ISIS Ancam Umumkan Perang pada Hamas

Para pejuang dari Brigade Al Qassam, sayap militer Hamas. (Foto : Reuters)

GAZA  (CB) – Ketegangan antara kelompok militan ISIS dan Hamas di Gaza semakin meningkat beberapa hari terakhir ini. Kelompok yang terkait dengan ISIS di Palestina bahkan telah memberikan ultimatum dan mengancam akan mengumumkan perang terhadp Hamas.

Ketegangan semakin meningkat setelah Hamas menghancurkan sebuah masjid yang digunakan oleh anggota organisasi Salafi (fundamentalis) yang bernama Islamic State Supporters in Beit Al Maqdis (Pendukung Negara Islam di Baitul Maqdis) dan menangkap sekira 40 orang anggota kelompok tersebut.

Laporan dari Israel National News, Kamis (7/5/2015), menyebutkan pihak Hamas telah melakukan penangkapan terhadap puluhan penganut Salafi dan beberapa pengkhotbah ISIS di Gaza setelah ISIS merebut kamp pengungsi Yarmouk dan memenggal beberapa warga Palestina termasuk beberapa anggota Hamas. Atas aksi kelompok militan ISIS tersebut, Dinas Intelijen Palestina bersumpah untuk melakukan pembalasan.

Namun, tindakan Hamas itu juga mengundang reaksi dari kelompok yang terkait dengan ISIS di wilayah pesisir yang dikuasai Hamas. Mereka menyebut Hamas bahkan lebih buruk dari Yahudi dan Amerika Serikat (AS), serta memberi ultimatum pada Hamas untuk melepaskan anggotanya yang ditahan.

Jika tuntutan itu tidak dipenuhi mereka mengancam akan membunuh semua anggota Hamas satu per satu. Mereka juga mengklaim memiliki informasi mengenai nama dan alamat orang-orang yang bekerja untuk Dinas Intelijen Palestina. Kelompok pro-ISIS itu juga menuduh Hamas bekerja untuk Israel.

Meski ada ancaman tersebut, pihak Hamas meyakinkan warga Gaza bahwa situasi keamanan di sana aman. “Warga dapat berjalan-jalan di Gaza tanpa perlu membawa senjata dari Rafah sampai Beit Hanoun,” kata juru bicara Kementerian Dalam Negeri Iyad al Bazam dalam laman Facebook-nya.

Credit  Okezone

Pemerintah China: AS Sebaiknya Urus Masalahnya Sendiri

Rahman Asmardika

BEIJING  (CB) - China kembali meminta Amerika Serikat (AS) untuk mengurus urusannya sendiri dan tidak campur tangan dalam masalah dalam negeri China. Hal ini berkaitan dengan pernyataan Departemen Luar Negeri AS yang mengkritik Hak Asasi Manusia (HAM) di China karena menahan seorang pengacara yang juga pengkritik keras pemerintah.

“Saya tidak tahu apakah semuanya berpikiran sama dengan saya saat mendengar hal ini. Beberapa orang di AS memiliki hati terlalu besar dan tangan terlalu panjang, mereka selalu ingin menjadi polisi dan hakim dunia,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying.

Hua mengingatkan AS bahwa mereka sebenarnya juga punya masalah dalam negeri yang lebih baik mereka selesaikan sebelum mengurusi orang lain.
“Seperti yang semua orang lihat, masalah dalam negeri AS tidaklah kecil. Jadi saya harap mereka lebih dulu berkonsentrasi menyelesaikan masalah dalam negeri mereka sendiri,” tambahnya, seperti dikutip Reuters, Kamis (7/5/2015).

Ini bukan pertama kalinya China mengeluarkan respons serupa kepada AS. Sebelumnya, Pemerintah China juga meminta AS tidak ikut campur masalah penahanan aktivis perempuan China. Media China pun ikut mengkritik Negeri Paman Sam itu karena gatal mencampuri urusan China dalam sengketa Laut China Selatan.

Masalah Hak Asasi Manusia (HAM) di China memang menjadi sorotan bagi AS, PBB dan negara-negara Barat. Sedangkan Pemerintah China tidak pernah diam saja mendapat kritik dari pihak-pihak tersebut. Setiap tahun Pemerintah China mengeluarkan laporan mereka sendiri mengenai kondisi HAM di AS.
Kerusuhan di Baltimore akibat terbunuhnya pria berkulit hitam dipandang China sebagai bukti salahnya klaim AS mengenai masyarakat yang berkeadilan dan setara.

“Kami berharap, AS dapat meninggalkan standar gandanya, berhati-hati dalam berbicara dan bertindak serta berhenti mencampuri kedaulatan hukum dan kemerdekaan China dalam berbagai bentuk,” tegas Hua.
Washington telah berulang kali mendesak Pemerintah China untuk membebaskan Pu Zhiqiang, seorang pengacara yang juga pengkritik keras kebijakan pemerintah. Pemerintah China mengatakan bahwa kasus Pu akan ditangani sesuai dengan hukum yang berlaku di China.


Credit  Okezone

Jika Terus Diancam, Militer Iran Siap Perangi AS

Brigadir Jenderal Hossein Salami (Foto: Fars News)

TEHERAN  (CB) – Pemerintah Iran dikabarkan tidak takut dengan ancaman perang, atau apa pun dari Amerika Serikat (AS). Hal itu disampaikan pejabat militer Iran, Brigadir Jenderal Hossein Salami.
“Jika kami terus-menerus diancam, kami siap perang dengan AS. Karena kami percaya bahwa itu akan menjadi skenario untuk kesuksesan kami dalam menampilkan potensi nyata kekuatan Iran,” ujar Jenderal Hossein Salami saat diwawancarai televisi Pemerintah Iran, seperti dikutip Newsmax, Jumat (8/5/2015).
Pria yang juga menjabat sebagai Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran itu menyampaikan pernyataan kontroversialnya setelah pertemuan antara Menteri Luar Negeri (Menlu) AS John Kerry, dan Menlu Iran Javad Zarif berlangsung pekan lalu.
Ketika itu, Menlu Kerry dan Zarif bertemu di New York untuk kembali membahas program nuklir yang masih belum tuntas. Salami menambahkan, jika kesepakatan program nuklir antara Iran dengan negara anggota P5+1 tak kunjung tercapai, seluruh warga Iran harus bersatu untuk bersiap menghadapi ancaman AS.
Negara anggota P5+1 adalah AS, Jerman, Rusia, Prancis, Inggris, dan China. Berdasarkan kesepakatan sementara yang tercapai, Iran sepakat untuk memangkas operasi pengayaan uranium. Sebagai gantinya, negara-negara Barat harus menghapus sanksi ke Iran.
Proses negosiasi kesepakatan akhir akan dilanjutkan di Kota Wina, Austria. Kesepakatan akhir program nuklir diprediksi akan tercapai pada akhir Juni 2015.

Credit  SINDOnews

Manuskrip Tertua 10 Perintah Tuhan Dipamerkan di Israel

 

Salinan tertua dari Sepuluh Perintah Tuhan yang berumur 2.000 tahun akan dipamerkan di sebuah museum di Israel selama dua minggu. (Ilustrasi/Thinkstock/Carly Hennigan)

 

 

Jakarta, CB -- Salinan tertua dari Sepuluh Perintah Tuhan dipamerkan di sebuah museum di Israel.

Phina Shor dari Otoritas Purbakala Israel mengatakan manuskrip kitab suci berusia 2.000 tahun yang ditemukan di dekat Laut Mati sebelah timur Yerusalem itu belum pernah dipertontonkan untuk publik Israel, dan sebelumnya hanya pernah diperlihatkan sekali dalam sebuah pameran singkat di di luar negeri.

Manuskrip itu sangat rapuh sehingga hanya akan dipamerkan selama dua minggu di Museum Israel di Yerusalem lalu akan dikembalikan ke fasilitas penyimpanan yang aman.

