Kamis, 03 Agustus 2017

Tak Percaya AS, Korsel Pertimbangkan Bangun Senjata Nuklir

Ilustrasi. (CNN Indonesia/Astari Kusumawardhani)

Jakarta, cb -- Korea Selatan mulai mempertimbangkan untuk mengembangkan program senjata nuklir karena Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump dianggap tak dapat dipercaya, sementara ancaman Korea Utara yang kian nyata.

"Kebijakan 'Amerika yang utama' dari Trump menimbulkan sentimen publik. Mereka ingin ada keseimbangan kekuatan antara Korea Utara dan Korea Selatan," ujar Moon Chung-in, penasihat keamanan untuk Presiden Moon Jae-in.

Moon Jae-in sebenarnya menolak gagasan pengembangan program senjata nuklir di Korsel. Namun menurut Moon Chung-in, masyarakat sudah mulai gerah dengan ancaman dari Korut.

Korsel sendiri sudah beberapa kali mencoba mengembangkan program senjata nuklirnya hingga akhirnya menyerah pada medio 1970-an, atas desakan dari AS. Kini, Korsel pun bergantung pada senjata nuklir senilai US$4 ribu dari AS.

Sebagaimana dilansir Independent, perbincangan ini mulai memanas setelah Korut sukses melakukan dua uji coba rudal balistik antarbenua (ICBM) dalam kurun waktu satu bulan.

Uji coba terakhir pada pekan lalu mulai meresahkan para pejabat AS yang awalnya tidak yakin akan jarak tempuh rudal Korut.

Berselang beberapa hari setelah itu, AS langsung mengumumkan akan melakukan uji coba ICBM pada Rabu waktu setempat.

Credit CNN Indonesia

Ron Paul: Trump Tak Sabar Berpacu Menuju Perang

WASHINGTON - Ikon Libertarian Ron Paul menuduh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengkhianati janjinya kepada pemilih Amerika karena mencari konflik baru dengan Iran atau pun Korea Utara (Korut). Mantan senator Partai Republik ini memperingatkan bahwa perang bisa mengakhir jabatan Trump sebagai presiden AS.

”Presiden Trump tampaknya tidak sabar berpacu menuju setidaknya satu perang yang mengerikan. Mungkin dua. Pertanyaan besarnya adalah siapa yang akan menjadi yang pertama? Korea Utara atau Iran?,” tulis mantan anggota Kongres berusia 81 tahun itu di kolom mingguannya yang diterbitkan di situs Ron Paul Institute for Peace and Prosperity.

Paul juga menyinggung sanksi baru AS terhadap Rusia yang diteken Trump atas tekanan Kongres AS.

”Dengan tekanan yang terus berlanjut baik dari Demokrat maupun Republik atas tuduhan 'Russiagate' yang belum terbukti, semakin terlihat dia akan mencari bantuan dengan memulai sebuah 'perang kecil yang menyenangkan’,” lanjut Paul.

“Jika dia melakukannya, bagaimanapun, (masa) kepresidenannya kemungkinan akan berakhir dan dia mungkin pada akhirnya akan meledak menjadi perang yang jauh lebih besar dalam prosesnya,” papar Paul yang pernah memperebutkan nominasi presiden dari Partai Republik pada 2008 dan 2012.

Gedung Putih telah berusaha untuk memberikan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Pyongyang atas serangkaian uji coba rudal yang dilakukan atas perintah Kim Jong-un selama setahun terakhir.

Paul percaya bahwa Trump ingin memainkan peran proaktif dalam kebuntuan apapun dengan rezim Kim. Menurutnya, penerbangan pesawat pembom B-1 AS di atas semenanjung Korea baru-baru ini menjadi contoh bahwa Trump mengirim pesan yang jelas bahwa dia siap untuk menyerang.

Paul lebih jauh mengkritik peningkatan kekuatan Angkatan Laut AS di Teluk Persia dalam beberapa bulan terakhir, yang menyebabkan bentrokan antara kapal Iran dan Amerika.

”Bayangkan jika Angkatan Laut AS telah menemukan kapal perang Iran di Teluk Meksiko menembakkan senapan mesin ke arah mereka saat mereka mendekati orang-orang Iran,” terang Paul, yang secara konsisten menganjurkan sebuah kebijakan non-intervensionisme, seperti dikutip Russia Today, Kamis (3/8/2017).

Mantan politisi AS ini mencatat bahwa kesediaan Iran mematuhi persyaratan perjanjian nuklir di era Presiden Obama telah membuat Trump kecewa.

Credit sindonews.com

Senator AS:Trump Bilang akan Ada Perang dengan Korut

WASHINGTON - Senator Lindsey Graham mengaku diberitahu Presiden Donald Trump bahwa akan ada perang antara Amerika Serikat (AS) dan Korea Utara (Korut) yang dipicu program rudal negara “nakal” tersebut. Menurutnya, perang akan pecah jika Pyongyang terus mengancam menargetkan AS dengan rudal balistik antarbenua (ICBM).

”Dia telah memberitahu saya, saya percaya dia,” kata senator Partai Republik itu hari Selasa waktu AS. ”Jika saya orang China, saya juga akan mempercayainya, dan melakukan sesuatu untuk itu,” katanya lagi.

Graham mengatakan bahwa Trump tidak akan membiarkan rezim Kim Jong-un yang berkuasa di Korut memiliki ICBM dengan kemampuan nuklir untuk menghantam Amerika.

”Jika ada perang yang harus dihentikan (Kim Jong-un), itu akan terjadi di sana. Jika ribuan orang mati, mereka akan mati di sana. Mereka tidak akan mati di sini. Dan dia telah mengatakan kepada saya ke wajah saya,” kata Graham, seperti dikutip NBC News, Rabu (2/8/2017).

Para pakar militer menyatakan bahwa tidak ada pilihan bagus untuk mengatasi Korut, karena jika membunuh Kim Jong-un, orang-orang Korea Selatan termasuk warga AS di Korea Selatan menjadi taruhannya.

Graham mengatakan bahwa ahli militer “salah” dengan menyebut tidak ada opsi yang bagus. ”Ada opsi militer untuk menghancurkan program senjata Korut dan Korut itu sendiri,” katanya.

Korut pertama kali menguji sebuah ICBM pada tanggal 4 Juli 2017. Rudal bisa dikategorikan sebagai ICBM atau rudal balistik antarbenua jika memiliki jangkauan setidaknya 3.500 mil.

Jika uji coba ICBM Korut itu terkonfirmasi, maka rudal rezim Kim Jong-un itu benar-benar mampu mencapai wilayah AS. Dalam uji coba, ICBM Korut mendarat di Laut Jepang.

Stasiun televisi negara Korut telah menayangkan perayaan besar uji coba rudal berbahaya itu sebagai bagian dari sejarah Pyongyang.

Credit sindonews.com

Trump Teken Sanksi, Rusia: Deklarasi Perang Ekonomi Total!

MOSKOW - Moskow marah setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meneken sanksi terbaru terhadap Rusia. Perdana Menteri (PM) Rusia Dmitry Medvedev menyebut, langkah Trump atas tekanan Kongres itu sebagai deklarasi perang ekonomi total terhadap Moskow.

PM Medvedev menyampaikan kemarahannya itu melalui Twitter. Menurutnya, Trump sejatinya tidak suka dengan sanksi tersebut. Tapi, presiden AS itu terancam digulingkan jika tidak menuruti kehendak Kongres.

Sanksi baru ini dijatuhkan Washington kepada Moskow atas tuduhan Rusia ikut campur pemilu presiden AS tahun 2016. Sanksi ditandatangani Trump semalam.

“Pemerintahan Trump telah menunjukkan kelemahan total dengan menyerahkan kekuasaan eksekutif kepada Kongres dengan cara yang paling memalukan. Ini mengubah keseimbangan kekuatan di lingkaran politik AS,” tulis Medvedev di Twitter melalui akun @MedvedevRussiaE, yang dikutip Kamis (3/8/2017).

”Ini mengakhiri harapan untuk memperbaiki hubungan kita dengan pemerintah baru AS,” lanjut dia mengacu pada penyataan Trump yang berulang kali ingin membangun hubungan baru dan baik dengan Rusia.

