Rabu, 11 Oktober 2017

Jet Sukhoi Rusia Jatuh di Suriah, Awak Pesawat Tewas

Ilustrasi jet tempur Sukhoi SU-24. (REUTERS/US Navy)

Jakarta, CB -- Sebuah jet tempur Sukhoi jenis SU-24 milik Rusia dilaporkan jatuh saat mencoba lepas landas dari markas militer Hmeimim di Suriah pada Selasa (10/10). Insiden itu dikabarkan menewaskan seluruh awak kapal.

Dikutip kantor berita Rusia sebagaimana dilansir AFP, seorang juru bicara militer yang mengonfirmasi kejadian ini tidak menjelaskan berapa banyak korban dalam insiden. Namun, biasanya SU-24 membawa dua orang awak yang terdiri dari pilot dan kopilot.

"Pesawat Su-24 jatuh dan hancur ketika berakselerasi saat hendak lepas landas dari landasan pacu. Awak pesawat tidak sempat keluar dari jet dan meninggal," ujarnya.

Menurut laporan dari tempat kejadian, militer Rusia menyebutkan kecelakaan pesawat disebabkan kesalahan teknis.

Sejak 2015 lalu, Rusia mengerahkan sejumlah pasukan militernya ke Suriah demi membantu rezim Presiden Bashar al-Assad menghadapi pemberontak dan kelompok teroris ISIS.

Kementerian pertahanan mengatakan jet-jet Rusia meluncurkan 150 serangan udara setiap harinya di bagian timur negara itu "untuk melawan para teroris ISIS." Dalam operasi terbarunya, serangan udara Suriah dilaporkan menewaskan 37 orang.

September lalu, seorang jenderal Rusia tewas dalam operasi militer di bagian timur kota Deir Ezzor, di mana pasukan khusus Negeri Beruang Merah itu membantu angkatan darat Suriah melawan militan ISIS.

Credit cnnindonesia.com

Faksi Hamas dan Fatah memulai pembicaraan persatuan di Kairo

Gaza dan Tepi Barat - (Wikimedia Commons)

Kairo (CB) - Pembicaraan persatuan antara dua faksi Palestina yang saling bermusuhan yakni Hamas dan Fatah di Kairo mulai berlangsung pada Selasa dengan seorang tokoh Hamas mengatakan ia sangat berharap kedua pihak menyepakati peta jalan menuju rekonsiliasi.

Partai Fatah yang didukung Barat kehilangan kendali atas Gaza setelah Hamas, yang dipandang kelompok teroris oleh Barat dan Israel, menguasainya dalam pertempuran tahun 2007. Tetapi bulan lalu Hamas setuju menyerahkan kekuasaan di Gaza kepada pemerintahan Presiden Mahmoud Abbas yang didukung Fatah dalam sebuah persetujuan yang dimediasi oleh Mesir, lapor Reuters.

Kairo menindaklanjutinya dengan menyelenggarakan pembicaraan tiga hari pekan ini mengenai implementasi dari langkah-langkah lebih lanjut menuju persatuan.

"Kami bertemu di Kairo dengan penuh harapan membahas sebuah peta jalan menuju rekonsiliasi nasional," kata Izzat Reshiq, delegasi senior Hamas dalam kicauannya di Twitter.

Azzam Ahmad, salah seorang pemimpin delegasi Fatah, mengatakan perundingan-perundingan juga akan mencakup tugas kementerian-kementerian di Gaza. Kepala Intelejen Palestina yang sekutu dekat Abbas, Majed Faraj, juga ikut dalam delegasi itu.

Isu ketiga yang akan dibahas ialah nasib 40.000 hingga 50.000 pegawai Hamas yang dipekerjakan sejak tahun 2007. Tokoh yang memimpin delegasi Hamas ialah Saleh Arouri, wakil ketua kelompok itu.

Keamanan akan menjadi fokus utama dalam perundingan tersebut, termasuk kemungkinan pengerahan 3.000 perwira Fatah yang akan bergabung dalam pasukan kepolisian Gaza nanti, memulihkan banyak pengaruh Abbas di Gaza dan mengurangi cengkeraman Hamas di kawasan tersebut.

Ahmad dari Fatah mengatakan Rafah, satu-satunya perbatasan Gaza dengan Mesir dan pernah menjadi pintu utama ke dunia bagi 2 juta orang, sebaiknya dikelola para pengawal kepresidenan Abbas dengan supervisi dari lembaga perbatasan Uni Eropa menggantikan para pegawai yang terkait Hamas.

Dia mengatakan pemerintah akan bekerja merampungkan pengaturan dalam satu atau dua pekan ke depan untuk perlintasan Erez dan Kerem shalom.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah memperingatkan pihak Palestina terhadap "rekonsiliasi palsu", dengan mengulangi pernyataan tuntutan Israel bagi pembubaran faksi militer Hamas. Hamas mengatakan faksi itu tidak masuk dalam pembahasan.

Kabinet pemerintah Palestina dukungan Fatah yang berkedudukan di Tepi Barat juga mengatakan Selasa, pihaknya berharap pembicaraan Kairo akan berhasil.

"Kabinet berharap sesi dialog nasional di Kairo akan berhasil mencapai rekonsiliasi dan menyatukan kembali tanah air. Kabinet menyatakan kesiapan untuk melaksanakan tugas-tugas dengan penuh di Jalur Gaza segera faksi-faksi itu mencapai persetujuan."

Penyerahan kekuasaan administratif merupakan perubahan besar yang dialami Hamas, yang sebagian disebabkan oleh ketakukan potensi isolasi politik dan finansial kelompok itu setelah pendonor utamanya Qatar mengalami krisis diplomatik besar dengan para sekutu kuncinya.

Credit antaranews.com

Rekonsiliasi Palestina, Fatah dan Hamas Sepakati Ini

CB, Jakarta - Delegasi Fatah dan Hamas menggelar rekonsiliasi Palestina di Kairo, Mesir. Kedua partai ini akan membahas upaya penghentian kekerasan dan upaya Israel memecah beberapa wilayah.
Salah seorang anggota delegasi dari Hamas, yang diwawancara Al Jazeera, Khalil Haya, mengatakan diskusi itu juga akan membahas persiapan pembentukan negara demokrasi dengan penyusunan sistem legislatif, presidensial, serta persiapan pemilihan umum, yang akan diikuti seluruh rakyat Palestina.

Pertemuan ini juga akan membicarakan implementasi The 2011 Cairo Agreement, yang berisi mengenai wacana penghentian konflik di antara kedua partai.

Negosiasi ini dimulai setelah otoritas tertinggi Palestina, Perdana Menteri Rami Hamdalah, berkunjung ke Jalur Gaza sebagai wujud pencatatan administrasi jika wilayah Jalur Gaza menjadi bagian pemerintahan Palestina.
Dalam pertemuan ini, pihak Hamas dipimpin Kepala Deputi Bidang Politik Saleh Al Arouri. Sedangkan Perwakilan Fatah dipimpin anggota Komite Pusat Fatah, Azzam Al Ahmad.
Dilansir dari Al Jazeera, menurut salah seorang anggota delegasi dari kubu Hamas, Hassan Yousef, pihaknya sempat dihadang tentara Israel saat akan berangkat ke Kairo untuk melaksanakan dialog rekonsiliasi Palestina itu.

Credit TEMPO.CO

Ketakutan akan vampir sebabkan staf PBB ditarik dari Malawi Selatan

(Facebook Presidential Monsters)

Lilongwe (CB) - Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan pada Senin (9/10) telah menarik staf dari dua distrik di Malawi selatan, di mana ketakutan akan vampir memicu kekerasan massa dan menyebabkan setidaknya lima orang tewas.

