Credit republika.co.id
Selasa, 19 Februari 2019
Saudi Kerjasama Bangun Kapal Perang Baru dengan Prancis
ABU DHABI
- Arab Saudi dilaporkan menandatangani perjanjian awal dengan Grup
Angkatan Laut Prancis untuk membangun kapal perang negara kerajaan itu,
sebagai bagian dari upayanya untuk mengembangkan kemampuan manufaktur
dalam negeri.
Pengumuman penandatangan perjanjian itu disampaikan oleh Industri Militer Arab Saudi (SAMI), di pameran militer IDEX di yang berlangsung di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA).
Kepala Eksekutif SAMI Andreas Schwer menuturkan perjanjian ini termasuk membangun kapal perang, fregat, korvet dan alat-alat lain terkait di Saudi melalui mayoritas usaha patungan milik SAMI dengan perusahaan Perancis.
Pengumuman penandatangan perjanjian itu disampaikan oleh Industri Militer Arab Saudi (SAMI), di pameran militer IDEX di yang berlangsung di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA).
Kepala Eksekutif SAMI Andreas Schwer menuturkan perjanjian ini termasuk membangun kapal perang, fregat, korvet dan alat-alat lain terkait di Saudi melalui mayoritas usaha patungan milik SAMI dengan perusahaan Perancis.
"Melalui
kegiatan desain, konstruksi, dan pemeliharaan, usaha patungan ini akan
berkontribusi secara signifikan untuk lebih meningkatkan kemampuan dan
kesiapan Angkatan Laut Kerajaan Saudi," katanya, seperti dilansir
Reuters pada Selasa (19/2).
Saudi mendirikan SAMI pada tahun 2017 untuk mengembangkan kemampuan manufaktur dengan tujuan memproduksi setengah dari peralatan militer yang dibutuhkan negara di dalam negeri pada tahun 2030.
Selain menandatangi perjanjian dengan Prancis, SAMI juga menandatangani perjanjian dengan Mubadala, sebuah badan pendanaan pemerintah Abu Dhabi untuk berinvestasi bersama di bidang manufaktur, pemeliharaan, dan teknik.
Saudi mendirikan SAMI pada tahun 2017 untuk mengembangkan kemampuan manufaktur dengan tujuan memproduksi setengah dari peralatan militer yang dibutuhkan negara di dalam negeri pada tahun 2030.
Selain menandatangi perjanjian dengan Prancis, SAMI juga menandatangani perjanjian dengan Mubadala, sebuah badan pendanaan pemerintah Abu Dhabi untuk berinvestasi bersama di bidang manufaktur, pemeliharaan, dan teknik.
Credit sindonews.com
UE Ancam Jatuhkan Sanksi Baru pada Rusia Terkait Crimea
BRUSSELS
- Menteri Luar Negeri Uni Eropa (UE), Federica Mogherini menyatakan, UE
dapat menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia atas Crimea. Pernyataan
ini datang beberapa hari jelang peringatan apa yang disebut aneksasi
Crimea oleh Rusia.
"Mungkin ada keputusan dengan suara bulat tentang sanksi baru yang akan datang dalam beberapa minggu ke depan terkait dengan perkembangan terakhir," kata Mogherini dalam menanggapi pertanyaan tentang kemungkinan sanksi baru terhadap Moskow.
Dia menuturkan UE telah menjatuhkan sanksi terhadap Rusia selama lima tahun terakhir. Mogherini mengatakan bahwa blok itu juga terus-menerus memperbarui sanksi-sanksi tersebut.
"Mungkin ada keputusan dengan suara bulat tentang sanksi baru yang akan datang dalam beberapa minggu ke depan terkait dengan perkembangan terakhir," kata Mogherini dalam menanggapi pertanyaan tentang kemungkinan sanksi baru terhadap Moskow.
Dia menuturkan UE telah menjatuhkan sanksi terhadap Rusia selama lima tahun terakhir. Mogherini mengatakan bahwa blok itu juga terus-menerus memperbarui sanksi-sanksi tersebut.
"Ini
mengingat kenyataan bahwa kami belum melihat implementasi perjanjian
Minsk dan kami belum melihat perkembangan berjalan dengan baik,"
ungkapnya, seperti dilansir Anadolu Agency pada Selasa (18/2).
"Tujuan dari sanksi adalah bahwa suatu hari itu akan dicabut, tetapi kami tidak melihat langkah-langkah positif dan inilah mengapa negara anggota UE sejauh ini selalu menegaskan kembali keinginan mereka untuk mempertahankannya," tambahnya.
"Tujuan dari sanksi adalah bahwa suatu hari itu akan dicabut, tetapi kami tidak melihat langkah-langkah positif dan inilah mengapa negara anggota UE sejauh ini selalu menegaskan kembali keinginan mereka untuk mempertahankannya," tambahnya.
Ukraina bagian timur telah dilanda konflik sejak Maret 2014 setelah aneksasi Crimea oleh Rusia.
Pihak-pihak yang bertikai kemudian menandatangani perjanjian gencatan senjata di Minsk pada Februari 2015 dengan mediasi Prancis dan Jerman, tetapi pertempuran berlanjut, merenggut lebih dari 10 ribu jiwa.
Pihak-pihak yang bertikai kemudian menandatangani perjanjian gencatan senjata di Minsk pada Februari 2015 dengan mediasi Prancis dan Jerman, tetapi pertempuran berlanjut, merenggut lebih dari 10 ribu jiwa.
Credit sindonews.com
Bekukan Uang Pajak, Palestina Kecam Keputusan Israel
RAMALLAH - Sejumlah aktivis dan tokoh Palestina mengecam keputusan Israel untuk menahan jutaan dolar pendapatan pajak yang terhutang kepada Otoritas Palestina (PA).
"Keputusan kabinet Israel untuk memotong dana pajak Otoritas Palestina, yang diambil dari (pajak yang dikumpulkan dari) orang-orang Palestina, adalah sikap tercela," kata aktivis Palestina terkemuka Mustafa Barghouthi seperti dilansir dari Anadolu, Selasa (19/2/2019).
Barghouthi, pemimpin gerakan Inisiatif Nasional Palestina, kemudian menggambarkan kabinet Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai pemerintah paling rasis di dunia.
"Keputusan kabinet Israel untuk memotong dana pajak Otoritas Palestina, yang diambil dari (pajak yang dikumpulkan dari) orang-orang Palestina, adalah sikap tercela," kata aktivis Palestina terkemuka Mustafa Barghouthi seperti dilansir dari Anadolu, Selasa (19/2/2019).
Barghouthi, pemimpin gerakan Inisiatif Nasional Palestina, kemudian menggambarkan kabinet Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai pemerintah paling rasis di dunia.
Keputusan
Israel untuk menahan pendapatan pajak, katanya, merupakan pelanggaran
yang jelas terhadap semua perjanjian masa lalu yang ditandatangani
antara Palestina dan otoritas pendudukan.
Menjelaskan langkah itu sebagai "perampokan di siang hari," Bargouthi mendesak Otoritas Palestin untuk membatalkan semua perjanjiannya dengan Israel, mengaktifkan perlawanan rakyat, mendukung gerakan boikot dan menuntut Israel di pengadilan internasional atas kejahatan yang berkelanjutan terhadap Palestina.
Sementara itu seorang anggota Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Bassam al-Salhi mengatakan bahwa Israel bertindak dengan mengabaikan standar hukum dan konvensi internasional.
Anggota PLO lainnya, Qais Abu Laila, juga mengecam langkah Israel.
"Dengan keputusan ini, Israel menghukum rakyat Palestina dua kali," kata Abu Laila kepada Anadolu.
"Pertama, ketika pasukannya menangkap mereka dari rumah mereka di tengah malam; dan kedua, ketika menghukum keluarga mereka dengan mengambil uang mereka," terangnya.
"Israel secara konsisten membuktikan dirinya sebagai negara nakal yang tidak mengakui hukum internasional. Dunia harus mengakhiri ini," tegasnya.
Pada hari Minggu, kabinet keamanan Israel mengumumkan keputusannya untuk menahan sekitar USD140 juta dari pajak yang dikumpulkan atas nama Otoritas Palestina.
Menurut kantor perdana menteri Israel, Otoritas Palestina membayar sekitar jumlah ini tahun lalu kepada warga Palestina yang mendekam di penjara-penjara Israel dan keluarga mereka.
Menjelaskan langkah itu sebagai "perampokan di siang hari," Bargouthi mendesak Otoritas Palestin untuk membatalkan semua perjanjiannya dengan Israel, mengaktifkan perlawanan rakyat, mendukung gerakan boikot dan menuntut Israel di pengadilan internasional atas kejahatan yang berkelanjutan terhadap Palestina.
Sementara itu seorang anggota Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Bassam al-Salhi mengatakan bahwa Israel bertindak dengan mengabaikan standar hukum dan konvensi internasional.
Anggota PLO lainnya, Qais Abu Laila, juga mengecam langkah Israel.
"Dengan keputusan ini, Israel menghukum rakyat Palestina dua kali," kata Abu Laila kepada Anadolu.
"Pertama, ketika pasukannya menangkap mereka dari rumah mereka di tengah malam; dan kedua, ketika menghukum keluarga mereka dengan mengambil uang mereka," terangnya.
"Israel secara konsisten membuktikan dirinya sebagai negara nakal yang tidak mengakui hukum internasional. Dunia harus mengakhiri ini," tegasnya.
Pada hari Minggu, kabinet keamanan Israel mengumumkan keputusannya untuk menahan sekitar USD140 juta dari pajak yang dikumpulkan atas nama Otoritas Palestina.
Menurut kantor perdana menteri Israel, Otoritas Palestina membayar sekitar jumlah ini tahun lalu kepada warga Palestina yang mendekam di penjara-penjara Israel dan keluarga mereka.
Juli
lalu, Knesset mengesahkan undang-undang yang mensyaratkan bahwa
Departemen Pertahanan menyediakan kabinet dengan jumlah yang Otoritas
Palestina bayar kepada tahanan dan keluarga mereka dengan pandangan
untuk menahan jumlah yang sama dalam pendapatan pajak Palestina.
Pada hari Senin, Sekretaris Jenderal PLO Saeb Erekat, dalam sebuah wawancara dengan Radio Palestina, menuduh Israel dan AS berusaha untuk menghancurkan Otoritas Palestina.
