Helikopter Black Hawk Turki tinggal landas dari
bandara di Alexandroupolis, utara Yunani, Ahad, 17 Juli 2016. Helikopter
itu membawa delapan pendukung kudeta Turki yang merupakan tujuh tentara
dan satu warga sipil.
Foto: Giannis Mo?siadis/InTime News via AP
Kasus ini membuat hubungan Yunani dan Turki memburuk
CB,
ATHENA -- Sebuah komite Yunani memberikan suaka pada Kamis (5/7) kepada
seorang tentara Turki. Ia melarikan diri ke Yunani bersama tujuh
petugas lainnya setelah kasus kudeta terhadap Presiden Turki Tayyip
Erdogan pada 2016.
Keputusan itu diperkirakan akan membuat marah Ankara. Turki menuduh
para buronan terlibat dalam kudeta dan menginginkan semuanya
diekstradisi. Turki menyebut Athena menyembunyikan 'para pengkhianat'.
Namun
tentara Turki itu menyangkal melakukan kesalahan. Mereka mengaku
melarikan diri ke Yunani karena takut akan keselamatan dirinya. "Ini
adalah petugas ketiga yang diberikan suaka (oleh komite)," kata salah
satu pengacara yang menangani kasus tersebut seperti ditulis Reuters.
Pemerintah
Yunani belum bersedia dimintai komentar. Untuk menjaga hubungan dengan
Turki, pemerintah Yunani mengajukan banding atas keputusan komite yang
memberikan suaka kepada dua tentara lainnya awal tahun ini. Tetapi
pengadilan tinggi menolak permintaan itu.
Saat ini masih belum jelas apakah pemerintah akan mengajukan banding lagi. Panitia suaka adalah badan administratif independen.
Kasus
ini telah membuat hubungan Yunani dan Turki memburuk. Ini juga
menimbulkan ketegangan diplomatik atas sumber daya alam di Mediterania
Timur dan krisis migran Eropa.
Delapan tentara telah
dibebaskan dari penjara dan telah dipindahkan ke lokasi yang dijaga
petugas. Sisa lima tentara masih menunggu keputusan tentang permohonan
suaka mereka.
Dalam menolak permintaan ekstradisi Ankara,
pengadilan Yunani mengatakan mereka tidak yakin bahwa kedelapan tentara
itu akan menerima pengadilan yang adil di Turki. Athena mengatakan
independensi peradilan harus dihormati.
Bulan lalu, Turki
menghentikan kesepakatan migran bilateral dengan Yunani terkait masalah
ini. Secara terpisah, pengadilan Turki telah menolak permintaan Yunani
untuk pembebasan dua penjaga perbatasan, yang ditahan setelah melintasi
perbatasan dalam cuaca buruk pada 1 Maret.
Israel jadikan aksi demonstrasi Great March of Return di Gaza sebagai ajang uji coba dan promosi senjata baru. Foto/Istimewa
TEL AVIV
- Para aktivis hak asasi manusia (HAM) mengatakan pasukan keamanan
Israel, IDF, telah menjadikan Gaza laboratorium dan ruang pamer untuk
senjata dan teknologi baru yang rencananya akan dijual.
Militer
Israel dan perusahaan pertahanan disebut telah mengeksploitasi aksi
protes di Gaza yang mematikan untuk menguji dan mempromosikan perangkat
keras seperti drone, senapan sniper, dan pagar pintar.
"Industri
militer Israel mengeksploitasi pendudukan Palestina, dan khususnya
pengepungan di Gaza, sebagai arena uji-pertempuran, berinvestasi, dan
inovasi teknologi militer untuk kemudian dipasarkan ke komunitas
internasional berdasarkan keefektifan mereka pada warga sipil
Palestina," kata laporan terbaru yang ditulis oleh kelompok hak asasi
manusia Hamushim, seperti disitat dari Russia Today, Jumat (6/7/2018).
Kelompok
ini mengkampanyekan menentang pendudukan Jalur Gaza dan Tepi Barat. LSM
ini dijalankan oleh Koalisi Perempuan untuk Perdamaian, sebuah kelompok
yang bermarkas di Israel yang bermitra dengan Komite Layanan Teman
American Nobel Peace Prize-winning.
"Industri pertahanan Israel
memiliki sejarah pemasaran produknya setelah bentrokan dengan warga
Palestina," kata laporan itu, mencatat bahwa konflik berdarah
Israel-Gaza pada tahun 2014 membantu perusahaan untuk menjual drone
Hermes 900 Kochav, shell tank Hatzav generasi mendatang, dan bom pintar
MPR500.
Menurut para aktivis, unjuk rasa 'Great March of Return'
di Gaza juga telah membantu Tel Aviv untuk mempromosikan teknologi
militer baru.
"Media Israel memusatkan perhatian pada keuntungan
tempur dari keduanya dalam persiapan militer untuk Great March of
Return dan selama demonstrasi itu sendiri," tulis mereka, mencatat bahwa
bentrokan dengan Palestina memberikan kesempatan untuk menguji gas air
mata drone Matrice 600 dan Phantom 3.
Model-model yang dijuluki
'Laut atau Air Mata' dirancang khusus untuk polisi perbatasan sebagai
alat pembubaran massa. Jenis drone lain yang diperkenalkan terhadap
Palestina adalah apa yang disebut 'Shoko Drones,' atau drone air, yang
membombardir para pengunjuk rasa dengan cairan berbau busuk dan sangat
lengket.
"Setelah penyebaran drone dianggap berhasil, tentara membeli ratusan dari mereka," tulis para aktivis.
Beberapa
drone yang ditempatkan di sepanjang perbatasan Gaza ditugasi menembak
jatuh layang-layang yang dipasangi dengan bom molotov. Tapi, seperti
yang ditulis oleh para aktivis, menurut para saksi, drone yang sama
digunakan untuk menembak orang-orang di darat.
Laporan itu
mengatakan, aksi protes Gaza menjadi ajang uji coba bagi penggunaan
jarak tembakan penembak jitu untuk menekan para pengunjuk rasa.
Remington M24 dan senapan IWI Tavor, serta amunisi mereka, yang mampu
meninggalkan luka-luka yang meluas hingga 15 cm, dipuji oleh tentara dan
media. Baik drone dan senapan disajikan di pameran bergengsi dan
konferensi pertahanan selama protes, para aktivis menekankan.
Pagar
perbatasan Gaza sendiri mendapat bagian promonya, lapor laporan itu,
mengutip CEO pabrikannya, Magal Security Systems: "Gaza telah menjadi
ruang pamer bagi pagar pintar perusahaan, karena pelanggan menghargai
bahwa produk tersebut sudah diuji dalam perang."
Humashim
mengatakan bahwa Magal juga merupakan penyedia utama sistem perbatasan
untuk tembok apartheid Tepi Barat. Menyusul pemilihan Trump, dan
deklarasinya tentang pembangunan dinding perbatasan yang lebih kuat
dengan Meksiko, saham Magal melonjak sebesar 19-25% di NASDAQ.