Kepercayaan akan ilmu sihir tersebar luas di pedesaan Malawi, yang merupakan salah satu negara termiskin di dunia, di mana banyak lembaga bantuan dan lembaga swadaya masyarakat berkegiatan. Serentetan kekerasan main hakim sendiri terkait dengan rumor vampir juga meletus di Malawi pada 2002.

"Distrik-distrik ini sangat terpengaruh oleh cerita tentang pengisapan darah dan kemungkinan adanya vampir," demikian Departemen Keselamatan dan Keamanan PBB (UNDSS) dalam sebuah laporan keamanan di distrik Phalombe dan Mulanje, seperti dilansir Reuters.

Koordinator PBB, Florence Rolle, mengatakan dalam sebuah tanggapan surat elektronik atas pertanyaan yang berdasarkan laporan yang menyatakan bahwa beberapa staf PBB telah pindah, sementara yang lain masih berada di distrik-distrik tergantung pada lokasi kegiatan mereka.

"UNDSS terus memantau situasi ini dengan ketat untuk memastikan semua staf PBB yang terkena dampak kembali ke lapangan sesegera mungkin," demikian Rolle.

Rolle tidak mengatakan berapa banyak pekerja yang direlokasi.

Laporan UNDSS mengatakan setidaknya lima orang telah tewas di daerah tersebut sejak pertengahan September oleh massa yang menuduh mereka terkait dengan kegiatan yang berhubungan dengan vampir. Dikatakan bahwa kelompok massa yang mencari vampir telah memasang blokade jalan di distrik tersebut, sehingga meningkatkan masalah keamanan.

Presiden Malawi Peter Mutharika mengatakan bahwa laporan tersebut mengkhawatirkan dan membuat orang menderita.

"Perkembangan ini sangat memprihatinkan Presiden dan seluruh pemerintah," demikian pernyataan dari kantornya.

Laporan UNDSS mengatakan bahwa rumor vampir tampaknya berasal dari negara tetangga Mozambik, meskipun tidak jelas apa yang menjadi pemicunya. Hal tersebut menyebabkan "penghentian sementara aktivitas PBB di daerah tersebut hingga situasinya telah dinormalisasikan".

Dikatakan bahwa beberapa LSM telah menarik personil dari distrik tersebut dan untuk sementara menangguhkan program mereka, namun tidak menyebutkan nama organisasi tersebut.

Credit antaranews.com

Pemimpin Catalunya proklamasikan kemerdekaan

Peta Spanyol, dengan Catalonia digambarkan pada arena berwarna merah bata. Ibukota Catalonia adalah Barcelona dan penduduknya memakai bahasa Catalan. (google.com)

Barcelona (CB) - Pemimpin Catalunya Carles Puigdemont pada Selasa memproklamasikan kemerdekaan wilayah itu dari Spanyol namun mengatakan pemberlakuan kemerdekaan akan ditunda sambil menunggu pembicaraan dengan pemerintahan Madrid.

"Saya menerima mandat bahwa Catalunya harus menjadi negara merdeka dalam bentuk republik ... Saya mengajukan penundaan pemberlakuan pernyataan kemerdekaan untuk melakukan pembicaraan guna mencapai penyelesaian yang disepakati," kata Puigdemont di parlemen wilayah di Barcelona.

Puigdemont tidak mengatakan mencari dukungan terbuka dari parlemen bagi kemerdekaan dalam pemungutan suara, langkah yang bisa menutup peluang bagi penyelesaian apa pun. Namun, pernyataan kemerdekaan itu membuat Spanyol berada dalam ketidakpastian.

Pemerintah Spanyol telah menyatakan bahwa pendeklarasian kemerdekaan secara sepihak merupakan tindakan ilegal. Madrid berjanji "akan menegakkan hukum dan demokrasi" jika parlemen wilayah otonomi itu meneruskan langkahnya menuju kemerdekaan.

Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy bisa mengambil tindakan, yang tidak pernah terjadi sebelumnya, untuk membubarkan parlemen Catalunya dan menggelar pemilihan wilayah baru, yang disebut dengan "opsi nuklir".

Pemerintahan Madrid juga bisa meminta pengadilan untuk menyatakan proklamasi kemerdekaan sebagai tindakan yang melanggar undang-undang dasar.

Kendati ada desakan untuk melakukan dialog dengan Madrid, pernyataan kemerdekaan membuat penyelesaian semakin sulit untuk dicapai karena Rajoy sendiri telah menyatakan bahwa ia tidak akan berbicara dengan para pemimpin Catalunya sampai mereka membatalkan rencana menuju kemerdekaan, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Catalonia Batal Merdeka, Pilih Dialog dengan Spanyol

CB, Jakarta -Pemimpin Catalonia, Carles Puigdemont membatalkan deklarasi kemerdekaan Catalonia dari Spanyol dan menyerukan agar segera dilakukan pembicaraan dengan Madrid mengenai masa depan wilayah tersebut.
Puigdemont hanya menandatangani sebuah deklarasi kemerdekaan di parlemen daerah Catalan di Barcelona, Spanyol kemarin, 9 Oktober 2017.

Dalam pidatonya yang dikelilingi oleh ribuan pemrotes dan ratusan polisi bersenjata di luar gedung parlemen, Puigdemont hanya membuat deklarasi simbolis. Dia mengklaim mandat untuk memulai pemisahan diri namun menangguhkan langkah-langkah formal untuk mencapai tujuan tersebut.

"Saya mengusulkan untuk menunda deklarasi kemerdekaan guna melakukan pembicaraan dalam beberapa minggu mendatang, tanpa itu tidak mungkin mencapai solusi yang telah disepakati," kata Puigdemont, seperti yang dilansir Reuters pada 11 Oktober 2017.
Sejumlah pendukung kemerdekaan Catalonia berpendapat, usulan perundingan Puigdemont dianggap sia-sia karena Madrid tidak akan menanggapinya.

Pemerintah Spanyol membuat aturan main dalam dialog dengan Catalonia, yakni harus sesuai dengan konstitusi dan undang undang. Aturan ini ditafsirkan banyak pihak sebagai mengesampingkan kemerdekaan sebagai sebuah pilihan bagi Catalonia.
Wakil Perdana Menteri Spanyok, Soraya Saenz de Santamaria juga menolak usulan pemimpin Catalonia itu untuk melakukan perundingan yang akan dilakukan oleh seorang mediator internasional. "Baik Puigdemont maupun orang lain tidak dapat mengklaim ... untuk memaksakan mediasi," katanya.
Pemerintah Spanyol akan bertemu hari ini , 11 Oktober 2017 untuk memutuskan tanggapannya terhadap deklarasi kemerdekaan Catalonia oleh Charles Puigdemont.Ketegangan telah meningkat di Catalonia sejak berlangsungnya referendum pada 1 Oktober 2017 yang dianggap tidak masuk akal oleh Madrid.

Credit TEMPO.CO

Referendum Catalonia Spanyol, Kelompok Pro dan Kontra Tawuran

CB, Jakarta - Kekerasan berdarah pecah setelah terjadi aksi tawur antara ekstrimis sayap kanan dengan kelompok pro-kemerdekaan Catalonia di Valencia, Spanyol, Senin, 9 Oktober 2017.
Media Mirror dalam laporannya, Selasa, 10 Oktober 2017, mengatakan, kedua kelompok menggunakan tongkat, pentungan dan saling pukul serta tendang di jalan-jalan Valencia.
"Seorang pria membawa bendera Spanyol terekam kamera sedang menendang seorang perempuan hingga tersungkur ke tanah," tulis Mirror.