”Kedua, ini adalah sebuah deklarasi perang ekonomi total terhadap Rusia,” imbuh Medvedev.

“Institusi AS sepenuhnya mengalahkan Trump. Presiden tidak senang dengan sanksi baru tersebut, namun dia tidak bisa tidak menandatangani undang-undang (sanksi) itu,” papar PM Medevedev.

”Langkah-langkah baru akan datang, dan pada akhirnya mereka bertujuan untuk menyingkirkannya dari kekuasaan.”

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Donald Trump resmi menandatangani rancangan undang-undang (RUU) tentang pemberlakuan sanksi baru terhadap Rusia. RUU yang kini jadi undang-undang tersebut juga membatasi hak Trump untuk meredam sanksi terhadap Moskow.

Trump tak berdaya dengan kekuatan Kongres yang dengan vetonya bisa leluasa menggulingkan Trump. Pada akhirnya, Trump mau tidak mau harus meneken sanksi terhadap Rusia yang sebenarnya tidak dia sukai.

”RUU tersebut mencakup sejumlah ketentuan yang jelas-jelas tidak konstitusional yang dimaksudkan untuk menggantikan wewenang konstitusional eksklusif presiden,” kata pihak Gedung Putih saat mengumumkan penandatanganan sanksi.

Credit sindonews.com

Rusia Merasa Berhak Membalas AS Pasca UU Sanksi Diteken Trump

Pasca pengesahan undang-undang sanksi kepada Rusia oleh Presiden AS Donald Trump, Rusia dalam pernyataannya merasa berhak membalas sanksi sepihak itu. (REUTERS/Sergei Karpukhin)

Jakarta, CB -- Kementerian Luar Negeri Rusia merespon pengesahan undang-undang yang memberikan sanksi kepada Moskow oleh Presiden AS Donald Trump, Rabu (2/8) waktu Washington DC. Dalam pernyataannya, Rusia menganggap mereka berhak mengambil tindakan balasan atas sanksi tersebut.

“Kami telah menunjukkan bahwa kami tidak akan menyisakan aksi permusuhan yang tidak memiliki jawaban, dan kami jelas berhak mengambil tindakan pembalasan,” tulis pernyataan Kementerian Luar Negeri Rusia, diberitakan AFP.

Dalam pernyataannya, Kemenlu Rusia menyebut bahwa sanksi terhadap negeri itu telah menempatkan stabilitas global dalam bahaya. Selain itu, Moskow menyebut Amerika Serikat punya andil dalam situasi tersebut.

Karenanya, Kemenlu Rusia menyebut undang-undang sanksi itu kebijakan berbahaya dan ‘picik’.

“Rusia mendesak Amerika Serikat untuk menyingkirkan ilusi dan memahami bahwa tidak ada ancaman atau tekanan yang akan memaksa Rusia mengubah kebijakannya atau mengorbankan kepentingan nasionalnya,” tulis pernyataan Kemenlu Rusia.

“Rusia tetap terbuka untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat di daerah-daerah yang dianggap bermanfaat bagi Moskow dan keamanan internasional, terutama mengenai konflik regional,” lanjutnya yang merujuk soal Suriah.

“Namun kerja sama tersebut hanya akan terjadi bila politisi Washington berhenti melihat dunia melalui pandangan eksklusif khas Amerika mereka,” lanjut pernyataan Rusia.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi menandatangani undang-undang yang memberikan sanksi kepada Rusia pada Rabu (2/8) waktu Washington DC.

Diberitakan Reuters, meski menandatangani undang-undang sanksi kepada Rusia, Trump justru menganggap dokumen tersebut cacat.

“Sementara saya menyukai tindakan tegas untuk menghukum dan mencegah perilaku agresif oleh Iran, Korea Utara, dan Rusia, udang-undang ini secara signifikan cacat,” kata Trump dalam pernyataannya usai menandatangani dokumen tersebut secara tertutup dari media.

Kongres yang dikuasai Partai Republik menyetujui undang-undang tersebut dengan selisih suara yang besar guna menghalangi upaya Trump memveto RUU itu.

Kongres menyetujui sanksi untuk menghukum pemerintah Rusia atas campur tangan dalam pemilihan Presiden AS 2016, aneksasi Crimea dari Ukraina, dan pelanggaran norma internasional lainnya.

Credit CNN Indonesia

Sah, Trump Teken Sanksi untuk Rusia

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menandatangani rancangan undang-undang (RUU) tentang pemberlakuan sanksi baru terhadap Rusia. Undang-undang ini juga membatasi hak Trump untuk meredam sanksi terhadap Moskow.

RUU tersebut adalah salah satu perundang-undangan utama pertama yang dikirim ke meja Trump. Ini merupakan teguran terhadap Trump dengan memberikan kekuasaan veto kepada Kongres untuk mencegahnya menghapus sanksi Rusia.

"RUU tersebut mencakup sejumlah ketentuan yang jelas-jelas tidak konstitusional yang dimaksudkan untuk menggantikan wewenang konstitusional eksklusif Presiden untuk mengakui pemerintah asing, termasuk batas wilayah mereka," kata Gedung Putih saat mengumumkan penandatanganan tersebut seperti dikutip dari CNN, Rabu (2/8/2017).

Bahkan sebelum Trump menandatangani undang-undang tersebut, tindakan tersebut telah mendorong Presiden Rusia Vladimir Putin untuk membalas serangan AS atas sanksi baru tersebut. Kongres AS memberlakukan sanksi atas campur tangan Rusia dalam pemilihan AS 2016 lalu, serta aneksasi Crimea serta agresi Rusia di Suriah.

Selain sanksi AS yang baru terhadap Rusia, mantan Presiden Barack Obama menyita dua komplek Rusia di New York dan Maryland pada bulan Desember lalu sebagai tanggapan atas campur tangan pemilihan. Rusia menanggapi dengan memerintahkan AS untuk mengurangi staf dalam misi diplomatiknya dengan 755 karyawan, serta menyita dua properti diplomatik AS.

Undang-undang sanksi yang baru tersebut menyentuh sektor energi dan pertahanan Rusia, dan juga mencakup sanksi baru terhadap Iran dan Korea Utara (Korut).

Langkah tersebut ditandatangani menjadi undang-undang setelah melewati batas luar biasa baik di DPR maupun Senat, yang membuat ancaman veto presiden menjadi tidak berjalan.

Credit sindonews.com

Mulai 1 September, AS Larang Warganya Melancong ke Korut

Amerika Serikat melarang warganya bepergian ke Korea Utara mulai 1 September mendatang. (REUTERS/Edgar Su)

Jakarta, CB -- Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat memberlakukan larangan bepergian ke Korea Utara mulai 1 September mendatang. Selain itu, AS juga mengimbau warganya yang berada di Pyongyang harus segera meninggalkan negara itu.

“Paspor AS tidak valid untuk bepergian ke, di atau melalui Korea Utara. Pembatasan tersebut berlaku 30 hari, dan berlaku untuk satu tahun kecuali diperpanjang atau dicabut oleh Menteri Luar Negeri,” bunyi pernyataan Kemlu AS, dikutip Reuters.

“Warga negara AS yang saat ini berada di Korea Utara dengan paspor AS harus meninggalkan Korea Utara sebelum pembatasan perjalanan mulai berlaku pada hari Jumat, 1 September 2017.”

Adapun, pengecualian diberikan bagi jurnalis dan pekerja kemanusiaan.

“Wartawan, perwakilan Komite Palang Merah Internasional atau Palang Merah Amerika yang melakukan perjalanan ke misi resmi, dan mereka yang bepergian ke Korea Utara untuk pertimbangan kemanusiaan yang mendesak, bisa meminta validasi khusus untuk perjalanan ke negara tersebut,” kata Kemlu.

Bulan lalu, pemerintah AS telah mengatakan akan melarang warganya melancong ke Korut dengan alasan keamanan dan meningkatnya risiko “hukuman jangka panjang” bagi warga asing.

Otto Warmbier, mahasiswa AS yang tewas usai ditahan selama 17 bulan di Korea Utara. (REUTERS/KCNA)

Selain itu, Korea Utara juga akan menjadi satu-satunya negara dimana warga AS dilarang berkunjung.

