- bersama kami semua orang Israel," ujarnya.

Orang-orang Arab Israel berjumlah sekitar 20 persen dari sembilan juta jiwa penduduknya. UU Israel menjamin mereka memiliki hak sejajar penuh, tetapi banyak mengatakan mereka menghadapi diskriminasi dalam sektor layanan dan alokasi untuk pendidikan yang tak adil, kesehatan dan perumahan.

Kelompok sayap kiri Israel dan para pemimpin komunitas Arab Israel juga mengutuk UU itu. Tetapi kritik dari Druze lebih bergema, walaupun jumlah mereka relatif kecil, karena reputasi mereka sebagai pendukung setia kepada negara.

Credit republika.co.id

50 Ribu Orang Demo Protes UU Rasis Negara Yahudi

Unjuk rasa yang menentang adanya rencana UU Negara Bangsa Yahudi yang digelar di Tel Aviv beberapa waktu lalu

Foto: Al Monitor

UU dikhawatirkan makin memarginalkan 20 persen warga Israel keturunan Palestina

CB, TEL AVIV -- Lebih dari 50 ribu orang menggelar demonstrasi di Tel Aviv's Rabin Square, Israel, pada Sabtu (4/8) malam waktu setempat. Aksi itu digelar dalam rangka memprotes Undang-Undang (UU) Negara Bangsa Yahudi.

Massa dalam aksi tersebut didominasi oleh anggota komunitas minoritas Druze. Druze adalah kelompok keagamaan yang muncul dari Islam dan dipengaruhi oleh agama serta aliran filsafat lain, termasuk filsafat Yunani.

Dalam aksinya, massa melambai-lambaikan bendera Israel dan bendera komunitas Druze yang berlambang bintang dengan warna hijau, merah, kuning, biru, dan putih di setiap sisinya. Mereka memprotes UU Negara Bangsa Yahudi karena dinilai rasis dan membuat mereka menjadi warga negara kelas dua.

"Meskipun kesetiaan kami kepada negara tanpa batas, (tapi) negara tidak menganggap kami setara," kata pemimpin spiritual Druze Israel Sheikh Muafak Tarif ketika berorasi dalam aksi tersebut, dikutip laman the Times of Israel.

Anggota komunitas Druze memang banyak yang bekerja di lembaga pemerintah, termasuk mengabdi sebagai tentara Israel. Hal itu menjadi salah satu faktor yang mendorong mereka menentang UU Negara Bangsa Yahudi.

Wali Kota Tel Aviv Ron Huldai turut berpartisipasi dalam aksi tersebut. Ia menilai, UU Negara Bangsa Yahudi adalah noktah noda pada demokrasi Israel. "UU Negara Bangsa dalam versi saat ini tidak mengakui semua warga Israel sederajat," katanya ketika berpidato dalam demonstrasi tersebut.

Huldai menyerukan agara UU Negara Bangsa Yahudi segera dibatalkan atau direvisi. "Atas nama cinta untuk bangsa, saya berdiri di hadapan kalian hari ini, dan meminta kami untuk menghapus atau mengubah hukum dasar yang meninggalkan orang lain di pinggiran, dan menghilangkan noda kotor ini dari wajah negara Israel kami," ucap Huldai.

Sementara itu Menteri Keamanan Publik Israel Gilad Erdan menduga terdapat pihak yang memiliki agenda politik anti-pemerintah dan berupaya menyulut perpecahan di antara masyarakat Israel atas terbitnya UU Negara Bangsa Yahudi. Erdan menegaskan pemerintah sangat menghargai kontribusi komunitas Druze.

Kendati demikian, ia menolak anggapan bahwa UU Negara Bangsa Yahudi telah mendiskreditkan komunitas Druze atau komunitas lainnya. "Tidak ada kata dalam UU ini yang menyakiti komunitas Druze dan komunitss lainnya," ujar Erdan.

UU Negara Bangsa Yahudi disahkan Knesset (parlemen Israel) pada 19 Juli. UU itu menuai kecaman karena dianggap rasis dan mempromosikan kebijakan apartheid. Sebab dengan UU tersebut, Israel mendefinisikan diri sebagai negara Yahudi.

