Kamis, 09 November 2017

Berbalas Pantun, Korut: AS Harus Usir Trump dari Tampuk Kekuasaan

PYONGYANG - Korea Utara (Korut) menanggapi pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Lewat media milik pemerintah, Pyongyang mengatakan Washington harus menggulingkan Trump dari kekuasaan untuk menghindari lubang dalam kiamat. Media yang dikelola Korut bahkan menyebut Trump sebagai orang tua gila .

Trump berada di China sebagai bagian dari 12 hari perjalanannya ke Asia. Ia diperkirakan akan meminta Presiden China Xi Jinping untuk berbuat lebih banyak guna menekan Korut untuk meninggalkan program senjata nuklirnya.

Dengan alasan bahwa dunia tidak dapat mentoleransi "rezim nakal" yang mengancam "kerusakan akbat nuklir," Trump meminta semua negara untuk meningkatkan tekanan ekonomi dan diplomatik terhadap Korut. Ia juga menuntut pemerintah Kim Jong-un melepaskan senjata nuklir.

"Saya harap saya berbicara tidak hanya untuk negara kita, tapi untuk semua negara beradab, ketika saya mengatakan ke Korea Utara: Jangan meremehkan kita, dan jangan coba kita," kata Trump kepada legislator Korea Selatan (Korsel).

"Kami tidak akan membiarkan kota-kota Amerika terancam kehancuran, kami tidak akan terintimidasi," sambungnya.

Sekretaris Negara Rex Tillerson mengatakan di masa lalu bahwa pemerintah tidak menyukai perubahan rezim dan mencari solusi diplomatik untuk menghentikan program senjata di Korut.

Namun pemimpin Korut, Kim Jong-un, melihat negara-negara seperti Irak, di mana mantan diktator Saddam Hussein digulingkan oleh . AS. Ia pun percaya bahwa satu-satunya cara bagi negaranya untuk memastikan bahwa rezimnya tetap berkuasa adalah melalui ambisi nuklir.

"Mengembangkan senjata nuklir yang mengancam AS adalah polis asuransi Jong-un agar tidak digulingkan oleh koalisi pimpinan AS," ucap Joo Seong-ha, seorang pembelot yang dipenjara di Korut sebelum melarikan diri ke Korsel, kepada USA Today.

"Program senjata nuklir adalah daya tawar paling kuat yang dimiliki Korea Utara," sambung Seong-ha.

Sementara mengatakan bahwa dia bersedia menggunakan kekuatan militer jika perlu, Trump juga mengatakan kepada wartawan saat berkunjung ke Seoul bahwa dia melihat kemajuan yang baik dengan harapan bahwa Korut akan "membuat kesepakatan" mengenai nuklir mereka. Namun Presiden Trump tidak menjelaskan secara rinci.

"Korut adalah ancaman di seluruh dunia yang membutuhkan tindakan di seluruh dunia," kata Trump pada sebuah konferensi pers menyusul pertemuan dengan Presiden Korsel Moon Jae In.

Credit sindonews.com

Trump pada Korut: Jangan Main-main dengan Kami

SEOUL - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menebar ancaman terbaru kepada Korea Utara (Korut). Dalam sebuah pidato saat berkunjung ke Korea Selatan (Korsel), Trump memperingatakan Korut untuk tidak macam-macam dengan AS.

"Jangan meremehkan kami dan jangan pernah mencoba bermain-main dengan kami," kata Trump dalam pidatonya, seperti dilansir Reuters pada Rabu (8/11).

Pemimpin AS itu kemudian meningatkan kepada pemimpin Korut Kim Jong-un bahwa pengembangan senjata nuklir tidak akan membuat Korut semakin aman. Justru, lanjut Trump, hal ini akan mempercepat kehancuran Korut.

"Senjata nuklir yang Anda (Kim Jong-un) kembangkan tidak membuat Anda lebih aman, mereka juga membuat rezim Anda dalam bahaya besar," ungkap Trump.

Sebelumnya, Trump sempat mendesak Korut untuk "membuat kesepakatan" dengan AS. Trump mengatakan bahwa diplomasi bisa menjadi pilihan dalam menghadapi provokasi militer yang dilakukan oleh Korut. "Masuk akal bagi Korea Utara untuk datang ke meja perundingan dan membuat kesepakatan yang baik untuk rakyat Korea Utara dan dunia," kata Trump.

Sementara itu, menyambut kunjungan Trump ke Korsel, Korut menegaskan kembali tekad mereka untuk memperkuat persenjataan nuklirnya dan menentang AS serta sekutu-sekutunya.

Credit sindonews.com

Pentagon Konfirmasi 3 Kapal Induk AS Latihan Perang Langka di Pasifik

WASHINGTON - Pentagon akhirnya mengonfirmasi rencana latihan perang langka yang melibatkan tiga kapal induk Amerika Serikat (AS) secara bersamaan di lokasi yang sama, yakni di Pasifik Barat. Manuver bareng itu akan digelar 11 hingga 14 November 2017.

Konfirmasi Pentagon ini muncul setelah Reuters membocorkan laporan tentang rencana latihan perang langka untuk pertama kalinya dalam satu dekade terakhir.

”Ini adalah kesempatan langka untuk berlatih dengan dua kapal induk bersama-sama, dan bahkan jarang bisa berlatih dengan tiga (kapal induk),” kata Laksamana Scott Swift, komandan Armada Pasifik AS, dalam sebuah pernyataan, yang dilansir Reuters, Kamis (9/11/2017).

Swift mengatakan, latihan perang tersebut akan berlangsung dari hari Sabtu (11/11/2017) sampai Selasa (14/11/2017). Manuver ini akan meramaikan lawatan panjang Trump di Asia.

”Beberapa operasi serangan sangat kompleks, dan latihan di Pasifik Barat ini merupakan bukti kuat kemampuan unik Armada Pasifik AS dan komitmen ketat terhadap keamanan dan stabilitas kawasan ini,” kata Swift.

Seorang pejabat AS sebelumnya mengatakan bahwa latihan gabungan tersebut sedang dipertimbangkan dan perencanaannya sedang dilakukan. Keputusan untuk merealisasikannya di Pasifik Barat belum dipublikasikan.

Tiga kapal induk yang akan terlibat manuver langka ini adalah kapal USS Nimitz, USS Ronald Reagan dan USS Theodore Roosevelt. Sejumlah kapal perang dan kapal selam dipastikan akan ikut menyertai ketiga kapal raksasa itu.

Tiga kelompok tempur kapal induk Pentagon belum pernah beroperasi di wilayah Pasifik Barat secara bersamaan sejak 2007.

Sebelumnya, seorang pejabat Pentagon yang membahas rencana latihan tersebut telah berbicara dengan Reuters dengan syarat anonim. Namun, dia tetap merahasiakan tanggal atau lokasi latihan yang tepat.

Rencana latihan perang langka tiga kapal induk AS secara bersamaan ini muncul ketika ketegangan antara Washington dan Pyongyang semakin memanas. Presiden Trump telah berulang kali mengumbar retorika kerasnya terhadap Korea Utara (Korut) mengenai program rudal dan senjata nuklir Pyongyang sejak memulai lawatan 12 hari ke Asia pada hari Minggu.

Ketika berada di Tokyo pada Senin lalu, Trump memperbarui peringatannya bahwa ”era kesabaran strategis” terhadap Korea Utara telah berakhir.

Latihan langka serupa terakhir kali terjadi tahun 2007. Saat itu, tiga kelompok tempur kapal induk AS melakukan latihan bersama bertajuk “Valiant Shield”. Tiga kapal yang terlibat saat itu adalah kapal Nimitz, John C. Stennis dan Kitty Hawk. Lokasi latihan pada saat itu berada di dekat Guam.

Menurut dokumen di situs Angkatan Laut Washington, 15 kapal dan 17 pesawat termasuk pesawat pembom B-52 ikut dilibatkan dalam latihan tahun 2007.

Credit sindonews.com

Bertemu Xi Jinping, Duterte akan Pertahankan Klaim di LCS

Presiden Rodrigo Duterte memastikan bakal mempertahankan klaim Filipina dalam sengketa wilayah di LCS saat bertemu dengan Presiden Xi Jinping di sela APEC. (Reuters/Erik De Castro)

Jakarta, CB -- Setelah mendekatkan diri ke China, kini Presiden Rodrigo Duterte memastikan bakal mempertahankan klaim Filipina dalam sengketa wilayah di Laut China Selatan saat bertemu dengan Presiden Xi Jinping di sela APEC di Vietnam akhir pekan ini.

"Kalian harus percaya kepada saya bahwa saya akan ke sana. Saya akan menegaskan sesuatu, bahwa kami tidak akan mempertaruhkan apa yang seharusnya menjadi milik kami," ujar Duterte, Rabu (8/11).

Pernyataan ini dianggap sebagai penegasan dari Duterte yang selama ini terkesan melunak di hadapan China terkait sengketa wilayah ini.

Pendekatan Duterte ke China memang sempat membuat publik bertanya-tanya. Setelah Pengadilan Arbitrase Tetap (PCA) memutuskan bahwa klaim China atas 90 persen wilayah China tidak sah, Filipina sebagai pihak penuntut malah mau diajak berunding.

Namun, Duterte mengatakan bahwa itu memang merupakan strateginya dalam mengatasi sengketa ini. Dia pun akan berkata jujur ketika bertemu dengan Xi Jinping di Vietnam.

"Saya tahu kemauan Xi, arahnya, dan ini adalah permainan geopolitik yang dapat mengubah tatanan Asia Tenggara jika ada kesalahan," ucap Duterte, sebagaimana dikutip Inquirer.

Namun hingga kini, Duterte mengaku masih memegang omongan Xi yang sebelumnya berjanji tidak akan membangun struktur di daerah sengketa antara China dan Filipina di LCS.