Larangan itu dikeluarkan setelah mahasiswa AS yang ditahan di Korut, Otto Warmbier, meninggal. Warmbier harus dievakuasi medis dari Pyongyang karena koma dan tutup usia setelah dirawat selama sepekan di kampung halamannya.

Sebelumnya, Warmbier yang berkunjung ke Korut untuk berlibur, dituding bersalah karena menyelundupkan brosur propaganda rezim Kim Jong-un dan dihukum 15 tahun penjara serta kerja paksa.

Sekitar 17 bulan mendekam di penjara, Warmbier dipulangkan ke AS pada 13 Juni atas alasan kemanusiaan. Dia dipulangkan dalam keadaan koma.

Sepekan dirawat di rumah sakit di AS, Warmbier mengembuskan napas terakhir. Dokter yang merawatnya menyebut Warmbier menderita kerusakan otak parah dan tidak merespon perawatan.

Meskipun demikian, situasi yang menyebabkan Warmbier koma tidak diungkapkan secara jelas oleh Pyongyang. Melalui media pemerintah, rezim Kim Jong-un menyebut kematian Warmbier adalah “misteri” dan membantah mahasiswa berusia 22 tahun itu jatuh koma akibat penyiksaan dan pemukulan saat berada dalam tahanan.

Saat ini, Korea Utara juga masih menahan tiga warga negara AS, seorang pastor asal Kanada, serta tiga warga Korea Selatan. Selain itu, Jepang juga menyebut rezim Kim Jong-un menahan beberapa warga negaranya.

Credit CNN Indonesia

Berlakukan Larangan ke Korut, AS Minta Warganya Tinggalkan Pyongyang

WASHINGTON - Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengatakan larangan perjanalan pemegang paspor AS ke Korea Utara (Korut) akan mulai berlaku pada 1 September. Departemen itu juga menyatakan bahwa warga AS harus pergi meninggalkan negeri komunis tersebut sebelum tanggal tersebut.

"Wartawan dan pekerja kemanusiaan mungkin mengajukan pengecualian atas larangan tersebut," kata departemen tersebut dalam sebuah pemberitahuan publik seperti dikutip dari Reuters, Kamis (3/8/2017).

Departemen Luar Negeri mengeluarkan sebuah pemberitahuan di Federal Register pada hari Rabu yang menyatakan paspor AS tidak valid untuk bepergian ke, di atau melalui Korut. Pembatasan tersebut berlaku 30 hari, dan berlaku untuk satu tahun kecuali diperpanjang atau dicabut oleh sekretaris negara.

"Orang-orang yang saat ini berada di Korut dengan paspor AS harus meninggalkan Korut sebelum pembatasan perjalanan mulai berlaku pada hari Jumat, 1 September 2017," kata departemen tersebut dalam sebuah pernyataan.

"Wartawan atau wartawan profesional, perwakilan Komite Palang Merah Internasional atau Palang Merah Amerika yang melakukan perjalanan untuk misi resmi, mereka yang bepergian ke Korut untuk pertimbangan kemanusiaan yang mendesak dan mereka yang permintaannya sesuai kepentingan nasional mungkin meminta Validasi khusus paspor mereka untuk perjalanan ke negara tersebut," kata Departemen Luar Negeri.

Pemerintah A.S. bulan lalu mengatakan akan melarang orang Amerika bepergian ke Korut karena risiko "penahanan jangka panjang" di sana.

Larangan tersebut terjadi pada saat ketegangan meningkat antara AS dan Korut, yang telah berupaya mengembangkan rudal berujung nuklir yang mampu menghantam negeri Paman Sam.

Korut akan menjadi satu-satunya negara di mana AS memberlakukan larangan bepergian.

Mahasiswa asal Amerika Otto Warmbier, yang dijatuhi hukuman kerja keras 15 tahun oleh Korut, kembali ke AS dalam keadaan koma pada 13 Juni lalu setelah dibebaskan dengan alasan kemanusiaan. Ia kemudian meninggal pada 19 Juni. Keadaan seputar kematiannya tidak jelas, termasuk mengapa ia mengalami koma.

Korut mengatakan melalui media negaranya bahwa kematian Warmbier adalah "sebuah misteri" dan menampik tuduhan bahwa dia telah meninggal akibat penyiksaan dan pemukulan di tahanan.

Korut saat ini menahan dua akademisi Korea-Amerika dan seorang misionaris, seorang pastor Kanada dan tiga warga Korea Selatan (Korsel) yang sedang melakukan pekerjaan misionaris. Jepang mengatakan Korut juga telah menahan setidaknya beberapa lusin warga negaranya.

Credit sindonews.com

AS Uji Coba Rudal Balistik Antar Benua

WASHINGTON - Pentagon melakukan uji coba rudal balistik antarbenua yang tidak bersenjata pada Rabu (2/8/2017). Uji coba ini tentunya akan menjadi catatan bagi Korea Utara (Korut), yang baru saja melakukan uji coba serupa, dan bagi China, yang mendapat desakan dari pemerintahan Trump untuk menekan Korut.

Tes tersebut dilakukan sehari setelah Sekretaris Negara, Rex W. Tillerson, mengatakan bahwa Amerika Serikat (AS) tidak berniat menggulingkan rezim Korut dan bersedia untuk berbicara dengan Pyongyang.

Rudal rudal antar benua Minuteman III yang tidak bersenjata diluncurkan dari Vandenberg Air Force Base di California, menurut sebuah pernyataan resmi dari Komando Strike Angkatan Udara Global yang dirilis setelah tes selesai.

"Meskipun bukan tanggapan terhadap tindakan Korut baru-baru ini, pengujian tersebut menunjukkan bahwa operasi nuklir AS berjalan aman, terjamin, efektif dan siap untuk dapat mencegah, mendeteksi dan mempertahankan serangan terhadap AS dan sekutu-sekutunya," bunyi pernyataan itu seperti dikutip dari New York Times.

Pernyataan tersebut mengatakan bahwa rudal tersebut menempuh jarak sekitar 4.200 mil di atas Samudra Pasifik ke Atol Kwajalein di Kepulauan Marshall. Tes tersebut dideskripsikan sebagai cara untuk memverifikasi keakuratan dan keandalan sistem persenjataan ICBM, menyediakan data berharga untuk memastikan pencegah nuklir yang aman, aman dan efektif.

Sebelumnya, Korut telah melakukan uji coba rudal balistik antar benua pada akhir pekan lalu. Pemimpin Korut, Kim Jong-un, mengklaim bahwa seluruh kota di AS telah berada di dalam jangkauan serangan rudalnya.

Pendapat Jong-un ini diamini oleh sejumlah ahli. Menurut mereka, rudal balistik terbaru yang diuji coba oleh rezim komunis itu sudah mendekati kota New York.

Credit sindonews.com

Menlu AS akan tekan China, ASEAN soal Korut di Manila

Hwasong-14, peluru kendali antarbenua atau ICBM milik Korea Utara. (Reuters)

Washington (CB) - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Rex Tillerson akan menekan China dan negara-negara Asia lainnya agar mengambil tindakan lebih keras terhadap Korea Utara.

Tekanan itu akan dilancarkan Tillerson saat menghadiri pertemuan kawasan di Manila mulai pekan depan, ungkap seorang pejabat tinggi AS, Rabu.

Susan Thornton, pejabat pelaksana asisten menteri luar negeri urusan Asia Timur, mengatakan bahwa Tillerson akan punya kesempatan untuk berbicara dengan menteri luar negeri China pada pertemuan Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) di Manila. Namun, ia tidak berencana untuk melakukan pertemuan dengan menteri luar negeri Korea Utara di sana.

Susan mengatakan bahwa Tillerson, yang dijadwalkan tiba di Manila pada Sabtu, akan mengupayakan kerja sama lebih erat dalam mengucilkan Korea Utara serta menerapkan sanksi-sanksi Perserikatan Bangsa-bangsa atas program peluru kendali dan senjata nuklir Korut.

Menurut Susan, Washington menginginkan negara-negara untuk secara "drastis" menurunkan hubungan dengan Pyongyang.