Manuskrip itu menjadi satu dari 14 benda kuno lain yang ditampilkan dalam “A Brief History of Humankind”, sebuah pameran benda-benda bersejarah yang berusia hingga ratusan ribu tahun.


"Ketika Anda berpikir tentang hukum universal, prinsip etika universal, ini adalah hukum pertama yang datang ke pikiran Anda," kata kurator pameran, Tania Coen-Uzzielli, dikutip dari Al Arabiya.

Pameran dilaporkan memamerkan alat yang digunakan untuk berburu gajah 1,5 juta tahun lalu, sisa api unggun komunal dari 800 ribu tahun lalu, tengkorak yang berasal dari pemakaman keluarga tertua, dan sabit tertua di dunia, yang mewakili transisi era pemburu dan pengumpul ke era menetap sekitar 9.000 tahun lalu.

Benda-benda ini diletakkan dalam bingkai yang bisa menyala di dalam ruang pameran yang gelap. Semua benda yang dipamerkan ditemukan di Tanah Suci Yerusalem, sebagai bukti peran sentral kawasan itu dalam sejarah peradaban manusia. Museum sendiri menyelenggarakan pameran sebagai peringatan ulang tahunnya yang ke-50.

“Hanya berusia 50 tahun, kami mungkin salah satu dari sedikit museum di seluruh dunia yang dapat memberi kisah seluas ini, dari kepemilikan sendiri," kata direktur museum James Snyder.

Sebuah tablet Mesopotamia berusia 5.000 tahun dipinjamkan ke museum itu, termasuk koin berumur 2.700 tahun yang kini menjadi milik Turki, yang juga ikut serta dalam pameran. Sebuah naskah tulisan tangan asli tentang teori relativitas dari Albert Einstein juga dipamerkan.

Pameran dibuka pada 1 Mei lalu dan akan berlangsung hingga awal Januari 2016.




Credit   CNN Indonesia

Atasi Ancaman Iran, AS Akan Bantu Arab Buat Tameng Anti Rudal

 

 Presiden Amerika Serikat Barack Obama menghadapi tekanan untuk meyakinkan Timur Tengah bahwa kesepakatan nuklir Iran tidak akan membahayakan mereka. (Reuters/Kevin Lamarque)

 

Washington, CB -- Presiden Amerika Serikat Barack Obama akan membantu negara-negara Arab di Teluk untuk menciptakan sistem pertahanan rudal untuk mengantisipasi ancaman Iran. Selama ini, Arab khawatir kesepakatan nuklir Barat dengan Iran akan mengancam keamanan negara mereka.

Sumber di pemerintahan Amerika Serikat pada Reuters, Rabu (6/5), mengatakan bantuan ini akan disampaikan dalam pertemuan Obama dengan enam negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk, GCC, yang akan menyambangi Washington pekan depan. Hal ini juga tengah dibahas dalam pertemuan pendahuluan antara AS dengan para diplomat Arab.

Bantuan pengembangan sistem pertahanan ini juga akan diikuti dengan beberapa komitmen keamanan lainnya, seperti penjualan senjata dan latihan militer gabungan beberapa negara.

Menurut sumber Reuters, langkah ini diambil Obama untuk menjamin dukungan AS terhadap negara-negara Sunni di Timur Tengah yang resah atas perundingan nuklir Iran yang mencapai tenggat waktu pada 30 Juni mendatang.

Timur Tengah, terutama Arab Saudi, khawatir hasil perundingan itu malah justru memudahkan Iran membuat senjata nuklir, terutama karena dana mudah mengalir masuk setelah aset-aset dicairkan dan sanksi serta embargo dicabut.

Pejabat AS mengatakan bahwa Obama menghadapi tekanan untuk meyakinkan Timur Tengah bahwa kesepakatan nuklir Iran tidak akan membahayakan mereka. Pada pertemuan dengan GCC pada 13-14 Mei mendatang, AS akan menegaskan komitmennya untuk keamanan Timur Tengah.

Tameng anti rudal

Dalam pertemuan itu, ujar sumber, AS akan memperbarui rencana kerja sama pembangunan sistem pertahanan berupa tameng anti rudal untuk menangkis ancaman rudal balistik Iran.

Sebelumnya negara-negara Teluk telah membeli sistem pertahanan rudal dari AS, seperti Patriot buatan perusahaan senjata Raytheon Co dan Terminal Pertahanan Wilayah Ketinggian Tinggi (THAAD) yang diproduksi Lockheed Martin Corp.

Sebelumnya rencana kerja sama pertahanan rudal disepakati pada 2013 namun tidak terealisasi akibat adanya beberapa negara Teluk yang tidak memercayai Amerika. Dalam program ini, Teluk juga akan membeli perangkat dari AS berupa radar, sensor dan jaringan peringatan dini serangan rudal.

Diperkirakan dalam pertemuan pekan depan akan dilakukan beberapa penjualan senjata dari AS, di antaranya adalah pasokan bom dan rudal yang akan digunakan oleh koalisi pimpinan Arab Saudi dalam menyerang pemberontak Houthi di Yaman.

Kuwait sendiri telah mengajukan pembelian 28 jet tempur F/A-18 Super Hornet senilai lebih dari US$3 miliar.

Namun sumber Reuters mengatakan, AS tetap akan menahan penjualan jet F-35 pada negara-negara Teluk. Pasalnya, AS telah berjanji menjual jet tempur canggih buatan Lockheed Martin ini pada Israel.



Credit   CNN Indonesia

Isu Australia Hentikan Bantuan, Kemlu RI: Kita Tidak Butuh

 

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Christiawan Nasir, mengatakan bahwa pemerintah berharap hubungan kerja sama Australia dan Indonesia cepat pulih. (ANTARA FOTO/ho/Suwandy)

 

Jakarta, CB  -- Pasca eksekusi mati dua warga negara Australia, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, hubungan kedua negara kian panas. Salah satu media Australia, News.com.au, bahkan membahas kemungkinan penghentian bantuan bagi Indonesia sebagai tanda protes. Namun, pemerintah Indonesia tidak ambil pusing atas pemberitaan tersebut.

"Kita harus melihat bahwa saat ini Indonesia sebagai negara yang dana pembangunannya purely datang dari bujet internal," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Christiawan Nasir, setelah menggelar jumpa pers di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (7/5).

Menurut penuturan Arrmanatha, dana pembangunan infrastruktur yang digelontorkan pemerintah dari APBN pada 2015 mencapai Rp2.093 triliun. "Itu purely dari biaya sendiri. Indonesia saat ini sudah tidak lagi merupakan negara yang membutuhkan bantuan untuk biaya pembangunan," kata Tata, demikian Arrmanatha akrab disapa.

Kendati demikian, Indonesia menghargai bantuan yang diberikan Australia sebagai upaya peningkatan kerja sama kedua negara. "Itu merupakan hak mereka untuk memberikan, tapi Indonesia tidak meminta dana bantuan untuk pembangunan," tutur Tata.

Media Australia melansir pada periode 2013-2014, Australia mengirim dana bantuan asing sebesar AUS$581 juta atau setara Rp6 triliun untuk Indonesia. Sementara, pada periode 2014/15, Australia mengucurkan dana bantuan diperkirakan sebesar AUS$605,3 juta atau senilai Rp6,2 triliun.

Sebelumnya, Australia telah menarik Duta Besar untuk Indonesia, Paul Grigson, sebagai tanda protes atas eksekusi mati Chan dan Sukumaran.

Namun menurut Tata, pasca pasang surut hubungan ini, Indonesia tak mau berlama-lama menoleh ke belakang dan ingin menatap ke depan.

