CUPUMA

Selasa, 21 Agustus 2018

AS Minta Inggris Mempreteli Hulu Ledak Nuklir Korea Utara

Korea Utara telah mengoperasionalkan rudal balistik No Dong. Rudal ini termasuk Medium Range Ballistic Missiles (MRBM) yang mampu mencapai target sejauh 1.200-1.500 km. Seperti rudal balistik Korea Utara lainnya, No Dong dapat membawa hulu ledak konvensional atau nuklir. koreatimesus.com

CB, Jakarta - Pemerintah AS telah meminta Inggris untuk mempreteli 50 persen dari total hulu ledak nuklir Korea Utara sebagai rangkaian dari program denuklirisasi.
Menurut laporan media KBS.co.kr, Sabtu, 18 Agustus 2018, Inggris dikenal atas keahliannya mempreteli hulu ledak nuklir.

Pyongyang telah diberitahu Amerika Serikat akan mendapatkan bantuan dari Inggris dalam proses penanggalan hulu ledak nuklirnya.
Sumber diplomatik mengungkapkan, pejabat Kementerian Luar Negeri AS baru-baru ini mengunjungi Korea Selatan untuk membicarakan pemindahan 50 persen hulu ledak nuklir Korea Utara ke Inggris.

Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un berbicera dengan ilmuan dan teknisi di bidang penelitian ke dalam senjata nuklir di Pyongyang, 9 maret 2016. Hulu ledak nuklir telah dibakukan untuk rudal balistik. REUTERS/KCNA
Menurut data Stokholm International Peace Research Institute, Korea Utara memiliki sekitar 20 buah hulu ledak nuklir.

Proposal penanggalan hulu ledak nuklir Korea Utara diajukan setelah Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo saat bertemu Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson pada Juni lalu.Namun, pengangkatan setengah dari total hulu ledak nuklir bukan langkah pertama yang dilakukan Korea Utara. Sebelum hulu ledak dialihkan ke Inggris, Korea Utara perlu menyertakan daftar senjata nuklir yang dimiliki kepada AS.

Beberapa analis menduga AS dan Korea Utara telah membuat konsensi saat berlangsung pembicaraan soal pencopotan hulu ledak nuklir ini.

Credit tempo.co

Selangkah Lagi, India Beli 5 Sistem Rudal S-400 Rusia Rp94,6 Triliun

MOSKOW - Rusia telah setuju untuk menjual lima sistem rudal S-400 ke India dalam sebuah kesepakatan senilai USD,6,5 miliar (Rp94,6 triliun). Rencana akuisisi senjata pertahanan canggih Moskow oleh New Delhi ini telah dibayangi ancaman sanksi dari Amerika Serikat (AS).

Berdasarkan draft perjanjian, India akan membeli sistem rudal S-400 mutakhir dari Rusia untuk meningkatkan kekuatan militernya. Menurut media pemerintah Rusia, senjata pertahanan ini dapat menghancurkan target udara dari jarak hingga sejauh 248 miles (400km).

India selama ini menginginkan sistem pertahanan tersebut untuk melawan rudal balistik dan pesawat siluman yang dikembangkan oleh China.

Para pemimpin pertahanan di Moskow berharap untuk mengonfirmasi kesepakatan itu pada Oktober, ketika Rusia dan India akan mengadakan pertemuan bilateral.

"Adapun S-400, kami sudah menyiapkan segalanya untuk menandatangani kontrak ini," kata Dmitry Shugaev, pejabat yang mengawasi ekspor senjata Rusia.

"Semua aspek teknis dan komersial utama telah disepakati, dan saya pikir kami hampir membuat ini terjadi. Kami berharap untuk menandatangani kedua kontrak dengan mitra India kami pada akhir tahun ini," ujarnya.

"Jika kami menandatangani perjanjian sampai akhir tahun ini, saya pikir pengiriman ke India akan mungkin pada 2020," kata Shugaev.

Shugaev mengatakan, Moskow telah setuju untuk menurunkan harga setelah mempertimbangkan "kemitraan strategis" antara Moskow dan New Delhi.

"India adalah mitra strategis bagi kami, jadi kami mempertimbangkan keinginan mitra kami, dan membuat konsesi tertentu," imbuh dia.

Kesepakatan itu pertama kali diusulkan selama pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Perdana Menteri India Narendra Modi pada tahun 2016.

Baru-baru ini dilaporkan bahwa Rusia dan India berencana untuk bersama-sama mendesain jet tempur generasi kelima. Namun, kata Shugaev, proposal tersebut ditangguhkan. "Ini dibekukan untuk saat ini," katanya kepada Sputnik, yang dilansir semalam (20/8/2018).

"Tapi kami berharap kami akan kembali ke dialog tentang jet tempur generasi kelima," lanjut dia.

Komentarnya muncul setelah Menteri Perdagangan India, Suresh Prabhu, memuji hubungan yang telah teruji antara kedua negara.

"India penuh dengan peluang untuk industri penerbangan yang semakin meluas. Baik India dan Rusia dapat bekerja bersama untuk mengubah skenario penerbangan saat ini," katanya di sebuah acara penerbangan di New Delhi.

Credit sindonews.com

India-Rusia Lanjutkan Kerjasama Kembangkan Jet Tempur Generasi Baru

MOSKOW - Presiden United Aircraft Corporation (UAC) Rusia, Yuri Slyusar menyatakan, Rusia dan India terus melanjutkan kerjasama mereka dalam pengembangan jet tempur generasi kelima. India sempat dikabarkan mundur dari kerjasama itu.

"Kami terus melakukan diskusi dengan India mengenai pengembangan jet tempur generasi kelima. Topiknya tidak tertutup. Telah dikatakan bahwa India menarik diri dari proyek ini. Tidak, mereka tidak mundur," kata Slyusar.

"Saya sangat berharap pembicaraan kami akhirnya akan dimahkotai oleh tahap perancangan dan kami akan mengembangkan pesawat generasi kelima," sambungnya, seperti dilasnir Tass pada Senin (20/8).

Surat kabar Economic Times India sebelumnya mengatakan, bahwa India berencana untuk menarik diri dari proyek bersama dengan Rusia untuk pengembangan jet tempur generasi kelima, dikarenakan Organisasi Riset dan Pengembangan Pertahanan India (DRDO) mengklaim ada setiap kemungkinan untuk mengembangkan teknologi yang sesuai secara independen.

Kesepakatan pada proyek semacam itu dicapai pada tahun 2007. Jet tempur generasi kelima sedang dikembangkan dengan dasar jet tempur Su-57 Rusia, dengan memperhitungkan persyaratan teknis pihak India. Nantinya, jet semacam itu akan dijual ke negara ketiga.

Credit sindonews.com

Putin Berharap Bisa Perbaiki Hubungan dengan AS

Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden AS Donald Trump di KTT APEC di Hanoi, Vietnam, (11/11).

Foto: EPA

AS menjatuhkan sanksi baru kepada Rusia.

CB, MOSKOW -- Presiden Rusia Vladimir Putin masih berharap dapat memperbaiki hubungan negaranya dengan Amerika Serikat (AS). Namun ia tak akan kecewa bila AS bersikap sebaliknya.

Hal tersebut diungkapkan juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Ia mengatakan, Putin masih ingin menarik hubungan bilateral Rusia dan AS keluar dari krisis. "Dia (Putin) masih memiliki keinginan itu, tapi pada saat yang sama tidak ada yang berencana untuk bersedih jika pendekatan kami tidak dibalas oleh Washington," kata Peskov pada Senin (20/8).

Namun menurutnya hingga kini AS tampaknya belum menunjukkan minat seperti Rusia. "Mari kita tunggu dan lihat apa yang akan terjadi," ujarnya.

AS telah mengumumkan sanksi ekonomi baru bagi Rusia. Sanksi yang akan diberlakukan pada 22 Agustus itu menargetkan semua perusahaan negara dan perusahaan yang didanai Rusia.

Kongres AS juga telah menerbitkan rancangan undang-undang (RUU) bipartisan yang mengatur tentang pembatasan investasi dalam utang luar negeri Rusia. RUU itu melarang bank-bank yang dikelola Pemerintah Rusia untuk beroperasi di AS.

Adapun alasan AS menjatuhkan sanksi ekonomi terbaru berkaitan dengan dugaan keterlibatan Rusia dalam aksi penyerangan agen ganda Sergei Skripal di Salisbury, Inggris, pada Maret lalu. Ia diserang dengan menggunakan agen saraf novichok.

Departemen Luar Negeri AS mengatakan, sanksi terbaru kemungkinan akan diikuti langkah-langkah yang lebih luas, seperti menangguhkan hubungan diplomatik dan mencabut hak mendarat Aeroflot, yakni maskapai penerbangan nasional Rusia. Peskov telah menyatakan bahwa sanksi ekonomi terbaru yang dijatuhkan terhadap negaranya ilegal dan tak dapat diterima. Menurutnya, sanksi itu akan membuat Putin menghentikan pendekatan konstruktif terhadap AS.

Credit republika.co.id

PM Australia Lolos dari Pemberontakan Partai Liberal

Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull mempertahankan posisinya sebagai Ketua Partai Liberal. (AAP/Paul Miller//via REUTERS)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull berhasil mempertahankan dukungan untuk tetap memimpin partainya, di tengah ketidakpuasan atas kebijakannya, Selasa (21/8). Dalam pemilihan Ketua Partai Liberal, Turnbull unggul dari penantangnya, Menteri Dalam Negeri Peter Dutton.

Turnbull memperoleh 48 suara dukungan, dibandingkan 35 suara bagi Dutton dalam pemungutan suara, Selasa.

Peter Dutton, sebelumnya Menteri Dalam Negeri Australia, menyatakan mundur dari kabinet. Dilansir Sky News, Dutton dikabarkan menolak tawaran Turnbull untuk tetap menjadi Mendagri.

Turnbull menerima tantangan Petter Dutton untuk memperebutkan jabatan Ketua, setelah Partai Liberal berulang kali kalah dalam jajak pendapat dari oposisi Partai Liberal.