"Yang kita sedang upayakan adalah menggembleng tekanan ini serta mengucilkan Korea Utara agar (negara) itu bisa melihat kesempatan yang hilang karena mengembangkan program senjata," ujarnya kepada para wartawan melalui telepon menyangkut lawatan Tillerson.

Susan mengatakan China telah mengambil langkah-langkah penting, ... terus terang langkah yang tidak pernah diambil sebelumnya" untuk meningkatkan tekanan terhadap negara tetangganya, Korea Utara. Tapi (China) bisa melakukan "lebih banyak lagi" untuk meningkatkan penerapan sanksi-sanksi yang sudah ada dan menerapkan banyak lagi (sanksi)."

Pernyataan Susan itu sangat berbeda dengan yang dinyatakan Presiden AS Donald Trump.

Trump pada Sabtu menuding Beijing "tidak membantu apa-apa" soal Korea Utara dan menunjuk defisit besar dalam perdagangan antara AS dan China.

Susan mengatakan Tillerson akan terus menekan China soal masalah Laut China Selatan. Sementara di Asia, Amerika Serikat terus menekankan agar pedoman perilaku segera digunakan atas sengketa-sengketa kewilayahan.

Ia mengatakan Amerika Serikat "tentu" juga akan membahas masalah hak asasi manusia dengan pemerintahan Presiden Filipina Rodrigo Dutere terkait perang terhadap narkoba.

Tillerson juga akan berkunjung ke Thailand pada Selasa depan dan kemudian ke Malaysia, demikian Reuters

Credit antaranews.com

Setelah Korut, Giliran China Lakukan Uji Coba Rudal

China dilaporkan telah melakukan serangkaian uji coba rudal pada akhir pekan lalu. Foto/Ilustrasi/Istimewa

WASHINGTON - Sejumlah pejabat Amerika Serikat (AS) mengatakan China telah melakukan serangkaian tes rudal pada akhir pekan lalu. Beijing menjadikan tiruan misil dan jet AS menjadi targetnya.

Badan mata-mata AS mendeteksi militer China meluncurkan serangkaian 20 rudal dengan sasaran tiruan yang dirancang agar terlihat seperti peluncur rudal THAAD AS dan jet tempur siluman Angkatan Udara AS, F-22, yang canggih seperti dikutip dari Fox News, Kamis (3/8/2017).

Para pejabat meyakini militer China menguji rudal intermediate, menengah dan jelajah. Para pejabat itu juga mengatakan tes tersebut dimaksudkan untuk bertepatan dengan perayaan Hari Angkatan Darat China pada 1 Agustus lalu.

China saat ini memiliki banyak kapal perusak, kapal penjelajah dan kapal selam seperti Angkatan Laut AS. Beijing baru-baru ini meluncurkan kapal tipe perusak baru yang menurut para pengamat mengalahkan saingannya kapal perusak kelas Arleigh Burke AS.

Beberapa hari sebelum tes rudal China pada hari Sabtu, satelit militer AS juga mendeteksi usaha peluncuran rudal anti balistik China yang gagal. Rudal tersebut adalah sistem anti rudal balistik THAAD versi Beijing.

Sebelumnya, Sekretaris Negara AS Rex Tillerson mengatakan bahwa AS dan China berada pada "titik pivot" dalam sejarah.

Tillerson mengakui perbedaan antara dua kekuatan super itu atas masalah Korea Utara (Korut) dan pembangunan pangkalan militer Beijing yang terus berlanjut di pulau buatan manusia di Laut Cina Selatan.

"Kami akan menghadapi perbedaan-perbedaan itu dengan cara yang tidak menimbulkan konflik terbuka," kata Tillerson bersumpah.

Tillerson mengatakan pada beberapa titik dia akan terbuka untuk melakukan pembicaraan dengan Korut.

Satu hari setelah peluncuran rudal balistik antar benua Korut, Presiden Trump mengaku sangat kecewa dengan China karena tidak melakukan apa untuk menghentikan program rudal dan nuklir Korut.

Pernyataan Trump ini dibalas oleh utusan PBB dari China dengan mengatakan AS dan Korut, bukan Beijing, harus mengurangi ketegangan dan bekerja untuk melanjutkan perundingan guna mengakhiri program rudal balistik nuklir dan antar benua Pyongyang.

Credit sindonews.com

Beijing kepada India: Tinggalkan Wilayah China atau Perang!

BEIJING - Seorang pakar pertahanan India yang agresif menuduh Beijing menyebarluaskan berita pemberontah terhadap New Delhi mendapat tanggapan yang tegas dari sejawatnya. Pejabat Departemen China mengatakan bahwa pasukan India harus meninggalkan daerah Doklam yang diperebutkan jika mereka tidak menginginkan perang.

Ucapan tersebut muncul di tengah perdebatan sengit antara seorang Mayor Jenderal Angkatan Darat yang sudah pensiun dan sekarang menjadi pengamat pertahanan India, Ashok Mehta, dan direktur Pusat Kementrian Keamanan Internasional Kementerian Pertahanan China, Kolonel Senior Zhou Bo.

Kedua perwira tersebut tampaknya diajak untuk mengomentari ketegangan daerah perbatasan di atas dataran tinggi Doklam pada sebuah acara yang dihelat oleh China Global Television Network (CGTN). Daerah yang diperebutkan itu terjepit di antara India, China dan Bhutan.

Ditawari untuk berbicara lebih dulu, Mehta melepaskan omelan yang panjang namun penuh semangat. Ia menuduh China mengipasi sentimen anti-India dengan cara yang terlalu agresif.

"Media China, think tank, Xinhua, Global Times, PLA Daily telah menulis cerita paling agresif dan paling mengerikan tentang ancaman India, membawa India ke medan perang, membuka konflik dua front, mengajarkan India sebuah pelajaran," mantan jenderal tersebut mengeluh.

"Maksud saya, bahasa seperti itu tidak digunakan di India!" Mehta menambahkan seperti dikutip dari Russia Today, Kamis (3/8/2017).

Ditanya oleh pembawa berita jika dia bisa memberikan bukti dan memberi tahu beberapa artikel khusus China yang menampilkan retorika penghasut, ahli India itu gagal mengutip, namun mengingat latar belakang profesinya.

"Saya pensiun dari angkatan darat pada tahun 1991, dan saya berada di media sejak tahun 1991. Saya di TV, saya kolumnis, jadi saya belajar lusinan koran dan majalah," jawab Mehta. .

"Jenderal, Anda sudah terlalu banyak bicara! Ini bukan cara yang tepat untuk melakukan percakapan ini," sela Zhao.

"Biarkan saya menggunakan beberapa detik saja. Anda (tentara India) berada di wilayah China, jadi jika Anda tidak menginginkan perang, Anda harus pergi dari wilayah China," kata kolonel senior tersebut.

Ledakan emosi di siaran itu terjadi di tengah kebuntuan perbatasan yang tegang di atas dataran sempit Doklam (Donglang dalam bahasa China) yang berkobar pada bulan Juni. Sekutu China dan India, Bhutan, telah memperdebatkan wilayah tersebut di persimpangan tri-distrik negara-negara tersebut selama beberapa dekade. Sedangkan India mengatakan daerah itu milik Bhutan, China mengklaimnya sebagai wilayahnya sendiri.

Zhou secara retoris bertanya bagaimana India memiliki keberanian untuk memasuki wilayah tersebut. "Anda tidak berhak melakukannya. Anda tidak diundang oleh Bhutan," tegas Zhao.

"Ini bukan wilayah Tionghoa!" Mehta membalas saat melihat secarik kertas. "Orang Bhutan berkata keras dan jelas bahwa ini adalah wilayah yang disengketakan dan meminta untuk tidak mengganggu status quo."

Ketegangan antara Beijing dan Delhi dengan cepat meningkat pada Juni ini ketika brigade konstruksi China mulai membangun jalan di dataran tinggi. Bhutan meminta bantuan dari India, yang mengerahkan tentara di sepanjang perbatasan.

India menentang pembangunan jalan tersebut, dengan alasan akan memberikan pengaruh yang kuat kepada China untuk bergerak lebih dekat ke Koridor Siliguri yang strategis, yang juga dikenal sebagai 'Chicken's Neck', sebuah bentangan sempit yang menghubungkan negara-negara bagian timur laut India ke bagian timur lain di negara itu.

