Kamis, 08 Maret 2018

Produksi Rudal Iran Meningkat Tiga Kali Lipat


Rudal Iran

Rudal Iran

Donald Trump mengecam kesepakatan nuklir Iran.



CB, TEHRAN -- Kepala Divisi Kedirgantaraan Garda Revolusi Iran Brigadir Jenderal Amir Ali Hajizadeh mengatakan Iran telah meningkatkan produksi rudalnya hingga tiga kali lipat. Namun ia tidak menjelaskan berapa lama periode kenaikan produksi itu terjadi.

"Di masa lalu kami harus banyak menjelaskan kepada berbagai pihak atas tindakan kami, tapi sekarang tidak seperti itu lagi. Produksi kami meningkat tiga kali lipat dibandingkan masa lalu," kata Hajizadeh mengacu pada produksi rudal Iran, Rabu (7/3), dikutip Fars.

Menurut Hajizadeh, pemerintah, parlemen, dan pejabat Iran lainnya, secara khusus telah menyetujui perlunya negara memiliki rudal ground-to-ground. Setelah itu kantor berita Fars tidak memberikan rincian pemberitaan lebih lanjut.

Pada Senin (5/3), Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian telah mengunjungi Iran untuk menegaskan kembali dukungan Eropa terhadap kesepakatan nuklir. Kunjungan Drian mencerminkan upaya Prancis untuk melindungi kesepakatan yang dicapai pada 2015 itu dengan negara-negara besar.

Presiden AS Donald Trump telah mengancam untuk menarik diri dari kesepakatan tersebut kecuali tiga penandatangan Eropa membantu memperbaikinya. Trump ingin memaksa Iran membatasi gerakannya di Timur Tengah dan mengendalikan program rudalnya.




Credit  REPUBLIKA.CO.ID




Putin Sumpah Balas Serangan Nuklir Musuh meski Picu Malapetaka Global


Putin Sumpah Balas Serangan Nuklir Musuh meski Picu Malapetaka Global
Presiden Rusia Vladimir Vladimirovich Putin bersumpah membalas serangan nuklir musuh meski akan memicu malapetaka global. Foto/REUTERS/Maxim Zymeyev


MOSKOW - Presiden Vladimir Putin bersumpah tidak akan ragu untuk membalas jika Rusia diserang senjata nuklir musuh, bahkan jika balasan itu menyebabkan sebuah malapetaka global.

Peringatan dari Putin itu disampaikan saat diwawancarai salah satu pembawa acara stasiun televisi pro-Kremlin.

Retorika ancaman perang nuklir ini disuarakan Putin menjelang pemilihan presiden. Mantan agen KGB ini meraih popularitas di dalam negeri dengan citra sebagai sosok pelindung Rusia dari ancaman musuh.

Baru-baru ini, dia memamerkan senjata nuklir hipersonik Rusia yang diklaim tak bisa dicegat oleh sistem pertahanan udara manapun di dunia. Aksi Putin yang memicu histeria media-media Barat berpotensi mendongkrak popularitasnya terkait pemilihan presiden, meski untuk saat ini belum ada rival yang berpotensi mengalahkannya.

Ditanya mengenai konflik nuklir, Putin mengatakan bahwa Moskow akan meluncurkan serangan jika sistem pertahanan Rusia mengindikasikan sebuah rudal musuh telah dilepaskan.

”Ini disebut serangan timbal balik,” katanya kepada pembawa acara televisi, Vladimir Solovyov, dalam program “World Order 2018” berdurasi dua jam. “Jika ada keputusan untuk menghancurkan Rusia, maka kita memiliki hak legal untuk meresponsnya," ujarnya, seperti dikutip Russia Today, semalam (7/3/2018).

Malapetaka global sebagai imbas dari respons Rusia sudah dipikirkan Putin. ”Ya, ini akan menjadi malapetaka global bagi kemanusiaan, tapi saya, sebagai warga Rusia dan kepala negara Rusia ingin bertanya kepada Anda tentang hal ini; Apa yang kita butuhkan di dunia ini jika tidak ada Rusia di dalamnya?,” ujarnya.

Putin akan bersaing dalam pemilihan presiden 18 Maret 2018 mendatang. Dia diprediksi akan menang dan akan terus berkuasa hingga enam tahun ke depan. 







Credit  sindonews.com



Putin: Rusia Gunakan Nuklir Hanya Jika Diserang


Putin: Rusia Gunakan Nuklir Hanya Jika Diserang
Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan akan menggunakan nuklir hanya sebagai respons balasan. Foto/Ilustrasi/SINDOnews/Ian


MOSKOW - Rusia hanya akan menggunakan senjata nuklirnya hanya sebagai tindakan balasan. Hal itu dikatakan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin.

"Sejauh menyangkut masalah ini, saya harus mencatat bahwa ini sangat penting dan sensitif, saya ingin memberitahu Anda agar masyarakat internasional mengetahui hal ini. Rencana kami untuk senjata nuklir adalah menggunakannya sebagai tindakan balasan," kata Putin.

"Keputusan penggunaan senjata nuklir hanya bisa dilakukan jika sistem pertahanan udara kita tidak hanya mencatat peluncuran rudal tapi juga lintasannya dan saat mereka memasuki wilayah Rusia," tambah Putin.

"Ya, ini akan menjadi malapetaka global bagi dunia, tapi sebagai warga negara Rusia, sebagai presiden Rusia, saya ingin mengajukan pertanyaan: siapa yang butuh dunia tanpa Rusia?" cetus Putin seperti dikutip dari Sputnik, Rabu (7/3/2018).

Berbicara lebih jauh, presiden Rusia tersebut mengatakan bahwa Rusia, tidak seperti AS, tidak pernah menggunakan senjata nuklir terhadap negara lain.

Isu tersebut juga telah dikomentari oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova. Zakharova mengatakan bahwa AS membuka jalan bagi perang nuklir di masa depan.

Pekan lalu, Putin membuat pidato tahunannya ke parlemen bikameral negara tersebut, Majelis Federal, yang terdiri dari Dewan Federasi dan Duma. Pemimpin Rusia tersebut mengumumkan pengembangan persenjataan jenis senjata negaranya, termasuk pesawat dronbe bawah laut antar benua, rudal jelajah bertenaga nuklir, dan rudal hipersonik prospektif, dan menunjukkan cuplikan yang berisi tes senjata ini.



Presiden Rusia menekankan bahwa upaya Rusia untuk meningkatkan kemampuan pertahanannya dilakukan dalam kerangka kesepakatan internasional yang ada. Menurutnya, Rusia menciptakan sistem senjata canggih sebagai tanggapan atas penerapan sistem pertahanan rudal AS, dan senjata ini tidak menimbulkan ancaman bagi negara-negara lain. 




Credit  sindonews.com







Pemerintah Jerman Putuskan Peluasan Misi Militer Bundeswehr di Irak dan Afghanistan



views: 11.650
Pemerintah Jerman Putuskan Peluasan Misi Militer Bundeswehr di Irak dan Afghanistan
Pemerintah Jerman Putuskan Peluasan Misi Militer Bundeswehr di Irak dan Afghanistan. picture-alliance/dpa/K. Nietfeld


Setelah militer Jerman Bundeswehr minggu-minggu lalu disorot karena kekurangan fasilitas dan peralatan militer, kabinet Jerman justru memutuskan peluasan misi Bundeswehr di luar negeri, terutama di Irak dan Afghanistan.

