Jumat, 20 April 2018

Inggris Khawatir Suriah Hancurkan Bukti Senjata Kimia

Dubes Inggris Moazzam Malik menyatakan pihaknya khawatir Suriah menghilangkan bukti dugaan serangan senjata kimia di Douma, dua pekan lalu. (ANTARA Foto/Yudhi Mahatma)

Jakarta, CB -- Inggris menyatakan khawatir Suriah menghancurkan bukti serangan senjata kimia yang diduga dilakukan pemerintahan Bashar al-Assad di Douma, Ghouta Timur, sekitar dua pekan lalu. Hal itu disampaikan usai pertemuan dengan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi.

"Kami khawatir jika situs di Douma sudah dihalangi dan sudah dibersihkan. Meskipun begitu, kami tetap perlu akses penuh ke wilayah itu untuk memastikan yang terjadi," ucap Duta Besar Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik di Kemlu RI, Jakarta, Kamis (19/4).

Karena itu London mendesak Damaskus segera membuka akses tim pencari fakta Organisasi Internasional Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) untuk melakukan penyelidikan independen di Suriah, terutama Douma.

Malik mengatakan Inggris, Amerika Serikat dan Perancis telah mendapat sejumlah bukti berupa kesaksian warga setempat yang menjadi korban serangan senjata kimia. Selain itu, ada pula rekaman video yang diduga menggambarkan peristiwa di Douma 7 April lalu.

Serangan itu, menurut Malik, menewaskan sedikitnya 75 orang dan melukai 1.000 lainnya di sejumlah lokasi di Douma yang tak jauh dari Ibu Kota Damaskus.

Dia mengatakan pihak Barat mendapatkan bukti dari beberapa organisasi pemerhati HAM.

Dilaporkan sebelumnya, sejumlah aktivis mengatakan serangan gas beracun itu berasal dari bom barel yang dijatukan helikopter.

"Kami meyakini bahwa gas itu kemungkinan klorin atau mungkin sarin. Banyak saksi mata di sana ikut menjadi korban, termasuk perempuan dan anak-anak," kata Malik.

Malik mengatakan bukti-bukti tersebut menjadi salah satu dalil Inggris, AS, dan Perancis meluncurkan serangan udara ke Suriah.

"Serangan gabungan ini mengincar situs militer dan senjata demi membuat Suriah jera dan tidak menggunakan senjata kimianya lagi. Kami bukan ingin menggulingkan rezim atau mencampuri konflik sipil di Suriah," kata Malik.

Serangan gabungan Barat ke Suriah disebut hanya mengincar fasilitas senjata kimia. (Cpl L Matthews, 83EAG, Royal Air Force Photographer/Ministry of Defence Handout via Reuters)

Hal tersebut turut ditegaskan Dubes AS untuk Indonesia Joseph R Donovan dalam kesempatan yang sama.

Menurutnya, seluruh upaya dialog dan diplomatik sudah dicoba ketiga negara guna menghentikan tindakan Damaskus. Namun, Suriah tetap berkeras menggunakan senjata itu hingga menewaskan warganya sendiri.

"Kami sudah gunakan cara diplomatik dan ekonomi untuk menghindari situasi yang saat ini terjadi," kata Donovan.

"Penting juga diingat bahwa Suriah telah meratifikasi konvensi senjata kimia pada 2013 lalu sehingga berkewajiban melucuti seluruh senjata kimianya.

"Rusia menjadi penjamin Suriah dalam hal itu dan kami belum melihat komitmen kedua pihak untuk memusnahkan senjata kimia di Suriah."

Credit cnnindonesia.com

Jet-jet Tempur Irak Bombardir Suriah untuk Gempur ISIS

BAGHDAD - Pesawat-pesawat jet tempur F-16 Irak membombardir wilayah Suriah untuk menyerang basis-basis kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Pemerintah Perdana Menteri (PM) Haider al-Abadi mengklaim serangan di Suriah telah dikoordinasikan dengan pasukan Presiden Bashar al-Assad.

Serangan udara mematikan Irak berlangsung pada hari Kamis setelah PM Abadi memerintahkan serangan tersebut beberapa hari lalu. Perintah dikeluarkan dengan alasan kelompok ISIS yang bersembunyi di Suriah bisa mengancam keamanan Irak.

"Berdasarkan perintah dari panglima angkatan bersenjata, Haider al-Abadi, angkatan udara heroik kami melakukan serangan udara mematikan terhadap situs-situs ISIS di Suriah pada Kamis di dekat perbatasan dengan Irak," kata kantor PM Abadi dalam sebuah pernyataan yang dilansir Al Jazeera, Jumat (20/4/2018).

Menurut pernyataan itu, serangan yang diluncurkan mencerminkan kemampuan militer pasukan bersenjata Irak dalam memerangi teror.

Militer Irak melalui seorang juru bicaranya mengonfirmasi bahwa operasi militer di wilayah Suriah sepenuhnya dikoordinasikan dengan tentara Presiden Assad.

PM Abadi secara resmi mengumumkan kemenangan Irak atas ISIS tahun lalu. Kemenangan itu diraih dengan bantuan koalisi yang terdiri dari pasukan Peshmerga Kurdi dan unit paramiliter yang didominasi milisi Syiah.

Tentara Irak juga menerima dukungan serangan udara dan darat dari koalisi internasional yang dipimpin Amerika Serikat.

Kendati demikian, ISIS masih menjadi ancaman, terutama di sepanjang perbatasan Irak-Suriah. Melalui perbatasan itu, kelompok ISIS masih kerap melakukan penyergapan dan pemboman di wilayah Irak.

Pada hari Kamis, pemerintah Suriah juga mengultimatum para milisi ISIS untuk menyerah dan meninggalkan wilayah Yarmouk, selatan Damaskus, dalam waktu 48 jam. Wilayah yang jadi lokasi kamp pengungsi Palestina tersebut telah diduduki kelompok ISIS selama hampir tiga tahun.

Credit sindonews.com

Moskow tuduh dinas rahasia Inggris racuni bekas mata-mata

Yulia Skripal, putri mantan agen ganda Rusia, Sergei Skripal, yang diracun gas saraf di Inggris, awal Maret 2018. (Reuters)

Moskow (CB) - Moskow, Kamis, melemparkan tuduhan bahwa dinas rahasia Inggris sengaja meracuni bekas mata-mata, Sergei Skripal, dengan tujuan untuk menyudutkan Rusia.

"Dinas rahasia Inggris kemungkinan besar mendapat keuntungan dari provokasi dengan meracuni warga negara Rusia di Salisbury dan, kemungkinan, mengatur (insiden) ini untuk menyudutkan Rusia dan kepemimimpinan politiknya," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, dalam acara jumpa pers.

"Langkah ini sejalan dengan kebijakan Fobia-Rusia secara umum yang dianut pemerintah konservatif dengan tujuan untuk menjelek-jelekkan negara kami," tambah Zakharova.