Sementara itu, pria lainnya kabur setelah menyerang tetapi lawannya sempat mendaratkan pukulan beberapa kali ke wajahnya sebelum dihentikan polisi.
Dalam aksi tawuran ini, sejumlah orang dilaporkan cedera termasuk seorang jurnalis, yang sedang meliput kejadian. Dia menderita luka-luka setelah mukanya disiram teh panas.
Menurut laporan media setempat, La Sexta, bentrok fisik itu pecah antara pendukung Spanyol 2000, kelompok sayap kanan, melawan pendukung kemerdekaan Catalonia.
Tawuran itu bermula dari aksi ekstrimis sayap kanan yang meneriakkan hinaan kepada kaum pro-kemerdekaan dan memberikan penghormatan terhadap Nazi. Mereka memaksa kelompok pro-kemerdakaan yang sedang turun ke jalan agar pindah ke tempat lain. Aksi saling serang itu memaksa polisi turun tangan.
Baku pukul itu, tulis Mirror, berlangsung menjelang deklarasi kemerdekaan oleh Presiden Catalan, Carles Puigdemont, meskipun deklarasi itu masih menunggu waktu tepat setelah parlemen Catalonia bersidang.

Pada pekan lalu, 1 Oktober 2017, warga Catalonia menggelar referendum untuk merdeka dari Spanyol. Hasil pemungutan suara yang diikuti kurang dari 50 persen warga pemilik hak suara itu dimenangkan kelompok pro kemerdekaan dengan 92 persen suara. Pemerintah Spanyol menganggap referendum ini ilegal karena bertentangan dengan konstitusi.
Hingga saat ini, deklarasi kemerdekaan yang sedianya diumumkan pada Senin, 9 Oktober 2017, belum disampaikan kepada publik oleh pemimpin Catalonia, Puigdemont.

Credit TEMPO.CO

NASA Akan Mengubah DNA Astronot untuk Misi ke Mars

CB, Washington DC - NASA sedang mencari cara untuk mengubah DNA astronot Mars untuk melindungi mereka dari radiasi.
Badan antariksa AS teresebut merencanakan misi berawak pertamanya di tahun 2030-an, namun ada risiko kanker dan demensia dari partikel yang memisahkan DNA.

Bos teknologi NASA Douglas Terrier mengatakan awak kapal dapat dilindungi dengan medan listrik atau medan elektromagnetik, namun hal itu terasa tidak praktis.

"Kami melihat berbagai hal dari terapi obat hingga modifikasi genetik yang lebih ekstrem. Hal ini memiliki konsekuensi etis sehingga masih dalam tahap pemikiran eksperimental," ujarnya.
NASA juga berharap untuk menjaga agar astronot tetap aman dengan menyelubungi bagian pesawat ruang angkasa di air dan menggunakan bio-engineering untuk menambal sel tubuh pesawat.
Dr Terrier mengatakan pengoperasian pesawat ruang angkasa sehari-hari akan diserahkan ke kecerdasan buatan (AI) yang mampu mendiagnosis penyakit dan mengarahkan operasi robotik.

Gagasan lain untuk mendongkrak sebuah misi Mars NASA, yang merupakan tema dari film hit The Martian yang dibintangi Matt Damon, memasukkan sebuah koloni di Bulan untuk memuat pesawat ruang angkasa dengan bahan bakar untuk perjalanan sejauh 100 juta mil.

Credit TEMPO.CO

Kenapa NASA Bikin Rencana Antisipasi Jatuhnya Asteroid?

CB., California - Badan Antariksa Amerika Serikat (NASA) akan mengadakan latihan antisipasi jika asteroid meluncur ke arah bumi. Latihan simulasi ini tak ubahnya latihan kebarakan. "Bedanya, ini adalah asteroid," kata Michael Kelly, peneliti ilmu planet NASA, seperti dikutip dari laman The Inverse, Jumat, 6 Oktober 2017.
Latihan yang akan dilaksanakan selama 17 jam dibuat atas dasar protokol darurat setelah asteroid sebesar rumah yang akan melintasi bumi pada 12 Oktober mendatang aman. "Latihan ini buat jaga-jaga dan menimbulkan aware masyarakat. Butuh bertahun-tahun untuk membentuk masyarakat yang sadar bencana," ujarnya.
Melacak dan menganalisis asteroid bukanlah hal yang baru bagi NASA. Pada Januari 2016, NASA membentuk sebuah divisi baru yang ditugaskan untuk mengikuti benda-benda di dekat bumi ini: Divisi Pertahanan Planet. Butuh waktu dua tahun untuk merencanakan cara terbaik menghadapi ancaman potensial dari antariksa dan merumuskan tanggap darurat yang melibatkan sejumlah agen federal seperti Federal Emergency Management Agency (FEMA) dan juga Gedung Putih.

Namun, ini akan menjadi pertama kalinya NASA bisa mengeksekusi sistem "front end". NASA akan menguji keampuhan komunikasinya dengan jaringan agen dan fasilitas di seluruh dunia melalui serangkaian komando sampai ke Gedung Putih. Meskipun ada banyak pemain yang terlibat di seluruh jaringan, Kelley mengatakan bahwa agensi telah menerima bantuan dalam mensimulasikan situasi real-time.

Ilmuwan memiliki teknologi yang mencakup teleskop jarak jauh, radar inframerah, dan gambar satelit, untuk mendapatkan gambaran sebaik mungkin tentang asteroid seperti apa dan di mana ia menuju jauh sebelum hal itu membuat bumi berada dalam bahaya.
Latihan yang akan datang ini melibatkan komponen yang nyata. Asteroid yang dijuluki TC4 2012 diperkirakan berukuran 30 sampai 100 kaki menyamai meteor yang melanda Chelyabinsk, Rusia pada 2013, yang meledak di udara sehingga menyebabkan kerusakan properti dan luka ringan.
Asteroid minggu depan bisa berada paling dekat 4.200 mil (6.749 kilometer) dari permukaan bumi. Lebih dekat dengan jarak bumi ke bulan sepanjang 239 ribu mil (385 ribu kiloeter.
Peneliti NASA, Lindley Johnson, telah membuat tiga strategi yang mungkin jika NASA harus secara paksa menghentikan asteroid bertabrakan dengan bumi. Namun, agensi tersebut tidak mendekati perkembangan serius atau membangun teknik ini. "Karena bagaimanapun ini hanyalah sebuah 'kampanye pengamatan'," ujarnya.

Credit TEMPO.CO

NASA Siapkan Sistem Pertahanan Menyambut Asteroid 12 Oktober

CB - San Francisco - Kedatangan asteroid 2012 TC4 yang akan mendekati bumi pada 12 Oktober nanti akan dimanfaatkan NASA sebagai kesempatan untuk menguji sistem pertahanan Bumi.

Asteroid itu berukuran sekitar 30 sampai 100 kaki (9 sampai 30 meter) atau sebesar rumah dan melaju dengan kecepatan sekitar 30.000 mph (14 kilometer per detik).
Jika sebuah asteroid dengan ukuran ini memasuki atmosfer kita, efeknya akan serupa dengan meteor Chelyabinsk, yang meledak dalam ledakan udara di Oblast Chelyabinsk, Rusia, pada bulan Februari 2013.

Menurut laporan The Mirror, ilmuwan NASA berencana untuk menggunakan kedatangan asteroid 2012 TC4 sebagai kesempatan untuk menguji sistem pertahanan planet mereka, dan ini berkaitan untuk persiapan ancaman asteroid yang sebenarnya.