Di Irak, pasukan akan fokus pada pendidikan dan pelatihan militer lokal, terutama untuk penjinakan bom dan bahan peledak rakitan. Tujuannya adalah demi stabilisasi kawasan itu, yang dianggap elemen terpenting dalam upaya menghadang radikalisme. Sampai saat ini, para pelatih militer Jerman hanya ditugaskan di kawasan-kawasan yang dikuasi kelompok Kurdi.

Jumlah pelatih militer Jerman di Irak ditetapkan maksimal 800 orang. Namun selain melatih kelompok bersenjata Kurdi, mereka akan lebih banyak melatih tentara Irak, terutama untuk menyingkirkan ranjau darat dan perangkap bahan peledak lainnya. Hal itu adalah prasyarat penting untuk melaksanakan berbagai proyek pembangunan kembali di kawasan-kawasan yang pernah dilanda perang hebat.

Kritik oposisi

Kalangan oposisi di parlemen Jerman Bundestag mengeritik peluasan misi militernya. „Peningkatan kemampuan aparat keamanan di Irak adalah langkah yang baik, jika beberapa prasyarat dipenuhi. Namun sekali lagi, tidak dibahas bagaimana solusi politiknya ", kata politisi Partai Hijau Anieszka kepad sebuah harian Jerman. Politisi Partai Kiri Heike Hänsel menuduh pemerintah Jerman masih mengandalkan lengkah militer sebagai instrumen politik.

Menteri Pertahanan Jerman Ursula von der Leyen yang baru saja berkunjung ke Irak juga menyoroti masalah logistik dan fasilitas pengobatan.

„Jadi yang penting adalah elemen-elemen yang dapat menstabilkan situasi, yang pada jangka panjang menjamin bahwa Irak bisa memiliki militer yang loyal, mandiri dan siap dikerahkan", kata Ursula von der Leyen.

Misi Bundeswehr sebagai jembatan

Jurubicara luar negeri Partai Hijau Omid Nouripor mengatakan, misi militer Jerman harus menjadi kontribusi jelas dengan tujuan agar „reformasi sektor keamanan (di Irak) melahirkan satu kesatuan militer, sehingga satuan militer misalnya tidak hanya terdiri dari kaum Sunni atau kaum Syiah atau Kurdi, melainkan menjadi anggota militer Irak."

Memang masih belum jelas, apa yang selanjutnya akan dilaksanakan militer Jerman di kawasan Kurdi. Hingga kini, hubungan kawasan-kawasan Kurdi yang menikmati otonomi dengan pemerintah pusat di Bagdad tidak selalu baik.

Pengamat Irak Henner Fürtig, Direktur GIGA-Institut di Hamburg menerangkan, kaum Kurdi selama ini selalu bersikap terbuka pada dukungan dan pengaruh Barat. Aspirasi mereka juga cukup jelas, yaitu mempertahankan status otonominya.






Credit  sindonews.com




Rezim Suriah Kuasai Separuh Ghouta Timur, 850 Sipil Tewas


Rezim Suriah Kuasai Separuh Ghouta Timur, 850 Sipil Tewas
Seorang bocah di Douma, Ghouta Timur, Suriah, berdiri di antara bangunan yang hancur akibat perang. Foto/REUTERS/Bassam Khabieh


DAMASKUS - Pasukan rezim Pemerintah Suriah telah merebut kembali separuh wilayah Ghouta Timur dari pemberontak dalam perang sengit yang dimulai sejak 18 Februari lalu. Hingga kini, jumlah warga sipil yang tewas di wilayah itu mencapai sekitar 850 orang.

Serangan gencar rezim Suriah—didukung sekutunya Rusia dan Iran—di Ghouta Timur telah memicu kecaman sejumlah pihak, terutama dari Amerika Serikat (AS). Dewan Keamanan PBB telah menyetujui resolusi gencatan senjata untuk wilayah tersebut, namun Suriah dan Rusia menegaskan resolusi tak berlaku bagi kelompok ekstremis.

Kelompok pemberontak Jaish al-Islam yang selama ini menguasai sebagian wilayah Ghouta Timur, tidak dianggap rezim Suriah sebagai pemberontak moderat, tapi kelompok ekstremis.

Data korban tewas dari pihak sipil yang mencapai sekitar 850 orang ini diumumkan Observatorium untuk Hak Asasi Manusia Suriah yang berbasis di Inggris.

Pada hari Rabu, pasukan pemerintah Presiden Bashar al-Assad merebut Beit Sawa, Al-Ashaari, dan area pertanian terdekat. Menurut Observatorium, dengan merebut sejumlah wilayah itu dari pemberontak, kubu Assad telah mengendalikan separuh wilayah Ghouta Timur yang pernah dikuasai pemberontak.

Kelompok pemantau krisis Suriah itu mengkritik serangan udara berat yang kebanyakan dilakukan oleh pesawat tempur Rusia. Serangan terbaru dilaporkan menewaskan 45 warga sipil tewas termasuk empat anak.

Lebih dari 50 serangan udara meghujani wilayah Ghouta Timur pada hari Rabu. Seorang wanita yang terluka terlihat terjebak di bawah reruntuhan bangunan yang roboh.

Kemajuan tersebut terjadi setelah ratusan milisi loyalis Assad dari Afghanistan, Palestina, dan Suriah tiba di Ghouta Timur untuk mendukung serangan darat. Pasukan pemerintah dengan kendaraan militer juga terpantau melakukan patroli di Al-Mohammadiyeh, sebuah zona pertanian di bagian selatan Ghouta yang baru-baru ini direbut kembali oleh rezim Suriah.

Sementara itu, Dewan Keamanan PBB melakukan pertemuan tertutup selama tiga jam pada hari Rabu untuk membahas gencatan senjata yang gagal. Pertemuan digelar atas permintaan Prancis dan Inggris.

Duta Besar Belanda Karel van Oosterom, yang menjabat Dewan Kepresidenan, mengatakan kepada wartawan bahwa para anggota dewan telah menyatakan keprihatinannya atas situasi kemanusiaan dan mengulangi seruan untuk pelaksanaan resolusi gencatan senjata.

Komisioner Tinggi HAM PBB Zeid Ra'ad Al Hussein mengatakan bahwa rezim Suriah dan sekutu asingnya sudah merencanakan ”kiamat” berikutnya di wilayah lain setelah Ghouta Timur.

”Bulan ini adalah Ghouta Timur, yang disebut Sekretaris Jenderal (PBB) ‘neraka di bumi’,” katanya.

”Bulan depan atau bulan berikutnya, akan terjadi di tempat lain di mana orang menghadapi kiamat - sebuah kiamat yang dimaksudkan, direncanakan dan dilaksanakan oleh individu-individu di dalam pemerintahan, yang tampaknya dengan dukungan penuh dari beberapa pendukung asing mereka,” ujarnya, seperti dikutip SBS, Kamis (8/3/2018). 

Jumlah penduduk Ghouta Timur sekitar 400.000 oran telah terjebak dalam medan perang sejak 2013. Mereka menderita kekurangan pangan dan obat-obatan.


Credit  sindonews.com




Pemberontak Suriah Tolak Tawaran Rusia di Ghouta


Pemberontak Suriah Tolak Tawaran Rusia di Ghouta
Pemberontak Suriah menolak penawaran yang disampaikan oleh militer Rusia. Foto/Reuters


DAMASKUS - Pemberontak Suriah menolak penawaran yang disampaikan oleh militer Rusia. Militer Rusia menawarkan pemerontak Suriah dan keluarga mereka untuk meninggalkan Ghouta Timur dengan aman.

Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan, pemberontak bisa pergi bersama keluarga dan senjata mereka melalui koridor aman di Ghouta Timur, tempat pasukan Suriah terus menguasai banyak wilayah. Proposal Rusia itu tidak menyebut ke mana kelompok pemberontak itu akan pergi.

Wael Olwan, dari Failaq al-Rahman, sebuah kelompok bersenjata utama yang terkait dengan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) di Ghouta Timur, mengatakan, mereka akan mempertahankan wilayah tersebut dan mengatakan apa yang disampaikan Rusia bukanlah suatu tawaran serius,

Dia juga menuturkan, Moskow berkeras menggunakan eskalasi militer sebagai sarana untuk adanya perpindahan massa di Ghouta timur. "Ketekunan Rusia menyebabkan perpindahan massa adalah kejahatan yang tidak bisa diabaikan," katanya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Al Jazeera pada Rabu (7/3).

Hal senada juga disampaikan oleh kelompok pemberontak Suriah lainnya. Juru bicara pemberontak, Hamza Birqda menyatakan, tidak akan pernah ada negosiasi dengan Suriah mengenai hal ini.

"Tidak ada negosiasi mengenai masalah ini.  Fraksi Ghouta dan pejuang mereka dan rakyatnya memegang tanah mereka dan akan mempertahankannya," ucapnya. 




Credit  sindonews.com




Kepolisian Inggris: mantan mata-mata Rusia coba dibunuh dengan racun syaraf


Kepolisian Inggris: mantan mata-mata Rusia coba dibunuh dengan racun syaraf
Ilustrasi. (REUTERS/Eduard Korniyenko)



London (CB) - Kepolisian Inggris, Rabu, mengungkapkan kecurigaan bahwa percobaan pembunuhan dengan menggunakan racun syaraf merupakan penyebab seorang mantan mata-mata Rusia dan putrinya jatuh sakit.

Mantan agen intelijen itu, Sergei Skripal (66 tahun), bersama putrinya Yulia (33 tahun) ditemukan di bangku dalam keadaan tidak sadar di luar sebuah pusat perbelanjaan di Salisbury, kota di Inggris selatan, pada Minggu.

"Ringkasnya, kasus ini ditangani sebagai insiden besar yang melibatkan percobaan pembunuhan menggunakan zat syaraf," kata kepala kontraterorisme kepolisian Inggris, Mark Rowley, dalam pernyataan.

Ia menolak memberikan keterangan rinci soal zat yang digunakan dalam upaya pembunuhan itu.

"Saya juga bisa memastikan, kami yakin bahwa kedua orang yang jatuh sakit itu mulanya menjadi target khusus," kata Rowley.





Credit  antaranews.com






Kapal Induk 'Lady Lex' AS yang Tenggelam saat PD II Ditemukan


Kapal Induk Lady Lex AS yang Tenggelam saat PD II Ditemukan
Kapal induk ikonik 'Lady Lex' AS yang ditenggelamkan Jepang 76 tahun silam telah ditemukan. Foto/REUTERS

SYDNEY - Bangkai kapal induk ikonik Amerika Serikat (AS), USS Lexington, yang ditenggelamkan pasukan Jepang saat Perang Dunia II telah ditemukan di dasar perairan Australia. Bangkai kapal yang dijuluki “Lady Lex” ini ditemukan setelah 76 tahun.

Penemunya adalah tim ekspedisi yang didanai oleh pendiri Microsoft, Paul Allen. Kapal itu ditenggelamkan dalam Pertempuran Laut Koral pada 8 Mei 1942.

Tim ekspedisi mengumumkan bahwa puing-puing USS Lexington ditemukan hari Minggu di dasar laut di sebuah perairan seluas 3.000 meter persegi, sebelah pantai timur Australia.

”Untuk memberikan penghormatan kepada USS Lexington dan orang-orang pemberani yang mengabdi padanya adalah sebuah kehormatan,” kata Allen di halaman website-nya, yang dikutip Kamis (8/3/2018).

”Sebagai orang Amerika, kita semua berutang budi kepada semua orang yang melayani dan yang terus melayani negara kita atas keberanian, ketekunan dan pengorbanan mereka,” lanjut dia.

Pertempuran Laut Koral telah membantu menghentikan kemajuan pasukan Jepang yang saat itu berpotensi memotong jalur Australia dan New Guinea dari rute pasokan laut Sekutu. Dalam pertempuran tersebut, AS mengalahkan dua kapal induk Jepang.

Tim Allen telah membuat beberapa penemuan kapal karam penting sebelumnya, termasuk tiga kapal Angkatan Laut AS lainnya, kapal perusak Italia, dan kapal perang Jepang, Musashi.

Kapal selam yang menemukan USS Lexington, Research Vessel Petrel, memiliki peralatan yang mampu menyelam sampai 6.000 meter. Kapal itu dikerahkan pada awal 2017 di Laut Filipina sebelum pindah ke Laut Koral di Pantai Australia.

Lexington yang telah dijuluki sebagai “Lady Lex” rusak parah akibat bom dan torpedo. Sekitar 216 awak kapal tewas, namun 2.770 lainnya selamat dan dievakuasi.

Allen mengatakan di akun Twitter-nya bahwa kapal induk ikonik AS itu tenggelam dengan 35 pesawat, 11 di antaranya telah ditemukan. 





Credit  sindonews.com






6 Kapal Perang di Laut Jawa Hilang, Inggris Bicara dengan Indonesia


6 Kapal Perang di Laut Jawa Hilang, Inggris Bicara dengan Indonesia
Kapal perang HMS Exeter yang tenggelam dalam pertempuran di Laut Jawa tahun 1942. Foto/U.S. Navy Naval History and Heritage Command


JAKARTA - Pemerintah Inggris sedang melakukan pembicaraan dengan pemerintah Indonesia terkait hilangnya enam kapal perang akibat dijarah dari dasar Laut Jawa. Kapal-kapal milik Belanda dan Inggris itu tenggelam dalam pertempuran tahun 1942 atau saat Perang Dunia II.

Diplomat Inggris telah bertemu dengan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia di Jakarta untuk membahas penjarahan Bangka-bangkai kapal perang tersebut.

Kedutaan Inggris di Jakarta mengatakan, pihak berwenang kini dilibatkan untuk melakukan penyelidikan.

Hilangnya bangkai-bangkai kapal perang itu telah memicu kecaman, terutama dari negara-negara pemilik kapal. Situs tenggelamnya enam kapal perang di Laut Jawa itu dianggap sebagai “kuburan perang suci” dan diakui di bawah hukum internasional.

Operasi penyelamatan massal di perairan Asia Tenggara dalam tiga tahun terakhir telah mencapai 40 kapal Perang Dunia II yang hilang. Bangkai-bangkai kapal dijarah untuk diambil perunggu, tembaga, kuningan dan baja tua yang berharga.

Di Brondong, Jawa Timur, muncul laporan soal temuan tulang-tulang di sebuah kuburan massal tanpa nama. Tulang-tulang itu diduga sisa dari jasad tentara Belanda dan Inggris yang ikut tenggelam bersama kapal perang.

Pihak berwenang Indonesia telah menggali tiga lokasi di Brondong dalam beberapa pekan terakhir. Ketiga lokasi itu diduga menjadi kuburan dari sisa-sisa tulang tentara Belanda dan Inggris yang disingkirkan penjarah dari bangkai kapal perang.