Perpecahan di Partai Liberal Australia memuncak pada Senin, (20/8). Turnbull terpaksa menangguhkan rencana menetapkan undang-undang target emisi karbon di tengah pemberontakan dari dalam partainya sendiri di Parlemen.

Turnbull mengosongkan jabatan ketua Partai Liberal, Selasa (21/8) pagi sebelum pemungutan suara yang mengukuhkan dukungan terhadap dia.

"Hasil pemungutan suara, Malcolm Turnbull terpilih sebagai pemimpin Partai Liberal dengan selisih suara 48-35 dari Peter Dutton," kata Nola Marino, salah satu penggerak Partai Liberal kepada wartawan seperti dilansir kantor berita AFP.

"Dalam pemilihan wakil ketua partai, Julie Bishop (Menteri Luar Negeri) menjadi Deputi Ketua Partai Liberal."

Perpecahan dalam partai berkuasa sehingga menantang posisi dalam negeri pernah terjadi sebelumnya di Australia. Pada 2010, Perdana Menteri dari Partai Buruh Kevin Rudd digulingkan wakilnya Julia Gillard. Rudd membalasnya dengan kembali ke tampuk kekuasaan pada 2013, sebelum kalah dalam pemilihan atas koalisi Partai Liberal/Nasional, Tony Abbott.

Abbott kemudian digulingkan dalam kudeta partai oleh Turnbull pada 2015. Abbott diduga menjadi dalang upaya penggulingan Turnbull dengan mengusung Dutton.

Credit cnnindonesia.com

RI Desak Filipina Percepat Ratifikasi Perjanjian Batas ZEE

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi mendesak Filipina untuk mempercepat retifikasi delimitasi Zona Ekonomi Esklusif (ZEE). Desakan itu disampaikan Retno saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Filipina, Alan Peter Cayetano.

Ditemui pasca berdialog dengan Alan di kantor Kementerian Luar Negeri Indonesia di bilangan Pejambon, Jakarta Pusat, Retno menyatakan perjanjian delimitasi ZEE dengan Filipina sudah selesai sejak dua tahun lalu dan Indonesia sudah meratifikasinya. Namun, dari sisi Filipina belum meratifikasi perjanjian itu hingga saat ini.

"Kita bicara mengenai delimitasi ZEE. Negosiasi ini sudah kita selesaikan pada 2014, pada 2016 kita sudah lakukan proses ratifikasi, tapi dari pihak Filipina proses ratifikasi belum selesai," ungkap Retno pada Senin (20/8).

"Karena itu saya menyampaikan kepada beliau apakah memungkinkan agar proses ratifikasi disegerakan sehingga pada saat pertemuan Sidang Majelis Umum PBB misalnya September di New York, di sela-sela pertemuan di New York atau nanti pada saat KTT ASEAN pada November di Singapura maka pertukaran dokumen ratifikasi bisa dilakukan antara Indonesia dan Filipina, sebagaimana yang telah kita lakukan dengan Singapura," sambungnya.

Retno kemudian menuturkan, dalam pertemuan tersebut Alan menyatakan akan mempercepat proses ratifikasi ini dan mudah-mudahan September atau November exchange of ratification instrument dapat dilakukan.

Diplomat senior Indonesia menambahkan, dalam pertemuan tersebut Alan menyampaikan pujian atas prosesi pembukaan Asian Games 2018 yang berlangsung akhir pekan lalu, yang dalam pandangan ya berlangsung sangat megah.

Credit sindonews.com

Duterte Disebut Koma, Malacanang: Dia Baik-baik Saja

MANILA - Pendiri sekaligus pemimpin Partai Komunis Filipina, Jose Maria Sison, menyebut Presiden Rodrigo Duterte sedang sakit dan dalam keadaan koma. Pihak Malacanang (Istana Kepresidenan) membatah klaim tersebut.

Juru bicara Kepresidenan Filipina, Harry Roque, pada hari Senin (20/8/2018) menekankan bahwa Duterte sehat.

"Bertentangan dengan apa yang dikatakan Joma Sison, presiden baik-baik saja, di Davao berpartisipasi dalam Kadayawan (festival)," kata Roque. Menurutnya, presiden akan muncul di depan publik pada hari Selasa besok.

Roque mengatakan, pemimpin Partai Komunis Filipina itu mustahil tahu tentang kondisi kesehatan Duterte, karena Sison berada di Belanda.

"Berhenti berharap dia sakit," kata Roque, menambahkan bahwa rumor yang diembuskan Sison justru memberikan kekuatan kepada presiden.

Juru bicara Kepresidenan Filipina ini mengatakan, tangan presiden Duterte hanya goyah sebagai tanda kemarahan ketika menghadapi korupsi.

Ditanya apakah Malacanang perlu merilis data medis dari Presiden Duterte, Roque menjawab bahwa penampilan publik sang presiden cukup untuk mengatasi desas-desus bahwa kesehatannya bermasalah.

"Dokumen apa lagi yang Anda inginkan?," kata Roque. "Saya tidak melihat alasan mengapa orang-orang...saya bahkan tidak mengerti mengapa Joma Sison mengatakan bahwa dia dalam keadaan koma."

Menurutnya, Presiden Duterte telah mengatakan kepada publik bahwa dia diberi catatan kesehatan yang bersih. "Jadi, itu benar-benar mengumumkan hasil tes medisnya," kata Roque, seperti dikutip Phil Star.

Pada Bab 12 dari Pasal VII Konstitusi 1987 menyatakan,"Kasus penyakit serius presiden, masyarakat wajib diberitahu tentang keadaan kesehatannya."

Credit sindonews.com

Mahathir: Kami Ingin Perdagangan Adil dengan Cina

Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad

Foto: The Star

Malaysia tinjau ulang tiga proyek infrasturktur perusahaan Cina

CB, BEIJING – Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menginginkan perdagangan dengan Cina terjalin secara adil. Hal itu diungkapkannya ketika bertemu Perdana Menteri Cina Li Keqiang di Beijing, Senin (20/8).

Mahathir mengatakan, sama seperti Cina, Malaysia menginginkan adanya perdagangan bebas. “Saya sependapat dengan Anda (Li), perdagangan bebas adalah cara untuk berangkat. Dan tentu saja perdagangan bebas seharusnya juga perdagangan yang adil,” katanya, dikutip laman South China Morning Post.

Ia secara tegas menolak adanya ketimpangan dalam perdagangan yang akhirnya memunculkan neo-kolonialisme. “Kami tidak ingin situasi di mana ada versi baru kolonialisme yang terjadi karena negara-negara miskin tidak dapat bersaing dengan negara-negara kaya,” ujar Mahathir.

Mahathir telah berada di Cina sejak Jumat pekan lalu. Kunjungan itu dilakukan setelah ia mengumumkan rencananya untuk meninjau ulang setidaknya tiga proyek infrastruktur di Malaysia yang bekerja sama dengan perusahaan Cina. Proyek tersebut antara lain pembangunan East Coast Rail Link (ECRL) senilai 20 miliar dolar AS dan dua proyek pipa gas senilai 2 miliar dolar AS.

Keputusan Mahathir meninjau ulang kesepakatan proyek infrastruktur tersebut tak lepas dari kondisi ekonomi yang sedang dialami Malaysia. Saat ini Malaysia dilaporkan menanggung utang sebesar 1 triliun ringgit. Menurut Mahathir, jumlah utang itu merupakan yang terbesar yang pernah dipikul Malaysia. Ia mengklaim, sebelumnya Malaysia tidak pernah memiliki utang lebih dari 300 miliar ringgit.

Mahathir telah menyatakan akan berupaya mengikis jumlah utang negaranya. Salah satu upaya yang dilakukannya adalah meninjau kesepakatan proyek infrastruktur dengan Cina, yang dianggapnya terlalu besar menyedot anggaran negara. Saat bertemu Li, ia mengungkapkan harapan bahwa Cina dapat memahami masalah yang sedang dihadapi Malaysia.

“Saya berharap dan saya percaya Cina akan melihat dengan simpatik terhadap masalah yang harus kami selesaikan dan mungkin membantu kami dalam menyelesaikan beberapa masalah fiskal internal kami,” ucap Mahathir.

Walaupun kerap terjadi pasang-surut, Mahathir menegaskan akan terus bekerja untuk meningkatkan hubungan bilateral dengan Cina. “Kami percaya dalam kerja sama antarnegara dan tentu saja kami percaya bekerja sama dengan Cina. Malaysia memiliki kebijakan bersikap ramah terhadap setiap negara di dunia terlepas dari ideologi mereka,” ujarnya.

Sementara itu, Li mengatakan Cina tidak akan mengubah pendekatan ramah dan konstruktifnya terhadap Malaysia. Ia menekankan bahwa negaranya dan ASEAN berbagi kepentingan bersama dalam perdagangan bebas global. “Saya yakin Perdana Menteri Mahatir ingin mengekspresikan posisi bersama kami dalam perdagangan bebas,” katanya.

Li menilai hubungan Cina dengan Malaysia, terlepas dari perubahan apa yang telah dialami kedua negara, cukup solid dan stabil. “Kami siap untuk terus mendorong (kerja sama) saling menguntungkan dalam menumbuhkan hubungan ini. Kami percaya bahwa kami perlu meningkatkan hubungan baik kami dengan negara tetangga ke level yang lebih tinggi,” ucap Li.

Dalam pertemuan tersebut, Mahathir dan Li menandatangani lima kesepakatan kerja sama dalam bidang pertanian dan keuangan. Kesepakatan dalam bidang pertanian mencakup ekspor durian beku dari Malaysia ke Cina.

Li mengatakan Cina juga siap meningkatkan impor minyak sawit dan produk pertanian khusus dari Malaysia. Ia berpendapat perdagangan dua arah perlu terus ditingkatkan.