UU yang memiliki kedudukan mirip konstitusi itu dikhawatirkan akan memperluas aneksasi Israel atas tanah Palestina di wilayah pendudukan, yakni di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Hal ini karena UU itu menyebut perluasan permukiman Yahudi merupakan nilai nasional.

Dengan kata lain, UU Negara Bangsa mendorong dan mempromosikan kegiatan pembangunan mereka, termasuk di wilayah pendudukan. Padahal PBB telah menyatakan pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat dan Yerusalem Timur ilegal menurut hukum internasional.

UU Negara Bangsa Yahudi juga dikhawatirkan akan semakin memarginalkan masyarakat Palestina berkewarganegaraan Israel yang mencapai 1,8 juta orang atau sekitar 20 persen dari total populasi masyarakat Israel.

Credit republika.co.id

Venezuela Tangkap 6 Orang Terkait Percobaan Pembunuhan Maduro

Presiden Venezuela Nicolas Maduro. (REUTERS/Carlos Garcia Rawlins)

Jakarta, CB -- Kepolisian Venezuela pada Minggu (5/8) menangkap enam "teroris dan pembunuh bayaran" yang diduga terkait dengan percobaan pembunuhan terhadap Presiden Nicolas Maduro.

Dikutip dari AFP, Menteri Dalam Negeri dan Keadilan Nestor Reverol mengumumkan penangkapan itu melalui televisi pemerintah dan menyatakan akan ada kemungkinan orang lain yang ditangkap dalam waktu dekat.

Tiga prajurit dalam kondisi kritis dan empat lainnya terluka dalam sebuah serangan terhadap Maduro yang melibatkan dua pesawat tanpa awak (drone) pada Sabtu (4/6). Percobaan pembunuhan itu terjadi saat Maduro berpidato di acara militer di Caracas.

Reverol menggambarkan itu sebagai 'kejahatan terorisme dan pembunuhan" serta menyatakan bahwa dalang di balik serangan itu telah berhasil diidentifikasi.

Maduro bersumpah akan memberikan hukuman maksimal kepada pihak yang mencoba membunuhnya. Dia menuding Presiden Kolombia Juan Manuel Santos dan kelompok "sayap kanan" yang merujuk pada kelompok oposisi.

Tudingan itu disampaikan Maduro meski kelompok pemberontak telah mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut.

"Tak ada maaf untuk kejadian yang disebut militer sebagai aksi barbar dan upaya putus asa untuk tujuan destabilisasi" kata Maduro.

Nicmer Evans, mantan loyalis pemerintah yang kini menjadi pemimpin partai oposisi mengatakan dirinya khawatir langkah yang ditempuh pemerintah pasca percobaan pembunuhan terhadap Maduro akan membuka pintu bagi gelombang persekusi dan represi.

Kekhawatiran itu dikatakan Evans setelah Menteri Pertahanan Venezuela Padrino Lopez menyatakan bahwa militer memiliki loyalitas tak bersyarat terhadap Maduro.

Percobaan pembunuhan terhadap Maduro terjadi pada Sabtu lalu saat Maduro sedang berpidato di podium dan disiarkan oleh televisi. Percobaan pembunuhan dilakukan dengan menggunakan dua drone yang masing-masing membawa satu kilogram bahan peledak plastik C4.

Reverol mengatakan saat serangan terjadi, satu drone terbang di atas tribun di mana Maduro memberikan pidato tetapi drone tersebut mengalami disorientasi karena ada alat penghambat sinyal.

Drone kedua kehilangan kontrol dan menabrak gedung di dekatnya.

Menteri Informasi Venezuela Jorge Rodriguez menyebut tujuh tentara terluka akibat insiden tersebut.

Kelompok pemberontak yang menamakan diri National Movement of Soldiers in Shirts mengklaim bertanggung jawab atas aksi tersebut. Sementara Presiden Kolombia yang dituduh Maduro berada di balik serangan itu membantah terlibat dan menyebut tuduhan Maduro "absurd".

Penasihat keamanan nasional Amerika Serikat John Bolton menyatakan pada Minggu bahwa tidak ada keterlibatan pemerintah Amerika dalam insiden itu. Ia bahkan mengatakan kepada Fox News Sunday bahwa bisa saja insiden itu dibuat oleh rezim Maduro.