Inggris dan Belanda melalui kedutaannya di Jakarta sedang menunggu permintaan bantuan teknis dari pihak berwenang Indonesia untuk menyelidiki kapal-kapal yang hilang dan asal-usul tulang belulang tersebut.

Kedutaan Inggris melalui seorang juru bicara kepada The Guardian, Rabu (7/3/2018) mengatakan, bantuan yang diberikan bisa bersifat ahli forensik, arkeologis atau ilmiah.

Beberapa kapal perang Inggris yang karam di Laut Jawa saat Perang Dunia II berlangsung antara lain; HMS Electra, HMS Encounter dan HMS Exeter. Kapal-kapal itu tenggelam saat perang melawan pasukan Jepang. Lebih dari 170 pelaut Inggris tewas kala itu.

Kekalahan yang juga dialami Belanda dengan hampir 900 tentaranya tewas itu membuat Jepang mengambil alih wilayah koloni atau Belanda, yakni Hindia Belanda atau Indonesia.





Credit  sindonews.com






Korut Sebut Senjata Nuklirnya Tak Bisa Dinegosiasikan


Korut Sebut Senjata Nuklirnya Tak Bisa Dinegosiasikan
Korut berkeras mempertahankan senjata nuklirnya, sementara Korsel berupaya mempertemukan negara terisolasi itu dengan Amerika Serikat. (KCNA/via REUTERS)



Jakarta, CB -- Surat kabar pemerintah Korea Utara, Rodong Sinmun, menyatakan negara terisolasi itu berkeras mempertahankan senjata nuklirnya. Pyongyang menyebut pengembangan senjata itu tidak bisa dinegosiasikan apalagi disengketakan.

"Tidak ada pilihan lain bagi Korea Utara dalam kondisi seperti ini untuk melindungi negara dan kepercayaannya dalam menghadapi AS, negara nuklir terbesar. Kepemilikan nuklir kami adalah benar dan tidak bisa diperselisihkan," bunyi editorial koran tersebut, dikutip The Korea Herald pada Rabu (7/3).

"Kami memiliki senjata nuklir dengan cara yang benar dan dengan tujuan untuk mempertahankan kepentingan utama negara dalam menghadapi ancaman nuklir AS."


Rodong Sinmun juga memuji pengembangan bom hidrogen dan rudal balistik negaranya. Koran tersebut menganggap keberhasilan Korut mengembangkan peluru kendali antar-benua adalah bentuk "kemenangan brilian" dalam mengimbangi kekuatan AS.

"Perdamaian dan Keamanan Semenanjung Korea, Asia Timur, bahkan dunia telah terjamin berkat penguatan senjata nuklir kami. Program nuklir kami bertujuan menghukum dan melindungi perdamaian dari musuh dan penghasut, jadi tidak mengancam siapa pun."

Pernyataan itu dilontarkan sehari setelah Korsel mengumumkan bahwa Seoul dan Pyongyang sepakat meredakan ketegangan dan berdialog soal denuklirisasi di kawasan.

Kim Jong-un bertemu dengan penasihat keamanan Presiden Moon Jae-in, Chung Eui-yong, di Pyongyang, Selasa. Seusai pertemuan itu, pihak Korsel menyebut bahwa Korut bersedia melucuti senjata nuklirnya dengan jaminan keamanan dari Washington.

Korut juga disebut bersedia berdiskusi dengan AS soal denuklirisasi dan menghentikan uji coba rudal serta nuklirnya sementara perundingan berjalan.

Pejabat Korsel juga mengatakan Seoul dan Pyongyang sepakat menggelar pertemuan tingkat tinggi antara pemimpin kedua negara, April mendatang.

Sejumlah negara, termasuk China dan Indonesia, menyambut baik niat Korut untuk berdialog dengan Korsel untuk pertama kalinya dalam satu dekade terakhir. Pertemuan itu juga dianggap memperbesar peluang perdamaian di Semenanjung Korea.

Meski begitu, Presiden Moon mengatakan masih terlalu dini untuk merasa optimistis mengenai dialog AS dan Korut ini. Moon menekankan yang terpenting saat ini adalah terus menjaga koordinasi dengan AS untuk menyamakan posisi terkait isu denuklirisasi.

"Kita baru saja berada di garis awal untuk memulai perundingan ini," ucap Moon seperti dikutip AFP.

 
"Saya pikir perundingan denuklirisasi akan semakin mudah dan terukur jika Korsel dan AS memiliki pendirian serta posisi yang sama dalam masalah tersebut."





Credit  cnnindonesia.com






Sri Lanka blokir media sosial untuk hentikan kekerasan terhadap Muslim


Sri Lanka blokir media sosial untuk hentikan kekerasan terhadap Muslim
Ilustrasi: Facebook (ANTARA News/ Reuters)




Kolombo (CB) - Sri Lanka pada Rabu memblokir akses terhadap jaringan media sosial seperti Facebook sebagai upaya untuk menghentikan kekerasan terhadap kelompok minoritas Muslim, meski pemerintah di negara dengan penduduk mayoritas Buddha itu sudah menerapkan undang-undang darurat.

Ketegangan sosial antara kedua kelompok mulai meninggi di Sri Lanka sejak tahun lalu. Sejumlah kelompok garis keras Buddha menuding komunitas Muslim telah memaksa orang untuk berpindah agama dan merusak sejumlah situs arkeologis Buddha.

Kelompok itu juga memprotes kehadiran para pencari suaka Muslim Rohingya di Sri Lanka yang mengungsi dari Myanmar.

Saat ini, pihak kepolisian sudah menerapkan jam malam di distrik kawasan pegunungan tinggi Kandy. Wilayah itu sudah menjadi titik panas kekerasan sejak Minggu, menyusul kematian seorang pemuda Buddha setelah bentrok dengan sekelompok orang Muslim.

Sejak tadi malam, massa menyerang sejumlah masjid dan tempat-tempat usaha milik orang Muslim, kata sejumlah warga kepada Reuters.

Juru bicara kepolisian Ruan Ruwan Gunasekara mengatakan bahwa telah terjadi "sejumlah insiden" pada Selasa malam di Kandy, daerah yang terkenal atas kebun-kebun tehnya.

"Polisi telah menangkap tujuh orang. Tiga petugas kepolisian terluka akibat insiden itu," kata Gunasekara kepada Reuters. Hingga kin,i tidak ada informasi mengenai seberapa banyak warga sipil yang menjadi korban, kata dia.

Sejumlah insiden kekerasan terjadi karena dipicu oleh unggahan di media sosial Facebook, kata pemerintah setempat.

Pada Rabu, pemerintah resmi memblokir Facebook, Viber, dan Wahtsapp di seluruh bagian negara selama tiga hari.

Sri Lanka adalah negara yang masih memulihkan diri dari perang saudara yang berlangsung selama 26 tahun antara kubu pemerintah dengan gerilyawan Tamil. Perang itu baru berakhir tahun 2009, disertai dengan laporan pelanggaran hak asasi manusia dari kedua belah pihak.

Populasi Muslim di negara itu hanya sekitar sembilan persen dari total 21 juta jiwa penduduk dan merupakan kelompok minoritas terkecil kedua setelah etnik Tamil, yang kebanyakan beragama Hindu.

Sebelumnya, Kepala Komisi HAM PBB, Zeid Ra`ad al-Hussein, mengaku prihatin atas berulangnya kekerasan terhadap minoritas etnis dan religius di Sri Lanka.