"Saya pernah mengatakan kepada Xi Jinping, 'Jangan.' Kami tidak akan melepaskan klaim kami di pulau di dekat tempat yang sekarang sudah diokupasi. Dia bilang, 'Tidak akan.' Dengan kepastian ini, kami memegang omongannya tidak akan membangun sesuatu di Dangkalan Scarborough," kata Duterte.

Namun, Duterte tidak akan membahas masalah keputusan PCA karena menyangkut banyak pihak lain. Putusan itu mementahkan klaim China atas 90 persen wilayah Laut China Selatan yang memang tumpang tindih dengan daerah kekuasaan Malaysia, Brunei, dan Vietnam.

Duterte mengatakan, nantinya masing-masing negara pasti akan memiliki cara sendiri untuk menekan China. Filipina enggan ikut campur demi menghindari perang.

"Saya harap kalian mengerti itu karena saya tidak bisa membiarkan perang pecah. Jika terjadi, semuanya akan berakhir dengan pembunuhan massal," katanya.

Credit cnnindonesia.com

China Marah, Filipina Batal Bangun Pondok Nelayan di LCS

Ilustrasi Pulau Thitu. (Reuters/Ritchie B. Tongo)

Jakarta, CB -- Presiden Rodrigo Duterte membatalkan pembangunan pondok nelayan Filipina yang dibangun di wilayah sengketa di Laut China Selatan karena Beijing melontarkan protes.

"Kami mencoba membangun tempat di tumpukan pasir dekat pulau kami dan China bereaksi. Presiden mengetahui hal ini dan berkata, 'Tarik saja,'" ujar Menteri Pertahanan Filipina, Delfin Lorenzana, kepada AFP, Rabu (8/11).

Lorenzana mengatakan, militer memang membawa bambu dan atap daun palem untuk membangun pondok di tumpukan pasir di sekitar wilayah mereka di Kepulauan Spratly pada Agustus lalu.

Menurut Lorenzana, tumpukan pasir itu berjarak hanya sekitar 4,6 kilometer dari Pulau Thitu yang merupakan wilayah Filipina. Kepulauan Thitu sendiri berjarak 26 kilometer dari pulau buatan China.

Namun kemudian, Menteri Luar Negeri Filipina, Alan Peter Cayetano, memberi informasi kepada Duterte bahwa Manila dan Beijing memiliki perjanjian untuk tidak membangun sesuatu di pulau baru China itu.

"Kami tidak melakukannya, tapi sejumlah nelayan kami ingin mendirikan pos di sana. Mereka [China] melihatnya dan protes, maka kami menariknya," ucap Lorenzana.

Insiden ini terjadi di tengah menguatnya hubungan China dan Filipina di bawah pemerintahan Duterte. Penguatan hubungan ini terlihat dari melunaknya sikap Filipina terhadap klaim China di Laut China Selatan.

Di bawah pemerintahan Duterte, Filipina bahkan mau berunding dengan China terkait putusan Pengadilan Arbitrase Tetap (PCA) yang menolak klaim Beijing atas 90 persen wilayah Laut China Selatan.

Tuntutan ke PCA itu sendiri diajukan oleh Filipina pada masa pemerintahan Presiden Benigno Aquino pada 2013 lalu.

Saat itu, Manila mempertanyakan keabsahan klaim China atas sebagian besar wilayah di Laut China Selatan yang tumpang tindih dengan daerah kekuasaan Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei.

Credit cnnindonesia.com

Eks Menlu AS Kutuk Israel, Puji Warga Palestina

TEL AVIV - Mantan Menteri Luar Negeri sekaligus Sekretaris Negara Amerika Serikat (AS) John Kerry meluncurkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada pemerintah Israel. Kerry menyalahkan Israel atas jalan buntu dalam mengamankan kesepakatan damai dengan Palestina sembari memuji komitmen pihak yang terakhir untuk tidak melakukan kekerasan.

Komentar Kerry ini terungkap setelah sebuah rekaman, dilaporkan dibuat pada sebuah konferensi baru-baru ini di Dubai, diperoleh oleh Channel 10 Israel dan disiarkan pada hari Selasa.

"Orang-orang Palestina telah melakukan pekerjaan luar biasa untuk tetap berkomitmen tidak melakukan kekerasan. Dan faktanya saat intifada (2015) terjadi, mereka menunjukkan aksi non kekerasan - di Tepi Barat," ujar mantan calon presiden tersebut seperti dikutip dari Russia Today, Kamis (9/11/2017).

Namun, Kerry mengatakan hal ini "diabaikan oleh masyarakat umum karena ini bukan topik diskusi. "Mengapa? Karena mayoritas kabinet, dalam pemerintahan Israel saat ini, telah mengumumkan bahwa mereka tidak pernah berada di negara Palestina," ujarnya.

Dia kemudian melanjutkan untuk menjelaskan sejumlah langkah yang diambil untuk melindungi keamanan Israel, termasuk memiliki pasukan Israel yang ditempatkan di sebuah bandara di negara tetangga Yordania.

"Raja Abdullah dari Yordania menerima gagasan untuk memiliki pasukan Israel di sebuah bandara di Yordania," katanya.

"Kami bahkan memiliki pra-penggelaran senjata di Tepi Barat jika ada ancaman eksistensial terhadap Israel yang harus mereka tanggapi," ungkapnya lebih jauh.

"Ini akan menjadi perbatasan paling aman di dunia, dengan sebuah kesepakatan mengenai tanggapan yang cepat, jadi jika orang Palestina tidak menanggapi dalam waktu tiga menit atau lima menit gangguan di perbatasan, Israel memiliki hak untuk memberikan tanggapan," dia menambahkan.

Mantan diplomat tinggi Amerika tersebut meramalkan bahwa jika situasi tersebut tidak berubah, orang-orang Palestina bisa kembali melakukan kekerasan sebagai alat untuk mengamankan negaranya di masa depan.

"Jika Anda melihat 40.000 anak-anak berbaris ke dinding setiap hari dengan tanda-tanda yang mengatakan 'beri kami hak kami,' maksud saya, saya kira Palestina tidak akan kebal selamanya terhadap gerakan hak-hak sipil yang telah menyapu negara-negara lain di dunia dan entah bagaimana Israel mengabaikan ini. Itu bukan kepemimpinan," kata Kerry.

"Jika Anda tidak memiliki pemimpin yang ingin berdamai, jika persamaannya tidak berubah, saya akan takjub jika dalam 10 tahun ke depan jika kita tidak melihat beberapa pemimpin muda Palestina datang dan berkata, siapa bilang kita telah mencoba tanpa kekerasan selama 30 tahun terakhir dan lihat, itu tidak menghasilkan apa-apa," sambungnya

Selama menjabat sebagai sekretaris negara, Kerry memimpin perundingan damai antara kedua belah pihak. Namun, perundingan ini runtuh pada tahun 2014 dengan orang-orang Palestina menyalahkan, sebagian, pembangunan permukiman Israel di tanah Arab.

Sebelum dia meninggalkan jabatannya, Kerry memberikan sebuah pidato di mana dia mengkritik Israel mengenai kebijakan permukimannya, dengan mengatakan bahwa mereka membahayakan kesepakatan damai di masa depan dan kemungkinan solusi dua negara.

Credit sindonews.com

Saudi Buka Medan 'Perang' Baru di Lebanon Hadapi Iran

Prajurit Hizbullah.

CB,BEIRUT -- Arab Saudi membuka medan baru dalam perang proxy regionalnya dengan Iran. Saudi mengancam sekutu kuat Teheran, Hizbullah dan Lebanon. Dengan kekuatan Iran yang unggul di Irak dan Suriah, dan Riyadh yang gagal dalam perang dengan sekutu Iran di Yaman, pendekatan baru Saudi dapat membawa gejolak politik dan ekonomi di wilayah di mana Teheran memiliki pengaruh.

Pengunduran diri Perdana Menteri Lebanon yang pro-Saudi, Saad al-Hariri, yang mengumumkan pengunduran dirinya dari Riyadh dan menyalahkan Iran dan Hizbullah, dipandang oleh banyak orang sebagai langkah pertama dalam intervensi Saudi dalam politik Lebanon. "Orang-orang Saudi tampaknya telah memutuskan kalau cara terbaik untuk menghadapi Iran adalah memulainya di Lebanon," kata seorang diplomat Eropa, Rabu, (8/11) seperti ditulis Reuters.

Riyadh menyalahkan Hizbullah atas pengunduran diri Hariri yang paling berkuasa di Lebanon. Mereka menuduhnya melakukan pembajakan politik Lebanon. Saudi juga menyalahkan Lebanon secara keseluruhan dengan mengatakan, mereka telah mengumumkan perang terhadap Kerajaan Saudi.

Seorang menteri Saudi membuat permintaan yang hampir tidak mungkin dipenuhi Lebanon yakni menyingkirkan Hizbullah yang menjadi pemain utama dalam politik Lebanon. Padahal Hizbullah jauh lebih kuat daripada negara Lebanon yang lemah tersebut.

Bertepatan dengan pembersihan anti-korupsi utama Saudi, pengumuman mundurnya Hariri yang mengejutkan telah menimbulkan kecurigaan Hizbullah kalau kepentingan bisnis Saudi telah melibatkannya dalam penyelidikan dan dia terpaksa mengundurkan diri. Saudi dan sekutu Hariri menyangkal hal itu. Selain itu ada pernyataan bahwa Hariri berada di bawah tahanan rumah.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Akhiri Konsensus, Muhammad Salman Pertaruhkan Nasib Saudi

Mohammed bin Salman

CB, RIYADH -- Sejumlah pengamat, termasuk mantan pejabat intelijen AS, mengatakan Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman tengah mempertaruhkan ketidakstabilan politik dan regional. Pertaruhan itu dilakukan dengan membongkar sistem aturan konsensus yang sudah berlangsung selama puluhan tahun di kerajaan.

Sejak menggantikan sepupunya Mohammed bin Nayef pada Juni lalu sebagai calon pengganti Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud, pria 32 tahun ini telah memulai kampanye untuk mengkonsolidasikan kekuasaan. Ia mulai menyingkirkan saingannya dalam keluarga kerajaan dan aktivis agama.