Israel mengumpulkan sekitar USD175 juta setiap bulan dalam bentuk pajak atas kegiatan impor dan ekspor Palestina atas nama PA, yang pendapatan pajaknya mewakili sumber pendapatan utama.
Pada hari Senin, Sekretaris Jenderal PLO Saeb Erekat, dalam sebuah wawancara dengan Radio Palestina, menuduh Israel dan AS berusaha untuk menghancurkan Otoritas Palestina.
Israel mengumpulkan sekitar USD175 juta setiap bulan dalam bentuk pajak atas kegiatan impor dan ekspor Palestina atas nama PA, yang pendapatan pajaknya mewakili sumber pendapatan utama.
Credit sindonews.com
Media Israel Sebut Netanyahu Diam-diam Bertemu Menlu Maroko
TEL AVIV
- Media Israel, Channel 13 melaporkan bahwa Perdana Menteri Israel,
Benjamin Netanyahu telah mengadakan "pertemuan rahasia" dengan Menteri
Luar Negeri Maroko, Nasser Bourita. Pertemuan itu diketahui berlangsung
September tahun lalu.
Dalam laporannya, Channel 13 menyebut pertemuan tersebut berlangsung di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York, di mana mereka membahas normalisasi hubungan antara Israel dan Maroko.
"Netanyahu dalam pertemuan itu juga menyebutkan bahwa dia berniat mengunjungi Maroko secara terbuka," bunyi laporan Channel 13, seperti dilansir Anadolu Agency pada Senin (18/2).
Dalam laporannya, Channel 13 menyebut pertemuan tersebut berlangsung di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York, di mana mereka membahas normalisasi hubungan antara Israel dan Maroko.
"Netanyahu dalam pertemuan itu juga menyebutkan bahwa dia berniat mengunjungi Maroko secara terbuka," bunyi laporan Channel 13, seperti dilansir Anadolu Agency pada Senin (18/2).
Menurut saluran televisi Israel itu, dalam pertemuan itu Netanyahu dan Bourita juga turut membahas masalah Iran.
Kantor Netanyahu, sementara itu, menolak untuk mengkonfirmasi pertemuan itu telah terjadi. "Kami tidak mengomentari kontak dengan negara-negara yang tidak memiliki hubungan formal dengan Israel," katanya.
Pemerintah Maroko juga menolak untuk berkomentar mengenai kabar pertemuan tersebut. Sama halnya dengan seluruh negara Teluk, Israel juga tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Maroko.
Kantor Netanyahu, sementara itu, menolak untuk mengkonfirmasi pertemuan itu telah terjadi. "Kami tidak mengomentari kontak dengan negara-negara yang tidak memiliki hubungan formal dengan Israel," katanya.
Pemerintah Maroko juga menolak untuk berkomentar mengenai kabar pertemuan tersebut. Sama halnya dengan seluruh negara Teluk, Israel juga tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Maroko.
Credit sindonews.com
PM Malaysia Mahathir Diklaim akan Dikudeta, Anwar Ibrahim Menyangkal
PETALING JAYA
- Seorang aktivis sosial dan blogger mengklaim ada sebuah plot dari
internal koalisi Pakatan Harapan untuk mengkudeta Perdana Menteri
Mahathir Mohamad melalui voting mosi tidak percaya. Namun, Anwar Ibrahim
yang dijanjikan Mahathir akan menggantikannya sebagai PM Malaysia
membantah klaim tersebut.
Aktivis yang membuat klaim polot kudeta itu adalah Mujahidin Zulkiffli. Dia mengklaim bahwa ia pertama kali mendengar tentang rencana untuk menggulingkan Mahathir Mohamad beberapa minggu yang lalu dari seorang sumber.
"Beberapa faksi secara diam-diam berencana untuk melakukan kudeta, kemungkinan besar melalui pemungutan suara (mosi) tidak percaya di Parlemen atas kepemimpinan Tun M (Mahathir)," kata Mujahidin, yang juga mem-posting klaim itu di Facebook.
Aktivis yang membuat klaim polot kudeta itu adalah Mujahidin Zulkiffli. Dia mengklaim bahwa ia pertama kali mendengar tentang rencana untuk menggulingkan Mahathir Mohamad beberapa minggu yang lalu dari seorang sumber.
"Beberapa faksi secara diam-diam berencana untuk melakukan kudeta, kemungkinan besar melalui pemungutan suara (mosi) tidak percaya di Parlemen atas kepemimpinan Tun M (Mahathir)," kata Mujahidin, yang juga mem-posting klaim itu di Facebook.
Aktivis
itu tidak menyebut nama orang-orang yang terlibat dalam plot kudeta.
Dia mengatakan bahwa seorang mantan menteri Organisasi Nasional Melayu
Bersatu (UMNO) sebelumnya mencoba meluncurkan plot kudeta terhadap
Mahathir dengan mengorganisir dukungan untuk PM masa depan Malaysia.
Mujahidin mengatakan seorang menteri kabinet saat ini telah menunjukkan foto keluarganya yang pro-Mahathir sedang berlibur bersama mantan menteri UMNO. Dia mengatakan itu adalah sinyal untuk menyatakan bahwa kudeta terhadap Perdana Menteri tidak akan berhasil.
Berbicara kepada The Star, Senin (18/2/2019), Mujahidin membenarkan bahwa dia telah menulis posting Facebook soal plot kudeta itu. Namun, dia menolak untuk memberikan informasi lebih lanjut.
Dalam posting-nya, ia tidak menyebutkan nama tetapi melaporkan sebuah foto di media sosial yang menunjukkan Wakil Presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR) Azmin Ali dan mantan wakil presiden UMNO Seri Hishammuddin Hussein dan keluarga mereka sedang berlibur bersama di luar negeri memiliki "lidah bergoyang".
“Jadi sekarang, mosi tidak percaya lainnya ada dalam perencanaan. Pak Tua (Mahathir) kemudian memeriksa rencana ini dengan membawa tujuh pembelot UMNO ke partainya (Partai Pribumi Bersatu Malaysia)," ujarnya.
"Ingat, ada sekitar 30 lebih siap untuk melompat ke kapal," tulis Mujahidin.
Mujahidin mengatakan kecurigaannya bahwa percobaan kudeta sedang berlangsung semakin diperkuat ketika Mahathir berhasil mendapatkan pejabat Partai Islam Malaysia (PAS), termasuk presidennya, Abdul Hadi Awang, untuk menandatangani perjanjian untuk mendukung Perdana Menteri jika ada mosi tidak percaya.
“Mengapa Pak Tua (Mahathir) membuat langkah yang tidak populer untuk bertemu dengan para pemimpin PAS? Ini harus besar," imbuh dia.
Mujahidin menulis bahwa sementara banyak yang akan menyalahkan Mahathir karena membawa anggota UMNO ke Pribumi Bersatu Malaysia yang PM Mahathir sebagai pemimpin partai itu. Menurutnya, mereka harus bertanya mengapa Perdana Menteri merasa perlu memperkuat posisinya.
Mujahidin tidak menyebut Presiden PKR Anwar Ibrahim, tetapi menunjukkan ada kesepakatan bahwa Mahathir tetap akan menjabat sebagai Perdana Menteri sebelum menyerahkan kekuasaan kepada Anwar Ibrahim.
“Tidak ada batas waktu yang mengikat tetapi dia sendiri (Mahathir) terus mengulanginya dua tahun. Sudah hampir setahun," tulis dia.
"Tapi masalahnya adalah, bahkan tidak satu tahun dan seseorang telah melakukan beberapa langkah melawannya setidaknya dua kali," lanjut Mujahidin di Facebook.
Mujahidin mengatakan langkah Mahathir untuk menarik anggota parlemen UMNO ke Pribumi Bersatu Malaysia tidak akan populer, tetapi strateginya masuk akal.
“Itu tidak akan menjadi langkah yang populer tapi saya mengerti. Saya mungkin akan melakukan hal yang sama jika seseorang terus berusaha (menikam) saya dari belakang," ujarnya.
"Dan yang lebih buruk, saya pikir dia sekarang memiliki angka untuk membalikkan keadaan jika mosi tidak percaya itu diajukan di Parlemen," papar aktivis tersebut.
“Saya harap tidak ada yang cukup bodoh untuk mencobanya. Anda bisa menjadikannya penjahat, tapi sebenarnya Anda penyebabnya," imbuh dia.
Di profil halaman Facebook-nya, Mujahidin mengidentifikasi dirinya sebagai direktur pelaksana New Malaysia Times.
Dia juga mendaftarkan pekerjaan sebelumnya di TalentCorp Malaysia serta di sektor asuransi dan keuangan.
Secara terpisah, Presiden PKR Anwar Ibrahim telah menepis tuduhan PAS tentang plot kudeta dari internal koalisi Pakatan Harapan dengan target Perdana Menteri Mahathir Mohamad. Dia mengatakan klaim semacam itu bohong.
Mujahidin mengatakan seorang menteri kabinet saat ini telah menunjukkan foto keluarganya yang pro-Mahathir sedang berlibur bersama mantan menteri UMNO. Dia mengatakan itu adalah sinyal untuk menyatakan bahwa kudeta terhadap Perdana Menteri tidak akan berhasil.
Berbicara kepada The Star, Senin (18/2/2019), Mujahidin membenarkan bahwa dia telah menulis posting Facebook soal plot kudeta itu. Namun, dia menolak untuk memberikan informasi lebih lanjut.
Dalam posting-nya, ia tidak menyebutkan nama tetapi melaporkan sebuah foto di media sosial yang menunjukkan Wakil Presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR) Azmin Ali dan mantan wakil presiden UMNO Seri Hishammuddin Hussein dan keluarga mereka sedang berlibur bersama di luar negeri memiliki "lidah bergoyang".
“Jadi sekarang, mosi tidak percaya lainnya ada dalam perencanaan. Pak Tua (Mahathir) kemudian memeriksa rencana ini dengan membawa tujuh pembelot UMNO ke partainya (Partai Pribumi Bersatu Malaysia)," ujarnya.
"Ingat, ada sekitar 30 lebih siap untuk melompat ke kapal," tulis Mujahidin.
Mujahidin mengatakan kecurigaannya bahwa percobaan kudeta sedang berlangsung semakin diperkuat ketika Mahathir berhasil mendapatkan pejabat Partai Islam Malaysia (PAS), termasuk presidennya, Abdul Hadi Awang, untuk menandatangani perjanjian untuk mendukung Perdana Menteri jika ada mosi tidak percaya.
