CUPUMA

Jumat, 20 Juli 2018

Pejabat AS: Sekutu Sebut KTT Trump-Putin Tak Berarti

Meski Trump manut pada Putin dalam konferensi pers di Helsinki, negara sekutu disebut tak khawatir karena kedua pemimpin tak membuat kesepakatan tegas. (REUTERS/Kevin Lamarque)

Jakarta, CB -- Meski Presiden Amerika Serikat Donald Trump manut pada Presiden Rusia Vladimir Putin dalam konferensi pers di Helsinki, sejumlah pejabat senior mengatakan Kementerian Luar Negeri tidak dibanjiri kekhawatiran dari sekutu karena negara-negara tersebut menyimpulkan kedua pemimpin tak membuat kesepakatan yang tegas.

"Tidak banyak yang mesti dibereskan karena tidak ada banyak masalah," kata seorang pejabat senior yang dikutip CNN, Kamis (19/7). "Masukan yang kami dapatkan dari pihak Eropa adalah mereka lega."

"Mereka sempat khawatir ia (Trump) akan bernegosiasi dengan buruk dan dia tak melakukannya. Jadi mereka tak senang dengan pemandangan (dalam konferensi pers), tapi mereka baik-baik saja."

Reaksi diplomatik kritis langsung dilontarkan usai konferensi pers Trump dan Putin. Sejumlah utusan negara Eropa menyampaikan kritik beragam, mulai dari "menakutkan" dan "hancur" hingga "keji."

Sebagian di antara mereka juga menyatakan pihaknya perlu strategi baru dalam berhubungan dengan AS yang kini dinilai tak bisa diandalkan, bahkan musuh.

Sikap Trump yang lebih memilih mendukung Presiden Rusia alih-alih badan intelijennya sendiri, serta kegagalannya mengkonfrontir Putin dalam isu penting seperti Crimea dan serangan racun Novichok di Inggris dinilai sebagai tanda ia manut.

Dubes AS untuk NATO Kay Bailey Hutchinson dan Dubes AS untuk Rusia John Huntsman menjelaskan kepada para duta besar untuk Dewan Atlantik Utara, badan pembuat keputusan prinsipil di organisasi tersebut, terkait pembicaraan Helsinki, Selasa. Di luar itu, Kemlu menyatakan tak banyak pembicaraan terkait hal tersebut.

Seorang pejabat senior lain mengatakan bahwa pihak Eropa memandang komentar Trump sebagai "penampilan untuk konsumsi politik domestik yang sudah diantisipasi."

"KTT itu sendiri tak berarti," ujarnya. "Pertemuan itu tak dihitung."

Credit cnnindonesia.com

Turki Kecam UU Negara Yahudi Israel

ANKARA - Turki mengecam undang-undang (UU) negara bangsa Yahudi yang baru disahkan oleh parlemen Israel, Knesset. Ankara mengatakan undang-undang itu mengabaikan norma-norma hukum universal.

"Undang-undang negara-bangsa Yahudi yang disahkan oleh parlemen Israel hari ini mengabaikan norma-norma hukum universal dan mengabaikan hak-hak orang Palestina," bunyi pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Turki seperti dikutip dari Anadolu, Jumat (20/7/2018).

Kementerian Luar Neger Turki juga mengutuk hukum - yang menggambarkan hak untuk menentukan nasib sendiri di Israel karena hanya milik orang Yahudi - sebagai sesuatu yang kuno dan diskriminatif.

Pernyataan itu menyerukan kepada masyarakat internasional untuk melawan undang-undang tersebut, yang dimaksudkan untuk mengakhiri visi solusi dua negara.

Sementara itu seorang pembantu presiden Turki, mengecam keras undang-undang tersebut.

"Jelas tidak mungkin untuk menerima langkah rasis ini yang menunjukkan upayanya untuk menghapus secara hukum orang-orang Palestina dari tanah air mereka," kata juru bicara kepresidenan, Ibrahim Kalin.

"Kami menyerukan kepada masyarakat internasional untuk bereaksi terhadap ketidakadilan ini yang terjadi di depan mata seluruh dunia," tambahnya.

Kalin juga menolak "upaya pemerintah Israel untuk membentuk negara apartheid."

Pernyataannya datang setelah Knesset Israel mengeluarkan undang-undang pada hari Kamis yang menyatakan negara itu akan menjadi negara-bangsa dari orang-orang Yahudi.

Credit sindonews.com

UU Negara Yahudi Tingkatkan Ketegangan di Israel

TEL AVIV - Undang-undang yang menyatakan Israel sebagai negara bangsa dan menetapkan bahwa hanya orang Yahudi yang memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri akan meningkatkan ketegangan di negara itu. Hal tersebut diungkapkan oleh Masud Ghnaim, anggota Knesset dari Arab Bersatu.

"Undang-undang ini akan meningkatkan ketegangan di negara ini, mungkin ada beberapa kerusuhan. Tetapi besok semua kementerian akan mengadopsi amandemen yang diberikan hak-hak khusus orang Yahudi dan membatasi hak orang lain. Oleh karena itu setiap sengketa hukum tidak akan dimenangkan oleh Palestina," kata Ghnaim seperti dikutip dari Sputnik, Jumat (20/7/2018).

Ia mengatakan bahwa undang-undang itu tidak mengusir orang-orang Palestina dari Israel tetapi secara signifikan membatasi hak-hak mereka.

Pendapat yang sama diungkapkan oleh pembuat legislator Uni Arab lainnya, Aiman Oudah.

"Sebagai akibatnya ketegangan antara orang Yahudi dan Palestina akan meningkat. Tetapi kita harus tenang dan bersatu. Kita harus melakukan kebijakan domestik yang seimbang dan bijaksana untuk membantu orang-orang Arab di Israel dalam masa sulit ini. Penting untuk mengembangkan kebijakan untuk masa depan," ujar Oudah.

Parlemen Israel mengesahkan undang-undang kontroversial itu pada hari sebelumnya. Undang-undang itu juga menyatakan bahasa Ibrani sebagai satu-satunya bahasa resmi, yang menghapus bahasa Arab dengan status yang sama.

Undang-undang itu disahkan di Knesset yang memiliki 120 kursi dengan suara 62 berbanding 55, dengan dua abstain. Perdebatan panas itu berakhir dengan tepuk tangan oleh koalisi nasionalis yang berkuasa dan tuduhan apartheid oleh anggota parlemen Arab, yang merobek salinan RUU mereka sebagai protes.

Orang-orang Arab merupakan seperlima dari populasi delapan juta penduduk negara itu dan sering menuduh pemerintah melakukan diskriminasi, termasuk terhadap pengungsi Palestina, jutaan di antaranya telah berusaha kembali ke rumah leluhur mereka setelah diusir selama pembentukan Israel.