Ia mengatakan penolakan pihak berwenang Inggris untuk berinteraksi dengan Rusia dalam menyelidiki peristiwa Salisbury, dalam memberikan kesempatan pada Rusia untuk menemui para korban serta keengganan pihak berwenang Inggris untuk mengungkapkan kepada Rusia dokumen-dokumen yang diperlukan bagi penyelidikan obyektif, merupakan "bukti" mengenai niat London.

Skripal, sang mantan mata-mata Rusia, dan putrinya diracun pada 4 Maret di kota Inggris Selatan, Salisbury. Inggris menuding Rusia sebagai pihak "yang kemungkinan besar" telah menggunakan racun saraf kategori militer, dengan mengutip hasil penyelidikan yang dilakukan oleh para pakar Inggris.

Sebagai kelanjutan dari insiden itu, Inggris mengusir sejumlah diplomat Rusia. Amerika Serikat dan beberapa negara lain Eropa memberikan dukungan kepada London dengan juga mengusir para diplomat Rusia dari negara mereka. Rusia membalas langkah-langkah itu dengan balik mengusir diplomat negara-negara asing dalam jumlah yang sepadan.

Para ahli dari Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) membenarkan temuan mitra-mitra mereka dari Inggris setelah OPCW menjalankan penyelidikan independen.

Namun, Moskow membantah memiliki keterlibatan apa pun dan menolak menerima kesimpulan OPCW sampai pihaknya diberikan akses terhadap penyelidikan itu, kata para pejabat Rusia.

Zakharova mengatakan Rusia masih siap melakukan kontak membangun dengan Inggris untuk menjernihkan insiden itu "melalui format hukum internasional apa pun."

"Dan kami mendesak London agar jangan cepat-cepat melenyapkan bukti," katanya.

Credit antaranews.com

Rusia Bongkar Delapan Kebohongan Inggris dalam Kasus Skripal

DEN HAAG - Narasi Inggris dalam kasus Skripal adalah kisah yang ditenun dengan kebohongan, di mana London terus berusaha menipu komunitas internasional. Hal itu dikatakan oleh utusan OPCW asal Rusia, menyoroti delapan kesalahan informasi tersebut.

"Kami telah mencoba untuk menunjukkan bahwa semua yang dihasilkan rekan-rekan kami di Inggris adalah cerita yang dijalin dengan kebohongan," ucap perwakilan permanen Rusia kepada Organisasi untuk Larangan Senjata Kimia (OPCW) Aleksandr Shulgin.

"Dan, tidak seperti Inggris, yang tidak terbiasa mengambil tanggung jawab atas kata-kata mereka dan tuduhan tidak berdasar, kami menunjukkan fakta-fakta spesifik mengapa kami percaya mitra Inggris kami, secara halus, 'menipu' semua orang," imbuhnya usai pertemuan OPCW terkait kasus Skripal seperti dikutip dari Russia Today, Kamis (19/4/2018).

Pejabat itu memberikan delapan contoh misinformasi yang didorong Inggris, seputar peristiwa 4 Maret, ketika mantan agen ganda Sergei Skripal dan putrinya Yulia diracuni di kota Salisbury.

1. Rusia menolak menjawab 'pertanyaan' Inggris
"Kenyataannya, mereka hanya meminta kami dua 'pertanyaan.' Dan keduanya dikatakan dengan cara sedemikian rupa sehingga keberadaan gudang persenjataan kimia tak terdokumentasi dalam cara penyelesaian yang sajikan Rusia sebagai fakta yang tidak bisa dimungkiri sebagai fakta yang mampan," tuturnya.

Itu adalah ultimatum yang efektif, menekan Moskow untuk mengakui bahwa ia menyerang Inggris dengan senjata kimia, atau mengakui bahwa ia kehilangan kendali atas persenjataan perang kimiawi.

Moskow menjawab kedua 'pertanyaan' ini segera, menyatakan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan insiden Salisbury. Terlepas dari itu, pejabat itu menekankan, itu adalah fakta yang tidak bisa dimungkiri bahwa Rusia menghancurkan semua persediaan persenjataan kimianya lebih cepat dari jadwal pada tahun lalu.

2. Inggris tunduk pada buku aturan Konvensi Senjata Kimia
"Prosedur OPCW dengan jelas menyatakan bahwa jika satu negara anggota memiliki masalah dengan yang lain, ia harus mengirim permintaan resmi, dan dengan demikian pihak lain akan berkewajiban untuk menanggapi dalam 10 hari," terang Shulgin.

Namun, sebaliknya, Inggris diduga dihasut oleh rekan-rekan mereka dari seberang, mengabaikan mekanisme yang tetap dan muncul dengan skema verifikasi independen yang meragukan, yang melanggar aturan-aturan OPCW tersebut.

3. Rusia menolak bekerja sama
Sementara Inggris dan sejumlah sekutunya menuduh Rusia menolak bekerja sama untuk mendapatkan kebenaran, situasinya justru sebaliknya, Shulgin bersikeras.

Moskow tertarik dengan penyelidikan menyeluruh atas insiden itu - terutama karena para korban adalah warga Rusia. Moskow berulang kali bersikeras pada penyelidikan bersama dan mendesak London untuk merilis data tentang kasus Skripal, tetapi semua upaya itu sia-sia. Banyak permintaan yang tidak dijawab oleh Inggris, sementara yang lain hanya menerima balasan resmi.

4. Rusia menciptakan versi lain untuk mengalihkan perhatian

Shulgin mengatakan meskipun banyak spekulasi dan tuduhan oleh sumber-sumber yang dipertanyakan, dikutip oleh media Inggris, pada akhirnya Moskow dituduh dengan membuat 30 versi dari peristiwa Salisbury yaang diduga untuk menggangu penyelidikan.

"Kenyataannya, gambaran itu berbeda. Faktanya, itu adalah tabloid Inggris, yang disebut media independen, yang menduplikasi versi-versi itu," kata pejabat itu, mengingat beberapa narasi, yang sebagian besar sepenuhnya bertentangan satu sama lain.

5. Menghabisi pengkhianat adalah kebijakan resmi negara Rusia
"Mereka mengklaim bahwa kepemimpinan Rusia, pada beberapa kesempatan, menyatakan bahwa menghabisi pengkhianat di luar negeri adalah kebijakan negara Rusia," kata Shulgin.

"Ini fitnah, tentu saja. Inggris tidak bisa menghasilkan satu contoh pun dari pernyataan semacam itu, karena para pemimpin Rusia tidak pernah mengatakan hal semacam itu," tegasnya.

6. Para ahli menyalahkan Rusia
Kepala misi OPCW telah dengan jelas mengatakan bahwa tidak mungkin untuk menentukan di negara mana zat beracun yang digunakan di Salisbury berasal. Namun temuan OPCW sekali lagi digunakan oleh pejabat Inggris untuk mengklaim bahwa Moskow "sangat mungkin" bertanggung jawab.

