CUPUMA

Kamis, 09 Mei 2019

AS Sebar Armada Kapal Perang ke Seluruh Dunia, Di mana saja?

Tiga kapal induk Amerika Serikat, USS Nimitz (atas), USS Ronald Reagan (tengah) dan USS Theodore Roosevelt (bawah), berlayar bersama gugus tempurnya di perairan internasional di Pasifik Barat, pada 12 November 2017. Courtesy James Griffin/U.S. Navy/Handout via REUTERS

CB, Jakarta - Amerika Serikat menyebarkan armada kapal perang angkatan lautnya dalam beberapa gugus tempur di seluruh dunia.

Sebuah lembaga nirlaba yang mengkaji persebaran armada tempur AS, U.S. Naval Istitute atau USNI, memperkirakan posisi dari kelompok tempur kapal induk milik AS dan kelompok siap tempur amfibi di seluruh dunia pada 5 Mei 2019, berdasarkan pada data Angkatan Laut dan data publik.
Menurut laporan yang dikutip dari situs USNI, news.usni.org, pada 8 Mei 2019, total 289 kapal perang AS yang siap tempur yang dikerahkan atau siap tempur.
Angkatan Laut AS membagi gugus tempur armadanya, yakni armada ke-3 dengan 4 kapal, armada ke-4 dengan 1 kapal, armada ke-5 dengan 17 kapal, armada ke-6 dengan 25 kapal, armada ke-7 dengan 59 kapal. Total ada 106 kapal dalam armadanya.

Dan berikut adalah persebaran armada kapal perang AS di beberapa titik yang dianggap strategis.

1. Jepang
Gugus tempur USS Ronald Reagan Carrier Strike Group (CSG) berada di pelabuhan di Yokosuka, Jepang.
USS Wasp (LHD-1) ada di pelabuhannya di Sasebo, Jepang. Akhir tahun ini, Wasp akan pindah ke Norfolk, dan USS America (LHA-6) akan berfungsi sebagai kapal andalan baru dari armada amfibi Forward Deployed Naval Forces Japan (FDNF-J).

2. Laut Cina Selatan
Pada hari Senin, 6 Mei, kapal perusak dengan peluru kendali USS Preble (DDG-88) dan USS Chung Hoon (DDG-93) melakukan perjalanan dalam 22,2 km laut dari Gaven dan Johnson Reefs di Kepulauan Spratly dalam operasi kebebasan navigasi.
USS William P. Lawrence (DDG-110) dan USS Stethem (DDG-63) transit di Selat Taiwan minggu lalu.

3. Teluk Persia
Grup amfibi Kearsarge Amphibious Ready Group (ARG) dengan Unit Ekspedisi Marinir ke-22 (MEU) yang bermula di Teluk Persia.
ARG dipimpin oleh kapal amfibi kelas tawon Wasp kelas USS Kearsarge (LHD-3) dan termasuk dermaga transportasi amfibi USS Arlington (LPD-24) dan kapal pendaratan dermaga USS Fort McHenry (LSD-43), menurut Angkatan Laut. Lebih dari 4.500 pelaut dan marinir meninggalkan Pantai Timur pada 17 Desember.
Bersama dengan unsur-unsur MEU ke-22 dari Camp Lejeune, N.C., Tim Bedah Armada 2 dan 8, Skuadron Tempur Laut Helikopter 26, Skuadron Kontrol Udara Taktis 21, dan Naval Beach Group 2 juga memulai, menurut Angkatan Laut.

4. Atlantik Timur
Para pelaut berpartisipasi dalam latihan pencarian puing di dek penerbangan kapal induk USS John C. Stennis (CVN-74) di Selat Gibraltar pada 3 Mei 2019. [US Navy/USNI]
USS John C. Stennis (CVN-74) yang dikerahkan di Atlantik Timur mendekati akhir misi dan akan memulai kembali pengisian bahan bakar dan perbaikan paruh baya.
Kapal-kapal dengan Stennis tidak beroperasi sebagai gugus tempur penuh. Stennis berangkat dari Marseille, Prancis, pada 1 Mei dan transit di Selat Gibraltar 3 Mei.
Gugus tempur yang dikerahkan di Atlantik Timur adalah Carrier Strike Group 3.
Komposisi armada Carrier Strike Group 3 memiliki kapal induk USS John C. Stennis (CVN-74), yang ditempat di Bremerton, Washington (pindah ke Norfolk, Setelah selesai ditempatkan).
Kemudian ada Carrier Air Wing 9 (CVW 9), kelompok tempur aviasi yang berbasis di Naval Air Station Lemoore, California, akan ditugaskan di kapal Stennis dan mencakup total sembilan skuadron dan detasemen.
Skuadron Perusak 21 atau DESRON 21 mulai adalah bagian dari kelompok Stennis yang mengkoordinir kapal perusak dengan rudal kendali, yang beroperasi sebagai bagian dari Carrier Strike Group (CSG). Karena USS Stennis menuju ke Norfolk untuk mengisi bahan bakar, skuadron pengawal di West Coast tetap di Pasifik. Misalnya, USS Stockdale (DDG-106) yang saat ini di Fiji.
Lalu ada kapal jelajah berpeluru kendali USS Mobile Bay (CG-53) yang memiliki pangkalan dok di San Diego, California. Saat ini USS Mobile Bay menuju pulang ke San Diego.

5. Laut Mediterrania

Gugus tempur ini adalah kapal induk USS Abraham Lincoln beroperasi di Laut Mediterrania bagian tengah.
Menurut laporan pers setempat, gugus tempur ini akan ditarik ke pelabuhan di Split, Kroasia, untuk kunjungan pelabuhan 8-11 Mei.
Namun, menurut laporan pers AS, AS mengirimkan USS Abraham Lincoln ke wilayah Komando Pusat AS untuk memberi tekanan pada Iran, menurut Penasihat Keamanan Nasional John Bolton.
USS Abraham Lincoln masuk ke dalam gugus tempur Carrier Strike Group 12.
USS Abraham Lincoln (CVN-72), memiliki dok di Norfolk (Pindah ke San Diego, California, setelah selesai ditempatkan).

Kemudian ada Carrier Air Wing 7 yang berbasis di Naval Air Station Oceana, ditugaskan untuk USS Abraham Lincoln dan mencakup total sembilan skuadron dan detasemen.

Kapal induk USS Abraham Lincoln di Samudra Atlantik selama latihan di bulan Januari 2019.[MICHAEL SINGLEY / US NAVY]
USS Abraham Lincoln dikawal oleh Skuadron Perusak 2 (DESRON 2) dan memiliki kapal perusak dengan rudal kendali yang beroperasi sebagai bagian dari CSG.
Adapun kapal jelajah berpeluru kendali yang dikerahkan dalam Carrier Strike Group 12 adalah USS Leyte Gulf (CG-55), dari pelabuhan di Norfolk.

6. Pasifik Timur
Gugus tempur Boxer Amphibious Ready Group (ARG) dengan Unit Ekspedisi Marinir (MEU) ke-11 berangkat dari San Diego, California, pada 1 Mei.
Selain USS Boxer (LHD-4), kapal ARG lainnya adalah kapal pendaratan dermaga USS Harper's Ferry (LSD-49) dan dermaga transportasi amfibi USS John P. Murtha (LPD-26).
Kelompok ARG termasuk Skuadron Tempur Helikopter Laut 21 atau "Blackjacks", Unit Assault Craft 5, Grup Angkatan Laut Pantai 1, Unit Beachmaster 1, Tim Bedah Armada 5, dan Skuadron Kontrol Udara Taktis 11.
MEU ke-11 yang berbasis di Kamp Pendleton terdiri dari Tim Pendaratan Batalyon 3 dari Batalion 3, Marinir 5, dilengkapi Marine Attack Squadron 214 (dengan AV-8B Harrier), Skuadron Tiltrotor Kelautan Menengah 163, dan Batalyon Logistik Tempur 11.
USS Theodore Roosevelt (CVN-71) sedang dikerahkan di Wilayah Operasi California Selatan.

7. Wilayah Operasi Virginia Capes
USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69) sedang dikerahkan untuk pelatihan fase dasar dan kualifikasi operator (CQ).
CQ dilakukan untuk pilot baru dan secara berkala untuk pilot berpengalaman demi mendapatkan atau mempertahankan kemampuan pendaratan di kapal induk.
USS Harry Truman (CVN-75) sedang dalam perawatan, menurut Angkatan Laut.
Meski armada gugus tempur Angkatan Laut AS dipaparkan, namun USNI tidak menampilkan ribuan kapal perang lainnya termasuk kapal selam, kapal permukaan, skuadron pesawat terbang, SEAL, Pasukan Tugas Khusus Angkatan Udara-Darat Laut, Seabees, Coast Guard, EOD Mobile Units, dan lebih banyak lagi kapal perang Angkatan Laut AS yang disebar di perairan dunia yang tidak disebut.

Credit tempo.co

India Berencana Beli Bom Penghancur Bunker Buatan Israel

NEW DELHI - Angkatan Udara India (IAF) berencana untuk membeli bom penghancur bunker Israel, Bunker Buster, versi Spice-2000 bombs. Bom penghancur bunker tersebut produksi dari Rafael Advanced Defence Systems Israel.

Bom canggih itu dapat sepenuhnya menghancurkan bangunan dan bunker dibandingkan dengan yang digunakan dalam serangan Balakot, versi penetrator, yang membuat lubang di atap beton bangunan menggunakan beratnya tanpa menyebabkang banyak kerusakan pada struktur itu sendiri. Sebaliknya, mereka meledak di dalam, membunuh orang-rang dengan kombinasi 70-80 kg bahan peledak dan pecahan peluru.

"IAF sekarang berencana untuk mengakuisisi bunker buster atau versi perusak bangunan dengan hulu ledak Mark 84 yang dapat memusnahkan bangunan yang ditargetkan," lapor kantor berita India, ANI, mengutip sumber-sumber pemerintah seperti dikutip dari Sputnik, Kamis (9/5/2019).

Laporan itu mengutip seorang pejabat pemerintah yang mengatakan bahwa pengadaan akan dilakukan di bawah kekuasaan darurat yang telah diberikan kepada militer untuk memperoleh peralatan pilihan mereka senilai hingga USD45 juta untuk mempersiapkan diri dalam pertempuran.

Sebelumnya, dilaporkan juga bahwa IAF akan melengkapi pesawat tempur Su-30MKI dengan bom Spice. Dalam dokumen yang diserahkan kepada pemerintah, IAF telah mengklaim bahwa telah terbukti bahwa selama operasi Balakot, 80% dari bom mereka mencapai target.