“Mengapa Pak Tua (Mahathir) membuat langkah yang tidak populer untuk bertemu dengan para pemimpin PAS? Ini harus besar," imbuh dia.
Mujahidin menulis bahwa sementara banyak yang akan menyalahkan Mahathir karena membawa anggota UMNO ke Pribumi Bersatu Malaysia yang PM Mahathir sebagai pemimpin partai itu. Menurutnya, mereka harus bertanya mengapa Perdana Menteri merasa perlu memperkuat posisinya.
Mujahidin tidak menyebut Presiden PKR Anwar Ibrahim, tetapi menunjukkan ada kesepakatan bahwa Mahathir tetap akan menjabat sebagai Perdana Menteri sebelum menyerahkan kekuasaan kepada Anwar Ibrahim.
“Tidak ada batas waktu yang mengikat tetapi dia sendiri (Mahathir) terus mengulanginya dua tahun. Sudah hampir setahun," tulis dia.
"Tapi masalahnya adalah, bahkan tidak satu tahun dan seseorang telah melakukan beberapa langkah melawannya setidaknya dua kali," lanjut Mujahidin di Facebook.
Mujahidin mengatakan langkah Mahathir untuk menarik anggota parlemen UMNO ke Pribumi Bersatu Malaysia tidak akan populer, tetapi strateginya masuk akal.
“Itu tidak akan menjadi langkah yang populer tapi saya mengerti. Saya mungkin akan melakukan hal yang sama jika seseorang terus berusaha (menikam) saya dari belakang," ujarnya.
"Dan yang lebih buruk, saya pikir dia sekarang memiliki angka untuk membalikkan keadaan jika mosi tidak percaya itu diajukan di Parlemen," papar aktivis tersebut.
“Saya harap tidak ada yang cukup bodoh untuk mencobanya. Anda bisa menjadikannya penjahat, tapi sebenarnya Anda penyebabnya," imbuh dia.
Di profil halaman Facebook-nya, Mujahidin mengidentifikasi dirinya sebagai direktur pelaksana New Malaysia Times.
Dia juga mendaftarkan pekerjaan sebelumnya di TalentCorp Malaysia serta di sektor asuransi dan keuangan.
Secara terpisah, Presiden PKR Anwar Ibrahim telah menepis tuduhan PAS tentang plot kudeta dari internal koalisi Pakatan Harapan dengan target Perdana Menteri Mahathir Mohamad. Dia mengatakan klaim semacam itu bohong.
Dia mengatakan motif di balik klaim partai Islam itu bertujuan untuk menutupi masalah skandal keuangan RM90 juta.
Anwar, yang berbicara kepada wartawan setelah menyampaikan pidato tentang pendidikan di Universiti Selangor, mengatakan partai-partai koalisi Pakatan Harapan telah menolak tuduhan tersebut.
"Tidak ada yang mau berkomentar karena mereka pikir itu bukan masalah dan upaya PAS untuk mengalihkan fokus pada uang yang diambil dari 1MDB," katanya.
Dia menambahkan PAS telah berjanji untuk mendukung Mahathir dan bahkan telah menandatangani draf yang berkaitan dengannya ketika Presiden PAS Hadi Awang bertemu PM Mahathir pada Jumat lalu.
Ditanya soal draf tersebut, Anwar juga tidak yakin kebenarannya. "Mereka berbohong halal, jadi kami tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Seperti yang mereka katakan bisa berbohong jika perlu menyelamatkan partai, jadi kami tidak tahu apakah itu benar atau tidak," katanya .
Para pemimpin PAS baru-baru ini mengatakan bahwa anggota mereka boleh berbohong jika itu dimaksudkan untuk melindungi partai.
Anwar juga mengatakan bahwa dalam interaksinya dengan Mahathir, masalah dugaan kudeta tidak muncul sama sekali.
Anwar, yang berbicara kepada wartawan setelah menyampaikan pidato tentang pendidikan di Universiti Selangor, mengatakan partai-partai koalisi Pakatan Harapan telah menolak tuduhan tersebut.
"Tidak ada yang mau berkomentar karena mereka pikir itu bukan masalah dan upaya PAS untuk mengalihkan fokus pada uang yang diambil dari 1MDB," katanya.
Dia menambahkan PAS telah berjanji untuk mendukung Mahathir dan bahkan telah menandatangani draf yang berkaitan dengannya ketika Presiden PAS Hadi Awang bertemu PM Mahathir pada Jumat lalu.
Ditanya soal draf tersebut, Anwar juga tidak yakin kebenarannya. "Mereka berbohong halal, jadi kami tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Seperti yang mereka katakan bisa berbohong jika perlu menyelamatkan partai, jadi kami tidak tahu apakah itu benar atau tidak," katanya .
Para pemimpin PAS baru-baru ini mengatakan bahwa anggota mereka boleh berbohong jika itu dimaksudkan untuk melindungi partai.
Anwar juga mengatakan bahwa dalam interaksinya dengan Mahathir, masalah dugaan kudeta tidak muncul sama sekali.
Credit sindonews.com
Jelang Temu Kim-Trump, Korut Siap Menuju Titik Balik Sejarah
Korut mengklaim siap menuju 'titik balik
sejarah' menjelang pertemuan kedua antara Kim Jong-un dengan Presiden
Donald Trump di Vietnam pada 27-28 Februari. (Reuters/Danish Siddiqui)
Jakarta, CB -- Korea Utara mengklaim siap menuju "titik balik sejarah" menjelang pertemuan kedua antara Kim Jong-un dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, di Vietnam pada 27-28 Februari mendatang.
"Sudah saatnya bagi kami untuk mengencangkan tali sepatu kami dan berlari cepat, mencari tujuan yang lebih tinggi saat kami menghadapi saat yang menentukan ini," demikian kutipan tajuk rencana surat kabar milik pemerintah Korut, Rodong Sinmun.
Kutipan itu berlanjut, "Negara kami sedang menghadapi titik balik yang signifikan dan bersejarah."
Tindak lanjut dari pertemuan pertama di Singapura pada Juni lalu ini berfokus pada kesepakatan kedua negara mengenai perlucutan senjata nuklir dan pencabutan sanksi.
"Sudah saatnya bagi kami untuk mengencangkan tali sepatu kami dan berlari cepat, mencari tujuan yang lebih tinggi saat kami menghadapi saat yang menentukan ini," demikian kutipan tajuk rencana surat kabar milik pemerintah Korut, Rodong Sinmun.
Kutipan itu berlanjut, "Negara kami sedang menghadapi titik balik yang signifikan dan bersejarah."
Tindak lanjut dari pertemuan pertama di Singapura pada Juni lalu ini berfokus pada kesepakatan kedua negara mengenai perlucutan senjata nuklir dan pencabutan sanksi.
Sorotan utama pertemuan ini adalah apakah AS akan menawarkan pencabutan sanksi sebagai imbalan jika Korut berkomitmen mengambil langkah konkret menuju denuklirisasi.
Dalam kicauannya di Twitter pada awal bulan ini, Trump mengatakan bahwa Korea Utara akan menjadi kekuatan ekonomi besar di bawah pemerintahan Kim Jong-un.
"Dia mungkin mengejutkan beberapa orang, tetapi dia tidak akan mengejutkan saya, karena saya telah mengenalnya dan sepenuhnya memahami betapa cakapnya dia," kata Trump.
Melalui kolom komentarnya, surat kabar Rodong Sinmun juga mendesak Korea Utara untuk melakukan upaya lebih besar untuk meningkatkan ekonomi negara.
"Setiap produk harus dibuat untuk membuat negara kita bersinar," katanya.
Dengan sumber daya melimpah, Korea Utara dulu disebut lebih kaya ketimbang Korea Selatan. Namun, karena salah urus selama beberapa dekade Uni Soviet berkuasa, Korea Utara menjadi miskin.
Korut semakin sengsara setelah diserang berbagai sanksi internasional akibat ambisi pengembangan senjata nuklirnya selama beberapa tahun belakangan.
"Setiap produk harus dibuat untuk membuat negara kita bersinar," katanya.
Dengan sumber daya melimpah, Korea Utara dulu disebut lebih kaya ketimbang Korea Selatan. Namun, karena salah urus selama beberapa dekade Uni Soviet berkuasa, Korea Utara menjadi miskin.
Korut semakin sengsara setelah diserang berbagai sanksi internasional akibat ambisi pengembangan senjata nuklirnya selama beberapa tahun belakangan.
Credit cnnindonesia.com
Amerika Halangi Upaya ICAO Tingkatkan Penerbangan Korea Utara
CB, Jakarta - Amerika Serikat memblokade upaya PBB yang ingin meningkatkan penerbangan
sipil di Korea Utara. Penolakan itu disampaikan ketika Pyongyang ingin
membuka kembali wilayah udaranya untuk penerbangan asing.
Sumber mengatakan kepada Reuters, keputusan Amerika Serikat ini adalah bagian dari taktik untuk terus menekan Korea Utara menjelang diselenggarakannya pertemuan kedua antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un. Pertemuan keduanya rencananya akan dilakukan di Vietnam pada akhir Februari 2019. Dalam pertemuan ini Washington ingin mengunci dengan sungguh-sungguh komitmen Pyongyang agar mau mengesampingkan program nuklir dan rudalnya.
Ilustrasi pesawat Antonov An-12BP. (Wikimedia Commons)
Organisasi Penerbangan Sipil Internasional PBB atau ICAO yang beranggotakan 192 negara telah bekerja sama dengan Pyongyang untuk membuka sebuah rute penerbangan baru sehingga pesawat-pesawat sipil bisa melintasi wilayah udara Korea Utara dan Korea Selatan. Selama ini, maskapai selalu mengambil rute tidak langsung menghindari wilayah udara Korea Utara agar terhindari dari ancaman peluncuran rudal-rudal, dimana hal ini pernah dilihat langsung oleh beberapa penumpang pesawat.
Jika saat ini ruang udara Korea Utara sudah dianggap aman, maka maskapai internasional aman berlalu-lintas saat melayani penerbangan antara Asia, Eropa dan Amerika Utara. Sedangkan bagi Korea Utara hal ini sama dengan menghidupkan kembali industri penerbangan komersial negara itu sendiri.