"Dengar, kata kepala misi OPCW itu tidak mungkin dan mereka, meninggalkan semua akal sehat, mengatakan Mereka telah mengkonfirmasi evaluasi kami bahwa itu adalah Rusia. Bagaimana lagi Anda bisa mengevaluasi ini tetapi sebagai sebuah kebohongan?" tanya Shulgin.

7. 'Novichok' adalah penemuan Soviet, jadi itu harus Rusia
Perkembangan yang disebut keluarga Novichok dari zat beracun lebih dari 30 tahun yang lalu di Uni Soviet adalah salah satu pilar utama dalam narasi Inggris, yang menyalahkan insiden Skripal kepada Rusia.

"Sumber-sumber yang tersedia secara publik, bagaimanapun, menunjukkan bahwa Barat telah dan masih melakukan penelitian dan pengembangan menjadi zat-zat seperti itu," kata Shulgin, memberikan contoh baru dari kegiatan tersebut.

"Belum lama ini, yaitu pada 1 Desember 2015, Kantor Paten dan Merek Dagang AS mengajukan permintaan kepada rekan-rekan Rusia yang meminta untuk memeriksa paten dari peluru yang dipenuhi senjata kimia, yang dapat dilengkapi dengan Tabun, Sarin atau keluarga dari zat Novichok," kata pejabat itu.

8. Yulia Skripal menghindari kontak dengan kerabat & menolak dukungan konsuler Rusia
Meskipun pernyataan seperti itu memang dibuat oleh otoritas Inggris "atas nama" Yulia, Moskow percaya itu salah. Menurut Shulgin, situasi Yulia terlihat seperti warga Rusia yang secara efektif sedang "disandera" oleh otoritas Inggris.

Credit sindonews.com

Pesawat AS masih diizinkan terbang di wilayah udara Rusia

Jet tempur F-15 (Pixabay)

Moskow (CB) - Maskapai penerbangan Amerika Serikat masih bisa terbang di wilayah udara Rusia, kata Kementerian Transportasi, Rabu (18/04), meskipun kesepakatan transit antara Washington dan Moskow akan berakhir dalam waktu dekat.

“Menteri transportasi Federasi Rusia mengonfirmasi bahwa penerbangan maskapai penerbangan Amerika di atas wilayah Rusia masih diizinkan sesuai dengan skema yang ada sebelum negosiasi baru,” kata juru bicara Kementerian Transportasi Timur Khikmatov kepada AFP.

“Pekan ini, kami mengirimi rekan kami di Amerika proposal untuk menegosiasikan masalah ini. Tanggal negosiasi belum disepakati. Kami menantikan jawaban dari rekan kami di Amerika,” imbuhnya.

Menurut laporan, yang mengutip pernyataan Menteri Transportasi Rusia Maxim Sokolov, Moskow mempertimbangkan langkah pembalasan terhadap Washington di bidang tersebut sebagai tanggapan atas sanksi Amerika Serikat baru-baru ini.

Namun, larangan penerbangan transit belum dibicarakan, imbuhnya.

“Kami mempertimbangkan berbagai jawaban yang dapat diberikan negara kami atas penjatuhan sanksi yang ilegal menurut pandangan kami. Meskipun masih terlalu dini untuk membicarakannya, respons akan disiapkan, disetujui dan diadopsi di saat yang tepat,” menurut pernyataan Sokolov yang dikutip berbagai kantor berita.

Setiap hari, puluhan penerbangan Amerika melintasi langit Rusia di rute terpendek dan paling menguntungkan mereka ke Asia, tapi izin untuk melakukannya akan berakhir pada pukul 19.59 (2359 GMT).

Credit antaranews.com

Trump Minta Negara Arab Gantikan Militer AS di Suriah

WASHINGTON - Pemerintah Trump dilaporkan mencoba merekrut negara-negara Arab untuk pendanaan dan pasukan guna menggantikan kehadiran militer Amerika Serikat (AS) di Suriah.

The Wall Street Journal (WSJ) melaporkan bahwa para pejabat AS telah meminta Arab Saudi, Qatar dan Uni Emirat Arab tentang kontribusi miliaran dolar dan sumber daya militer untuk membantu mengamankan Suriah setelah ISIS dikalahkan.

Penasihat keamanan nasional John Bolton juga dilaporkan telah menghubungi pejabat Mesir tentang inisiatif tersebut seperti dikutip dari The Hill, Rabu (18/4/2018).

Para pejabat militer mengatakan kepada WSJ bahwa akan sulit untuk meyakinkan negara-negara Arab untuk mengirim pasukan jika AS menarik pasukannya sepenuhnya.

Upaya yang dilaporkan itu dilakukan beberapa hari setelah Presiden Trump mengesahkan sasaran serangan rudal di Suriah sebagai tanggapan terhadap serangan senjata kimia terhadap warga sipil di kota Douma.

Namun, Trump dalam beberapa minggu terakhir menciptakan ketidakpastian atas masa depan peran AS di Suriah. Meskipun ia telah berjanji untuk mengalahkan ISIS, Trump telah menunjukkan pada beberapa kesempatan bahwa dia ingin membawa pulang pasukan Amerika dari Suriah segera.

"Amerika tidak mencari kehadiran yang tidak terbatas di Suriah," katanya dalam pidato saat mengumumkan serangan rudal.

“Ini adalah tempat yang bermasalah. Kami akan berusaha membuatnya lebih baik. Tetapi itu adalah tempat yang bermasalah,” tukasnya.

Selama konferensi pers dengan para pemimpin Baltik, Trump menyatakan AS dapat memperpanjang kehadiran militernya di Suriah jika negara-negara Arab lainnya, seperti Arab Saudi, membayarnya.

Baca: Trump: Ingin Pasukan AS Tetap di Suriah, Saudi Harus Bayar
https://international.sindonews.com/read/1295272/42/trump-ingin-pasukan-as-tetap-di-suriah-saudi-harus-bayar-1522862571

Beberapa penasihat militer dan anggota parlemen telah mendorong Trump meralat ucapannya. Mereka memperingatkan bahwa menarik pasukan dari Suriah akan menjadi kesalahan yang dapat mengganggu kestabilan kawasan.

Awal bulan ini, Trump menegaskan kembali keinginannya untuk mengakhiri keterlibatan AS di Suriah dengan cepat.

"Saya ingin (tentara AS) keluar (Suriah). Saya ingin membawa pasukan kami kembali ke rumah," tegas Trump.

Credit sindonews.com

Amerika dan Sekutu Desak RI Tekan Suriah soal Senjata Kimia

Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Joseph R Donovan (tengah), Dubes Perancis Jean-Charles Berthonnet (kiri), Dubes Inggris Moazzam Malik usai menemui Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi di Kemlu, Kamis (19/4). ( CNN Indonesia/Riva Dessthania Suastha)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis meminta Indonesia bisa berperan lebih tegas dan besar lagi untuk menekan Suriah yang diduga meluncurkan serangan senjata kimia terhadap warganya sendiri di Douma, Ghouta Timur.