"Kita tentunya ingin sekarang melihat ke depan. Bagaimana kita bisa kembali meningkatkan kerja sama. Hubungan antara Indonesia dan Australia itu merupakan partnership yang penting. Tidak hanya untuk Indonesia, tapi juga kami yakin untuk Australia juga merupakan partnership yang penting," kata Tata.



Credit  CNN Indonesia

Warga Australia Terancam Hukuman Mati di Tiongkok

 

Seorang warga Australia terancam hukuman mati di Tiongkok karena mencoba menyelundupkan hampir 30 kg narkoba jenis methamphetamine. (Ilustrasi/Thinkstock)

 

 

Jakarta, CB -- Seorang pria warga negara Australia menghadapi ancaman hukuman mati karena kedapatan mencoba menyelundupkan narkoba di Tiongkok.

Pihak berwenang Tiongkok menangkap Peter Gardner, 26, pria kelahiran Selandia Baru di bandara internasional di Guangzhou November silam, membawa hampir 30 kg narkoba jenis methamphetamine yang dikenal dengan sebutan “es”.

Pihak bea cukai Tiongkok memperkirakan narkoba itu bernilai beberapa juta dolar Amerika.

Pada Kamis (7/5), orang tua Gardner beserta pejabat Selandia Baru menghadiri persidangan Gardner di pengadilan menengah Guangzhou. Diborgol, Gardner mengaku tak bersalah.

“Tidak diragukan, ini adalah kesalahan terbesar dalam hidup saya,” kata Gardner kepada para hakim. Ia mengaku langsung merasa lemas ketika petugas mengeluarkan narkoba itu dari tas.

Gardner memiliki dua kewarganegaraan, Australia dan Selandia Baru, namun ketika ia masuk ke Tiongkok, ia menggunakan paspor Selandia Baru.

Ia mengaku perjalanannya ke Tiongkok diatur oleh seorang perantara di Sydney. Dua warga Tiongkok memberikan dua tas hitam yang disegel selama ia tinggal di Hotel Hilton, akunya di persidangan.

Petugas bea cukai bandara kemudian menemukan tas berisi berisi zat terlarang itu.

Gardner juga mengatakan bahwa perantara di Sydney adalah teman baiknya, dan ia hanya “mengikuti instruksi”.

Vonis hukuman akan dijatuhkan pada hari yang sama.

Sementara itu, saat berkunjung ke Tiongkok minggu lalu, Menteri Luar Negeri Selandia Baru Murray McCully, menyatakan bahwa negaranya menentang hukuman mati namun tak akan berkomentar maupun ikut campur lebih jauh terhadap proses hukum di negara lain.

Pihak berwenang Tiongkok menyalahkan kenaikan angka kriminal terkait obat-obatan terlarang akibat penyelundupan dari negara-negara Asia Tenggara. Penggunaan narkoba sendiri meningkat di Tiongkok seiring tumbuhnya kelas menengah baru dengan pendapatan yang lebih tinggi.



Credit   CNN Indonesia

ISIS Klaim Punya Banyak Tentara di 15 Negara Bagian AS

 

Shutterstock Bendera Amerika Serikat.

WASHINGTON DC, CB — Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) mengklaim memiliki para prajurit terlatih di 15 negara bagian di AS. Selain itu, ISIS, lewat internet, memperingatkan bahwa akan terjadi lebih banyak serangan di AS menyusul serangan di Garland, Texas, akhir pekan lalu.

Sebelumnya, ISIS juga mengklaim bertanggung jawab atas serangan di sebuah ajang lomba kartun di Garland, tetapi hingga kini tak memberi bukti yang bisa memperkuat klaim mereka.

Meski demikian, ISIS kembali mengklaim mereka telah "merekrut" 23 prajurit baru untuk melakukan serangan yang mirip dengan yang dilaksanakan pada Minggu (3/5/2015).

Peringatan di internet itu ditandatangani Abu Ibrahim al-Amriki, yang diyakini Pemerintah AS kerap tampil dalam video-video propaganda ISIS.

"Dari 73 prajurit terlatih, 23 orang di antaranya telah menandatangani untuk melakukan misi seperti pada hari Minggu lalu. Jumlah kami terus bertambah," ujar Al-Amriki.

"Dari 15 negara, tempat kami melatih para prajurit kami di AS antara lain Virginia, Maryland, Illinois, California, dan Michigan," kata Al-Ariki.

Direktur FBI, Jemas Comey, pada Februari lalu mengatakan, pihaknya kini melakukan penyidikan di seluruh negara bagian.

"Orang-orang itu ada di semua negara bagian. Saya menempatkan investigasi. Hingga pekan lalu, kami sudah memeriksa 49 negara bagian, kecuali Alaska," kata James Comey.

Namun, kata Comey, kini pihaknya juga menyelidiki Alaska untuk mencari tahun level radikalisasi terhadap warga di 50 negara bagian.



Credit  KOMPAS.com

Kegiatan NSA Dinyatakan Melanggar Hukum

 

BBC Indonesia Pengadilan sebelumnya memutuskan tindakan NSA ini bisa dipertimbangkan sebagai langkah keamanan yang diperluas.

CB - Pengadilan banding Amerika Serikat memutuskan, pengumpulan tumpukan catatan percakapan telepon yang dilakukan Badan Keamanan Nasional AS (NSA) melanggar hukum.
Namun hakim yang membalikkan keputusan tahun 2013 lalu tidak menghentikan program tersebut selain mendesak Kongres untuk bertindak.
Kegiatan mata-mata NSA itu dibocorkan oleh Edward Snowden, yang pernah bekerja sebagai kontraktor NSA.
Dia kini mengungsi ke Rusia dan terpilih sebagai salah seorang pemenang Right Livelihood Award 2014, yang sering disebut sebagai Nobel alternatif.
Kasus pengadilan ini diajukan oleh Persatuan Kebebasan Sipil menyusul terungkapnya kegiatan mata-mata itu oleh Snowden.
Pengadilan sebelumnya memutuskan tindakan NSA bisa dipertimbangkan sebagai langkah keamanan yang diperluas yang dibutuhkan setelah serangan teroris 11 September.
NSA mengumpulkan data tentang nomor telepon yang digunakan dan jamnya namun bukan isi percakapan. Badan itu juga memata-matai perusahaan-perusahaan Eropa.
Adapun individu yagng dijadikan sasaran antara lain, Kanselir Jerman, Angela Markel.

Credit  KOMPAS.com

Survei: Sebagian Besar Warga Australia Sesalkan Penarikan Dubes dari Indonesia

 

AP PHOTO / Firdia Lisnawati Dua warga Australia, terpidana mati kasus narkotika kelompok Bali Nine, Andrew Chan (kiri) dan Myuran Sukumaran, saat perayaan HUT Kemerdekaan RI di Lapas, Denpasar, Kerobokan Bali, 17 Agustus 2011.

CANBERRA, CB — Eksekusi hukuman mati terhadap duo "Bali Nine", Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, berujung penarikan Duta Besar Australia di Jakarta. Namun, dalam sebuah jajak pendapat terbaru, ternyata sebagian besar warna Negeri Kanguru itu menolak langkah Pemerintah Australia tersebut.

Jajak pendapat yang digelar Lowy Institute for International Policy yang melibatkan 1.200 orang itu menunjukkan, sebagian besar warga Australia menginginkan respons terbatas terkait eksekusi itu dan prihatin atas rusaknya hubungan Australia dengan tetangga terdekatnya tersebut.

"Meski warga Australia menentang hukuman mati untuk terpidana kasus narkotika, sebagian besar mengkhawatirkan langkah keras terhadap Indonesia terkait eksekusi hukuman mati," demikian kata Direktur Lowy Institute, Michael Fullilove.

Dalam jajak pendapat yang digelar pada 1 Mei-3 Mei lalu, hanya 42 persen responden yang setuju dengan langkah penarikan duta besar negeri itu di Indonesia.