Gelombang terbaru protes Palestina telah berkecamuk di Gaza sejak 30
Maret. Bentrokan dengan IDF menyebabkan lebih dari 100 orang Palestina
tewas. Majelis Umum PBB dan sejumlah pengawas hak asasi manusia mengecam
Israel atas penggunaan kekerasan terhadap Palestina.
Israel
berdalih mempertahankan hak untuk membela diri, sementara IDF telah
berulang kali membantah pelanggaran hak asasi manusia selama protes
Gaza. Sebaliknya, militer Israel menyalahkan kelompok Hamas yang
berbasis di Gaza karena menghasut pertumpahan darah di perbatasan dan
menuduh anggotanya menggunakan warga sipil sebagai perisai manusia
selama kerusuhan.
Ilustrasi konflik Suriah - Warga
berjalan melewati bangunan-bangunan yang rusak setelah serangan udara di
kota Douma, Ghouta Timur, Damaskus, Suriah, Jumat (23/2/2018)
(REUTERS/BASSAM KHABIEH)
Daraa, Suriah, (CB) - Militer Suriah pada Rabu (4/7)
memperlihatkan senjata buatan Barat yang disita dari gerilyawan selama
pertempuran hampir dua-pekan di Provinsi Daraa di Suriah Selatan.
Di Kota Kecil Izra`a di pinggir Daraa, senjata yang disita diletakkan di
tanah, tempat tentara memperlihatkan kepada wartawan bermacam jenis
amunisi.
Di antara senjata tersebut ada peluncur rudal TOW buatan AS dan
peralatan militer lain buatan Barat, termasuk peluncur roket anti-tank,
peluncur roket anti-pesawat dan pembersih ranjau.
Sebagian senjata itu baru dan masih tersimpan di dalam kotak sedangkan yang lain sudah digunakan, kata Xinhua.
Beberapa tank yang direbut oleh militer dari pertempuran juga
diperlihatkan untuk membuktikan gerilyawan mendapat dukungan kuat dari
negara Barat.
Seorang perwira militer, yang tak ingin disebutkan jatidirinya,
mengatakan kepada Xinhua bahwa senjata dan amunisi yang diperlihatkan
hanyalah sebagian dari apa yang telah ditinggalkan oleh gerilyawan dalam
pertempuran di Daraa, terutama di kota kecil Ghaliyeh, Al-Gharbiyeh,
Sora, Alma dan Mlainet Al-Atash.
"Senjata ini telah memperlihatkan kebohongan mereka sebab kebanyakan
dari semua senjata dan amunisi tersebut adalah bulah Barat, termasuk
peluncur roket buatan AS," katanya.
Militer di Daraa memerangi bermacam kelompok gerilyawan, termasuk Front
An-Nusra --yang memiliki hubungan dengan Al-Qaida dan gerilyawan yang
bersekutu dengan ISIS, kata perwira itu.
Pertempuran di Daraa telah berlangsung selama hampir dua pekan, sebagai
bagian dari tekad militer untuk mengusir gerilyawan dari provinsi
penting tersebut di dekat perbatasan Jordania dan dari daerah di
dekatnya di pinggir Sweida dan Quneitra di Suriah Selatan.
Sejauh ini, militer telah berhasil merebut beberapa desa dan kota kecil
di pinggir timur Daraa, sementara berusaha memasuki kota kecil lain
tanpa pertempuran sebab sebagian kelompok gerilywan menerima baik
kesepakatan perujukan dengan pemerintah.
Kesepakatan perujukan menangani tuntutan gerilyawan untuk menyerahkan
senjata berat mereka kepada militer sebagai imbalan bagi pengampunan
pemerintah buat mereka yang meninggalkan aksi perlawanan.
Namun, sebagian kelompok ultra-radikal menolak kesepakatan perujukan itu dan melanjutkan pertempuran.
Banyak pegiat mengatakan prestasi militer belum lama ini di Daraa, baik
melalui perujukan maupun pertempuran, diperkirakan telah meningkatkan
daerah yang dikuasai pemerintah di Daraa jadi 58 persen dari seluruh
provinsi tersebut.
Perwira militer itu mengatakan kepada Xinhua bahwa pertempuran akan
berlanjut sampai Daraa dan daerah lain yang dikuasai gerilyawan di
seluruh Suriah dibebaskan,.
Israel telah mengerahkan tank di Dataran Tinggi Golan. Foto/Istimewa
TEL AVIV
- Seorang menteri kabinet Israel memperingatkan Suriah dan
pendukungnya, Rusia, bahwa Israel bisa menyerang pasukan Damaskus jika
mencoba menyebar pasukan di zona demiliterisasi perbatasan sementara
bergerak maju untuk menekan pemberontak di wilayah tersebut.
Presiden
Suriah Bashar al-Assad melancarkan serangan untuk mendapatkan kembali
Deraa selatan, dan kemudian berikutnya berharap bisa membidik Queitra
yang dikuasai pemberontak, mendekati Dataran Tinggi Golan yang diduduki
Israel.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang bertemu
Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow, Rabu depan, telah dua kali
menyerukan untuk mempertahankan gencatan senjata 1974 dan pembatasan
peningkatan militer di kedua sisi di sekitar Golan yang diawasi PBB.
"Kami
harus memverifikasi dan melakukan segalanya untuk memperjelas,
vis-a-vis dengan Rusia, pemerintah Assad, bahwa kami tidak akan menerima
kehadiran bersenjata rezim Assad di daerah-daerah yang dimaksudkan
untuk demiliterisasi," kata Gilad Erdan, seorang menteri di kabinet
keamanan Netanyahu, kepada situs berita Israel Ynet.
Ditanya
apakah Israel siap untuk mengambil tindakan preventif terhadap militer
Suriah, Erdan berkata: "Tanpa ragu, ya," seperti dilansir dari Reuters,
Jumat (6/7/2018).
Dia mengutip, sebagai preseden, serangan udara
Israel terhadap sejumlah fasilitas yang digunakan oleh Suriah atau Iran
untuk menyerang negara Zionis itu.
"Di sini juga, jika ada
pelanggaran, dan tentu saja di wilayah Suriah selatan yang dekat dengan
warga Negara Israel, dan membawa persenjataan yang seharusnya tidak ada
di sana, Israel akan mengambil tindakan," tegas Erdan.
Sebuah
laporan Maret tentang kegiatan Pasukan Pelucutan dan Pengamat PBB
(UNDOF) di Golan mengatakan posisi militer Suriah mempertahankan posisi
yang melanggar perjanjian 1974, seperti yang dilakukan Israel seperti
penyebaran artileri 155 mm, peralatan dan sistem anti-rudal Iron Dome.
Israel
pada hari Minggu mengirim lebih banyak artileri dan tank ke Golan dalam
apa yang dikatakannya sebagai tindakan pencegahan dalam pertempuran
Deraa.