“Para ilmuwan selalu menghargai pemahaman kapan sebuah asteroid akan mendekati Bumi. Ini karena mereka dapat melakukan persiapan mengumpulkan data untuk mengkarakterisasikan dan mempelajarinya sebanyak mungkin,” kata ilmuwan program NASA, Michael Kelley.
Kelley juga mengatakan bahwa untuk kesempatan kali ini para ilmuwan menggunakan kedatangan asteroid ini untuk menguji jaringan deteksi dan pelacakan asteroid di seluruh dunia. "Para ilmuwan berupaya menilai kemampuan mereka untuk bekerja sama dalam menanggapi temuan ancaman asteroid potensial yang sesungguhnya," tambahnya.
Sementara tujuan utama Kantor Koordinasi Pertahanan Planet NASA adalah untuk melacak asteroid dan komet yang berpotensi berbahaya. Badan Antariksa AS itu juga menerapkan langkah-langkah untuk menangkis batuan ruang angkasa yang ditemukan berada dalam jalur tumbukan dengan Bumi.
Lembaga ini mengembangkan jenis pesawat ruang angkasa khusus yang disebut DART (Double Asteroid Redirection Test), seukuran lemari es dan dapat dilepaskan ke sebuah asteroid dengan kekuatan yang cukup untuk mengubah lintasannya.
NASA telah berencana untuk menguji DART pada sepasang asteroid bernama Didymos A dan B, yang dijadwalkan akan mendekati bumi pada Oktober 2022.

Dengan menggunakan sistem penargetan on-board, DART akan terbang sendiri ke Didymos B dan menghancurkannya pada kecepatan 3,7 mil per detik atau (21.436 kilometer per jam). Secara teoritis, dampaknya akan mengubah kecepatan dan arah asteroid bergeser jauh dari bumi.

Credit Tempo.co

Selasa, 10 Oktober 2017

Fatah-Hamas Bahas Keamanan di Jalur Gaza

GAZA - Negosiator dari Fatah dan Hamas dilaporkan akan membahas keamanan di Jalur Gaza. Pembahasan mengenai keamanan di Gaza akan digelar keduanya dalam pembicaraan damai di Mesir, esok hari.

Rencananya adalah 3.000 petugas keamanan Fatah akan bergabung dengan petuas kepolisian di Gaza selama satu tahun. Recana ini sejatinya adalah bagian dari kesepakatan persatuan yang dimediasi oleh Mesir pada tahun 2011, yang akan mengembalikan banyak pengaruh pemimpin Fatah Presiden Mahmoud Abbas di Gaza dan selanjutnya melonggarkan pegangan Hamas di wilayah itu.

Namun, sayangnya saat itu rencana tersebut tidak pernah terealisasi. Rencana ini akan coba dihidupkan kembali dalam putaran terbaru pembicaraan damai yang kembali ditengahi Mesir.

"Kedua sisi akan membahas masalah keamanan, terutama di Gaza, dengan cara yang sesuai dengan front tuan rumah, menerapkan peraturan hukum secara profesional, dan nasional dan tidak bersifat faksi," kata juru bicara Hamas Fawzi Barhoum, seperti dilansir Reuters pada Senin (9/10).

Sementara itu, menurut pejabat Hamas lainnya yakni Sami Abu Zuhri, pembicaraan masalah keamanan hanya akan terbatas pada pengerahan petugas keamanan pemerintah Palestina ke Gaza, dan tidak membahas masalah senjata Hamas. "Masalah senjata perlawanan tidak akan dibahas," ungkapnya.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas sebelumnya telah meminta Hamas menyerahkan semua senjata yang mereka miliki, sebagai bagian dari rekonsiliasi Palestina.

Abbas menuturkan, jika Hamas memutuskan untuk bergabung dengan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), maka Hamas harus mematuhi semua peraturan yang ada. Salah satu peraturan tersebut adalah selain institusi hukum, tidak ada pihak atau kelompok lain yang memegang senjata.

Namun, Hamas menegaskan tidak akan menyerahkan semua senjata yang mereka miliki kepada pemerintah Palestina. Hamas menyatakan, mereka akan terus memegang senjata selama Israel melakukan penjajahan di tanah Palestina.

Meski demikian, pemimpin Hamas, Ismel Haniyeh menyatakan pihaknya siap untuk mendiskusikan semua pilihan rekonsiliasi dengan Fatah, khususnya mengenai upaya perlawanan terhadap Israel.

Credit sindonews.com

Jenderal AS: Perang Korea Akan Mengerikan, Tak Diragukan

WASHINGTON - Kepala Staf Angkatan Darat Amerika Serikat (AS) Jenderal Mark Milley memastikan bahwa tidak ada opsi yang bebas risiko untuk mengatasi program rudal dan nuklir Korea Utara (Korut). Dia meyakinkan bahwa perang di Semenanjung Korea akan mengerikan.

”Sebuah perang yang penuh sesak di Semenanjung Korea akan mengerikan oleh imajinasi apapun. Tidak ada yang meragukannya,” kata Milley kepada wartawan saat sebuah konferensi pers di sela-sela pertemuan tahunan Asosiasi Amerika Serikat di Washington.

Selain memperingatkan dampak dari konflik militer skala penuh di Semenanjung Korea, jenderal AS ini menyampaikan pesan khusus kepada rezim Kim Jong-un yang berkuasa di Korut bahwa memperoleh rudal balistik antarbenua (ICBM) yang mampu menyerang daratan AS juga tidak dapat diterima.

”Ini akan mengerikan, tidak ada pertanyaan tentang hal itu, tapi begitu juga rudal balistik antarbenua menyerang Los Angeles atau New York City, itu sama mengerikannya,” ujarnya, seperti dikutip dari CNN, Selasa (10/10/2017).

Milley menegaskan bahwa militer Washington siap untuk bertindak. ”Tidak ada pilihan yang baik, mudah, Anda tahu, bebas risiko di sini sangat sulit, sangat berbahaya, tidak ada yang harus meremehkannya,” ujarnya.

”Keputusan itu akan dibuat oleh perwakilan Amerika Serikat yang terpilih,” paparnya mengacu pada keputusan politik yang akan diambil pemerintah Presiden Donald Trump.

Komentarnya muncul beberapa jam setelah Presiden Donald Trump mengeluarkan sebuah tweet yang mengecam usaha pemerintahan pendahulunya yang gagal mengatasi Korut melalui perundingan.

”Negara kami telah gagal menangani Korea Utara selama 25 tahun, memberikan miliaran dolar dan tidak mendapatkan apapun. Kebijakan tidak berjalan baik!” tulis Trump.

Credit sindonews.com

Rusia Bilang Eskalasi Ketegangan Semenanjung Korea Tak Bisa Diterima

MOSKOW - Pemerintah Rusia menyatakan, setiap eskalasi atau peningkatan ketegangan di semenanjung Korea tidak dapat diterima. Pernyataan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov kepada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Rex Tillerson melalui telepon.

Reaksi Moskow ini muncul setelah Presiden AS Donald Trump memberi isyarat bahwa opsi militer sudah dia pikirkan.

Trump berujar; ”Hanya satu hal yang akan berhasil dalam menangani Pyongyang”. Ujaran yang tak dijelaskan pemimpin Gedung Putih ini memicu teka-teki terkait langkah AS terhadap rezim Kim Jong-un.

”Lavrov menggarisbawahi kemungkinan adanya eskalasi ketegangan di semenanjung Korea, yang mana ada persiapan militer yang dipimpin Amerika Serikat, dan menyerukan agar kontradiksi diselesaikan dengan cara diplomatik saja,” kata Kementerian Luar Negeri Rusia dalam sebuah pernyataan, yang dilansir Reuters, Selasa (10/10/2017).

Dalam pembicaraan telepon, Lavrov juga menuntut dikembalikannya properti diplomatik Moskow yang disita oleh Amerika Serikat pada 2016 ketika mantan presiden AS Barack Obama mengusir 35 diplomat Moskow.

Pemerintahan Obama kala itu berdalih bahwa pengusiran 35 diplomat Moskow dan penyitaan asetnya sebagai pembalasan atas campur tangan Kremlin dalam pemilihan presiden AS.

Pada bulan Juli, Moskow menanggapi dengan memerintahkan AS untuk mengurangi jumlah staf diplomatik hingga 60 persen atau hanya menjadi 455 personel.

”Rusia berhak pergi ke pengadilan dan melakukan tindakan balasan,” kata Lavrov kepada Tillerson.