Credit sindonews.com

Adopsi UU 'Negara Yahudi', Israel Jadi Negara Apartheid

TEL AVIV - Israel pada hari Kamis (19/7/2018) secara resmi mengadopsi undang-undang (UU) yang menyatakan bahwa hanya orang Yahudi yang memiliki hak penentuan nasib sendiri di negara itu. UU "Negara Yahudi" itu membuat minoritas Arab menjadi korban mirip apartheid.

Aturan, yang didukung oleh pemerintah sayap kanan, disahkan parlemen dengan hasil voting 62:55 dan dua abstain. Jumlah anggota parlemen atau Knesset Israel adalah 120 orang.

Sebelum disahkan UU itu jadi bahan perdebatan politik. Beberapa anggota parlemen Arab berteriak dan merobek dokumen UU itu setelah pemungutan suara.

"Ini adalah momen yang menentukan dalam sejarah Zionisme dan sejarah negara Israel," kata Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di hadapan Knesset setelah pemungutan suara.

UU diberlakukan setelah ulang tahun ke-70 berdirinya negara Israel. "Israel adalah tanah air bersejarah dari orang-orang Yahudi dan mereka memiliki hak eksklusif untuk penentuan nasib sendiri secara nasional di dalamnya," bunyi salah satu poin undang-undang tersebut, dikutip Reuters.

UU itu juga melucuti bahasa Arab dari daftar bahasa resmi bersama bahasa Ibrani. Bahasa Arab diturunkan menjadi "status khusus" yang memungkinkan penggunaannya hanya di dalam lembaga-lembaga tertentu di Israel.

Komunitas Arab di Israel jumlahnya sekitar 1,8 juta atau sekitar 20 persen dari 9 juta penduduk di negara itu.

Ketika masih berwujud rancangan undang-undang (RUU) aturan itu dinilai para kritikus di dalam dan luar negeri sebagai upaya diskriminasi terhadap warga Arab Israel yang telah lama merasa diperlakukan sebagai warga negara kelas dua.

"Saya mengumumkan dengan syok dan berduka atas kematian demokrasi," kata Ahmed Tibi, seorang anggota parlemen Israel dari komunitas Arab kepada wartawan, dikutip Reuters.

Netanyahu sebelumnya membela produk hukum tersebut dari para kritikus. "Kami akan tetap memastikan hak-hak sipil dalam demokrasi Israel, tetapi mayoritas juga memiliki hak dan mayoritas yang memutuskan," katanya pekan lalu.

"Mayoritas mutlak ingin memastikan karakter Yahudi negara kita untuk generasi mendatang," ujarnya.

Penduduk Arab Israel sebagian besar terdiri dari keturunan orang-orang Palestina yang tinggal di tanah mereka selama konflik antara orang Arab dan Yahudi yang memuncak dalam perang tahun 1948 atau awal-awal berdirinya negara Israel. Ratusan ribu orang Arab di wilayah itu terpaksa meninggalkan rumah mereka atau melarikan diri dari konflik maupun tekanan militer.

Di Ma'alot-Tarshiha, sebuah kota di Israel utara yang dibuat dengan menghubungkan kota Yahudi Ma'alot dan kota Arab Tarshiha, ada kemarahan di kalangan warga Arab.

"Saya pikir ini adalah undang-undang rasis oleh pemerintah sayap kanan radikal yang menciptakan hukum radikal, dan menanam benih untuk menciptakan negara apartheid," kata Bassam Bisharah, 71, seorang dokter keturunan Arab.

"Tujuan dari undang-undang ini adalah diskriminasi. Mereka ingin menyingkirkan orang Arab secara total," kata Yousef Faraj, 53, warga desa Druze. "Orang-orang Israel ingin menghancurkan semua agama orang-orang Arab."

Credit sindonews.com

Israel Sahkan UU Kontroversial Penetapan Negara Yahudi

Ilustrasi. (REUTERS/Amir Cohen)

Jakarta, CB -- Parlemen Israel, Knesset, mengesahkan undang-undang penetapan negara Yahudi, Kamis (19/7) pagi. Penetapan aturan itu dikhawatirkan sejumlah pihak semakin mengarah pada diskriminasi bagi bangsa Arab di Israel.

Undang-undang ini menjadi bagian dari dasar hukum negara yang berfungsi sebagai konstitusi de facto.

"Ini adalah momen menentukan dalam sejarah negara Israel, dimana bahasa, lagu kebangsaan, dan bendera kita dituliskan di dalam konstitusi," kata Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di gedung parlemen.

UU itu disahkan dengan dukungan suara 62-55. Aturan baru tersebut menjadikan Bahasa Ibrani sebagai bahasa nasional dan menetapkan pembentukan komunitas Yahudi sebagai salah satu kepentingan nasional.

Sementara itu, Bahasa Arab, yang sebelumnya juga dianggap sebagai bahasa resmi negara, kini hanya diberikan status khusus dalam undang-undang tersebut.

Hukum tersebut juga menetapkan Israel sebagai Tanah Air bersejarah bangsa Yahudi dan menyatakan bahwa kaum Yahudi memiliki hak menentukan nasib sendiri di wilayah mereka.

Undang-undang tersebut menghapus klausul kontroversial yang sebelumnya diajukan setelah memicu kritik dari oposisi bahkan Presiden Rauven Rivlin. Klausul tersebut berisikan gagasan yang secara spesifik hanya melegalkan pembentukan komunitas Yahudi di Israel.

Dikutip AFP, sejumlah anggota parlemen keturunan Arab dan Palestina menentang pengesahan UU tersebut dengan menyebut aturan itu sebagai hukum yang "rasis".

Penolakan oposisi terhadap pengesahan UU tersebut memicu perdebatan pelik di parlemen. Beberapa dari mereka bahkan merobek salinan rancangan UU tersebut tak lama setelah ketua Knesset mengetuk palu.

Pemimpin aliansi bangsa Arab di Israel, Arab Joint List, Ayman Odeh, menganggap pengesahan UU tersebut sebagai "kematian demokrasi di Israel".

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Saeb Erekat, menganggap UU itu sebagai "hukum rasis dan berbahaya" yang secara resmi "melegalkan sistem apartheid" di Israel.

Sekitar 17,5 persen dari total 8 juta warga Israel merupakan bangsa keturunan Arab. Jauh sebelum UU ini disahkan, warga minoritas Arab dan Palestina di Israel kerap mengeluhkan berbagai macam bentuk diskriminasi yang mereka terima.

Credit cnnindonesia.com

AS tolak beri visa pejabat Palestina yang akan hadiri pertemuan PBB

Arsip Foto. Seorang wanita berjalan melewati hamparan bunga berbentuk bendera Amerika Serikat (AS) dan lambang sambutan perpindahan kedutaan AS ke Yerusalem, dekat lokasi kedutaan AS baru di Yerusalem, Minggu (13/5/2018). (REUTERS/Ronen Zvulun)

Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB, Amerika Serikat (CB) - Permohonan visa enam pejabat Palestina yang akan menghadiri pertemuan tingkat tinggi tentang pembangunan di markas PBB, New York, pekan ini ditolak oleh konsulat Amerika Serikat (AS) menurut duta besar Palestina.