Permintaan itu diungkapkan Duta Besar Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik usai bertemu Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi bersama Dubes AS Joseph R Donovan dan Dubes Perancis Jean-Charles Berthonnet di Kemlu RI, Kamis (19/4).

"Kami meminta Indonesia untuk bisa berperan lebih jauh lagi dan bergabung bersama kami untuk mendesak rezim Assad bertanggung jawab atas penyalahgunaan senjata kimia terhadap warganya sendiri," ucap Moazam usai menghadiri pertemuan tertutup dengan Menlu RI kepada media.

Malik mengatakan sebagai salah satu negara anggota Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW), Indonesia memiliki peran penting terkait penegakan hukum internasional soal penggunaan senjata kimia.

"Indonesia juga sebentar lagi bergabung sebagai salah satu komite eksekutif OPCW. Karena itu kami juga ingin Indonesia bergabung bersama negara lainnya di dunia untuk menekan Suriah dan Rusia agar mau memberi akses terhadap untuk melakukan penyelidikan ke Douma," lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Malik juga menegaskan serangan gabungan Inggris, AS, dan Perancis pada pekan lalu ke Suriah dilakukan bukan untuk menggulingkan Presiden Bashar Al-Assad.

Malik mengatakan serangan udara pada Sabtu (14/4) dini hari ditujukan guna menghancurkan situs militer dan senjata kimia milik Suriah.

"Serangan gabungan ini menargetkan situs militer dan senjata demi membuat Suriah jera dan tidak menggunakan senjata kimianya lagi. Kami bukan ingin menggulingkan rezim atau mencampuri konflik sipil di Suriah," kata Malik.

Sementara itu, Donovan juga menegaskan bahwa serangan udara ketiga negara terhadap Suriah telah memenuhi basis hukum karena ditujukan demi menghentikan penggunaan senjata kimia terhadap warga sipil di Suriah.

Donovan menyebut selama beberapa pekan terakhir pihaknya terus mendapat serangkaian bukti seperti rekaman mengenai apa yang terjadi Douma termasuk banyaknya korban yang tewas akibat serangan gas kimia itu.

Foto: REUTERS/ Omar Sanadiki
Warga Suriah memprotes serangan AS ke negaranya.

"Dalam pertemuan dengan bu Retno, kami bertiga juga menjelaskan bukti-bukti nyata serangan kimia telah terjadi. Kami juga bertukar mengenai opini legal kami soal serangan senjata kimia di Suriah," kata Donovan.

Menurut Dubes AS, seluruh upaya dialog dan diplomatik sudah dicoba ketiga negara guna menghentikan tindakan Suriah namun masih tidak cukup menekan Assad untuk menghentikan penggunaan senjata kimianya.

"Kami sudah gunakan cara diplomatik dan ekonomi untuk menghindari situasi yang saat ini terjadi [respons militer]. Tapi penting juga diingat bahwa Suriah telah meratifikasi konvensi senjata kimia pada 2013 lalu sehingga berkewajiban melucuti seluruh senjata kimianya. Rusia menjami penjamin Suriah dalam hal itu. Dan kami belum melihat komitmen kedua negara untuk memusnahkan senjata kimia di Suriah," kata Donovan.

Suriah dan sekutunya, Rusia membantah tuduhan Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya terkait serangan senjata kimia di Douma, Ghouta Timur. Rusia bahkan mensinyalir bahwa oposisi Suriah, yang didukung AS, merekayasa adanya serangan tersebut karena telah terdesak oleh pasukan pemerintah Presiden Bashar Al-Assad. Adapun posisi Indonesia adalah prihatin atas eskalasi di Suriah dan meminta semua pihak menahan diri.

Credit cnnindonesia.com

Miguel Diaz-Canel terpilih sebagai presiden baru Kuba

Miguel Diaz-Canel. (MercoPress)

Havana (CB) - Miguel Diaz-Canel pada Kamis terpilih sebagai presiden baru Kuba untuk menggantikan Raul Castro, yang telah menyelesaikan dua periode masa jabatan lima tahunnya secara berturut-turut.

Diaz-Canel adalah mantan wakil presiden pertama dan insinyur elektronik yang akan berusia 58 tahun pada Jumat ini.

Pencalonannya sebagai presiden diajukan oleh Komisi Pencalonan Nasional pada Rabu setelah namanya diusulkan oleh 604 anggota Majelis Nasional untuk memimpin Kuba.

Setelah menyerahkan kursi kepresidenan kepada penggantinya, Raul Castro, 86, akan tetap menjadi anggota parlemen dan menjabat sebagai sekretaris pertama Komite Pusat Partai Komunis Kuba yang berkuasa.

Partai tersebut dianggap sebagai kekuatan utama di kalangan rakyat Kuba, demikian Xinhua.

Credit antaranews.com

Miguel Diaz-Canel janji lanjutkan "revolusi" Kuba

Miguel Diaz-Canel. (MercoPress)

Havana (CB) - Presiden baru Kuba Miguel Diaz-Canel, yang dipilih sebagai pengganti Raul Castro, berjanji tidak hanya akan memastikan pulau Karibia melanjutkan “revolusi,” tapi juga reformasi ekonomi, Kamis (19/04).

“Mandat yang diberikan rakyat kepada badan legislatif ini yaitu melanjutkan revolusi Kuba pada momen bersejarah yang penting ini, yang akan ditandai dengan apa yang harus kita lakukan untuk menerapkan model ekonomi” yang diberlakukan Castro, katanya seperti dikutip AFP, Kamis (19/4).

"Saya datang untuk bekerja, dan bukan membuat janji," katanya di Majelis Nasional, yang 605 delegasinya memilih dia dalam pemungutan suara pada Rabu.

Dia berjanji tidak hanya berpegang pada warisan komandan Fidel Castro, tetapi juga untuk contoh, nilai-nilai dan ajaran Jenderal Raul Castro.

Castro, yang masih menjabat sebagai ketua Partai Komunis yang berkuasa, akan "mengawasi keputusan paling penting untuk masa kini dan masa depan bangsa kita."

Diaz-Canel (57), menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk naik ke jajaran petinggi partai, dinobatkan sebagai calon presiden tunggal, Rabu, dan secara resmi dipilih sebagai presiden, Kamis, untuk masa jabatan lima tahun.

Dia mengambil alih jabatan sehari sebelum ulang tahunnya yang ke-58.

Credit antaranews.com

Kamis, 19 April 2018

Iran Arak Sistem Rudal Baru Kamin-2 dalam Parade Militer

TEHERAN - Militer Iran mengarak sistem rudal baru Kamin-2 dalam parade Hari Tentara Nasional, Rabu. Presiden Hassan Rouhani menegaskan bahwa Teheran akan membeli maupun memproduksi senjata apa pun yang dibutuhkan untuk menghadapi "kekuatan penjajah".