Credit sindonews.com

Libur 10 Oktober, Korut Diprediksi Luncurkan Rudal yang Bisa Picu Perang

SEOUL - Libur 10 Oktober 2017 di Korea Utara (Korut) membuat aktivitas militer rezim Kim Jong-un dalam pengawasan ketat oleh Amerika Serikat (AS) dan para sekutunya. Libur untuk memperingati berdirinya Partai Buruh (partai komunis) ini diprediksi akan dimanfaatkan Korut untuk meluncurkan rudal atau bahkan tes nuklir yang bisa memicu perang.

Prediksi sudah jauh hari disampaikan oleh pejabat CIA. Terlepas prediksi ini terbukti atau tidak, armada tempur kapal induk Pentagon USS Ronald Reagan sudah begerak mendekati perairan Korea. Armada tempur itu sudah siap bereaksi untuk setiap provokasi dari Pyongyang.

Peringatan berdirinya partai berkuasa di negara komunis itu biasanya juga diramaikan dengan parade militer dan pidato seru dari pemimpinnya.

”Rezim Kim biasanya menggunakan berbagai kesempatan untuk menunjukkan beberapa kekuatan—dalam iklim saat ini, sebuah tes rudal adalah hasil yang mungkin terjadi,” kata Dr Genevieve Hohnen, dosen bidang politik dan hubungan internasional di Edith Cowan University, seperti dikutip New Zealand Herald, Selasa (10/10/2017).

Menurutnya, yang kurang bisa diprediksi justru Presiden AS Donald Trump. Pemimpin Gedung Putih ini beberapa kali memberi sinyal untuk melakukan penghancuran terhadap Korea Utara. Dalam tweet terbarunya, Trump menyalahkan para pendahulunya yang selama 25 tahun gagal mengatasi Korea Utara.

“Negara kita telah gagal menangani Korea Utara selama 25 tahun, memberikan miliaran dolar dan tidak mendapatkan apapun. Kebijakan tidak berhasil!,” tulis Trump.

Kali ini, Trump leluasa memainkan kekuatan militer yang signifikan di ujung jarinya. Pasukan AS telah diposisikan dan siap untuk melawan kemungkinan provokasi Korea Utara selama beberapa hari mendatang.

Para analis militer dan diplomatik sepakat bahwa semua yang bisa dilakukan untuk menyalakan perang adalah satu kesalahan bodoh dari kedua pemain tersebut, yakni Trump dan Kim Jong-un.

Hohnen percaya momen 10 Oktober telah memperbarui relevansi dalam pikiran Kim Jong-un.

”Ini juga penting bahwa Kim Jong-un telah menghidupkan kembali pentingnya dan kekuatan Partai Buruh Korea dibandingkan dengan pendekatan yang lebih terfokus militer. Kim Jong-un telah benar-benar menggunakan Partai Buruh untuk menanamkan kekuatannya sehingga kemungkinan dia akan memprioritaskan mengirim pesan kekuatan ke dunia pada hari pendirian (partai) mereka,” papar Hohnen.

Prediksi bahwa Korut akan melakukan provokasi berbahaya pada hari sudah disampaikan jauh hari oleh Yong Suk Lee, Wakil Direktur Direktur Pusat Misi Korea CIA.

Dia memprediksi, tes rudal rezim Kim Jong-un akan bertepatan tak hanya dengan ulang tahun berdirinya Partai Buruh Korea, tapi juga dengan bertepatan dengan kampanye pemilihan majelis rendah Jepang dan libur Columbus Day di AS.

Tak hanya pejabat CIA, delegasi Rusia yang baru pulang dari kunjungan resmi ke Pyongyang juga diberi tahu oleh para pejabat rezim Korut bahwa militer negara itu bersiap untuk menguji coba peluru kendali (rudal) balistik antarbenua (ICBM) baru yang mampu menghantam daratan Amerika Serikat (AS).

Anggota parlemen Rusia, Anton Morozov, salah satu dari rombongan delegasi Moskow membocorkan informasi itu. “Mereka sedang mempersiapkan sebuah tes baru untuk rudal jarak jauh,” kata Morozov.

”Mereka bahkan memberi kami perhitungan matematis yang mereka yakini sebagai bukti bahwa rudal mereka bisa melanda pantai barat Amerika Serikat,” ujar Morozov.

Credit sindonews.com

Istri dan Mantan Istri Trump 'Ribut' soal Gelar First Lady AS

WASHINGTON - Istri Presiden Donald Trump, Melania Trump, dan mantan istri presiden; Ivana, terlibat “keributan” perihal gelar atau jabatan First Lady Amerika Serikat (AS). Pemicunya adalah klaim Ivana bahwa dialah sang First Lady atau Ibu Negara.

Klaim itu membuat Melania Trump bereaksi. Klaim tersebut disampaikan saat promosi buku Ivana yang berjudul “Raising Trump”.

Jabatan First Lady atau Ibu Negara semestinya melekat pada istri presiden yang sedang berkuasa. Klaim Ivana membuat Gedung Putih agak terganggu.

Ivana membuat klaim itu dalam wawancara di stasiun televisi ABC, ”Good Morning America”. ”Saya memiliki nomor langsung ke Gedung Putih tapi saya tidak benar-benar ingin menghubunginya di sana karena Melania ada di sana,” kata perempuan Ceko-Amerika, yang menikah dengan Donald Trump dari tahun 1977 sampai 1992 itu.

“Saya tidak benar-benar ingin menimbulkan kecemburuan atau semacamnya karena pada awalnya saya adalah istri Trump, oke? Saya First Lady, oke?,” lanjut Ivana, yang dilansir Reuters, Selasa (10/10/2017).

Melania Trump melalui juru bicaranya mengeluarkan sebuah pernyataan yang menyebutkan anaknya dengan Donald Trump adalah Barron.

”Nyonya Trump telah membuat Gedung Putih menjadi rumah bagi Barron dan Presiden. Dia cinta tinggal di Washington, DC dan dihormati oleh perannya sebagai Ibu Negara Amerika Serikat. Dia berencana untuk menggunakan gelar dan perannya guna membantu anak-anak, tidak menjual buku,” bunyi pernyataan pihak Melania Trump.

”Jelas tidak ada substansi dari pernyataan ini dari mantan, sayangnya ini hanya suara mencari perhatian dan melayani diri sendiri,” lanjut pernyataan tersebut.

Tidak jelas apakah Presiden Trump mengetahui adanya “pertengkaran” tersebut. Trump diketahui sedang bermain golf pada hari Senin dengan Senator Partai Republik Lindsey Graham.

Credit sindonews.com

HRW Nilai Philipina Bisa Ditendang dari Keanggotaan Dewan HAM PBB

MANILA - Kelompok pemantau Human Rights Watch (HRW) mengatakan bahwa pelanggaran HAM akibat perang narkoba di bawah pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte dapat memancing sanksi ekonomi, dan penghapusan Filipina sebagai negara anggota Dewan HAM PBB, atau UNHRC.

"Kami merasa bahwa Filipina melanggar kewajiban keanggotaannya, dan bahwa Majelis Umum akan memiliki alasan untuk mempertimbangkan penghapusannya (dari UNHRC)," kata direktur advokasi HRW, John Fisher seperti dilansir Anadolu Agency pada Senin (9/10).

Fisher mencatat keanggotaan di UNHRC adalah sebuah hak istimewa namun dilengkapi dengan kondisi untuk menegakkan standar tertinggi HAM, dan bekerja sama dengan dewan yang dilanggar oleh Filipina karena pembunuhan di luar hukum.

Dia juga mencatat pernyataan bersama yang dibuat oleh 39 negara anggota UNHRC yang mengungkapkan keprihatinannya tentang ribuan pembunuhan, dan iklim impunitas yang terkait dengan perang melawan narkoba di Filipina yang menurutnya dapat menyebabkan sanksi ekonomi terhadap Manila.