Enam pejabat dari kantor perdana menteri Palestina itu akan menyampaikan laporan mengenai upaya Palestina mencapai 17 target yang ditetapkan oleh PBB untuk mengakhiri kemiskinan ekstrem dan mempromosikan pendidikan serta kesehatan.

"Konsulat AS menolak visa mereka dan tentu saja kekuatan pendudukan Israel memperumit masalah ini," kata Riyad Mansour, perwakilan Palestina untuk PBB, kepada wartawan.

PBB pekan ini mengadakan forum politik untuk membahas kemajuan upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang tenggatnya 2030.

Dengan absennya enam pejabat itu, maka duta besar yang akan menyampaikan presentasi atas nama Palestina, yang berstatus sebagai pengamat non-anggota di PBB.

Mansour mengatakan pihak berwenang Palestina "mengusahakan yang terbaik" untuk memenuhi target, tetapi rintangan utama dalam pembangunan mereka adalah "efek negatif pendudukan" Israel.

Dia berencana melayangkan protes ke komite PBB yang mengawasi hubungan dengan Amerika Serikat, tempat markas PBB berada.

Misi AS di PBB tidak segera merespons permintaan tanggapan mengenai penolakan visa itu dari AFP.

Hubungan antara AS dan pemimpin Palestina telah memburuk sejak Presiden Donald Trump mengakui secara sepihak Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan besar AS ke sana dari Tel Aviv.

Palestina ingin menjadikan Yerusalem Timur dengan ibu kota negara masa depan mereka.

AS juga memangkas pendanaan untuk badan PBB yang mengurusi pengungsi Palestina, membuat UNRWA berjuang menutup lubang besar anggaran untuk program-program kesehatan dan pendidikannya, demikian menurut siaran AFP.

Credit antaranews.com

Parlemen Portugal kutuk pengusiran masyarakat Badui oleh Israel

Lisabon (CB) - Parlemen Portugal melakukan pemungutan suara untuk mengutuk keputusan Pemerintah Israel mengusir masyarakat Badui Palestina Khan Al-Ahmar di Tepi Barat Sungai Jordan ke Jerusalem Timur.

Mosi itu, yang diajukan oleh Partai Komunis Portugal, didukung oleh anggota Parlemen dari Blok Kiri dan Partai Manusia-Hewan-Alam (PAN), serta semuanya, kecuali tujuh anggota Parlemen dari Partai Sosialis (PS) yang berkuasa.

Mosi tersebut mendesak Pemerintah Portugal mengutuk keputusan Pemerintah Israel itu, yang merupakan penghinaan terhadap hukum internasional, seperti dikutip dari Xinhua.

Selain mengutuk keputusan pengusiran oleh Israel tersebut, mosi itu menyampaikan "solidaritas" Parlemen buat rakyat Palestina.

Mosi tersebut kembali menegaskan "hak rakyat Palestina bagi pengakuan atas negara mereka sendiri, di dalam perbatasan pra-1967 dan dengan Jerusalem Timur sebagai Ibu Kotanya, serta hak pulang pengungsi Palestina, sejalan dengan resolusi PBB".

Mahkamah Tinggi Israel pada Mei menyetujui rencana pemerintah untuk menggusur Khan Al-Ahmar - desa yang berada di dekat beberapa permukiman Yahudi - yang menjadi tempat tinggal sebanyak 180 orang. Mahkamah itu memutuskan bahwa desa tersebut "dibangun tanpa izin membangun".

Credit antaranews.com

UE Sambut Keputusan Turki Cabut Status Keadaan Darurat

BRUSSELS - Uni Eropa (UE) mengaku menyambut baik langkah Turki untuk mencabut status keadaan darurat, yang telah diberlakukan setelah upaya kudeta yang gagal pada 15 Juli 2016 di negara itu.

Namun, UE menyatakan mereka menyayangkan rencana Turki untuk menggantikan status keadaan darurat dengan undang-undang anti-teror yang saat ini tengah dibahas di Parlemen Turki.

Jika disetujui, aturan itu akan memungkinkan seorang Gubernur untuk melarang masuk seseorang ke wilayah tertentu hingga 15 hari. Demonstrasi terbuka juga akan dibatasi hingga siang hari.

"Berakhirnya keadaan darurat di Turki sejak upaya kudeta tahun 2016 merupakan langkah yang disambut baik," kata Menteri Luar Negeri UE, Frederica Mogherini, seperti dilansir Anadolu Agency pada Kamis (19/7).

"Pada saat yang sama, kami percaya bahwa pengadopsian proposal legislatif baru yang memberikan kekuatan luar biasa kepada pihak berwenang dan mempertahankan beberapa elemen terbatas dari keadaan darurat akan mengurangi efek positif dari pencabutan ini," sambungnya.

Sebelumnya diwartakan, pencabutan status itu berlaku mulai pukul 01.00 dini hari waktu setempat pada hari ini.

Juru bicara pemerintah Turki, Ibrahim Kalin, sejatinya telah mengumumkan keputusan itu pada pekan lalu. Namun, dia memperingatkan bahwa status keadaan darurat dapat diberlakukan kembali jika ancaman teroris yang baru muncul.

"Perang melawan terorisme akan terus berlanjut dan jika ada ancaman yang akan membutuhkan pengenalan keadaan darurat, itu akan dilakukan lagi," kata Kalin.

Credit sindonews.com

Turki akhiri dua tahun status darurat

Arsip Foto. Pendukung Presiden Turki Tayyip Erdogan membawa foto sang presiden di depan bendera nasional, di depan kantor pusat partai berkuasa AK (AKP) di Istanbul, Turki, Minggu (24/6/2018). (REUTERS/Goran Tomasevic)

Istanbul (CB) - Turki mengakhiri pemberlakuan status darurat, yang ditetapkan setelah upaya kudeta gagal tahun 2016, pada Kamis.

Presiden Recep Tayyip Erdogan mendeklarasikan status darurat pada 20 Juli 2016, lima hari setelah pesawat tempur membombardir Ankara dan bentrokan berdarah meletus di Istanbul dalam upaya kudeta gagal yang merenggut 249 nyawa.

Langkah itu, yang normalnya berlaku tiga bulan tetapi kemudian diperpanjang tujuh kali, berakhir pada pukul 01.00 Kamis (2200 GMT Rabu) menurut siaran kantor berita Anadolu, setelah pemerintah memutuskan untuk tidak mengajukan perpanjangan yang kedelapan kali.

Selama pemberlakuan status darurat tersebut sekitar 80.000 orang ditahan dan sekitar dua kali lipatnya diberhentikan dari pekerjaan di institusi publik.

Pembersihan terbesar dalam sejarah modern Turki itu tidak hanya menyasar mereka yang diduga sebagai pendukung Fetullah Gulen, ulama yang tinggal di Amerika Serikat yang dituduh mendalangi upaya kudeta, tetapi juga aktivis Kurdi dan sayap kiri.