Sistem rudal Kamin-2 di arak di belakang truk di sepanjang jalan di Teheran. Sistem peluru kendali dengan ketinggian rendah ini dirancang untuk menghadapi drone militer, kendaraan udara tak berawak (UAV) dan pesawat terbang rendah.

Sistem senjata terbaru Iran ini adalah versi teranyar dari sistem rudal Mersad. Media lokal melaporkan bahwa sistem telah di-upgrade oleh para ahli Iran sesuai dengan teknologi paling maju di dunia.

Iran bisa mengerahkan sistem rudal terbarnya tersebut ke zona perang di Timur Tengah seperti Suriah untuk memerangi apa yang disebut para pejabat Teheran sebagai "ancaman regional".

Sebelumnya, Komandan Angkatan Udara Iran, Yousef Qorbani mengumumkan peluncuran sebuah sistem rudal baru. Namun, dia tidak menyebutkan apakah sistem senjata yang dia maksud adalah Kamin-2.

"Jangkauan rudal itu dua kali lipat untuk terbang 8 hingga 12 kilometer lebih jauh dibandingkan dengan versi sebelumnya," katanya.

"Mengingat ancaman regional yang kita hadapi, itu bisa sangat efektif dalam pertempuran di zona tempur jarak pendek," ujarnya.

Selain sistem rudal baru, Iran juga meluncurkan helikopter yang dipersenjatai dengan roket dan senapan mesin. "Para ahli kami di industri penerbangan telah memiliki kinerja yang sangat sukses dan telah melengkapi helikopter kami dengan sistem penglihatan malam," ujarnya.

Sementara itu, Presiden Rouhani menegaskan bahwa negaranya akan membuat atau membeli senjata apa pun yang diperlukan untuk mempertahankan diri di wilayah yang dilanda "kekuatan penjajah".

Jet-jet tempur dan pesawat pembom terbang di atas kepala saat Rouhani mengatakan kepada kerumunan massa di Teheran dan penonton televisi pada hari Rabu bahwa pasukan Iran tidak menimbulkan ancaman bagi tetangganya.

"Kami mengatakan kepada dunia bahwa kami akan memproduksi atau memperoleh senjata yang kami butuhkan, dan tidak akan menunggu persetujuan mereka ... Kami memberitahu negara tetangga kami bahwa senjata kami tidak melawan Anda, itu untuk pencegahan," kata Rouhani, seperti dikutip Reuters, Kamis (19/4/2018).

"Kami tidak tinggal di wilayah yang normal, dan kami melihat kekuatan penjajah telah membangun pangkalan di sekitar kami. Mengabaikan prinsip-prinsip hukum internasional, mereka melakukan intervensi dalam urusan regional dan menyerang negara lain tanpa izin," imbuh dia.

Parade militer Iran ini digelar beberap hari setelah Amerika Serikat, Inggris dan Prancis menyerang Suriah dengan ratusan rudal. Agresi ini diluncurkan dengan dalih pembalasan atas serangan senjata kimia pada 7 April 2018 di Douma yang dituduhkan dilakukan rezim pemerintah Presiden Suriah Bashar al-Assad.

Credit sindonews.com

Rusia Siapkan Balasan yang Lebih Menyakitkan untuk AS

Bendera Rusia dan Amerika Serikat.

Foto: Euromaidan Press

Balasan tersebut sebagai respons atas sanksi baru AS untuk Rusia

CB, MOSKOW -- Ketua majelis tinggi parlemen Rusia Valentina Matvienko mengatakan tanggapan Moskow terhadap sanksi Amerika Serikat (AS) akan lebih menyakitkan. AS bulan ini telah memasukkan beberapa perusahaan dan pejabat Rusia ke dalam daftar hitam sanksi sebagai tanggapan atas apa yang disebut Matvienko sebagai fitnah terhadap Kremlin.

Moskow mengatakan sanksi tersebut melanggar hukum. Ia juga memperingatkan, Rusia akan segera membalas. "Tanggapan Rusia terhadap sanksi, yang kami sebut sanksi balasan, akan tepat, menyakitkan, dan tak diragukan lagi bagi negara-negara yang memberlakukan (sanksi) terhadap Rusia," kata Matvienko, dikutip kantor berita Interfax.

"Sanksi adalah pedang bermata dua dan mereka yang memaksakannya harus memahami sanksi terhadap negara-negara, terutama seperti Rusia, akan membawa risiko konsekuensi serius," tambah dia.

Anggota parlemen di majelis rendah parlemen Rusia telah membuat undang-undang yang akan memberikan kekuatan bagi pemerintah untuk melarang atau membatasi impor barang dan jasa AS, mulai dari obat-obatan hingga perangkat lunak dan mesin roket. Namun, Kremlin belum mengatakan apakah akan mendukung langkah-langkah tersebut.

Presiden AS Donald Trump mengatakan kepada wartawan pada Rabu (18/4) malam, AS akan memberikan sanksi baru terhadap pemerintah Rusia. Sanksi akan diberikan segera ketika Rusia memang sudah sangat layak mendapatkannya, seperti melakukan serangan siber baru atau provokasi lainnya.

"Kami menghadapi pertempuran yang sangat, sangat parah di Suriah baru-baru ini [Februari] antara pasukan kami dan pasukan Rusia dan itu sangat menyedihkan. Banyak orang tewas dalam pertempuran itu," kata Trump, seperti dilaporkan laman Fox News.

Credit republika.co.id

Castro Segera Mundur dari Jabatan Presiden Kuba

Raul Castro akan segera mundur dari jabatannya sebagai presiden Kuba. (Reuters/Carlo Allegri)

Jakarta, CB-- Raul Castro akan segera mundur dari jabatannya sebagai presiden Kuba, sementara wakilnya, Miguel Diaz-Canel, bakal menggantikannya dan jadi pemimpin non-Castro pertama sejak revolusi 1959.

Castro (86) bakal mengundurkan diri pada Kamis (19/4) setelah 10 tahun menjabat. Dia mengumumkan keputusan itu beberapa tahun lalu dan telah lama memberi sinyal Diaz-Canel, pendukung loyal Partai Komunis berusia 57 tahun, kemungkinan jadi penerusnya.

Peralihan ke generasi lebih muda bakal jadi peristiwa bersejarah di pulau yang didominasi 60 tahun kepemimpinan Fidel Castro sebelum digantikan adiknya, Raul. Namun, peristiwa ini mungkin tak akan langsung membawa perubahan pada sistem satu partai maupun perekonomian yang didominasi pemerintah.

Transisi ini ditanggapi cuek oleh warga Kuba pada umumnya yang ditemui di jalanan Havana. Beberapa di antara mereka mengatakan jauh dari dunia politik dan lebih peduli dengan melanjutkan kehidupan di tengah peluang ekonomi sempit.

"Kami lebih khawatir soal kehidupan sehari-hari daripada politik," kata Ricardo Lugone (28), penata rambut yang diwawancarai Reuters. Industri yang ia tekuni dikelola oleh pemerintah di masa pemerintahan Fidel, hingga akhirnya Raul memberi kelonggaran.