Pemerintah Netanyahu menolak menyediakan suaka untuk
pengungsi dari Suriah, sebuah negara musuh. Tetapi militer dan warga
sipil Israel telah meningkatkan kerja bantuan kemanusiaan di Golan.
Dengan
ratusan pengungsi baru dari Deraa muncul di Golan, para sukarelawan
asing mengantongi pakaian, mainan, dan barang-barang bayi yang telah
disumbangkan oleh orang-orang Israel dan memuatnya ke sebuah truk untuk
dipindahkan dan didistribusikan melintasi pagar perbatasan.
"Ini
benar-benar luar biasa," kata Teri Shields, direktur proyek untuk grup
kemanusiaan Friend Ships Unlimited, yang mengelola klinik pengungsi
dengan berkoordinasi dengan Israel.
Israel merebut sebagian besar
Golan dari Suriah dalam perang Timur Tengah 1967 dan mencaploknya dalam
sebuah langkah yang tidak diakui di luar negeri.
Yordania telah memperantarai pembicaraan gencatan senjata antara
pemberontak Suriah dan Rusia. Perundingan gagal pertengahan minggu
tetapi Amman mengatakan pada hari Kamis bahwa pihaknya telah membujuk
pihak untuk bertemu lagi.
Presiden Nicolas Maduro memerintahkan Angkatan
Bersenjata Venezuela siap siaga mendengar kabar Presiden AS Donald
Trump pernah berniat menyerang negaranya. (REUTERS/Miraflores Palace)
Jakarta, CB -- Presiden VenezuelaNicolas Maduro memerintahkan angkatan bersenjatanya siap siaga menyusul laporan yang menyebut bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trumpsempat mempertimbangkan untuk menyerang negaranya.
"Anda
tidak bisa menurunkan penjagaan bahkan sedetik pun, karena kami akan
membela hak terbesar bagi tanah air kami sepanjang sejarahnya yaitu
untuk hidup dalam damai," ucap Maduro saat berpidato dalam upacara
militer, Rabu (4/7).
Peringatan itu dilontarkan Maduro setelah
beberapa media AS melaporkan bahwa Trump sempat mempertanyakan
kemungkinan menginvasi Venezuela kepada sejumlah penasihat kebijakan
luar negeri Gedung Putih pada Agustus lalu.
Mengutip pejabat senior AS kepada CNN, Trump mengajukan gagasan itu saat rapat dengan sejumlah pejabat guna mendiskusikan penjatuhan sanksi AS terhadap Venezuela. Maduro menganggap berita-berita itu mendukung asumsinya selama ini
yang menilai bahwa AS tengah merencanakan serangan militer terhadap
Venezuela. Pemimpin Venezuela yang telah menjabat sejak 2013 lalu itu
menganggap rencana invasi dilakukan AS hanya untuk menguasai cadangan
minyak negarayang besar.
Dia juga menuding bahwa gagasan Trump muncul tak lama setelah sejumlah tokoh oposisi Venezuela mengunjungi Gedung Putih.
"Apakah semua ini kebetulan? bukan, ini bukan kebetulan," kata Maduro seperti dikutp AFP.
Trump
mempertimbangkan hal itu demi menggulingkan Maduro yang dianggapnya
sebagai pemimpin diktator sayap kiri yang korup. Dalam beberapa tahun
terakhir Venezuela terus dirundung krisis ekonomi dan politik.
Namun,
para penasihat Trump menolak gagasan tersebut dengan menganggap setiap
bentuk aksi militer akan memicu eskalasi konflik dan membahayakan
kepentingan AS di negara Amerika Latin itu.
Venezuela selama ini menjadi fokus dalam kebijakan Trump di kawasan
Amerika Latin. Dia kerap meningkatkan tekanan pada pemerintahan Maduro
dengan menjatuhkan sanksi maupun melontarkan peringatan tegas agar
mengadakan pemilihan umum yang adil.
Ilustrasi perang dagang China lawan Amerika Serikat (AS). (youtube.com)
Beijing (CB) - China mengaku tidak mau ada perang dagang
dengan Amerika yang telah memulainya dengan ancaman mengenakan tarif bea
masuk baru kepada produk Negeri Panda itu, dan akan membalas setiap
tindakan yang dilakukan pemerintahan Donald Trump.
Pemerintahan Trump mulai mengenakan tarif bea masuk baru terhadap impor
produk China senilai 34 miliar dolar AS mulai Jumat (6/7) sebagai tanda
perang dimulai.
Trump juga telah mengancam akan meningkatkan bea masuk kepada produk
impor China hingga senilai 450 miliar dolar AS, jika China membalas
tindakan Amerika yang pertama.
Sudah tentu kebijakan itu akan berdampak langsung terhadap gejolak pasar
keuangan, harga saham, dan perdagangan dunia, terutama komoditas
kedelai hingga batubara.
Pemerintah China mengatakan tidak akan "meletuskan tembakan pertama",
tapi direktorat bea cukainya menegaskan bahwa tindakan balasan China
akan mulai berlaku setelah pengenaan bea masuk terhadap produk China
Amerika mulai berlaku.
Berbicara dalam konferensi pers, Minggu, juru bicara Kementerian
Perdagangan Gao Feng memperingatkan tarif bea masuk Amerika akan memukul
mata rantai pasokan internasional, termasuk perusahaan-perusahaan asing
di China.
"Jika AS menerapkan kebijakannya mak akan menambah mahal produk semua
perusahaan dari berbagai negara, termasuk produk perusahaan China dan
AS, " kata Gao. "Tindakan Amerika pada dasarnya menyerang pasokan global
dan harganya. Sederhananya, begitu Amerika AS menembakan perang dagang
maka seluruh dunia kena tembak, termasuk Amerika sendiri."
"China tidak akan tunduk kepada ancaman dan tindakan premanisme serta
tidak akan menggoyahkan tekad untuk bertahan pada perdagangan bebas dan
sistem multilateral," tambah dia.
Ditanya apakah perusahaan AS akan ditargetkan "Tindakan kualitatif" di
China dalam perang dagang ini, Gao mengatakan pemerintahnya akan
melindungi hak hukum semua orang asing dan perusahaan di negara ini.
"Kami akan terus menilai dampak potensial dari perang dagang yang
diprakarsai AS pada perusahaan dan akan membantu perusahaan mengurangi
kemungkinan guncangan," katanya.
Gao mengatakan perdagangan luar negeri China diperkirakan berlanjut
stabil pada semester kedua tahun ini, meskipun investor takut perang
dagang akan memberikan "pukulan".
Perusahaan asing di China memiliki kontribusi ekspor 20 miliar dolar AS
atau 59 persen dari 34 miliar dolar ekspor dari China yang akan
dikenakan tarif AS baru, dengan perusahaan AS terhitung, kata Gao.
Secara terpisah, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Lu Kang
mengabaikan pertanyaan apakah ada upaya untuk memulai pembicaraan baru
dengan Amerika Serikat. "Kami tentu saja tidak ingin berperang, tetapi
jika ada kepentingan kami dirugikan, maka tentu saja itu kami memiliki
hak untuk melindungi kepentingan kami, " kata Lu Kang.