Bekas pemimpin oposisi pro Partai Demokratik Rakyat Kurdi (HDP), Figen Yuksekdag dan Selahattin Demirtas, mendekam di penjara sejak ditangkap pada November 2016 dengan tuduhan punya kaitan dengan militan Kurdi.

Erdogan, yang kembali memenangi pemilihan presiden, dalam kampanye pemilihan presiden bulan lalu menjanjikan status darurat akan diakhiri, demikian menurut siaran kantor berita AFP.

Credit antaranews.com

Presiden Sudan Selatan berjanji akan akhiri perang

Presiden Sudan Selatan, Salva Kiir. (REUTERS/James Akena)

Juba, Sudan Selatan (CB) - Presiden Sudan Selatan, Salva Kiir, Kamis, berjanji akan mengakhiri perang yang memporak-porandakan di negerinya saat faksi yang berperang melanjutkan pembicaraan perdamaian di negara tetangganya, Sudan.

Ketika berbicara selama upacara pengambilan sumpah Menteri Luar Negeri baru Sudan, Nhial Deng Nhial, di Ibu Kota Sudan Selatan, Juba, Kiir mengatakan, ia siap menandatangani kesepakatan untuk mewujudkan perdamaian di Sudan Selatan.

"Rakyat Sudan Selatan sedang mencari perdamaian dan jika pengaturan itu dapat membawa perdamaian buat rakyat Sudan Selatan, saya siap menerimanya," kata Kiir.

Sudan melanjutkan upaya penengahan yang dipelopori blok regional Afrika Timur Lembaga Antar-Pemerintah mengenai Pembangunan (IGAD) dalam upaya menemukan penyelesaian politik bagi konflik Sudan Selatan, yang sekarang sudah berada pada tahun kelimanya.

Tim penengah Sudan, Selasa, memperpanjang perundingan sampai Kamis, setelah satu bagian oposisi menolak rumus pembagian kekuasaan yang menyerukan pembentukan jabatan lima wakil presiden di pemerintah persatuan.

Para perunding mengatakan pihak yang berperang diduga menandatangani kesepakatan yang diubah pada 26 Juli.

Meskipun Kiir menyampaikan keprihatinan mengenai beberapa ketentuan dalam kesepakatan pembagian kekuasaan yang diusulkan, ia berjanji akan menyetujui pemerintah persatuan yang melibatkan banyak pihak.

"Sudan Selatan telah menjadi ajang percobaan. Semua hal yang tak pernah dilakukan pada pemerintah mana pun dan di negara mana pun sedang dicoba di Sudan Selatan, apakah semuanya berhasil atau semuanya takkan berhasil," kata Kiir.

"Rakyat berbicara mengenai keterlibatan. Tak seorang pun akan ditinggalkan di luar pemerintah," kata pemimpin Sudan Selatan itu.

Sudan Selatan terperosok ke dalam perang saudara pada penghujung 2013, dan konflik tersebut telah menciptakan salah satu krisis pengungsi yang berkembang paling cepat di dunia.

PBB memperkirakan sebanyak empat juta warga Sudan Selatan telah menjadi pengungsi baik di dalam maupun di luar negeri.

Credit antaranews.com

Kamis, 19 Juli 2018

Boeing raih kontrak Air Force One senilai 3,9 miliar dolar Amerika Serikat

Air Force One tengah mengudara. (wikipedia.org)

... model baru Air Force One akan diperbarui di bagian dalam dan memiliki skema warna eksterior yang berbeda dari putih saat ini dan dua nuansa biru yang telah bertahan sejak pemerintahan Presiden John F Kennedy...

Washington (CB) - Kampiun penerbangan dunia, Boeing Company, telah menerima kontrak 3,9 miliar dolar Amerika Serikat untuk membangun dua pesawat jet 747-8 yang akan digunakan sebagai Air Force One alias pesawat terbang kepresidenan Amerika Serikat.

Kontrak menyatakan, kedua Air Force One itu akan dikirimkan pada Desember 2024 dan dicat warna merah, putih, dan biru, kata para pejabat pada Selasa (17/7).

Pentagon mengumumkan keputusan itu, Selasa (17/7). Mereka mengatakan, Boeing yang berbasis di Seattle sebelumnya telah diberikan kontrak untuk pekerjaan pengembangan yang telah diperluas untuk mencakup desain, modifikasi dan rancang bangun dua pesawat kepresidenan Boeing B-747-8 yang siap untuk misi.

Kontrak itu mengikuti garis besar kesepakatan informal yang dicapai antara Boeing dan Gedung Putih, Februari. Kesepakatan itu datang setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, keberatan dengan banderol harga 4,0 miliar dari kesepakatan Air Force One sebelumnya.

Dia mengeluh di sebuah posting Twitter bahwa "biaya tidak terkendali" dan menambahkan: "Batalkan pesanan!"

Gedung Putih mengatakan pada Februari kesepakatan baru akan menghemat pembayar pajak lebih dari 1,4 miliar dolar AS, tetapi penghematan itu tidak dapat dikonfirmasikan secara independen.

Dokumen anggaran Angkatan Udara Amerika Serikat yang diluncurkan pada Februari untuk tahun fiskal 2019 mengungkapkan biaya 3,9 miliar dolar Amerika Serikat untuk program dua pesawat. Dokumen anggaran 2018 yang sama, tidak disesuaikan dengan inflasi, menunjukkan harga pada 3,6 miliar dolar Amerika Serikat.

Boeing B-747-8 dirancang untuk menjadi "Gedung Putih di udara" yang dapat terbang dalam skenario keamanan terburuk, seperti perang nuklir, dan dimodifikasi dengan avionik militer, komunikasi canggih, dan sistem pertahanan diri.

Adapun kedua Air Force One yang dipakai sekarang berbasis Boeing B-747-200 yang sistem kendali penerbangan dan instrumentasinya manual, dengan nomor registrasi 28000 dan 29000.

Call sign Air Force One sebetulnya diberikan pada wahana udara yang pada saat itu menerbangkan presiden Amerika Serikat. Namun publik terlanjur mengenal pesawat terbang kepresidenan Amerika Serikat itu sebagai Air Force One.

Seorang pejabat Kongres pada Selasa (17/7) menjelaskan tentang kesepakatan itu menunjukkan bahwa itu sedikit berubah dari kesepakatan informal yang dicapai pada Februari, menyerukan dua pesawat terbang B-747-8 yang akan dibangun seharga 3,9 miliar dolar AS dan dikirimkan pada Desember 2024.

Trump mengatakan kepada CBS dalam sebuah wawancara yang ditayangkan pada Selasa (17/7) bahwa model baru Air Force One akan diperbarui di bagian dalam dan memiliki skema warna eksterior yang berbeda dari putih saat ini dan dua nuansa biru yang telah bertahan sejak pemerintahan Presiden John F Kennedy.