China menuntut agar India menarik pasukan dari Bhutan, dengan alasan sebagai sanggahan atas dokumen historis klaimnya yang menurutnya membuktikan dataran tinggi itu milik Beijing.

Juga pada bulan Juli, militer China mengadakan latihan perang besar-besaran di Tibet, yang berada di dekat dataran tinggi Doklam. Latihan perang itu melibatkan tentara yang dipersenjatai dengan peluncur roket, senapan mesin dan mortir.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu, Beijing mengatakan bahwa pasukan India masih berada di wilayah China, dan bahwa China bertindak dengan hati-hati, menuntut agar Delhi mengeluarkan pasukannya.

"Tapi pihak India tidak hanya mengambil langkah-langkah yang sebenarnya untuk memperbaiki kesalahannya, namun telah mengarang segala macam alasan yang tidak memiliki kaki untuk bertahan, untuk menimbulkan alasan bagi persimpangan perbatasan ilegal militer India," kata Kementerian Luar Negeri China, seperti dikutip Reuters.

Credit sindonews.com

India berlakukan jam malam di wilayah Kashmir

Srinagar, India (CB) - Ribuan polisi dan tentara India pada Rabu memberlakukan penutupan di beberapa bagian Kashmir menyusul kekhawatiran akan upaya balas dendam, sehari setelah seorang komandan militan tertinggi dan dua warga sipil tewas dalam bentrokan di wilayah Himalaya yang disengketakan itu.

Warga di kawasan lama Srinagar, kota utama di Kashmir yang dikelola India, diperintahkan untuk tinggal di dalam rumah dan mematuhi jam malam, sementara pasukan pemerintah berpatroli di jalan-jalan yang dipasangi dengan penghalang baja dan kawat berduri.

"Saya tidak diizinkan tentara untuk pergi kerja. Mereka tepat di luar pintu saya," kata Gulzar Ahmed, seorang montir, kepada AFP melalui telepon dari rumahnya di pusat kota Srinagar.

Sekolah dan kampus diperintahkan tutup untuk hari kedua demi mencegah protes mahasiswa terhadap pemerintahan India, yang sering meletus menjadi aksi pelemparan batu dan bentrokan dengan tentara.

Toko-toko dan bank juga tetap tutup setelah tiga pemimpin terkemuka separatis Kashmir menyerukan serangan menyusul kematian Abu Dujana, seorang pejuang pemberontak senior dari kelompok militan Lashkar-e-Taiba (LeT) yang berbasis di Pakistan.

Kematiannya, yang disebut pasukan India sebagai "pencapaian besar", memicu protes dan bentrokan dengan pasukan pemerintah di Lembah Kashmir, tempat seorang pemuda tewas dan terluka.

Sementara, seorang pengunjuk rasa lainnya meninggal di rumah sakit pada Rabu. Pemakamannya dihadiri ratusan pelayat yang melempari tentara India dengan batu dan meneriakkan slogan yang menyerukan kemerdekaan, demikian menurut saksi mata.

Credit antaranews.com

Presiden Filipina minta Kongres tambah 20.000 prajurit untuk perangi gerilyawan

Manila (CB) - Presiden Filipina Rodrigo Duterte meminta dana kepada Kongres untuk merekrut 20.000 tentara baru guna menghadapi ancaman yang meningkat dari kalangan militan pro-ISIS di kawasan selatan yang bergolak, kata para senator, Rabu.

Duterte mengadakan pertemuan mendesak dengan sekelompok senator pada Selasa malam, dengan menceritakan laporan intelijen terbaru tentang rencana gerilyawan untuk menyerang tiga kota di pulau selatan Mindanao.

"Dia ingin menyampaikan kepada kami bahwa dia membutuhkan 20.000 lebih tentara untuk seluruh Angkatan Bersenjata Filipina," kata pemimpin mayoritas Senat Vicente Sotto.

"Dia ingin memastikan bahwa dalam masa jabatannya, dia akan bisa menyelesaikan masalah perdamaian dan ketertiban."

Tiga senator lainnya mengatakan bahwa Presiden serius mengenai skala ancaman keamanan dan meminta Kongres untuk mendukung rencananya untuk meningkatkan kemampuan peralatan dan intelijen militer.

Mereka menolak untuk mengatakan tiga kota mana yang bisa mengalami nasib yang sama dengan Marawi. Di kota itu, pemberontak pro-ISIS telah memerangi militer selama sembilan minggu sejak melakukan pengepungan pada 23 Mei, dengan maksud untuk mendirikan "wilayat", atau provinsi ISIS.

Daerah Marawi yang luas telah hancur karena tembakan artileri hampir setiap hari dan pengeboman udara untuk mencoba mengusir para milisi yang bersembunyi di pusat komersial. Kelompok militan itu diyakini menyekap sekitar 100 sandera.

Lebih dari 600 pemberontak dan tentara tewas dalam kerusuhan tersebut.

Duterte bulan lalu menyampaikan kepada Kongres permintaan anggaran sebesar 3,76 triliun peso Filipina untuk tahun depan, termasuk 145 miliar peso untuk pertahanan.

"Kami bersedia membantu," kata Senator Panfilo Lacson, menambahkan bahwa tentara-tentara itu sangat lelah setelah dua bulan berjuang di Marawi.

"Kita membutuhkan tenaga baru, jadi di lembaga legislatif kami dapat membantu dengan mempercepat pengesahan anggaran untuk meningkatkan pasukan."

Dia mengatakan Presiden juga meminta peningkatan jumlah anggota polisi sebanyak 10.000, merekrut lebih banyak untuk ditempatkan dalam pasukan guna membantu militer memerangi pemberontak.

Sebelumnya, Presiden Filipina Rodrigo Duterte juga meminta Kongres untuk memperpanjang status darurat militer di Mindanao hingga akhir tahun ini supaya dapat memberikan waktu kepadanya untuk menghancurkan gerakan pemberontak yang terinspirasi oleh kelompok ISIS.

Wilayah berpenduduk 22 juta orang, yang memiliki sejarah pemberontakan separatis dan Marxis, ditempatkan di bawah kekuasaan militer pada 23 Mei, setelah pemberontak dari kelompok Maute dan Abu Sayyaf mengambil alih atas beberapa bagian Kota Marawi, membuat Filipina dilanda krisis keamanan terbesar dalam beberapa tahun belakangan.

Para petempur telah melancarkan perlawanan sengit, dengan sebagian besar petempur muda mereka masih bersembunyi di pusat kota Marawi, walau telah menghadapi 57 hari serangan darat, serangan udara dan pemboman senjata berat.

Menurut pihak berwenang, pertempuran tersebut telah menewaskan 413 anggota militan, 98 pasukan keamanan dan 45 warga sipil.

Duterte telah menunjuk satuan tugas untuk membangun kembali kota Marawi, dengan anggaran sebesar 20 miliar peso (394,81 juta dolar AS). Demikian laporan Reuters.

Credit antaranews.com

Sejarah di Balik Penamaan Kapal Selam KRI Nagapasa-403

KRI Nagapasa-403 / Foto: Niken Purnamasari/detikcom

Geoje - Angkatan Laut Indonesia resmi punya kapal selam terbaru yang dinamakan KRI Nagapasa-403. Kapal ini masuk dalam jajaran kapal perang yang dimiliki Indonesia. Rupanya ada makna histori di balik pemberian nama Nagapasa.

Dalam upacara shipnaming (pemberian nama) di dermaga galangan kapal Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), Okpo, Geoje, Korea Selatan, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menjelaskan Nagapasa diambil dari nama anak panah milik tokoh wayang Indrajit.

Dikisahkan, Indrajit punya dua anak panah andalan yakni Nagapasa dan Mahanosara. Anak panah Nagapasa mampu melumpuhkan musuh saat dilepaskan dari busurnya.

Nagapasa dapat berubah menjadi ribuan ular berbisa. Sementara panah Mahanosara mampu membuat musuh yang jadi sasaran mengantuk.