"Tidak boleh ada impunitas, baik terhadap pemicu yang menyebabkan gelombang serangan ataupun terhadap serangan itu sendiri," kata dia saat berpidato di depan Dewan HAM PBB di Jenewa.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat dalam surat elektroniknya mengingatkan kerusuhan kemungkinan bisa berlanjut di Kandy, wilayah yang juga terkenal karena ada kuil yang diduga menyimpan gigi sang Buddha.

Pemerintah sendiri mengatakan bahwa kekerasan di Kandy telah diprovokasi oleh orang luar.

"Ada konspirasi terorganisasi di balik rangkaian insiden ini," kata Sarath Amunigama, seorang menteri senior, kepada sejumlah wartawan di Kolombo.





Credit  antaranews.com





Status Darurat, Bentrok Buddha-Muslim Pecah Lagi di Sri Lanka


Status Darurat, Bentrok Buddha-Muslim Pecah Lagi di Sri Lanka
Ilustrasi. (CNN Indonesia/Astari Kusumawardhani)



Jakarta, CB -- Kepolisian Sri Lanka melaporkan bahwa massa umat Buddha masih menyerang masjid dan bisnis milik minoritas warga Muslim pada Rabu (7/3) meski situasi darurat sudah diberlakukan di daerah Kandy sejak kericuhan pecah pada Minggu.

"Polisi menangkap tujuh orang. Tiga petugas kepolisian terluka akibat insiden tersebut," kata Gunasekara kepada Reuters.

Kerusuhan dan pembakaran toko di distrik Kandy bermula pada Minggu, setelah seorang sopir truk, yang merupakan umat Buddha Sinhala, meninggal beberapa hari usai bertengkar dengan empat warga Muslim di sana.


Bentrokan pecah tak lama setelah pemakaman sang sopir selesai. Polisi menyebut sekelompok umat Buddha menyerang dan membakar toko-toko milik umat Muslim di distrik tersebut.


Jenazah seorang warga ditemukan dalam salah satu toko yang terbakar itu.

Menteri Dalam Negeri Sri Lanka, Sarath Amunugama, mengatakan bahwa kekerasan ini dipicu oleh oknum dari luar Kandy.

"Ada konspirasi yang terorganisir di balik insiden ini," kata Sarath Amunugama kepada wartawan di Kolombo.


Ketegangan antara masyarakat Buddha dan Muslim di Sri Lanka sudah meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Umat Buddha garis keras menuding Muslim di sana memaksa orang-orang memeluk agama Islam atau merusak situs arkeologi Buddha.

Sejak krisis kemanusiaan di Myanmar memburuk Agustus 2017 lalu, banyak umat Buddha Sri Lanka memprotes kedatangan pengungsi Muslim Rohingya di negaranya.

Beberapa Buddha nasionalis juga memprotes kehadiran pengungsi Muslin Rohingya dari Myanmar yang mayoritas Buddha. Di kedua negara ini, nasionalisme Buddha terus meningkat.

Sri Lanka sendiri masih dalam masa penyembuhan dari perang sipil selama 26 tahun melawan separatis Tamil yang berakhir pada tahun 2009.







Credit  cnnindonesia.com




Rabu, 07 Maret 2018

JK Gagas Pertemuan Ulama Bahas Perdamaian Afghanistan


Masyarakat Kota Kabul, Afghanistan menjajakan dagangannya di pinggir jalan, Rabu (28/2).

Masyarakat Kota Kabul, Afghanistan menjajakan dagangannya di pinggir jalan, Rabu (28/2).
Foto: Republika/Andi Nur Aminah


Ulama dari Indonesia, Pakistan, dan Afghanistan akan menghadiri pertemuan ini.


CB   JAKARTA -- Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla menggelar rapat tertutup dengan pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di kantor pusat MUI, Jakarta, Selasa (6/3). Rapat membahas kelanjutkan komitmen Indonesia dalam membantu proses perdamaian di Afghanistan.

Secara spesifik, agenda rapat membicarakan persiapan pertemuan ulama dari tiga negara, yaitu Afghanistan, Pakistan, dan Indonesia pada Maret 2018. "Pertemuan (ulama) itu kita harapkan menghasilkan suatu kesepakatan atau fatwa bersama bagaimana mendamaikan Afghanistan," ujar Wapres.

Ia menjelaskan, pertemuan ulama sangat penting sebagai bagian dari rangkaian perwujudan perdamaian di Afghanistan. Adapun pertemuan ulama ini merupakan proses lanjutan dari hasil kunjungan Wapres ke Afghanistan beberapa waktu lalu.

Hasil pertemuan ulama tiga negara diharapkan dapat menjadi payung sebelum pertemuan lain yang lebih teknis. Menurut Wapres, kunjungan kerja ke Afghanistan menghasilkan sejumlah kesepakatan.


photo

Presiden Afghanistan Ashraf Ghani dan Wakil Presiden Indonesia H. Muhammad Jusuf Kalla berjalan keluar setelah upacara pembukaan Konferensi Proses Kabul di istana kepresidenan di Kabul, Afghanistan (28/2)




Salah satunya, yakni perlu ada pandangan tentang perdamaian dari sisi agama. Wapres mengatakan, pandangan ulama tentang perdamaian sangat penting dalam proses rekonsiliasi dan perdamaian di Afghanistan. "Itu yang kita sepakati," katanya.

Menurut Wapres, ulama tiga negara tidak terkait dengan faksi-faksi tertentu. Hampir semua ulama menginginkan pandangan yang hampir sama, yakni tidak menginginkan perang berkelanjutan antara sesama umat.

Ditemui terpisah, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan, Indonesia siap berkontribusi dalam rekonsiliasi dan perdamaian di Afghanistan. Salah satunya, yaitu mempersiapkan pertemuan trilateral antara ulama Afghanistan, Pakistan, dan Indonesia.

Retno menjelaskan, pertemuan trilateral ini sudah didahului dengan pertemuan bilateral para ulama dan High Peace Council (HPC). Bahkan, ulama Afghanistan juga sudah dua kali berkunjung dan bertemu dengan ulama Indonesia.

Saat ini, Indonesia akan mempersiapkan diri untuk menjadi tuan rumah pertemuan trilateral ulama. "Persiapan Indonesia untuk menjadi tuan rumah pertemuan trilateral secara resmi sudah disampaikan wakil presiden pada saat Kabul Peace Proccess Conference, di mana wakil presiden menjadi tamu kehormatan dari konferensi tersebut," ujar Retno.

Dia menjelaskan, saat ini Pemerintah RI sedang melakukan komunikasi intensif dengan Pakistan untuk persiapan pertemuan trilateral ulama tersebut. Komunikasi ini untuk membahas wakil-wakil ulama Pakistan yang nantinya akan hadir dalam pertemuan trilateral ini.

Retno menjelaskan, Indonesia diminta oleh Afghanistan untuk membantu rekonsiliasi dan proses perdamaian di negara tersebut. Karena, Indonesia dinilai sebagai negara yang netral dan tidak memiliki kepentingan langsung secara politik maupun ekonomi.

Selain itu, Indonesia juga merupakan negara Muslim yang paling besar dan mempunyai rekam jejak yang bagus dalam bidang perdamaian. Retno mengatakan, semua elemen ini menjadikan Afghanistan meminta Indonesia untuk berkontribusi dalam proses perdamaian.

Kesepakatan fatwa
Afghanistan sampai dengan saat ini dilanda konflik berkepanjangan. Tercatat sejumlah faktor yang membuat konflik bertahan hingga 40 tahun lamanya. Salah satu pemicunya adalah campur tangan pihak luar dalam konteks perpolitikan.