Namun di antara warna biru dan putih di seluruh fuselage Air Force One, terdapat garis tipis berwarna kuning emas.

"Merah, putih dan biru," kata Trump. "Air Force One akan menjadi luar biasa. Itu akan menjadi yang teratas, yang teratas di dunia. Dan itu akan menjadi merah, putih dan biru, yang menurut saya tepat," kata dia.

Credit antaranews.com

Moskow Sebut Tersangka Mata-mata Rusia Dijebak

MOSKOW - Moskow menyatakan wanita asal Rusia yang menjadi tersangka dalam kasus agen mata-mata telah dijebak. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova.

"Tampaknya FBI sedang melakukan pekerjaan politik alih-alih melaksanakan tugasnya untuk memerangi kejahatan," kata Zakharova seperti dikutip dari Washington Examiner, Kamis (19/7/2018).

Pejabat Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) menuduh Maria Butina menggunakan status akademisnya sebagai kedok untuk pekerjaan spionase yang dilakukan atas nama pejabat Rusia yang telah dijatuhi sanksi oleh Departemen Keuangan. Butina mengaku bersalah, tetapi pejabat federal berpendapat bahwa dia harus ditahan tanpa ikatan karena diduga berhubungan dengan perwira intelijen Rusia.

"Karena Butina telah terpapar sebagai agen ilegal Rusia, ada risiko besar bahwa ia akan mengajukan banding kepada orang-orang di dalam pemerintah itu dengan siapa dia bersekongkol untuk membantu melarikan diri dari Amerika Serikat," kata jaksa federal.

Departemen Kehakiman AS menuduh Butina berusaha untuk membangun jalur komunikasi tidak resmi dengan politisi dan organisasi politik AS atas nama pemerintah Rusia. Untuk itu, ia juga memulai hubungan pribadi dengan seorang aktivis politik Partai Republik dan menawarkan bantuan seksual untuk mempercepat pekerjaan spionasenya.

"Butina tampaknya memperlakukan (hubungannya) hanya sebagai aspek penting dari kegiatannya," tuduh jaksa.

"Misalnya, setidaknya pada satu kesempatan, Butina menawarkan orang lain selain Orang AS 1 seks dalam pertukaran untuk posisi dalam organisasi kepentingan khusus. Selanjutnya, dalam makalah yang disita oleh FBI, Butina mengeluh tentang hidup dengan Orang AS 1 dan menyatakan meremehkan untuk terus hidup bersama dengan Orang AS 1,” imbuh jaksa.

Zakharova pun mengolok-olok tuduhan itu.

“Tuduhan yang sedemikian jauh terhadap warga kami itu aneh,” katanya, dan menyebut jaksa memiliki motif tersembunyi.

"Apa yang tidak boleh luput dari perhatian adalah bahwa semua ini terjadi sesaat sebelum KTT bilateral di Helsinki, tentu saja, dengan tujuan yang jelas untuk mengurangi efek positifnya," tudingnya.

Pejabat Rusia juga berpendapat bahwa pengacara khusus Robert Mueller mendakwa selusin perwira intelijen militer Rusia untuk campur tangan pemilu 2016 pekan lalu untuk menyabot pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Trump. Tetapi tim presiden menyetujui pembebasan dakwaan, menurut laporan.

"Para pejabat Departemen Kehakiman sangat memperhatikan pertemuan Trump yang akan datang dengan Putin, jadi Rosenstein memberi tahu Trump pada 9 Juli tentang dakwaan yang akan datang sebelum Presiden meninggalkan perjalanannya di Eropa," menurut CNN.

"Setelah berkonsultasi antara Trump dan pejabat Gedung Putih, Gedung Putih kemudian mengatakan kepada Hakim untuk tidak menunda mengumumkan dakwaan, menurut sumber-sumber."

Credit sindonews.com

Mayoritas Warga AS Nilai Trump Salah Tangani Rusia

Sebuah survei menunjukkan lebih dari separuh warga AS tidak setuju cara Donald Trump menangani hubungan dengan Rusia setelah bertemu Vladimir Putin. (Lehtikuva/Heikki Saukkomaa via Reuters)

Jakarta, CB -- Sebuah survei menunjukkan lebih dari separuh warga Amerika Serikat tidak setuju cara Presiden Donald Trump menangani hubungan dengan Rusia setelah pertemuan kontroversial dengan Presiden Vladimir Putin.

Selama KTT di Helsinki, Trump menyangkal keterlibatan pemimpin Rusia dalam Pemilu Presiden AS 2016 dan meragukan penemuan CIA serta badan intelijen lainnya.
Walau demikian, kejadian ini tidak memengaruhi tingkat kepuasan terhadap kinerjanya sebagai presiden.

Sebanyak 42 persen dari pemilih terdaftar merasa puas dengan kinerja pemerintahan Trump menurut survei terbaru oleh Reuters/Ipsos, dibandingkan dengan angka harian yang bernilai antara 40 dan 44 persen pada Juli.

Survei tersebut menunjukkan bahwa 55 persen dari pemilih tidak setuju dan 37 persen lainnya menyetujui cara Trump menangani Rusia.

Di antara pemilih Partai Republik, 71 persen puas dengan strategi Trump. Sementara di Partai Demokrat persetujuan hanya mencapai 14 persen.

Walaupun ia mendapat banyak kritik dari para pemimpin partai tentang tingkah lakunya, Presiden AS masih mendapatkan dukungan besar di antara pemilih Republik terkait kata-kata dan tindakannya saat menjawab pertanyaan wartawan di samping pemimpin Rusia.

Trump bahkan mengejutkan pendukungnya sendiri saat dia memuji Putin dalam konferensi pers di mana ia menampik ikut campur dalam pemilu AS.

Pada Selasa, Trump berusaha untuk meredakan keriuhan yang menyusul pernyataannya dengan menyatakan bahwa ia salah berbicara dan yakin dengan kemampuan badan intelijen AS. Namun, ia tampaknya tidak sepenuhnya mengikuti naskah dan mengatakan: "Orang lain bisa saja terlibat - ada banyak orang di luar sana."

Menurut polling Reuters/Ipsos, 59 persen pemilih setuju dengan penemuan badan intelijen AS yang menuduh Rusia ikut campur dalam pemilu. Namun, hanya 32 persen pendukung Republik percaya hal itu saat 84 persen Demokrat mengamini.

Survei yang sama menunjukkan terjadi perpecahan jelas antara pemilih Republik dan Demokrat saat ditanya apakah Rusia mesti dianggap musuh AS.

Secara umum, 38 persen sepakat bahwa Rusia termasuk salah satu musuh AS. Lalu, kurang lebih pemilih dengan jumlah yang sama menganggap Rusia sebagai saingan dan sisa 8 persen lainnya menilai Rusia seperti 'teman'.

Walau demikian, setengah dari pemilih Demokrat menganggap Rusia sebagai musuh sementara hanya satu dari tiga pendukung Republik beranggapan demikian.