Selama berada di Cina, Mahathir telah bertemu dengan sejumlah pengusaha sukses di negara tersebut. Satu di antaranya adalah pendiri Alibaba Group Jack Ma. Ia menyanjung Jack Ma sebagai seorang yang sangat inovatif. Ia berharap Malaysia bisa memanfaatkan ide-ide inovatif seperti miliknya guna memperoleh keuntungan dari pemanfaatan teknologi modern.

Mahathir dijadwalkan bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping pada Senin malam waktu setempat. Ia bertolak kembali ke Kuala Lumpur pada Selasa (21/8).

Malaysia merupakan mitra dagang terbesar Cina di antara negara anggota ASEAN. Tahun lalu nilai perdagangan antara Cina dan Malaysia dilaporkan mencapai 67,7 miliar dolar AS. Nilai perdagangan Cina dengan ASEAN pada 2017 sendiri telah mencatatkan rekor tertinggi.

Menurut Kementerian Perdagangan Cina, nilai perdagangan Cina dengan ASEAN tahun lalu mencapai 514,8 miliar dolar AS. Angka tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 13,8 persen atau lebih pesat dibandingkan pada 2016.

Credit republika.co.id

Jet Tempur Su-57 Rusia Diklaim Sudah Teruji Perang Nyata di Suriah

MOSKOW - Pesawat tet tempur generasi kelima Rusia, Su-57, diklaim sudah membuktikan nilainya selama misi tempur yang nyata di Suriah. Klaim ini disampaikan anggota parlemen Rusia Viktor Bondarev.

"Su-57 telah berhasil menyelesaikan tahap pertama uji coba negara dan membuktikan semua karakteristik penerbangan yang ditentukan. Ini membuktikan nilainya tidak hanya pada alasan uji coba, tetapi juga dalam operasi tempur nyata," ujar Bondarev, yang menjabat sebagai ketua komite pertahanan dan keamanan parlemen Rusia kepada wartawan.

Dia ingat bahwa prototipe Su-57 dikirim ke pangkalan udara Khmeimim Rusia di Suriah enam bulan lalu. Padahal, militer Moskow kala itu menyatakan, kehadiran dua jet tempur Su-57 di Suriah untuk uji penerbangan, bukan untuk misi tempur.

"Su-57 memiliki potensi besar untuk modernisasi, yang akan cukup untuk 50 tahun," katanya. Menurutnya, radionics onboard pesawat itu dibangun berdasarkan prinsip arsitektur terbuka.

"Faktanya, jet tempur ini memiliki segala yang diperlukan untuk kemudian dikembangkan menjadi pesawat perang tanpa awak yang sepenuhnya otomatis," ujar Bondarev, seperti dikutip TASS, Senin (20/8/2018).

Jet tempur kebanggaan Kremlin ini diproduksi oleh United Aircraft Corporation (UAC) Rusia. Presiden UAC, Yuri Slyusar, mengatakan bahwa UAC dan Kementerian Pertahanan Rusia berencana untuk menandatangani kontrak untuk batch pertama jet tempur Su-57 pada akhir musim panas ini.

Jet tempur Su-57 generasi kelima Rusia menampilkan teknologi siluman dengan penggunaan material komposit yang luas. Pesawat ini diklaim mampu mempertahankan kecepatan jelajah supersonik dan dilengkapi dengan peralatan radio elektronik yang paling canggih, termasuk komputer onboard yang kuat yang dianggap sebagai pilot kedua secara elektronik.

Selain itu, sistem radar menyebar di seluruh bodi pesawat. Sistem kontrol onboard pesawat diklaim mampu menindaklanjuti hingga 60 target dan melepaskan 16 tembakan di antaranya secara bersamaan. Pesawat-pesawat ini diharapkan tiba untuk pasukan militer Rusia pada 2019.

Credit sindonews.com

Iran, China, Korut, Disebut Niat Intervensi Pemilu Kongres AS

Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton menyebut China, Iran, dan Korea Utara berupaya ikut campur dalam pemilu paruh waktu pada 6 November mendatang. (Reuters/Joshua Roberts/File Photo)

Jakarta, CB -- Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat John Bolton menyebut China, Iran, dan Korea Utara berupaya ikut campur dalam pemilihan umum paruh waktu yang akan diselenggarakan 6 November mendatang.

Layaknya Rusia yang mencampuri pemilihan presiden AS 2016 lalu, Botlon menganggap China, Iran, dan Korea Utara juga merupakan entitas yang cukup "mengkhawatirkan keamanan nasional."

"Saya dapat mengatakan dengan yakin bahwa ada kekhawatiran keamanan nasional tentang campur tangan China, campur tangan Iran dan Korea Utara, kami sedang mengambil langkah untuk mencoba mencegahnya," kata Bolton saat diwawancarai program ABC This Week seperti dikutip CNN, Minggu (19/8)

Pernyataan itu dilontarkan Bolton setelah Trump mengeluarkan pernyataan serupa yang menuding bahwa selama ini bukan hanya Rusia yang mencoba mencampuri urusan dalam negeri AS.

Melalui kicauannya di Twitter pada Sabtu (18/8), Trump mengatakan bahwa otoritas AS yang saat ini masih sibuk menyelidiki dugaan intervensi Rusia dalam pilpres 2016 seharusnya mulai melirik kemungkinan negara lain, seperti China.

"Para orang bodoh itu yang hanya terfokus pada dugaan intervensi Rusia seharusnya mulai melihat ke arah lain, China. Tapi pada akhirnya, jika kita semua cukup pintar, teguh, dan mempersiapkan segalanya dengan baik, kita bisa jalan terus bersama," kicau Trump.

Dalam wawancara itu, Bolton menolak menjawab ia memiliki bukti yang dapat menjelaskan campur tangan China terkait urusan dalam negeri AS di masa lalu atau tidak.

Meski begitu, dia menegaskan bahwa China bersama "ketiga negara itu adalah negara-negara yang paling AS khawatirkan" menjelang pemilu Kongres dan Senat nanti.

Bolton juga mengaku berniat mendiskusikan bukti-bukti upaya Rusia mencampuri pemilu November mendatang bersama sejumlah pejabat Kremlin saat bertemu di Jenewa pada Kamis (23/8).

"Kita lihat bagaimana respons mereka, tapi ini bukan hanya masalah berbicara dengan orang-orang Rusia," ucap Bolton.

"Ada banyak hal yang kami lakukan yang tidak dapat kami bicarakan secara khusus, dan itu termasuk operasi siber defensif dan ofensif untuk melindungi integritas proses pemilu."

Lawatan Bolton ke Jenewa merupakan tindak lanjut pertemuan tingkat tinggi Trump dengan Presiden Vladimir Putin di Helsinki pada Juli lalu. Juru Bicara Gedung Putih, Sarah Sanders, mengatakan selain Jenewa, Bolton juga akan berkunjng ke Israel serta Ukraina.

Menurut Sanders, rangkaian lawatan Bolton itu dilakukan sebagai upaya diplomatik AS membahas "berbagai masalah keamanan nasional penting."

Credit cnnindonesia.com

Trump Tegaskan Tak Ada Kelonggaran untuk Turki

Presiden AS Donald Trump. (Reuters)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengaku tak akan memberikan kelonggaran pada Turki demi membebaskan Pendeta AS Andrew Brunson yang kini ditahan karena diduga terlibat dalam terorisme. Trump mengaku tak khawatir sanksi tarif yang dikenakan kepada Turki akan melukai ekonomi Eropa.

Trump mengaku semula berpikir memiliki kesepakatan dengan Presiden Tayyip Erdogan ketika membantu membujuk Israel untuk membebaskan warga Turki yang ditahan. Dia mengira Erdogan kemudian akan membesaskan Brunson.

"Saya pikir, sangat menyedihkan mengetahui apa yang dilakukan Turki. Saya pikir mereka melakukan kesalahan besar. Tidak akan ada kelonggaran," ujar Trump dikutip dari Reuters, Selasa (21/8).

Trump telah memberlakukan tarif atas impor baja dan aluminium Turki sebagai tanggapan atas penolakan Erdogan untuk membebaskan Brunson. Ini kemudian meningkatkan kekhawatiran imbas terhadap ekonomi Eropa.

"Saya tidak peduli sama sekali. Saya tidak peduli. Ini adalah hal yang tepat untuk dilakukan," katanya, ketika ditanya tentang potensi kerusakan ekonomi lainnya.

Trump dan Erdogan bertemu di Brussels untuk menghadiri pertemuan puncak NATO pada pertengahan Juli di mana mereka membahas kasus Brunson dan apa yang bisa menjadi jalan ke depan untuk membebaskan pendeta itu.

Turki telah meminta bantuan AS untuk membujuk Israel agar membebaskan seorang wanita Turki yang ditahan di Israel, kata pejabat senior. Sebagai gantinya, Turki akan membebaskan Brunson dan orang Amerika lainnya yang ditahan di Turki.

"Saya mengeluarkan orang itu untuknya. Saya mengharapkan dia untuk membiarkan pria yang sangat polos. Ayah yang hebat dan orang Kristen yang hebat keluar dari Turki," kata Trump.

Israel yang menegaskan bahwa Trump telah meminta pembebasan Ebru Ozkan, mendeportasinya pada 15 Juli. Ankara telah membantah pernah menyetujui untuk membebaskan Brunson sebagai imbalannya.

"Saya sangat menyukai orang-orang Turki. Sampai sekarang saya memiliki hubungan yang sangat baik seperti yang Anda ketahui dengan presiden.Tapi ini tidak bisa satu arah. Ini tidak bisa satu arah hanya dari Amerika Serikat," terangnya.

Sementara dikutip dari CNN, Gedung Putih dikabarkan telah menolak tawaran Turki untuk membebaskan Brunson dengan dengan syarat denda miliaran dolar atas bank Turki dicabut.

AS mengatakan pencabutan sanksi itu berlaku hanya jika Turki telah membebaskan Brunson yang sudah ditahan selama 21 bulan karena didakwa tuduhan terorisme.