Bom SPICE (Smart, Precise Impact, Cost-Effective) adalah alat panduan EO/GPS untuk mengubah bom yang dijatuhkan dari udara yang tidak terarah menjadi bom yang dipandu dengan presisi. Spice-2000 mengkonversi bom 2000lb seperti MK-84, BLU-109, RAP-2000, dan lainnya menjadi bom stand-off.

IAF mengakuisisi sejumlah bom panduan presisi Spice-2000 yang tidak diungkapkan dengan peningkatan akurasi dan penetrasi untuk digunakan terhadap pusat-pusat komando yang dibentengi dan di bawah tanah.

Credit sindonews.com

Kelompok oposisi Sudan ancam akan gelar "pembangkangan sipil"

Rakyat Sudan tetap menggelar protes di jalan guna menuntutDewan Peralihan Militer (MTC) menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sipil. (Anadolu Agency)

Khartoum (CB) - Kelompok oposisi Sudan, aliansi Perubahan dan Kebebasan, mengancam akan melancarkan aksi "pembangkangan sipil" jika Dewan Peralihan Militer (MTC) menolak untuk secepatnya menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sipil.

Dalam satu taklimat pada Rabu (8/5) di Ibu Kota Sudan, Khartoum, Khalid Omer Youssef --Sekretaris Jenderal Partai Kongres Sudan (komponen di dalam aliansi Perubahan dan Kebebasan)-- menuduh MTC "bermanuver" untuk menghindari penyerahan kekuasaan eksekutif.

"Kami memiliki banyak pilihan, termasuk demonstrasi dan aksi duduk, selain rencana bagi kegiatan pembangkangan sipil," kata Youssef.

"Tapi kami lebih suka mencapai penyelesaian melalui perundingan dengan MTC jika Dewan tersebut dapat menerima keadaan secara sungguh-sungguh," ia menambahkan, sebagaimana dikutip Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis pagi.

Pada Selasa, MTC menolak rancangan usul yang diajukan oleh aliansi oposisi.

Medani Abas Medani, anggota utama aliansi Perubahan dan Kebebasan, mengatakan penolak yang dilakukan MTC terhadap usul oposisi "membuat rumit keadaan".

Ia menggambarkan pernyataan MTC belum lama ini mengenai peran Hukum Syari'ah sebagai "upaya untuk mengalihkan peralihan perhatian dari masalah utama --yaitu, upaya penyerahan kekuasaan kepada pemerintah sipil".

Medani menuduh MTC "melancarkan taktik rejim lama". Ia juga menyatakan aparatur keamanan lama Sudan "masih menguasai negeri itu".

Pada 11 April, militer Sudan mengumumkan "pencopotan" presiden Omar al-Bashir, setelah berbulan-bulan protes massa terhadap 30 tahun kekuasaannya.

MTC sekarang memimpin "masa peralihan" dua-tahun, dan selama itu MTC berjanji akan menyelenggarakan pemilihan presiden secara bebas.

Namun, demonstran tetap berada di jalan guna menuntut dewan militer menyerahkan kekuasaan --dalam waktu secepatnya-- kepada pemerintah sipil.

Credit antaranews.com

Tentara Sudan Ingin Syariat Islam Jadi Prinsip Struktur Sipil

Penguasa militer Sudan menyatakan syariat Islam harus tetap menjadi kaidah penuntun dalam menjalankan struktur sipil baru yang dibentuk. (AFP Photo)

Jakarta, CB -- Penguasa militer Sudan menyatakan syariat Islam harus tetap menjadi kaidah penuntun dalam menjalankan struktur sipil baru yang dibentuk.

Keinginan ini terungkap saat dewan militer mengajukan proposal struktur sipil setelah mereka menggulingkan Presiden Omar al-Bashir pada April lalu.

Dewan militer itu mengatakan bahwa para jenderal militer pada dasarnya setuju dengan proposal itu, tapi ada banyak perubahan, termasuk ketiadaan Syariat Islam sebagai dasar.

"Deklarasi tersebut gagal menjelaskan akar dari legislasi dan hukum syariah Islam. Tradisi haruslah menjadi sumber dari legislasi," ujar juru bicara Dewan Militer, Shamseddine Kabbashi.

Di bawah pimpinan Bashir, pelaksanaan hukum Islam di Sudan tidak konsisten meskipun konstitusi negara tersebut menetapkan Syariah sebagai kaidah penuntun.

Selain itu, dewan militer juga menyoroti tuntutan para pengunjuk rasa untuk mengisi kuris dewan penguasa dengan warga sipil. Para jenderal berkeras agar pihak militer yang memimpin.

Selain itu, dewan militer juga mendesak masa transisi dua tahun. Namun, pihak penyelenggara unjuk rasa menentangnya dengan mengusulkan empat tahun masa transisi.

Credit cnnindonesia.com

CIA Ingatkan Aktivis Saudi di Norwegia Jadi Sasaran Kerajaan

Ilustrasi. (AFP Photo/Saul Loeb)

Jakarta, CB -- Badan Pusat Intelijen Amerika Serikat (CIA) dikabarkan memperingatkan pemerintah Norwegia bahwa Iyad el-Baghdadi, aktivis asal Arab Saudi yang tinggal di negara itu, terancam menjadi target Riyadh.

El-Baghdadi merupakan salah satu aktivis ternama Saudi yang vokal mengkritik Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MbS). Ia saat ini mengasingkan diri di Norwegia dan dilindungi di bawah kebijakan pencari suaka negara tersebut.

Ia menyadari ada ancaman tersebut pada 25 April lalu, ketika aparat Norwegia datang ke tempat tinggalnya dan membawanya ke tempat yang aman.

Otoritas Norwegia juga disebut memperingatkan bahwa dia kemungkinan berada dalam bahaya dari ancaman yang belum bisa dipastikan dan berasal dari pemerintah Saudi.

Aktivis tersebut diberi informasi bahwa ancaman tersebut didapat pemerintah Norwegia dari lembaga intelijen asing. Guardian telah mengonfirmasi bahwa lembaga asing tersebut ialah CIA.

"Cara saya memahaminya adalah Saudi mengincar saya tetapi belum tahu tentang apa yang akan mereka lakukan," tutur El-Baghdadi dalam wawancara melalui sambungan telepon pada Selasa (7/5).

"Mereka (Norwegia) meyakinkan saya bahwa mereka tengah menanggapi isu ini dengan sangat serius. Mereka telah bersiap-siap," katanya.

Meski keamanannya terancam, El-Baghdadi menganggap ancaman-ancaman tersebut menandakan bahwa kritik pedasnya selama ini manjur.

"Jika mereka (Saudi) tidak ingin membunuh saya berarti saya tidak melakukan pekerjaan saya," tuturnya.

Hingga kini, Kedutaan Besar Saudi di Amerika Serikat belum menanggapi pertanyaan Guardian terkait laporan ini.

El-Baghdadi sendiri merupakan seorang penulis kelahiran Palestina yang aktif di media sosial Twitter. Namanya semakin dikenal saat Arab Spring, terutama ketika ia banyak berkomentar terkait pemberontakan terhadap pemerintah Mesir saat itu.

Ia kerap berkomentar tajam dan bernada sarkasme kepada para pemimpin otokratis hingga menarik puluhan ribu pengikut di Twitter.

El-Baghdadi diberikan suaka politik oleh Norwegia pada 2015 lalu setelah sempat ditangkap dan diusir dari Uni Emirat Arab, sekutu Saudi. Sejak itu, MbS selalu menjadi topik utama kritik El-Baghdadi.

Ketika dunia diramaikan kasus pembunuhan wartawan Saudi pengkritik MbS, Jamal Khashoggi, pada tahun lalu, El-Baghdadi turut berkomentar.

Ia memperingatkan para pengikutnya di Twitter bahwa MbS akan menjadi lebih berbahaya jika tidak ditahan oleh negara Barat.

"Jika mereka lolos dari penculikan, langkah selanjutnya adalah pembunuhan di ibu kota Anda. Saya tidak bercanda sedikit pun," kicau El-Baghdadi beberapa waktu lalu.

Meski begitu, langkah CIA memperingatkan otoritas Norwegia tak serta merta mengartikan bahwa El-Baghdadi dalam bahaya pasti.

Di bawah kebijakan AS yang dikenal sebagai arahan komunitas intelijen 191, CIA memiliki "kewajiban untuk memperingatkan" secara hukum pihak-pihak yang kemungkinan menjadi korban.

Hal itu bisa dilakukan CIA jika lembaga tersebut "mengumpulkan informasi kredibel dan spesifik yang mengindikasikan ancaman pembunuhan atau penculikan berencana yang disengaja oleh sekelompok orang."

Namun, hingga kini CIA menolak untuk berkomentar mengenai laporan ancaman terhadap El-Baghdadi tersebut.

Credit cnnindonesia.com

Rudal yang Diuji Tembak Korut Mirip Rudal Iskander Rusia

WASHINGTON - Para pakar senjata menilai rudal jarak pendek terbaru yang diuji tembak Korea Utara (Korut) pada 4 Mei lalu mirip dengan rudal Iskander Rusia. Pyongyang menggambarkannya sebagai senjata taktis terpandu.

Menurut para pakar senjata, kemiripan yang mencolok terletak pada desain. Misil Iskander Rusia merupakan senjata jarak dekat yang sangat akurat dan mampu menyerang sasaran lebih dari 150 mil jauhnya.

Sistem semacam itu memiliki potensi untuk menantang pertahanan rudal di Korea Selatan dan semakin meningkatkan ketegangan di kawasan itu. Uji tembak itu juga menunjukkan bahwa Korea Utara sedang mengembangkan sistem senjata baru, bahkan ketika Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan optimisme tentang kesepakatan masa depan dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.

"Rudal gaya Iskander ini adalah hal yang perlu mulai kita khawatirkan," kata Melissa Hanham, pakar senjata di One Earth Future, seperti dikutip NPR, Kamis (9/5/2019).

Korea Utara menguji senjata itu pada 4 Mei sebagai bagian dari "latihan serangan" yang mencakup penggunaan senjata lain seperti roket artileri. Itu adalah uji coba rudal yang dipublikasikan pertama kali sejak Korea Utara mendeklarasikan moratorium uji coba rudal antarbenua pada bulan April 2018.

Rudal baru yang diuji tembak tergolong jarak pendek, yang artinya tidak melanggar moratorium yang dibuat sendiri oleh rezim Kim Jong-un.

Presiden Trump di Twitter meremehkan uji coba senjata tersebut. "Saya percaya bahwa Kim Jong-un sepenuhnya menyadari potensi ekonomi Korea Utara yang besar, dan tidak akan melakukan apa pun untuk mengganggunya atau mengakhirinya," tulis Trump di Twitter.