Sebanyak 40 persen dari pendukung Demokrat menilai Rusia sebagai ancaman dan hanya 14 persen Republik yang setuju.

Sementara 27 persen dari pemilih terdaftar menilai Rusia sebagai ancaman. Hanya Korea Utara yang mendapatkan respons lebih tinggi yakni 31 persen.

Survei tersebut juga bertanya apakah pihak berwenang bisa menemukan bukti hubungan ilegal antara pemerintahan Trump dan Rusia. Dengan hasil yang sangat tipis, 51 persen menyetujui, terdiri dari 77 persen pemilih Demokrat dan 19 persen pemilih Republik.

Opini yang terbelah juga dapat ditemukan ketika warga ditanya apakah Trump atau anggota tim kampanyenya bekerja sama dengan Rusia untuk memengaruhi pemilu 2016. Survei menunjukkan bahwa 52 persen pemilih menyetujui, 81 persen di antaranya dari Demokrat dan 19 persen lainnya dari Republik.

Reuters/Ipsos mengumpulkan tanggapan dari 1011 pemilih yang terdaftar dari seluruh Amerika Serikat, termasuk 453 pendukung Republik dan 399 Demokrat. Jajak pendapat ini memiliki interval kredibilitas, nilai presisi, sebesar 4 persen.

Credit cnnindonesia.com

Gedung Putih Sebut Rusia Masih Mengancam Sistem Pemilihan AS

Gedung Putih menyatakan Rusia masih mengancam sistem pemilihan di AS. (AFP PHOTO / SAUL LOEB)

Jakarta, CB -- Gedung Putih menyatakan bahwa Rusia masih terus mengancam sistem pemilihan di AS. Pernyataan itu disampaikan hanya selang beberapa jam setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan hal yang sebaliknya.

"Kami percaya bahwa ancaman masih ada, itulah mengapa kami mengambil langkah-langkah untuk mencegahnya," ujar juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders pada Rabu (18/7), mengutip Reuters.

Sebelumnya, dalam sidang kabinet, Trump menjawab "tidak" ketika ditanya oleh seorang wartawan mengenai apakah Rusia masih menjadikan AS sebagai target.

Pernyataan itu akan bertentangan dengan penilaian kepala intelijen AS Dan Coats yang pada Senin (16/7) lalu mengatakan bahwa Rusia terlibat dalam "upaya yang sedang berlangsung dan meluas untuk merusak demokrasi kita."

Namun, Sanders menuturkan bahwa Trump mengatakan "tidak" untuk pertanyaan lebih lanjut dari reporter, bukan untuk menjawab pertanyaan wartawan tentang Rusia.

Trump tengah dihujani kritik atas kegagalannya meminta Presiden Rusia Vladimir Putin bertanggung jawab atas intervensi dalam pemilu AS di 2016, saat keduanya bertemu di Helsinki, Finlandia pada Senin lalu.

Trump, yang diharapkan secara terbuka menegur Putin di Helsinki, malah memuji pemimpin Rusia itu selama konferensi pers. Menurutnya, Putin telah dengan kuat membantah kesimpulan badan intelijen AS yang menuding Rusia ikut campur dalam pemilu 2016.

Taipan properti itu juga mengatakan bahwa dia memiliki keyakinan penuh pada badan intelijen AS dan menerima kesimpulan mereka. Namun, ia juga berkeras bahwa tindakan Rusia tidak berpengaruh apa pun terhadap hasil pemilu, tak seperti yang diklaim sejumlah sumber intelijen bahwa intervensi itu dilakukan untuk membantu Trump menang.

Meski demikian, para pejabat intelijen AS mengatakan Rusia akan terus berupaya untuk campur tangan dalam pemilu, dan kini akan menarget pemilihan kongres yang digelar November mendatang.

Untuk meredam kritik itu, Trump mengaku telah salah ucap saat konferensi pers yang digelarnya bersama Putin. Ia juga mengklaim diri sebagai presiden paling kuat saat menghadapi Rusia.

"Kita melakukan dengan sangat baik, mungkin sebaik siapapun yang sudah pernah melakukan ini dengan Rusia. Dan tidak ada presiden yang sekuat saya dalam menghadapi Rusia," ujarnya kepada media sebelum rapat kabinet di Gedung Putih.

Credit cnnindonesia.com

Agen Secret Service Tewas Saat Kawal Presiden Trump di Skotlandia

Pengamanan Secret service pada Donald Trump. politico.com

CB, Jakarta - Seorang agen Secret Service tewas saat mengawal dan melindungi keselamatan presiden Donald Trump selama berkunjung di Skotlandia.
Agen Secret Service yang sudah bekerja selama 19 tahun dikabarkan menderita stroke parah saat mengawal Trump di Skotlandia.

Menurut Metro.co.uk. Rabu, 18 Juli 2018, agen yang dirahasiakan identitasnya itu jatuh sakit di Turnberry pada hari Minggu, 15 Juli. Presiden Trump sedang bermain golf di resor Ayshire untuk mnegisi akhir pekannya.

Ketika jatuh sakit, agen Secret Service ini sempat mendapatkan perawatan kritis dari beberapa dokter di Skotlandia. Ia kemudian tewas pada Selasa pagi di rumah sakit dengan didampingi sanak keluarganya.
Pihak Secret Service Amerika Serikat membenarkan tentang kematian anggotanya yang disebut profesional dan berdedikasi dalam kerjanya.

"Kmai berterimakasih untuk para pelayan medis darurat yang memberikan pelayanan dan dokter-dokter yang menyediakan perawatan kritis yang dibutuhkan," kata juru bicara Secret Service sebelum agen itu menghembuskan nafas terakirnya.Lebih dari 150 agen Secret Service dibawa ke Inggris untuk melindungi Trump selama berkunjung negara itu.
Presiden Donald Trump meninggalkan Turnberry pada hari Minggu, 15 Juli, bersamaan saat agen Secret Service jatuh sakit.Pemerintah Amerika Serikat membayar lebih dari US$ 77 ribu untuk kegiatan golf Trump di Skotlandia. Trump menginap di kamar hotel VIP, seperti dikutip dari Guardian.

Credit tempo.co

Kapal Rusia Berisi Ratusan Ton Batang Emas Ditemukan

Kapal Rusia bernama Dmitrii Donskoi ditemukan di kedalaman lebih dari 1.400 kaki di dasar laut di kawasan Pulau Ulleungdo, Korsel.

Foto: Shinil Group

Kapal tersebut karam 113 tahun lalu.

CB, ULLEUNGDO -- Tim penyelamat kapal tenggelam Korea Selatan (Korsel) menemukan sebuah kapal perang Rusia yang karam sekitar 113 tahun lalu. Kapal tersebut dipercaya masih memiliki 200 ton emas dengan harga sekitar 196 miliar dolar Amerika Serikat.