WJS melaporkan penolakan AS itu bisa berbuah sanksi tambahan dari Washington bagi Ankara. Menteri Keuangan Steven Mnuchin juga menyatakan bahwa Gedung Putih mempertimbangkan sanksi baru bagi Turki jika Brunson tak kunjung dibebaskan.

Brunson kini sedang diadili di Turki karena dituding mendukung kelompok yang menurut pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan mendalangi upaya kudeta gagal pada 2016 silam.

Kini ia menjadi tahanan rumah di provinsi pesisir Izmir setelah pengadilan tinggi Turki menolak bandingnya dalam sidang pada Jumat pekan lalu. Brunson terancam hukuman hingga 35 tahun penjara jika terbukti bersalah.

Kasus Brunson menimbulkan krisis diplomatik antara Turki dan AS, terutama setelah Washington melipatgandakan tarif bagi sejumlah produk negara tersebut.

Sanksi AS itu menimbulkan gejolak keuangan di Turki. Nilai tukar lira Turki terhadap dolar AS sempat anjlok bahkan mencapai 87 persen jika dibandingkan posisi awal tahun. Kini, nilai tukar lira mulai pulih meski masih anjlok 56 persen dari posisi awal tahun.

Credit cnnindonesia.com

Erdogan: serangan terhadap ekonomi tak beda dengan serangan terhadap bendera

Istanbul, (CB) - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Senin mengatakan serangan terhadap ekonomi Turki tidak ada bedanya dengan serangan terhadap benderanya atau panggilan shalat.

Ia menanggapi aksi penjualan mata uang baru-baru ini dalam konsep nasionalis dan agamis sebelum Hari Raya Kurban.

Di dalam pidato yang telah direkam sebelumnya untuk memperingati Idul Adha, yang dimulai pada Selasa, Erdogan mengatakan tujuan dari krisis mata uang ialah membuat "Turki dan rakyatnya bertekuk lutut".

Lira Turki telah merosot sebesar 40 persen tahun ini, akibat kekhawatiran mengenai pengaruh Erdogan dalam kebijakan moneter dan memburuknya pertikaian diplomatik dengan Amerika Serikat. Aksi jual telah menyebar ke pasar lain mata uang yang baru muncul dan saham global dalam beberapa pekan belakangan.

"Serangan terhadap ekonomi kita tentu saja tak memiliki perbedaan dengan serangan terhadap panggilan shalat dan bendera kita. Tujuan sama. Sasarannya ialah membuat Turki dan rakyat Turki bertekuk lutut, untuk membuatnya jadi tahanan," kata Erdogan di dalam pidato yang ditayangkan televisi, sebagaimana dikutip Reuters --yang dipantau Antara di Jakarta, Senin malam.

"Mereka yang mengira mereka dapat membuat Turki menyerah pada nilai tukar akan segera melihat bahwa mereka keliru," katanya.

Tapi Erdogan tak sampai secara langsung menyebutkan nama negara atau lembaga, meskipun ia pada masa lalu telah menuding "lobi suku bunga bayangan" --pemodal dan lembaga rating Barat-- sebagai penyebab aksi jual mata uang.
,
Di tengah masa hubungan tegang antara Ankara dan Washington, beberapa tembakan dilepaskan pada Senin dari satu kendaraan ke Kedutaan Besar AS di Ibu Kota Turki, Ankara, tapi tak merenggut korban.

Satu pengadilan Turki pada Jumat menolak permohonan pastur Amerika agar dibebaskan, sehingga menyulut kecaman keras dari Presiden AS Donald Trump --yang mengatakan Amerika Serikat takkan berdiam diri dengan penahanan pastur Andrew Brunson.

Credit antaranews.com

Tembakan dilepaskan ke kedubes AS di Turki, tak ada korban

Ankara, Turki, (CB) - Di tengah hubungan yang tegang antara Ankara dan Washington, beberapa tembakan dilepaskan pada Senin dari satu kendaraan ke Kedutaan Besar AS di Ibu Kota Turki, tapi tak merenggut korban jiwa.

Serangan pada Senin pagi tersebut bersamaan dengan pertikaian yang bertambah dalam antara kedua negara mengenai pengadilan seorang pastur AS di Turki.

Satu atau beberapa penyerang yang tak dikenal menembakkan enam peluru ke gerbang keamanan kedutaan besar dari satu kendaraan sekitar pukul 05.30 waktu setempat (09.30 WIB), demikian laporan Reuters --yang dipantau Antara di Jakarta, Senin malam. Tiga peluru menghantam pintu besi dan satu jendela, kata kantor gubernur Ankara di dalam satu pernyataan.

Kedutaan tersebut tutup pekan ini untuk libur umum saat sebagian rakyat Turki merayakan Idul Adha.

"Kami dapat mengkonfirmasi satu peristiwa keamanan terjadi di Kedutaan Besar AS pada pagi hari ini. Kami tak memiliki laporan mengenai korban cedera dan kami sedang menyelidiki perinciannya," kata David Gainer, Juru Bicara Kedutaan Besar itu. "Kami berterima kasih kepada Polisi Nasional Turki atas reaksi cepat mereka."

Rekaman video dari lembaga penyiaran Haberturk memperlihatkan beberapa tim polisi sedang memeriksa salah satu pintu masuk kedutaan besar tersebut dan kerusakan yang tampaknya diakibatkan oleh peluru dapat terlihat di satu jendela. Selongsong peluru kosong ditemukan di lokasi.

Juru bicara Presiden Recep Tayyip Erdogan mengutuk serangan itu di akun Twitter dan mengatakan peristiwa tersebut sedang diselidiki. "Ini adalah upaya jelas untuk menciptakan kekacauan," kata Juru Bicara Ibrahim Kalin.

"Turki adalah negara yang aman dan semua misi negara asing berada di bawah jaminan hukum," katanya.

Kedutaan Besar AS di Ankara dan konsulat di Istanbul pada masa lalu telah menjadi sasaran serangan oleh gerilyawan garis keras dan telah menghadapi sejumlah ancaman keamanan.

Credit antaranews.com

Senin, 20 Agustus 2018

Mantan Bos CIA John Brennan Tuding Trump Pengkhianat

CB, Jakarta - Mantan Direktur CIA, John Brennan menyebut Presiden Donald Trump berperilaku sebagai pengkhianat dan meminta Kongres memblokade usaha Trump untuk mencabut akses keamanan tingkat tinggi kepada pejabat intelijen lainnya.
Tudingan Trump pengkhianat dan seruannya ke Kongres disampaikan saat wawancara dengan program NBC bertajuk Meet the Press pada hari Minggu, 19 Agustus 2018 dan kemudian dilansir dari Arutz Sheva, Senin.

"Saya menyebut tingkah lakunya sebagai pengkhianat. Saya sangat yakin dengan klaim itu," kata Brennan.

"Ini waktu abnormal. Saya telah melihat tanda pijar merah atas apa yang telah dilakukan dan yang sedang dilakukan Trump," ujar Brennan.
Trump pekan lalu mencabut akses keamanan tingkat tinggi Brennan. Langkah ini diambil Trump sehubungan dengan proses penyelidikan keterlibatan Rusia dalam pemilihan presiden AS pada tahun 2016.

Dalam pertemuan Trump dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Helsinki, Finlandia Juli lalu, Trum menyatakan keraguannya pada kesimpulan intelijen AS bahwa Moskow ikut campru dalam pemilihan presiden AS 2016.

Brennan mengecam sebagai omong kosong atas pernyataan berulang kali Trump bahwa tidak ada keterlibatan Rusia dalam pemilihan presiden AS.

Ekspresi tatapan Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin saat menggelar pertemuan dalam KTT Amerika Serikat-Rusia di Helsinki, Finlandia, Senin, 16 Juli 2018. Mereka membahas 5 topik di antaranya, tuduhan campur tangan pemilu AS oleh Rusia, krisis Suriah, perjanjian kontrol senjata nuklir, aneksasi Crimea dari Ukraina oleh Rusia dan sanksi Washington terhadap Moskow. Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
Setelah akses keamanannya dicabut oleh Trump, Brennan menyerukan agar kubu Demokrat di Senat untuk mengekang kewenangan presiden untuk mencabut akses keamanan tanpa mengikuti prosedur yang berlaku.
Beberapa jam setelah Trump mengumumkan pencabutan akses keamanan pada Rabu pekan lalu, Brennan melawan dan membuat pernyataan di akun Twitternya, bahwa Trump berusaha menekan kebebasan berbicara dan menghukum pengkritiknya.

Juli lalu, Trump mempertimbangkan untuk mencabut akses keamanan dari sejumlah mantan pejabat tpop intelijen AS. Gedung Putih beralasan para mantan pejabat intelijen ini menuding tanpa dasar kepada Trump.

Mantan pejabat top intelijen AS yang dicabut akses keamanannya termasuk mantan Direktur FBI James Comey, mantan Direktur NSA Michael Hayden, mantan penasehat badan keamanan nasional AS Susan Rice dan Deputi Direktur FBI Andrew McCabe.Mereka semua bekerja saat AS dipimpin oleh presiden Barack Obama. Mereka kerap secara terbuka mengkritik Donald Trump setelah mereka tidak lagi menjabat di pemerintahan.

Credit tempo.co

AS Tolak Tawaran Turki soal Pembebasan Pendeta

Presiden AS Donald Trump dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. ( REUTERS/Kevin Lamarque)

Jakarta, CB -- Gedung Putih menolak tawaran Turki terkait pembebasan pendeta asal Amerika Serikat, Andrew Brunson. Ankara mengaku siap membebaskan Brunson dengan syarat denda miliaran dolar atas sebuah bank Turki dicabut, kata pejabat senior AS.

AS mengatakan pencabutan sanksi itu berlaku hanya jika Turki telah membebaskan Brunson yang sudah ditahan selama 21 bulan karena didakwa tuduhan terorisme.

"Sebuah negara yang benar-benar sekutu NATO tidak akan pernah menahan Brunson," ucap pejabat senior yang tak ingin diungkap identitasnya itu kepada The Wall Street Journal (WJS) seperti dikutip CNN, Senin (20/8).