Diaz-Canel, yang saat ini merupakan wakil presiden pertama, adalah satu-satunya nama yang diajukan oleh komisi sokongan partai pada Rabu. Usulan itu disambut tepuk tangan panjang dari para anggota parlemen yang kemudian menggelar rapat tertutup untuk menerimanya dengan suara mutlak.

Hasil pemilihan diperkirakan akan diumumkan pada Kamis, dan presiden baru akan dilantik.

Meski Dewan mempromosikan pemimpin lebih muda, Castro dan para tokoh revolusi yang lebih tua akan tetap memegang kekuatan sebagai pejabat tinggi Partai Komunis, setidaknya hingga kongres partai digelar 2021 nanti.

Para pengamat politik mengatakan Diaz-Canel akan ditugasi memberi napas baru bagi perekonomian yang lemah, tapi dia akan meminta persetujuan Castro soal keputusan-keputusan strategis besar seperti soal hubungan dengan Amerika Serikat.

Credit cnnindonesia.com

Dokter Lokal Bantah Serangan Gas di Douma

DAMASKUS - Seorang warga Suriah yang tinggal di lokasi dugaan serangan senjata kimia mengatakan hal itu tidak pernah terjadi. Demikian laporan terbaru yang dimuat media Inggris, The Independent.

Jurnalis The Independent yang mengunjungi lokasi serangan, Robert Fisk, mengaku pertanyaannya seputar serangan itu berubah menjadi kebingungan yang nyata.

Seperti diketahui, dugaan serangan kimia itu digunakan sebagai dalih untuk serangan udara akhir pekan lalu terhadap rezim Assad yang didukung Rusia oleh Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Prancis.

"Anehnya, setelah mengobrol dengan lebih dari 20 orang, saya tidak dapat menemukan orang yang menunjukkan sedikit ketertarikan atas peran insiden di Douma dalam serangan udara Barat," tulis Fisk.

"Dua orang sebenarnya memberitahuku bahwa mereka tidak tahu tentang hubungannya," sambungnya seperti dikutip dari Newshub, Kamis (19/4/2018).

Video warga sipil yang menderita efek senjata kimia - diyakini klorin dan sarin - tidak diragukan lagi nyata, tetapi seorang dokter setempat mengatakan kepada Fisk bahwa mereka menderita hipoksia - kehilangan oksigen - dan menghirup debu.

"Pada malam itu, ada angin dan awan debu besar mulai masuk ke ruang bawah tanah dan gudang di mana orang tinggal," ujar Assim Rahaibani.

"Orang-orang mulai tiba di sini menderita hipoksia, kehilangan oksigen," jelasnya.

Kebingungan mulai muncul ketika seseorang berteriak "gas!" dan kepanikan pun pecah.

"Orang-orang mulai melempar air satu sama lain. Ya, video itu difilmkan di sini, itu asli, tapi apa yang Anda lihat adalah orang-orang yang menderita hipoksia bukan keracunan gas," terangnya lagi

Dr Rahaibani tidak ada ketika insiden itu terjadi - para dokter dilaporkan memberikan bukti pada penyelidik senjata kimia di Damaskus.

Prancis mengklaim memiliki bukti senjata kimia yang digunakan dalam serangan itu, tetapi menambahkan kemungkinan bahwa bukti dan elemen penting itu hilang dari situs ini seiring dicegahnya penyidik independen masuk ke Douma.

Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan pekan lalu ratusan orang dirawat karena terpapar bahan kimia beracun, termasuk iritasi parah pada membran mukosa, kegagalan pernafasan dan gangguan pada sistem saraf pusat.

Fisk kemudian mengatakan ia bebas berkeliaran di kota, dan orang-orang mengatakan kepadanya kelompok Islamis bersenjata yang membuat klaim serangan gas. Dr Rahaibani dua kali menyebut "teroris" pemberontak, menunjukkan bahwa ia mungkin sejalan dengan rezim Assad.

Fisk, yang berbicara bahasa Arab dengan lancar, telah meliput Timur Tengah selama beberapa dekade. Sejumlah karyanya pun diganjar dengan penghargaan.

Meski begitu, surat kabar Inggris The Times menyatakan sejumlah laporan Fisk yang berat sebelah dan kerap mengkritik Barat tidak selalu didukung dengan bukti.

Sebuah tim PBB yang mencoba mengakses situs yang dicurigai menjadi lokasi serangan semalam dihujani tembakan dan terpaksa mundur.

Credit sindonews.com

Aktivis Suriah Cerita Serangan Kimia: Mayat-mayat di Jalan

DAMASKUS - Muayad al-Dirani, 20, berada di pusat medis di Kota Douma, Suriah, pada malam 7 April 2018. Aktivis ini melihat para pasien mulai masuk.

Banyak dari mereka mati lemas atau yang masih hidup mengalami kejang. Menurut Dirani, mereka merupakan korban serangan kimia gas beracun yang menyerang wilayah kantong pemberontak Suriah tersebut.

Menurutnya, para dokter bergegas untuk menanggalkan pakaian para korban, mencelupkannya dalam air, dan memberi suntikan atropin. Tapi, para pasien tidak bisa mengikuti instruksi para dokter.

"Semua orang kehilangan sarafnya, merasa tidak berdaya dan tidak tahu apa yang harus dilakukan," kata Dirani. "Pesawat itu masih ada di langit," lanjut dia.

Rasha Edlibi, seorang korban yang selamat dari serangan kimia, mengatakan bahwa gas beracun membuatnya tidak bisa bernafas dan membuat matanya terlihat penuh air mata.

Dirani melanjutkan, para petugas medis sudah bekerja dengan kapasitas penuh setelah berminggu-minggu artileri tentara dan serangan udara menghantam Douma. Dirani merupakan fotografer yang bekerja untuk mendokumentasikan korban serangan selama konflik Suriah.

Dia mengambil kameranya, mengenakan masker wajah, dan berlari dengan pekerja darurat ke lokasi serangan di dekatnya.

"Di jalan, kami melihat mayat-mayat di jalan ... Mereka mencoba melarikan diri dan tidak berhasil," ujarnya, seperti dikutip Reuters, Kamis (19/4/2018).

Kelompok bantuan medis mengatakan lusinan pria, wanita, dan anak-anak dibunuh dengan gas beracun di Douma pada malam itu. Damaskus dan sekutunya, Moskow, telah menolak laporan tentang serangan kimia di Douma.

Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris telah meluncurkan serangan ratusan rudal pada Sabtu lalu dengan dalih sebagai respons atas dugaan serangan kimia yang dituduhan dilakukan pasukan rezim Presiden Bashar al-Assad.

Dirani berbicara kepada Reuters dalam wawancara telepon dari wilayah pemberontak di Suriah utara, di mana ribuan pasukan pemberontak dan warga sipil dari Douma dievakuasi di bawah kesepakatan menyerah dengan pemerintah Assad.