Pada September, polisi Arab Saudi menangkap puluhan tokoh agama, termasuk pengkhotbah Islam Salman al-Awdah dan Awad al-Qarni, yang kini berada di balik jeruji besi. Namun kabar yang lebih mengejutkan datang dari pewaris takhta paling ambisius itu pada Sabtu (4/11) malam.

Dia memecat menteri senior dan menahan puluhan orang terkaya di negara itu, seolah-olah dengan alasan untuk memerangi korupsi. Mereka yang ditahan termasuk sepupunya yang merupakan salah satu orang terkaya di dunia, Pangeran Alwaleed bin Talal, bersama 11 pangeran lainnya, empat menteri, dan beberapa mantan menteri.

Waleed al-Ibrahim, Ketua Middle East Broadcasting Centre (MBC), salah satu perusahaan media terbesar di kawasan itu, dan tokoh konstruksi, Bakr Binladin dari kelompok Saudi Binladin, juga ditahan. Beberapa pihak juga bertanya-tanya mengenai keberadaan Mohammed bin Nayef, yang belum pernah terlihat di depan umum sejak Juni lalu dan dikabarkan berada di bawah tahanan rumah.

Akademisi dari Durham University, Christopher Davidson, mengatakan penahanan yang menargetkan kaum elite lama Arab Saudi menunjukkan pergeseran bentuk kekuasaan. Sistem aturan konsensus keluarga tampaknya telah berubah menjadi gaya pemerintahan yang otoriter yang bertumpu pada satu orang pemimpin.

"Mendapatkan 'hasil tangkapan besar' yang dilakukan oleh MBS dan sekutunya di Abu Dhabi menunjukkan sinyal kekuatan sultanistik baru yang dibangun MBS," ujar Davidson, yang menggunakan akronim MBS untuk Mohammed bin Salman. Ia merujuk pada hubungan dekat Mohammed dengan para pemimpin Uni Emirat Arab (UEA).

"Dengan menargetkan orang-orang kaya, baik sesama pangeran atau raja media dan bos konstruksi, MBS menunjukkan tidak ada seorang pun yang berada di luar kendalinya, karena dia sekarang berada di puncak rezim satu orang yang otoriter. Konsensus lama monarki berabad-abad yang lalu telah runtuh secara efektif pada beberapa titik di awal tahun ini," jelas dia, kepada Aljazirah.

Raja Salman bersama putranya Mohammad Bin Salman

Upaya pembersihan oleh Mohammed bin Salman pekan ini juga berpotensi mengasingkan anggota keluarga Al Saud. Pada saat yang sama, negara tersebut sedang berusaha menyeimbangkan keuangannya di tengah rendahnya harga minyak.

Seorang veteran CIA berusia 30 tahun yang sekarang menjabat sebagai Direktur Brookings Intelligence Project, Bruce Riedel, mengatakan penangkapan massal tersebut belum pernah terjadi sebelumnya di Arab Saudi.
"Politik keluarga kerajaan secara tradisional bersifat konsensual dengan menekankan kesopanan dan kehormatan, bahkan kepada para menteri yang gagal," katanya.

Ia meramalkan, pergeseran sistem aturan berbasis konsensus tradisional Arab Saudi itu akan menyebabkan kekacauan di dalam negeri. "Akan ada banyak ketidakpuasan di balik layar di dalam keluarga, dan kerajaan akan menuju ketidakstabilan," tambah Riedel.

Perubahan aturan konsensus dapat memberikan dampak yang lebih luas baik di dalam maupun di luar negeri, terutama menyangkut hubungan Arab Saudi dengan saingan regionalnya, Iran. Sejak pengangkatan Mohammed bin Salman sebagai menteri pertahanan dan wakil putra mahkota pada 2015, dan kemudian menjadi putra mahkota, Riyadh telah mengambil sikap kebijakan luar negeri yang lebih agresif terhadap Teheran.

Pada Maret 2015, Arab Saudi memutuskan untuk berperang melawan pemberontak Houthi di Yaman, yang diyakini telah didukung oleh Iran. Pada awal 2016, Arab Saudi mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Iran.

Di tengah meningkatnya ketegangan regional, pada Selasa (7/11), Mohammed bin Salman menuduh Iran telah melakukan tindakan perang. Ia menyalahkan Teheran karena telah memasok rudal ke kelompok Houthi yang kemudian ditembakkan ke Riyadh, namun berhasil dicegat oleh angkatan bersenjata Arab Saudi. Iran telah menolak tuduhan Arab Saudi itu yang menyebutnya jahat, tidak bertanggung jawab, merusak, dan provokatif.

Di dalam negeri, Muhammad bin Salman telah menjanjikan reformasi sosial dan ekonomi, termasuk menawarkan saham publik Aramco, perusahaan minyak milik negara. Ia juga mengakhiri larangan perempuan untuk mengemudi kendaraan di negara tersebut.

Dia akan meluncurkan Vision 2030, sebuah rencana reformasi yang akan mengurangi ketergantungan perekonomian Arab Saudi terhadap minyak. Arab Saudi akan mengembangkan sektor pariwisata, kesehatan, dan pendidikan di negara itu.

Mantan wakil direktur operasi CIA, Robert Richer, memuji rencana moderenisasi Putra Mahkota Saudi tersebut. Namun Richer, yang pernah ditempatkan di sejumlah negara Timur Tengah, mengatakan pengangkatan Mohammed bin Salman dapat berkontribusi pada kemungkinan adanya perang dengan Iran.

"Ini adalah badai yang sempurna bagi [Mohammed] bin Salman, yang memiliki Arab Saudi, Amerika Serikat, dan Israel, dan memandang Iran sebagai ancaman terbesar di wilayah ini," kata Richer kepada Aljazirah.

Presiden AS Donald Trump juga memuji Mohammed bin Salman dan ayahnya pascapenahanan beberapa elite baru-baru ini. Ia juga telah berulang kali menuduh Iran mendukung terorisme dan menyebabkan kekerasan, pertumpahan darah, dan kekacauan di Timur Tengah.

Ketegangan antara Iran dan Arab Saudi telah terjadi selama beberapa dekade, berawal dari revolusi Iran pada 1979, yang mengubah Iran menjadi sebuah republik Islam. Arab Saudi dan negara-negara Arab lainnya telah menuduh Iran ingin menggulingkan pemerintah mereka dan mengekspor revolusi sejak saat itu.

Mantan perwira CIA Bob Baer memuji pendekatan konsensus berbasis keluarga di kerajaan Arab Saudi yang telah memutuskan untuk mencegah perang dengan Iran sampai saat ini. "Al Saud [keluarga penguasa Arab Saudi] telah bertahan bertahun-tahun, berkat sebuah konsensus yang luar biasa dan tak terputus untuk menghindari perang dengan Iran," kata Baer.

"Tidak ada yang ingin melihat perang di wilayah tersebut terutama karena Iran bukanlah negara kecil. Iran memiliki kekuatan ekonomi, memiliki identitas sendiri, dan mendapat dukungan dari masyarakatnya. Dunia membutuhkan Arab Saudi yang stabil dan dapat diprediksi," tambahnya.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Gelombang Baru Pertarungan Saudi Versus Iran

Ilustrasi Saudi vs Iran.

CB, RIYADH -- Arab Saudi menuduh Iran melakukan agresi militer langsung melalui pemberontak Houthi di Yaman. Pernyataan yang disampaikan putra mahkota Saudi, Mohammed bin Salman ini mengacu pada rudal yang ditembakkan akhir pekan lalu ke Riyadh dari Yaman.

Menurut Saudi, Iran telah memasok senjata tersebut. Sementara pihak Houthi telah memberi peringatan bahwa bandara Saudi dan UEA bisa menjadi target penembakan berikutnya.
Seperti dikutip Aljazirah, Selasa (7/11) Iran selama ini dikenal mendukung pemberontak Houthi di Yaman. Namun Teheran membantah mempersenjatai mereka. Iran juga menyebut tudingan Saudi tak berdasar.
Adapun koalisi militer pimpinan-Saudi melakukan perang dengan pemberontak Houthi yang menguasai ibu kota Sanaa pada Maret 2015. Perang telah menewaskan lebih dari 10 ribu warga sipil, memaksa tiga juta orang meninggalkan rumah mereka, dan membuat jutaan orang Yaman hidup dalam kemiskinan.

Bandara internasional utama Yaman, di ibu kota pemberontak, Sanaa, telah ditutup sejak Agustus 2016 atas perintah koalisi tersebut.
Tak hanya di Yaman, Arab Saudi ingin mengekang pengaruh Iran di seluruh jazirah Arab. Di Irak, Iran memiliki kekuatan paramiliter lebih kuat daripada yang dimiliki pemerintah. Di Suriah, Iran memiliki Garda Revolusi dan pejuang Hizbullah yang mendukung pemerintahan Presiden Bashar al-Assad.

Dan di Lebanon, Iran juga mendukung gerakan bersenjata Hizbullah. Pengunduran diri Perdana Menteri Lebanon Saad Hariri, pada Sabtu menunjukkan bagaimana pertarungan antara Iran dan Saudi. Saad Hariri yang mendapat dukungan dari Saudi mengaku mundur karena diancam akan dibunuh. Hal itu memicu gelombang politik ketidakpastian baru di Lebanon.
Hariri belum kembali ke negaranya sejak pengunduran dirinya. Sebagai ganti dia telah melakukan perjalanan ke Abu Dhabi, sekutu Saudi di kamp anti-Iran, untuk pembicaraan mengenai krisis politik yang semakin meningkat di negaranya.

Hizbullah di Lebanon bukan hanya sekedar kelompok bersenjata melainkan partai politik dengan dukungan rakyat yang kuat. Dan dalam beberapa tahun terakhir, ia telah memperluas pengaruhnya di luar perbatasan Lebanon.