WJS melaporkan penolakan AS itu bisa berbuah sanksi tambahan dari Washington bagi Ankara. Menteri Keuangan Steven Mnuchin juga menyatakan bahwa Gedung Putih mempertimbangkan sanksi baru bagi Turki jika Brunson tak kunjung dibebaskan.

Brunson kini sedang diadili di Turki karena dituding mendukung kelompok yang menurut pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan mendalangi upaya kudeta gagal pada 2016 silam.

Kini ia menjadi tahanan rumah di provinsi pesisir Izmir setelah pengadilan tinggi Turki menolak bandingnya dalam sidang pada Jumat pekan lalu. Brunson terancam hukuman hingga 35 tahun penjara jika terbukti bersalah.

Kasus Brunson menimbulkan krisis diplomatik antara Turki dan AS, terutama setelah Washington melipatgandakan tarif bagi sejumlah produk negara tersebut.

Sanksi AS itu menimbulkan gejolak keuangan di Turki. Nilai tukar lira Turki terhadap dolar AS sempat anjlok bahkan mencapai 87 persen jika dibandingkan posisi awal tahun. Kini, nilai tukar lira mulai pulih meski masih anjlok 56 persen dari posisi awal tahun.

Menanggapi keputusan pengadilan Turki, Presiden Donald Trump mengatakan "Turki telah memanfaatkan AS selama bertahun-tahun" melalui kicauannya di Twitter.

"Mereka sekarang menahan seorang pendeta Kristen yang hebat, yang saat ini saya minta untuk mewakili negara sebagai sandera patriotik yang hebat. Kami tidak akan membayar apa pun untuk membebaskan orang yang tidak bersalah, tetapi kami akan meminimalisir relasi dengan Turki!" kicau Trump.
Erdogan sebelumnya menyatakan Turki bakal bertahan meski Presiden Donald Trump menjatuhkan sanksi untuk Ankara karena menolak membebasakan Brunson.

"Kami tak akan mundur ketika dihadapkan dengan sanksi. Mereka tidak boleh lupa bahwa mereka akan kehilangan rekanan yang tulus," jelas Erdogan bulan lalu.

Guna memberikan serangan balasan pada AS, Erdogan pada Selasa (14/8) kemarin menyerukan rakyatnya untuk memboikot produk elektronik AS.

Credit cnnindonesia.com

Uni Eropa Janji Bantu Iran Terkait Sanksi Iran

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Iran Hassan Rouhani.

Foto: AP

Sanksi AS sejauh ini belum membatasi negara Eropa pada sektor ekonomi.

CB, TEHERAN -- Pejabat tinggi Iran mengatakan Uni Eropa berikrar melakukan tindakan sebelum larangan Amerika Serikat (AS) terhadap impor minyak dari Iran mulai diberlakukan pada November, kata Press TV. Wakil Presiden Pertama, Es'haq Jahangiri mengatakan negara Eropa memberikan janji tersebut sebagai upaya memperbaiki kerugian, yang mungkin dialami Teheran.

Sanksi AS sejauh ini belum membatasi negara Eropa pada sektor ekonomi, terutama terkait pembelian minyak dan perdagangan, kata Jahangiri. "Dampaknya belum sangat menentukan kendati sejumlah perusahaan swasta, terutama perusahaan Eropa, sudah pergi," tambahnya.

Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan AS sedang berusaha membuat negaranya bertekuk lutut. Namun, ia menegaskan tak akan membiarkan hal itu terjadi. "Jika musuh berpikir mereka akan mengalahkan kita, mereka akan membawa harapan itu ke kuburan bersama mereka," ujarnya.

AS telah menyatakan, satu-satunya harapan Iran untuk terhindar dari sanksi ekonomi adalah dengan menerima tawaran Presiden Donald Trump menegosiasikan ulang kesepakatan nuklir. Namun, Iran telah menolak tawaran itu.

"Amerika sendiri mengambil tindakan yang menghancurkan kondisi untuk negosiasi. Ada persyaratan untuk negosiasi dan kami bernegosiasi. Mereka menghancurkan jembatan itu sendiri," kata Rouhani.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 6 Agustus menandatangani perintah penerapan putaran pertama sanksi terhadap Iran untuk memberikan 'tekanan ekonomi maksimum' atas republik Islam tersebut. Sanksi pernah dicabut di bawah kesepatakan nuklir pada 2015.

Sanksi AS itu akan mencakup jual-beli dolar AS serta perdagangan emas dan berbagai logam mulia, juga sektor otomotif. Embargo putaran kedua akan diterapkan pada awal November dengan sasaran membatasi ekspor minyak dan pelayaran Iran.

Credit republika.co.id

Pasukan AS Putuskan Tetap Tinggal di Irak, Ini Alasannya

Sejumlah militan ISIS berbaris setelah berhasil ditahan oleh pasukan Kurdish Peshmerga, Kirkuk, Irak, 5 Oktober 2017. Pasukan Irak mengumumkan bahwa mereka telah merebut markas terakhir ISIS di Irak utara. REUTERS/Ako Rasheed

CB, Jakarta - Pasukan Amerika Serikat akan tetap tinggal di Irak selama mereka dibutuhkan untuk membantu pemulihan stabilitas setelah ISIS dikalahkan dan keluar dari Irak.
"Kami akan tetap di sini selama menurut kami mereka dibutuhkan.. Alasan utama setelah ISIS dikalahkan secara militer adalah upaya stabilisasi dan kami masih perlu di sana untuk itu, jadi itu salah satu alasan kami akan tetap hadir di sana," kata Kolonel Sean Ryan dalam konperensi pers di Abu Dhabi seperti dilansir dari Reuters, Minggu, 19 Agustus 2018.

Ryan melanjutkan, jumlah pasukan AS di Irak saat ini sekitar 5.200 personil. Namun jumlah tentara AS tersebut dapat saja berkurang tergantung kapan pasukan dari anggota NATO dikerahkan untuk memberikan pelatihan ke pasukan Irak.

"Kemungkinan, jumlah itu bisa berkurang, hal itu hanya tergantung pada kapan NATO masuk dan kapan mereka membantu pelatihan kepada pasukan," ujarnya.

Militer Irak berpatroli di jalan-jalan Mosul untuk membersihkan militan ISIS, 16 Mei 2017. [Yunus Kele/Anadolu Agency]
Irak secara resmi mengumumkan kemenangannya terhadap milisi ISIS pada Desember 2017. Tepatnya lima bulan setelah pasukan Irak menguasai Mosul, kota yang menjadi pertahanan mereka.

Perdana Menteri Irak, Haideer al-Abadi, menyatakan kemenangannya atas ISIS pada Sabtu, 9 Desember 2017.
Perang telah berlangsung selama tiga tahun untuk mengambil alih kendali dari kelompok ISIS, yang sempat menguasai sekitar sepertiga wilayah Irak.

Sebelumnya, militer Irak juga berhasil mengambil alih kendali Kota Mosul dari kendali kelompok itu. "Pasukan Irak berhasil menguasai wilayah perbatasan Irak dan Suriah dan sehingga kita bisa mengumumkan berakhirnya perang dengan Daesh," kata Abadi menggunakan singkatan dalam bahasa Arab yang biasanya disebut ISIS.pasukan

Seorang pria menangis saat menggendong putrinya menuju tentara pasukan khusus Irak dalam sebuah pertempuran dengan militan ISIS di Mosul, Irak, 4 Maret 2017. REUTERS/Goran Tomasevic/File Photo
Laporan terbaru dari tim monitoring PBB menyebutkan, sekitar 20 ribu hingga 30 ribu anggota militan ISIS meninggalkan Irak dan Suriah setelah mereka kalah perang di sejumlah front.
Rilis PBB yang disampaikan kepada media pada Senin 13 Agustus 2018 itu mengatakan, sejumlah kecil dari mereka antara tiga ribu hingga empat ribu militan ISIS bertahan di Libya, sementara basis pertahanan kunci direlokasi ke Afganistan.

Beberapa anggota ISIS mengaku kepada tim monitoring PBB bahwa jumlah anggota mereka di Irak dan ISIS mencapai 20 ribu hingga 30 ribu bersifat individu. Mereka sengaja disebar ke kedua negara tersebut.
"Di antara mereka, berjumlah ribuan, aktif sebagai teroris di beberapa negara," kata tim monitoring PBB seperti dikutip Al Jazeera, Selasa 14 Agustus 2018.

Selain di Irak, AS juga mengerahkan pasukannya yang berjumlah sekitar 2 ribu personil di Suriah. Pasukan ini membantu pasukan Kurdi dengan organisasinya yang dinamakan Pasukan Suriah Demokratik untuk mengawasi ISIS di sepanjang perbatasan Irak.

Ratusan warga Irak mengantri saat akan dibagikan obat-obatan saat pertempuran pengambilalihan Mosul di Mamun, 15 April 2017. Foto ini masuk dalam nominasi Picture of the Year pada World Press photo. Ivor Prickett, for The New York Times/World Press Photo handout via REUTERS
Menurut Ryan, SDF dan pasukan keamanan Irak atau ISF telah bekerja sama untuk mengawasi ancaman masuknya kembali ISIS lewat perbatasan Irak dan Suriah.
Sejak tahun lalu, militer Irak melancarkan sejumlah serangan udara melawan ISIS di Suriah. Terakhir serangan terjadi beberapa hari lalu atas persetujuan Presiden Suriah Bashar al-Assad dan pasukan kolaisi AS.

Credit tempo.co

Bentrok di Perbatasan Venezuela, Brasil Kirim Pasukan

Warga Pacaraima, Brasil membakar barang-barang milik migran Venezuela, Sabtu (18/8). (AFP PHOTO / Isac DANTES)

Jakarta, CB -- Presiden Brasil Michel Temer menggelar sidang kabinet darurat setelah mengirim pasukan ke perbatasan Venezuela pasca-bentrokan akibat eksodus warga negara tetangganya yang tengah dilanda krisis, Minggu (19/8).