Kendati demikian, rudal baru itu terlihat lebih canggih daripada beberapa desain misil Korea Utara sebelumnya. Menurut Hanham, tidak seperti rudal jarak jauh Korea Utara, rudal jarak pendek baru ini terlihat berbahan bakar padat. Senjata seperti ini dapat diluncurkan dengan cepat dengan sedikit peringatan.

Michael Elleman, seorang ahli fisika dan peneliti senior untuk pertahanan rudal di International Institute for Strategic Studies mengatakan jika itu adalah rudal seperti Iskander, maka senjata baru Pyongyang tersebut akan sulit untuk dicegat oleh sistem pertahanan udara.

Ellemen menjelaskan, misil Iskander terbang pada ketinggian sekitar 30 mil. Itu terlalu tinggi untuk rudal pencegat surface-to-air (darat-ke-udara) Patriot Amerika Serikat (AS), tetapi terlalu rendah untuk Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), sebuah sistem yang mampu mencegat rudal jarak jauh.

Credit sindonews.com

Soal Peluncuran Roket, Korut Mengaku Sebagai Latihan Reguler

SEOUL - Korea Utara (Korut) buka suara soal peluncuran roket pada akhir pekan lalu. Pyongyang menyatakan peluncuran roket itu adalah latihan reguler dan pertahanan diri. Pyongyang juga membenarkan jika Pemimpin Korut, Kim Jong-un, turut mengawasi latihan tersebut.

"Latihan baru-baru ini yang dilakukan oleh tentara kami tidak lebih dari bagian dari latihan militer reguler, dan itu tidak menargetkan siapa pun atau memicu memburuknya situasi di kawasan," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Korut yang tidak dikenal dalam sebuah pernyataan kepada kantor berita KCNA yang dikutip Reuters, Rabu (8/5/2019).

Dalam kesempatan itu, Korut juga memperingatkan para kritikus yang mengomentari uji coba rudal tersebut.

"Tuduhan yang tidak berdasar mungkin akan menghasilkan hasil yang mengarah ke arah yang kita maupun mereka tidak ingin lihat sama sekali," tulis KCNA mengutip juru bicara tersebut.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Korut mengatakan ada standar ganda, dimana latihan militer yang dilakukan oleh Korsel dan AS hanya mendatangkan sedikit kritik.

"Hanya latihan militer reguler dan pertahanan diri kami yang dicap sebagai provokatif, dan ini adalah manifestasi yang tak terselubung dari upaya untuk menekan perlucutan senjata negara kami secara bertahap dan akhirnya menyerang kami," kata juru bicara itu.

"Kami pikir ini sangat tidak menyenangkan dan disesalkan, dan kami membunyikan nada peringatan," cetusnya memperingatkan.

Latihan pada hari Sabtu itu adalah uji coba pertama rudal balistik yang dilakukan Korut sejak meluncurkan rudal balistik antarbenua jarak jauh pada November 2017.

Uji coba itu dilakukan setelah pembicaraan dengan Amerika Serikat (AS) dan Korea Selatan (Korsel) pada bulan Februari macet, dan menimbulkan kekhawatiran di kedua negara, yang telah berusaha membujuk Korut untuk meninggalkan senjata nuklir dan program rudal balistiknya.

Seoul merespons dengan menyerukan tetangganya untuk menghentikan tindakan yang meningkatkan ketegangan militer di Semenanjung Korea.

Tetapi Presiden AS Donald Trump, yang telah bertemu dengan Kim Jong-un dua kali, mengatakan ia masih yakin dia bisa membuat kesepakatan dengan Jong-un, dan para pejabat Korsel juga telah mengecilkan ujian.

Credit sindonews.com

Utusan AS dan China Berseteru di PBB Terkait Isu Uighur

Ilustrasi warga etnis Uighur di Turki. (REUTERS/Murad Sezer)

Jakarta, CB -- Utusan Amerika Serikat dan China untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terlibat perseteruan dalam rapat. Pangkal persoalannya adalah tudingan pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Uighur di Xinjiang yang dibantah Negeri Tirai Bambu.

Pertikaian itu terjadi pada Selasa (7/5) kemarin. China geram dengan tindakan AS yang mengajak negara anggota PBB untuk menarik posisi Beijing dari lembaga itu.

Ini merupakan kali keduanya China dan AS bersitegang di PBB terkait isu Uighur dan minoritas Muslim yang dipaksa masuk kamp-kamp khusus di Xinjiang, seperti dilansir AFP, Rabu (8/5).

Pekan lalu, perwakilan AS di PBB mengundang pimpinan lembaga Kongres Uighur Dunia (WUC), Dolkun Isa, untuk memaparkan persoalan yang dihadapi etnis minoritas itu dengan pemerintah China. Namun, tindakan AS ini justru membangkitkan amarah China.

Isa menyatakan aparat China menangkap etnis Uighur secara acak dan dijebloskan ke dalam kamp, di mana mereka kehilangan kebebasan dan haknya untuk beragama.

Dalam pertemuan tersebut, diplomat China menyebut Isa sebagai "teroris" dengan dukungan AS dan digunakan untuk menyerang dan memfitnah.

Menurut penuturan Duta Besar AS untuk PBB, Courtney Nemoff, perlakuan China terhadap masyarakat Uighur perlu dijadikan faktor untuk mempertimbangkan keanggotaan Negeri Tirai Bambu di PBB, menjelang pemilihan pada Selasa pekan depan.

"AS khawatir terhadap jutaan masyarakat Uighur, etnis Kazakh, Kirgistan, serta umat Muslim lainnya yang menderita akibat aksi penahanan semena-mena, kerja paksa, penyiksaan, dan kematian yang terjadi di kamp-kamp China di daerah Xinjiang," ujar Nemoff.

"Kekejaman ini harus segera dihentikan. Kami memperingatkan semua negara anggota pada forum yang amat penting ini," tambahnya.

Duta Besar China untuk PBB, Zhang Xiaoan, membantah tuduhan AS tersebut. Ia menyatakan China marah terkait hal itu karena dianggap fitnah.

China menegaskan kamp-kamp di daerah Xinjiang sebagai "pusat pelatihan keterampilan", yang dibangun dengan dalih untuk menjauhkan etnis Uighur dari pengaruh paham ekstrem.

AS juga mendesak Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, untuk memperhatikan nasib masyarakat Uighur.

Menurut laporan dari juru bicara PBB, Stephane Dujarric, Guterres telah berbicara dengan Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, untuk menghargai HAM dalam melawan terorisme.

Akan tetapi, hal itu tidak membuat Zhang Xiaoan kalah. Dia justru terpilih secara aklamasi menjadi anggota forum PBB yang beranggotakan 16 negara bersamaan dengan perwakilan lainnya dari Burundi, Namibia, Denmark, dan Rusia. Meski demikian AS mengajukan banding atas keputusan itu.

Credit cnnindonesia.com

Malaysia tarik diri dari Statuta Roma

Perdana Menteri Malaysia Tun Dr Mahathir Mohamad (kiri) didampingi Wakil PM Dr Wan Azizah Wan Ismail mengadakan jumpa pers di Kantor Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) atau Komisi Pemberantasan Korupsi, Kualalumpur, Malaysia, Selasa (10/7/2018), usai menghadiri program anti korupsi. Sebanyak 160 anggota parlemen dari Pakatan Harapan menghadiri program sehari Pakta Integritas dan anti korupsi. (ANTARA FOTO/Agus Setiawan)

Kuala Lumpur (CB) - Pemerintah Malaysia menarik diri dari Statuta Roma Pengadilan Kejahatan Internasional atau International Criminal Court Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Kementrian Luar Negeri Malaysia dalam pernyataannya kepada media di Putrajaya, Rabu, menyebutkan pada (5/4) Perdana Menteri Mahathir Mohamad telah mengumumkan keputusan rapat kabinet supaya Malaysia menarik diri penyertaannya ke Statuta Roma ICC.

Setelah mempertimbangkan semua langkah yang perlu diambil untuk melaksanakan proses penarikan diri tersebut Pemerintah Malaysia telah menyampaikan surat penarikan diri penyertaan Malaysia ke Statuta Roma kepada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 29 April 2019.

Isu penarikan diri Malaysia dari Statuta Roma juga telah disinggung saat penutupan sidang parlemen yang berlangsung pada 30 April 2019 di mana persoalan mengenai perkara ini telah dijawab oleh Wakil Menteri Luar Negeri Dato’ Marzuki Yahya.

PBB akan mengeluarkan nama Malaysia dari daftar negara-negara anggota Statuta Roma Mahkamah Kejahatan Internasional setelah badan dunia itu melengkapkan prosedur penarikan diri Malaysia dari Statuta Roma Mahkamah Kejahatan Internasional.

Statuta ICC atau Statuta Roma adalah traktat yang mendirikan Pengadilan Kejahatan Internasional.Statuta tersebut diadopsi di sebuah konferensi diplomatik di Roma pada 17 Juli 1998 dan diterapkan pada 1 Juli 2002.

Pada Maret 2016 sebanyak 124 negara menjadi pendukung untuk statuta tersebut.

Credit antaranews.com

Kian Memanas, Kompleks Pertokoan Muslim Sri Lanka Dibakar

Seorang Muslim Sri Lanka dan putranya berjalan setelah dari pasar di Kolombo, Sri Lanka, Senin (29/4). Sri Lanka resmi melarang penggunaan cadar.

Foto: AP Photo/Eranga Jayawardena

Kompleks pertokoan Muslim diserang orang tak dikenal.

CB, KOLOMBO — Kasus kekerasan antara umat beragama dilaporkan kembali terjadi di Sri Lanka. Sejumlah pertokoan milik warga Muslim di negara itu, serta harta benda mereka seperti kendaraan diserang oleh kelompok orang-orang beragama Katolik.

Insiden tersebut telah memicu otoritas gereja di Sri Lanka menyerukan agar semua umat tetap tenang. Seluruh warga beragama diminta untuk tidak melanjutkan permusuhan terhadap warga Muslim di negara itu.

Dalam kasus terbaru, terjadi bentrokan di wilayah Porutota pada Ahad (5/5) lalu, di mana seorang sopir kendaraan umum ’tuk tuk’ yang diketahui sebagai warga Muslim berselisih dengan sekelompok umat Katolik. Menurut laporan intelijen militer kepada //CNN//, saat itu sekelompok warga Katolik hendak memeriksa kendaraan yang warga Muslim tersebut kemudikan.