Credit cnnindonesia.com

Presiden Venezuela Diserang Ledakan Drone saat Pidato

Presiden Venezuela. (REUTERS/Carlos Garcia Rawlins)

Jakarta, CB -- Presiden Venezuela Nicolas Maduro berhasil selamat dari serangan ledakan drone saat tengah membawakan pidato dalam acara militer di Caracas pada Sabtu (4/8).

Menteri Informasi Venezuela Jorge Rodriguez menyebut tujuh tentara terluka akibat insiden tersebut.

Dikutip dari Reuters, seorang saksi di dekat lokasi menyebut mendengar dua ledakan. Foto-foto yang muncul di media sosial menunjukkan pengawal melindungi Maduro dengan panel antipeluru hitam. Sebuah foto juga menunjukkan seorang pejabat militer yang terluka mencengkeram kepalanya yang berdarah saat tengah dipapah oleh rekan-rekannya.

Para pejabat pemerintah Venezuela mengutuk apa yang mereka sebut dengan serangan "teroris" tersebut. Dalam siaran langsung, gambar yang menayangkan Maduro tengan membacakan pidato dalam acara militer di luar ruangan di Caracas itu terpotong. Para tentara terlihat menghampirinya sebelum transmisi televisi itu terputus.

Saat itu, Maduro tengah berbicara tentang ekonomi Venezuela, sebelum kemudian audio tiba-tiba mati dan semua orang di podium mendongak, kaget. Kamera kemudian menyorot ke sejumlah prajurit yang mulai berlari.

Venezuela menderita di bawah tahun kelima krisis ekonomi yang parah dan menimbulkan malnutrisi pada penduduknya, hiperinflasi, serta imigrasi massal.

Perekonomian negara anggota OPEC mulai runtuh sejak jatuhnya harga minyak tahun 2014.

Maduro mengatakan dia sedang berjuang melawan sebuah rencana "imperialis" untuk menghancurkan sosialisme dan mengambil alih minyak Venezuela. Para penentang menuduhnya otoritarianisme dan mengatakan ia telah menghancurkan ekonomi yang dulu kaya dan tanpa ampun menghancurkan perbedaan pendapat.

Tahun lalu, perwira polisi nakal Oscar Perez membajak sebuah helikopter dan menembaki gedung-gedung pemerintah dalam apa yang dia katakan adalah tindakan melawan seorang diktator. Perez diburu dan dibunuh oleh pasukan Venezuela.

Credit cnnindonesia.com

Meteor Meledak di Atas Pangkalan AS Nyaris Picu Serangan Nuklir

WASHINGTON - Angkatan Udara Amerika Serikat (AS) mengakui ada meteor yang meledak saat memasuki atmosfer bumi di atas pangkalan rudal Thule di Greenland. Pihak Proyek Informasi Nuklir di Federasi Ilmuwan Amerika menyatakan, insiden itu hampir memicu serangan nuklir.

Sekadar diketahui, pangkalan Thule merupakan rumah untuk sistem deteksi dini rudal musuh yang masuk ke wilayah AS. Sistem tersebut dilengkapi rudal berhulu ledak nuklir yang setiap saat siap diluncurkan jika terjadi perang nuklir.

Menurut Angkatan Udara AS dalam situsnya, lokasi pangkalan Thule berada di wilayah 750 mil sebelah utara Lingkaran Arktik. Serangan nuklir bisa saja tak terlekkan jika meteor berhasil menembus atmofer bumi yang memicu respons kilat dari sistem deteksi rudal pangkalan Thule.

Angkatan Udara AS awalnya merahasiakan ledakan meteor tersebut. Namun, mereka akhirnya mengonfirmasi bahwa insiden itu terjadi sesaat sebelum tengah malam pada 25 Juli 2018.

"(Pangkalan) Thule baik-baik saja," kata pihak Angkatan Udara AS kepada Military Times, yang dilansir semalam (4/8/2018).

Masuknya meteor ke atmosfer bumi itu menyebabkan ledakan 2,1 kiloton. Beruntung, fasilitas pangkalan rudal AS tidak mengalami kerugian atau kerusakan.

Menurut laporan Military Times, pangkalan Thule masih melakukan fungsi lain secara normal termasuk pengawasan ruang angkasa dan kontrol ruang untuk Komando Pertahanan Udara Amerika Utara dan Komando Ruang Angkasa Angkatan Udara.