Konflik ini berujung pada penurunan kesejahteraan masyarakat dan meningkatnya kemiskinan. Hal itu pula yang membuat pemuda tertarik bergabung dengan Taliban. Faktor lain adalah ada kawasan yang tidak dikuasai pemerintah sehingga menjadi daerah narkoba.

Ketua Umum MUI KH Ma'ruf Amin mengatakan, pertemuan para ulama dari tiga negara akan dilaksanakan dalam waktu dekat di Indonesia. Demi menyelesaikan konflik, para ulama akan berpegang pada solusi keagamaan yang benar.


"Menyelesaikan sengketa jangan sampai menggunakan kekerasan. Nanti semuanya akan dituangkan di dalam keputusan yang disepakati sebagai landasan. Sehingga, diharapkan sebagai payung dalam menyelesaikan Afganistan," ujarnya usai pertemuan.

Saat ini, kata Kiai Ma'ruf, MUI sedang menyiapkan beberapa materi yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut. Adapun pokok pembahasan penyelesaian titik krusial di Afganistan agar negara tersebut bisa saling mencintai dan menyayangi. "Islam bukan saling bermusuhan, menghilangkan sikap membenci dan bermusuhan," tutur Kiai Ma'ruf.

Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menjelaskan, diperkirakan sebanyak 45 ulama yang berasal dari Afghanistan, Indonesia, dan Pakistan akan hadir. Kehadiran ulama Pakistan sangat penting karena memiliki pengaruh terhadap Taliban.

"Mereka yang suara didengar. Kita di sini akan membuat semacam kesepakatan berisi fatwa yang berisi platformnya jadi semacam titik temunya," ujar Kiai Ma'ruf.





Credit  REPUBLIKA.CO.ID







PBB: Serangan Udara Rusia dan AS Pembunuhan Massal di Suriah


Bangunan yang hancur akibat pengeboman di Ghouta timur, pinggiran Damaskus, Suriah, Kamis (22/2).

Bangunan yang hancur akibat pengeboman di Ghouta timur, pinggiran Damaskus, Suriah, Kamis (22/2).
Foto: Ghouta Media Center via AP


Pasukan pemerintahan Presiden Bashar al Assad juga menggunakan senjata kimia.


CB, GHOUTA TIMUR -- Penyelidik Kejahatan Perang PBB menyebut serangan udara Rusia dan Amerika Serikat menyebabkan kematian massal di kalangan warga Suriah. Pasukan pemerintahan Presiden Bashar al Assad juga menggunakan senjata kimia di Ghouta timur.

Di sisi lain, ISIS juga melakukan sejumlah kejahatan perang dengan membunuh warga atau menggunakan mereka sebagai perisai manusia, kata penyelidik PBB dalam laporan hasil penelitian enam bulan.

Kepala Komisi PBB untuk Penyelidikan Suriah, Paulo Pinheiro mengatakan bahwa kejahatan perang itu terjadi saat pertempuran berlangsung sengit di Idlib, Afrin, dan Ghouta. "Namun, komisi itu "bukan pengadilan" dan tidak mempunyai wewenang melakukan langkah lebih jauh," kata Pinheiro.

Dalam penelitian itu, "korban perang Suriah sangat menderita akibat lonjakan kekerasan di berbagai belahan negara tersebut." "Pasukan pemerintah Suriah terus menggunakan senjata kimia untuk mengalahkan kelompok bersenjata di Ghouta timur," tulis laporan yang sama.

Di antara temuan penting lainnya adalah bahwa pesawat tempur Rusia pada November tahun lalu menjatuhkan bom di sebuah pasar Atareb, Aleppo barat, sehingga menewaskan 84 orang dan melukai 150 orang. Tempat itu adalah "zona de-eskalasi" yang dinyatakan sendiri oleh Moskow bersama Iran dan Turki.

Komisi PBB tidak menemukan bukti bahwa Rusia dengan sengaja membombardir pasar itu, namun menegaskan bahwa "serangan itu berpeluang dimasukkan sebagai kejahatan perang".

"Ini adalah untuk pertama kalinya kami bisa membuktikan pelanggaran dari sebuah pesawat spesifik Rusia dan bisa menyelidiki tempat kejadian perkara," kata Pinheiro.

Pinheiro mengatakan bahwa menurut hukum humanitarian internasional, penggunaan senjata tertentu di wilayah sipil secara otomatis bisa dikategorikan sebagai kejahatan perang. Sementara itu, tiga serangan udara dari koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat, di sebuah sekolah dekat Raqqa pada Maret tahun lalu telah menewaskan 150 warga sipil. Korban ini lima kali lipat dari jumlah yang diakui oleh Pentagon.


Pentagon pada saat itu berasalan bahwa serangannya hanya menewaskan puluhan anggota kelompok ISIS, bukan warga sipil. Tetapi, keterangan Pentagon dibantah oleh tim Komisi PBB, yang tidak menemukan bukti adanya anggota ISIS di sekolah tempat kejadian. Koalisi Amerika Serikat dianggap telah melanggar hukum internasional karena tidak mengindahkan perlindungan terhadap warga sipil yang mengungsi di sekolah itu sejak 2012.

Komisi itu mendesak semua pihak untuk membuka akses di daerah-daerah perang dan tahanan. Laporan komisi PBB didasarkan atas wawancara rahasia dengan 500 orang korban atau saksi mata di luar atau dalam Suriah melalui media sosial. Pemerintahan Bashar tidak pernah mengizinkan tim komisi memasuki negaranya.

Menurut laporan itu, pemerintah Suriah menggunakan senjata kimia dengan sasaran gerilyawan di Ghouta timur, termasuk tiga kali penggunaan klorin pada Juli tahun lalu, dan di Harasta pada November. Sebelumnya, PBB mencatat 33 serangan senjata kimia di Suriah.

Pemerintah Suriah membantah menggunakan senjata kimia. Mereka menyatakan telah menyerahkan semua persediaan mereka setelah menandatangani pakta pelarangan senjata kimia pada 2013.



Credit  REPUBLIKA.CO.ID







PBB: Pembersihan Etnis Muslim Rohingya Berlanjut



 Dalam foto file bulan September 2017, sejumlah pengungsi perempuan Muslim Rohingya berebut pembagian makanan di kamp pengungsian Balukhali, Bangladesh.

 Dalam foto file bulan September 2017, sejumlah pengungsi perempuan Muslim Rohingya berebut pembagian makanan di kamp pengungsian Balukhali, Bangladesh.
Foto: AP/Dar Yasin


Kekerasan yang meluas dan sistematis terhadap Rohingya terus berlangsung.


CB,  YANGON -- "Pembersihan etnis" oleh Myanmar terhadap kelompok Muslim Rohingya berlanjut. Seorang pejabat bidang hak asasi manusia Perserikatan Bangsa Bangsa mengatakan, pembersihan etnis itu masih terjadi lebih dari enam bulan sejak serangan pemberontak menyulut pasukan keamanan melancarkan tindakan, yang telah membuat hampir 700 ribu warga mengungsi ke Bangladesh.

Andrew Gilmour, asisten sekretaris jenderal PBB untuk HAM, Selasa (6/3) mengeluarkan komentar itu setelah ia selama empat hari mengunjungi distrik Cox'x Bazar di negara tetangga Myanmar, Bangladesh. Dalam kunjungan tersebut, Gilmour menemui orang-orang yang mengungsikan diri dari Myanmar baru-baru ini.