Adanya pemeriksaan tersebut menjadi pemicu bentrokan antara warga. Puluhan orang turun ke jalan-jalan di wilayah itu. Kendaraan tuk tuk yang dikemudikan warga Muslim tersebut dibakar, kemudian dua toko yang juga dimiliki warga Muslim di sana diserang.

Dalam sebuah video yang menunjukkan insiden tersebut, terlihat sejumlah pria yang mengacungkan tongkat di jalan-jalan. Banyak puing-puing dari bentrokan serta bangunan rusak yang berserakan.

Menurut juru bicara Kepolisian Sri Lanka, Ruwan Gunasekara, bentrokan terjadi karena ulah dari dua kelompok warga yang sedang mabuk. Mereka disebut bertanggungjawab atas kerusuhan yang terjadi.

Saat ini, personil tambahan dari kepolisian telah dikerahkan ke Porutota. Jam malam di wilayah pinggir pantai itu juga diberlakukan untuk mengendalikan situasi.

Perdana Menteri Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, dalam sebuah pernyataan mengatakan pemerintah akan memberi kompensasi kepada siapapun yang mengalami kerugian akibat kerusakan properti dalam kerusuhan di Porutota.

Kepala Gereja Katolik Sri Lanka, Kardinal Malcolm Ranjith, mengatakan insiden kekerasan terbaru yang terjadi di Pororuta adalah akibat orang-orang yang mabuk. Dia menyerukan penutupan toko-toko yang menjual minuman keras di wilayah itu.

"Ketika orang berada di bawah pengaruh alkohol, orang terkadang dapat berperilaku lebih buruk daripada binatang," ujar Ranjith dilansir //CNN??, Rabu (8/5).

Ranjith kemudian berterima kasih kepada semua orang yang tetap tenang dan menahan diri atas situasi yang terjadi. Secara khusus dia menyampaikan hal itu kepada para pemimpin agama Buddha, Hindu, dan Muslim.

Menurutnya, ada pihak-pihak yang berusaha memicu kebencian komunal, untuk menciptakan bentrokan antar umat beragama. Para pemuka agama, baik dari komunitas Muslim dan Kristen di Sri Lanka sebelumnya juga menyatakan keprihatinan atas potensi kekerasan lebih lanjut pasca insiden pengemboman besar-besaran yang terjadi pada 21 April lalu.

“Saya sungguh meminta umat Katolik agar tidak mengangkat tangan melawan Muslim. Umat Muslim tidak berada di belakang insiden ini, namun mereka yang berada di balik serangan ini adalah orang-orang yang dimanipulasi kelompok internasional untuk mewujudkan tujuan politik mereka,” jelas Ranjith.

Sri Lanka telah diguncang serangkaian bom terkoordinasi yang terjadi bertepatan dengan Paskah bagi umat Kristiani. Sebanyak tiga gereja dan tiga hotel di Ibu Kota Kolombo menjadi target serangan dan membuat 257 orang tewas. Jumlah korban diperkirakan dapat meningkat, seiring kondisi korban terluka yang kritis dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

National Thowheeth Jama’ath (NTJ) diyakini sebagai kelompok berideologi teroris dan telah dituding berada di balik serangan tersebut. Meski demikian, pihak berwenang Sri Lanka tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan kelompok atau organisasi teroris asing, melihat skala besarnya insiden tersebut.

Pemerintah negara itu juga telah meminta bantuan internasional untuk melakukan penyelidikan. Sebelumnya, Pemerintah Australia mengkonfrimasi bahwa pelaku serangan bom Sri Lanka didukung Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

Laporan ini muncul diikuti dengan klaim kelompok militan tersebut yang mengatakan berada di balik insiden dan mendistribusikan video yang memperlihatkan pemimpin NTJ, Mohamed Zahran berjanji setia kepada ISIS.

Credit republika.co.id

Kuatkan Gertakan pada Iran, AS Kerahkan 4 Bomber B-52

WASHINGTON - Seorang pejabat Pentagon mengungkap ada empat pesawat pengebom (bomber) strategis B-52 Amerika Serikat (AS) yang dikerahkan ke Timur Tengah untuk menambah kekuatan gertakan terhadap rezim Iran. Pengerahan pesawat-pesawat pembom bersamaan dengan pengiriman kapal Kelompok Tempur Kapal Induk USS Abraham Lincoln.

Mengutip CBS News, Komando Pusat (CENTCOM) militer AS juga diperkirakan akan meminta pasukan tambahan, termasuk baterai sistem rudal pertahanan Patriot.

Dua dari empat bomber B-52 lepas landas dari Pangkalan Angkatan Udara Barksdale di Louisiana pada hari Selasa. Keduanya, dijadwalkan tiba di Pangkalan Udara Al Udeid di Qatar pada hari Rabu (8/5/2019). Keberadaan dua bomber lainnya tidak diungkap militer Amerika Serikat.

"AS telah mendeteksi sejumlah persiapan untuk kemungkinan serangan terhadap pasukan AS di laut dan di darat," kata pejabat Pentagon yang berbicara dalam kondisi anonim kepada CBS News merujuk pada ancaman serangan Iran yang dia sebut nyata.

"Ada lebih dari satu jalur serangan atau kemungkinan serangan yang kami lacak," lanjut dia. Jumlah bomber B-52 yang dikerahkan kemungkinan bisa bertambah lagi. Pesawat pengebom itu memiliki kemampuan untuk menjatuhkan bom nuklir.

Juru bicara CENTCOM Kapten Bill Urban membenarkan bahwa satuan tugas pengebom yang dikerahkan terdiri dari B-52.

"Komando Pusat AS terus melacak sejumlah arus ancaman yang dapat dipercaya yang berasal dari rezim di Iran di seluruh wilayah tanggung jawab CENTCOM," kata Kapten Urban.

Para pejabat AS lainnya kepada Reuters mengatakan informasi intelijen menyebut ancaman spesifik dan kredibel mengarah pada pasukan AS di Irak, Suriah, dan wilayah yang lebih luas.

Menurut salah satu pejabat AS indikasi bahwa Iran akan melakukan serangan terhadap pasukan AS dan kepentingannya di Timur Tengah adalah dengan memindahkan rudal balistik jarak pendek di kapal-kapal di wilayah tersebut.

Awal mula pengerahan Kelompok Tempur Kapal Induk USS Abraham Lincoln diumumkan Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih John Bolton pada hari Minggu lalu. Bolton mengatakan gerakan itu sebagai respons terhadap sejumlah indikasi dan peringatan yang meresahkan dan meningkat oleh rezim Iran.

"Amerika Serikat tidak mencari perang dengan rezim Iran, tetapi kami sepenuhnya siap untuk menanggapi serangan apa pun, apakah dengan wakil, Korps Pengawal Revolusi Islam, atau pasukan reguler Iran," kata Bolton.

Iran sebelumnya meremahkan pengerahan kapal induk AS yang diumumkan Bolton sebagai pertunjukan kedaluwarsa.

"Pernyataan Bolton adalah penggunaan pertunjukan kedaluwarsa untuk perang psikologis," juru bicara Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Keyvan Khosravi.

Khosravi mengatakan bahwa angkatan bersenjata Iran telah mengamati kapal induk yang memasuki Laut Mediterania 21 hari yang lalu.

"Bolton kurang memiliki pemahaman militer dan keamanan dan pernyataannya sebagian besar dimaksudkan untuk menarik perhatian pada dirinya sendiri," ujar Khosravi.

Credit sindonews.com

Sekjen PBB berharap kesepakatan nuklir Iran dapat diselamatkan

Peta fasilitas nuklir Iran. (iranreview.org) (Istimewa)

Washington (CB) - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres berharap kesepakatan nuklir Iran dapat diselamatkan, kata juru bicaranya pada Rabu (8/5), setelah Teheran mengancam akan keluar dari kesepakatan 2015 tersebut.

"Sekretaris Jenderal terus kembali menyatakan bahwa Rencana Aksi Gabungan Menyeluruh (JCPOA) merupakan prestasi besar dalam anti-penyebaran nuklir dan diplomasi dan telah memberi sumbangan bagi ekamanan serta perdamaian regional dan internasional," kata Farhan Haq dalam satu taklimat.

Kesepakatan bersejarah itu antara Iran kelompok negara P5+1 -- kelima anggota tetap Dewan Keamanan PBB ditambah Jerman-- memberlakukan pengekangan ketat atas program nuklir Iran sebagai imbalan bagi pencabutan sanksi lama AS.

Presiden Iran Hassan Rouhani pada Rabu mengancam akan keluar dari kesepakatan tersebut dalam waktu 60 hari jika kepentingan Teheran tidak dilindungi.

Iran juga bersiap melanjutkan kegiatan pengayaan uraniumnya kapan saja diperlukan, kata Kepala Badan Tenaga Atom Iran Ali Akbar Salehi.

"(Guterres) sangat berharap bahwa Rencana Aksi Gabungan Menyeluruh dapat dipelihara," kata Haq, sebagaimana dikutip Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis pagi.

Tahun lalu, Presiden AS Donald Trump membawa Washington ke luar dari kesepakatan nuklir itu, dan apa yang mengikuti adalah kegiatan "tekanan maksimal", yaitu pemerintah Trump menjatuhkan kembali sanksi ekonomi atas sektor energi dan perbankan Iran. Washington juga mengakhiri keringanan sanksi buat negara yang membeli minyak Iran.

Credit antaranews.com

Kremlin Salahkan AS Jika Iran Mundur dari Kesepakatan Nuklir

Para teknisi sedang bekerja di pusat pemrosesan uranium di Iran.

Foto: reuters

Iran mengancam akan melanjutkan pengayaan uranium tingkat tinggi.

CB, MOSKOW -- Kremlin mengatakan Iran telah diprovokasi untuk mengekang ketentuan dalam kesepakatan nuklir 2015, Rabu (8/5). Iran pada Rabu pagi menyatakan menarik diri dari sebagian kesepakatan nuklir 2015 yang ditandatangani dengan enam negara.

Iran mengancam akan melakukan lebih banyak jika negara besar tidak melindunginya dari sanksi-sanksi, setahun setelah AS keluar dari kesepakatan tersebut. "Presiden (Vladimir) Putin telah berulang kali berbicara mengenai konsekuensi dari tindakan tanpa dipikirkan berkaitan dengan Iran dan dengan itu saya maksudkan keputusan yang diambil oleh AS (untuk meninggalkan kesepakatan itu). Sekarang kami memandang konsekuensi itu mulai terjadi," kata Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan dalam satu taklimat.