"Penamaan Nagapasa merupakan senjata dari pewayangan Indrajit. Nagapasa merupakan senjata dahsyat yang mampu melumpuhkan musuh. Kapal selam KRI Nagapasa diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai senjata andalan," ujar Ryamizard, Rabu (2/8/2017).

KRI Nagapasa-403 adalah satu dari tiga kapal selam yang dipesan Indonesia dari Korea Selatan menggunakan Transfer of Technology (ToT). Kapal selam ini memiliki panjang 61,3 meter dengan kecepatan ± 21 knot.

Kapal punya ketahanan berlayar lebih dari 50 hari dan mampu menampung 40 kru. Untuk menunjang fungsi, kapal juga dipersenjatai dengan fasilitas delapan buah tabung peluncur.

Credit detik.com

Menhan Resmikan KRI Nagapasa-403 Jadi Kapal Perang Indonesia

Peresmian KRI Nagapasa-403 oleh Menhan Ryamizard Ryacudu (Niken Purnamasari/detikcom)

Busan - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu meresmikan kapal selam Hull No 7712 yang diberi nama KRI Nagapasa-403 di dermaga galangan kapal DSME, Okpo, Geoje, Gyeongsang Selatan, Korea Selatan. Kapal selam ini resmi masuk dalam kapal perang di jajaran angkatan laut Indonesia.

Ryamizard tiba di lokasi peresmian pada Rabu (2/8/2017) pukul 09.41 waktu Korea Selatan menggunakan helikopter dari Seoul menuju Busan. Dalam peresmian dan pemberian nama (shipnaming), Ryamizard didampingi oleh istri, Nora Ryamizard, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Ade Supandi, Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan Umar Hadi, dan CEO DSME (Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering) Jung Sung-lip.

Kapal selam KRI Nagapasa-403 (Niken Purnamasari/detikcom)

Pemberian nama KRI Nagapasa-403 dilakukan oleh Nora Ryamizard dengan pemecahan kendi sebagai tanda simbolis pemberian nama kapal. Dalam sambutan, Ryamizard berharap kapal selam KRI Nagapasa-403 dapat menjadi alat pertahanan di perairan Indonesia.

"Diresmikan KRI Nagapasa, maka kekuatan TNI AL akan bertambah dan meningkatkan kemampuan pertahanan nasional. Harus disambut baik dan jadi momentum kekuatan pertahanan negara di laut," ujar Ryamizard.

Nora Ryamizard (Niken Purnamasari/detikcom)

Seusai upacara pemberian nama, acara dilanjutkan dengan peresmian KRI Nagapasa-403 dan pengukuhan komandan KRI Nagapasa-403.

KRI Nagapasa-403 merupakan satu dari tiga kapal selam yang dipesan Indonesia dari Korea Selatan. Kapal tersebut dibangun pada 2013 dengan menggunakan transfer of technology (ToT). Kapal selam ini merupakan produksi ekspor pemerintah Korea Selatan yang pertama kali.

Menhan Ryamizard Ryacudu dan KSAL Laksamana Ade Supandi (Niken Purnamasari/detikcom)

Kapal merupakan pengembangan dari kapal selam tipe Chang Bogo Class milik Republic of Korean Navy (ROK Navy) dan kapal selam tipe Cakra yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut.

Proses pembangunan kapal berada di bawah kendali pengawasan Satuan Tugas Proyek Pengadaan Kapal Selam (Satgas Yekda KDSE DSME209) yang dipimpin Laksma TNI Iwan Isnurwanto.

Kapal selam KRI Nagapasa-403 memiliki panjang 61,3 meter dengan kecepatan ± 21 knot di bawah air. Kapal ini punya ketahanan berlayar lebih dari 50 hari dan mampu menampung 40 kru untuk menunjang fungsi. Kapal juga dipersenjatai torpedo dengan fasilitas delapan buah tabung peluncur.

Peresmian KRI Nagapasa-403 (Niken Purnamasari/detikcom)

Chang Bogo Class juga dirancang untuk mampu men-deploy ranjau laut, meluncurkan rudal antikapal permukaan, serta mampu melepaskan torpedo Counter Measure.

TNI AL sendiri sudah menyiapkan markas untuk kapal selam baru. Kapal-kapal selam Chang Bogo Class rencananya akan bermarkas di Teluk Palu, Sulawesi.

Peresmian KRI Nagapasa-403 (Niken Purnamasari/detikcom)

Selain KRI Nagapasa-430, dua kapal selam lainnya dari Korea Selatan dipersiapkan untuk memperkuat pasukan TNI AL. Rencananya kedua kapal itu dinamai dengan KRI Trisula 404 dan KRI Nagarangsang 405.

Indonesia sendiri menandatangani kontrak pengadaan tiga kapal selam dengan DSME pada Desember 2011. Keseluruhan kapal akan diselesaikan pada 2019.

Credit detik.com

Kapal Selam Nagapasa-403 Bakal Tiba di Indonesia Akhir Agustus 2017

Kapal Selam KRI Nagapasa-403 (Niken/detikcom)

Geoje - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu meresmikan kapal selam KRI Nagapasa-403 sebagai kapal perang yang bakal memperkuat TNI AL. Kapal ini bakal berlayar dari galangan kapal Okpo, Geoje, Korea Selatan, menuju Indonesia selama 17 hari.

"Selama 17 hari. Mulai dari tanggal 11 Agustus besok, tiba 28 Agustus di Surabaya, Jawa Timur," ujar Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Ade Supandi di Seoul, Korea Selatan, Rabu (2/8/2017).

Ade menjelaskan dibutuhkan tempat bersandar khusus untuk kapal selam. Hal itu untuk mencegah bagian lambung kapal rusak.

Kapal Selam KRI Nagapasa-403 (Niken/detikcom)

"Dermaga kapal selam digunakan sebelum beroperasi sandar. Harus ada fasilitas untuk sandar. Nggak bisa sembarang. Pelabuhan dermaga Angkatan Laut kita lengkapi fasilitas kapal selam," ujar Ade.

Perjalanan KRI Nagapasa-403 akan dikomandoi oleh Letkol Laut Harry Setyawan dan 41 awak menuju Indonesia. KRI Nagapasa-403 adalah kapal selam yang dilengkapi peluncur torpedo yang mampu meluncurkan torpedo 533 mm.

Kapal ini juga dilengkapi peluru kendali antikapal permukaan. Hal itu merupakan modernisasi kapal selam TNI Angkatan Laut.

Credit detik.com

Rabu, 02 Agustus 2017

Pavel Durov, Sosok Unik dan Kontroversial Pencipta Telegram

CEO Telegram, Pavel Durov melakukan konverensi pers seusai melakukan pertemuan tertutup di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, 1 Agustus 2017. Telegram juga menyediakan moderator yang bisa berbahasa Indonesia. TEMPO/Yovita Amalia

CB, Jakarta - Baru-baru ini CEO Telegram, Pavel Durov, datang ke Indonesia untuk bertemu Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Tujuan kedatangannya untuk melakukan negosiasi agar Telegram tetap bisa digunakan oleh penggunanya di Indonesia.

Setelah kedatangannya ke Indonesia, nama Pavel menjadi perbincangan di Indonesia. Siapa sebenarnya Pavel Durov?

Durov yang kini berusia 31 tahun dikenal oleh masyarakat luas sebagai CEO Telegram, aplikasi pesan terenskripsi yang ia buat setelah jejaring social VKontakte. Saat ini Pavel banyak disebut sebagai “Mark Zuckerberg Rusia” atas kesuksesannya membuat situs dan aplikasi ternama di usia muda. Kini, aplikasinya telah digunakan oleh 100 juta pengguna.

Durov lahir di Rusia, 10 Oktober 1984. Sejak di bangku sekolah, ia sudah memperlihatkan ketertarikannya pada teknologi. Ia sudah belajar coding dan pembuatan sistem computer. Kala itu, kode yang ia buat digunakan untuk mengejek guru yang tidak ia sukai.

Tak hanya dirinya, kakak tertuanya yakni Nikolai Durov juga pintar dalam membuat coding. Mereka sering membuat karya bersama. Proyek pertama yang dibuat Durov bersama kakaknya adalah VKontakte. Ia memulai proyek tersebut setelah meninggalkan universitas di tahun 2006.