Keputusan Hizbullah untuk mengirim pasukan untuk berperang bersama pasukan Presiden Suriah Bashar al-Assad telah lama menjadi isu kekhawatiran di antara beberapa faksi Lebanon. Namun, mereka dengan keras menolak seruan untuk melucuti senjata dan menarik diri dari Suriah.

Iran pun kini telah mengamankan sebuah koridor yang membentang dari Teheran melalui Irak dan Suriah sampai ke Lebanon. Arab Saudi berharap dapat mengubah keseimbangan kekuasaan tersebut.

Tidak jelas tindakan apa yang akan dilakukan Arab Saudi nantinya. Seorang analis politik, George Alam mengatakan Arab Saudi, melalui ancamannya, menginginkan Pemerintahan Lebanon dan orang-orang untuk menghancurkan Hizbullah. Ini adalah undangan untuk perang saudara. "Ada front baru - Saudi, Israel dan AS - melawan Iran." katanya.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

PBB desak koalisi Saudi akhiri blokade bantuan ke Yaman

Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir menghadiri pertemuan anggota negara Koalisi untuk Mendukung Legitimasi di Yaman, di Riyadh, Arab Saudi, Minggu (29/10/2017). (REUTERS/Faisal Al Nasser/cfo/17)

Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB (CB) - PBB pada Selasa meminta koalisi pimpinan Arab Saudi mencabut blokade yang menghalangi pengiriman bantuan ke Yaman, tempat sekitar tujuh juta orang menghadapi risiko kelaparan.

"Blokade pelabuhan, bandara, rute darat memberi dampak yang sangat negatif terhadap situasi yang sudah memilukan," kata juru bicara PBB Stephane Dujarric.

"Semua pihak yang terlibat dalam konflik harus mengizinkan dan memfasilitasi akses kemanusiaan yang aman, cepat, tanpa hambatan bagi semua orang yang membutuhkan, melalui seluruh pelabuhan dan bandara," katanya sebagaimana dikutip AFP.

Pasokan bantuan sudah diblokir sejak koalisi menutup perbatasan Yaman pada Senin untuk menanggapi serangan rudal dari pemberontak Houthi Yaman yang dicegat di dekat bandara Riyadh.

Dua pesawat bantuan kemanusiaan PBB yang menuju Yaman sudah ditahan sejak Senin.

PBB memasukkan Yaman sebagai negara dengan krisis kemanusiaan nomor satu dunia, dengan 17 juta warga Yaman membutuhkan makanan, tujuh juta di antaranya berisiko kelaparan dan kolera yang menyebabkan lebih dari 2.000 kematian.

Dewan Keamanan dijadwalkan membahas krisis kemanusiaan di Yaman pada Rabu menyusul permintaan dari Swedia, yang menyatakan khawatir situasinya semakin memburuk.

Kepala bantuan PBB Mark Lowcock akan menyampaikan keterangan kepada Dewan Keamanan mengenai hasil kunjungannya ke Yaman. PBB sudah mengontak para pejabat Arab Saudi di New York dan Riyadh menurut pejabat badan dunia itu.

Memperburuk

Di Jenewa, juru bicara kantor PBB untuk urusan kemanusiaan menyampaikan permohonan mendesak untuk menjaga aliran bantuan ke Yaman.

"Kalau saluran-saluran ini, garis hidup ini, tidak dibiarkan terbuka maka ini akan makin menambah penderitaan orang-orang yang sudah berada dalam... krisis kemanusiaan terburuk di dunia," kata Jens Laerke.

"Bahan bakar, makanan dan obat impor harus terus masuk ke negara itu," kata Laerke. "Ini merupakan masalah akses dalam dimensi kolosal."

Koalisi meminta PBB memindahkan kapal-kapalnya dari pelabuhan Hodeidah, pusat penting untuk pengiriman bantuan, menurut para pejabat PBB.

Akibat penutupan perbatasan, harga bahan bakar naik sampai 60 persen dan harga gas untuk memasak mengganda menurut Laerke.

"Guncangan lebih lanjut pada impor makanan dan bahan bakar bisa membalikkan keberhasilan baru-baru ini dalam memitigasi ancaman kelaparan," Dujarric memperingatkan.

Koalisi militer pimpinan Arab Saudi mengintervensi Yaman pada Maret 2015 untuk mendukung Presiden Abedrabbo Mansour Hadi setelah Houthi memaksa dia ke pengasingan.

Bulan lalu PBB memasukkan koalisi ke daftar hitam karena menewaskan dan menjadikan cacat 683 anak selama konflik tahun lalu dan melancarkan 38 serangan terverifikasi ke rumah sakit dan sekolah.

Kantor hak asasi manusia PBB menyatakan 5.295 warga sipil telah tewas sejak serangan koalisi di Yaman bermula dan 8.873 lainnya terluka.

Credit antaranews.com

Pemerintah Yaman Bantah Hadi Jadi Tahanan Rumah di Saudi

SANAA - Pemerintah Yaman membantah laporan yang menyebut Presiden Yaman Abd Rabbou Mansour Hadi telah menjadi tahanan rumah di Arab Saudi. Hadi dilaporkan sudah setahun terakhir menjadi tahanan rumah di Saudi.

Sumber kepresidenan Yaman, yang dikutip oleh kantor berita Yaman, Saba, seperti dilansir dari Anadolu Agency pada Rabu (8/11), menyebut laporan tentang penempatan Hadi di bawah tahanan rumah sebagai sebuah kebohongan.

"Kebohongan ini adalah bagian dari kampanye sistematis yang menargetkan Arab Saudi, yang memimpin sebuah pertempuran untuk menghentikan campur tangan Iran di Yaman dan wilayah tersebut," kata sumber tersebut.

"Kampanye tersebut juga datang pada saat kekuatan pro-legitimasi mendekati ibukota Yaman, Sanaa, dan membuat kemajuan signifikan di semua bidang militer," sambungnya.

Hadi sendiri telah berada di Riyadh sejak dia melarikan diri dari Yaman, setelah pemberontak Houthi menguasai sebagian besar negara tersebut, termasuk ibukota Sanaa, pada tahun 2014.

Pada tahun 2015, Saudi dan sekutu Arabnya, atas permintaan Hadi, meluncurkan kampanye udara besar-besaran yang bertujuan untuk memberantas pemberontah Houthi dan mengembalikan legitimasi pemerintah Yaman.

Credit sindonews.com

Profil Putra Mahkota Mohammed bin Salman, Sang 'Pengguncang' Saudi

RIYADH - Kerajaan Arab Saudi mengalami perubahan besar-besaran di era pemerintahan Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud. Namun, aktor “pengguncang” negara itu bukanlah Raja Salman, melainkan Putra Mahkota Mohammed bin Salman, merupakan anak kandungnya sendiri.

Putra Mahkota yang dikenal dengan sapaan MBS ini tercatat sebagai menteri pertahanan termuda di dunia. Di usia 32 tahun, dia tak hanya memainkan peran penting dalam perseteruan regional dengan Iran dan perang di Yaman, tapi juga melakukan “pembersihan” di lingkungan kerajaan dari praktik korupsi.

MBS yang juga menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Kerajaan Saudi ini, juga merombak image negaranya dari konservatif menuju ke arah moderat, bahkan akan menyaingi Barat dalam bidang tertentu melalui program reformasi “Vision 2030”.

Mengutip laporan Al Jazeera, Kamis (9/11/2017), putra Raja Salman ini lahir pada tanggal 31 Agustus 1985. Ibunya, Putri Fahda binti Falah bin Sultan bin Hathleen, berasal dari suku Ajman, yang pemimpinnya adalah ayah sang putri, Rakan bin Hathleen.

Pada tahun 2008, Pangeran Salman menikahi Putri Sarah binti Mashhoor bin Abdulaziz al-Saud. Pasangan ini memiliki tiga anak.

Dia menerima pendidikan dasar di Riyadh, ibu kota negara tersebut, di mana dia berada di antara 10 besar siswa dari kerajaan.

Dia memperoleh gelar sarjana hukum dari King Saud University. Sepanjang waktunya sebagai mahasiswa, Pangeran Salman terdaftar dalam berbagai program pelatihan.

Kehidupan Profesional

Setelah lulus, Pangeran Salman mendirikan sejumlah perusahaan sebelum dia terlibat dalam pekerjaan di pemerintahan. Dia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Riyadh Competitive Council (Dewan Kompetitif Riyadh), Penasihat Khusus Ketua Dewan untuk Yayasan King Abdulaziz, dan sebagai anggota dewan pengawas bagi masyarakat Albir untuk pembangunan.

Sebagai bagian dari karya filantropisnya, dia juga mendirikan MiSK Foundation, sebuah organisasi nirlaba yang bekerja untuk menumbuhkan pembelajaran dan kepemimpinan di masa muda Saudi. Organisasi ini juga mengembangkan perusahaan pemula di Saudi melalui berbagai program inkubasi bisnis.

Pada tahun 2013, dia dianugerahi penghargaan "Personality of the Year" oleh Forbes Middle East untuk perannya sebagai ketua Yayasan MiSK. Penghargaan ini sebagai pengakuan atas dukungannya terhadap pemuda Saudi dan perkembangannya.

Politik
Pangeran Salman memulai perjalanan politiknya saat dia menjadi penasihat penuh waktu untuk dewan menteri selama dua tahun pada 2007.

Pada tahun 2009, dia menjadi penasihat khusus untuk ayahnya, yang merupakan Gubernur Riyadh pada saat itu, dan terus melayani komisi ahli kabinet Saudi sebagai konsultan paruh waktu sampai Maret 2013.

Pangeran tersebut ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan Saudi pada tanggal 23 Januari 2015, setelah ayahnya naik takhta. Pada tahun yang sama, dia diangkat sebagai Wakil Putra Mahkota.