Selain itu, hanya 28 persen responden yang mendukung penundaan proyek-proyek bantuan Australia di Indonesia dan 27 persen responden setuju dengan penundaan kerja sama militer dan penegakan hukum dengan Indonesia.

Lalu, hanya 24 persen responden yang setuju jika Pemerintah Australia menjatuhkan sanksi perdagangan terhadap Indonesia. Langkah yang mendapatkan banyak dukungan adalah protes diplomatik terbatas yang didukung 59 persen responden.

Saat para responden dihadapkan dengan pilihan durasi perpanjangan penundaan hubungan diplomatik normal dengan Indonesia, 51 persen responden memilih waktu antara 1 bulan-4 bulan dan 34 persen memilih waktu yang lebih panjang.

Jajak pendapat ini juga menunjukkan bahwa eksekusi duo "Bali Nine" nyaris tak berdampak terhadap rencana perjalanan warga Australia ke Indonesia atau membeli produk Indonesia.

Sebanyak 71 persen responden dengan tegas mengatakan bahwa eksekusi duo "Bali Nine" tak akan membuat mereka memboikot perjalanan wisata ke Indonesia atau membeli berbagai produk Indonesia.

Meski demikian sebagian besar responden, yaitu 71 persen, masih menyatakan bahwa sebaiknya para terpidana kasus narkotika tidak dihukum mati.  Sedangkan 51 persen responden mengatakan Australia harus berperan aktif untuk mendorong seluruh negara di dunia menghapuskan hukuman mati.




Credit   KOMPAS.com

Harta Karun Batangan Perak Ditemukan di Madagaskar

 

BBC Indonesia Batangan perak diyakini berasal dari kapal kapten Kidd, Adventure Galley.

CB - Tim arkeolog laut di Madagaskar mengatakan telah menemukan batangan perak seberat 50kg di perairan dangkal di lepas pantai Pulau Sainte Marie di bagian timur.
Temuan itu dianggap penting sebab batangan perak diyakini sebagai harta karun yang dirampas oleh kapten perompak Skotlandia, William Kidd, pada Abad ke-17.
Batangan perak dibawa ke darat hari Kamis (07/05) dan kemudian diserahkan kepada presiden Madagaskar dalam sebuah upacara khusus.
Salah satu anggota tim, Barry Clifford, mengatakan mungkin masih ada banyak batangan seperti itu di dalam puing-puing kapal.
Dikatakan oleh Clifford batangan perak ditandai dengan huruf S dan T dan berasal dari Bolivia pada Abad ke-17.
Kapal yang mengangkut harta karun, Adventure Galley, diyakini tenggelam pada tahun 1698 dan lokasinya sudah lama diketahui tetapi batangan perak baru ditemukan sekarang.
Menurut Clifford, pelacak metal yang ia bawa ketika menyelam di reruntuhan kapal, mendeteksi sinyal tetapi airnya terlalu keruh sehingga ia tidak dapat melihat benda yang mengirim sinyal itu.
Kapten Kidd diadili dan kemudian dihukum mati di London dalam kasus pembajakan laut pada 1701 setelah sebelumnya menyasar kapal-kapal di Laut Karibia dan Laut India selama puluhan tahun.

Credit  KOMPAS.com

Hubungi Menlu Brunei, Menteri Retno Minta Dibukakan Akses Perlindungan WNI

 

KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhammad Iqbal, saat ditemui di Gedung Kemenlu, Jakarta, Kamis (7/5/2015).

JAKARTA,CB - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi melakukan diplomasi tingkat tinggi dengan Pemerintah Brunei. Retno meminta agar Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Brunei, diberikan akses kekonsuleran bagi seorang warga negara Indonesia, Rustawi Tomo Kabul, yang telah lima hari ditahan pihak keamanan Brunei.

Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhammad Iqbal, mengatakan, diplomasi dilakukan dengan menghubungi langsung Menteri Luar Negeri Kedua Brunei, Yang Mulia Pehin Dato Lim Jock Seng.

"Menlu Retno menyampaikan harapannya agar dibukakan akses kekonsuleran seluas-luasnya bagi KBRI Bandar Seri Begawan (BSB) untuk memberikan perlindungan kepada WNI di Brunei," ujar Iqbal, di Jakarta, Jumat (8/5/2015).

Menurut Iqbal, hal tersebut dilakukan karena sejak ditahan pada 2 Mei 2015 lalu, Rustawi, WNI asal Malang, Jawa Timur, belum mendapat akses perlindungan oleh pihak KBRI di Brunei.

Sebab, kasus yang menimpa Rustawi termasuk dalam kategori keamanan tingkat tinggi di Brunei.

Atas upaya diplomasi tersebut, otoritas Brunei tidak hanya memberikan akses kekonsuleran bagi KBRI, bahkan keluarga Rustawi diberikan akses untuk bertemu langsung dengan Rustawi di tahanan Criminal Investigation Department (CID) kapan pun diinginkan.

Rustawi ditangkap bersama dua WNI lainnya pada tanggal 2 Mei 2015 karena ditemukan peluru dan sejumlah benda berbahaya di dalam koper mereka.

Ketiganya ditangkap dalam perjalanan umrah ke Arab Saudi dari Surabaya menggunakan penerbangan Royal Brunei.

Belakangan, dua WNI telah dilepaskan dan melanjutkan perjalanan mereka ke Arab Saudi. Sementara Rustawi tetap ditahan dan akan disidangkan pada 11 Mei 2015.

Jika terbukti bersalah maka Rustawi terancam hukuman 5-15 tahun penjara. KBRI di Brunei memastikan bahwa dalam persidangan nanti, Rustawi akan didampingi pengacara.



Credit  KOMPAS.com

Pemerintah Netanyahu akan tentang perdamaian

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (REUTERS/Baz Ratner )

 

 

Ramallah, Palestina (CB) - Pemerintah baru gabungan sayap kanan keagamaan bentukan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan berperang dan melawan perdamaian, kata pejabat tinggi Palestina pada Kamis.

"Pemerintah akan menjadi petempur, yang akan melawan perdamaian dan ketenangan di wilayah kami," kata perunding Palestina Saeb Erakat kepada AFP.

"Pemerintah ini akan melakukan pembunuhan dan menggencarkan kegiatan pemukiman," katanya tentang pembangunan berkelanjutan Israel di tanah tempat Palestina inginkan untuk negara masa depannya.

Pernyataan itu disampaikan setelah Netanyahu berhasil memutuskan pemerintah gabungan itu menjelang tenggat tengah malam, yang memberinya mayoritas tipis hanya satu kursi di parlemen.

Penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada akhir April menyalahkan tentara Israel atas tujuh serangan terhadap sekolah badan dunia itu di Gaza, yang digunakan sebagai tempat penampungan selama perang 2014.

"Saya menyesalkan kenyataan bahwa sedikit-dikitnya 44 warga Palestina tewas akibat tindakan Israel dan setidak-tidaknya 227 terluka di tempat Perserikatan Bangsas-Bangsa, yang digunakan sebagai penampungan darurat," kata Sekretaris Jenderal Ban Ki-moon dalam surat kepada Dewan Keamanan.

"Titik paling berat adalah bahwa harapan dan kepercayaan mereka untuk perlindungan dan mencari tempat tinggal di sana ditolak," tambah Ban.

Pemimpin badan dunia itu berjanji tidak menyia-nyiakan upaya untuk memastikan bahwa kejadian seperti itu tidak terulang.

Dewan penyelidik menelisik serangan terhadap sekolah kelolaan badan pengungsi Palestina Perserikatan Bangsa-Bangsa UNRWA sejak 8 Juli hingga 26 Agustus tahun lalu, tapi juga menjelaskan penemuan senjata di tiga sekolah.