VKontakte merupakan jejaring sosial berbahasa rusia yang bekerja mirip Facebook. Aplikasi tersebut sangat populer dan memiliki 350 juta pengguna. Vkontakte dibuat di Singer House, sebuah bangunan ikonik di pusat Saint Petersburg.

Setelah VKontakte mengalami masalah dengan pemerintah, Durov menciptakan telegram, yang saat ini menjadi salah satu aplikasi dengan pengguna terbanyak di dunia.

Tak hanya dikenal dari prestasinya, Durov juga dikenal dengan gaya hidupnya yang unik. Ia hanya mengenakan pakaian berwarna hitam, dan bepergian secara konsisten ke seluruh dunia. Setidaknya setiap beberapa bulan sekali ia akan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya di seluruh dunia, sehingga membuatnya sulit ditemui.

Durov juga dikenal dengan kontroversi. Ia diketahui pernah berhadapan dengan kelompok bersenjata The Kremlin. Tak hanya itu, ia pernah membuat kehebohan pada tahun 2012 dengan menerbangkan lebih dari £ 1.000 pesawat kertas yang terbuat dari uang ke kerumunan orang-orang dari jendela kantornya. Setiap pesawat kertas terbuat dari cek bank senilai £ 50.

Hubungan Durov dengan Pemerintah Rusia juga tidak dapat dikatakan baik. Situs VKontakte yang ia buat dulunya digunakan sebagai sebuah sarana komunikasi oleh kelompok antipemerintah yang mendukung aktivis politik Alexei Navalny, seorang pengkritik Putin.

Selain itu, pada tahun 2011 Durov pernah merespons permintaan pemerintah dengan cara tidak biasa. Saat itu pemerintah meminta Durov untuk lebih mengontrol situsnya. Tidak seperti respons orang-orang pada umumnya, Durov justru membagikan foto seekor anjing yang memakai hoodie biru sedang menjulurkan lidahnya. Pesannya kepada Kremlin jelas: Ia tidak mau melakukan apa yang diperintahkan.

Saat ini Pavel Durov termasuk pemuda kaya raya. Ia mendapatkan banyak penghasilan dari situs dan aplikasi yang dibuatnya. Ia dilaporkan memiliki kekayaan sekitar U$ 260 juta atau sekitar Rp 3,4 triliun.

Credit tempo.co

Pemerintah Indonesia Disarankan Belanja F-16 Block 72

Pesawat tempur F-16. Foto/Ilustrasi/Wikipedia

JAKARTA - Bila memiliki anggaran yang cukup, Pemerintah Indonesia disarankan untuk berbelanja pesawat tempur F-16 Block 72.

Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Marsekal Madya TNI Purn Eris Hariyanto, tekhnologi perang bikinan Amerika Serikat itu memiliki banyak kelebihan dibanding jet tempur yang dipunyai Indonesia saat ini.

"Kalau memang ada anggaran kenapa tidak memiliki sendiri (F-16) untuk menjalankan mission," tutur Eris usai talk show pengenalan teknologi terbaru F-16 Block 72 yang diselenggarakan Kedutaan Besar Amerika di @amerika atau pusat kebudayaan Amerika di Jakarta, Sabtu 31 Juli 2017.

Eris yang diundang bersama pilot F-16 asal Amerika Matt "Meat" Cliver menjelaskan beragam kelebihan F-16. Salah satunya fitur radar. Jet tempur F-16 memiliki fasilitas radar tercanggih dengan teknologi generasi mutakhir.

Pendeteksi ini belum dimiliki jet tempur lain, termasuk pesawat tempur Sukhoi buatan Rusia. "Kalau fitur yang lain mungkin mirip satu sama lain, " katanya.

Belum lama ini Kementerian Pertahanan (Kemhan) telah melakukan perbaikan alutsista dengan berbelanja pesawat tempur Sukhoi Su-35.

Untuk pemenuhan kebutuhan minimum essential force (MEF) tahap dua (2015-2019), Kemhan meningkatkan kuantitas belanja pesawat tempur Sukhoi. Dari sebelumnya delapan unit meningkat menjadi sebelas unit Sukhoi Su-35.

Di luar peningkatan alutsista, khususnya kepemilikan jet tempur dam sistem rekrutmen para calon penerbang, kata Eris, menjadi hal yang tidak kalah penting.

Ada psikologi tertentu calon penerbang yang tidak dimiliki semua orang pintar. Yang kedua menurut dia adalah pembekalan yang baik kepada calon penerbang termasuk peningkatan latihan. "Sebab bagaimana punya pesawat tapi tidak bisa digunakan latihan. Tentu berat, " ucapnya.

Eris merupakan orang pertama asal Indonesia yang dipercaya menerbangkan F-16 dari home base-nya Forthworth Dallas, Amerika Serikat menuju Lanud Iswahyudi Madiun Indonesia.

Perjalanan berlangsung tiga hari dengan memakan waktu delapan jam per hari. Selama dua tahun dia mempiloti F-16 sebelum akhirnya mengkomandani skuadron F-5, yakni mempersiapkan para penerbang F-16.

Dalam konteks hubungan bilateral antarnegara, kerja sama Indonesia-Amerika Serikat dikatakan Eris harus jalan.

Terkait dengan penyelenggaraan acara serupa talk show F-16, dia menandaskan hal itu berpotensi menumbuhkan minat calon penerbang di Tanah Air. "Selain itu juga sesekali latihan militer dengan negara lain, " katanya.

Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Joseph R Donovan mengaku senang atas terselenggaranya acara. Ini merupakan bentuk kerja sama militer Amerika Serikat dengan Indonesia.

Menurut dia, selain mengenal tekhnologi jet tempur F-16, yakni sebagai salah satu pesawat yang tercanggih saat ini, audience yang hadir memiliki pengalaman sensasi mempiloti jet tempur F-16. solichan arif

Credit sindonews.com

KRI Teluk Bintuni-520 Angkut Peserta Ekspedisi NKRI 2017

KRI Teluk Bintuni-520. Foto/garudamiliter.blogspot.com

JAKARTA - Sebanyak 500 peserta Ekspedisi NKRI Koridor Papua Bagian Selatan 2017, Minggu 30 Juli 2017 diberangkatkan dengan Kapal LST(Landing Ship Tank) KRI Teluk Bintuni-520 milik TNI Angkatan Laut.

Setelah melalui perjalanan selama lima hari mulai 24 Juli lalu, dan bersandar di pelabuhan Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), selanjutnya KRI Teluk Bintuni yang di Komandani Letkol Laut (P) Yusuf Yanto bersiap melanjutkan perjalanan menuju Merauke, Papua.

Peserta Ekspedisi NKRI yang berasal dari unsur TNI/Polri, peneliti, mahasiswa, anggota pencinta alam, organisasi kepemudaan, pramuka, dan berbagai elemen bangsa ini, nantinya akan menyasar lima wilayah pedalaman di Papua, yakni Sektor 1 Kabupaten Asmat (130 orang), Sektor 2 Kabupaten Mappi (130 orang), Sektor 3 Kabupaten Merauke (140 orang), Sektor 4 wilayah Tanah Merah (130 orang) dan Sektor 5 wilayah Mindiptanah Kab Boven Digoel (130 orang).

“Pelaksanaan Ekspedisi NKRI kali ini akan berlangsung selama tiga bulan. Untuk itu, saya meminta dukungan dari semua pihak agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar,” kata Koordinator Tim Expedisi NKRI Kolonel Inf Dwi Anggono.

Untuk mengantisipasi hal-hal tak diinginkan terutama ancaman dari Organisasi Papua Merdeka (OPM), selama kegiatan tim Ekspedisi NKRI 2017 akan dikawal aparat keamanan, terutama dari Kopassus.

Peserta ekspedisi akan menjelajahi hutan, gunung, rawa, laut, sungai, dan pantai. Peserta juga akan melalukan penelitian kerusakan hutan, geologi, potensi bencana, flora dan fauna, sosial budaya serta pengabdian terhadap masyarakat.

Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) ini adalah rangkaian ketujuh dari seluruh kegiatan Ekspedisi NKRI. Mulai dari Ekspedisi Bukit Barisan (2011), Khatulistiwa (2012), Sulawesi (2013), Maluku dan Maluku Utara (2014), Nusa Tenggara dan Bali (2015), serta Papua Barat (2016).