Peskov berbicara saat pembicaraan di Moskow antara Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov berlangsung. Ketika ditanya apakah Rusia mungkin siap bergabung dengan negara lain dalam menjatuhkan sanksi baru atas Iran sehubungan dengan sebagian pengunduran diri dari kesepakatan itu, Peskov mengatakan, "Untuk sekarang, kami perlu secara bijaksana menganalisis situasi dan bertukar pendapat mengenai ini. Situasinya serius."

Presiden Iran Hassan Rouhani mengancam untuk melanjutkan pengembangan uranium tingkat tinggi jika kepentingan negaranya dalam kesepakatan nuklir dengan beberapa negara kekuatan dunia tidak dilindungi. Atas ancamannya itu, dia memberi waktu hingga 60 hari ke depan.

Credit republika.co.id

Trump Tampar Iran dengan Sanksi Baru

WASHINGTON - Presiden Amerka Serikat (AS) Donald Trump memberlakukan sanksi baru terhadap Iran. Sanksi tersebut menargetkan sektor baja, alumunium, tembaga dan besi Iran yang bernilai sekitar 10 persen dari ekonomi negara itu.

Sanksi tersebut diberlakukan beberapa jam setelah Teheran mengatakan pihaknya mengendurkan beberapa pembatasan pada program nuklirnya.

Pemerintahan Trump mengatakan akan melanjutkan kampanye "tekanan maksimum" pada pemerintah Iran sampai menghentikan kegiatan yang mendestabilisasi kawasan Timur Tengah, menghentikan segala upaya senjata nuklir dan mengakhiri segala pengembangan rudal balistik.

"Teheran dapat mengharapkan tindakan lebih lanjut kecuali secara fundamental mengubah perilakunya," kata Trump, seperti dikutip dari Independent, Kamis (9/5/2019)

Ia juga menyerukan kepada Iran untuk kembali dengan itikad baik ke meja perundingan.

AS, Jerman, Inggris, Prancis, Rusia, China, dan Uni Eropa menandatangani perjanjian dengan Iran pada 2015 yang mencabut sanksi internasional dengan imbalan Teheran membatasi program nuklirnya.

Satu tahun yang lalu, Trump menarik diri dari perjanjian itu, menyebutnya kesepakatan terburuk dalam sejarah. Dia mengatakan perjanjian itu seharusnya juga mengekang program rudal balistik Iran dan apa yang dianggap sebagai kegiatan jahat Teheran di wilayah tersebut.

Negara-negara lain tetap berada dalam kesepakatan nuklir - yang secara teknis dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) - dan telah berusaha memberi Iran insentif ekonomi yang cukup untuk menjaga perjanjian itu tetap bertahan.

Awal pekan ini Washington mengumumkan penyebaran kapal induk dan pembom B-52 ke Timur Tengah untuk melawan apa yang dikatakannya sebagai "indikasi yang jelas" dari ancaman Iran terhadap pasukan AS di kawasan itu.

Credit sindonews.com

Israel Bersumpah Tak Akan Biarkan Iran Bersenjata Nuklir Lagi

PM Israel, Benjamin Netanyahu, bersumpah tidak akan membiarkan Iran memperoleh senjata nuklir setelah Hassan Rouhani mengancam akan memperkaya uranium lagi. (Sebastian Scheiner/Pool)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, bersumpah tidak akan membiarkan dan mengizinkan Iran memperoleh senjata nuklir lagi.

"Pagi ini dalam perjalanan, saya mendengar bahwa Iran bermaksud melanjutkan program nuklirnya lagi. Kami tidak akan mengizinkan Iran memperoleh senjata nuklir," ucap Netanyahu, Rabu (8/5).

Pernyataan itu diutarakan Netanyahu menyusul sikap Iran yang mengancam melanjutkan pengayaan uranium jika pihak-pihak penandatangan kesepakatan nuklir 2015 tak membela Teheran dari sanksi Amerika Serikat.

Melalui pidato di stasiun televisi nasional, Presiden Iran Hassan Rouhani melontarkan langsung ancaman tersebut kepada negara-negara yang menandatangani kesepakatan nuklir JCPOA, yakni Inggris, Prancis, Jerman, China, dan Rusia.

Rouhani memberikan waktu 60 hari bagi kelima negara tersebut untuk berjanji melindungi sektor minyak dan perbankan Iran di tengah sanksi AS.

Netanyahu sendiri telah menjadi penentang keras perjanjian nuklir yang disepakati era Presiden Barack Obama tersebut.

Dilansir AFP, ia bahkan sangat mendukung keputusan Presiden Donald Trump menarik Amerika keluar dari perjanjian itu dan menerapkan kembali sanksi terhadap Iran.

Israel merupakan musuh bebuyutan Iran dan selama ini dianggap sebagai negara dengan kapabilitas militer terdepan di Timur Tengah. Negara Zionis itu juga disebut-sebut sebagai satu-satunya yang memiliki senjata nuklir di kawasan.

Di sisi lain, Iran juga tidak mengakui kedaulatan Israel sebagai negara. Penentangan terhadap pembentukan negara Yahudi telah lama menjadi prinsip utama kebijakan resmi Iran pasca-revolusi.

Iran telah menjadi pendukung setia Palestina dan kelompok-kelompok anti-Israel lainnya, termasuk Hamas dan Hizbullah di Libanon.

Credit cnnindonesia.com

Prancis Serukan Iran Hormati Kesepakatan Nuklir

PARIS - Prancis meminta Iran untuk menghormati semua komitmennya setelah Teheran mengumumkan pihaknya akan melonggarkan beberapa pembatasan terhadap program nuklirnya. Paris memperingatkan terhadap tindakan apa pun yang akan mengarah pada eskalasi.

Iran mengumumkan langkah-langkah untuk menghentikan pelanggaran terhadap kesepakatan 2015 dengan kekuatan dunia, namun Teheran mengancam akan ada tindakan lebih lanjut jika negara-negara kekuatan dunia tidak melindunginya dari sanksi Amerika Serikat (AS).

“Perancis memperhatikan pernyataan ini dengan prihatin. Prancis berkomitmen untuk memastikan bahwa perjanjian ini, kunci untuk rezim non-proliferasi internasional dan keamanan internasional, sepenuhnya dilaksanakan,” kata wakil juru bicara Kementerian Luar Negeri Prancis Olivier Gauvin dalam sebuah pernyataan.

"Adalah penting untuk menghindari tindakan apa pun yang akan menghalangi pelaksanaan kewajiban mereka oleh para pihak yang sekarang terlibat dalam perjanjian atau yang akan memicu eskalasi," imbuhnya.

"Prancis bertekad untuk memastikan bahwa perjanjian itu sepenuhnya dilaksanakan dan bahwa saluran keuangan dan ekspor Iran tetap terbuka," tukasnya seperti dilansir dari Reuters, Kamis (9/5/2019).

Gauvin mengatakan Prancis berhubungan erat dengan pihak-pihak yang tersisa dari perjanjian tersebut, terutama Eropa, untuk meninjau kembali pernyataan Iran.

Amerika Serikat mengatakan belum selesai menjatuhkan sanksi terhadap Iran dan merencanakan lebih "segera". AS memperingatkan Eropa agar tidak melakukan bisnis dengan Teheran melalui sistem perdagangan non-dolar untuk menghindari sanksi AS.

Terbaru, AS menjatuhkan sanksi terhadap Iran. Sanksi itu menyasar sektor baja, alumunium, tembaga dan besi Iran yang bernilai sekitar 10 persen dari ekonomi negara itu.

Credit sindonews.com

Iran Batalkan Beberapa Komitmen Kesepakatan Nuklir 2015

Iran Batalkan

Iran tidak lagi akan mematuhi beberapa "komitmen sukarela" perjanjian nuklir.

Pemerintah Iran hari Rabu (8/5) menyatakan telah memberi tahu para penandatangan Perjanjian Nuklir 2015 bahwa pihaknya tidak lagi akan mematuhi beberapa "komitmen sukarela" yang tertera dalam perjanjian itu. Presiden Iran Hassan Rouhani dalam pidato yang disiarkan televisi, mengatakan, Iran akan melanjutkan program pengayaan uranium jika pihak-pihak lain tidak menepati janji mereka.

Para penandatangan Kesepakatan Nuklir 2015 adalah Iran, Jerman, Inggris, Prancis, Cina dan Rusia. Iran mengatakan para pihak itu memiliki waktu 60 hari untuk melaksanakan janji-janji mereka untuk melindungi sektor minyak dan perbankan Iran. Jika tidak, Iran akan memulai lagi program pengayaan uraniumnya.

Kementerian Luar Negeri Iran mengumumkan, keputusan itu telah dikomunikasikan kepada para kepala negara pihak penandatangan. Iran menjelaskan bahwa tindakan itu diambil karena Uni Eropa dan pihak-pihak lain ternyata "tidak memiliki kekuatan untuk melawan tekanan AS."

Pernyataan Iran itu dikeluarkan setelah AS mengumumkan mengirim beberapa kapal perangnya ke Timur Tengah sebagai peringatan terhadap Teheran.

Prancis ancam berlakukan lagi sanksi terhadap Iran

Prancis bereaksi terhadap pengumuman dari Teheran dan mengatakan, akan menetapkan lagi beberapa sanksi, jika Iran benar-benar melanggar kewajibannya yang disepakati tahun 2015.

"Kami mengirim pesan ke Teheran untuk mengatakan bahwa kami bertekad untuk mengimplementasikan perjanjian itu, bahwa kami benar-benar ingin mereka tetap dalam perjanjian ini meskipun kami mempertimbangkan kompleksitas situasi dan menyampaikan pesan yang sama kepada sekutu kami Amerika," kata sebuah sumber di kantor kepresidenan Prancis.

Pejabat Prancis itu mengatakan, ada mekanisme penyelesaian perselisihan dalam masalah ini melalui pemeriksaan. Dia juga menambahkan, bahwa sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap Iran dapat diberlakukan kembali jika perlu.

Apa latar belakangnya?

AS sebelumnya mengumumkan telah mengirim kapal induk USS Lincoln bersama gugus tugas pembom ke Timur Tengah untuk menghadapi "ancaman kredibel dari pasukan rezim Iran." Washington mengatakan, langkah itu dimaksudkan sebagai pesan yang jelas dan tegas terhadap Teheran.

AS telah meningkatkan sanksi terhadap Iran dalam beberapa bulan terakhir, dan memasukkan Garda Pengawal Revolusi Iran dalam daftar kelompok teroris.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo hari Selasa (7/5) melakukan kunjungan mendadak ke Irak untuk membahas situasi di negara itu. Dia menjelaskan, "AS khawatir dengan situasi keamanan di Irak di tengah meningkatnya aktivitas Iran."