Langkahnya yang paling menonjol selama menjabat Menteri Pertahanan adalah memimpin “Operation Decisive Storm”, sebuah serangan Koalisi Arab yang dipimpin Saudi, di Yaman untuk memerangi pemberontak Houthi. Operasi diluncurkan hanya dua bulan setelah dia diangkat jadi menteri.

Namanya, semakin menjadi sorotan dunia setelah bulan ini komite anti-korupsi yang baru dibentuk menangkap 11 pangeran, empat menteri senior, banyak mantan menteri serta para pengusaha terkait dugaan korupsi. Penangkapan massal dalam operasi “sapu bersih korupsi” di Saudi ini atas perintah MBS.

Pada bulan April 2016, Dia memperkenalkan program reformasi “Vision 2030”, sebuah visi Arab Saudi tentang masa depan, yang bertujuan menjadikan Kerajaan sebagai jantung dunia Arab dan Islam. Program itu juga untuk menjadi Saudi sebagai sebuah pusat investasi, dan “pemain penting” tiga benua.

Inisiatif reformasi itu berusaha untuk melakukan diversifikasi dan privatisasi ekonomi, dan untuk mengurangi ketergantungan Saudi pada sektor minyak. Pada tahun 2030, inisiatif ini bertujuan untuk membangun sebuah sistem e-government.

Pangeran Mahkota juga telah meminta pembangunan di sektor hiburan yang lebih banyak di Kerajaan tersebut. Di bawah pengaruhnya, kabinet Saudi mengeluarkan peraturan untuk memangkas kekuasaan polisi agama, dan sebuah otoritas hiburan didirikan pada Mei 2016.

Dalam upayanya untuk mengganti tradisi, dia juga melibatkan ilmuwan Muslim muda Saudi yang aktif di media sosial. Salah satu gebrakannya adalah dibolehkannya para perempuan untuk mengemudikan mobil yang selama ini ditentang keras para ulama konservatif. Beberapa tahun mendatang, Saudi juga membebaskan perempuan untuk menonton olaharga di stadion.

Bahkan, dalam program reformasi yang dicanangkan MBS, Saudi berencana membangun resort di Laut Merah yang membebaskan para wanita mengenakan bikini.

Credit sindonews.com

Saudi lakukan penangkapan lagi dalam tindakan berantas korupsi

Mohammed bin Salman (Saudi Press Agency/Handout/File Photo via REUTERS)

Riyadh (CB) - Pihak berwenang Arab Saudi melakukan penangkapan lebih lanjut dan membekukan lebih banyak rekening bank dalam tindakan keras pemberantasan korupsi meluas terhadap elite usaha dan politik kerajaan, kata sumber, yang mengetahui masalah tersebut, Rabu.

Puluhan anggota keluarga kerajaan, pejabat dan petinggi usaha ditahan dalam pembersihan masalah korupsi, yang diumumkan pada Sabtu. Mereka menghadapi tuduhan pencucian uang, penyuapan, pemerasan dan pemanfaatan jabatan umum untuk keuntungan pribadi.

Namun, sumber tersebut, yang berbicara pada Rabu, mengatakan bahwa sejumlah orang lain, yang dicurigai melakukan pelanggaran, ditahan dalam perluasan tindakan tersebut, yang dipandang sebagai prakarsa raja berkuasa ke penerus tahtanya, Putra Mahkota Mohammed bin Salman.

Pihak lain, yang dibawah pengawasan, ditelepon penyidik tentang keuangan mereka, namun tampaknya masih bebas, kata sumber itu. Mereka menambahkan bahwa jumlah sasaran tindakan tersebut diperkirakan meningkat menjadi ratusan orang.

Jumlah rekening bank domestik yang dibekukan sebagai hasil akhir bersih-bersih korupsi adalah lebih dari 1.700 dan akan meningkat. Angka tersebut naik dari 1.200 yang dilaporkan pada Selasa, demikian sumber perbankan.

Sejumlah orang baru-baru ini ditahan, termasuk yang memiliki hubungan dengan keluarga dekat Pangeran Mahkota dan Menteri Pertahanan Pangeran Sultan bin Abdulaziz, yang meninggal pada 2011, kata sumber tersebut, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

NATO Perluas Pusat Komando di Tengah Ketegangan dengan Rusia

BRUSSELS - NATO memperkuat struktur komando di Eropa untuk pertama kalinya sejak berakhirnya Perang Dingin. Keputusan ini diambil di tengah tanda-tanda meningkatnya ketegangan dengan Rusia.

Pada pertemuan di Brussels, para menteri pertahanan anggora NATO sepakat untuk membuat dua pusat komando baru. Kedua pusat komando itu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aliansi untuk menanggapi konflik di Eropa.

Salah satu dari dua pusat komando tersebut akan mengkoordinasikan pergerakan pasukan di Eropa, sementara yang lainnya akan fokus pada keamanan maritim di Atlantik, dengan tujuan memastikan bahwa pasukan Amerika Serikat (AS) dapat menyeberangi lautan sehingga mereka bisa sampai ke tempat yang mereka butuhkan.

Aliansi tersebut juga sepakat untuk mengintegrasikan keamanan cyber security ke semua operasi NATO untuk pertama kalinya.

"NATO terus beradaptasi untuk abad ke-21 sehingga kita dapat menjaga keamanan orang-orang di dunia yang lebih menantang," kata sekretaris jenderal NATO Jens Stoltenberg seperti disitir dari Independent, Kamis (9/11/2017).

"Struktur komando kami adalah tulang punggung aliansi. Ini telah berkembang selama beberapa dekade, untuk mencerminkan perubahan kondisi keamanan. Dan itu harus terus berkembang agar tetap kokoh, gesit dan sangat sesuai untuk tujuan," imbuhnya.

Pusat komando baru membawa jumlah pusat komando NATO total menjadi sembilan, naik dari sebelumnya yang berjumlah tujuh. Pembentukan mereka merupakan pembalikan dari kebijakan pemotongan yang telah berlaku sejak tahun 1990-an.

Stoltenberg juga mengatakan bahwa dia berharap bisa bekerja sama dengan Gavin Williamson, Menteri Pertahanan baru Inggris, yang menggantikan Michael Fallon yang mengundurkan diri menyusul tuduhan melakukan pelecehan seksual.

"Mitra dan sekutu Inggris sangat andal, karena Inggris berkontribusi terhadap Aliansi dengan berbagai cara," kata Stoltenberg.

"Saya menyambut baik komitmen kuat Inggris terhadap NATO dan berbagai misi dan operasi NATO yang berbeda," lanjutnya.

"Kita harus ingat bahwa Inggris memiliki anggaran pertahanan terbesar kedua. Di sebelah Amerika Serikat, tidak ada orang lain yang berinvestasi lebih banyak dalam pertahanan daripada di Inggris," tutur Stoltenberg.

"Dan Inggris memimpin salah satu kelompok perang yang kami gunakan di negara-negara Baltik. Mereka bertanggung jawab atas Force Respon kami, dan mereka hadir di Afghanistan," sambungnya.

"Jadi saya berharap bisa menyambut Menteri Pertahanan baru ke pertemuan hari ini, tapi juga untuk mengadakan pertemuan bilateral dengannya besok. Jadi Williamson adalah pria yang saya harapkan bisa bekerja sama, dan terus menyesuaikan aliansi dengan Inggris," tukasnya.

Stoltenberg juga menyambut baik komitmen Inggris untuk membelanjakan lebih dari 2 persen PDB untuk pertahanan, dengan mengatakan bahwa pengeluaran tersebut sekarang meningkat di seluruh Eropa setelah Inggris memimpin "menjadi contoh".

Credit sindonews.com

NATO sepakat dirikan markas militer baru untuk lindungi Eropa

Sekjen NATO Jens Stoltenberg (REUTERS/Kazuhiro Nogi/Pool)

Brussel (CB) - Para sekutu Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), Rabu, mendukung rencana pendirian dua markas militer baru yang akan melindungi Eropa saat terjadi konflik dengan Rusia.

Keputusan tersebut meletakkan dasar bagi perluasan terbesar persekutuan militer itu dalam beberapa dekade, lapor Reuters.

Dengan harapan untuk menambah faktor pencegah terhadap Rusia, para menteri pertahanan NATO sepakat untuk membentuk sebuah komando Atlantik dan sebuah komando logistik untuk dapat melancarkan tindakan lebih cepat terhadap ancaman-ancaman di Eropa, kata sejumlah pejabat.

"(Pendirian markas) ini penting bagi persekutuan transatlantik kita," kata Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg dalam jumpa pers.

"Ini menyangkut soal bagaimana menggerakan kekuatan di seluruh Atlantik dan bagaimana menggerakkan kekuatan di seluruh Eropa."

Biaya pendirian markas belum akan dibahas sampai 2018 namun pembangunan kedua markas baru telah mendapat dukungan luas.

Kedua pusat komando baru itu juga menunjukkan pusat perhatian NATO terhadap tugas tradisionalnya, yaitu menjaga wilayah setelah operasi-operasi yang dijalankannya di Balkan, Libya dan Afghanistan dalam beberapa tahun belakangan ini.

Jerman sangat ingin menjadi tuan rumah keberadaan komando logistik, kata beberapa diplomat, mengingat lokasinya yang stragis melintas Eropa tengah. Lokasi tersebut memungkinkan pergerakan peralatan dan personel menuju perbatasan bisa berlangsung cepat saat konflik terjadi.

Negara-negara maritim seperti Portugal, Spanyol, Prancis dan Amerika Serikat bisa menjadi lokasi komando Atlantik, menurut para diplomat. Namun, keputusan soal itu belum diambil.

Dalam tanggapan terhadap pencaplokan yang dilakukan Rusia pada 2014 terhadap semenanjung Krimea milik Ukraina, NATO sudah menempatkan pasukan secara bergilir di Polandia negara-negara Baltik serta memperkuat keberadaanya di Laut Hitam dan berupaya memodernisasi pasukannya.