China berencana memberlakukan tarif bea masuk baru untuk ratusan barang
impor dari Amerika, termasuk kedelai, sorgum, dan kapas, yang akan
memmukul produksi mengancam petani Amerika yang mendukung Trump, seperti
Texas dan Iowa.
Impor kedelai dari Amerika yang akan dikenakan bea masuk baru, membuat
para petani China khawatir pasokan terganggu , mengurangi marjin
keuntungan dan pada akhirnya melambungkan harga eceran daging babi di
China sebagai dagangan daging paling laris, demikian Reuters.
Dokumentasi Menteri Perdagangan Amerika
Serikat, Wilbur Ross (kedua kiri), dan Wakil Perdana Menteri China, Liu
He( keempat kanan), menghadiri pertemuan di Diaoyutai State Guesthouse
di Beijing, China, Minggu (3/6/2018). (Andy Wong/Pool via REUTERS)
... sederhananya, Amerika Serikat tengah bermain api dengan semua negara di dunia, termasuk dirinya...
Beijing (CB) - Kementerian Perdagangan China, Kamis,
mengatakan, Amerika Serikat "bermain api dengan semua negara di dunia"
dan memperingatkan, rencana pemberlakukan tarif impor bagi barang China
akan berdampak pada mata rantai pasokan internasional.
China akan terus menghitung dampak sengketa dagang dan membantu semua
perusahaan untuk menghadapi kemungkinan guncangan, kata Gao Feng, juru
bicara Kementerian Perdagangan China, dalam jumpa pers berkala.
"Kebijakan Amerika Serikat sejatinya akan berdampak pada mata rantai pasokan dunia," kata Gao.
"Secara sederhananya, Amerika Serikat tengah bermain api dengan semua negara di dunia, termasuk dirinya," kata dia.
Tanggapan tersebut disampaikan satu hari sebelum Washington dan Beijing
akan menerapkan tarif terhadap impor masing-masing, di tengah eskalasi
konflik perdagangan yang membuat pasar finansial panik.
Kepada wartawan, Gao mengatakan bahwa perdagangan luar negeri China
diperkirakan akan terus stabil sepanjang semester kedua tahun ini, meski
para investor tengah khawatir sengketa perdagangan dengan Washington
akan memukul mundur ekspor dan perekonomian di negara itu.
Dalam pernyataan tertulis, badan bea cukai China mengatakan, tarif untuk
impor produk Amerika Serikat akan berlaku segera setelah Washington
memberlakukan hal yang sama. Washington mengatakan mereka akan
menjatuhkan tarif bagi impor produk China senilai 34 juta dolar Amerika
Serikat pada 6 Juli.
Sementara itu, pejabat Uni Eropa mengatakan, China meminta mereka
mengeluarkan pernyataan keras terhadap kebijakan perdagangan Presiden
Amerika Serikat, Donald Trump, itu.
Dua helikopter Angkatan Laut Amerika terbang di atas kapal
cepat Garda Revolusi Iran yang mendekati kapal induk USS George H. W.
Bush di Selat Hormuz, 21 Maret 2017. REUTERS/Hamad I Mohammed
CB, Jakarta - Amerika
Serikat bersumpah akan tetap menjaga keamanan perairan Teluk untuk
keselamatan pengiriman minyak meskipun mendapatkan ancaman Iran yang akan menutup wilayah tersebut.
Kapten Bill Urban, juru bicara Komando Sentral Militer AS, mengatakan kepada kantor berita Associated Press,
Rabu, 5 Juli 2018, Angkatan Laut AS dan sekutunya siap membebaskan
pelayaran dan perdagangan di Teluk sebagaimana diizinkan hukum
internasional.
Kapal
cepat Penjaga Revolusi Iran mendekati tiruan kapal induk Amerika
Serikat, dalam latihan di Selat Hormuz, Teluk Persia, 25 Februari 2015.
AP/Fars News Agency, Hamed Jafarnejad
Sikap AS tersebut terkait dengan pernyataan Presiden Iran Hassan
Rouhani, Selasa, 3 Juli 2018, yang mengindikasikan negaranya dapat
menghentikan ekspor minyak negara-negara regional Timur Tengah jika Iran
dilarang ekspor minyak setelah AS membatalkan kesepakatan nuklir yang
diteken enam negara superkuat pada 2015.
Laporan Al Jazeera,
mengatakan, beberapa pejabat Iran, sebelumnya, menyampaikan ancamannya
memblokir Selat Hormuz, salah satu rute pelayaran minyak terbesar,
sebagai balasan atas aksi AS terhadap Iran.
Seorang
Tentara Penjaga Revolusi Iran berteriak sambil mengepalkan tangannya,
setelah tiruan kapal induk Amerika Serikat hancur dihantam rudal dalam
latihan di Selat Hormuz, Teluk Persia, 25 Februari 2015. dailymail.co.uk
"Kami
siap mencegah pengiriman minyak oleh negara-negara regional jika
penjualan minyak Iran dilarang AS," kata Mayor Jenderal Qaseem
Soleimani, Komandan Pengawal Revolusioner Iran, Rabu.
Dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera, Nader Hashimi, Direktur Studi Timur Tengah di Universitas Denver, mengatakan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump melakukan dengan cara pendekatan keras. Hal itu membuat Iran bersikap melawan dengan mengeluarkan ancaman.
CB, Jakarta - Seorang komandan Pengawal Garda Revolusi Iran
mengatakan pada Rabu, 4 Juli 2018, bahwa Iran akan memblokir pengiriman
minyak melalui Selat Hormuz di Teluk Persia jika Amerika Serikat
melarang penjualan minyak Iran.
"Jika mereka ingin
menghentikan ekspor minyak Iran, kami tidak akan mengizinkan pengiriman
minyak untuk melewati Selat Hormuz," kata Ismail Kowsari, seperti
dikutip oleh situs Young Journalists Club, YJC, dilansir dari Reuters, Kamis, 5 Juli 2018.
Sementara
itu, militer Amerika Serikat menegaskan kembali janji menjaga perairan
Teluk Persia agar tetap terbuka bagi kapal tanker minyak ketika Iran
mengancam menutup kawasan itu.
Kapten Bill Urban, juru bicara Komando Pusat Militer Amerika Serikat, seperti dilansir Associated Press,
mengatakan pelaut Amerika dan sekutu regional siap memastikan kebebasan
navigasi dan aliran bebas perdagangan di mana pun hukum internasional
mengizinkan.
Presiden
Iran Hassan Rouhani, pada Selasa, menyarankan Iran menghentikan ekspor
regional jika Amerika mengembargo ekspor minyak Iran setelah menarik
diri dari kesepakatan nuklir.
"Amerika Serikat mengatakan
mereka ingin mengurangi ekspor minyak Iran ke titik nol. Ini
menunjukkan mereka belum memikirkan konsekuensinya," kata Rouhani,
seperti dikutip oleh IRNA.