Dirani mengatakan ketika dia mencapai lokasi serangan, dia menemukan hampir 30 mayat di lantai dasar, dan beberapa lainnya ditemukan lantai pertama. Mata mereka terbuka dan busa keluar dari mulut.

"Tidak ada tempat bagi kita untuk berjalan ... Mereka tampak mengerikan," ujar Dirani.

Dia berhenti mengambil foto para korban dan bergegas keluar untuk mendapatkan pertolongan pertama, setelah matanya terbakar dan napasnya menjadi pendek. Dirani mengatakan dia juga batuk dan merasakan sakit di bagian bawah perutnya.

"Adegan yang saya lihat tidak meninggalkan pikiran saya, dan mereka tidak akan pernah terhapus dari ingatan saya," katanya.

Dia mengingat pemandangan seorang bocah kejang di lantai, disemprot dengan air dan diberi oksigen. "Kami menunggu dia untuk menjadi lebih baik atau mati," katanya.

"Semua orang menangis, staf medis menangis dan saya juga, dan kami tidak bisa berbuat apa-apa," imbuh dia. Douma terletak di wilayah Ghouta timur, dekat Damaskus.

Credit sindonews.com

Bocah Suriah Ungkap Rekayasa Serangan Kimia White Helmets

DOUMA - Hassan Diab, bocah lelaki di Douma, Suriah, mengungkap bahwa dirinya berpartisipasi dalam pembuatan video rekayasa serangan kimia yang dibuat LSM White Helmets. Laporan LSM itulah yang jadi salah satu rujukan Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Prancis melakukan serangan ratusan rudal terhadap situs-situs di Suriah pekan lalu.

Kelompok White Helmets selama ini dikenal sebagai LSM yang pro-oposisi atau pemberontak Suriah. Kelompok yang beroperasi di area yang dikuasai pemberontak tersebut pernah meraih Piala Oscar atas video dokumenter serangan kimia di Suriah beberapa tahun lalu.

Hassan diwawancarai channel 24 TV secara eksklusif pada 18 April 2018. Dalam wawancara itu, Hassan mengatakan bahwa dia dan ibunya mendengar suara keras di jalan yang menyerukan semua orang untuk bergegas ke rumah sakit.

Ketika Hassan memasuki rumah sakit, orang-orang tak dikenal menangkapnya, menuangkan air kepadanya. Dia kemudian dibaringkan dengan pasien lain.

"Kami berada di ruang bawah tanah. Ibu mengatakan kepada saya bahwa hari ini kita tidak punya apa-apa untuk dimakan dan bahwa kita akan makan besok. Kami mendengar teriakan di luar, memanggil 'pergi ke rumah sakit'. Kami berlari ke rumah sakit dan segera setelah Saya masuk, mereka menangkap saya dan mulai menuangkan air terhadap saya," kata Hassan.

Ayah Hassan melanjutkan cerita putranya. Dia saat itu sedang bekerja ketika mendengar bahwa putranya dirawat di rumah sakit. Dia bergegas ke rumah sakit dan menemukan keluarganya di sana dalam keadaan sehat. Dia berada di jalan, merokok dan tidak merasakan senjata kimia.

Menurutnya, semua orang yang bepartisipasi dalam pembuatan video diberi makanan. Hassan dan orang-orang kemudian diboleh pergi.

"Tidak ada senjata kimia. Saya merokok di luar dan tidak merasakan apa-apa. Saya memasuki rumah sakit dan melihat keluarga saya. Militan memberi mereka kurma, kue dan nasi karena berpartisipasi dalam film ini dan membebaskan semua orang pulang ke rumah mereka," kata ayah Hassan.

Stasiun televisi itu juga menyiarkan wawancara dengan seorang dokter yang berada di rumah sakit ketika White Helmets memfilmkan video rekayasa yang mereka sebut sebagai serangan kimia. Dokter yang menolak diidentifikasi itu mengatakan bahwa tidak ada pasien dengan tanda-tanda cedera terkait dengan senjata kimia yang tiba pada hari itu.

Dokter tersebut mengatakan, banyak pasien yang datang mengalami masalah pernapasan karena asap dan debu dari pemboman baru-baru ini. Semua dokter sibuk merawat mereka dan tidak sempat bereaksi terhadap kru White Helmets pembuat video.

Kelompok LSM itu dituding Rusia menyudutkan rezim pemerintah Suriah dengan laporan yang memicu agresi. Terkait dengan tayangan wawancara tersebut, White Helmets belum berkomentar.

Credit sindonews.com

Trump: AS Segera Hukum Rusia dengan Sanksi Baru

Presiden AS, Donald Trump

Foto: thedailybeast.com

Menurut Trump, Rusia layak mendapatkannya.

CB, WASHINGTON - Presiden AS Donald Trump mengatakan kepada wartawan pada Rabu malam (18/4), AS akan memberikan sanksi baru terhadap pemerintah Rusia. Sanksi akan diberikan segera ketika Rusia memang sudah sangat layak mendapatkannya.

Trump menanggapi pertanyaan mengenai sanksi baru untuk Rusia saat sedang melakukan konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Trump menegaskan kembali pernyataannya dengan mengatakan tidak ada yang lebih keras terhadap Rusia daripada dia.

"Kami menghadapi pertempuran yang sangat, sangat parah di Suriah baru-baru ini [Februari] antara pasukan kami dan pasukan Rusia dan itu sangat menyedihkan. Banyak orang tewas dalam pertempuran itu," kata Trump, seperti dilaporkan laman Fox News.

Trump berbicara mengenai sanksi ini setelah sebelumnya terjadi pertikaian antara Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley dengan Direktur Dewan Ekonomi Nasional AS Larry Kudlow. Pertikaian ini dimulai pada Ahad (15/4), ketika Nikki Haley mengatakan kepada CBS News bahwa Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin akan mengumumkan sanksi baru yang ditujukan pada perusahaan-perusahaan Rusia yang terkait dengan program senjata kimia Suriah pada Senin (16/4).

Tiga pejabat senior Pemerintah AS mengatakan kepada The Associated Press bahwa sanksi akan diumumkan pada Jumat (13/4) malam. Di saat yang sama pasukan AS, Prancis, dan Inggris melancarkan serangan rudal terhadap fasilitas senjata kimia Presiden Suriah Bashar al-Assad. Namun sanksi tidak siap diumumkan pada waktunya, sehingga ditunda.

Sebuah memorandum Dewan Keamanan Nasional yang dikirim pada Jumat (13/4) malam mengatakan sanksi baru akan diumumkan segera, tetapi tidak menentukan tanggalnya. Selama 36 jam berikutnya, para pejabat mulai menyelidiki lebih dalam tentang sanksi yang diusulkan dan memutuskan untuk menunda, tetapi Haley tidak menyadari hal itu.