Sekolah tersebut kosong pada saat itu, tapi Ban mencatat kenyataan bahwa tempat tersebut digunakan oleh yang terlibat dalam perang untuk menyimpan persenjataan dan, dalam dua perkara, mungkin dijadikan tempat untuk melancarkan tembakan, tidak dapat diterima.

Israel berulang kali menyatakan pejuang Hamas menggunakan warga sebagai perisai dan tempat Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai sarana penyimpanan senjata selama perang 50 hari itu.

Perang Gaza berakhir dengan gencatan senjata ditengahi Mesir setelah sekitar 2.200 Palestina, kebanyakan warga, dan 73 orang Israel, sebagian besar tentara, tewas.

Ban menyeru Israel dan Palestina kembali ke perundingan dan memilih perdamaian daripada kematian, kehancuran dan penderitaan, yang mewarnai sengketa mereka untuk waktu sangat lama, demikian AFP.

Credit  ANTARA News

Arab Saudi ajukan gencatan senjata lima hari di Yaman

Ilustrasi-Milisi Houthi, Sanaa, Yaman, January 21, 2015. (REUTERS/Khaled Abdullah)

 

 

Riyadh (CB) - Arab Saudi pada Kamis mengajukan gencatan senjata kemanusiaan selama lima hari di Yaman guna membuka aliran bantuan.

Sementara itu, Amerika Serikat mendesak pemberontak dukungan Iran menerima tawaran itu.

Menteri Luar Negeri Adel al-Jubeir, yang negaranya melancarkan serangan udara terhadap pemberontak Yaman, mengumumkan pengajuan itu setelah melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry.

Jubeir mengatakan telah memberi tahu mitranya dari Amerika itu soal "ide kerajaan mengenai gencatan senjata lima hari di Yaman untuk berkoordinasi dengan organisasi internasional guna menyalurkan bantuan ke Yaman jika kelompok Huthi dan sekutunya bersedia menerima tawaran tersebut dan tidak melakukan penyerangan".

Tanggal bagi dimulainya gencatan senjata "akan segera ditentukan," ujarnya.

Kerry mengatakan ia setuju bahwa "gencatan ini (juga) ditetapkan pada (kelompok) Huthi".

"Kami sangat mendesak Huthi dan pihak-pihak di belakang mereka... untuk menggunakan pengaruh mereka untuk tidak kehilangan kesempatan memperhatikan kepentingan rakyat Yaman dan menemukan jalan damai ke depan," kata Kerry kepada para wartawan di Riyadh.

Iran dituding memberikan dukungan kepada para pemberontak Huthi Syiah, yang juga dibantu oleh unit-unit militer yang setia kepada mantan presiden Ali Abdullah Saleh.

Serangan udara koalisi yang telah berlangsung selama berminggu-minggu telah memunculkan kekhawatiran tentang meningkatkan korban jiwa di kalangan warga sipil dan meningkatnya krisis kemanusiaan.

"Amerika Serikat tetap merasa sangat khawatir tentang situasi di lapangan di Yaman dan kami mendukung penuh upaya-upaya untuk melancarkan pengiriman bantuan kemanusiaan dengan leluasa," kata Kerry.

Menteri luar negeri AS itu mengatakan "baik Arab Saudi maupun AS tidak membicarakan pengiriman tentara darat ke Yaman" kendati pemerintah negara yang terkoyak perang itu meminta pihak asing melakukan intervensi di darat, demikian AFP.
Credit   ANTARA News

Investor Tiongkok gelontorkan triliunan rupiah ke Ketapang Kalbar

Rencananya pertengahan Mei kemungkinan tim ahli akan datang ke Ketapang,"

Pontianak (CB) - Investor asal Tiongkok siap berinvestasi triliunan rupiah untuk membangun kawasan pangan yang moderen di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

"Ini merupakan bentuk komitmen investor dalam membangun kawasan pangan atau food estate di Ketapang," kata anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan saat dihubungi di Pontianak, Kamis.

Ia mengatakan saat pertemuan di Ketapang, Rabu (6/5), baik investor, Pemkab Ketapang, Pemprov Kalbar dan Kementerian Pertanian, sudah sepakat untuk bersama-sama mewujudkan food estate.

Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Bupati Ketapang yang diwakili Plt Sekda dan investor serta Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalbar Hazairin.

Daniel Johan yang memprakarsai dan mendorong agar kawasan pangan itu terwujud, bersama Kepala Badan Litbang Kementerian Pertanian yang mewakili kementerian ikut menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman tersebut.

Pada akhir Maret lalu, Daniel Johan juga sudah meninjau calon lokasi kawasan pangan yang terletal di kawasan Desa Sukamaju Ketapang itu.

Ia menambahkan dalam waktu dekat, tim ahli dari investor didukung oleh pemda dan Kementerian Pertanian akan meneliti kesesuaian lahan dan pemetaan lokasi.

"Rencananya pertengahan Mei kemungkinan tim ahli akan datang ke Ketapang," ujar Daniel.

Pada tahap awal, tanaman yang dijadikan fokus adalah padi. Selain itu, akan dibangun pula pusat penelitian sekaligus produksi bibit lokal unggul. Ke depan, lanjut dia, akan dikembangkan jagung dan ternak. "Karena semangatnya membangun bioagrikultur yang zero limbah," katanya.

Mengenai komposisi kepemilikan, perusahaan dalam negeri tetap menjadi mayoritas yakni 51 persen dan investor asing 49 persen. Sedangkan untuk petani, menggunakan sistem pola inti plasma dimana petani akan mendapat bagi hasil yang tetap permasa panen untuk menjamin petani sejahtera.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalbar Hazairin menambahkan, areal yang dibutuhkan untuk tahap awal sekitar 10 ribu hektare.

"Makin luas makin baik. Yang jelas mereka ingin membangun pertanian modern dengan standar dunia," kata Hazairin.


Credit  ANTARA News

BPPT : anggaran membuat `Techno Park` Rp95 miliar

Sesuai amanat yang tercantum dalam program Nawa Cita Presiden Joko Widodo, kami mulai pembangunan dan mengembangkan 100 Taman Sains dan Teknologi Nasional,"

Cimahi, Jawa Barat (CB) - Deputi Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi Tatang A Taufik menjelaskan besaran anggaran biaya untuk membuat Techno Park sebesar Rp95 miliar.

"Anggaran untuk taman sains yang kami rencanakan khusus bagi BPPT adalah sekitar Rp95 miliar," kata Tatang A Taufik usai membuka pertemuan di kantor Wali Kota Cimahi, Jawa Barat, Kamis sore.

Ia mengatakan BPPT akan membangun sembilan taman sains di beberapa tempat seluruh Indonesia.

Sementara itu, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan beberapa pihak pemerintah terkait telah menandatangani komitmen untuk memulai pembangunan dan pengembangan "Techno Park" di seluruh Indonesia.

"Sesuai amanat yang tercantum dalam program Nawa Cita Presiden Joko Widodo, kami mulai pembangunan dan mengembangkan 100 Taman Sains dan Teknologi Nasional," kata Menristekdikti M Nassir.

Dalam rangkaian acara bertema "Kick Off Program Nasional Pengembangan 100 STP" tersebut, dihadiri juga oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Wakil Gubernur Jawa Barat Dedy Mizwar, perwakilan LIPI, Batan, serta rektor dari berbagai universitas.

"Science Techno Park" atau STP merupakan kawasan yang dikelola oleh manajemen profesional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui penguasaan da penerapan Iptek.

Pembangunan ini bertujuan sebagai pusat pengembangan sains dan teknologi maju.

Sebagai penyedia pusat pengetahuan dan teknologi mutakhir, STP akan menjadi garda depan dalam pelatihan, pemagangan serta advokasi bisnis bagi masyarakat luas.

Komitmen dan dukungan jangka panjang dari berbagai pihak ini akan berawal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta pelaku usaha bisnis.

Semua unsur tersebut akan didorong untuk menjadi kunci sukses dalam program STP nasional.