Jenderal
Iran Qassem Soleimani dilaporkan mengirim surat kepada Rouhani, yang
menyampaikan bahwa pasukan Garda Revolusi siap untuk kebijakan apa pun.
Kantor OPEC di Wina, Austria. REUTERS/Leonhard Foeger
"Permintaan
Trump bahwa minyak Iran tidak boleh dibeli, juga tekanan pada
perusahaan-perusahaan Eropa ketika Nigeria dan Libya berada dalam
krisis, ketika ekspor minyak Venezuela telah jatuh karena sanksi
Amerika, ketika konsumsi domestik Saudi telah meningkat di musim panas,
tidak lain merugikan diri sendiri. Ini akan meningkatkan harga minyak di
pasar global. Pada akhirnya adalah konsumen Amerika yang akan membayar
harga untuk kebijakan Donald Trump," kata Gubernur OPEC Iran Hossein
Kazempour Ardebili mengatakan kepada kantor berita kementerian minyak
Iran, SHANA.
Uni
Eropa, yang pernah menjadi importir minyak terbesar Iran, telah
berjanji menjaga agar kesepakatan nuklir 2015 tetap diteruskan tanpa
Amerika Serikat dan mencoba menjaga agar minyak dan investasi Iran terus
mengalir. Namun para pejabat Eropa mengakui bahwa sanksi Amerika
menyulitkan mereka memberi jaminan kepada Iran. Menteri luar negeri dari
lima negara penanda tangan perjanjian nuklir akan bertemu dengan
pejabat Iran di Wina, Austria, pada Jumat, 6 Juli, untuk membahas bagaimana menjaga agar perjanjian tetap dilanjutkan.
RAMALLAH
- Hanan Ashrawi, anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan
Palestina (PLO) mengecam rencana Israel melakukan pembongkaran untuk
memperluas permukiman Yahudi di Khan al-Ahmar. Dia mendesak komunitas
internasional untuk bertindak.
"Perlindungan keluarga Palestina
dan pemindahan paksa penduduk kami dan membuat mereka menjadi tunawisma
dan putus asa benar-benar tidak dapat diterima," kata Ashrawi, seperti
dilansir PressTv pada Kamis (5/7).
"Fakta bahwa Israel ingin
menghancurkan seluruh desa di mana penduduknya telah tinggal selama 50
tahun untuk satu-satunya tujuan memperluas pemukiman ilegal adalah
keterlaluan dan tidak manusiawi," sambungnya.
Sebelumnya, Uni
Eropa (UE) dan sejumlah negara Eropa melemparkan kecaman keras atas
keputusan Israel melakukan pembongkaran untuk memperluas permukiman
Yahudi.
UE menyatakan, penghancuran yang dilanjutkan dengan
pembangunan permukiman baru bagi warga Israel di wilayah yang sama,
memperburuk ancaman terhadap kelangsungan hidup solusi dua negara dan
semakin melemahkan prospek untuk perdamaian abadi.
Kementerian
Luar Negeri Prancis juga mengutuk rencana Israel itu, dengan menyebutnya
sebagai pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Paris
mengatakan, pembongkaran membuat kondisi kehidupan penduduk desa yang
lebih sulit semakin sulit.
Inggris dan Irlandia juga turut
mengutuk rencana Israel tersebut. “Sesuai dengan kebijakan jangka
panjang kami, karenanya kami mengutuk langkah seperti itu, yang akan
menjadi pukulan besar bagi prospek solusi dua negara," kata Menteri
Negara Inggris untuk Timur Tengah, Alistair Burt.
Sebanyak 196 permukiman diakui israel dianggap ilegal menurut hukum internasional
CB,
BETHLEHEM -- Komite Perencanaan Tertinggi Administrasi Sipil Israel
menyajikan enam rencana arsitektural untuk membangun lebih dari 1.000
unit pemukiman baru di wilayah pendudukan di Yerussalem Timur pada
Selasa (3/7) lalu. Menurut surat kabar berbahasa Ibrani, dilansir di Maan News, Kamis (5/7), unit pemukiman baru itu ditujukan bagi perluasan pemukiman ilegal Israel di Pisgat Zeev di distrik Yerusalem.
Saat
ini, terdapat proyek yang mencakup pembangunan 1.064 unit rumah baru.
Proyek tersebut akan mengarah pada perluasan cepat pemukiman ilegal di
Pisgat Zeev menuju lingkungan Beit Hanina dari sisi barat dan menuju
lingkungan Hizma dari timur. Dikatakan bahwa proyek itu adalah yang
terbesar yang telah diluncurkan selama dua tahun belakangan di wilayah
pendudukan Yerusalem.
Sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump berkuasa hampir
satu setengah tahun yang lalu, Israel telah mengajukan dan menyetujui
lebih dari 14.454 unit rumah di Tepi Barat. Rencana pemukiman asli yang
diajukan Komite Perencanaan Tertinggi Administrasi Sipil Israel pada
Juli 2017 itu merupakan bagian dari kampanye besar untuk memulai
pembangunan sekitar 2.000 unit pemukinan di Yerusalem.
Sejak
pendudukan yang dilakukan Israel di Tepi Barat, termasuk Yerusalem
Timur pada 1967, setidaknya 500 ribu dan 600 ribu penduduk Israel telah
pindah ke pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Hal itu
dinilai melanggar hukum internasional.
Setidaknya
sekitar 196 pemukiman yang diakui oleh pemerintahan Israel yang tersebar
di seluruh wilayah Palestina dianggap ilegal menurut hukum
internasional. Kendati begitu, langkah Israel untuk memperluas
pemukimannya masih terus berlanjut hingga kini.
BRUSSELS
- Uni Eropa (UE) dan sejumlah negara Eropa melemparkan kecaman keras
atas keputusan Israel melakukan pembongkaran untuk memperluas permukiman
Yahudi. Israel menurunkan tiga buldoser ke desa Khan al-Ahmar, setelah
sebelumnya militer memberikan pemberitahuan penyitaan tanah pada Selasa
kemarin.
"Penghancuran bersama dengan rencana pembangunan
permukiman baru bagi warga Israel di wilayah yang sama, memperburuk
ancaman terhadap kelangsungan hidup solusi dua negara dan semakin
melemahkan prospek untuk perdamaian abadi," kata UE dalam sebuah
pernyataan.
"UE mengharapkan pemerintah Israel untuk membalikkan
keputusan ini dan sepenuhnya memenuhi kewajibannya sebagai kekuatan
pendudukan di bawah Hukum Humaniter Internasional," sambungnya, seperti
dilansir PressTv pada Kamis (5/7).
Beberapa negara Eropa, termasuk Inggris, Prancis dan Irlandia, juga bergabung untuk mengecam rencana pembongkaran ini.
“Sesuai
dengan kebijakan jangka panjang kami, karenanya kami mengutuk langkah
seperti itu, yang akan menjadi pukulan besar bagi prospek solusi dua
negara," kata Menteri Negara Inggris untuk Timur Tengah, Alistair Burt.