Kesepakatan Nuklir 2015, yang awalnya juga ditandatangani AS, menjanjikan pencabuitan sanksi terhadap Iran sebagai imbalan jika Teheran membatasi program nuklirnya. Namun setelah terpilih menjadi presiden, Donald Trump menyatakan AS menarik diri secara sepihak dari kesepakatan itu dan memulihkan sanksi-sanksi ekonomi terhadap Iran yang sebelumnya sudah dicabut.

Trump mengatakan kesepakatan yang dicapai presiden AS sebelumnya, Barack Obama itu adalah perjanjian yang buruk dan merugikan kepentingan AS dan harus dinegosiasi ulang.

Credit republika.co.id

Iran Ancam Lanjutkan Pengayaan Uranium Jika Terus Ditekan

Presiden Iran, Hasan Rouhani, melontarkan langsung ancaman tersebut kepada negara-negara yang menandatangani kesepakatan nuklir JCPOA. (Reuters/Danish)

Jakarta, CB -- Iran mengancam bakal melanjutkan pengayaan uranium jika pihak-pihak penandatangan kesepakatan nuklir pada 2015 lalu tak membela negara tersebut dari dera sanksi Amerika Serikat.

Melalui pidato di stasiun televisi nasional, Presiden Iran, Hasan Rouhani, melontarkan langsung ancaman tersebut kepada negara-negara yang menandatangani kesepakatan nuklir JCPOA itu, yakni Inggris, Prancis, Jerman, China, dan Rusia.

Rouhani memberikan waktu 60 hari bagi kelima negara tersebut untuk berjanji melindungi sektor minyak dan perbankan Iran di tengah sanksi AS.

"Jika kelima negara tersebut datang ke meja perundingan dan kami mencapai kesepakatan itu, dan jika mereka dapat melindungi kepentingan sektor minyak dan perbankan kami, kami akan tetap melanjutkan komitmen," ujar Rouhani.

Ia kemudian kembali mengancam akan memberikan respons keras jika isu ini kembali dibawa ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Rouhani menyatakan Iran tetap siap untuk bernegosiasi.

"Rakyat Iran dan dunai harus tahu bahwa hari ini bukan akhir dari JCPOA. Semua tindakan ini sesuai dengan JCPOA," tutur Rouhani sebagaimana dikutip Reuters.

Perjanjian yang diteken pada 2015 lalu itu menyepakati bahwa negara Barat akan mencabut serangkaian sanksi terhadap Teheran.

Sebagai balasan, Iran harus menyetop segala bentuk pengembangan senjata rudal dan nuklirnya, termasuk pengayaan uranium.

Namun, AS menarik diri secara sepihak dari perjanjian nuklir itu pada Mei 2018 lalu dan kembali menerapkan sanksi atas Iran.

Credit cnnindonesia.com

AS Berhasil Tembak Jatuh Beberapa Rudal dengan Senjata Laser

WASHINGTON - Angkatan Udara Amerika Serikat (AS) mengumumkan bahwa mereka telah berhasil menggunakan sistem senjata laser untuk menembak jatuh beberapa rudal saat dalam penerbangan. Sistem ini dirancang untuk bisa dipasang di pesawat sebagai pelindung dari serangan.

Laboratorium Penelitian Angkatan Udara melakukan pengujian di White Sands Missile Range Angkatan Darat AS di New Mexico pada bulan April. Sistem, yang dinamai Self-Protect High Energy Laser Demonstrator (SHiELD), digunakan dari darat. "Digunakan untuk menembak beberapa rudal yang diluncurkan dalam penerbangan," kata komandan Laboratorium Penelitian Angkatan Udara Mayor Jenderal William Cooley.

"Tes tersebut adalah langkah besar ke depan untuk sistem energi terarah dan perlindungan terhadap ancaman musuh," ujarnya, seperti dikutip dari The Verge, Senin (6/5/2019).

SHiELD nantinya akan dipasang pada pesawat terbang, sehingga dapat digunakan untuk menembak jatuh rudal yang diluncurkan dari permukaan ke udara atau dari udara ke udara. Sistem ini mencakup tiga komponen utama, yakni sistem laser, sistem kontrol untuk mengarahkan laser tersebut, dan pod yang akan memberi daya segalanya.

Laboratorium menyoroti beberapa keuntungan dari sistem senjata laser ini, seperti sangat akurat dan langsung mengenai sasaran, tidak akan memiliki keterbatasan dalam magazine, akan memungkinkan pilot untuk kembali membidik sasaran tambahan dengan cepat, dan tidak rentan terhadap tindakan balasan seperti dari suar atau alat pengacau. Karena itu, sistem kemungkinan tidak akan "bodoh" terhadap cuaca yang berpotensi mengganggu efektivitasnya.

Angkatan Udara telah bekerja pada sistem seperti itu selama beberapa tahun sejak proyek dimulai pada tahun 2016. Layanan militer tersebut telah menyodorkan kontrak untuk Lockheed Martin pada tahun 2017 agar merancang SHiELD dengan tujuan untuk mengujinya pada pesawat pada tahun 2021 mendatang.

SHiELD bukan satu-satunya teknologi laser yang sedang diuji oleh militer AS. Angkatan Darat AS juga menguji sistem serupa yang dipasang pada helikopter serang AH-64 Apache musim panas lalu. Sedangkan Angkatan Laut AS juga sedang bekerja dengan Lockheed Martin untuk menerapkan sistem itu pada kapal perang.

Credit sindonews.com

Taliban Serang Kantor LSM Asal AS, Lima Tewas

KABUL - Gerilyawan Taliban menyerang kantor-kantor organisasi bantuan Amerika Serikat (AS) di Ibu Kota Afghanistan. Mereka memerangi pasukan keamanan dan memicu ledakan besar dalam serangan selama enam jam dan menewaskan sedikitnya lima orang.

Belasan kendaraan dan toko hancur atau rusak bersama beberapa bangunan. Asap besar mengepul dari daerah itu dan suara tembakan sporadis bisa terdengar.

Pernyataan Kementerian Dalam Negeri Afghanistan mengatakan empat warga sipil dan seorang polisi tewas dan 24 lainnya terluka dalam serangan itu. Belum diketahui apakah ada warga asing yang terbunuh atau terluka dalam sernagan tersebut.

Kementerian Dalam Negeri Afghanistan mengatakan serangan itu berakhir setelah lima pemberontak tewas oleh pasukan Afghanistan.

"Sekitar 200 orang diselamatkan dari kedua bangunan di dalam kompleks," kata pernyataan itu seperti dilansir dari Time, Kamis (9/5/2019).

Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Afghanistan Nasrat Rahimi mengatakan serangan itu menargetkan organisasi bantuan yang berbasis di AS, Counterpart International, yang memiliki kantor di dekat kantor jaksa agung Afghanistan.

Kantor grup itu berada di kompleks dengan dua bangunan berlantai lima.

"Kami sangat sedih dengan serangan ini dan bekerja secepat mungkin untuk menjelaskan staf kami," kata organisasi itu dalam sebuah pernyataan di situs webnya.

“Keselamatan dan keamanan mereka adalah perhatian utama kami," sambung pernyataan itu.

Duta Besar AS untuk Afghanistan, Johan Bass, mengutuk keras serangan terhadap LSM tersebut. Dia mengatakan organisasi yang menjadi target serangan bergerak membantu masyarakat setempat, melatih wartawan dan mendukung rakyat Afghanistan.

Misi Bantuan PBB di Afghanistan dalam sebuah pernyataan juga mengecam gerilyawan Taliban karena sengaja menargetkan organisasi bantuan sipil.

"Serangan hari ini sangat menyedihkan, menghantam organisasi sipil yang membantu warga Afghanistan," bunyi pernyataan itu.

Juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid mengatakan kelompok itu menyerang organisasi tersebut karena terlibat dalam kegiatan Barat yang berbahaya di Afghanistan, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Gerilyawan Taliban melakukan serangan hampir setiap hari terhadap pasukan Afghanistan, bahkan ketika upaya perdamaian telah dipercepat untuk mengakhiri perang selama 17 tahun di negara itu.

Presiden Afghanistan Ashraf Ghani menyerukan perdamaian dengan Taliban pekan lalu dan berjanji untuk membebaskan 175 tahanan Taliban menjelang bulan suci Ramadhan, yang dimulai Senin ini.

Taliban mengatakan mereka akan melanjutkan serangan mereka selama Ramadhan, tetapi akan sangat berhati-hati terhadap warga sipil selama operasi apa pun.

Gerilyawan telah menolak proposal gencatan senjata di masa lalu, dengan mengatakan pasukan AS dan NATO harus keluar dari negara itu terlebih dahulu. Taliban juga menolak untuk bernegosiasi langsung dengan pemerintah di Kabul, memandangnya sebagai boneka AS.

Credit sindonews.com

Bangladesh Bekuk Terduga Militan ISIS yang Pulang dari Suriah

Ilustrasi. (Istockphoto/D-Keine)

Jakarta, CB -- Kepolisian Bangladesh menahan Motaj Abdul Majid Kafiluddin Bepari, seorang terduga militan ISIS yang baru kembali dari Suriah, Rabu (8/5).

Pejabat anti-terorisme Bangladesh, Wahiduzzaman Noor, mengatakan petugas menangkap Motaj di dekat sebuah masjid di Uttara, Dhaka, pada Minggu (5/5) lalu.

Motaj kemudian didakwa Undang-Undang anti-terorisme karena diduga berencana mendirikan kekhalifahan di Bangladesh.

"Motaj pergi ke Suriah pada 2018 dan bergabung dengan ISIS," kata Noor.

Pria 33 tahun itu kembali ke Bangladesh pada Februari lalu. Sejak itu, Motaj berkomunikasi dengan kelompok ekstremis lokal yang terinspirasi ISIS bernama Muhajidin Bangladesh (JMB).

Noor mengatakan kepada AFP bahwa JMB dituduh sebagai dalang serangan teror di sebuah kafe pada 2016 lalu.

Penangkapan Motaj merupakan yang terbaru dari serangkaian insiden keamanan terkait ISIS di Bangladesh.

Wakil Komisaris Kepolisian Dhaka, Mohibul Islam Khan, mengatakan penangkapan Motaj terjadi setelah kepolisian anti-terorisme memberi tahu otoritas bandara tentang kemungkinan puluhan militan ISIS asal Bangladesh pulang menyusul kekalahan kelompok teroris itu di Irak dan Suriah.

Pekan lalu, Menteri Luar Negeri Bangladesh, A.K Abdul Momen, menuturkan istri dari seorang terduga teroris ISIS, Shamima Begum, diancam "hukuman mati" jika berani pulang ke negara di Asia Selatan itu.