Credit  ANTARA News

Dubes Wajid Bilang Tak Ada Jaminan Aman di Yaman

Dubes Indonesia untuk Yaman, Wajid Fauzi, menyatakan tak ada jaminan aman di Yaman. | (Sindonews/Victor Maulana)

 

JAKARTA  (CB) - Duta Besar Indonesia untuk Yaman, Wajid Fauzi, mengatakan sejak konflik di Yaman pecah, tidak ada satupun warga Yaman dan asing yang dijamin aman. Menurutnya, setiap orang di Yaman bertanggung jawab atas diri mereka masing-masing.

"Sejak tahun lalu tidak pernah ada jaminan kemanan di Yaman, baik untuk warga asing maupun untuk warga Yaman sendiri. Kita selayaknya survivor, kita harus menentukan sendiri kapan kita akan keluar dari Sanaa, atau keluar dari daerah lainnya," kata Wajid, Kamis (7/5/2015).

Wajid melanjutkan, polisi dan militer di Yaman tidak bisa menjamin keamanan warga, baik itu warga lokal maupun warga asing yang berada di negara tersebut.

"Saat kondisi Yaman dalam keadaan kondusif memang ada jaminan keamanan, tapi saat ini tidak ada," ujar diplomat senior Indonesia tersebut.

Pihak kepolisian dan tentara Yaman kini hanya fokus untuk melakukan perlawanan terhadap pemberontak Houthi dan kelompok lain termasuk al-Qaeda di Yaman.


Credit  SINDOnews


Ada Selisih 1.000 WNI di Yaman, Ini Kata Dubes Wajid

Dubes Indonesia untuk Yaman, Wajid Fauzi (paling kiri) menjelaskan selisih jumlah WNI di Yaman yang mencapai 1.000 jiwa. | (Sindonews/Victor Maulana) 

 

 

JAKARTA  (CB) - Jumlah WNI yang ada di Yaman mengalami selisih data hingga 1.000 jiwa. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia semula menyebut ada lebih dari 4.000 WNI di Yaman, namun dalam perkembangannya terdapat 3.000 WNI.

Angka 3.000 WNI itu terdiri dari sekitar 2.000 WNI yang sudah dipulangkan ke Tanah  Air. Dan, saat ini ada sekitar 1.000 WNI yang masih berada di Yaman.

Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Yaman, Wajid Fauzi, menjelaskan soal selisih jumlah WNI yang cukup besar itu.

"Mengenai data memang krusial, angka ini bukan hanya sekadar angka, tapi manusia, warga kita," kata Dubes Wajid, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (7/5/2015).

Wajid mengatakan, adanya selisih ini karena banyak WNI yang memilih keluar dari Yaman secara mandiri dantiak melapor kepada KBRI. "Terdapat pergerakan WNI yang tidak termonitor, dan tidak melapor ke KBRI," katanya.

Diplomat senior Indonesia itu membenarkan bahwa, setidaknya sampai saat ini masih ada sekitar 1.000 WNI yang masih berada di Yaman, di mana mayoritas adalah pelajar yang bersekolah di Tarim dan Mukala.

Dia memprediksi, bila kondisi kedua kota itu mulai mencekam, maka akan ada ekseodus WNI secara besar-besaran. "Saya sendiri masih memperkirakan akan terjadi evakuasi lagi, kalau situasi di Tarim dan Mukala tidak baik. Tapi memang sejauah ini, situasi di sana masih cukup baik," imbuh dia.


Credit  SINDOnews

Mengintip Kehebatan Militer Rusia dalam Melawan Barat

Presiden Rusia, Vladimir Putin, membangkitkan militer Rusia sejak berkuasa 15 tahun terakhir. | (RIA Novosti)

 

 

MOSKOW  (CB) - Rusia pada Sabtu (9/5/2015) nanti akan menggelar parade militer untuk mengenang 70 tahun Hari Kemenangan Rusia (kala itu Soviet) atas Nazi Jerman. Namun, di balik parade itu Rusia selama 15 tahun di bawah rezim Vladimir Putin telah membangun kekuatan militer sebagai antisipasi untuk melawan Barat.

Selain kekuatan darat dan udara yang berbasis nuklir, militer Rusia juga telah membangun kekuatan armada laut dengan kapal selama nuklirnya. Yang terbaru, Rusia akan memamerkan tank Armata T-14 pada parade Hari Kemenangan nanti. Tank T-14 telah diklaim sebagai tank terkuat di dunia untuk saat ini.

Untuk senjata skala kecil-kecilan, produsen senjata legendaris, Kalashnikov, telah memperkenalkan senapan serbu tercanggih dan mematikan AK-74 M. Senapan terbaru yang juga akan dipamerkan dalam parade Hari Kemenangan di Moskow Sabtu nanti, diklaim 50 persen lebih akurat untuk menembak dalam jarak 300 meter dalam kondisi waktu apa pun dan kondisi cuaca apa pun.


Sedangkan dalam skala besar, militer Kremlin sejak dipimpin Putin telah bangkit. Angkatan Udara Rusia tercatat menjadi yang terbesar ketiga di dunia. Untuk Angkatan Darat, Rusia diprediksi memiliki 766 ribu pasukan di “bawah lengan” dan lain 2,5 juta pasukan cadangan. Angka ini menjadikan pasukan Rusia menjadi yang terbesar keempat di dunia, setelah setelah China (2,3 juta), India (1,4 juta) dan Amerika Serikat (1,3 juta).

Rusia sendiri tercatat sebagai eksportir senjata terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Kendati demikian untuk melawan Barat, Rusia harus berpikir matang-matang. Data Global Fire Power, yang dilansir Telegraph, menunjukkan bahwa dalam hal teknologi, Rusia masih tertinggal di belakang Amerika Serikat. Terlebih, alutsista Rusia terbilang tua, yakni merupakan warisan Soviet.

Tapi, Rusia belum menyerah. Sejak 2009, Rusia mendongkrak belanja militer secara gila-gilaan. Tahun lalu saja, Rusia menghabiskan 3,2 triliun rubel atau setara dengan 4,5 persen dari PDB Rusia, yang dihabiskan untuk sektor pertahanan. Jumlah itu naik dari 3,6 persen dari PDB Rusia sejak Putin berkuasa pada tahun 2000.


Credit  SINDOnews

Kecewa pada Sultan, Abdi Dalem Kembalikan Surat Tugas

Dia kecewa karena Sultan menghapus gelar khalifatullah.

Sri Sultan Hamengku Buwono X (Antara/ Regina Safri)

 