Kementerian
Luar Negeri Prancis juga mengutuk rencana Israel itu, dengan
menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional.
Paris mengatakan, pembongkaran membuat kondisi kehidupan penduduk desa
yang sudah sulit, menjadi semakin sulit.
Paris meminta pihak
berwenang Israel untuk menahan diri dari segala tindakan yang bertujuan
untuk memperluas permukiman Israel di wilayah pendudukan atau membuat
mereka permanen. "Ini bertentangan dengan hukum internasional, seperti
Resolusi Dewan Keamanan PBB 2334. Prancis, bersama dengan mitra Eropa
kami, akan terus mengawasi masalah ini," kata Kemlu Prancis.
Irlandia
juga telah bergabung dengan kecaman atas rencana Israel tersebut.
Menteri Luar Negeri Irlandia, Simon Coveney mengatakan bahwa pengusiran
keluarga dan pembongkaran rumah mereka adalah tindakan yang memiliki
resonansi sejarah yang kuat di Irlandia, dan ini mendiskreditkan Israel.
Otoritas
Palestina melihat keputusan Israel untuk membekukan dana bagi Palestina
sebagai deklarasi perang terhadap masyarakat Palestina. Foto/Reuters
RAMALLAH
- Otoritas Palestina melihat keputusan Israel untuk membekukan dana
bagi Palestina sebagai deklarasi perang terhadap masyarakat Palestina.
Parlemen Israel, Knesset telah mengadopsi undang-undang untuk membekukan
sebagian dana bulanan yang ditransfer ke Otoritas Palestina.
"Jika
keputusan ini diterapkan, itu akan menghasilkan keputusan penting oleh
Palestina untuk melawan keputusan Israel yang berbahaya ini. Sebab,
masalah ini menyangkut garis merah, yang tidak boleh didekati atau
diseberangi," ucap juru bicara pemerintah Palestina, Nabil Abu Rudeineh.
"Keputusan
adalah deklarasi perang pada orang-orang Palestina, para pembela,
tahanan Palestina, mereka yang tewas, yang membawa bendera kebebasan
demi Yerusalem dan pembentukan Negara Palestina merdeka," sambungnya,
seperti dilansir Sputnik pada Rabu (4/7).
Sebelumnya diwartakan,
undang-undang disahkan setelah Knesset melakukan pemungutan suara pada
Senin. Dalam pemungutan suara sebanyak 87 dari 120 anggota parlemen
menyetujui usulan tersebut, sementara hanya 15 yang menolak.
Dengan
adanya undang-undang ini, Israel berhak untuk menentukan untuk
mengurangi atau bahkan menahan sepenuhnya dana yang dialokasikan untuk
warga Palestina yang ditahan atau terbunuh oleh tentara Israel.
Abu Dhabi (CB) - Uni Emirat Arab mengatakan bahwa reaktor
nuklir pertamanya akan mulai dioperasikan pada akhir 2019 atau awal
2020, yang artinya peluncuran pembangkit listrik tenaga atom pertama
Dunia Arab itu kembali tertunda.
"Pembangunan pertama dari empat reaktor di pembangkit listrik Barakah
senilai 20 miliar dolar AS telah rampung sebelum dioperasikan pada akhir
2019 (atau) awal 2020,” kata Emirates Nuclear Energy Corpation, yang
dikutip kantor berita negara WAM.
Reaktor pertama dijadwalkan beroperasi tahun lalu, tetapi peluncuran
awalnya ditunda hingga 2018 untuk memberikan waktu persetujuan regulator
dan pemeriksaan keselamatan menyeluruh.
Alasan untuk penundaan terbaru tidak diumumkan. Badan usaha milik negara
ENEC mengatakan reaktor kedua sudah 93 persen selesai, reaktor ketiga
sudah 83 persen selesai dan reaktor keempat sudah 72 persen.
Pembangkit listrik tenaga nuklir di barat Abu Dhabi sedang dibangun oleh
konsorsium yang dipimpin Korea Electric Power Corporation.
Jika sudah beroperasi secara penuh, keempat reaktor akan menghasilkan
listrik 5.600 megawatt, atau sekitar 25 persen dari kebutuhan UEA,
menurut Kementerian Energi.
Nuklir dan energi terbarukan ditargetkan menyumbang sekitar 27 persen dari listrik UEA pada 2021.
UAE mengatakan ingin 50 persen energinya dihasilkan oleh sumber-sumber bersih pada 2050.
Arab Saudi, pengekspor minyak mentah terbesar dunia, berencana untuk
membangun hingga 16 reaktor nuklir, tetapi proyek-proyek tersebut belum
terwujud, demikian dilansir kantor berita AFP.
Souad Abderrahim (53) seorang manajer
perusahaan farmasi membuat sejarah baru. Dia terpilih menjadi walikota
pertama di Tunisia. (REUTERS/Zoubeir Souissi)
Jakarta, CB -- Souad Abderrahim (53)
seorang manajer perusahaan farmasi membuat sejarah baru di Tunisia. Dia
terpilih menjadi Wali Kota Tunis, perempuan wali kota pertama di
Tunisia. Abderrahim mengalahkan Kamel Idir, kandidat dari Partai Nida
Tounes yang didirikan Presiden Tunisia, Beji Caid Essebsi.
"Saya mendedikasikan kemenangan ini untuk semua wanita di Tunisia," kata Abderrahim dikutip dari AFP.
"Tugas pertama saya adalah memperbaiki wajah dari Tunisia," tambah dia.
Abderrahim dilantik Dewan Kota Tunisia dengan mengumpulkan 26 suara. Lawannya yang terdekat hanya mendapatkan 22 suara.
Dia
maju sebagai calon independen tetapi didukung oleh partai Islamis
Ennahda, sebuah partai Muslim moderat yang mendukung pemisahan agama dan
politik.
"Kami telah memilih transparansi sebagai slogan," kata Abderrahim.
Abderrahim
terpilih menjadi Majelis Konstituante Tunisia pada tahun 2011 setelah
gerakan Arab Spring. Dia menjadi majelis sampai 2014.
Abderrahim pernah dikritik karena pernyataannya pada tahun 2011
bahwa perempuan yang mempunyai anak di luar pernikahan "tidak pantas
untuk hidup".
Foto: REUTERS/Zoubeir Souissi
Ucapan selamat berdatangan dari media sosial. Lewat Twitter
orang-orang mengucapkan selamat kepada Abderrahim dan merayakan momen
bersejarah tersebut
"Perempuan pertama dalam sejarah terpilih
menjadi Wali Kota di ibukota Arab, hal ini mengubah segalanya, terutama
kekuatan dari kesuksesan semacam itu," kata aktivis Amira Yahyoui.