Badan Penerbangan dan Antariksa atau NASA pertama kali mengonfirmasi bahwa objek yang tidak diketahui sedang melakukan perjalanan pada kecepatan 24,4 kilometer per detik (54.000 mph) ketika meledak di area udara 43 kilometer (27 mil) di atas sistem deteksi rudal Thule.

Hans M. Kristensen, direktur Proyek Informasi Nuklir di Federasi Ilmuwan Amerika, yang merupakan salah satu orang pertama yang men-tweet tentang ledakan meteor tersebut, mengatakan; "Kami masih di sini, jadi mereka dengan benar menyimpulkan bahwa itu bukan serangan pertama Rusia."

"Ada hampir 2.000 nuklir yang siap siaga, siap diluncurkan," katanya lagi, mengacu pada rudal-rudal berhulu ledak nuklir.

Steve Brady, seorang juru bicara di pangkalan Angkatan Udara Peterson di Colarado, juga menegaskan bahwa tidak ada kerusakan terkait ledakan meteor di atas Pangkalan Thule."Tidak, kami tidak memiliki laporan kerusakan apa pun, mengapa kami mendapat panggilan untuk ini sekarang?," ujarnya.

Pangkalan Peterson dimintai konfirmasi oleh wartawan tentang insiden di sekitar Pangkalan Thule, meskipun jaraknya lebih dari 3.000 mil dari Greenland.

Credit sindonews.com

Meteor Meledak Dekat Pangkalan Udara, Militer AS Bungkam

WASHINGTON - Sebuah meteor dilaporkan telah menghantam bumi dan meledak dengan kekuatan mencapai 2,1 kiloton bulan lalu. Namun Angkatan Udara Amerika Serikat (AS) tidak mengungkapkan kejadian tersebut.

Laboratorium Propulsi Jet NASA mengkonfirmasi sebuah objek dengan ukuran yang tidak diketahui melintasi bumi dengan kecepatan 24,4 kilometer per detik di Greenland, hanya 43 km sebelah utara dari peringatan dini serangan rudal Pangkalan Udara Thule pada 25 Juli 2018.

Direktur Proyek Informasi Nuklir untuk Federasi Ilmuwan Amerika, Hans Kristensen, men-tweet tentang dampaknya, tetapi Angkatan Udara Amerika belum melaporkan kejadian tersebut.

Kristensen berpendapat bahwa tidak ada peringatan dari pemerintah AS tentang insiden tersebut.

"Jika meteor itu memasuki bumi pada sudut yang lebih tegak lurus, meteor tersebut akan memukul bumi dengan kekuatan yang secara signifikan lebih besar," tulisnya pada Business Insider seperti dikutip dari Fox News, Sabtu (4/8/2018).

Kristensen menunjuk ke contoh meteor Chelyabinsk, sebuah batu antariksa 20 meter yang meledak di udara di atas Rusia tanpa peringatan pada tanggal 15 Februari 2013.

Meteor itu mempunyai ukuran sebuah rumah, lebih terang dari matahari dan terlihat hingga 100 kilometer jauhnya.

Sekitar 1.500 orang terluka oleh kaca dari jendela yang pecah atau efek lain dari dampak meteor ketika jatuh ke bumi, korban manusia terbesar yang diketahui akibat jatuhnya batuan luar angkasa.

"Insiden Chelyabinsk menarik perhatian luas pada apa yang lebih perlu dilakukan untuk mendeteksi asteroid yang lebih besar sebelum mereka menyerang planet kita," kata Pejabat Pertahanan NASA, Lindley Johnson.

"Ini adalah tanda peringatan kosmik," imbuhnya.

Menyusul insiden tahun 2013, Jaringan Peringatan Asteroid Internasional didirikan untuk membantu pemerintah mendeteksi dan menanggapi Objek Dekat Bumi.

Tetapi asteroid yang memasuki atmosfer bumi bukanlah hal yang tidak biasa.

Menurut sebuah penelitian yang direferensikan oleh Kristensen, sebuah meteor menghantam bumi setiap 13 hari selama periode 20 tahun. Kebanyakan pecah ketika memasuki atmosfer dan "tidak berbahaya."

Credit sindonews.com