Kapal Rusia tersebut bernama Dmitrii Donskoi, pertama kali ditemukan di kedalaman lebih dari 1.400 kaki di dasar laut di kawasan Pulau Ulleungdo, Korsel. Tim ahli yang terdiri dari Korsel, Inggris, dan Kanada menemukan kapal karam tersebut pada Ahad (15/7).

Tim tersebut menggunakan dua kapal selam berawak untuk merekam keadaan di dalam kapal. Perusahaan konstruksi kelautan Korsel Shinil Grup yang melatarbelakangi penemuan tersebut mengatakan akan menggunakan sebagian uang yang ditemukan di kapal untuk membiayai konstruksi jalur kereta api antara Korsel-Rusia yang melalui Kore Utara.

Di dalam hasil rekaman bagian kapal karam, terlihat kerusakan besar di badan kapal. Kerusakan tersebut disebabkan perang dengan Jepang pada 1905.

"Badan kapal rusak sangat parah disebabkan penembakan, dengan buritan yang hampir hancur. Namun, bagian dek terlihat cukup baik," kata perwakilan dari Shinil Grup, dikutip NZ Herald, Rabu (18/7).

Kapal Dmitrii Donskoi diluncurkan pada 1883 di St Petersburg. Kapal tersebut dirancang untuk perdagangan dengan mesin batu bara.

Sebagian besar wilayah operasi kapal adalah di sekitar Laut Mediterania. Kemudian, kapal tersebut masuk ke dalam skuadron pasifik kedua Kekaisaran Rusia setelah armada Jepang menghancurkan sebagian besar kekuatan angkatan laut Rusia.

Kapal Dmitrii Donskoi diduga membawa 5.500 kotak berisi emas batangan dan koin. Selain untuk membangun jalur kereta, sebagian dari harta karun tersebut akan didonasikan untuk pembangunan negara-negara di Asia Utara dan Timur.

Credit republika.co.id

Dikepung Israel, 80 Persen Pabrik di Gaza Palestina Tutup

Petugas keamanan Otoritas Palestina berjaga di gerbang perbatasan Kerem Shalom, jalur utama pintu masuk logistik ke Gaza yang terletak di kota Rafah, 9 Juli 2018.[Times of Israel]

CB, Jakarta - Sebuah lembaga pemerhati kondisi Jalur Gaza, Popular Committee For Ending Gaza Siege, mengatakan, 80 persen pabrik di Jalur Gaza Palestina tutup atau setidaknya semaput.
"Akibatnya, 300 ribu orang menganggur dan ribuan lulusan perguruan tinggi tak memiliki pekerjaan," Qud Net News melaporkan, Selasa,17 Juli 2018.

Industri garmen di Jalur Gaza tutup. [Abed Zagout - Anadolu Agency]

Dalam sebuah pernyataan, pimpinan lembaga ini Jamal al-Khodari, menerangkan, Israel telah memperketat pengepungan Gaza dan bertujuan menghancurkan ekonomi Gaza.
Israel didukung Mesir dan Otoritas Palestina mengepung Gaza selama 12 tahun. Meskipun aksi ini mendapatkan kecaman komunitas internasional, Israel tak bersedia mengakhiri pengepungan tersebut.

Foto yang diambil pada Selasa, 14 Oktober 2014, memperlihatkan seorang pekerja Palestina berjalan di samping truk-truk penuh dengan karung-karung semen di perbatasan Kerem Shalom dalam perjalanan dari Israel ke Rafah di Jalur Gaza selatan.[AP Photo / Eyad Baba, File]
Menurut Al-Khodari, tulis Middle East Monitor, Israel mencegah seluruh material industri masuk ke Gaza. "Kondisi ini mempengaruhi sektor industri di sana," ujarnya. Dia meminta kepada pemerintah persatuan Palestina, negara Arab dan masyarakat internasional mendesak Israel mengakhiri pengepungan Gaza.

Credit tempo.co

Mobilisasi Pasukan, Israel Siapkan Serangan Besar ke Gaza

Merkava pertama kali dirancang pada tahun 1974, oleh MANTAK/IDF Ordnance Corps. Salah satu jendral kavaleri legendaris Talik, ikut mendesain Merkava. Tank ini didesain dengan 4 prinsip utama, mudah diperbaiki, daya gempur, mobilitas dan kemampuan bertahan. Saat ini Merkava telah menelurkan 4 varian, yang masing-masing memiliki keunggulan. THOMAS COEX/Getty Images

CB, Jakarta - Pemerintah Israel dilaporkan telah menginstruksikan pasukan militernya bersiap untuk menyerang Jalur Gaza jika serangan layang-layang api tidak berhenti pada pekan ini.
Dilaporkan Sputniknews, 18 Juli 2018, menurut laporan itu, Israel telah memberi Hamas batas waktu hingga Jumat untuk menghentikan serangan layang-layang dan balon api. Jika Hamas gagal memenuhi ultimatum, Israel memutuskan tidak punya pilihan selain memulai operasi militer berskala besar.

Israel dilaporkan mengirim pesan langsung ke Hamas melalui dinas intelijen Mesir. Laporan itu juga menyebut Hamas menanggapi dengan mengatakan pasukannya siap untuk menghentikan serangan besar Israel.Pada Minggu, Divisi Lapis Baja ke-162 Israel menggelar latihan militer untuk simulasi serangan ke Jalur Gaza dan bahkan merebut Kota Gaza. Sementara militer Israel mengklaim bahwa latihan tersebut telah direncanakan sebelumnya dan tidak terkait dengan serangan layang-layang api.

Pada Selasa, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengunjungi Divisi Gaza IDF. Selama kunjungan itu, dia mengatakan bahwa negara tersebut sudah berada di ambang kampanye militer."Kami berada dalam kampanye militer di mana ada pertukaran serangan. Saya mengatakan bahwa Pasukan Pertahanan Israel siap untuk skenario apa pun," kata Netanyahu.
Sementara dilaporkan Times of Israel, Hamas telah menempati sekitar 60 persen posisinya di sepanjang pagar perbatasan untuk menghentikan serangan, dan diyakini Hamas akan mengisi semua posnya pada Jumat.

Sebuah tank Merkava mengintai Gaza dari kejauhan, menyandang predikat tercanggih dan terkuat, bukan berarti monster darat ini tidak dapat dihancurkan. Merkava bertekuk lutut saat Israel berperang, melawan Hizbullah pada 2006 lalu. Merkava menjadi babak belur karena tidak sanggup, menghadapi taktik hit and run ala Hizbullah. MENAHEM KAHANA/Getty Images
Mengutip sumber-sumber Palestina, laporan itu mengatakan Hamas hanya akan menghentikan serangan layang-layang jika ada kesepakatan, seperti pembukaan kembali perbatasan Rafah dengan Mesir. Duta Besar Organisasi Pembebasan Palestina untuk Mesir mengatakan pada Selasa, perbatasan akan dibuka kembali pada Rabu setelah ditutup selama 24 jam lebih.
Selama akhir pekan, Hamas menembakkan 200 roket dan mortir ke Israel dan IDF melakukan beberapa serangan udara di wilayah Palestina. Ketegangan meningkat setelah seorang tentara Israel terluka ringan oleh granat tangan yang dilemparkan seseorang di perbatasan pada Jumat.
Ketika ditanya apakah Israel akan berusaha mencegah konflik militer dengan Hamas, "Saya percaya bahwa kita melakukan hal yang benar. Akan bermanfaat untuk tidak hanya memperhatikan apa yang kami katakan, tetapi juga apa yang kami lakukan," jawab Netanyahu. Benjamin Netanyahu juga bertemu dengan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Liberman, Kepala Staf IDF Gadi Eisenkot, dan kepala dinas keamanan Shin Bet, Nadav Argaman. Sementara para pejabat senior bertemu di Divisi Gaza pada hari Selasa.