CB - Seorang abdi dalem (orang yang mengabdikan diri kepada keraton dan raja) Keraton Yogyakarta mengembalikan surat kekancingan atau surat penugasan sebagai kawula kepada Kerajaan. Pengembalian itu adalah bentuk pengunduran diri sebagai abdi dalem.
Abdi dalem bernama Kardi itu mengaku kecewa pada Sultan yang menitahkan Sabda Raja yang, di antaranya, menghapus gelar khalifatullah pada nama Raja Yogyakarta. Menurut Kardi, gelar khalifatullah sejatinya bukan sekadar aksesoris, tetapi bermakna pemimpin umat muslim; pemimpin agama, panutan dan pelindung umat dalam menjalankan kehidupan rohani, terutama bagi masyarakat Yogyakarta. Kalau gelar itu dihapus, Raja Yogyakarta tak lagi berkewajiban menjalankan amanat itu.
Kardi, yang bergelar Mas Wedana Nitikartya menyederhanakan Sultan sebagai khalifatullah adalah pengayom umat. "Kalau gelar dihilangkan, siapa lagi yang akan mengayomi kami (rakyat Yogyakarta),” katanya di Yogyakarta, Kamis, 7 Mei 2015.
Dia mengaku secara sukarela mengundurkan diri sebagai abdi dalem dan tak ingin mencampuri internal Keraton. “Namun sebagai abdi dalem, saya kecewa dengan pergantian gelar Sultan. Gelar Sultan tersebut sudah digunakan sejak Pangeran Mangkubumi menjadi Sultan HB I setelah disahkannya Perjanjian Giyanti,” katanya menjelaskan.
“Penghapusan gelar tersebut, berarti Sultan yang sekarang tidak sah karena namanya tidak sesuai dengan Perjanjian Giyanti.”
Kardi pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta. Dia mendapatkan surat kekancingan dari Sri Sultan Hamengku Buwono X pada 31 Agustus 2011. Dia mengembalikan surat itu kepada perwakilan Keraton, yakni dua adik Sultan, Gusti Bendara Pangeran Haryo (GBPH) Cakraningrat dan GBPH Prabukusumo. Kekancingan itu akan diserahkan Cakraningrat kepada Parentah Hageng.
Gusti Cakraningrat mengatakan bahwa Keraton tak bisa menghalangi atau mencegah keinginan Kardi. Pasalnya, menjadi abdi dalem adalah keinginan Kardi, sebagaimana abdi dalem yang lain.
"Menjadi abdi dalem adalah keinginan dan niat dari mereka. Pengabdian yang besar terhadap Keraton dan Raja mereka. Kami tidak bisa menghalangi kenginan mereka," katanya.



Credit  VIVA.co.id

Adik Sultan Mengaku Tak Diundang di Penobatan Putri Mahkota

Mereka mengetahui Sabda Raja setelah dikabari kerabat di Yogya.

Sri Sultan Hamengku Buwono X (Antara/ Regina Safri)

 

  CB - Enam adik Sri Sultan Hamengku Buwono X yang bermukim di Jakarta mengaku tak diundang saat Raja Yogyakarta mengeluarkan Sabda Raja pertama pada 30 April 2015. Begitu pula saat Sabda Raja kedua pada 5 Mei 2015, yang menobatkan Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi sebagai Putri Mahkota.

Seorang dari adik Sultan, Gusti Bendara Pangeran Haryo (GBPH) Suryodiningrat, mengatakan dia dan lima saudaranya yang bermukim di Jakarta baru mengetahui perihal Sabda Raja itu setelah dikabari kerabat yang berada di Yogyakarta.

"Saat Sabda Raja kami tidak tahu, dan kami tidak mendapat undangan. Soal adanya Sabda Raja kami juga dapat kabar dari kangmas-kangmas (para kakak) di Yogyakarta. Itu pun beberapa jam sebelum Sabda Raja dikeluarkan, jadi kami tidak mungkin datang," katanya di rumah di Ndalem Yudhanegaran atau kediaman GBPH Yudhaningrat di Yogyakarta, Kamis, 7 Mei 2015.

Kelima adik Sultan yang menetap di Jakarta itu adalah GBPH Pakuningrat, GBPH Cokroningrat, GBPH Suryomentaram, GBPH Hadinegoro, dan GBPH Suryonegoro. Mereka dan GBPH Suryodiningrat belum menentukan sikap terkait Sabda Raja.

"Kami berenam masih menunggu penjelasan dari Ngarso Dalem (Sultan). Tadi malam kami sudah dapat penjelasan dari saudara dan kerabat yang di Yogya. Jadi terkait sikap, kami belum bisa menentukan. Pada dasarnya kami semua ingin yang terbaik untuk Keraton dan Keistimewaan Yogyakarta," kata Suryodiningrat.

Enam adik Sultan itu dijadwalkan menghadap sang Raja di Keraton pada Kamis sore. Sultan akan memberikan penjelasan kepada mereka terkait Sabda Raja.


 Credit  VIVA.co.id

Sultan: Saya Tahu Sabda Raja akan Jadi Pro Kontra

Dua sabda yang diumumkan Sultan menuai polemik.

Sri Sultan Hamengku Buwono X. (ANTARA/M Agung Rajasa)

 

  CB - Sabda raja yang dikeluarkan Sultan Hamengkubuwono X menjadi polemik di masyarakat Yogyakarta. Gubernur DIY sekaligus Raja Keraton Yogyakarta itu mengaku sudah memprediksi polemik tersebut akan terjadi di masyarakat, termasuk di internal keraton.

"Itu saya sudah tahu, pasti akan menjadi pro dan kontra," kata Sultan, Kamis 7 Mei 2015.

Sultan juga memprediksi akan banyak masyarakat yang meminta klarifikasi atas sabda raja tersebut.

"Bagi saya berbeda ndak masalah. Mulai besok akan ada masyarakat yang meminta klarifikasi terkait sabda raja," ucapnya.

Sultan mengaku sudah mengundang dua kali adik-adiknya untuk mendengar sabda, namun tidak mau datang.

"Bagaimana saya mau menjelaskan dan bagaimana mereka tahu isi sabda raja, sementara isi sabda yang dimuat di media itu salah," ucapnya.

Sultan mengaku akan mengundang lagi adik-adiknya jika sabda raja sudah selesai dibahas.

"Nanti akan kita undang lagi," katanya.

Ia mengaku tidak mau mengomentari terkait adanya pertemuan adik-adiknya untuk membahas masalah sabda raja. Sultan mengaku akan menggelar jumpa pers terkait masalah ini.

"Bagi saya tidak masalah, pro kontra itu biasa. Tapi, yang jelas, saya selama ini menghindari dengan pers, dengan harapan adik-adik saya tidak tahu, dan komentar mereka salah," tuturnya.

Sabda Raja pertama diterbitkan pada 30 April 2015. Sabda Raja itu memuat lima hal, yakni; pertama, penyebutan Buwono diganti menjadi Bawono; kedua, gelar Khalifatullah seperti yang tertulis lengkap dalam gelar Sultan dihilangkan; ketiga, penyebutan kaping sedasa diganti kaping sepuluh; keempat, mengubah perjanjian pendiri Mataram, yakni Ki Ageng Giring dengan Ki Ageng Pemanahan; dan kelima, menyempurnakan keris Kanjeng Kyai Ageng Kopek dengan Kanjeng Kyai Ageng Joko Piturun.

Titah itu segera disusul Sabda Raja kedua yang dirilis pada 5 Mei 2015. Titah berisi pemberian gelar kepada putri sulung Sultan, Gusti Kanjeng Ratu Pembayun, dengan gelar Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi (selengkapnya ialah Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi Hamemayu Hayuning Bawono Langgeng ing Mataram).
Credit  VIVA.co.id

Sultan Kritik Balik Adik-adiknya yang Protes Sabda Raja

"Isi sabda yang dimuat di media itu salah."

Sri Sultan Hamengku Buwono X (duduk di kursi). (ANTARA)

 