Bentrokan terjadi saat warga Kota Pacaraima, Brasil berusaha mengusir para migran Venezuela dari kamp-kamp darurat mereka, Sabtu (18/8).

Dilansir kantor berita AFP, Temer bertemu dengan para menteri utama di Istana Kepresidenan Brasilia. Termasuk menteri pertahanan, menteri keamanan publik dan menteri luar negeri. Belum ada detail pertemuan darurat tersebut.

Situasi di Pacaraima, yang berbatasan dengan Kota Santa Elena de Uairen, Venezuela mulai tenang, Minggu 919/8) pagi. Sebagian lantaran warga setempat berhasil mengusir warga Venezuela yang tinggal di jalanan mereka.

"Lebih dari 1.200 migran telah kembali ke Venezuela, setelah bentrokan Sabtu," kata juru bicara gugus tugas migrasi Brasil seperti dilansir AFP.

"Kota tampak sepi hari ini, sangat sepi karena polisi bantuan telah tiba dan pasar-pasar dibuka kembali," kata seorang warga kota yang berpenduduk 12 ribu jiwa yang tidak mau disebut namanya.

Kementerian Keamanan Publik Brasil menyatakan akan mengirim 60 anggota pasukan untuk bergabung ke wilayah itu, Senin (20/8).

Puluhan ribu warga Venezuela melintasi perbatasan ke Brasil selama tiga tahun terakhir. Mereka mengungsi dari krisis ekonomi, politik dan sosial yang melanda negaranya.

Ketegangan baru-baru ini terjadi, beberapa jam setelah seorang pedagang setempat dirampok dan dipukuli dalam insiden yang diduga dilakukan warga Venezuela di Pacaraima. Sekitar 1.000 imigran Venezuela tinggal di jalanan di kota itu.

Puluhan penduduk setempat lalu menyerang dua kamp darurat imigran dan membakar barang-barang mereka, memaksa warga Venezuela itu melintasi perbatasan.

Sejumlah tembakan terdengar, toko-toko ditutup dan puing-puing berserakan di jalan0jalan.

"Itu megnerikan, mereka membakar tenda-tenda dan semua yang ada di dalam," kata Carol Marcano, seorang warga Venezuela yang bekerja di Boa Vista dan berada di perbatasan untuk kembali ke Venezuela. "Ada tembakan dan mereka membakar ban-ban."

Foto: AFP PHOTO / Luis ROBAYO

Gubernur Negara bagian Roraima, Brasil, Suely Campos meminta agar perbatasan ditutup sementara serta tambahan pasukan keamanan dari Ibu Kota Brasilia. Langkah itu diambil 'menghadapi peningkatan kejahatan yang terkait Venezuela di kawasan, khususnya di Ibu Kota Boa Vista.

Adapun pemerintah Venezuela meminta Brasil menjamin keamanan warga dan barang-barang mereka.

Ketegangan meningkat di Amerika Latin terkait migrasi akibat krisis di Venezuela dan Nicaragua, dimana Presiden Daniel Ortega melancarkan tindakan brutal kepada demonstran anti-pemerintah.

Peru dan Ekuador menghentikan imigran di perbatasan, dan meminta mereka memperlihatkan paspor. Banyak imigran yang tidak memilikinya, kecuali kartu identitas mereka. Pekan lalu saja, 20 ribu warga Venezuela masuk ke Peru.

Adapun Kolombia menyaksikan tiga ribu warga Venezuela masuk ke wilayahnya setiap hari. PBB memperkirakan 2,3 juta warga Venezuela melarikan diri dari krisis. Kolombia telah memberikan status warga sementara bagi lebih dari 800 ribu warga Venezuela.

Credit cnnindonesia.com

Warga Kota Perbatasan Brazil Serang Kamp Migran Venezuela

RIO DE JANEIRO - Warga sebuah kota perbatasan di Brasil utara menghancurkan kamp-kamp migran selama akhir pekan. Wilayah itu diketahui menjadi titik masuk utama bagi warga Venezuela yang mencari perlindungan.

"Setelah kamp-kamp penghuni liar di kota perbatasan Pacaraima diserang pada hari Sabtu, sebanyak 1.200 warga Venezuela yang takut akan keselamatan mereka bergegas kembali melintasi perbatasan menuju negara mereka," kata para pejabat militer seperti dikutip dari New York Times, Senin (20/8/2018).

Kerusuhan di sepanjang perbatasan antara Brasil dan Venezuela dipicu pengakuan keluarga pedagang setempat yang mengatakan diserang oleh sekelompok warga Venezuela pada Jumat malam. Pihak berwenang mengatakan identitas dan kewarganegaraan penyerang belum dikonfirmasi.

Pada Sabtu pagi, penduduk Pacaraima turun ke jalan untuk memprotes jumlah gelombang migran yang dianggap mengambil kualitas hidup mereka. Mereka menyalahkan para pejabat pemerintah karena terlalu sedikit mengelola arus masuk.

"Tujuannya bukan untuk menargetkan warga Venezuela, melainkan untuk mencela ketiadaan negara di kota kami," kata João Kleber Soares Borges (38) anggota Asosiasi Komersial Pacaraima.

"Tidak dapat dibayangkan bahwa ada begitu banyak uang untuk mengatasi masalah migrasi tetapi tidak ada uang untuk membantu kami," imbuhnya.

Pada satu titik, beberapa pengunjuk rasa, dengan pengeras suara di tangan, mulai meneriakkan yel-yel melawan Venezuela, dan sebuah protes damai dilontarkan menjadi serangan dadakan terhadap tempat tinggal para migran, dalam video yang direkam oleh penduduk yang dikumpulkan oleh Erica Figueredo, seorang jurnalis televisi lokal.

Beberapa demonstran membakar tenda. Seorang pria menggunakan buldoser untuk menghancurkan tempat penampungan informal ketika penghuni bersorak mendukung. Warga Venezuela yang panik membungkus barang-barang mereka di tas dan berbaris di perbatasan untuk kembali ke negara mereka. Pada satu titik, warga Venezuela lainnya berlari ke bukit ketika orang-orang Brasil mengejar mereka.

Pendeta Jesus Lopez Fernandez de Bobadilla mengatakan ledakan itu seharusnya tidak mengejutkan karena ketegangan yang diakibatkan oleh krisis migrasi di kota berpenduduk 12.000 jiwa.

Dalam beberapa minggu terakhir, sebanyak 800 warga Venezuela telah menyeberang ke Pacaraima setiap hari. Banyak yang tinggal di sana untuk waktu yang lama karena mereka terlalu miskin atau terlalu sakit untuk menuju kota yang lebih besar.

“Pacaraima menawarkan contoh yang benar-benar memalukan dari xenophobia yang intens dan keras,” ujar Pastor asal Spanyol yang telah 9 tahun tinggi di kota itu.

Brasil telah menerima puluhan ribu dari sekitar 2,3 juta warga Venezuela yang telah meninggalkan negara mereka dalam beberapa tahun terakhir. Eksodus itu dipicu oleh hiperinflasi, kekurangan makanan dan obat-obatan kronis dan meningkatnya ketidakamanan.

Sementara pemerintah federal mengatakan akan terus mengambil para migran, pejabat lokal di komunitas perbatasan mengatakan kebijakan pintu terbuka tidak berkelanjutan karena sekolah dan rumah sakit menjadi kewalahan.

Kantor gubernur negara bagian Roraima, yang termasuk Pacaraima, mengatakan dalam sebuah pernyataan akhir pekan lalu bahwa pejabat federal harus menutup sementara perbatasan dan memindahkan para migran ke negara-negara lain.

Meski begitu, Kolonel Hilel Zanatta, yang mengepalai gugus tugas militer Brasil yang mengelola proses pengambilan pengungsi di Pacaraima, mengatakan perbatasan telah dibuka kembali hari Minggu setelah apa yang disebutnya hari yang sangat menegangkan.

"Operasi sedang berlangsung normal, baik untuk orang-orang yang datang dan pergi ke Venezuela," katanya.

Credit sindonews.com

Merkel, Putin bahas isu sensitif di pinggiran Berlin

Presiden Rusia Vladimir Putin dan Kanselir Jerman Angela Merkel berjabat tangan sebelum pembicaraan mereka di kediaman resmi Bocharov Ruchei di Sochi, Rusia, Selasa (2/5/2017). (REUTERS/Alexander Zemlianichen)

Meseberg, Jerman (CB) - Presiden Rusia Vladimir Putin dan Kanselir Jerman Angela Merkel bertemu di pinggiran Kota Berlin, Sabtu, untuk membicarakan sejumlah isu sensitif, seperti konflik di Ukraina dan Suriah, nuklir Iran, serta proyek pipa gas yang membuat Amerika Serikat geram.

Merkel mengatakan kedua negara, terutama Rusia sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, memiliki tanggungjawab untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan itu.

Dia juga berencana mengangkat masalah hak asasi manusia dalam pertemuannya dengan Putin, sekaligus mendiskusikan hubungan kedua negara yang memburuk sejak Rusia menganeksasi Krimea dari Ukraina pada 2014.

"Saya berpendapat bahwa isu kontroversial hanya akan diselesaikan dalam dialog dan melalui dialog," kata Merkel yang berdiri di samping Putin.

Kedua pemimpin juga mengungkapkan keprihatinannya atas konflik Suriah dan nasib ratusan ribu pengungsi yang melarikan diri dari perang selama tujuh tahun di negara tersebut.

Merkel menekankan pentingnya menghindari krisis kemanusiaan di Idbib, Suriah.

Dalam upaya penyelesaian konflik Suriah ini, Merkel mengatakan dia dan Putin telah membahas isu perubahan konstitusi dan kemungkinan penyelenggaraan pemilu saat mereka bertemu di Sochi pada Mei lalu.

Sementara itu Putin juga menegaskan bahwa prioritas pihaknya saat ini adalah memastikan agar para pengungsi Suriah bisa kembali ke negaranya dan pemenuhan kebutuhan pembangunan kembali di negara tersebut usai perang berakhir.