Korea Utara memiliki populasi lebih dari 25 juta jiwa, namun perekonomian negara itu telah dibekukan oleh serangkaian sanksi karena program uji coba nuklir dan rudal balistik. ICAO yang bermarkasi di Montreal, Kanada, mengatakan pihaknya telah membantu meningkatkan sistem penerbangan Korea Utara diantaranya dengan memberikan pelatihan pada militer dan staf penerbangan sipil. Pyongyang juga pernah meminta kepada ICAO akses pada grafik penerbangan yang dibuat oleh Amerika Serikat.
Sumber lain mengatakan Amerika Serikat kecewa pada ICAO karena telah membantu Korea Utara dengan program penerbangannya. Sebab yang Washington inginkan saat ini adalah menarik seluruh insentif dan kemudahan yang diberikan pada Pyongyang hingga negara itu membuat kemajuan dalam denuklirisasi. ICAO tidak dapat memaksakan aturan yang mengikat pada pemerintah, tetapi menerapkan pengaruh melalui standar keselamatan dan keamanan yang disetujui oleh negara-negara anggotanya.
Sumber mengatakan kepada Reuters, keputusan Amerika Serikat ini adalah bagian dari taktik untuk terus menekan Korea Utara menjelang diselenggarakannya pertemuan kedua antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un. Pertemuan keduanya rencananya akan dilakukan di Vietnam pada akhir Februari 2019. Dalam pertemuan ini Washington ingin mengunci dengan sungguh-sungguh komitmen Pyongyang agar mau mengesampingkan program nuklir dan rudalnya.
Ilustrasi pesawat Antonov An-12BP. (Wikimedia Commons)
Organisasi Penerbangan Sipil Internasional PBB atau ICAO yang beranggotakan 192 negara telah bekerja sama dengan Pyongyang untuk membuka sebuah rute penerbangan baru sehingga pesawat-pesawat sipil bisa melintasi wilayah udara Korea Utara dan Korea Selatan. Selama ini, maskapai selalu mengambil rute tidak langsung menghindari wilayah udara Korea Utara agar terhindari dari ancaman peluncuran rudal-rudal, dimana hal ini pernah dilihat langsung oleh beberapa penumpang pesawat.
Jika saat ini ruang udara Korea Utara sudah dianggap aman, maka maskapai internasional aman berlalu-lintas saat melayani penerbangan antara Asia, Eropa dan Amerika Utara. Sedangkan bagi Korea Utara hal ini sama dengan menghidupkan kembali industri penerbangan komersial negara itu sendiri.
Korea Utara memiliki populasi lebih dari 25 juta jiwa, namun perekonomian negara itu telah dibekukan oleh serangkaian sanksi karena program uji coba nuklir dan rudal balistik. ICAO yang bermarkasi di Montreal, Kanada, mengatakan pihaknya telah membantu meningkatkan sistem penerbangan Korea Utara diantaranya dengan memberikan pelatihan pada militer dan staf penerbangan sipil. Pyongyang juga pernah meminta kepada ICAO akses pada grafik penerbangan yang dibuat oleh Amerika Serikat.
Sumber lain mengatakan Amerika Serikat kecewa pada ICAO karena telah membantu Korea Utara dengan program penerbangannya. Sebab yang Washington inginkan saat ini adalah menarik seluruh insentif dan kemudahan yang diberikan pada Pyongyang hingga negara itu membuat kemajuan dalam denuklirisasi. ICAO tidak dapat memaksakan aturan yang mengikat pada pemerintah, tetapi menerapkan pengaruh melalui standar keselamatan dan keamanan yang disetujui oleh negara-negara anggotanya.
Credit tempo.co
Bom Kembar di Suriah Tewaskan 24 Orang
Ilustrasi pemboman. (Foto: Istockphoto/Inhauscreative)
Jakarta, CB -- Serangan bom kembar membakar Idlib, Suriah dan menewaskan 24 orang, empat di antaranya adalah anak-anak.
Menurut kelompok pemantau Syrian Observatory for Human Rights, ledakan pertama diketahui berasal dari bom yang diletakkan di bawah mobil di tengah kota Idlib, sementara yang kedua meledak dari sebuah motor setelah mobil ambulans sampai di lokasi peledakan pertama.
Saat ini, belum ada klaim tanggung jawab dari pihak manapun atas bom kembar yang disebut melukai setidaknya 51 orang itu.
Idlib adalah bagian terakhir dari Suriah yang masih berada di luar kontrol Presiden Bashar al-Assad. Kota yang berjarak 59 kilometer dari Aleppo itu masih dikuasai oleh Hayat Tahrir al-Sham yang terkoneksi langsung dengan Al-Qaeda.
Menurut kelompok pemantau Syrian Observatory for Human Rights, ledakan pertama diketahui berasal dari bom yang diletakkan di bawah mobil di tengah kota Idlib, sementara yang kedua meledak dari sebuah motor setelah mobil ambulans sampai di lokasi peledakan pertama.
Saat ini, belum ada klaim tanggung jawab dari pihak manapun atas bom kembar yang disebut melukai setidaknya 51 orang itu.
Idlib adalah bagian terakhir dari Suriah yang masih berada di luar kontrol Presiden Bashar al-Assad. Kota yang berjarak 59 kilometer dari Aleppo itu masih dikuasai oleh Hayat Tahrir al-Sham yang terkoneksi langsung dengan Al-Qaeda.
al-Sham mengambil alih kendali administratif keseluruhan wilayah pada bulan Januari lalu, setelah mengalahkan faksi-faksi kecil yang didukung Turki.
Empat orang yang tewas disebut merupakan pendukung al-Sham, sementara 20 orang lainnya adalah penduduk sipil. Sebuah kantor administrasi lokal yang didirikan oleh al-Sham diduga menjadi sasaran pemboman tersebut.
Sebelumnya, Idlib telah dilindungi dari serangan rezim besar-besaran sejak September lalu oleh kesepakatan sekutu rezim Rusia dan pendukung pemberontak Turki. Namun beberapa kali pula kota itu mengalami penembakan secara sporadis.
Credit cnnindonesia.com
Prancis Tolak Seruan Trump Terkait ISIS
PARIS
- Menteri Kehakiman Prancis, Nicole Belloubet menuturkan, Paris saat
ini tidak akan memenuhi permintaan dan desakan Presiden Amerika Serikat
(AS), Donald Trump untuk mengambil kembali ratusan teroris asing ISIS
yang ditangkap di Suriah.
Sebelumnya, Trump meminta Inggris, Prancis, Jerman, dan negra Eropa lainnya untuk mengambil kembali lebih dari 800 anggota ISIS yang telah berhasil tangkap pasukan AS di Suriah dan mengadili mereka.
Belloubet, dalam sebuah wawancara dengan France 2 menuturkan, kebijakan Prancis saat ini adalah membawa pulang para anggota ISIS berdasarkan kasus per kasus dan tidak akan membawa pulang mereka secara sekaligus.
Sebelumnya, Trump meminta Inggris, Prancis, Jerman, dan negra Eropa lainnya untuk mengambil kembali lebih dari 800 anggota ISIS yang telah berhasil tangkap pasukan AS di Suriah dan mengadili mereka.
Belloubet, dalam sebuah wawancara dengan France 2 menuturkan, kebijakan Prancis saat ini adalah membawa pulang para anggota ISIS berdasarkan kasus per kasus dan tidak akan membawa pulang mereka secara sekaligus.
"Ada
konteks geo-politik baru, dengan penarikan pasukan AS dari Suriah.
Untuk saat ini kami tidak mengubah kebijakan kami. Pada tahap ini
Prancis tidak menanggapi tuntutan (Trump)," ucap Belloubet, seperti
dilansir Reuters pada Senin (18/2).
Hal itu ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Yves Le Drian, di mana dia mengatakan bahwa kebijakan pemerintah Prancis adalah dengan tegas menolak untuk mengambil kembali anggota ISIS dan istri mereka. Le Drian menyebut mereka sebagai "musuh" bangsa yang harus diadili di Suriah atau Irak.
Sementara itu, sebelumnya Kementerian Luar Negeri Jerman menuturkan bahwa setiap warga Jerman yang diduga atau memang telah bergabung dengan ISIS, memiliki hak untuk kembali. Namun, untuk mereka yang sudah ditangkap, dibutuhkan akses konsuler untuk menemui mereka dan dengan situasi saat ini di Suriah sangat sulit untuk melakukannya.
Hal itu ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Yves Le Drian, di mana dia mengatakan bahwa kebijakan pemerintah Prancis adalah dengan tegas menolak untuk mengambil kembali anggota ISIS dan istri mereka. Le Drian menyebut mereka sebagai "musuh" bangsa yang harus diadili di Suriah atau Irak.
Sementara itu, sebelumnya Kementerian Luar Negeri Jerman menuturkan bahwa setiap warga Jerman yang diduga atau memang telah bergabung dengan ISIS, memiliki hak untuk kembali. Namun, untuk mereka yang sudah ditangkap, dibutuhkan akses konsuler untuk menemui mereka dan dengan situasi saat ini di Suriah sangat sulit untuk melakukannya.
Credit sindonews.com
Assad Bilang Erdogan Karyawan AS dan Anggota Ikhwanul Muslimin
DAMASKUS
- Presiden Republik Arab Suriah, Bashar al-Assad, mengatakan Presiden
Turki Recep Tayyip Erdogan merupakan karyawan Amerika Serikat (AS). Dia
juga menyebut pemimpin Turki itu sebagai anggota Ikhwanul Muslimin, yang
oleh Mesir, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) dikategorikan sebagai
kelompok teroris.
Komentar Presiden Assad itu disampaikan dalam pidatonya pada hari Minggu, sebagaimana dikutip Ahval News, Senin (18/2/2019). Sejak perang sipil Suriah pecah, Erdogan menjadi pendukung kelompok oposisi yang ingin menggulingkan Assad.
Dalam sebuah pidato, Assad menggunakan kata "Ikhwanji", yang berarti anggota Ikhwanul Muslimin, untuk menggambarkan Erdogan."Terlepas dari teater Erdogan, yang mencoba tampil sebagai pembuat acara, ia terkadang marah, terkadang meletus dan mengancam, dan, ini adalah masalah besar, bahkan dia adalah karyawan kecil AS," katanya.
Komentar Presiden Assad itu disampaikan dalam pidatonya pada hari Minggu, sebagaimana dikutip Ahval News, Senin (18/2/2019). Sejak perang sipil Suriah pecah, Erdogan menjadi pendukung kelompok oposisi yang ingin menggulingkan Assad.