Pengguna Twitter Mohamed Ali Azaiez juga mengucapkan selamat
kepada Abderrahim, dengan menulis "suatu hari yang bersejarah bagi
Tunisia, negara pertama yang mengabadikan hak-hak perempuan kedalam
hukum, terutama untuk wanita Tunisia. Era baru bagi demokrasi kita dan
tantangan besar untuk melayani negara kita. Selamat kepada Souad
Abderrahim dan semua orang di Tunisia!"
Presiden AS Donald Trump disebut sempat bertanya soal kemungkinan menginvasi Venezuela. (REUTERS/Jonathan Ernst)
Jakarta, CB -- Seorang pejabat senior pemerintahan menyebut Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Agustus lalu sempat bertanya kepada sejumlah penasihat kebijakan luar negerinya soal kemungkinan menginvasi Venezuela.
Para
anak buah Trump, termasuk HR McMaster yang saat itu menjabat penasihat
keamanan nasional, dengan tegas menentang ide tersebut,
memperingatkannya bahwa ide itu bisa berakibat negatif.
Pertanyaan itu, menurut laporan CNN pada Kamis (5/7) dini hari, ditanyakan dalam pertemuan soal sanksi diplomatik terhadap Venezuela.
McMaster kala itu menyebut para sekutu AS di kawasan pasti
menentang tindakan drastis seperti yang dipikirkan Trump. Tindakan
militer akan memicu eskalasi tinggi atas kebijakan Amerika pada negara
tersebut, yang selama ini hanya mengandalkan sanksi.
Pejabat anonim menyebut "tak ada rencana dalam waktu dekat untuk
melakukan serangan militer" dan menganggap Trump hanya sekadar
mengutarakan pikirannya.
"Presiden menyatakan dan memikirkan banyak hal yang berbeda," kata pejabat itu. "Dia hanya mengutarakan pikirannya."
Komentar
pribadi Trump kepada para penasihatnya itu pertama kali dilaporkan
Associated Press. Hal itu dilaporkan diutarakan Trump sehari setelah
menyatakan sepenuhnya mendukung Rex Tillerson yang saat itu masih
menjabat sebagai menteri luar negeri, bahwa opsi militer sama sekali tak
dipertimbangkan.
Selama beberapa bulan setelahnya, Trump terus
menekan para pemimpin Amerika Latin soal kemungkinan itu, termasuk di
sela Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Para kepala negara
menyatakan tak mau AS menginvasi Venezuela.
Venezuela selama ini menjadi fokus dalam kebijakan Trump terhadap
Amerika Latin. Dia kerap meningkatkan tekanan pada pemerintah Presiden
Nicolas Maduro dan menjatuhkan sanksi maupun melontarkan peringatan
tegas agar dia mengadakan pemilihan umum yang adil.
Wakil
Presiden Mike Pence juga beberapa kali bertemu dengan para pemimpin
oposisi Venezuela dan mengkritik keras pemerintahan negara tersebut saat
berkunjung ke Amerika Latin.
Komentar semacam ini bukan kali
pertamanya keluar dari mulut Trump. Sebelum peredaan ketegangan dengan
Korea Utara belakangan ini, Trump mempertimbangkan serangan pencegahan
terhadap Pyongyang.
Seperti dalam kasus Venezuela, para anak buahnya langsung meminta Trump tak melakukan tindakan tersebut.
Bendera Republik Rakyat Cina dan bendera AS berkibar di tiang
lampu di sepanjang jalan Pennsylvania Avenue dekat Capitol AS selama
kunjungan kenegaraan Presiden China Hu Jintao, di Washington, DC,
Amerika Serikat, 18 Januari 2011.[REUTERS/Hyungwon Kang]
CB, Jakarta - Kedutaan Besar Cina di Washington, Amerika Serikat, mengeluarkan travel warning untuk warga negaranya yang bepergian ke Amerika Serikat. Peringatan ini meningkatkan ketegangan perang dagang kedua negara.
Kedutaan memperingatkan wisatawan Cina untuk travel warning
tagihan medis yang mahal, ancaman penembakan dan perampokan, inspeksi
dan penyitaan oleh agen pabean, penipuan telekomunikasi, dan bencana
alam.
"Keamanan
publik di Amerika Serikat tidak baik. Kasus penembakan, perampokan, dan
pencurian sering terjadi," kata Kedutaan Besar Cina dalam pernyataan
yang dirilis pada Kamis di situsnya, seperti dilaporkan Reuters, Rabu, 4 Juli 2018.
"Para
wisatawan di Amerika Serikat harus waspada terhadap lingkungan mereka
dan orang-orang yang mencurigakan, serta menghindari keluar sendirian di
malam hari," demikian pernyataan Kedutaan Besar Cina. Travel warning
ini diumumkan di tengah perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina.
Pemerintahan Presiden Amerika Donald Trump akan memberlakukan tarif
barang tambahan senilai US$ 34 miliar atau Rp 488 triliun dari Cina pada
Jumat, karena menilai praktik perdagangan Cina yang tidak adil dan
mengancam ketahanan nasional hingga US$ 450 miliar atau Rp 6.889 triliun
dalam impor Cina.
Sejumlah
pemuda menarikan tarian tradisional Cina, barongsai, saat ikut
meramaikan Tahun Baru Imlek di San Francisco, Amerika Serikat, 16
Februari 2018. (AP Photo/Eric Risberg)
Cina telah
berjanji akan membalas dengan tarifnya sendiri atas produk pertanian
Amerika dan barang-barang lain, juga untuk mengambil lebih banyak
langkah kualitatif jika Trump meneruskan perang dagang.
Saat
ditanya apakah peringatan ini bersifat politis, Kementerian Luar Negeri
Cina mengatakan musim panas adalah musim lonjakan bagi warga Cina pergi
ke Amerika Serikat dan Kedutaan Cina memiliki kewajiban memperingatkan
warga tentang potensi risiko di luar negeri.
"Peringatan
semacam ini dari Kedutaan Cina di negara yang bersangkutan, saya pikir
ini benar-benar masalah yang berada dalam lingkup tugas kami," tutur
juru bicara Kementerian Luar Negeri, Lu Kang.
Dilansir dari Travelpulse.com,
Cina adalah salah satu negara dengan kunjungan wisatawan tertinggi di
Amerika Serikat. Terhitung hampir 8 persen pengunjung mancanegara
berasal dari Cina pada 2016, menurut Asosiasi Perjalanan Amerika.
Apalagi wisatawan Cina membelanjakan rata-rata US$ 6.900 atau Rp 99 juta
setiap kunjungan ke Amerika, lebih dari rata-rata pengunjung
mancanegara teratas Amerika lainnya.
Cina sering
mengeluarkan peringatan perjalanan di luar negeri, umumnya di daerah
yang dilanda perang. Namun beberapa negara lain berpendapat bahwa
Beijing menggunakan cara lain, seperti membatasi pariwisata keluar,
untuk mengimbangi nilai politik atau perdagangan, meskipun pemerintah Cina biasanya menyangkal isu-isu terkait.