"Saya rasa, kita tidak bisa mengambil kesimpulan dari apa yang telah saya lihat dan saya dengar di Cox's Bazar," kata Gilmour dalam pernyataan.

Setelah para pemberontak Rohingya menyerang 30 kantor polisi dan sebuah markas militer pada 25 Agustus, tentara-tentara dan polisi Myanmar menyisir desa-desa dalam gerakan, yang disebut pemerintah sebagai operasi sah untuk mencabut akar "teroris-teroris".

Para warga Rohingya yang mencari tempat penampungan di Bangladesh telah melaporkan bahwa pasukan keamanan Myanmar melakukan pemerkosaan, pembunuhan dan pembakaran. PBB dan Amerika Serikat telah menyimpulkan gerakan oleh pasukan keamanan Myanmar itu sudah menjadi pembersihan etnis.

Gilmour berbicara dengan para pengungsi, yang menceritakan penculikan-penculikan oleh pasukan keamanan dan setidaknya ada satu pria Rohingya yang tewas dalam penahanan pada Februari, bunyi pernyataan itu. "Tampaknya kekerasan yang meluas dan sistematis terhadap Rohingya terus berlangsung," kata Gilmour.

"Sifat kekerasan tersebut telah berubah dari pertumpahan darah tak terkendali dan pemerkosaan massal tahun lalu menjadi operasi teror dengan intensitas yang lebih rendah serta serta kelaparan yang dipaksakan, yang tampaknya diatur untuk membuat warga-warga Rohingya yang masih ada meninggalkan rumah-rumah mereka menuju Bangladesh."

Walaupun Myanmar mengatakan pihaknya siap menerima kembali para pengungsi, di bawah kesepakatan yang ditandatangani dengan Bangladesh pada November, tambahnya, "Pemulangan yang aman, bermartabat dan berkelanjutan tentu saja tidak mungkin terjadi di tengah kondisi saat ini".

Juru bicara pemerintah Zaw Htay mengatakan, ia belum melihat pernyataan PBB yang dikeluarkan pada Selasa itu, namun Myanmar mengatakan pihaknya tidak melakukan pembersihan etnis. "Kami tidak mengusir para pengungsi," tambahnya



Credit  REPUBLIKA.CO.ID







Pentagon: Senjata Hipersonik China Bisa Tenggelamkan Kapal Induk AS


Pentagon: Senjata Hipersonik China Bisa Tenggelamkan Kapal Induk AS
Pentagon memperingatkan bahwa senjata hipersonik China bisa menenggelamkan kapal induk Amerika Serikat. Foto/CC BY-SA 4.0


WASHINGTON - Pejabat tinggi Pentagon untuk riset senjata memperingatkan bahwa senjata hipersonik China memiliki kemampuan untuk menenggelamkan kapal induk Amerika Serikat (AS).

Deputi Kementerian Pertahanan AS untuk Penelitian dan Rekayasa Senjata, Michael Griffin, mengatakan era kapal induk Amerika sebagai tampilan utama militer bisa berakhir kecuali AS mengembangkan sistem pertahanan generasi berikutnya yang bisa mengatasi senjata hipersonik.

Selain China, Griffin juga menganggap Rusia memilii kemampuan serupa. Beijing sendiri diketahui baru saja menguji coba kendaraan hipersonik untuk program antariksa yang juga bisa diterapkan untuk militer.

Griffin mengatakan, China menghabiskan miliaran dolar untuk mengembangkan senjata versi non-nuklir yang bisa membuat kapal induk AS rentan diserang.

“Dalam jumlah bulat, China telah melakukan 20 kali lebih banyak tes senjata hipersonik seperti juga Amerika Serikat dalam satu dekade terakhir,” kata Griffin dalam McAleese-Credit Suisse Defense Conference, pada hari Selasa.

China pada khususnya, kata Griffin, telah menetapkan dirinya menjadi kekuatan global dan musuh utama Amerika.

”Ketika orang-orang China dapat menerapkan sistem hipersonik taktis atau regional, mereka menahan armada tempur kapal induk kami. Mereka menahan seluruh armada kami berisiko. Mereka membuat risiko terhadap pasukan yang berbasis di darat," kata Griffin, seperti dikutip dari Washington Examiner, Rabu (7/3/2018).

Griffin, yang telah bekerja kurang dari dua minggu ini, mengatakan bahwa pengembangan pertahanan untuk ancaman senjata hipersonik adalah prioritas teknis nomor satu untuk Pentagon.

”Tanpa kemampuan kita untuk membela dan tanpa setidaknya kemampuan respons yang sama di sisi ofensif, maka apa yang telah kita lakukan adalah kita membiarkan sebuah situasi di mana kekuatan yang kita kerahkan dianggap berisiko. Kita tidak bisa melakukan hal yang sama untuk mereka,” kata Griffin.

”Jadi, satu-satunya tanggapan kita adalah membiarkan mereka memiliki jalannya, atau pergi (dengan) nuklir. Nah, itu seharusnya menjadi situasi yang tidak bisa diterima di Amerika Serikat,” ujarnya.

Kendaraan luncur hipersonik adalah pesawat tak berawak yang menempuh kecepatan lebih dari lima kali kecepatan suara atau lebih dari satu mil per detik. Kendaraan luncur itu bisa membawa senjata konvensional atau nuklir dan mencapai wilayah manapun di dunia dalam tiga jam atau kurang.






Credit  sindonews.com






Pertama Kali, AS Kerahkan F-35 ke Pasifik dengan Kapal USS Wasp


Pertama Kali, AS Kerahkan F-35 ke Pasifik dengan Kapal USS Wasp
Amerika Serikat mengerahkan jet-jet tempur F-35 ke Samudra Pasifik dengan kapal USS Wasp. Foto/US Navy


TOKYO - Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) untuk pertama kalinya dalam sejarah mengerahkan pesawat jet tempur F-35B Lighting II ke Samudra Pasifik. Jet tempur generasi kelima ini dibawa kapal USS Wasp.

USS Wasp—kapal amfibi berkapasitas 40.000 ton—meninggalkan Jepang dengan skuadron pesawat jet super mahal tersebut.

”Memasangkan F-35B Lightning II dengan USS Wasp merupakan salah satu lompatan paling signifikan dalam kemampuan berperang untuk tim Navy-Marine Corps dalam hidup kita,” kata Laksamana Brad Cooper, komandan Kelompok Tempur Eksedisi 7 Angkatan Laut AS dalam sebuah pernyataan hari Senin.

”(Pesawat) siluman generasi ke-5 ini sangat serbaguna, dan akan sangat meningkatkan dan memperluas kemampuan operasional kita,” lanjut Cooper, seperti dikutip dari Military, Selasa (6/3/2018) malam.

Kapal tersebut berlayar dari pangkalan Angkatan Laut AS di Sasebo di Pulau Kyushu, Jepang selatan, pada hari Sabtu. Kapal ini membawa enam varian F-35B short take-off dan vertical landing (STOVL) produksi Lockheed Martin dari Skuadron VMFA-121 Fighter Korps Marinir AS.

Pelayaran bersejarah ini terjadi saat ketegangan antara AS dan Korea Utara terkait program senjata nuklir Pyongyang memanas.

Dengan proyeksi USD1,5 triliun yang dikeluarkan selama masa pakainya, F-35 adalah sistem senjata termahal yang pernah dibangun AS. Namun para kritikus mengatakan bahwa pesawat tempur generasi kelima AS ini memiliki kinerja yang inferior pada keempat model pesawat yang telah dicoba.