Dalam sebuah pidato, Assad menggunakan kata "Ikhwanji", yang berarti anggota Ikhwanul Muslimin, untuk menggambarkan Erdogan."Terlepas dari teater Erdogan, yang mencoba tampil sebagai pembuat acara, ia terkadang marah, terkadang meletus dan mengancam, dan, ini adalah masalah besar, bahkan dia adalah karyawan kecil AS," katanya.
Partai
Keadilan dan Pembangunan (AKP) pimpinan Erdogan sering digambarkan
sebagai partai Islamis, dan telah lama mendukung Ikhwanul Muslimin.
Dalam beberapa tahun terakhir, banyak anggota Ikhwanul Muslimin yang
dipaksa meninggalkan Mesir setelah penggulingan Presiden Mohamed Morsi
dan mencari perlindungan di Turki.
Assad menekankan bahwa dia adalah orang pertama yang meminta zona penyangga di Suriah yang kini dikontrol Turki. Dia menjelaskan bahwa pemerintahannya akan segera merebut kembali kendali penuh atas negara yang dilanda perang itu.
"Setiap inci dari Suriah akan dibebaskan, dan lawan bicara dan penjajah akan dianggap musuh," kata presiden yang berlatar belakang sebagai dokter ini.
Assad menekankan bahwa dia adalah orang pertama yang meminta zona penyangga di Suriah yang kini dikontrol Turki. Dia menjelaskan bahwa pemerintahannya akan segera merebut kembali kendali penuh atas negara yang dilanda perang itu.
"Setiap inci dari Suriah akan dibebaskan, dan lawan bicara dan penjajah akan dianggap musuh," kata presiden yang berlatar belakang sebagai dokter ini.
Credit sindonews.com
India Bergolak Akibat Bentrok Militan Kashmir
Ilustrasi kemarahan penduduk India akibat bom Kashmir. (Foto: Reuters/Danish Ismail)
Jakarta, CB -- Pasukan Angkatan Bersenjata India disebut menderita kerugian dalam pertempuran dengan gerilyawan Kashmir pada Senin (18/2), menyebabkan sembilan orang tewas.
Konfrontasi tersebut menambah tekanan kepada pemerintah India, yang menyalahkan Pakistan atas serangan bunuh diri Kamis (14/2) lalu. Insiden terkait menewaskan 40 orang dan disebut sebagai serangan paling mematikan terhadap pasukan India.
Setelah penembakan mengguncang distrik Pulwama selama beberapa jam, para pejabat menyatakan empat orang tentara, seorang polisi, tiga gerilyawan dan seorang warga sipil kehilangan nyawa. Sementara enam tentara senior termasuk seorang brigadir dan letnan kolonel diketahui terluka, dilansir dari AFP.
"Seorang wakil inspektur jenderal polisi juga menderita luka-luka," kata seorang polisi.
Konfrontasi tersebut menambah tekanan kepada pemerintah India, yang menyalahkan Pakistan atas serangan bunuh diri Kamis (14/2) lalu. Insiden terkait menewaskan 40 orang dan disebut sebagai serangan paling mematikan terhadap pasukan India.
Setelah penembakan mengguncang distrik Pulwama selama beberapa jam, para pejabat menyatakan empat orang tentara, seorang polisi, tiga gerilyawan dan seorang warga sipil kehilangan nyawa. Sementara enam tentara senior termasuk seorang brigadir dan letnan kolonel diketahui terluka, dilansir dari AFP.
"Seorang wakil inspektur jenderal polisi juga menderita luka-luka," kata seorang polisi.
Identitas para gerilyawan belum diungkapkan, namun media lokal menyebut salah satu yang terbunuh dalam pertikaian adalah Abdul Rashid Gazi alias Khamran Bai, warga negara Pakistan yang sebelumnya telah diperiksa penyidik terkait serangan bunuh diri.
Ratusan tentara menyerbu desa dan menembakkan tembakan peringatan ke tempat yang diduga menjadi lokasi persembunyian para gerilyawan di desa Pinglan pada hari Minggu (17/2). Kobaran api dan asap menghiasi udara malam hari itu.
India pun menuduh Pakistan menyembunyikan kelompok militan Jaish-e-Muhammad atau JeM, yang langsung dibantah. Akibat meningkatnya ketegangan, Islamabad memanggil utusan ke New Delhi untuk 'berkonsultasi', sementara Perdana Menteri India Narendra Modi menyerukan aksi internasional yang lebih besar melawan terorisme.
"Serangan teroris yang kejam di Pulwana menunjukkan bahwa waktu untuk berbicara sudah habis," kata Modi setelah pertemuan dengan Presiden Argentina Mauricio Macri di New Delhi.
Serangan itu menyebabkan India bergolak dalam kemarahan. Ratusan demonstran turun ke jalan sepanjang akhir minggu lalu, ketika serangan Kashmir dilaporkan terjadi di beberapa kota.
Toko-toko kecil tutup setelah seruan nasional meluas, meminta warga untuk waspada. Ribuan penduduk pun mengungsi ke daerah-daerah yang mayoritas Muslim, kala pemerintah menghadapi tekanan yang semakin besar karena pemilihan nasional semakin dekat.
Saat ini, New Delhi telah menarik kembali hak istimewa perdagangan Pakistan dan mengakhiri perlindungan polisi untuk empat pemimpin separatis Kashmir. Beberapa pejabat negara pun menyerukan aksi militer terhadap Pakistan.
Credit cnnindonesia.com
Militer India-Gerilyawan Kashmir Baku Tembak, Sembilan Tewas
SRINAGAR - Pasukan India
terlibat pertemuan mematikan dengan gerilyawan Kashmir beberapa hari
setelah serangan bom bunuh diri. Sedikitnya sembilan orang tewas dalam
bentrokan tersebut yang besar kemungkinan akan meningkatkan ketegangan
dengan negara tetangga Pakistan.
Baku tembak pecah di distrik Pulwama, sebelah selatan kota Srinagar. Para pejabat mengatakan empat tentara, seorang polisi, tiga gerilyawan dan seorang warga sipil tewas dalam bentrokan tersebut.
Pejabat militer dan polisi mengatakan seorang mayor tentara India termasuk di antara korban yang tewas, bersama dengan tiga gerilyawan dari kelompok Jaish-e-Mohammed (JeM) yang berbasis di Pakistan yang mengklaim serangan pekan lalu.
Baku tembak pecah di distrik Pulwama, sebelah selatan kota Srinagar. Para pejabat mengatakan empat tentara, seorang polisi, tiga gerilyawan dan seorang warga sipil tewas dalam bentrokan tersebut.
Pejabat militer dan polisi mengatakan seorang mayor tentara India termasuk di antara korban yang tewas, bersama dengan tiga gerilyawan dari kelompok Jaish-e-Mohammed (JeM) yang berbasis di Pakistan yang mengklaim serangan pekan lalu.
Enam
tentara senior termasuk seorang brigadir dan seorang letnan kolonel
terluka dalam baku tembak yang berlangsung selama berjam-jam itu.
"Seorang wakil inspektur jenderal polisi juga menderita luka-luka," kata pejabat itu seperti dilansir dari AFP, Selasa (19/2/2019).
Identitas militan tidak diungkapkan tetapi laporan media lokal mengatakan salah satu dari mereka yang tewas adalah Abdul Rashid Gazi, warga negara Pakistan yang perannya dalam serangan hari Kamis sedang diselidiki oleh para penyelidik.
Ratusan tentara menyerbu desa dan menembakkan tembakan peringatan ke lokasi yang diduga tempat persembunyian militan, melepaskan tembakan ke desa Pinglan, Minggu malam.
Gambar menunjukkan api dan asap mengepul dari salah satu rumah tempat tinggal di daerah tersebut.
Pasukan pemerintah telah melancarkan perburuan besar-besaran sejak sebuah van berisi bahan peledak menyerang konvoi yang mengangkut 2.500 petugas keamanan dekat Pinglan pada hari Kamis lalu.
Sebuah video di media sosial konon menunjukkan pesan pra-rekaman oleh pelaku bom bunuh diri Kashmir yang berusia 20 tahun memperingatkan akan adanya lebih banyak serangan.
India menuduh Pakistan menyembunyikan kelompok JeM, tuduhan yang dibantah oleh Islamabad.
Dengan meningkatnya ketegangan, Islamabad memanggil Dubesnya untuk New Delhi guna "konsultasi" sementara Perdana Menteri India Narendra Modi menyerukan aksi internasional yang lebih besar melawan "terorisme".
"Seorang wakil inspektur jenderal polisi juga menderita luka-luka," kata pejabat itu seperti dilansir dari AFP, Selasa (19/2/2019).
Identitas militan tidak diungkapkan tetapi laporan media lokal mengatakan salah satu dari mereka yang tewas adalah Abdul Rashid Gazi, warga negara Pakistan yang perannya dalam serangan hari Kamis sedang diselidiki oleh para penyelidik.
Ratusan tentara menyerbu desa dan menembakkan tembakan peringatan ke lokasi yang diduga tempat persembunyian militan, melepaskan tembakan ke desa Pinglan, Minggu malam.
Gambar menunjukkan api dan asap mengepul dari salah satu rumah tempat tinggal di daerah tersebut.
Pasukan pemerintah telah melancarkan perburuan besar-besaran sejak sebuah van berisi bahan peledak menyerang konvoi yang mengangkut 2.500 petugas keamanan dekat Pinglan pada hari Kamis lalu.
Sebuah video di media sosial konon menunjukkan pesan pra-rekaman oleh pelaku bom bunuh diri Kashmir yang berusia 20 tahun memperingatkan akan adanya lebih banyak serangan.
India menuduh Pakistan menyembunyikan kelompok JeM, tuduhan yang dibantah oleh Islamabad.
Dengan meningkatnya ketegangan, Islamabad memanggil Dubesnya untuk New Delhi guna "konsultasi" sementara Perdana Menteri India Narendra Modi menyerukan aksi internasional yang lebih besar melawan "terorisme".
"Serangan teroris kejam di Pulwana menunjukkan bahwa waktu untuk pembicaraan sudah berakhir," kata Modi setelah pertemuan dengan Presiden Argentina Mauricio Macri di New Delhi.
Pemerintah India menghadapi tekanan yang meningkat karena pemilu nasional yang akan datang.
New
Delhi telah menarik hak istimewa perdagangan untuk Pakistan dan
mengakhiri perlindungan polisi untuk empat pemimpin separatis Kashmir.