"Ketika kita melihat berbagai negara berbicara dan mengutuk Filipina, seperti yang telah mereka lakukan melalui pernyataan bersama, maka mau tidak mau, negara-negara itu akan mempertimbangkan pelajaran itu dalam hubungan ekonomi mereka," ungkapnya.

"Ada berbagai sanksi, Tentu saja, bisa ada sanksi ekonomi, terutama oleh negara-negara yang memiliki hubungan bilateral dengan negara itu," imbuhnya,

Fisher mengungkapkan kekecewaannya bahwa terlepas dari berbagai seruan, dan rekomendasi untuk mengakhiri pembunuhan tersebut, tampaknya Manila menolak untuk mengindahkan. "Tidak berminat mengambil tanggung jawab untuk mengakhiri pelanggaran ini ,atau untuk mematuhi kewajiban HAM internasionalnya," tukasnya.

Credit sindonews.com

Pakai Logo Taiwan saat Upacara, Filipina Minta Maaf ke China

Menteri Pertahanan Filipina Delfin Lorenzana (tengah) membidikkan sebuah senapan saat upacara untuk menandai bantuan militer China ke Filipina, 5 Oktober 2017. Foto/REUTERS/Romeo Ranoco

MANILA - Pemerintah Filipina meminta maaf kepada pemerintah China pada hari Senin (9/10/2017) karena sebuah kesalahan “menyedihkan” namun tidak disengaja. Filipina menunjukkan logo Kementerian Pertahanan Taiwan, bukan China, pada sebuah acara pekan lalu.

Padahal, upacara itu untuk menandai sumbangan 3.000 senapan Beijing kepada Manila.

Departemen Pertahanan Nasional (DND) Filipina meyakinkan China bahwa mereka, bersama dengan angkatan bersenjata, masih berpegang pada kebijakan “Satu China”. Kebijakan ini mengakui Taiwan sebagai salah satu provinsi China.

Kecerobohan diplomatik ini sebagian besar tidak diperhatikan. Namun, foto-foto logo Kementerian Pertahanan Taiwan yang digunakan dalam upacara terlanjur bermunculan di media sosial.

”Kami telah menyampaikan permintaan maaf secara resmi kepada pemerintah dan rakyat dari Republik Rakyat China,” kata DND dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Reuters.

”Ini adalah harapan tulus kami bahwa insiden yang sangat tidak menguntungkan ini tidak akan mempengaruhi hubungan kerja sama dan persahabatan antara kedua negara yang telah tumbuh lebih hangat sepanjang tahun lalu,” lanjut pernyataan DND.

Sekadar diketahui, China menyumbangkan senjata senilai sekitar USD3,3 juta tersebut, dengan syarat Manila membangun hubungan ramah dan kooperatif dengan Beijing.

Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah memprioritaskan untuk memperbaiki hubungan dan meningkatkan perdagangan dengan China. Dia mengesampingkan polemik sengketa teritorial di Laut China Selatan.

Duterte telah dipuji karena menjaga kebijakan perdamaian, namun kritikusnya mengecam karena memperlihatkan sikap kalah Filipina terhadap China.

Meskipun Filipina mengakui kebijakan “Satu China”, faktanya Manila juga memiliki hubungan dengan Taipei, di mana Kantor Ekonomi dan Budaya Manila di Taiwan berfungsi sebagai kedutaan de facto Taiwan.

China tidak pernah mengakui Taiwan sebagai negara dan tetap menganggapnya sebagai provinsinya yang membangkang.

Philippine Defense Secretary Delfin Lorenzana (C) aims an automatic rifle during the turnover ceremony of China's urgent military assistance to the Philippines at the military camp in Camp Aguinaldo in Quezon city, metro Manila, Philippines October 5, 2017. REUTERS/Romeo Ranoco

Credit sindonews.com

Taktik Sangar Saudi, Raih Senjata Mutakhir AS dan Rusia Sekaligus

RIYADH - Kerajaan Arab Saudi diam-diam berencana membangun kerajaan militernya sendiri dan selama seminggu terakhir. Sistem pertahanan rudal mutakhir Rusia dan Amerika Serikat (AS) dibeli sekaligus dengan momen yang hampir bersamaan.

Penjualan senjata militer Washington ke Riyadh selama ini menuai kritik, karena salah satunya digunakan Saudi dalam Perang Yaman yang ikut menewaskan banyak warga sipil. Tapi, Departemen Luar Negeri AS tak peduli dan sudah setuju menjual peralatan militer yang kontroversial dan mahal.

Pada hari Sabtu pekan lalu, Departemen Luar Negeri AS mengumumkan persetujuan untuk menjual paket sistem pertahanan anti-rudal Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) ke Saudi. Harga penjualannya mencapai sekitar USD15 miliar atau Rp202,5 triliun.

“Penjualan yang diusulkan akan mendukung kebijakan luar negeri dan keamanan nasional Amerika Serikat dengan memperbaiki keamanan sebuah negara yang bersahabat dan tidak akan mengubah keseimbangan militer dasar di wilayah tersebut,” kata Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan Pentagon dalam sebuah pernyataan yang dilansir Reuters.

Kontraktor utama sistem senjata THAAD AS adalah Lockheed Martin Co (LMT.N) dan Raytheon Co (RTN.N). Paket sistem THAAD yang dijual ke Riyadh ini mencakup 44 peluncur, 360 rudal pencegat,16 stasiun kontrol kebakaran dan komunikasi mobile serta tujuh radar. Selain peralatan pertahanan mutakhir, paket penjualan ini juga termasuk pelatihan peralatan dan pelatihan personel.

”Kemampuan exo-atmospheric, hit-to-kill milik THAAD akan menambahkan lapis atas arsitektur pertahanan rudal berlapis Arab Saudi dan akan mendukung modernisasi Angkatan Udara Kerajaan Arab Saudi (RSADF),” imbuh Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan Pentagon.

Sistem pertahanan pencegat rudal THAAD telah jadi sorotan dunia setelah dikerahkan Pentagon ke Korea Selatan dengan dalih untuk mengantisipasi serangan rudal Korea Utara. Namun, pengerahan peralatan canggih itu ditentang Rusia dan China karena bisa mengancam keamanan kawasan.

Diplomasi S-400 Rusia
Uniknya, pengumuman Washington itu muncul sehari setelah Saudi dan Rusia menandatangani kesepakatan awal pembelian sistem pertahanan rudal canggih S-400 senilai USD3 miliar atau lebih dari Rp40 triliun. Kesepakatan tercapai saat kunjungan bersejarah Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud ke Moskow.

Seperti lawatan Raja Salman di beberapa negara yang identik dengan kemewahan dan rombongan besar, kunjungan pertamanya ke Moskow juga tak jauh beda. Raja Salman terbang dengan pesawat bereskalator emas dan rombongan besarnya menyewa hampir seluruh hotel bintang lima di Moskow.

Sebagai basa-basi diplomatik, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menggambarkan lawatan pemimpin Riyadh ini sebagai “momen bersejarah". Presiden Vladimir Putin pada puncak pertemuan hari Kamis setuju dengan pernyataan diplomatnya itu.

“Ini adalah peristiwa penting yang akan memberi dorongan untuk menjalin hubungan,” kata Putin. Raja Salman membalas pujian pemimpin Kremlin dengan menyebut Rusia sebagai negara yang bersahabat.

Pembelian S-400 Rusia oleh negeri Raja Salman ini dibeberkan surat kabar Rusia Kommersant. Kesepakatan lebih lanjut kedua negara itu akan ditandatangani pada pertemuan WTO pada akhir Oktober nanti.

Foto/REUTERS

Pilihan Riyadh beli senjata ke Moskow merupakan hal tak wajar. Sebab, selama ini negara kaya di Teluk ini hanya percaya pada sistem senjata buatan Amerika dan Eropa. Selain itu, kebijakan luar negeri Rusia dan Saudi sejatinya juga tak sejalan.