Rusia telah meningkatkan patroli angkatan lautnya di Laut Baltik, Atlantik utara dan Arktik serta mengerahkan kapal-kapal selam, kata sejumlah pejabat NATO, kendati kekuatan angkatan laut negara itu saat ini lebih kecil dibandingkan masa Perang Dingin.

Credit antaranews.com

EU akan teken pakta baru pertahanan bersama

NATO (REUTERS/Ints Kalnins)

Berlin, Brussel (CB) - Setidaknya 20 negara anggota Uni Eropa akan menandatangani pakta baru untuk pertahanan bersama guna mendanai dan membangun perangkat keras militer.

Perjanjian internasional baru yang diajukan oleh Prancis dan Jerman dibuat untuk menunjukkan kesatuan, menyusul keputusan Inggris untuk keluar dari kelompok negara-negara Eropa itu, lapor Reuters.

Setelah beberapa tahun melakukan pengurangan di Eropa serta terlalu bergantung pada Amerika Serikat melalui persekutuan NATO, Prancis dan Jerman berharap bahwa pakta kali ini akan mengikat negara-negara menuju kerja sama pertahanan yang lebih erat menyangkut pasukan dan persenjataan.

Pakta baru akan ditandangani pada 13 November di Brussel dan dinamai PESCO (Kerja Sama Terstruktur Permanen).

Perjanjian itu bisa jadi merupakan lompatan terbesar dalam kebijakan pertahanan Uni Eropa dalam berpuluh-puluh tahun terakhir ini.

PESCO juga kemungkinan bisa menyepadankan kekuatan ekonomi dan perdagangan Uni Eropa dengan kekuatan militer yang lebih tinggi.

Namun, menurut sejumlah diplomat Uni Eropa, masih terdapat perbedaan antara Prancis dan Jerman menyangkut apa yang harus dilakukan negara-negara yang terikat pakta tersebut.

Prancis menginginkan ada satu kelompok inti pemerintah negara-negara yang akan membawa dana dan aset militer ke dalam PESCO, juga yang bersedia untuk melakukan intervensi di luar negeri.

Sementara itu, Jerman berupaya memperluas pakta tersebut agar dapat melibatkan banyak pihak, yang menurut beberapa pakar akan membuat PESCO menjadi kurang efektif.

Sejauh ini, Prancis, Jerman, Italia, Spanyol dan sekitar 16 negara anggota Uni Eropa lainnya telah menyatakan keinginan untuk bergabung dalam pakta tersebut.

PESCO kemungkinan akan diluncurkan secara resmi oleh para pemimpin negara-negara Uni Eropa dalam pertemuan mereka pada Desember.

Beberapa anggota Uni Eropa, termasuk Denmark, Portugal, Malta dan Irlandia, belum mengungkapkan niat mereka secara terbuka.

Namun jelas bahwa Inggris, yang akan meninggalkan Uni Eropa menyusul hasil referendum Brexit pada Juni 2016, mengatakan tidak akan mengambil bagian dalam pakta itu, kata sejumlah pejabat.

Beberapa diplomat Prancis mengatakan PESCO akan mencakup beberapa bidang yang disetujui pemerintah negara-negara Uni Eropa untuk bekerja sama dan menjanjikan pendanaan, termasuk soal operasi militer Uni Eropa, investasi serta perolehan kemampuan pertahanan bersama sebagai sebuah kelompok.

Credit antaranews.com

Pertemuannya dengan Israel Terungkap, Menteri Inggris Mundur

Priti Patel

CB, LONDON -- Menteri kabinet Inggris Priti Patel mengundurkan diri pada Rabu (8/11) menyusul terungkapnya pertemuan rahasia Patel dengan pejabat Israel. Pertemuan itu berlangsung saat iaberlibur ke Israel awal tahun ini.

Mundurnya Patel disinyalir akan melemahkan Perdana Menteri (PM) Theresa May yang sedang berusaha menegaskan kembali kewibawaannya yang berkurang saat melakukan negosiasi dengan Brexit.

Patel, juru kampanye Brexit yang populer di kalangan Partai Konservatif, harus buru-buru pulang dari lawatannya ke Afrika ketika pertemuan rahasianya terungkap publik.

Ia dipanggil oleh PM Theresa May untuk menjawab pertanyaan mengenai pertemuan yang melanggar protokol diplomatik itu. May mengatakan, pihaknya tidak mengetahui pertemuan itu.

Usai pertemuan yang tergesa-gesa, May mengeluarkan surat pengunduran diri Patel dari menteri.

Patel mengatakan bahwa tindakannya di Israel telah melanggar standar tinggi yang diwajibkan jabatannya. Patel juga menyampaikan permintaan maaf kepada pemerintah atas apa yang telah terjadi.

"Meski tindakan saya dimaksudkan dengan niat baik, tindakan saya juga berada di bawah standar transparansi dan keterbukaan yang telah saya promosikan dan anjurkan," tulis Patel dalam suratnya, dilansir dari Reuters, Kamis (9/11).

Dalam aturan protokoler Inggris, seorang menteri kabinet biasanya mengadakan pertemuan melalui perwakilan kantor luar negeri dan didampingi oleh pejabat terkait. Kunjungan dengan orang-orang Israel biasanya juga akan diimbangi dengan pertemuan dengan orang-orang Palestina.

Tidak jelas siapa yang akan menggantikan Patel. Tapi, seperti dilansir dari Reuters, ini adalah pengunduran diri kedua di kabinet PM May dalam sepekan terakhir.

Pertemuan Patel dengan pejabat Israel dan kunjungannya ke rumah sakit lapangan Israel di Dataran Tinggi Golan, telah meningkatkan tekanan pada perdana menteri Inggris ini.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Kisruh Pertemuan Rahasia di Israel, Menteri Inggris Mundur

Pemerintahan Theresa May kembali terguncang setelah salah satu menterinya kembali terlibat skandal dan mengundurkan diri. (Reuters/Toby Melville)

Jakarta, CB -- Menteri pemerintahan Inggris Priti Patel mengundurkan diri di tengah kisruh soal pengungkapan pertemuan rahasianya dengan sejumlah pejabat Israel.

Menteri bidang bantuan internasional itu sempat dipanggil pulang ke Inggris dari Kenya oleh Perdana Menteri Theresa May setelah diketahui bertemu dengan para pejabat Israel saat berlibur musim panas. Tindakan itu merupakan pelanggaran protokol yang signifikan.

Dalam kunjungan yang dia ongkosi sendiri itu, Patel bertemu dengan sejumlah politikus dan organisasi, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Yuval Rotem, pejabat senior Kementerian Luar Negeri Israel.

Dia juga bertemu dengan Yair Lapid, kepala Yesh Latid, salah satu mitra koalisi Netanyahu, yang berkicau di Twitter mengenai pertemuannya. Demikian dilaporkan CNN pada Rabu (8/11).

Pengunduran diri Patel akan membuat pemerintahan konservatif May semakin kacau menyusul langkah serupa dari Michael Fallon, pekan lalu. Menteri perhanan itu mundur setelah dijerat skandal pelecehan seksual di Westminster.

Lebih parah, wakil de facto May, Damian Green, terpaksa menampik tudingan bahwa sempat ditemukan barang porno “ekstrem” di komputer kerjanya pada 2008 lalu.

Belum lagi, mantan menteri pemerintahan Wales, Carl Sargeant, yang dipecat pada pekan lalu, ditemukan meninggal dunia pada Selasa. Ia diduga bunuh diri.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Boris Johnson dituntut menarik pernyataannya soal perempuan Inggris-Iran, Nazanin Zaghari Ratcliffe, yang dipenjara di Iran karena tudingan spionase.

Serangkaian skandal ini mengganggu May yang telah gagal mendapatkan mayoritas umum pada pemilihan Juni lalu dan masih mesti berurusan dengan negosiasi Brexit.

Pemerintahannya juga terus ditekan Partai Buruh agar merilis dokumen rahasia soal dampak ekonomi pengunduran diri dari Uni Eropa.

Credit cnnindonesia.com

Krisis Catalonia Dikhawatirkan Merembet ke Belgia

Ilustrasi. (Reuters/Yves Herman)

Jakarta, CB -- Pengasingan Carles Puigdemont di Brussels boleh jadi ujian sulit bagi pemerintahan rapuh Belgia yang sama-sama mempunyai sejarah perpecahan komunal seperti Catalonia.

Perdana Menteri Belgia Charles Michel terpaksa menampik kekhawatiran “krisis politik” yang terjadi di negaranya karena pelarian mantan pemimpin Catalan dari proses penegakan hukum.

Terkait langkah pengasingan ini, Puigdemont sempat menyatakan ingin membawa masalah Catalan ke jantung Eropa. Kini, analis bahkan menyebutnya telah menyuntikkan persoalan tersebut ke negara yang terpecah antara populasi berbahasa Perancis dan Belanda itu.

Masalah Catalonia memberikan dorongan kepada separatis di Flanders, wilayah sejahtera berbahasa Belanda di utara negeri tersebut, yang merupakan bagian dari koalisi pimpinan Michel. PM yang telah menjabat sejak 2014 itu adalah bagian dari populasi berbahasa Perancis.

Persoalan Catalan juga memicu ketegangan antara Brussels dan Madrid, di mana para politikus berbahasa Belanda di Belgia membandingkan pemerintahan Spanyol saat ini dengan kediktatoran Jenderal Fracisco Franco. Sebaliknya, para politikus Negeri Matador mengungkit keterkaitan mereka dengan Nazi di masa lalu.

“Kita masih jauh dari perpecahan pemerintahan, tapi ini tetap jadi persoalan yang susah diselesaikan, sebuah duri di kaki pemerintahan Charles Michel,” kata Pascal Delwit, profesor politik di Universite libre de Bruxelles kepada AFP, Rabu (8/11).

Memanaskan Keadaan

Politik internal Belgia sangat labil, memegang rekor dunia sebagai negara paling lama yang tidak mempunyai pemerintahan, yakni 541 hari di periode 2010-2011.