JeM adalah salah satu dari beberapa kelompok militan yang memerangi pasukan India di Kashmir, yang telah terpecah antara India dan Pakistan sejak kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1947. Keduanya mengklaim wilayah di Himalaya itu dan telah berperang dua kali di wilayah tersebut.
Kashmir adalah zona yang paling termiliterisasi di dunia dengan sekitar 500 ribu tentara India dikerahkan untuk melawan pemberontakan yang pecah pada tahun 1989.
Puluhan ribu orang, terutama warga sipil, tewas dalam konflik tersebut. Kekerasan telah melonjak sejak 2016 dengan hampir 600 tewas tahun lalu, korban tertinggi dalam satu dekade.
JeM adalah salah satu dari beberapa kelompok militan yang memerangi pasukan India di Kashmir, yang telah terpecah antara India dan Pakistan sejak kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1947. Keduanya mengklaim wilayah di Himalaya itu dan telah berperang dua kali di wilayah tersebut.
Kashmir adalah zona yang paling termiliterisasi di dunia dengan sekitar 500 ribu tentara India dikerahkan untuk melawan pemberontakan yang pecah pada tahun 1989.
Puluhan ribu orang, terutama warga sipil, tewas dalam konflik tersebut. Kekerasan telah melonjak sejak 2016 dengan hampir 600 tewas tahun lalu, korban tertinggi dalam satu dekade.
Credit sindonews.com
Empat Tentara India Tewas dalam Perburuan Dalang Bom Bunuh Diri
SRINAGAR
- Empat tentara India tewas saat baku tembak dengan pejuang Kashmir
dalam perburuan dalang serangan bom bunuh diri yang menewaskan lebih
dari 40 polisi paramiliter India. Seorang warga sipil dilaporkan tewas
setelah pertempuran yang diluncurkan tentara India di wilayah operasi
tempur. India mengklaim dua dalang serangan bom bunuh yang dilaksanakan
pada Kamis (15/2) lalu berhasil ditembak mati.
Ketegangan India dan Pakistan juga terus memanas setelah peristiwa bom bunuh diri tersebut. Islamabad menarik duta besarnya dari Delhi untuk konsultasi di tengah ketegangan. India juga menarik para diplomatnya dari Pakistan setelah serangan Kamis lalu. Pakistan telah membantah keterlibatan dalam serangan tersebut yang diklaim kelompok Jaish-e-Mohammad (JeM).
Melansir BBC, polisi mengatakan dua pejuang Kashmir terjebak di distrik Pulwama dan tewas dalam baku tembak kemarin. Baku tembak terdengar dan para petugas keamanan India meminta para penduduk lokal berdiam diri di rumah.
Ketegangan India dan Pakistan juga terus memanas setelah peristiwa bom bunuh diri tersebut. Islamabad menarik duta besarnya dari Delhi untuk konsultasi di tengah ketegangan. India juga menarik para diplomatnya dari Pakistan setelah serangan Kamis lalu. Pakistan telah membantah keterlibatan dalam serangan tersebut yang diklaim kelompok Jaish-e-Mohammad (JeM).
Melansir BBC, polisi mengatakan dua pejuang Kashmir terjebak di distrik Pulwama dan tewas dalam baku tembak kemarin. Baku tembak terdengar dan para petugas keamanan India meminta para penduduk lokal berdiam diri di rumah.
Polisi
mengatakan kepada BBC Urdu bahwa mereka melakukan tembakan peringatan
di sebuah rumah di Pinglena di mana para pejuang bersembunyi, tapi para
pejuang tersebut membalas serangan. Dua tersangka yang menjadi dalang
serangan bom tewas dalam baku tembak kemarin.
Melansir Reuters, dua orang tersebut merupakan warga Pakistan dan anggota JeM. Salah seorang pejuang yang tewas diidentifikasi bernama Abdul Rashid Gazi atau dikenal sebagai Kamran Bhai. “Perlawanan masih berlangsung dan pasukan keamanan sedang melaksanakan tugasnya,” demikian keterangan kepolisian di Kashmir dilansir Reuters.
Seorang petugas keamanan mengalami luka kritis dan dilarikan ke rumah sakit. Empat tentara India juga tewas dalam pertempuran itu. Kemudian pemilik rumah dilaporkan tewas dalam baku tembak tersebut. Pasukan India telah mengepung Desa Pinglan di distrik Pulwama yang menjadi lokasi serangan bom bunuh diri.
Jam malam juga diberlakukan di sana. “Pasukan India memburu tersangka pengebom ke desa. Banyak warga sipil terjebak di rumah yang segera dievakuasi,” kata Mohammad Yunis, seorang jurnalis di Pulwama dilansir Reuters.
Polisi sedang mencari pelaku pengebom, yakni warga lokal Kashmir berusia 19 hingga 21 tahun. Pelaku menggunakan sebuah mobil yang diisi bahan peledak dan diledakkan dalam sebuah konvoi 78 bus mengangkut petugas keamanan India. Padahal konvoi itu dikawal ketat di Jalan Srinagar-Jammu yang berjarak 20 km dari ibu kota Kashmir, Srinagar.
Sementara itu, serangan Kamis lalu memicu protes anti-Pakistan di beberapa kota di India. Target kemarahan warga India terhadap mahasiswa dan pengusaha Kashmir. Warga Kashmir diminta agar selalu waspada di tengah laporan ancaman dan intimidasi sejak pekan lalu. Ada insiden di mana beberapa siswa dari Kashmir dipukuli di sebuah rumah di India Utara.
Melansir Reuters, dua orang tersebut merupakan warga Pakistan dan anggota JeM. Salah seorang pejuang yang tewas diidentifikasi bernama Abdul Rashid Gazi atau dikenal sebagai Kamran Bhai. “Perlawanan masih berlangsung dan pasukan keamanan sedang melaksanakan tugasnya,” demikian keterangan kepolisian di Kashmir dilansir Reuters.
Seorang petugas keamanan mengalami luka kritis dan dilarikan ke rumah sakit. Empat tentara India juga tewas dalam pertempuran itu. Kemudian pemilik rumah dilaporkan tewas dalam baku tembak tersebut. Pasukan India telah mengepung Desa Pinglan di distrik Pulwama yang menjadi lokasi serangan bom bunuh diri.
Jam malam juga diberlakukan di sana. “Pasukan India memburu tersangka pengebom ke desa. Banyak warga sipil terjebak di rumah yang segera dievakuasi,” kata Mohammad Yunis, seorang jurnalis di Pulwama dilansir Reuters.
Polisi sedang mencari pelaku pengebom, yakni warga lokal Kashmir berusia 19 hingga 21 tahun. Pelaku menggunakan sebuah mobil yang diisi bahan peledak dan diledakkan dalam sebuah konvoi 78 bus mengangkut petugas keamanan India. Padahal konvoi itu dikawal ketat di Jalan Srinagar-Jammu yang berjarak 20 km dari ibu kota Kashmir, Srinagar.
Sementara itu, serangan Kamis lalu memicu protes anti-Pakistan di beberapa kota di India. Target kemarahan warga India terhadap mahasiswa dan pengusaha Kashmir. Warga Kashmir diminta agar selalu waspada di tengah laporan ancaman dan intimidasi sejak pekan lalu. Ada insiden di mana beberapa siswa dari Kashmir dipukuli di sebuah rumah di India Utara.
Perdana
Menteri (PM) India Narendra Modi yang akan menghadapi pemilu Mei
mendatang, mendapat tekanan domestik untuk menghukum Pakistan. Dia pun
berjanji akan memberikan respons keras terhadap Pakistan. “Saya
memberikan kebebasan kepada militer untuk menghadapi gerilyawan di
perlintasan perbatasan,” katanya.
Baik India dan Pakistan mengklaim seluruh wilayah Kashmir, tetapi mereka hanya menguasai sebagian saja. Konflik yang berjalan selama beberapa dekade itu mengalami fluktuasi tidak menentu. Tapi, sejak serangan terbaru menjadi India berjanji akan melakukan aksi balas dendam. India mengisolasi Pakistan secara diplomatis.
India juga memberlakukan peningkatan bea masuk hingga 200% untuk barang dari Pakistan. Kemudian All India Cine Workers Association menyerukan larangan total bagi warga Pakistan di industri film. Sebelumnya, aktor dan aktris asal Pakistan juga dilarang bermain di Bollywood sejak serangan di Kashmir pada 2016 yang menewaskan 19 orang.
Baik India dan Pakistan mengklaim seluruh wilayah Kashmir, tetapi mereka hanya menguasai sebagian saja. Konflik yang berjalan selama beberapa dekade itu mengalami fluktuasi tidak menentu. Tapi, sejak serangan terbaru menjadi India berjanji akan melakukan aksi balas dendam. India mengisolasi Pakistan secara diplomatis.
India juga memberlakukan peningkatan bea masuk hingga 200% untuk barang dari Pakistan. Kemudian All India Cine Workers Association menyerukan larangan total bagi warga Pakistan di industri film. Sebelumnya, aktor dan aktris asal Pakistan juga dilarang bermain di Bollywood sejak serangan di Kashmir pada 2016 yang menewaskan 19 orang.
Credit sindonews.com
Hubungan memanas, Pakistan panggil pulang Dubesnya di India
Pendukung National Akali Dal, pemimpin
regional partai politik, meneriakkan slogan saat mereka membakar sebuah
poster dengan gambar mirip bendera Pakistan saat unjuk rasa atas
serangan ke sebuah bus yang menewaskan 44 anggota polisi di selatan
Kashmir pada hari Kamis, di New Delhi, India, Sabtu (16/2/2019).
(REUTERS/ANUSHREE FADNAVIS)
Islamabad (CB) - Pakistan memanggil pulang duta besarnya di
New Delhi guna melakukan konsultasi, kata juru bicara kantor luar
negeri Pakistan, Senin, di tengah memanasnya hubungan antara Pakistan
dan negara tetangga bersenjata nuklir India.
"Kami memanggil pulang Komisioner Tinggi di India untuk melakukan konsultasi. Dia meninggalkan New Delhi pagi ini," cuit juru bicara Kantor Luar Negeri, Mohammad Faisal, di akun Twitter.