Mengenai Ukraina, Merkel mengaku berharap adanya upaya baru di awal tahun ajaran baru untuk menghentikan konflik bersenjata antara pasukan pemerintah dengan kelompok separatis di garis depan pertempuran di wilayah Donbass.

Terkait proyek pipa Nord Stram 2 yang rencananya akan menyalurkan gas dari Rusia melalui kawasan Baltik menuju Jerman, Merkel mengatakan bahwa Ukraina harus terus dilibatkan dalam transit energi di Eropa.

Namun Putin menegaskan bahwa rencana harus masuk akal dalam perspektif bisnis.

"Saya ingin menekankan bahwa transit gas di Ukraina -- yang juga biasa kami lakukan -- harus sesuai dengan permintaan ekonomi. Nord Stream 2 adalah proyek usaha," kata Putin sebagaimana dikutip Reuters.

Amerika Serikat kini tengah menekan Jerman untuk membatalkan proyek tersebut karena dinilai akan membuat Berlin semakin bergantung pada pasokan energi dari Rusia.

Sementara Ukraina khawatir Rusia akan menghapus peran mereka sebagai daerah transit sedangkan sejumlah negara tetangga Jerman di Eropa Timur juga prihatin dengan proyek itu karena kawatir pada gangguan Moskow.

Putin tiba di Jerman, Sabtu malam, setelah sebelumnya menghadiri acara pernikahan Menteri Luar Negeri Austria Karin Kneissl dengan pengusaha Wolfgang Meilinger.

Menlu Jerman Heiko Mass dalam wawancara khususnya dengan Die Welt am Sonntag edisi Minggu mengatakan pihaknya ingin membangun momentum baru dalam proses perdamaian Minsk.

Keringanan sanksi untuk Rusia hanya akan dibahas jika kesepakatan damai Minsk dilaksanakan, katanya.

Menlu Heiko Mass mengatakan dia telah berbicara dengan Menlu Ukraina Pavlo Klimkin pekan ini, dan Menlu Rusia Sergei Lavrov akan kembali mengunjungi Berlin pada 14 September setelah bertemu Merkel di ibu kota Jerman itu bulan lalu.

Credit antaranews.com

Amerika Monitor Satelit Rusia Seakan Melahirkan, Senjata Baru?

Ilustrasi senjata laser luar angkasa. Youtube.com

CB, Jenewa - Pemerintah Amerika Serikat melansir adanya pergerakan tidak biasa dari sebuah satelit Rusia, yang diluncurkan pada 2017.

Satelit ini beberapa waktu lalu meluncurkan sebuah satelit yang lebih kecil dari sebuah ruang di dalam satelit itu.
Dan satelit yang kedua ini juga meluncurkan satelit yang berukuran lebih kecil dari dalam dirinya beberapa bulan kemudian. Ini membuat satelit induk seperti beranak.
Pejabat dari kemenlu AS mengaku merasa khawatir jika rangkaian satelit itu merupakan senjata.
“Kami belum tahu persis apa itu, dan tidak ada cara untuk memverifikasinya,” kata Yleem Poblete, asisten menlu bidang kontrol senjata, verifikasi dan kepatuhan di Kementerian Luar Negeri dalam sebuah konferensi di Jenewa, Swiss, seperti dilansir CNN pada Kamis, 16 Agustus 2018.
Informasi ini diungkap ke publik sekitar dua pekan setelah Wakil Presiden AS, Mike Pence, mengumumkan rencana pembentukan angkatan luar angkasa. Pence menyebut angkatan ini akan berdiri terpisah seperti angkatan laut, darat, udara, penjaga pantai dan marinir. Rencananya, angkatan luar angkasa ini bakal mulai beroperasi pada 2020.
Poblete tidak menyebut nama satelit yang dimaksud. Namun, satelit ini diluncurkan pada Oktober 2017. Menurut CNN, ada kemungkinan ini adalah satelit Cosmos 2523, yang memisahkan diri dari induk satelit pada 30 Oktober 2017.

Ilustrasi Satelit 'Melahirkan' Satelit.Daily Mail
Menurut Jonathan McDowell, yang merupakan seorang astronot di Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, Rusia tidak meluncurkan satelit apapun pada Oktober 2017 selain Progress 68 ke Stasiun Antariksa Internasional. Ini merupakan misi pengiriman suplai dan sebuah satelit Eropa yaitu Sentinel-5P Earth, yang bertugas memantau Bumi.
Menurut McDowell ada kemungkinan satelit Rusia itu adalah Cosmos 2523.
Menurut dia dan rekannya Brian Weeden, satelit biasa melakukan manuver di luar angkasa, misalnya manuver jarak dan kemudian menempel ke satelit induk. Menurut McDowell, ada kemungkinan Rusia sedang mengecek kemampuan satelit militernya untuk meluncurkan satelit lebih kecil ke orbit yang lebih rendah.

McDowell mengatakan manuver ini sebagai hal biasa dan tidak ilegal atau berbahaya. Jadi dia mengaku tidak yakin dengan penyebab kekhawatiran Poblete.
Menurut media Quartz, militer AS memiliki sejumlah radar pelacak posisi satelit Rusia yang berbasis di darat. Satelit mata-mata atau kamera dari darat yang kuat bisa juga digunakan untuk mengintip satelit yang lewat.

Credit tempo.co

Ini Lobi di Balik Pembentukan Angkatan Luar Angkasa Amerika

Sekitar 500 ribu puing luar angkasa (ilustrasi) saat ini mengorbit bumi. Kredit: NASA

CB, Washington – Keputusan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk membuat satu angkatan bersenjata baru yaitu angkatan luar angkasa tidak lepas dari lobi di balik layar.

Para pelobi ini mengangkat isu perlunya angkatan luar angkasa sejak 2016. Mereka merupakan sekelompok kecil orang, yang terdiri dari pejabat dan mantan pejabat AS. Beberapa diantaranya memiliki hubungan finansial yang erat dengan industri aerospace atau luar angkasa.
“Ide soal pembentukan pasukan luar angkasa bukan hal baru,” kata Stuart O. Witt, seorang eksekutif perusahaan luar angkasa, dan anggota dari National Space Council Users Advisor Group seperti di lansir Los Angeles Times, Sabtu, 18 Agustus 2018. “Presiden bertindak mewujudkan ide itu.”
Dengan pembentukan pasukan luar angkasa ini, maka kebutuhan militer akan peralatan seperti satelit dan sistem pendukung luar angkasa menjadi meningkat.
Trump mendapat dukungan pembentukan angkatan luar angkasa, yang menjadi angkatan keenam setelah darat, laut, udara, marinir, dan penjaga pantai, dari anggota DPR Mike Rogers. Politisi dari Partai Republik ini merupakan ketua dari subkomite Angkatan Bersenjata DPR AS.

CEO Astrobotic Technology John Thornton (kiri) menunjukkan tiruan Stasiun Luar Angkasa Internasional saat mendampingi Ivanka Trump di fasilitas Astrobotic Technology di Pittsburgh, Pennsylvania, Amerika Serikat, 14 Agustus 2018. REUTERS/Jason Cohn
Rogers telah melobi Trump soal ini berbulan-bulan. “Ini hal yang harus kita lakukan. Ini keharusan untuk keamanan nasional,” kata Rogers. Soal ini Trump menyahut,”Saya setuju sekali. Kita akan memiliki angkatan luar angkasa.”
Trump lalu menugaskan Wakil Presiden, Mike Pence, untuk mengumumkan rencana pembentukan angkatan luar angkasa ini pada awal Agustus 2018. Pemerintah lalu akan mengirimkan rancangan anggaran ke DPR dan Senat AS pada 2019 untuk merealisasikan pembentukan pasukan luar angkasa ini pada 2020.

Selain dukungan dari anggota DPR Mike Rogers, rencana Trump ini juga mendapat persetujuan dari Jim Coopers, yang merupakan anggota DPR AS dari Partai Republik seperti halnya Rogers. Keduanya memasukkan amandemen dalam rancangan anggaran pertahanan tahunan untuk mendirikan sebuah angkatan luar angkasa yang terpisah dari angkatan udara.

Pesawat Luar Angkasa Angkatan Udara Amerika Serikat [www.rferl.org]
“Ini soal anggaran,” kata Rogers. “Sepanjang angkatan luar angkasa berada di dalam portofolio angkatan udara maka dananya bisa dialihkan untuk pembuatan jet tempur, pengembom dan lainnya. Angkatan udara dikelola oleh para pilot jet tempur. Luar angkasa bakal kalah terus.”
Selain itu, perusahaan kontraktor senjata mengeluhkan proses pengadaan barang di angkatan udara, yang cenderung birokratis. “Industri luar angkasa mengeluhkan proses pengambilan keputusan yang tidak jelas di angkatan udara,” kata Rogers.
Rogers sendiri mendapatkan sejumlah sumbangan dari industri luar angkasa sebanyak sekitar US$395 ribu atau sekitar Rp5,8 miliar untuk keperluan kampanye.

Credit tempo.co

Inggris Ajak Indonesia Selidiki Penjarahan Kapal Perang Dunia II

LONDON - Pemerintah Inggris mengajak Indonesia dan Malaysia untuk menyelidiki laporan penjarahan bangkai-bangkai kapal perang yang karam selama Perang Dunia II. Laporan terbaru menyebut penjarahan itu dilakukan para perompak China.

Ada 10 kapal perang, termasuk milik Inggris, yang karam di lepas pantai Malaysia dan Indonesia selama Perang Dunia II. Kapal-kapal itu diyakini membawa lebih dari 1.000 pelaut.

Bangkai kapal-kapal perang dijarah untuk diambil besi tua-nya yang berharga. Selain perompak China, operator dari Vietnam dan Thailand juga dituduh ikut menjarah.

Menteri Pertahanan Inggris Gavin Williamson mengatakan pemerintah benar-benar mengutuk gangguan tidak sah dari setiap bangkai kapal yang berisi jenazah manusia.