Dalam krisis Suriah misalnya, Moskow mendukung rezim Presiden Bashar al-Assad dengan sokongan militer yang kuat. Sedangkan Riyadh menentang rezim Assad berkuasa di Suriah atau pro-oposisi.

Namun, Riyadh pada akhirnya terpincut S-400 Rusia yang sudah dikerahkan di Suriah. Selain itu, Riyadh menyadari perubahan situasi, di mana Moskow dan Damaskus meraih kemajuan pesat dalam perang sipil.

”Orang-orang Saudi telah kehilangan minat dan menyadari bahwa Rusia sekarang pengendali krisis,” kata Yuri Barmin, seorang pakar Dewan Urusan Internasional Rusia.

”Mereka melihat bagaimana keseimbangan kekuatan berubah di wilayah ini; bagaimana AS menarik diri dan bagaimana Rusia sekarang meningkatkan pengaruhnya di Timur Tengah,” lanjut dia.

Taktik sangar Saudi dengan membeli sistem pertahanan rudal mutakhir dari AS dan Rusia sekaligus ini tetap jadi misteri. Sebagai sekutu utama Washington, Saudi sudah mendapat jaminan keamanan.

Meski tak dimungkiri, Saudi saat ini sedang berseteru dengan Iran dan Qatar. Militer Iran diperhitungkan dunia, setelah dicurigai mengembangkan senjata nuklir. Negeri Persia ini juga sudah telebih dahulu membei S-400 Rusia. Sedangkan Qatar yang hubungan diplomatiknya diputus Riyadh atas tuduhan Doha mendukung terorisme, terkenal sangat kaya dan tidak sulit untuk memborong senjata canggih.

Israel Tak Senang
Gelagat Saudi membeli senjata-senjata canggih ini pernah membuat Israel—yang juga sekutu AS—tidak senang.

Pada Mei lalu, beberapa menteri Israel menyatakan keprihatinannya atas kesepakatan jual beli senjata yang ditandatangani oleh AS dan Arab Saudi selama kunjungan Presiden Donald Trump ke Riyadh. Para menteri negara Yahudi itu bahkan menganggap Saudi musuh yang akan menyusahkan.

Foto/REUTERS

Kesepakatan “pemborongan” senjata Washington oleh Riyadh kala itu mencapai USD350 miliar atau lebih dari Rp4.661 triliun selama sepuluh tahun. Dari total nilai itu, kesepakatan penjualan senjata gelombang awal senilai USD110 miliar atau lebih dari Rp1.464 triliun segera diberlakukan. Bisa jadi sistem anti-rudal THAAD itu bagian dari gelombang awal tersebut.

Israel tetap ingin mempertahankan superioritas militer dan perna meminta penjelasan AS soal kesepakatan penjualan senjata besar-besaran itu.

”Ini adalah masalah yang benar-benar menyusahkan kita,” kata Menteri Infrastruktur, Energi dan Sumber Daya Air Israel Yuval Steinitz pada Mei lalu.

”Ratusan juta dolar dalam transaksi senjata adalah sesuatu yang perlu kita dapatkan penjelasannya,” ujarnya. ”Arab Saudi adalah negara yang bermusuhan dan kita perlu memastikan bahwa kekuatan militer kualitatif Israel dipertahankan.”

Dia melanjutkan bahwa Israel belum memiliki hubungan diplomatik dengan Saudi dan tidak ada yang akan terjadi di masa depan.

Menteri Intelijen Israel Israel Yisrael Katz juga mengemukakan keprihatinan serupa.”Kekuatan militer kualitatif Israel harus dijaga,” katanya.

Credit sindonews.com

Presiden Turki Kecam AS Terkait Penangguhan Layanan Visa

Presiden Turki Tayyip Erdogan mengatakan, keputusan AS menangguhkan layanan visa sangat mengecewakan. Keputusan itu telah mengganggu hubungan kedua negara. (AFP PHOTO / ADEM ALTAN).

Jakarta, CB -- Presiden Turki Tayyip Erdogan mengatakan, keputusan Amerika Serikat untuk menangguhkan layanan visa di Turki sangat mengecewakan. Erdogan juga menyebut keputusan AS menangguhkan layanan visa juga telah mengacaukan situasi yang ada.

"Di atas segalanya, keputusan tersebut sangat menjengkelkan, karena kedutaan (AS) di Ankara mengambil keputusan dan pelaksanaan seperti itu mengacaukan," kata Erdogan dalam sebuah konferensi pers saat berkunjung ke Ukraina seperti dikutip dari Reuters, Senin (9/10).

Turki sendiri mendesak AS untuk meninjau ulang keputusan penangguhan layanan visa itu, terutama setelah penangkapan pegawai konsulat AS yang semakin meningkatkan ketegangan antara kedua negara.

Penangkapan pegawai konsulat AS pada minggu lalu di Istanbul karena dianggap memiliki hubungan dengan ulama Muslim AS, Fethullah Gulen yang dituding sebagai dalang kudeta militer yang gagal pada Juli 2016 silam.

Kedutaan Besar AS di Ankara mengecam tuduhan tanpa dasar tersebut. Usai penangkapan itu, AS melalui kedutaannya di Ankara mengumumkan pada hari Minggu malam bahwa pihaknya menghentikan semua layanan visa non-imigran di Turki.

Selang beberapa jam, Pemerintah Turki membalas dengan mengambil tindakan yang sama terhadap layanan visa warga AS.

Kemudian pada hari Senin, kementerian luar negeri Turki memanggil salah seorang diplomat AS untuk mendesak negaranya mencabut penangguhan visa tersebut. Pemerintah Turki mengatakan bahwa penangguhan visa tersebut menyebabkan "ketegangan yang tidak perlu".

Menteri Kehakiman Abdulhamit Gul mengatakan jika Washington memiliki masalah keamanan serius mengenai misinya di Turki terkait penangguhan visa, maka pihaknya akan mengambil langkah-langkah sebagai solusi.

"Tapi jika ini menyangkut penangkapan pegawai konsulat, maka ini adalah keputusan yang dibuat pengadilan Turki," kata Gul kepada televisi A Haber.

Kantor berita setempat, Anadolu yang dikelola Pemerintah Turki mengatakan seorang pekerja konsulat AS lainnya telah dipanggil untuk memberi kesaksian mengenai dugaan istrinya dan anak perempuannya mempunyai kaitan terhadap Gulen - yang dikatakannya muncul saat diinterogasi oleh Metin Topuz, karyawan tersebut ditangkap pekan lalu.

Credit cnnindonesia.com

Langgar Sanksi Korut, 4 Kapal Dilarang Masuk Semua Pelabuhan

PBB melarang empat kapal masuk ke pelabuhan seluruh dunia karena kedapatan melanggar sanksi yang dijatuhkan Dewan Keamanan atas Korea Utara. (Reuters/Denis Balibouse)

Jakarta, CB -- Perserikatan Bangsa-Bangsa melarang empat kapal masuk ke pelabuhan seluruh dunia karena kedapatan melanggar sanksi yang dijatuhkan Dewan Keamanan atas Korea Utara.

"Ada empat kapal yang ditetapkan oleh komite. Penetapan ini bukan berarti pembekuan aset atau larangan bepergian, tapi larangan pelabuhan," ujar koordinator panel PBB untuk urusan sanksi Korut, Hugh Griffiths.

Seorang sumber mengatakan kepada AFP bahwa kapal tersebut terdiri dari Petrel 8, Hao Fan 6, Tong San 2, dan Jie Shun.

Berdasarkan keterangan di situs MarineTraffic, tiga kapal pertama berbendera Comoros, Saint Kitts dan Nevis, serta Korea Utara. Sementara itu, Jie Shun tak terdaftar di situs tersebut.