Credit sindonews.com

Kapal Selam Mini Efektif Jaga Perairan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia

Prototipe kapal selam mini produk Indonesia. Foto/Istimewa

JAKARTA - Rencana Kementerian Pertahanan (Kemhan) membangun kapal selam mini dianggap efektif dan memiliki nilai strategis dalam menjaga kedaulatan perairan dari ancaman kapal-kapal asing dan mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

”Iya, nilai strategisnya sangat tinggi. Kapal selam mini memiliki fungsi asasi sebagai kapal pengintai yang sulit dideteksi oleh kapal permukaan. Kita membutuhkan kapal selam mini untuk pengintaian jauh di luar Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) untuk memantau gerakan kapal-kapal permukaan asing atau pangkalan Angkatan Laut negara lain.

Jadi, filosofis kapal selam berbeda dengan kapal permukaan. Kapal selam selalu untuk intai taktis dan intai strategis, sedangkan kapal permukaan salah satu tugasnya menjaga perairan,” ujar Dekan Fakultas Manajemen Pertahanan (FMP) Universitas Pertahanan (Unhan) Laksda TNI DR Amarulla Octavian, Senin (31/7/2017).

Menurut Octavian, Poros Maritim Dunia merupakan visi pemerintah Indonesia yang mendapat apresiasi dunia. Visi tersebut bahkan disejajarkan dengan inisiatif pemerintah Cina dengan One Belt One Road. Inti dari Poros Maritim Dunia yaitu menghubungkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik sebagai jalur perdagangan laut internasional.

”Untuk mewujudkannya, maka pemerintah telah membangun konektivitas internal, yaitu membangun enam pelabuhan internasional yang berada di perairan internal mulai dari Belawan, Jakarta, Surabaya, Makassar, Bitung dan Sorong,” ucapnya.

Selanjutnya, yang perlu dibangun pemerintah Indonesia adalah konektivitas eksternal yakni, membangun pelabuhan internasional yang berbatasan dengan Samudera Hindia dan Samudera Pasific, yakni pelabuhan di Sabang, Padang, Bengkulu, Cilacap, Kupang, Tarakan, Biak dan Merauke.

”Yang harus dilakukan oleh Kemhan dan TNI AL adalah mendukung program pemerintah membangun berbagai fasilitas pangkalan-pangkalan TNI AL yang bertanggung jawab atas keamanan laut semua perairan di pelabuhan-pelabuhan internasional konektivitas internal dan konektivitas eksternal yang tadi sudah dibahas,” ucapnya.

Credit sindonews.com

Banyak Kalangan Sambut Baik Produksi Kapal Selam Mini

Selain memproduksi, Indonesia disarankan juga mempunyai antikapal selam untuk menghadapi kapal selam lawan. Foto : Ist

JAKARTA - Banyak Kalangan Sambut Baik Produksi Kapal Selam MiniPara wakil rakyat yang duduk di Gedung DPR RI menyambut baik inovasi anak bangsa dengan memproduksi kapal selam mini. Secara keseluruhan Indonesia memang belum mempunyai kapal selam yang memadai sebagai alat pertahanan.

"TNI tidak memiliki kapal selam yang baik. Hanya tiga masih perbaikan di PT PAL di Surabaya," kata DPR Syaifullah Tamliha, anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha.

Sementara itu pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Kertopati pun memberikan apresiasi terhadap produksi kapal selam ini. Ia juga mengingatkan TNI AL perlu pula membeli antikapal selam untuk menghadapi kapal selam lawan.

"Sistem antikapal selam juga kita butuhkan untuk menghadapi kapal selam lawan. Kapal selam yang kita miliki (Kelas 209) dan kapal selam yang akan kita beli (Kelas Kilo) kita gunakan untuk melawan kapal permukaan lawan dan peluncuran rudal strategik bawah air," tegas dia.

Saat ini Indonesia mengoperasikan dua kapal yakni KRI Cakra (401) dan KRI Nanggala (402). Keduanya merupakan kapal selam Type 209/1300 yang diproduksi Howaldtswerke, Kiel, Jerman pada 1981. Selain dua kapal selam tersebut, Indonesia juga telah membeli tiga kapal selam Changbogo dari Korea Selatan.

Dari dua kapal selam yang diproduksi di Negeri Ginseng tersebut, satu di antaranya segera dikirim ke Tanah Air dan satu lainnya diproduksi di galangan PT PAL dengan skema transfer of technology (ToT). Beberapa waktu lalu Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo juga mengungkapkan keinginannya mendapatkan kapal selam dari Rusia, Kilo Class.

Credit sindonews.com

Halau Ancaman Korut, AS Kirim Belasan F-16 ke Korsel

Angkatan Udara (AU) Amerika Serikat (AS) dilaporkan akan mengirim 12 jet tempur multiguna F-16 Fighting Falcon tambahan ke Korea Selatan. Foto/Istimewa

WASHINGTON - Angkatan Udara (AU) Amerika Serikat (AS) dilaporkan akan mengirim 12 jet tempur multiguna F-16 Fighting Falcon tambahan ke Korea Selatan (Korsel). Tambahan 12 F-16 ini dimaksudkan untuk menghalau ancaman yang ditimbulkan Korea Utara (Korut).

Komando AU AS yang berada di Pasifik atau PACAF menuturkan, pesawat dan sekitar 200 awak pesawat akan ditarik dari Skuadron Tempur ke 176 dari Garda Nasional Wisconsin Air. Mereka akan tiba pada awal Agustus dan akan ditempatkan di Pangkalan Udara Kunsan, sekitar 180 km selatan Seoul.

"AS secara rutin mengevaluasi kesiapan, dan reposisi kekuatan yang diperlukan untuk memastikan kemampuan yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban di wilayah Indo-Asia-Pasifik," kata PACAF dalam sebuah pernyataan.

"Penyebaran ini menunjukkan komitmen AS yang terus berlanjut untuk memenuhi tanggung jawab keamanan di seluruh Pasifik Barat, dan untuk menjaga perdamaian di wilayah ini," sambungnya, seperti dilansir Russia Today pada Selasa (1/8).

Pengumuman tersebut datang beberapa hari setelah kedua negara melakukan latihan bersama dengan Jepang, yang melibatkan sepasang pembom Lancer B-1B supersonik di atas Korsel. Misi tersebut dimaksudkan sebagai demonstrasi kekuatan dalam menanggapi uji coba rudal balistik Korut akhir pekan lalu.

Credit sindonews.com

Raja Salman Undang 1.000 Kerabat Martir Mesir Berhaji

KAIRO - Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud dari Arab Saudi mengundang 1.000 kerabat tentara dan polisi Mesir yang tewas dalam serangan militan baru-baru ini untuk ibadah haji ke Makkah dan Madinah. Saudi menyediakan visa gratis bagi kerabat para martir Mesir tersebut.

”Raja telah menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah bagi 1.000 kerabat para martir polisi (dan tentara) Mesir untuk melakukan ibadah haji tahun ini,” kata Duta Besar Arab Saudi untuk Mesir Ahmed al-Qattan dalam sebuah pernyataan, yang dilansir kantor berita Anadolu, Selasa (1/8/2017).

”Tawaran dari kerajaan tersebut merupakan penghormatan kepada martir (Mesir) yang mengorbankan hidupnya untuk membela tanah air mereka,” lanjut al-Qattan.

Keputusan Raja Salman untuk menjadi tuan rumah bagi 1.000 kerabat martir Mesir untuk berhaji itu merupakan yang pertama kali terjadi di Kerajaan Saudi.

Menurut al-Qattan, Kerajaan Saudi juga bermaksud menjadi tuan rumah bagi 1.000 kerabat para martir Palestina—500 dari Gaza dan 500 dari Tepi Barat—untuk ibadah haji tahun ini.

Sejak presiden pertama Mesir yang terpilih secara demokratis, Mohammed Morsi, digulingkan dalam kudeta militer 2013, ratusan personel keamanan Mesir tewas dalam serangan militan di seluruh negeri, terutama di Semenanjung Sinai yang bergolak.

Credit sindonews.com