CB - Sri Sultan Hamengku Buwono X mengkritik balik adik-adiknya yang memprotes dua Sabda Raja. Sultan mengaku telah dua kali mengundang adik-adiknya untuk menjelaskan isi titah utama yang dia sabdakan, tetapi tak ada satu pun yang datang.
Sikap menolak hadir itu, kata Sultan, telah menimbulkan kesalahpahaman di kalangan keluarga besar Keraton Yogyakarta. Pasalnya, adik-adik Sultan tak mengetahui persis isi dua Sabda Raja tersebut. Mereka hanya mengetahui isi titah itu dari media massa dan sejauh ini Sultan belum menjelaskan secara detail isi Sabda Raja.
"Bagaimana saya mau menjelaskan dan bagaimana mereka tahu isi Sabda Raja, sementara isi sabda yang dimuat di media itu salah," kata Sultan kepada wartawan di Yogyakarta, Kamis, 7 Mei 2015.
Sultan tak mempermasalahkan pertemuan adik-adiknya yang membahas polemik Sabda Raja. Dia menganggap pro dan kontra itu adalah hal yang wajar. Tetapi pada saatnya nanti Sultan akan menjelaskan secara khusus tentang Sabda Raja itu kepada adik-adiknya.
“Yang jelas, saya selama ini menghindari dengan pers, dengan harapan adik-adik saya tidak tahu (isi Sabda Raja sampai dijelaskan secara langsung), dan komentar mereka salah," katanya menambahkan.
Sultan juga menepis pendapat sebagian kalangan yang menilai Sabda Raja adalah saran dari tokoh spiritual semacam dukun atau paranormal. Sultan secara tegas mengatakan bahwa dia tak pernah meminta saran atau pertimbangan orang luar Keraton, apalagi dukun.
“Saya ini tidak punya dukun,” ujarnya membantah.
Dia hanya mengakui memang mendatangi makam leluhur, terutama tiap akan membuat keputusan penting. Soalnya mendatangi makam leluhur raja-raja Mataram itu adalah perintah ayahnya, Sultan Hamengku Buwono IX, sejak dia kanak-kanak.
“Kami diminta karena beliau (Sultan Hamengku Buwono IX) banyak di Jakarta (sebagai Wakil Presiden Indonesia tahun 1973 sampai 1978). Saya bicara spritual sejak dari dahulu."


 Credit  VIVA.co.id

Sabda Raja dan 'Putri Mahkota' Keraton Yogya

Sri Sultan Hamengku Buwono X. (Liputan6.com/Fathi Mahmud)

CB, Yogyakarta - "Gantos (ganti) gelar. Resmikan tadi gelar GKR Mangkubumi. Ya, jadi penerus mahkota." Itulah sepenggal kata yang diucapkan abdi dalem keraton Kaum Masjid Penepen Keraton, Raden Wedono Ngabdul Sadak usai pembacaan Sabda Raja oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Menurut Raden Wedono Ngabdul Sadak, Sabda Raja yang berlangsung singkat selama 2 menit ini terkait perubahan gelar salah satu putri Sultan, yaitu Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Pembayun. Pembayun berganti gelar menjadi GKR Mangkubumi.
Kerabat Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, KRT Yudhohadiningrat yang merupakan Penghageng Tepas Keraton mengatakan, dalam Sabda Raja kali ini Sultan hanya mengeluarkan satu hal. Namun ia tidak merinci apa isi sabda tersebut.
Dalam acara Sabda Raja ini, Sultan mengenakan pakaian kebesaran raja seperti saat Sabda Raja pertama digelar, yakni pakaian warna hitam dan kupluk biru. Permaisuri Sultan, GKR Hemas, juga menggunakan pakaian warna hitam dengan hiasan warna kuning.
Acara tersebut dihadiri keluarga Keraton Pakualaman, permaisuri, dan putri Sultan. Namun tak terlihat kedatangan para adik Sultan. Menurut kabar yang beredar, Sabda Raja itu banyak mendapat penolakan terutama dari saudara-saudara Sultan dari ibu yang berbeda.
Sehari setelah Sabda Raja yang digelar 5 Mei 2015, Sultan pun buka suara mengenai perubahan gelar putri sulungnya dari GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi. Gelar baru itu merupakan gelar untuk putri mahkota atau penerus Sultan.
Itu artinya, ini pertama kali dalam sejarah kerajaan keraton Yogyakarta akan dipimpin oleh seorang perempuan.

Sri Sultan HB X (Fathi Mahmud/Liputan6.com)

Raja Keraton Yogyakarta tersebut pun memberi kesempatan kepada adik-adiknya untuk mengomentari Sabda Raja yang dikeluarkannya. Karena mereka tak hadir dalam pembacaan Sabda Raja.

Bahkan Sultan ingin melihat adik-adiknya yang tidak setuju muncul di media massa untuk selanjutnya membahas hal tersebut.

"Biar sekarang yang nggak setuju muncul dulu, saya mau lihat porsinya redaksi ini kira-kira maunya apa, itu aja. Minggu depan kita panggil wartawan," ujar Sultan di Yogyakarta, Rabu (6/5/2015).

Sultan sebelumnya sudah memanggil adik-adiknya untuk menjelaskan pengangkatan putri sulungnya menjadi putri mahkota. Namun para pangeran itu tidak pernah memenuhi panggilan tersebut. Sultan mengaku tidak mengetahui alasan adik-adiknya tak menggubris undangannya.

Ilustrasi Jusuf Kalla (Liputan6.com/Johan Fatzry)

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan menghormati keputusan tersebut, meski penerus Kesultanan Yogyakarta merupakan seorang perempuan. ‎"Kita hormati saja," kata JK di Kantor Wapres Jakarta.

‎Menurut pria yang karib disapa JK itu, pemerintah tidak bisa ikut campur urusan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, terkait perubahan gelar salah satu putri Sri Sultan Hamengku Buwono X, yaitu Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Pembayun.

"Ini kan, kerajaan (Keraton Yogyakarta) sudah mulai ada pengertian tentang (kesamaan) gender. Kan bagus. Kita tidak bisa campur, itu urusan keraton," ucap JK. Suami Mufidah Kalla menilai, diskriminasi gender sudah seharusnya tidak terjadi lagi. Pria dan perempuan memiliki hak dan peluang yang sama.

"Di Inggris itu perempuan jadi ratu. Masa abad 21 masih ada diskriminasi? Jadi tidak masalah," ujar dia.

Mendagri Tjahjo Kumolo. (Liputan6.com/Dono Kuncoro)

Respons senada juga dikemukakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, terhadap Keraton Yogyakarta yang tengah menjadi sorotan pasca-Sabda Raja yang mengubah gelar putri sulung Sultan sebagai pewaris tahta. Ia mewakili pemerintah mengaku enggan terlibat dalam polemik kerajaan tersebut.

"Kemendagri tidak ingin terlibat urusan keluarga. Namanya kakak-adik, kami tidak ingin ikut campur," ujar Tjahjo di Jakarta.

‎Tjahjo mengaku, sampai saat ini dirinya belum menerima surat resmi dari Sultan terkait sabdanya itu. Meski begitu, kata dia, ada pihak keluarga keraton yang datang menemui dan memintanya mengeluarkan kebijakan sebagai Mendagri.

"Sampai hari ini belum ada surat resmi, tapi soal ada keluarga yang meminta Kemendagri mengeluarkan kebijakan kepada Sultan untuk adanya rapat keluarga," ujar Tjahjo.

Sultan Hamengku Buwono X menggelar Sabda Raja di Siti Hinggil Keraton Yogyakarta. Sabda Raja ini merupakan yang pertama sejak Sultan naik tahta pada tahun 1989.
Sebelumnya Sultan HB X memang pernah mengeluarkan Sabda Tama pada Kamis 10 Mei 2012 dan Jumat 6 Maret 2015. Namun kedudukan Sabda Raja lebih tinggi ketimbang Sabda Tama atau Titah Raja.
Sabda Raja yang pertama itu berisi beberapa poin. Pertama, penyebutan Buwono diganti menjadi Bawono. Kedua, gelar Khalifatullah seperti yang tertulis lengkap dalam gelar Sultan dihilangkan.

Gelar lengkapnya adalah Ngarso Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Khalifatullah Ingkang Jumeneng Kaping Sedasa Ing Ngayogyakarta Hadiningrat.

Ketiga, penyebutan kaping sedasa diganti kaping sepuluh. Dengan demikian gelar lengkapnya adalah Ngarso Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Bawono Senopati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Ingkang Jumeneng Kaping Sepuluh Ing Ngayogyakarta Hadiningrat.

Keempat, mengubah perjanjian pendiri Mataram yakni Ki Ageng Giring dengan Ki Ageng Pemanahan. Kelima, atau terakhir menyempurnakan keris Kanjeng Kyai Ageng Kopek dengan Kanjeng Kyai Ageng Joko Piturun


Credit  Liputan6.com