Shamima merupakan perempuan kelahiran Inggris yang menikahi militan ISIS di Suriah. Namun, kedua orang tua Shamima berkewarganegaraan Bangladesh.

Credit cnnindonesia.com

Taliban Pakistan Klaim Teror Bom di Lahore

Ilustrasi serangan bom di Pakistan. (REUTERS/Naseer Ahmed)

Jakarta, CB -- Faksi militan Taliban Pakistan menyatakan bertanggung jawab atas serangan bom di Kota Lahore, hari ini, Rabu (8/5). Aksi keji yang dilakukan saat Ramadan di situs ziarah jemaah Sufi, Data Darbar, menewaskan sembilan orang.

"Serangan itu dilakukan saat tidak ada satu pun warga sipil di dekat polisi," kata juru bicara kelompok militan Hizbul Ahrar, Abdul Aziz Yousafzai, seperti dilansir Reuters.

Pada 2010, kuil itu juga pernah menjadi target serangan yang menewaskan 40 orang. Sejak saat itu, keamanan di Kuil Data Darbar diperketat.

Selama ini, pengikut aliran Sufi di Pakistan kerap menjadi target serangan mematikan oleh kelompok militan Islam, termasuk ISIS.

Kebanyakan kelompok garis keras menganggap situs keramat kaum Sufi dan ritual yang sering dilakukan di makam "tidak Islami."

Pakistan mulai meningkatkan upaya memberantas ekstremisme setelah serangan di sebuah sekolah di Peshawar yang merenggut 150 nyawa pada 2014 lalu.

Sejak saat itu, keamanan semakin ditingkatkan, tapi militan masih bisa memanfaatkan celah untuk melakukan serangan.

Pusat-pusat kota besar, seperti Lahore dan Punjab, juga tak lepas dari serangan militan. Pada Maret 2018, misalnya, serangan di Lahore menewaskan sembilan orang.

Sejumlah kritikus menganggap upaya militer dan pemerintah untuk mengatasi terorisme ini tak menyentuh akar ekstremisme.

Credit cnnindonesia.com

Serangan bom di dekat tempat suci di Lahore tewaskan 10 orang

Ratusan pelajar membawa bendera Pakistan dan poster saat mengikuti aksi unjuk rasa anti-Amerika di Lahore, Kamis (1/12). Pakistan, yang marah akibat serangan udara lintas perbatasan NATO yang menewaskan 24 tentara Pakistan, dapat menarik dukungannya untuk perang terhadap militansi apabila kedaulatannya dilanggar lagi, komentar Menteri Luar Negeri Pakistan yang dirilis Kamis kemarin. (FOTO ANTARA/REUTERS/Mohsin Raz)

Lahore, Pakistan (CB) - Satu bom yang ditujukan kepada polisi di luar tempat suci utama Sufi di Kota Lahore, Pakistan, Rabu, menewaskan sedikitnya 10 orang dan melukai lebih dari 20 orang lagi, kata beberapa pejabat.

Ledakan tersebut, yang terjadi sehari setelah dimulainya Bulan Suci Ramadhan, terjadi di satu pos pemeriksaan polisi di dekat Data Darbar, salah satu tempat suci terbesar kaum Sufi di Asia Selatan, yang menarik puluhan ribu pelancong setahun.

'Polisi adalah sasaran utama serangan ini. Kami sedang mengumpulkan bukti forensik untuk memastikan sifat ledakan tersebut," kata Ashfaq Khan, Wakil Inspektur Jenderal Operasi Polisi di Lahore, sebagaimana dikutip Reuters --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu petang.

Seorang juru bicara polisi mengatakan jumlah korban jiwa naik jadi 10, enam di antara mereka warga sipil dan empat polisi, setelah seorang polisi meninggal akibat luka-lukanya. Para pejabat sebelumnya mengatakan delapan polisi telah meninggal. Sedikitnya 23 orang lagi cedera.

Muhammad Farooq, juru bicara dinas pertolongan di kota itu, mengatakan tujuh di antara orang yang cedera berada dalam kondisi kritis.

Polisi mendirikan pos pemeriksaan di jalan utama menuju tempat suci tersebut dan beberapa rumah sakit disiagakan, kata para pejabat.

"Serangan itu dilancarkan pada saat tak ada warga sipil di dekat polisi," kata Abdul Aziz Yousafzai, juru bicara kelompok garis keras.

Perdana Menteri Imran Khan mengeluarkan pernyataan yang mengutuk serangan tersebut dan meminta pemerintah provinsi agar membantu korban.

Sufi, yang mengikuti ajaran kebatinan Islam dan telah dipraktekkan di Asia Selatan selama berabad-abad, telah sering diserang oleh gerilyawan garis keras pada masa lalu.

Pada 2010, dua pembom bunuh diri menyerang tempat suci Data Barbar sehingga menewaskan 42 orang dan melukai 175 orang lagi, dalam serangan yang dikatakan oleh banyak pejabat dilakukan oleh Taliban Pakistan.

Kekerasan oleh kelompok garis keras sejak itu telah merosot tajam di Pakistan, setelah pemerintah melakukan penindasan sesudah serangan paling mematikan pada 2014, yang menewaskan lebih dari 150 orang, banyak anak kecil, di satu sekolah di Peshawar, Pakisatan Barat.

Sejak satu serangan di satu taman di Lahore yang ditujukan kepada perayaan Paskah Kristen pada 2016 menewaskan lebih dari 70 orang, kebanyakan kota terbesar kedua di Pakistan telah tenang walaupun satu serangan tahun lalu menewaskan sembilan orang.

Namun, para pejabat memperingatkan bahwa ledakan pada Rabu memperlihatkan perlunya bagi kewaspadaan selama Ramadhan.

"Orang mesti tetap berhati-hati dengan keadaan di sekitar mereka ketika mereka beribadah," kata Menteri Provinsi Punjab Mian Aslam.

Polisi mengatakan kondisi siaga keamanan umum diberlakukan tapi tak ada peringatan khusus mengenai ancaman terhadap Data Barbar, yang dilindungi oleh berlapis keamanan ketat.

Kompleks itu berisi tempat suci Sayed Ali bin Osman Al-Hajvery, yang dikenal luas sebagai Data Ganj Bakhsh, tokoh Sufi Abad Ke-11 yang berasal dari Ghazni di wilayah yang sekarang termasuk di dalam wilayah Afghanistan.

Credit antaranews.com

Rabu, 08 Mei 2019

Hacker Cina Diduga Gunakan Alat Peretas NSA Amerika

CB, New York – Peretas atau hacker asal Cina diduga memperoleh dan menggunakan peralatan peretas buatan Lembaga Keamanan Nasional AS atau National Security Agency - NSA pada 2016.

Perusahaan keamanan internet Symantec mengklaim sebuah grup peretas Cina, yang berasosiasi dengan lembaga intelijen pemerintah Cina, melakukan kampanye peretasan menggunakan alat yang diketahui hanya dimiliki NSA.
Symantec tidak menyebut nama-nama lembaga dalam laporannya itu. Tapi grup asal Cina yang menjadi sorotan adalah perpanjangan alat dari Kementerian Keamanan Cina di Guangzhou.

“Saat mereka beraksi, mereka cukup berisik. Mereka mengincar banyak target,” kata Eric Chien, seorang peneliti di Symantec kepada CNN pada Selasa, 7 Mei 2019.

Grup peretas binaan pemerintah Cina dikenal sebagai peretas yang andal secara global. Tapi tampaknya mereka jarang menggunakan alat peretas NSA itu.
Kelompok di Guanzhou tadi menghilang dari radar setelah kementerian Kehakiman AS mengenakan dakwaan hukum kepada anggotanya pada 2017.
“Jumlah target yang kami bisa temukan selama ini yang terkena serangan siber ini sangat jarang. Mereka melihatnya sebagai bernilai tinggi dan tidak ingin mengunakannya di mana pun,” kata Chien.

Temuan ini terkait dengan episode yang aneh dal sejarah NSA baru-baru ini. Pada 2016, sebuah kelompok yang menamakan dirinya Shadow Brokers tampil online pada 2016 dan mulai membocorkan peralatan atau piranti lunak milik NSA.
Pada April 2017, kelompok ini mengunggah peralatan NSA yang paling kuat. Ini termasuk exploit Windows, yang digunakan oleh lembaga intelijen Korea Utara dan Rusia untuk menciptakan program ransomware dalam sejarah dan menimbulkan kecaman dunia.
Tapi, Symantec menemukan varian lain dari peralatan NSA yang digunakan peretas Cina. “Belum jelas bagaimana alat itu sampai dimiliki peretas Cina,” begitu dilansir CNN. NSA tidak menanggapi permintaan konfirmasi soal ini.

“Kita berada di tempat yang suram. Laporan itu menimbulkan banyak pertanyaan tak terjawab,” kata John Huquist, direktur Intelijen FireEye, yang merupakan perusahaan yang melacak peretas Cina.
CBS melansir temuan Symantec ini juga menyatakan senjata siber digunakan setidaknya setahun sebelum kebocoran massal oleh kelompok Shadow Broker.
“Ini menunjukkan para peretas Cina mendapatkan akses ke senjata siber ini lebih awal dengan cara yang lain,” begitu dilansir CBS News.
Menanggapi tuduhan peretasnya menggunakan alat NSA, juru bicara kementerian Luar Negeri Cina, Geng Shuang, mengatakan,”Orang-orang yang mengkritik dan menuduh kami tidak pernah menunjukkan bukti kongkrit.”
Pada pekan lalu, Pentago merilis laporan ke Kongres yang menuding Cina menggunakan espionase peretasan untuk mencuri berbagai teknologi canggih untuk kepentingan militer.
“Cina menggunakan berbagai metode untuk mendapatkan teknologi militer asing dan teknologi untuk dua manfaat, termasuk menarget investasi asing langsung, pencurian siber, eksploitasi warga negara Cina yang memiliki akses ke teknologi canggih, menggunakan jaringan intelijen, instrusi komputer, dan tindakan ilegal lainnya,” begitu isi laporan dari kementerian Pertahanan.

Credit tempo.co

Iran Langgar Kesepakatan Nuklir, Eropa Ancam Kembali Berlakukan Sanksi

PARIS - Negara-negara Eropa akan memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran jika negara itu mengingkari komitmen berdasarkan kesepakatan nuklirnya. Hal itu diungkapkan sebuah sumber di kepresidenan Prancis setelah Teheran mengatakan akan mengurangi kepatuhannya terhadap kesepakatan nuklir setahun setelah Washington menarik diri.