"Saya sangat prihatin mendengar dugaan (bangkai) kapal Angkatan Laut Kerajaan yang dijarah di Timur Jauh," katanya.

"Kami akan bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk menyelidiki klaim ini," katanya, seperti dikutip Sky News, Senin (20/8/2018).

Beberapa kapal perang Inggris yang di perairan Indonesia saat Perang Dunia II berlangsung antara lain; HMS Electra, HMS Encounter dan HMS Exeter. Kapal-kapal itu tenggelam saat perang melawan pasukan Jepang.

Menurut laporan media Inggris, para penjarah mengumpulkan logam bangkai kapal perang dan dipotong menjadi potongan-potongan kecil. Potongan logam jarahan itu kemudian dibawa ke China dan akhirnya masuk pasar baja dunia.

Menurut seorang ahli penyelam Australia yang dikutip dalam laporan itu, pengangkutan logam dari setiap kapal dapat menghasilkan lebih dari 1 juta pounsterling dan pemerintah Indonesia memperkirakan ada ratusan bangkai kapal militer di lepas pantainya.

Namun, penjarahan bangkai kapal perang itu bertentangan dengan UN International Salvaging Convention atau Konvensi Penyelamatan Internasional PBB. Selain itu, penjarahan tersebut juga melanggar hukum Inggris, Indonesia dan Malaysia.

Kapal perang dari negara lain juga menjadi korban Perang Dunia II adalah HMAS Perth, kapal perang milik Australia. Kapal tersebut tenggelam pada tahun 1942 di wilayah perairan antara Jawa dan Sumatra. Bangkai HMAS Perth juga telah dijarah.

The Australian National Maritime Museum, yang menyelidiki bangkai kapal tahun lalu, mengatakan sekitar 3.000 ton logam telah dijarah. Nasib yang sama juga dialami bangkai kapal-kapal perang Belanda.

Credit sindonews.com

Pentagon: China Ingin Tambahkan 'Elemen Nuklir' ke Laut China Selatan

WASHINGTON - Pentagon, dalam laporan tahunannya, memperingatkan bahwa China berencana menembah "elemen nuklir" di kawasan pulau-pulau di Laut China Selatan yang disengketakan. Dua tahun lalu, media Beijing mengisyaratkan bahwa pemerintah dapat membangun 20 reaktor nuklir terapung di kawasan tersebut.

Laporan tahunan Pentagon Amerika Serikat (AS) diterbitkan hari Kamis waktu Washington. Laporan itu sebelumnya menyebut pesawat-pesawat pembom Beijing gencar melakukan latihan untuk menyerang AS dan sekutu-sekutunya. Namun, Beijing memprotes anggapan tersebut.

"Rencana China untuk memberdayakan pulau-pulau ini dapat menambah elemen nuklir ke perselisihan teritorial," bunyi laporan Pentagon tahun 2018 untuk Kongres yang berjudul “Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China".

"China mengindikasikan rencana pembangunan mungkin akan dilakukan untuk kekuatan pulau-pulau dan terumbu di Laut China Selatan yang rawan (terhadap) angin topan dengan pembangkit listrik tenaga nuklir yang mengambang; pembangunan dilaporkan akan dimulai sebelum 2020," lanjut laporan tersebut, seperti dikutip TIME, Sabtu (18/8/2018).

China Securities Journal, surat kabar keuangan yang dikelola negara China, melaporkan pada tahun 2016 bahwa Beijing dapat membangun hingga 20 pabrik nuklir terapung untuk mempercepat pengembangan komersial Laut China Selatan. Laporan itu dikutip South China Morning Post (SCMP) yang berbasis di Hong Kong.

Menurut SCMP, beberapa perusahaan yang dikelola negara China pada tahun lalu mendirikan perusahaan patungan yang bertujuan untuk memperkuat kemampuan tenaga nuklir China yang sejalan dengan ambisinya untuk menjadi kekuatan maritim yang kuat.

Beijing mengklaim lebih dari 80 persen kawasan Laut China Selatan, yang mendatangkan keuntungan sekitar USD3,4 triliun dari lalu lintas kapal perdagangan global setiap tahunnya. Lima negara lain, termasuk Filipina dan Vietnam, juga memiliki klaim di perairan tersebut.

Credit sindonews.com

Angkatan Luar Angkasa AS Bakal Dilengkapi Senjata Laser Super?

CB, Washington – Pemerintah Amerika Serikat dan Pentagon menjajaki pemasangan jaringan satelit lebih banyak yang mengorbit bumi terkait pembentukan angkatan luar angkasa.

Jaringan satelit militer ini bakal dilengkapi dengan berbagai sensor dan pelacak gerakan canggih seperti sensor inframerah untuk mengunci posisi gerakan rudal musuh.
Pemerintah juga menyiapkan sistem pencegat kinetik baru (new kinetic interceptor), yang bakal melibatkan perusahaan pembuat senjata Raytheon.

Michael Griffin, Wakil Menteri Pertahanan bidang Riset dan Teknik, mendukung pengembangan sistem senjata baru berbasis senjata laser di luar angkasa dan sistem sinar partikel (particle beam system) untuk menembak jatuh rudal musuh.
“Pada dekade berikutnya, saya ingin ada sistem senjata yang bisa dipasang di luar angkasa dan melindungi kita terhadap serangan strategis musuh,” kata Griffin dalam penjelasan di Kongres pada awal 2018 seperti dilansir Boston Globe pada Sabtu, 18 Agustus 2018. “Teknologi ini berada dalam genggaman kita jika kita fokus mengembangkannya.”
Griffin merupakan veteran dari tim Strategic Defense Initiative pada era pemerintahan Presiden Ronald Reagen pada era 1990an. SDI merupakan sistem pertahanan yang juga disebut sebagai Perang Bintang atau Star Wars, yang bertugas untuk melumpuhkan berbagai serangan musuh yang datang dari luar angkasa.

Ilustrasi sistem pertahanan laser. Strategic Culture Org
Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Presiden Mike Pence, seperti dilansir Reuters, mengatakan pemerintah AS menginginkan adanya korps pasukan luar angkasa yang mandiri dan beroperasi pada 2020. Anggota pasukan ini berasal dari angkatan lainnya seperti darat, laut, udara, penjaga pantai dan marinir. Mereka bertugas untuk melindungi sejumlah aset strategis militer AS seperti satelit dan melakukan eksplorasi luar angkasa.

Menurut Boston Globe, para pendukung kuat pembentukan angkatan luar angkasa di AS mendorong dipasangnya sistem senjata laser dan particle-beam di orbit Bumi dalam sepuluh tahun mendatang.

Credit tempo.co

Trump: Solusi Satu Negara Lahirkan PM Israel Bernama Mohammad

Presiden Donald Trump disebut menyatakan kekhawatirannya kepada Raja Abdullah dari Yordania akan solusi satu negara atas konflik Israel-Palestina. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut menyatakan kepada Raja Yordania, Raja Abdullah bahwa solusi satu negara dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina bisa melahirkan seseorang bernama Mohammed menjadi Perdana Menteri Israel.

Dilansir situs berita Axios, hal itu disampaikan beberapa sumber yang mengetahui tentang pertemuan tersebut.

Disebutkan bahwa Gedung Putih sedang membahas rencana perdamaian Timur Tengah antara Israel-Palestina, versi pemerintah Trump.

Belum jelas apakah rencana itu didasarkan pada solusi dua negara, atau dengan paradigma yang berbeda.

Trump telah menyatakan dia akan mendukung solusi apapun yang dapat diterima semua pihak.

Namun saat bertemu dengan Raja Abdullah dari Yordania 25 Juni lalu, Trump tampak beranggapan bahwa solusi satu negara adalah ancaman bagi masa depan Israel sebagai negara Yahudi.

Dilansir Axios, Raja Abdullah dari Yordania mengutarakan hasil pertemuannya dengan Trump saat menerima Menteri Luar Negeri Perancis Jean-Yves Le Drian di Amman, Yordania, 2 Agustus lalu.

Diungkapkan para diplomat Prancis, Raja Abdullah menyatakan dia memperingatkan Trump bahwa "banyak pemuda Palestina tidak menginginkan solusi dua negara lain, tetapi lebih suka hidup bersama dengan warga Israel di satu negara dengan hak yang sama bagi semua," tulis Axios.

"Akibatnya Israel akan kehilangan karakter Yahudi-nya," kata Raja Abdullah kepada Trump seperti dilansir Axios.

Pernyataan itu ditanggapi sarkastik oleh Trump, setengah berkelakar. "Yang Anda katakan masuk akal. (Dalam skenario satu negara) dalam beberapa tahun, perdana menteri Israel akan bernama Muhammad."

Kepada Trump, Raja Abdullah menekankan bahwa agar gagasan perdamaiannya diterima, rencana itu harus disampaikan terlebih dulu kepada negara-negara Eropa dan Arab terkait untuk mendapatkan masukan dari mereka.

Menurut para diplomat Prancis, Raja Abdullah meminta Trump untuk tidak tergesa-gesa menyampaikan rencana perdamaiannya "karena masih banyak kesulitan saat ini."

Kepada Raja Abdullah, Trump menegaskan bahwa dirinya masih menginginkan perdamaian di Timur Tengah dan berkomitmen pada isu tersebut. Raja Abdullah menyatakan bahwa jika Trump tidak berhasil meraih kesepakatan antara Israel dan Palestina, maka tidak satupun pemerintah AS yang mendapatkannya.

Situs berita Axios menyatakan laporannya telah mendapat konfirmasi dari sumber-sumber di Israel dan mantan pejabat AS tentang pertemuan antara Trump dan Yordania tersebut. Kedutaan Besar Yordania di Washington menolak untuk berkomentar. Demikian pula Gedung Putih, yang menyatakan tidak akan mengungkap percakapan diplomatik pribadi antara presiden AS dengan para pemimpin internasional.

Credit cnnindonesia.com