India sebelumnya telah memanggil duta besarnya untuk Pakistan pekan lalu. Pemanggilan tersebut dilakukan untuk membahas hubungan India dengan Pakistan pasca pengeboman bunuh diri di wilayah sengketa Kashmir yang menewaskan 44 polisi paramiliter India. New Delhi mengatakan Pakistan terlibat dalam serangan tersebut. Tuduhan itu dibantah oleh Islamabad.
"Kami memanggil pulang Komisioner Tinggi di India untuk melakukan konsultasi. Dia meninggalkan New Delhi pagi ini," cuit juru bicara Kantor Luar Negeri, Mohammad Faisal, di akun Twitter.
India sebelumnya telah memanggil duta besarnya untuk Pakistan pekan lalu. Pemanggilan tersebut dilakukan untuk membahas hubungan India dengan Pakistan pasca pengeboman bunuh diri di wilayah sengketa Kashmir yang menewaskan 44 polisi paramiliter India. New Delhi mengatakan Pakistan terlibat dalam serangan tersebut. Tuduhan itu dibantah oleh Islamabad.
Credit antaranews.com
Arab Saudi Janji Turunkan Tensi antara India-Pakistan
Adel al-Jubeir janjikan tindakan untuk mendamaikan India-Pakistan. (Foto: REUTERS/Joshua Roberts)
Jakarta, CB -- Arab Saudi berjanji akan menurunkan ketegangan antara Pakistan dan India
dalam pertemuan tingkat tinggi di Islamabad, Pakistan, pada Senin
(18/2), setelah terjadi serangan bom bunuh diri terhadap konvoi anggota
korps paramiliter di Kashmir pada Kamis (14/2).
Setelah serangan yang diikuti kontak senjata selama berjam-jam itu berakhir, India disebut bergolak dalam kemarahan, juga mengakibatkan para demonstran turun ke jalan dan tutupnya toko-toko kecil.
Dalam konferensi pers di Islamabad, Menteri Luar Negeri Adel al-Jubeir menegaskan pihaknya akan mengambil tindakan untuk meredam ketegangan.
"Tujuan kami adalah untuk menurunkan tensi antara kedua negara yang bertetangga itu, dan untuk melihat jika ada jalan untuk menyelesaikan perbedaan dalam damai," kata al-Jubeir, dilansir dari AFP.
Setelah serangan yang diikuti kontak senjata selama berjam-jam itu berakhir, India disebut bergolak dalam kemarahan, juga mengakibatkan para demonstran turun ke jalan dan tutupnya toko-toko kecil.
Dalam konferensi pers di Islamabad, Menteri Luar Negeri Adel al-Jubeir menegaskan pihaknya akan mengambil tindakan untuk meredam ketegangan.
"Tujuan kami adalah untuk menurunkan tensi antara kedua negara yang bertetangga itu, dan untuk melihat jika ada jalan untuk menyelesaikan perbedaan dalam damai," kata al-Jubeir, dilansir dari AFP.
Menyusul janji tersebut, Pangeran Saudi Mohammed bin Salman telah menggelar sejumlah pertemuan pada Senin sore dengan pemimpin Pakistan sebelum terbang ke India.
Kashmir telah menjadi pusat konflik antara India dan Pakistan selama tiga dekade lebih, di mana kedua negara terkait saling mengklaim sepenuhnya untuk wilayah itu dibagi antara dua negara.
Kelompok militan Jaish-e-Mohammed atau JeM menyatakan diri bertanggung jawab atas serangan bom bunuh diri terkait, dan bahwa mobil yang memuat bom dikendarai oleh seorang militan lokal.
India tengah mengumpulkan dukungan diplomatik setelah serangan tersebut. Mereka berjanji untuk 'mengisolasi' Pakistan di komunitas internasional, mengatakan negara itu memiliki bukti tak terbantahkan mengenai peran Islamabad. Tuduhan tersebut dibantah oleh Pakistan.
Credit cnnindonesia.com
Tiba di Pakistan, Mohammed bin Salman Teken Investasi Rp 281 T
![PM Pakistan Imran Khan menyambut Putra Mahkota Mohammed bin Salman pada saat kedatangannya di Islamabad.[Saudi Press Agency/Awsaat]](https://statik.tempo.co/data/2019/02/18/id_820487/820487_720.jpg)
CB, Jakarta - Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman menyetujui kesepakatan dengan Pakistan bernilai lebih dari US$ 20 miliar atau Rp 281,8 triliun.
Kesepakatan investasi ini sangat dibutuhkan untuk ekonomi Pakistan yang goyah dan sedang berjuang dengan krisis cadangan devisa yang karena melambatnya pertumbuhan domestik.
Di tengah banyak keriuhan, Pangeran Mohammed disambut pada hari Minggu oleh Perdana Menteri Imran Khan di pangkalan udara Nur Khan, di mana ia diberi penghormatan 21 tembakan salvo untuk kunjungan pertamanya ke Pakistan sejak menjadi pewaris takhta pada tahun 2017, seperti dikutip dari Aljazeera, 18 Februari 2019.
Kedua pemimpin mengadakan pembicaraan langsung di Islamabad, diikuti dengan penandatanganan perjanjian investasi di bidang petrokimia, energi, mineral, olahraga, dan sektor lainnya.
Perdana Menteri Pakistan Imran Khan (kanan) menyambut Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman di Angkatan Udara Pakistan (PAF) Pangkalan Nur Khan di Rawalpindi, Pakistan 17 Februari 2019.[Departemen Informasi Pers (PID) / Handout via REUTERS]
Pada jamuan makan malam kenegaraan untuk menghormati Pangeran Mohammed, Khan memuji ikatan kuat antara kedua sekutu.
"Pakistan dan Arab Saudi kini membawa hubungan ini ke tingkat yang belum pernah kita miliki sebelumnya," kata Khan. "Hubungan di mana sekarang akan menjadi investasi antara kedua negara yang akan saling menguntungkan darinya."
"Kami percaya Pakistan akan menjadi negara yang sangat penting di masa mendatang, dan kami ingin menjadi bagian dari itu," Mohammed bin Salman menanggapi.
Perjanjian investasi US$ 20 miliar yang diteken Mohammed bin Salman termasuk rencana untuk membangun kilang minyak dan kompleks petrokimia di kota pelabuhan selatan Gwadar, kemungkinan akuisisi dua pembangkit listrik Pakistan bertenaga gas alam cair oleh perusahaan Arab Saudi, dan hingga US$ 4 miliar (Rp 56,3 triliun) dalam penawaran energi dan pertambangan alternatif.
Kesepakatan investasi ini sangat dibutuhkan untuk ekonomi Pakistan yang goyah dan sedang berjuang dengan krisis cadangan devisa yang karena melambatnya pertumbuhan domestik.
Di tengah banyak keriuhan, Pangeran Mohammed disambut pada hari Minggu oleh Perdana Menteri Imran Khan di pangkalan udara Nur Khan, di mana ia diberi penghormatan 21 tembakan salvo untuk kunjungan pertamanya ke Pakistan sejak menjadi pewaris takhta pada tahun 2017, seperti dikutip dari Aljazeera, 18 Februari 2019.
Kedua pemimpin mengadakan pembicaraan langsung di Islamabad, diikuti dengan penandatanganan perjanjian investasi di bidang petrokimia, energi, mineral, olahraga, dan sektor lainnya.
Perdana Menteri Pakistan Imran Khan (kanan) menyambut Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman di Angkatan Udara Pakistan (PAF) Pangkalan Nur Khan di Rawalpindi, Pakistan 17 Februari 2019.[Departemen Informasi Pers (PID) / Handout via REUTERS]
Pada jamuan makan malam kenegaraan untuk menghormati Pangeran Mohammed, Khan memuji ikatan kuat antara kedua sekutu.
"Pakistan dan Arab Saudi kini membawa hubungan ini ke tingkat yang belum pernah kita miliki sebelumnya," kata Khan. "Hubungan di mana sekarang akan menjadi investasi antara kedua negara yang akan saling menguntungkan darinya."
"Kami percaya Pakistan akan menjadi negara yang sangat penting di masa mendatang, dan kami ingin menjadi bagian dari itu," Mohammed bin Salman menanggapi.
Perjanjian investasi US$ 20 miliar yang diteken Mohammed bin Salman termasuk rencana untuk membangun kilang minyak dan kompleks petrokimia di kota pelabuhan selatan Gwadar, kemungkinan akuisisi dua pembangkit listrik Pakistan bertenaga gas alam cair oleh perusahaan Arab Saudi, dan hingga US$ 4 miliar (Rp 56,3 triliun) dalam penawaran energi dan pertambangan alternatif.
Credit tempo.co
Pemerintah Cina Pantau Pergerakan 2,5 Juta Orang di Xinjiang
![Perangkat lunak pengawasan SenseTime yang mengidentifikasi perincian orang dan kendaraan yang beroperasi ketika diuji coba di kantor perusahaan di Beijing, Cina, 11 Oktober 2017.[REUTERS / Thomas Peter]](https://statik.tempo.co/data/2019/02/18/id_820454/820454_720.jpg)
CB, Jakarta - Sebuah perusahaan pengawasan Cina sedang melacak pergerakan lebih dari 2,5 juta orang di wilayah Xinjiang, barat laut Cina.
Hal ini terungkap setelah kebocoran data yang diperoleh seorang pakar internet Belanda.
Dikutip dari Reuters, 18 Februari 2019, database online yang berisi nama, nomor kartu identitas, tanggal lahir dan data lokasi dibiarkan tidak terlindungi selama berbulan-bulan oleh perusahaan teknologi pengenalan wajah yang berbasis di SenseNets Technology Ltd, menurut Victor Gevers, salah satu pendiri organisasi nirlaba GDI.Foundation, yang pertama kali mencatat kerentanan dalam serangkaian unggahan media sosial minggu lalu.
Data yang bocor juga menunjukkan sekitar 6,7 juta titik data lokasi yang terhubung dengan orang-orang yang dikumpulkan dalam waktu 24 jam, ditandai dengan deskripsi seperti "masjid", "hotel", "kafe internet" dan tempat-tempat lain di mana kamera pengintai mungkin ditemukan.
"Itu sepenuhnya terbuka dan siapa pun tanpa otentikasi memiliki hak administratif penuh. Anda bisa masuk dalam database dan membuat, membaca, memperbarui, dan menghapus apa pun," kata Gevers.