Credit tempo.co

Netanyahu: Tentara Israel Siap Jalankan Segala Skenario di Gaza

TEL AVIV - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengatakan, Israel siap untuk skenario apa pun di Jalur Gaza. Pernyataan itu muncul di saat pecahnya kembali pertempuran di antara Israel dan Hamas di Gaza.

"Kami berada di tengah-tengah pertempuran yang melibatkan pertukaran serangan dan saya dapat memberi tahu Anda bahwa tentara (Israel) siap untuk skenario apa pun," kata Netanyahu.

Ditanya apakah ketegangan yang sedang berlangsung di sepanjang pagar perbatasan Gaza-Israel mungkin diselesaikan secara non-militer, dia menyatakan semua cara dipakai untuk menyelesaikan masalah itu.

"Saya percaya saat ini kita mengambil langkah yang tepat," ungkapnya, seperti dilansir Anadolu Agency pada Rabu (18/7).

Dalam kurun waktu sepekan terakhir Israel kembali melancarakan serangan ke Gaza, sebagai respon atas "serangan" balon dan layang-layang yang dibakar, yang dilakukan oleh aktivis Palestina.

Dalam beberapa pekan terakhir, aktivis di Gaza telah menerbangkan layang-layang dan balon yang dikabar ke Israel sebagai bagian dari demonstrasi yang sedang berlangsung di sepanjang pagar keamanan.

Sejak demonstrasi pertama kali dimulai pada 30 Maret, lebih dari 130 demonstran Palestina telah tewas, dan ribuan lainnya terluka, oleh tembakan tentara Israel.

Credit sindonews.com

Dokumen Bom Nuklirnya Dicuri Mossad, Iran Sebut Klaim Menggelikan

NEW YORK - Iran membantah klaim Israel bahwa para agen Mossad berhasil mencuri dokumen penelitian Teheran tentang pembuatan bom nuklir. Teheran menyatakan, klaim itu konyol dan menggelikan.

Bantahan itu disampaikan misi Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai tanggapan atas laporan sejumlah media perihal misi rahasia badan intelijen Israel di sebuah gudang penyimpanan dokumen nuklir di kawasan industri di Teheran pada 31 Januari 2016.

Beberapa media Amerika Serikat, seperti New York Times, The Washington Post dan The Wall Street Journal pada awal pekan ini mengulas lebih rinci dokumen nuklir Iran yang dicuri Mossad, sebagaimana dipaparkan pemerintah Israel.

Para pejabat Israel juga memberikan rincian baru tentang bagaimana cara agen-agen intelijen memperoleh dokumen itu melalui operasi rahasia dengan menggunakan "obor" yang bisa mengeluarkan panas 2.000 derajat Celsius untuk membuka paksa brankas tempat dokumen disimpan.

Dalam aksinya, para agen intelijen Israel diklaim membawa lari dokumen 50.000 halaman dan 163 compact disc berisi file, video serta memo tentang rencana membuat bom nuklir.

Tidak ada dalam klaim Israel yang menyatakan Iran masih terlibat dalam kegiatan tersebut, yang oleh laporan intelijen Amerika Serikat disebut bahwa kegiatan itu sudah berakhir pada tahun 2003.

Tetapi melalui dokumen itu Israel tidak hanya menunjukkan bahwa Iran telah berbohong, tetapi juga bahwa pekerjaan Teheran dalam upaya menciptakan kekuatan nuklir telah jauh lebih canggih dan terorganisir dari yang diduga sebelumnya.

Dalam laporan New York Times disebutkan, aksi mata-mata Mossad menyusup ke fasilitas nuklir rahasia Iran saat itu berlangsung dalam enam jam lebih 29 menit.

Para pekerja Mossad, lanjut laporan itu, masuk ke sebuah gudang di sebuah kawasan industri di Teheran. Dalam hitungan jam itu, mereka membobol gudang dan membawa lari setengah ton dokumen program nuklir yang menurut pemerintah Israel merupakan program pembuatan senjata.

Para agen intelijen itu bergegas pergi sebelum shift pagi pekerja Iran tiba pada pukul 07.00. Selama waktu yang terbatas itu, mereka menonaktifkan alarm, menerobos dua pintu, membakar lusinan brankas besi dan melarikan diri dari kota dengan membawa dokumen curian.

"Para agen membawa peralatan yang bisa mengeluarkan panas 2.000 derajat Celsius untuk memotong brankas," tulis New York Times.

Laporan itu menunjukkan bahwa Israel diduga kuat memiliki bantuan dari internal Iran, karena agen-agen Mossad tahu persis lemari besi mana yang harus dibobol.

Keaslian dokumen, yang diperkirakan berusia 15 tahun itu, belum bisa dikonfirmasi secara independen. Terlebih, Teheran secara konsisten membantah mengembangkan senjata nuklir.

"Iran selalu jelas bahwa menciptakan senjata pemusnah massal yang tidak pandang bulu adalah bertentangan dengan apa yang kita perjuangkan sebagai sebuah negara, dan gagasan bahwa Iran akan meninggalkan segala jenis informasi sensitif di beberapa gudang acak di Teheran sungguh konyol," kata juru bicara Duta Iran untuk PBB, Alireza Miryousefi, dalam sebuah pernyataan email, yang dikutip dari New York Times, Kamis (19/7/2018).

"Ini seolah-olah mereka mencoba untuk melihat apa yang mereka klaim aneh bisa membuat penonton Barat percaya," ujarnya.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merupakan orang pertama yang mengumumkan dokumen curian Mossad bulan April 2018 lalu setelah dia memberikan pengarahan pribadi kepada Presiden Donald Trump. Pengarahan itulah yang diduga menguatkan tekad Trump untuk menarik AS keluar dari kesepakatan nuklir Iran yang bernama resmi Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 2015.

Dalam kesepakatan yang diteken Iran dengan enam kekuatan dunia (AS, Rusia, Inggris, Prancis, Jerman dan China) tahun 2015 disebutkan bahwa Teheran bersedia mengekang program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi atau embargo. Namun, oleh Trump AS "mengkhianati" kesepakatan tersebut dengan menarik diri dan kembali memberlakukan sanksi terhadap Teheran.

Credit sindonews.com