Namun, Puigdemont tidak takut memainkan isu tersebut. Tampil di depan 200 wali kota Catalan di Brussels pada Selasa waktu setempat, tindakan pertama yang ia lakukan adalah berterima kasih kepada partai N-VA (Aliansi Belanda-Belgia Baru) yang menginginkan kampung halaman terpisah di Flanders.

N-VA sejak awal telah menunjukkan dukungan kepada Puigdemont yang kini tmenjadi buronan Spanyol di seluruh Eropa atas tudingan penghasutan dan pemberontakan, dan mendukung keinginan warga Catalan yang mereka nilai mengalami beban ekonomi yang sama.

Menteri Imigrasi Belgia sekaligus tokoh kunci N-VA The Francken telah menyinggung kemungkinan pemberian suaka untuk Puigdemont, bahkan sebelum ia tiba di negara itu.

Michel yang berasal dari Wallonia, daerah berbahasa Perancis di selatan Belgia, meminta para menterinya jangan memanaskan keadaan, tapi hal itu diabaikan.

Carles Puigdemont mengasing di Belgia. (Reuters/Yves Herman)

Pada Minggu, Menteri Dlaam Negeri Jan Jambon, juga dari N-VA, mengkritisi bungkamnya Uni Eropa atas sikap keras berlebihan aparat di salah satu negara anggotanya.

Kepala partai, Bart De Wever, kemudian mengecam sikap “Francoist” Madrid—dan mendapatkan rekan tak terduga yakni eks perdana menteri sosialis, Elio Di Rupo, yang mengamini pernyataannya.

Masalah bagi Michel kini adalah semakin lama Puigdemont berada di Belgia semakin parah juga masalah ini bergulir. Dan, hal itu bisa berlangsung selama berbulan-bulan, sementara hakim menentukan apakah dia bisa diekstradisi ke Spanyol.

Perenggangan hubungan Belgia dengan Madrid juga bisa dipertanyakan lebih jauh.

“Jika para hakim memutuskan untuk menolak permintaan Spanyol, maka akan terjadi krisis,” kata ilmuwan politik Emilie Van Haute.

Credit cnnindonesia.com

Puing Stasiun Luar Angkasa China Akan Buat Langit Eropa Hujan Api

BRUSSELS - Badan Antariksa Eropa (ESA) telah mempersempit lokasi kecelakaan untuk stasiun luar angkasa Tiangong-1 China, termasuk beberapa negara Eropa. Insiden itu kemungkinan akan terjadi pada awal tahun 2018 dan akan membuat Eropa dengan hujan api.

Badan ini akan memimpin sebuah kampanye internasional yang terdiri dari 13 agen antariksa dari seluruh dunia untuk melacak stasiun luar angkasa China yang telah memulai pendudukannya ke Bumi. Menurut siaran pers oleh ESA, mayoritas pesawat ruang angkasa tersebut diperkirakan akan terbakar saat masuk kembali ke atmosfer bumi.

"Karena geometri orbit stasiun, kita sudah bisa mengecualikan kemungkinan bahwa setiap fragmen akan jatuh lebih jauh ke utara dari 43 derajat Utara atau lebih jauh ke selatan dari 43 derajat Selatan," kata Holger Krag, Kepala Kantor Ruang Angkasa ESA seperti dilansir dari Russia Today, Kamis (9/11/2017).

Garis lintang ini menunjukkan bahwa Spanyol, Portugal, Italia, Bulgaria dan Yunani semuanya bisa berada di jalur tembak jika ada potongan puing-puing yang lebih besar dari stasiun tersebut gagal hancur sepenuhnya di atmosfer.

"Tanggal, waktu dan jejak geografis reentry hanya bisa diprediksi dengan ketidakpastian yang besar. Bahkan sesaat sebelum masuk kembali, hanya waktu yang sangat besar dan jendela geografis bisa diperkirakan," lanjut Krag.

"Dalam sejarah spaceflight, tidak ada korban karena puing-puing ruang angkasa yang jatuh yang pernah dikonfirmasi," agensi tersebut dengan hati hati menambahkan.

ESA telah mengambil peran kepemimpinan dalam kampanye pemantauan uji coba yang dilakukan oleh Komite Koordinasi Sengketa Badan Antariksa Antar Badan (IADC). IADC terdiri dari beberapa badan antariksa Eropa, termasuk NASA, Roscosmos, JAXA dari Jepang, ISRO dari India, KARI dari Korea Selatan dan China National Space Administration.

Anggota IADC akan mengumpulkan sumber daya mereka untuk melacak kemungkinan dampak pesawat luar angkasa di Bumi sambil memperkirakan kemungkinan jendela waktu di mana stasiun 'Heavenly Palace' Tiangong-1 akhirnya akan hancur. Stasiun tersebut saat ini mengorbit di ketinggian 300km, menempuh jarak sekitar 7km per detik.

"Tujuannya adalah untuk melakukan cross-verify, analisis silang dan meningkatkan akurasi prediksi untuk semua anggota," tulis agensi dalam siaran persnya. Orbit stasiun saat ini dapat dilihat di sini.

Tidak ada kontak dengan stasiun tersebut sejak tahun 2016 yang telah ditinggalkan pada tahun 2013. Pesawat tersebut diperkirakan akan melakukan reentry yang tidak terkendali antara Januari dan Maret 2018. ESA melakukan kampanye serupa pada tahun 2013 selama masuknya satelit GOCE yang tidak terkendali.

Credit sindonews.com

Aung San Suu Kyi Abaikan Desakan DK PBB soal Rakhine

Pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi. (REUTERS/Soe Zeya Tun)

Jakarta, CB -- Myanmar mengecam kritik dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB). Desakan DK PBB kepada pemerintah Myanmar untuk menghentikan penggunaan kekuatan militer secara berlebihan di Rakhine, malah dianggap bakal mengganggu upaya repatriasi etnis Rohingya dari Bangladesh.

“Pernyataan Kepresidenan DK PBB berpotensi mengganggu negosiasi bilateral yang sedang berlangsung lancar dan cepat,” kata kantor pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi dalam sebuah pernyataan, Rabu (8/11).

Pemimpin yang baru dua tahun memerintah Myanmar itu menyebutkan bahwa masalah etnis Rohingya hanya dapat diselesaikan secara bilateral.

Ratusan ribu etnis Rohingya melarikan diri dari kekerasan militer di Rakhine ke perbatasan Bangladesh sejak akhir Agustus lalu. Sebelumnya, DK PBB mendesak agar Suu Kyi berhenti menggunakan kekuatan militer berlebihan di wilayah yang mayoritas dihuni etnis beragama muslim itu.

"Kami mendorong Myanmar agar segera memulihkan pemerintahan sipil dan menegakkan hukum dengan menghormati hak-hak asasi manusia," kata DK PBB, seperti dilaporkan Reuters, Selasa (7/11).

Myanmar menjadi sorotan dunia sejak konflik kemanusiaan kembali memburuk di Rakhine akhir Agustus lalu. Krisis itu dipicu bentrokan antara kelompok bersenjata dan militer Myanmar pada 25 Agustus hingga menewaskan sedikitnya 1.000 orang khususnya etnis minoritas Rohingya.

Sejak 10 minggu terakhir PBB terus mengungkapkan kekhawatirannya terkait krisis yang disebut sebagai "contoh klasik upaya pembersihan etnis." Badan dunia itu terus mendesak Myanmar untuk menjamin akses kemanusiaan serta mengizinkan media mengunjungi pusat konflik di Rakhine.

Myanmar diminta bekerja sama dengan seluruh instrumen dan mekanisme PBB untuk menyelesaikan krisis. PBB mendesak agar Suu Kyi lebih terbuka dan transparan terkait investigasi atas dugaan pelanggaran HAM secara transparan.

DK PBB menyatakan keprihatinannya atas laporan pelanggaran HAM di negara bagian Rakhine, termasuk [pelanggaran yang dilakukan] oleh pasukan keamanan Myanmar terhadap warga minoritas, terutama Rohingya.

Pernyataan itu digagas Perancis dan Inggris sebagai respons lanjutan DK PBB terhadap tragedi kemanusiaan di Rakhine. Semula, kedua negara mendorong DK PBB untuk mengadopsi sebuah resolusi, yang lebih keras.

Namun, mereka khawatir usulan itu akan diveto oleh Rusia dan China, sekutu Myanmar. Pernyataan Kepresidenan dianggap lebih lunak ketimbang resolusi. Sebagai jalan tengah, 15 negara anggota DK PBB pun akhirnya menyepakati pernyaataan resmi itu dengan suara bulat.

Baru-baru ini, Suu Kyi baru-baru ini menyatakan Myanmar bersedia menerima kembali para pengungsi Rohingya yang ingin kembali ke kampung halamannya. Tetapi mereka harus melalui proses verifikasi.

Peraih Nobel Perdamaian itu menuturkan negosiasi repatriasi pengungsi dengan Bangladesh masih terus berjalan. Menteri Luar Negeri Bangladesh Abul Hassan Mahmood Ali juga diundang ke Myanmar pada 16-17 November guna melanjutkan pembicaraan tersebut.

Credit cnnindonesia.com

Myanmar sebut langkah PBB bahayakan pembicaraan dengan Bangladesh

Arsip Foto. Penasihat Negara Aung San Suu Kyi saat menghadiri peringatan dua tahun Perjanjian Gencatan Senjata Nasional (NCA) di Naypyitaw, Myanmar, Minggu (15/10/2017). (REUTERS/Soe Zeya Tun )

Yangon (CB) - Myanmar pada Rabu menyatakan bahwa pernyataan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai krisis pengungsi Rohingya bisa sangat membahayakan pembicaraannya dengan Bangladesh untuk memulangkan kembali 600.000 orang lebih yang melarikan diri dari Myanmar untuk melarikan diri dar.