Perangkat lunak pengawasan SenseTime yang mengidentifikasi perincian tentang orang dan kendaraan yang beroperasi ketika diuji coba di kantor perusahaan di Beijing, Cina, 11 Oktober 2017. [REUTERS / Thomas Peter]
Cina telah menghadapi protes dari para aktivis, ulama, tokoh agama, pemerintah asing dan pakar hak asasi manusia atas apa yang mereka sebut penahanan massal dan pengawasan ketat terhadap minoritas Muslim Uighur yang sebagian besar Muslim dan kelompok Muslim lainnya di Xinjiang.
Menurut situs webnya, SenseNets bekerja dengan polisi Cina di beberapa kota. Perusahaan induknya yang terdaftar di Shenzhen NetPosa Technologies Ltd memiliki kantor di sebagian besar provinsi dan wilayah Cina, termasuk Xinjiang.SenseNets dan NetPosa, serta pemerintah daerah Xinjiang, belum berkomentar terkait laporan ini.
Kamera keamanan dipasang di pintu masuk Masjid Id Kah selama perjalanan yang diorganisir pemerintah di Kashgar, Daerah Otonomi Xinjiang Uighur, Cina, 4 Januari 2019. [REUTERS / Ben Blanchard]
Gevers mengatakan bahwa lembaganya secara langsung memberi tahu SenseNets tentang kerentanan, sesuai dengan protokol GDI. Dia mengatakan SenseNets tidak merespons, tetapi sejak itu telah mengambil langkah-langkah untuk mengamankan basis data.
Pemerintah Cina telah meningkatkan pengawasan pribadi di Xinjiang selama beberapa tahun terakhir, terutama terhadap etnis minoritas atau Muslim Uighur, termasuk pembangunan sistem pengawasan video yang luas dan teknologi pemantauan smartphone.
Dikutip dari Reuters, 18 Februari 2019, database online yang berisi nama, nomor kartu identitas, tanggal lahir dan data lokasi dibiarkan tidak terlindungi selama berbulan-bulan oleh perusahaan teknologi pengenalan wajah yang berbasis di SenseNets Technology Ltd, menurut Victor Gevers, salah satu pendiri organisasi nirlaba GDI.Foundation, yang pertama kali mencatat kerentanan dalam serangkaian unggahan media sosial minggu lalu.
Data yang bocor juga menunjukkan sekitar 6,7 juta titik data lokasi yang terhubung dengan orang-orang yang dikumpulkan dalam waktu 24 jam, ditandai dengan deskripsi seperti "masjid", "hotel", "kafe internet" dan tempat-tempat lain di mana kamera pengintai mungkin ditemukan.
"Itu sepenuhnya terbuka dan siapa pun tanpa otentikasi memiliki hak administratif penuh. Anda bisa masuk dalam database dan membuat, membaca, memperbarui, dan menghapus apa pun," kata Gevers.
Perangkat lunak pengawasan SenseTime yang mengidentifikasi perincian tentang orang dan kendaraan yang beroperasi ketika diuji coba di kantor perusahaan di Beijing, Cina, 11 Oktober 2017. [REUTERS / Thomas Peter]
Cina telah menghadapi protes dari para aktivis, ulama, tokoh agama, pemerintah asing dan pakar hak asasi manusia atas apa yang mereka sebut penahanan massal dan pengawasan ketat terhadap minoritas Muslim Uighur yang sebagian besar Muslim dan kelompok Muslim lainnya di Xinjiang.
Menurut situs webnya, SenseNets bekerja dengan polisi Cina di beberapa kota. Perusahaan induknya yang terdaftar di Shenzhen NetPosa Technologies Ltd memiliki kantor di sebagian besar provinsi dan wilayah Cina, termasuk Xinjiang.SenseNets dan NetPosa, serta pemerintah daerah Xinjiang, belum berkomentar terkait laporan ini.
Kamera keamanan dipasang di pintu masuk Masjid Id Kah selama perjalanan yang diorganisir pemerintah di Kashgar, Daerah Otonomi Xinjiang Uighur, Cina, 4 Januari 2019. [REUTERS / Ben Blanchard]
Gevers mengatakan bahwa lembaganya secara langsung memberi tahu SenseNets tentang kerentanan, sesuai dengan protokol GDI. Dia mengatakan SenseNets tidak merespons, tetapi sejak itu telah mengambil langkah-langkah untuk mengamankan basis data.
Pemerintah Cina telah meningkatkan pengawasan pribadi di Xinjiang selama beberapa tahun terakhir, terutama terhadap etnis minoritas atau Muslim Uighur, termasuk pembangunan sistem pengawasan video yang luas dan teknologi pemantauan smartphone.
Credit tempo.co
Maduro Usir Rombongan Parlemen Eropa yang Diundang Guaido
Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. (Miraflores Palace/Handout via REUTERS)
Jakarta, CB -- Presiden Venezuela, Nicolas Maduro,
mengusir lima anggota Parlemen Eropa pada Minggu (17/2) pekan lalu,
yang sedang berkunjung atas undangan Kepala Majelis Nasional sekaligus
pemimpin oposisi, Juan Guaido. Mereka mengaku terkejut dengan perlakuan itu.
"Kami diusir dari Venezuela. Paspor kami disita. Mereka tidak memberi tahu alasan pengusiran itu," kata anggota Anggota Parlemen Eropa asal Spanyol, Esteban Gonzalez Pons, seperti dilansir AFP, Senin (18/2).
"Kami diusir dari Venezuela. Paspor kami disita. Mereka tidak memberi tahu alasan pengusiran itu," kata anggota Anggota Parlemen Eropa asal Spanyol, Esteban Gonzalez Pons, seperti dilansir AFP, Senin (18/2).
Sejawat Pons yang turut diusir adalah Jose Ignacio Salafranca and Gabriel Mato Adrover, serta Esther de Lange dari Belanda dan Paulo Rangel asal Portugal. Mereka berasal dari Partai Rakyat Eropa (PPE).
Peristiwa ini menandai sikap konfrontasi Maduro dan perwakilan internasional. Sebab, Maduro dan Guaido saat ini sedang terlibat dalam konflik politik dan saling klaim sebagai pemimpin sah Venezuela.
Guaido menyatakan pengusiran itu dilakukan oleh, "rezim yang terisolasi dan semakin tidak rasional". Saat ini dia didukung oleh 50 negara, 30 di antaranya dari Eropa.
Saat ini Maduro menutup seluruh perbatasan dan menolak aliran bantuan dari sejumlah negara. Guaido mengatakan bahwa ada sekitar 300 ribu warga Venezuela terancam meninggal akibat krisis ekonomi di negaranya yang sedang mengalami hiperinflasi.
Guaido pun mengumpulkan massa yang nantinya akan dikerahkan ke beberapa titik. Mereka bakal membawa masuk bantuan internasional yang tertahan di perbatasan menggunakan karavan, melawan militer di daerah tersebut.
Guaido sendiri sudah memperingatkan militer, yang masih setia kepada Maduro, agar tidak memblokade bantuan kemanusiaan.
Credit cnnindonesia.com
Guaido Himpun Sejuta Orang Lawan Blokade Bantuan ke Venezuela
Juan Guaido, pemimpin oposisi yang
mendeklarasikan diri sebagai presiden interim Venezuela, menghimpun
sejuta orang untuk melawan blokade bantuan ke negaranya. (Reuters/Andres
Martinez Casares)
Jakarta, CB -- Juan Guaido, pemimpin oposisi yang mendeklarasikan diri sebagai presiden interim Venezuela, berupaya menghimpun satu juta sukarelawan untuk melawan blokade bantuan internasional ke negaranya.
"Tugas utama kami adalah mendapatkan satu juta sukarelawan hingga 23 Februari mendatang," ujar Guaido kepada pendukungnya, sebagaimana dikutip AFP, Minggu (17/2).
Hingga saat ini, sudah ada 600 ribu pendukung Guaido membubuhkan tanda tangannya pada petisi berisi komitmen untuk membantu membuka blokade bantuan internasional yang dilakukan Presiden Nicolas Maduro.
"Tugas utama kami adalah mendapatkan satu juta sukarelawan hingga 23 Februari mendatang," ujar Guaido kepada pendukungnya, sebagaimana dikutip AFP, Minggu (17/2).
Hingga saat ini, sudah ada 600 ribu pendukung Guaido membubuhkan tanda tangannya pada petisi berisi komitmen untuk membantu membuka blokade bantuan internasional yang dilakukan Presiden Nicolas Maduro.
Kini, bantuan internasional, kebanyakan dari Amerika Serikat, tertahan di Kolombia karena Maduro memerintahkan militer menutup perbatasan. Ia menganggap bantuan tersebut hanyalah salah satu cara AS untuk melakukan intervensi.
Namun, Guaido mengatakan bahwa ada sekitar 300 ribu warga Venezuela terancam meninggal akibat krisis ekonomi di negaranya yang sedang mengalami hiperinflasi.
Guaido pun mengumpulkan massa yang nantinya akan dikerahkan ke beberapa titik. Mereka bakal membawa masuk bantuan internasional yang tertahan di perbatasan menggunakan karavan, melawan militer di daerah tersebut.
Guaido sendiri sudah memperingatkan militer, yang masih setia kepada Maduro, agar tidak memblokade bantuan kemanusiaan.
Ia menyebut pemblokiran akses bantuan kemanusiaan ini "hampir seperti genosida" dan militer kemungkinan bertanggung jawab atas kematian 40 demonstran dalam unjuk rasa anti-Maduro sejak 21 Januari lalu.
Di tengah unjuk rasa menolak Maduro itu lah Guaido memproklamirkan diri sebagai pemimpin interim Venezuela. Ia langsung mendapatkan dukungan dari AS dan puluhan negara lain.
Maduro
yang masih memegang sumpah sebagai Presiden Venezuela pun menolak
bantuan AS itu karena menganggapnya sebagai "pertunjukan politik."
Sang presiden pun mengklaim sudah menyediakan 933 ton obat-obatan dan pasokan makanan yang sudah disubsidi dari negara-negara sekutunya, seperti China, Kuba, dan Rusia.
"Kami membayar itu semua dengan uang kami. Kami tidak akan mengemis ke orang lain," katanya.
Sang presiden pun mengklaim sudah menyediakan 933 ton obat-obatan dan pasokan makanan yang sudah disubsidi dari negara-negara sekutunya, seperti China, Kuba, dan Rusia.
"Kami membayar itu semua dengan uang kami. Kami tidak akan mengemis ke orang lain," katanya.
Credit cnnindonesia.com
Langganan:
Komentar (Atom)