Iran menolak pengumuman Amerika Serikat (AS) tentang penyebaran kapal induk ke Timur Tengah sebagai berita lama yang didaur ulang untuk perang psikologis. Teheran kemudian mengatakan akan segera mengumumkan rencana untuk menarik kembali beberapa komitmennya berdasarkan kesepakatan nuklir 2015.

Media Iran melaporkan bahwa Teheran akan menulis ke negara-negara yang menandatangani perjanjian - Inggris, Prancis dan Jerman serta Rusia dan China - pada hari Rabu untuk memberi mereka rincian tentang rencana untuk mengurangi komitmennya di bawah kesepakatan.

Laporan-laporan berita negara Iran mengatakan Teheran tidak berencana untuk menarik diri dari perjanjian itu, tetapi akan menghidupkan kembali beberapa kegiatan nuklir yang terhenti di bawahnya.

Sumber kepresidenan Prancis mengatakan negara-negara Eropa belum tahu persis langkah apa yang sekarang direncanakan Iran, tetapi mereka harus memberlakukan kembali sanksi terhadap Negeri Mullah itu jika langkah-langkah tersebut sama dengan mengingkari perjanjian.

"Kami tidak ingin Teheran mengumumkan tindakan besok yang akan melanggar perjanjian nuklir, karena dalam hal ini kami orang Eropa akan berkewajiban untuk memberlakukan kembali sanksi sesuai ketentuan perjanjian," kata sumber itu seperti dikutip dari Reuters, Rabu (8/5/2019).

"Kami mengirim pesan ke Teheran untuk mengatakan bahwa kami bertekad untuk mengimplementasikan perjanjian itu, bahwa kami benar-benar ingin mereka tetap dalam perjanjian ini meskipun kami mempertimbangkan kompleksitas situasi dan menyampaikan pesan yang sama kepada sekutu Amerika kami," sambung sumber itu.

Para pejabat AS telah berbicara dalam beberapa hari terakhir tentang intelijen yang menyarankan ancaman militer dari Iran, meskipun mereka belum memberikan rincian spesifik.

Penasihat keamanan nasional AS John Bolton mengatakan pada hari Minggu AS mengerahkan kelompok tempur kapal induk USS Abraham Lincoln dan satu gugus tugas pembom ke Timur Tengah dalam sebuah peringatan atas ancaman oleh pasukan Iran.

Tetapi Keyvan Khosravi, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, mengatakan USS Abraham Lincoln sudah tiba di Teluk dan menolak pengumuman itu sebagai upaya "canggung" untuk mendaur ulang berita lama untuk "perang psikologis".

Sejak menarik diri dari kesepakatan nuklir, Washington telah memberikan keringanan kepada beberapa negara, terutama di Asia, untuk tetap membeli minyak Iran untuk waktu yang terbatas. Tetapi minggu lalu mengatakan sekarang akan mengakhiri keringanan untuk mengurangi ekspor minyak mentah Iran menjadi nol.

Pemerintah juga memasukkan daftar hitam Garda Pengawal Revolusi Iran (IRGC) sebagai teroris. IRGC mengendalikan sejumlah besar industri Iran, sehingga memasukkan mereka ke daftar hitam bisa membuat lebih sulit perusahaan asing untuk melakukan bisnis dengan Iran.

Iran telah merespons dengan mendeklarasikan semua pasukan AS di Timur Tengah sebagai teroris. Iran juga membuat ancaman untuk menutup Selat Hormuz yang strategis di Teluk jika Teheran dilarang menggunakannya. Sekitar 30 persen dari ekspor minyak laut dunia melewati selat.

Credit sindonews.com

Lawan Tekanan AS, Iran Ogah Jalankan Syarat Perjanjian Nuklir

Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif. (REUTERS/Ahmed Saad)

Jakarta, CB -- Pemerintah Iran menyatakan mereka akan tidak lagi menaati komitmen sukarela di dalam kesepakatan nuklir dengan Amerika Serikat. Mereka melakukan itu sebagai tanggapan atas tekanan yang terus diberikan oleh Negeri Paman Sam.

"Uni Eropa dan pihak-pihak lainnya tidak berdaya untuk melawan tekanan AS, maka dari itu Iran tidak akan melaksanakan sejumlah komitmen sukarela," kata Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif, seperti dilansir Reuters, Rabu (8/5).

Zarif menyatakan akan memberitahu sejumlah negara yang masih menaati kesepakatan nuklir itu, yakni China, Inggris, Jerman, Prancis dan Rusia. Namun, dia memastikan Iran tidak akan membatalkan kesepakatan itu.

"Sikap Iran di masa mendatang masih tetap mematuhi kesepakatan itu dan tidak akan menarik diri," ujar Zarif.

Iran menganggap langkah Amerika Serikat keliru dengan memutuskan mengirim armada kapal induk dan pesawat pembom nuklir jarak jauh B-52 ke Timur Tengah. Mereka menyatakan alasan yang digunakan dengan menyatakan Iran seolah-olah mengancam keberadaan pasukan AS dan sekutunya di kawasan itu tidak tepat.

"Pernyataan Bolton sangat ceroboh karena menggunakan kejadian di masa lampau sebagai alasan melakukan perang mental," kata Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional Iran, Keyvan Khosravi kemarin.

Pernyataan Khosravi merujuk pada klaim Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat, John Bolton. Dia menyatakan hal itu dilakukan untuk menekan Iran supaya tidak macam-macam dengan pasukan dan sekutu AS di Timur Tengah, jika tidak ingin diserbu.

Khosravi menyatakan mereka sudah mengawasi keberadaan armada tempur dengan kapal induk USS Abraham Lincoln. Dia mengatakan gugus tugas itu sudah bercokol di Laut Mediterania sejak 21 hari lalu.

AS juga pernah mengirim USS Abraham Lincoln ke kawasan Teluk, saat menyerbu Irak pada 2003 silam.

Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, turut mendukung klaim Bolton soal potensi ancaman terhadap pasukan dan sekutu AS di Timur Tengah. Namun, dia tidak merinci bentuk ancaman itu dan alasan mengapa baru saat ini mereka mengirim armada tempur itu.

Presiden AS, Donald Trump, tahun lalu memutuskan membatalkan sepihak kesepakatan nuklir dengan Iran. Dia berdalih Iran tetap mengembangkan program persenjataan peluru kendali mereka.

Trump juga memasukkan Korps Garda Revolusi Iran ke dalam daftar kelompok teroris. Beberapa waktu lalu Trump juga menerapkan sanksi kepada negara-negara yang masih membeli minyak dari Iran.

Iran menyatakan tidak bersedia tunduk atas permintaan AS untuk menghentikan program pengembangan peluru kendali. Akan tetapi, diperkirakan perekonomian mereka akan kembali terpukul dengan penerapan sanksi pembelian minyak.

Credit cnnindonesia.com

Kapal Induk dan Bomber Dikerahkan karena Iran Ingin Serang Pasukan AS

Kapal induk bertenaga nuklir Amerika Serikat, USS Abraham Lincoln. Foto/US Navy/Handout via REUTERS

WASHINGTON - Pentagon memperjelas alasan sebenarnya dari pengerahan kelompok tempur kapal induk dan pesawat-pesawat pengebom (bomber) ke Timur Tengah. Alasannya adalah karena Iran dan proksinya ingin menyerang pasukan Amerika Serikat (AS) di wilayah tersebut.

Para pejabat AS mengatakan kepada ABC News bahwa pasukan Iran dan proksinya sedang mempersiapkan kemungkinan serangan terhadap pasukan AS di darat—termasuk di Irak dan Suriah—, dan di laut.

Komando Pusat (CENTCOM) AS meminta persetujuan dari Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Pertahanan Patrick Shanahan untuk memindahkan aset tambahan ke wilayah itu. Menurut seorang pejabat, permintaan itu disetujui Shanahan pada hari Minggu.

"Pergerakan kapal induk USS Abraham Lincoln ke wilayah itu dipercepat dan diperintahkan segera berlaku di sana," kata pejabat AS lainnya kepada ABC News, tanpa disebutkan namanya.

Shanahan juga mengonfirmasi laporan media itu dengan menuliskannya di Twitter. "Reposisi aset yang bijaksana dalam menanggapi indikasi ancaman yang dapat dipercaya oleh pasukan rezim Iran," tulis Shanahan via akun @ActingSecDef, Selasa (7/5/2019).

"Kami menyerukan rezim Iran untuk menghentikan semua provokasi," lanjut bos Pentagon ini. "Kami akan meminta pertanggungjawaban rezim Iran atas serangan terhadap pasukan AS atau kepentingan kami."

Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo saat berada di Finlandia pada hari Senin mengatakan AS memiliki tanggung jawab untuk melindungi para diplomat Amerika di seluruh dunia. Dia secara spesifik menyebut para diplomat Amerika di Erbil dan Baghdad di Irak serta Amman di Yordania .

"Dan setiap kali kita menerima laporan ancaman, hal-hal yang menimbulkan kekhawatiran, kita melakukan semua yang kita berdua bisa—lakukan semua yang kami bisa untuk memastikan bahwa serangan yang direncanakan tidak terjadi dan untuk memastikan bahwa kami memiliki postur keamanan yang tepat," kata Pompeo.

Pengerahan kelompok tempur kapal induk dan pesawat-pesawat pengebom AS ke Timur Tengah awalnya disampaikan Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih John Bolton. Menurutnya, pengerahan itu untuk mengirim pesan yang jelas kepada Teheran.

"Menanggapi sejumlah indikasi dan peringatan yang merisaukan dan meningkat, Amerika Serikat mengerahkan Kelompok Tempur Kapal Induk USS Abraham Lincoln dan satuan tugas pengebom ke wilayah Komando Pusat AS untuk mengirim pesan yang jelas dan tidak salah kepada rezim Iran bahwa setiap serangan terhadap kepentingan AS atau sekutu kami akan ditanggapi dengan kekuatan yang tak ada henti-hentinya," bunyi pernyataan Bolton, kemarin.

USS Abraham Lincoln, kapal utama di Carrier Strike Group (Kelompok Tempur Kapal Induk), meninggalkan Norfolk, Virginia pada tanggal 1 April. Angkatan Laut AS tidak bersedia mengungkap tujuan untuk penyebarannya, tetapi kapal induk tersebut kemungkinan harus transit melalui Timur Tengah sebelum akhirnya menuju rumah barunya, pelabuhan San Diego, pada akhir penyebarannya. Kapal itu saat ini berada di Laut Mediterania.

Kapal induk USS John Stennis juga beroperasi di Teluk Persia dua kali selama penempatannya baru-baru ini, yakni selama tiga minggu awal tahun ini dan satu minggu pada awal April.

Credit sindonews.com