Dewan Keamanan PBB, dalam pernyataannya pada Senin, mendesak Myanmar untuk memastikan tidak ada penggunaan kekuatan militer berlebihan serta menyatakan keprihatinan sangat atas laporan pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan di negara bagian Rakhine.

Pemimpin de facto Myanmar Aung Sang Suu Kyi, yang pemerintahan sipilnya berbagi kekuasaan dengan militer, menanggapinya dengan mengatakan bahwa masalah yang dihadapi Myanmar dan Bangladesh hanya dapat diselesaikan secara bilateral, satu poin yang menurut dia diabaikan dalam pernyataan Dewan Keamanan itu.

"Selanjutnya, pernyataan kepresidenan (Dewan Keamanan) berpotensi dan sangat membahayakan perundingan bilateral antara kedua negara yang telah berjalan mulus dan cepat," kata kantor Suu Kyi dalam pernyataan.

Perundingan dengan Bangladesh terus berlanjut, ia mengatakan, dan Menteri Luar Negeri Bangladesh Abul Hassan Mahmood Ali telah diundang ke Myanmar pada 16-17 November.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Rex Tillerson dijadwalkan mengunjungi Myanmar sehari sebelumnya pada 15 November, dengan langkah-langkah yang sedang berlangsung di Washington untuk membawa sebuah undang-undang untuk memberikan sanksi kepada Myanmar.

Dengan melihat ke China, Myanmar menyatakan menghargai pendirian yang diambil oleh beberapa anggota Dewan Keamanan yang berpegang pada prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri negara-negara berdaulat.

Untuk meredakan kekuatan hak veto Rusia dan China, Inggris dan Prancis menyampaikan dorongan kepada Dewan Keamanan untuk mengadopsi resolusi mengenai situasi tersebut dan badan beranggota 15 orang tersebut dengan suara bulat menyetujui sebuah pernyataan resmi.

PBB telah mengecam kekerasan yang sudah berlangsung 10 minggu terakhir di Myanmar sebagai contoh klasik pembersihan etnis untuk mengusir Muslim Rohingya dari negara mayoritas umat Buddha Myanmar.

Militer menyatakan operasi penindakan militer yang mereka lakukan dipicu oleh serangan tersinkronisasi militan Rohingya terhadap 30 pos keamanan di bagian utara Negara Bagian Rakhine pada 25 Agustus.

Pengungsi Rohingya mengatakan militer membakar desa-desa mereka, namun militer mengatakan bahwa pembakarnya adalah petempur Rohingya. Pengungsi memberikan laporan mengerikan tentang pemerkosaan dan pembunuhan. Myanmar mengatakan tuduhan tersebut harus diselidiki.

Credit antaranews.com

Setahun Berlalu, Trump Tak Lagi Benci China

Presiden Trump disambut dengan baik di China dan kini tampak akrab dengan negara yang sempat terus-menerus ia kecam di masa kampanye itu. (Reuters/Jonathan Ernst)

Jakarta, CB -- Bertepatan dengan peringatan setahun pemilihannya sebagai presiden Amerika Serikat, Donald Trump menginjakkan kakinya di negara yang paling sering ia cerca semasa kampanye 2016 lalu.

Dan dia disambut dengan baik: sambutan untuk Trump di Beijing, Rabu (8/11), lengkap dengan anak-anak sekolah yang mengibarkan bendera AS dan China, serta ucapan “aku cinta kamu” yang terlontar untuk orang nomor satu di Amerika itu.

Kedatangannya ke China jelas diwarnai ironi. Namun, hal ini sekaligus menggarisbawahi realitas geopolitik yang mesti dihadapi Trump sebagai presiden—dan bahwa dia belum melakukan langkah-langkah tegas yang selalu ia janjikan semasa kampanye dari satu tempat ke tempat lainnya, dulu.

“Kita tidak bisa terus membiarkan China memerkosa negara kita dan itulah yang mereka lakukan selama ini. Mereka adalah pencuri paling besar dalam sejarah dunia,” ujar Trump dalam kampanye 2016 lalu.

Namun Trump belum menerapkan impor dengan nilai dua digit untuk tarif impor China. Tampaknya, dia sepenuhnya meninggalkan rencananya untuk melabeli China sebagai manipulator mata uang. Dan dia belum membalas kesewenang-wenangan China dalam berdagang, sebagaimana dia janjikan saat kampanye.

Alih-alih, pemerintahan Trump cenderung mengedepankan dialog dengan para pejabat China—terutama pembicaraan langsung dengan Presiden Xi Jinping—daripada pengerahan kekuatan besar yang didapatkan pengusaha properti itu setelah menjabat sebagai kepala negara.

Dilaporkan CNN, hubungan antara keduanya semakin terlihat saat Trump disambut resepsi yang disebut para pejabat China sebagai awal “lawatan kenegaraan plus” dengan serangkaian penampilan teatrikal di Kota Terlarang Beijing.

Trump tampak terus tersenyum dan tertawa, menunjukkan keakraban dengan Xi dan menikmati penampilan yang disuguhkan. Saat jamuan teh, Trump dan Xi tampak semakin mesra menonton video cucu Trump bernyanyi dan membaca puisi kuno berbahasa China.

Presiden Xi Jinping. (REUTERS/Jason Lee)

“Kami bersenang-senang,” kata Trump kepada wartawan.

Publik China pun mempertanyakan keputusan pemerintah menggelar karpet merah bagi Trump, berbeda dengan Barack Obama yang turun dari tangga pesawat kepresidenan tanpa sambutan meriah ketika berkunjung ke Beijing pada September 2016.

Tak hanya warganet, isu ini juga menjadi sorotan sejumlah pengamat, termasuk ahli hubungan internasional dari Universitas Studi Luar Negeri Beijing, Li Yonghui.

Menurut Li, sambutan ini terlalu berlebihan bagi seorang presiden yang perilakunya sangat sulit ditebak, meski China memang sedang berupaya memperbaiki hubungan dengan AS di bawah pemerintahan Trump.

Mengamini opini Li, seorang ahli dari Harvard University China, Roderick MacFarquhar, pun memperingatkan Beijing agar lebih berhati-hati dalam menyambut Trump.

"Yang paling buruk mengenai dia, dan yang harusnya sangat mengkhawatirkan China, adalah bahwa saya saja tidak yakin Trump mengetahui apa yang akan dia lakukan dari hari ke hari," kata Farquhar kepada Guardian.

Credit cnnindonesia.com

Xi Jinping dan Trump kunjungi Kota Terlarang

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping. (ANTARA News/ Reuters)

Beijing (CB) - Presiden China Xi Jinping dan istrinya Peng Liyuan mengundang Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan istrinya Melania Trump ke Palace Museum atau Kota Terlarang di Beijing, saat Trump memulai kunjungan kenegaraannya ke China.

Trump dan Melania Trump tiba di Beijing pada Rabu.

Mereka minum teh sore di Gedung Baoyun, yang juga dikenal dengan sebutan Hall of Embodied Treasures, di sudut barat daya Kota Terlarang.

Dibangun pada 1915, Gedung Baoyun adalah bangunan bergaya Barat di bekas kompleks kekaisaran.

Gedung itu digunakan untuk menyimpan barang antik, tapi sekarang berfungsi sebagai ruang pameran untuk sejarah museum.

Kota Terlarang merupakan bekas kediaman keluarga kekaisaran China selama dinasti Ming (1368-1644) dan Qing (1644-1911), yang juga landmark dan Situs Warisan Dunia UNESCO.

Tempat ini mencakup sekitar 72 hektare dengan total luas lantai sekitar 150.000 meter persegi. Demikian diberitakan Xinhua.

Credit antaranews.com

China selesaikan stasiun penelitian antartika kelima pada 2022

Ilustrasi stasiun penelitian Antartika. (ANTARA News/ Reuters)

Shanghai (CB) - China berencana untuk menyelesaikan stasiun kelima di Antartika dalam lima tahun ke depan, kata Yang Huigen, Direktur Institut Penelitian Kutub China.

Kapal penelitian China Icebreaker Xuelong akan meninggalkan Shanghai hari ini untuk memulai ekspedisi Antartika ke-34 negara itu.

Salah satu tujuan utama ekspedisi, yang terdiri dari 334 anggota ini, adalah memulai pembangunan stasiun penelitian sepanjang tahun di Pulau Terang di Teluk Terra Nova, Laut Ross.

Pangkalan baru tersebut akan mengisi kekosongan penelitian antartika China sejak stasiun Great Wall dan Zhongshan mencakup berbagai arah, satu arah ke Atlantik dan yang lainnya menuju Samudra Hindia, kata Yang.

Laut Ross, yang menghadap ke Pasifik Selatan mencakup lapisan es terbesar di benua ini dan dianggap sebagai ekosistem laut yang paling tidak terganggu, dengan fauna laut yang kaya.

China juga memiliki stasiun Taishan dan Kunlun, dua stasiun musim panas, di lapisan es di daratan Antartika.

"Kami butuh waktu lima tahun untuk memilih lokasi ini, "kata Yang, menambahkan pernyataan tentang Pulau Tak Terekspresikan itu, meski memiliki kondisi cuaca yang sulit dan lanskap yang kasar, pulau ini memiliki tiga danau air tawar.

Pangkalan baru tersebut akan memiliki fasilitas untuk penyelamatan darurat dan memenuhi kebutuhan para pekerja, termasuk kebutuhan hidup dan staf medis sepanjang tahun.

Stasiun ini juga akan dilengkapi dengan komunikasi satelit, listrik, pasokan air, pemanas dan transportasi termasuk pesawat kecil dan helikopter.

Selama ekspedisi nantinya, para ilmuwan dan insinyur akan mulai membangun dermaga sementara dan tempat penampungan, membongkar mesin dan mengamati lanskap dan perairan sekitarnya, kata Yang.

Ia menambahkan, terdapat habitat Adelie Penguins yang terletak di utara lokasi yang dipilih, berguna untuk studi dampak lingkungan. Demikian diberitakan Kantor Berita Xin Hua.

Credit antaranews.com