Kapal
induk Jepang pembawa helikopter, Kaga. Kapal raksasa ini dikirim ke
Laut China Selatan yang jadi sengketa antara China dan beberapa negara
Asia. Foto/REUTERS
TOKYO
- Jepang memutuskan untuk mengirim sebuah kapal induk pengangkut
helikopter ke kawasan Laut China Selatan yang disengketakan. Selama misi
pelayaran, kapal raksasa ini akan mampir ke sejumlah negara Asia
Tenggara, termasuk Indonesia.
Langkah Tokyo ini bisa membuat
Beijing marah. Seperti diketahui, China mengklaim hampir seluruh kawasan
Laut China Selatan yang jadi sengketa beberapa negara Asia.
Kapal
induk Kaga sepanjang 248 meter akan menjalankan misi pelayaran ke Laut
China Selatan selama satu tahun. Dua pejabat Jepang yang mengetahui
operasi maritim itu mengungkapkannya kepada Reuters.
Para
pejabat yang berbicara dengan syarat anonim mengatakan bahwa mereka
tidak berwenang untuk berbicara kepada pers. "Ini adalah bagian dari
upaya Jepang untuk mempromosikan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan
terbuka," kata salah satu pejabat, yang dilansir Kamis (5/7/2018).
Kapal
induk, yang memiliki kemampuan untuk mengoperasikan beberapa helikopter
secara bersamaan, akan dikawal oleh kapal pendamping. Masih menurut
sumber tersebut, nantinya kapal induk Kaga akan singgah di beberapa
pelabuhan negara Asia Tenggara termasuk Indonesia, India dan Sri Lanka.
Kapal induk itu juga bisa melakukan latihan militer dengan kapal lain yang ditempatkan di kawasan Laut China Selatan.
Tahun lalu, Jepang mengirim kapal induk yang sama, Izumo, untuk misi serupa yang juga berlangsung satu tahun.
Jepang
telah berbagi kekhawatiran tentang kehadiran militer China yang tumbuh
di wilayah yang jadi rute perdagangan utama dunia. Kawasan itu sangat
penting bagi ekonomi banyak negara, termasuk Amerika Serikat dan Jepang.
AS
sendiri juga meningkatkan kehadiran militernya di Laut China Selatan
pada tahun lalu dengan klaim sebagai upaya untuk menjamin kebebasan
navigasi.
Jepang dan China sejatinya juga terlibat sengkata
kawasan di Laut China Timur. Kedua negara memperebutkan pulau yang oleh
Jepang dinamai Senkaku, dan oleh China dinamai Diaoyu.
Kekerasan di Ethiopia selatan meletus sejak April lalu
CB,
NAIROBI -- Kekerasan di Ethiopia selatan membuat lebih dari 800 ribu
orang mengungsi. Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan pemerintah
Ethiopia pada Rabu (4/7) menyebutkan bahwa para pengungsi ini
membutuhkan makanan serta bantuan lain.
Kekerasan itu meletus pada April di sekitar 400 kilometer selatan ibu
kota negara tersebut, Addis Ababa, dan secara keseluruhan, lebih dari
1,2 juta orang melarikan diri, kata laporan tersebut. "Kekerasan
berlanjut di sepanjang wilayah perbatasan Gedeo dan Guji Barat sejak
awal Juni mengakibatkan perpindahan lebih dari 642.152 pengungsi dalam
negeri di daerah Gedeo dan 176.098 lagi di wilayah Oromia, Guji Barat,"
kata laporan itu.
Kendati pemimpin adat mendorong pengungsi
kembali ke rumah mereka setelah pertempuran awal pada April, banyak
yang lari lagi pada Juni, kata laporan itu.
Ethiopia adalah
negara dengan suku beragam dari 100 juta penduduknya dan ketidakpuasan
suku ikut memicu unjuk rasa, yang membawa pengunduran diri Perdana
Menteri Hailemariam Desalegn pada Februari.
Perdana Menteri
baru Abiy Ahmed, yang menjabat pada April, menjanjikan perubahan
politik dan ekonomi untuk mengatasi keluhan peminggiran oleh sejumlah
kelompok suku, termasuk sukunya, Oromos.
Warga Tepi Barat Palestina menaiki tangga untuk
menlintasi tembok pemisah yang dipasang Israel untuk shalat jumat di
Kompleks Al Aqsa, Jumat (8/6). Mereka dilarang memasuki Yerusalem
berdasar batas umur minimal yang boleh memasuki Al Aqsa.
Foto: Alaa Badarneh/Antara
PLO menilai banyak kebijakan Israel yang merugikan Palestina.
CB,
JAKARTA -- Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) tengah
mempertimbangkan definisi ulang hubungan dengan Israel. PLO menilai
Israel banyak melanggar perjanjian perdamaian yang telah disepakati.
"Kami
sedang mempelajari seruan Dewan Nasional Palestina (PNC) untuk
mendefinisikan hubungan Israel-Palestina dalam keamanan, ekonomi, dan
politik," kata Sekretaris Jenderal PLO Saeb Erekat seperti dikutip dari
laman Xinhua, Kamis (5/7).
PNC dianggap badan legislatif tertinggi di PLO. Erekat
mengatakan, sudah waktunya bagi Netanyahu untuk memikul tanggung
jawabnya menduduki di Tepi Barat, Jalur Gaza dan Yerusalem. "Situasi
saat ini tidak berkelanjutan dan tidak akan berkelanjutan," katanya.
Dia
mengecam pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang
mendorong pemerintah Israel untuk mengumumkan kegiatan permukiman,
menganggap pemukiman sebagai legal, menolak untuk mengatakan solusi dua
negara, memotong bantuan untuk Palestina, dan menyatakan bahwa PLO
adalah organisasi teroris.
"Semua instrumen tekanan
pada kami dari pemerintahan Trump adalah bagian dari apa yang mereka
sebut kesepakatan abad ini untuk membuat Palestina menyerah dan menerima
perintah dari Amerika dan Israel," kata Erekat.
Erekat
menyebut keputusan Israel baru-baru ini mengambil bagian dari
pendapatan pajak Palestina untuk keluarga tahanan Palestina atau mereka
yang terluka atau terbunuh oleh Israel sama saja dengan kehancuran
negara Palestina. Dalam pemungutan suara pada Senin malam, Parlemen
Israel (Knesset) menyetujui rancangan undang-undang (RUU) baru dengan 87
setuju dan 15 menentang atau menolak.
Ini
memungkinkan pemerintah Israel untuk memotong jutaan dolar AS pendapatan
pajak Palestina yang dikumpulkan dari barang yang masuk atas nama
otoritas Palestina (PA) melalui pelabuhan yang dikontrol Israel. Jumlah
pendapatan bea cukai adalah lebih dari 120 juta dolar per bulan,
sementara jumlah yang dikurangi akan menjadi sekitar 32 juta dolar per
bulan.
Erekat juga menyatakan bahwa PA siap ke
Pengadilan Pidana Internasional dan Pengadilan Internasional untuk
meminta pertanggungjawaban AS atas keputusannya atas Yerusalem dan para
pengungsi.