F-35 dirancang untuk menggantikan pesawat tempur F-16 Falcon, F/A-18 Hornet, Warthog A-10 dan jet peluncur AV-8 Harrier II.

Pada hari Senin, Pentagon mengonfirmasi bahwa 49 persen dari 280 pesawat F-35 yang telah dikirim ke Angkatan Udara AS, Angkatan Laut dan Korps Marinir sejauh ini mengalami masalah pada perangkat lunak dan perangkat keras. Hanya setengahnya yang dinyatakan layak terbang. 





Credit  sindonews.com











Satelit Deteksi Tanda-tanda Kegiatan di Fasilitas Nuklir Korut


Satelit Deteksi Tanda-tanda Kegiatan di Fasilitas Nuklir Korut
Foto/Ilustrasi/Sindonews/Ian


WASHINGTON - Satelit mendeteksi tanda-tanda aktivitas di salah satu reaktor Pusat Penelitian Ilmiah Nuklir Korea Utara (Korut). Tanda-tanda kegiatan itu kemungkinan mengindikasikan Korut telah melanjutkan produksi plutoniumnya, seperti dilaporkan situs North38.

Menurut situs yang memantau kegiatan di Korut itu, foto yang diambil pada 17 Februari dan 25 Februari menggambarkan uap yang keluar dari generator, serta mencairnya sungai es di dekat reaktor.

"Jika reaktor bekerja, itu mungkin mengindikasikan bahwa Korea Utara telah melanjutkan produksi plutonium yang diduga untuk program nuklirnya," laporan tersebut mencatat seperti dikutip dari Sputnik, Selasa (6/3/2018).

Meski begitu, tidak ditemukan debit air pendingin yang biasanya menyertai uap tersebut sehingga menimbulkan pertanyaan terkait operasional reaktor tersebut. Menurut North38, untuk menyembunyikan pengoperasian reaktor, reaktor nuklir Korut mungkin telah memperpanjang jalur keluar ke sungai.

Laporan tentang aktivitas mencurigakan di fasilitas nuklir muncul segera setelah media pemerintah Korut mengatakan bahwa pemimpin negara itu bermaksud untuk memajukan hubungan antar-Korea dan membuat cerita tentang sejarah Korea menjadi sebuah kisah penyatuan.

Pada saat yang sama, sebuah kamp militer dengan staf yang banyak ditempatkan di bagian selatan Yongbyon. Sejumlah analis menilai kemungkina itu dilakukan untuk mendukung konstruksi baru atau memperbaiki keamanan di lokasi.

Situasi di sekitar Korut meningkat pada 2017 setelah sejumlah rudal balistik diluncurkan oleh Pyongyang dan sebuah uji coba nuklir, yang dilakukan dengan melanggar resolusi PBB. Pyongyang telah menghadapi sanksi komprehensif pada bulan September dan Desember 2017, namun tetap melanjutkan pengembangan program rudal balistik dan nuklirnya.





Credit  sindonews.com






Palestina Kecam Langkah Guatemala Turut Pindahkan Kedutaan ke Yerusalem


Palestina Kecam Langkah Guatemala Turut Pindahkan Kedutaan ke Yerusalem
PLO, melemparkan kecaman keras atas keputusan Guatemala yang mengikuti langkah AS untuk memindahkan Kedutaan Besar mereka di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Foto/Istimewa


RAMALLAH - Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO, melemparkan kecaman keras atas keputusan Guatemala yang mengikuti langkah Amerika Serikat (AS) untuk memindahkan Kedutaan Besar mereka di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Hanan Ashrawi, anggota Komite Pelaksana PLO menyatakan, langkah Presiden Guatemala, Jimmy Morales untuk memindahkan kedubesnya ke Yerusalem sejatinya tidak mengherankan. Karena, lanjut Asharawi, dia memiliki sikap dan pola pikir yang sama dengan Presiden AS, Donald Trump dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

"Gabungkan evalingelis ekstremis dan literalis  (dan) Anda memiliki kombinasi faktor mematikan yang membuat ketiga orang ini, Netanyahu, Trump dan Morales, bergerak menuju penerapan strategi dan kebijakan yang ilegal dan itu menghancurkan kemungkinan perdamaian," kata Asharwai, seperti dilansir Reuters pada Senin (5/3).

Sementara itu, Duta Besar Guatemala, Sara Castaneda dilaporkan terlihat di Yerusalem dan terlihat seperti sedang mencari sebuah properti, yang diduga kuat untuk menjadi kantor Kedutaan Besar Guatemala di Israel.

Sebelumnya diwartakan, Morales dalam konferensi pers di Washington, DC, menyatakan bahwa negaranya akan turut memindahkan kedutaan ke Yerusalem pada bulan Mei mendatang.

”Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Presiden (Donald) Trump karena telah memimpin keputusannya yang berani, yang telah mendorong kita untuk melakukan yang benar,” kata Morales dalam sebuah pidato di konferensi tahunan kebijakan Komite Publik Amerika-Israel.

Guatemala adalah satu dari sedikit negara yang mendukung keputusan Presiden Trump pada bulan Desember untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Negara itu menjadi yang pertama setelah AS yang menetapkan tanggal untuk memindahkan kedutaannya di Israel.




Credit  sindonews.com








Hizbullah: AS Ciptakan Teroris untuk Benarkan Kehadiran di Irak


Hizbullah: AS Ciptakan Teroris untuk Benarkan Kehadiran di Irak
Hizbullah menyatakan, Amerika Serikat (AS) menciptakan teroris untuk membenarkan kehadirkan pasukan mereka di Irak. Foto/Istimewa


BEIRUT - Hizbullah menyatakan, Amerika Serikat (AS) menciptakan teroris untuk membenarkan kehadirkan mereka di Irak. Hizbullah kemudian menyatakan mendukung penuh Parlenen Irak, yang mendesak Baghdad untuk menentukan tenggat waktu bagi pasukan asing meninggalkan negara tersebut.

Beberapa waktu lalu Parlemen Irak membuat sebuah undang-undang untuk menetapkan batas waktu penarikan mundur semua pasukan asing, termasuk pasukan AS. Washington telah beberapa kali "merayu" Baghdad, untuk mengizinkan mereka memperpanjang masa operasi di Irak.

Hizbullah menuturkan, bahwa AS mungkin akan mengambil cara lain untuk meyakinkan pemerintah Irak, agar membiarkan mereka bertahan di negara tersebut. Salah satu caranya adalah menciptakan teroris baru di Negeri Seribu Satu malam itu.

"Keputusan parlemen tersebut menekankan hak perlawanan negara terhadap kekuatan asing. Pernyataan ini telah menarik perhatian pemerintah AS, yang mencoba untuk membenarkan menjaga pasukannya tetap di Irak dengan menggunakan beberapa skema," kata Hizbullah.

"AS sedang berusaha untuk menciptakan kelompok teroris baru untuk membenarkan tindakan mereka untuk meneruskan penyebaran pasukannya di Irak," sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Senin (5/3).

Desakan untuk pasukan asing segera meninggalkan Irak telah muncul sejak awal tahun ini, atau tidak lama setelah Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi menyatakan kemenangan atas ISIS, yang ditandai denga direbutnya Mosul.

Sejumlah pihak di Irak menilai, dengan terus melemahnya ISIS, kehadiran pasukan asing sejatinya sudah tidak lagi dibutuhkan di Irak.



Credit  sindonews.com