Sumber itu menuturkan, sanksi tersebut dijatuhkan setelah empat kapal itu kedapatan membawa batu bara, makanan laut, dan bijih besi, bahan ekspor yang dilarang dalam resolusi PBB atas Korut sejak Agustus lalu.

Bulan lalu, sanksi itu diperbarui dengan menambahkan larangan untuk tekstil dan pekerja Korut.

Sanksi itu dijatuhkan setelah Korut melakukan uji coba rudal yang melintasi langit Jepang. Uji coba ini dilakukan setelah Korut meluncurkan rudal balistik ke Guam, wilayah AS di Pasifik, dengan rute melalui Jepang.

Credit cnnindonesia.com

Korsel Kembangkan Bom untuk Lumpuhkan Senjata Korut

Ilustrasi. (Diolah dari Thinkstock)

Jakarta, CB -- Seorang sumber militer Korea Selatan mengatakan Seoul tengah mengembangkan teknologi bom grafit non-mematikan yang mampu melumpuhkan jaringan daya senjata Korea Utara.

Senjata ini dikembangan Seoul sebagai antisipasi jika perang dengan Korea Utara benar-benar terpecah, setelah ketegangan di Semenanjung Korea yang terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir.

"Seluruh teknologi untuk pengembangan bom grafit telah diamankan, berada pada tahap di mana kami bisa membuat bom kapan saja," ucap sumber militer tersebut seperti dikutip kantor berita Yonhap, Senin (9/10).

Bom yang dikenal dengan "blackout bomb" ini dilaporkan mampu mengganggu hingga melumpuhkan jaringan listrik suatu alat persenjataan dengan menyebarkan filamen grafit karbon pada sistem tersebut.

Teknologi ini juga sering disebut sebagai bom pelunak karena bisa mempengaruhi sumber tenaga suatu sistem atau alat.

Senjata ini pertama kali digunakan Amerika Serikat untuk melawan Irak dalam Perang Teluk 1990-1991, dan NATO saat berperang dengan Serbia pada 1999.

Sumber itu mengatakan, bom yang dikembangkan oleh Badan Pengembangan Pertahanan Korsel ini pun akan menjadi bagian kunci dari program serangan pencegahan Negeri Ginseng alias Kill Chain.

Sumber tersebut mengatakan, kementerian pertahanan juga telah mengajukan anggaran sebesar US$436 ribu untuk mengembangkan teknologi itu. Namun, hingga kini kementerian keuangan belum menyetujui proposal tersebut.

Selain itu, Korsel dan AS juga dilaporkan telah meningkatkan operasi pengintaian terhadap Korut di tengah besarnya spekulasi soal rencana negara terisolasi itu meluncurkan uji coba rudal jarak jauh terbarunya dalam waktu dekat.

Prediksi ini semakin kuat setelah seorang anggota parlemen Rusia yang baru mengunjungi Pyongyang mengatakan rezim Kim Jong-un sedang mempersiapkan uji coba senjata yang mampu menjangkau pantai bagian barat AS.

Meski Seoul belum menemukan tanda-tanda kuat provokasi Korut akan segera terjadi, mereka tetap ingin berjaga-jaga.

"Namun, sejumlah aktivitas dan gerakan-gerakan di situs rudal Korut terus terdeteksi. Karena itu, kami terus mempertahankan dan meningkatkan strategi pengintaian serta kesiapan [militer]," kata sumber militer itu.

Credit cnnindonesia.com

Kasus Kim Jong-nam, Siti Aisyah Dibawa ke Lab Senjata Kimia

Terdakwa asal Indonesia, Siti Aisyah, menjalani persidangan kasus dugaan pembunuhan Kim Jong-nam, kakak tiri Kim Jong-un. (Reuters/Lai Seng Sin)

Jakarta, CB -- Terdakwa asal Indonesia dalam kasus pembunuhan Kim Jong-nam, Siti Aisyah, dibawa ke Pusat Analisis Senjata Kimia di Petaling Jaya sementara proses persidangan yang digelar di Malaysia memasuki minggu kedua, Senin (9/10).

Selain Siti, terdakwa asal Vietnam, Doan Thi Huong yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan kakak tiri Kim Jong-un ini juga dibawa ke pusat analisis itu untuk tujuan yang sama, yakni mengidentifikasi sejumlah barang bukti yang disebut terpapar racun saraf VX.

Kedua terdakwa dilaporkan sampai di Departemen Kimia sekitar 09.00 pagi waktu lokal dengan menggunakan baju kurung, pakaian tradisional Malaysia, lengkap dengan rompi anti-peluru. Siti dan Doan sampai di lokasi dengan penjagaan ketat polisi dan delapan mobil patroli.

Menurut laporan Straits Times, proses identifikasi dilakukan di luar pengadilan sebab sejumlah barang bukti diduga terpapar racun VX yang masih aktif dan dikhawatirkan membahayakan.

Pekan lalu, jaksa mengatakan jejak yang diduga digunakan untuk membunuh saudara pemimpin Korea Utara itu ditemukan tercecer pada pakaian Siti Aisyah dan Doan. Racun saraf VX dikategorikan perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai senjata pemusnah massal.

Kepala Departemen Kimia di Pusat Analisis Senjata Kimia pada pekan lalu juga bersaksi bahwa sampel racun yang dikenal sebagai asam VX ditemukan pada kemeja tanpa lengan yang dipakai Siti saat peristiwa berlangsung.

Kim Jong-nam, kakak tiri pemimpin Korut, Kim Jong-un. (AFP Photo/Yomiuri Shimbun)

Sementara itu, jejak prekursor atau zat pembentuk racun VX lainnya juga terdapat pada kemeja bertuliskan "LOL" yang dipakai Doan di hari Jong-nam tewas.

Kedua perempuan itu diancam hukuman mati setelah dijerat pasal pembunuhan berencana yang dilakukan pada 13 Januari lalu.
Rekaman CCTV menunjukkan Siti dan Doan tiba-tiba menyeka wajah Jong-nam menggunakan racun VX saat berada di terminal 2 keberangkatan Bandara Internasional Kuala Lumpur. Tak lama, pria berusia 45 tahun itu mengaku pusing dan kejang-kejang hingga akhirnya tewas dalam perjalanan menuju rumah sakit.

Sejumlah tes laboratorium telah diajukan jaksa penuntut umum sebagai bukti, dalam sidang sepekan kemarin. Hasil autopsi, sementara itu, menunjukkan temuan sampel racun VX pada wajah, kelompak mata, tas, dan kemeja Jong-nam.

Sementara itu, kuasa hukum Siti Aisyah, Gooi Soon Seng, menuduh otoritas Malaysia bersikap tidak etis dan tidak adil lantaran enggan membuka dokumen penting secara transparan kepada para pengacara terdakwa.

Gooi mengatakan polisi dan jaksa sampai saat ini tidak memberikan rekaman CCTV bandara dan hasil autopsi Jong-nam. Padahal, tuturnya, dokumen-dokumen tersebut penting dipelajari untuk membangun pembelaan bagi terdakwa.

"Tentu ini sangat membuat frustrasi, saya telah mengirimkan sejumlah permintaan kepada jaksa dan polisi tapi tak ada yang disrespons. Sangat tidak etis dan tidak bersahabat," kata Gooi.

"Hak atas persidangan yang berjalan adil digambarkan dari pembukaan dokumen-dokumen penting sesegera mungkin selama masa pra-sidang, bukan pada jam-jam krusial sebelum dimulainya persidangan."

Persidangan Siti Aisyah akan dilanjutkan esok dan masih akan berjalan cukup panjang. Setelah jaksa mendatangkan sejumlah saksi ahli, hakim juga akan mendengarkan beberapa testimoni saksi lain yang didatangkan tim pengacara kedua terdakwa.

Credit cnnindonesia.com