Setelah Haley memberikan pernyataan, Gedung Putih menginformasikan Kedutaan Besar Rusia bahwa tidak akan ada sanksi lagi, menurut sumber pemerintah yang mengatakan kepada Fox News.

Pada Senin (16/4), memo baru keluar dari Dewan Keamanan Nasional yang mengatakan sanksi tambahan sedang dipertimbangkan, tetapi belum ada keputusan yang dibuat.

Pada Selasa (17/4), Kudlow mengatakan kepada wartawan bahwa Haley telah mendahului pemerintah karena menyebut sanksi baru akan diumumkan. Menurut Kudlow, sanksi tambahan sedang dipertimbangkan tetapi belum dilaksanakan. Ia menyebut Haley tengah kebingungan saat mengumumkan hal itu.

Haley kemudian mengeluarkan pernyataan singkat kepada Fox News: "Dengan segala hormat, saya tidak kebingungan."

Credit republika.co.id

China akan kirim 395 tentara penjaga perdamaian ke Mali

Tentara Angkatan Darat China (idrw.org)

Beijing (CB) - China pada Mei akan mengirim 395 tentara penjaga perdamaian ke Mali selama satu tahun untuk bergabung dengan sebuah misi Perserikatan Bangsa-bangsa.

Batalion tersebut secara resmi dibentuk pada Rabu dan akan menjadi gelombang keenam penjaga perdamaian yang dikerahkan China ke Mali, demikian seperti dilaporkan Xinhua.

Kesatuan tentara China itu terdiri atas sebuah unit penjaga berkekuatan 170 personel, 155 pemeriksa ranjau dan satu unit medis yang beranggotakan 70 personel.

Mereka akan menjalankan berbagai tugas, seperti memperbaiki jalan, jembatan dan landasan pacu pesawat di daerah-daerah tempat misi PBB berada, melindungi markas di wilayah-wilayah perang serta merawat mereka yang sakit dan luka-luka.

Di antara 395 personel penjaga perdamaian itu, satu brigade pertahanan kimia pernah bergabung dengan misi penjaga perdamaian di Sudan Selatan sebanyak lima kali serta hampir 100 perwira dan prajurit yang sudah mengikuti misi penjaga perdamaian lebih dari dua kali.

Credit antaranews.com

Kapal sipil dilarang lintasi Selat Taiwan

15 pesawat tempur dari kapal induk China Liaoning mengadakan latihan di sebuah wilayah di Laut Cina Selatan, Senin (2/1/2017). Foto diambil tanggal 2 Januari 2017. (REUTERS/Mo Xiaoliang )

Beijing (CB) - Kapal sipil sempat dilarang melintasi Selat Taiwan pada saat pasukan Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) menggelar latihan menembak di wilayah perairan itu, demikian peringatan otoritas setempat.

Badan Keamanan Maritim (MSA) Fujian telah mengeluarkan peringatan bahwa latihan menembak dengan menggunakan peluru di Selat Taiwan dimulai pada Rabu (18/4) pukul 08.00 waktu setempat (07.00 WIB) hingga tengah malam.

Selama latihan tersebut berlangsung, kapal-kapal sipil dilarang melintasi wilayah itu, demikian MSA Fujian sebagaimana dikutip Global Times, Kamis.

Direktur Chinese Academy of Social Sciences Institute of Taiwan Studies Yu Keli mengatakan bahwa latihan tersebut tidak hanya peringatan terhadap kelompok prokemerdekaan Taiwan, melainkan juga terhadap Amerika Serikat yang makin intensif menjalin komunikasi dengan pemerintahan pulau berpenduduk 23 juta jiwa itu.

Rilis yang dikeluarkan MSA Fujian menyebutkan waktu latihan yang sangat terbatas dan lokasi yang lebih dekat ke Fujian daripada Taiwan, menunjukkan bahwa China tidak ingin memperkeruh situasi lintas-Selat Taiwan.

China mendesak Taiwan mematuhi prinsip-prinsip Konsensus 1992 mengenai kebijakan satu China. China menentang upaya kemerdekaan Taiwan dan menganggapnya sebagai provinsi yang membangkang.

Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri China (MOFA) Hua Chunying mengecam kunjungan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen ke Swaziland, Selasa (17/4), yang merupakan kunjungan pertamanya ke Afrika sejak menjabat.

"Kami berharap negara-negara di Afrika telah memahami tren yang berkembang di dunia dan bergabung dengan keluarga besar kami dalam kerja sama kemitraan China-Afrika," demikian Hua di laman MOFA.

Dua negara di Afrika yang sebelumnya menjalin kerja sama dengan Taiwan, yakni Gambia dan Sao Tome and Principe, berpaling ke China sejak dua tahun lalu.

Belakangan Panama di Amerika Latin juga menjalin hubungan diplomatik dengan China dan mendirikan kantor kedutaan di Beijing setelah beberapa tahun sebelumnya dengan Taiwan.

Credit antaranews.com

Ketegangan Memanas, Militer China Latihan Tembak di Selat Taiwan

TAIPEI - Angkatan Laut China menggelar latihan tembak di sekitar Selat Taiwan pada hari Rabu (18/4/2018) di saat ketegangan antara Beijing dan Taipei memanas. Kementerian Pertahanan Taiwan menuduh latihan militer tersebut terlalu dibesar-besarkan Beijing untuk mengintimidasi Taipei.

"Latihan militer hari ini bertujuan untuk menjaga kedaulatan dan integritas teritorial China," kata Direktur Kantor Beijing untuk Urusan Taiwan Liu Jieyi seperti dilansir kantor berita CGTN yang dikelola pemerintah.

Manuver Beijing ini digelar hanya beberapa hari setelah armada tempur yang dipimpin kapal induk China unjuk kekuatan di sekitar Laut China Selatan.

Administrasi Keselamatan Laut Provinsi Fujian, China, sebelumnya menyatakan bahwa latihan tembak angkatan laut berlangsung antara pukul 08.00 pagi hingga tengah malam waktu setempat.

Setiap kapal diberitahu untuk menghindari kawasan lepas pantai tersebut yang memicu spekulasi bahwa armada tempur kapal induk Liaoning akan ambil bagian dalam latihan militer. Namun, hingga Rabi sore tak ada kapal angktan laut China yang bermanuver di Selat Taiwan.

Sementara itu, Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan bahwa latihan tembak militer China hanya melibatkan artileri berbasis darat dan merupakan latihan tembak rutin.

Beijing sendiri tidak memberikan rincian tentang peralatan militer atau personel mana yang dilibatkan dalam latihan militer hari ini.

"China dengan sengaja merilis informasi palsu untuk membesar-besarkannya, untuk membuatnya terdengar besar padahal sebenarnya itu kecil," kata juru bicara kementerian Pertahanan Taiwan Chen Chung-chi kepada AFP.

"Ini adalah cara termudah untuk melakukan intimidasi verbal dan saber-ratling," kata Chen, yang menambahkan bahwa latihan tersebut telah diadakan setiap tahun sejak 2007, kecuali tahun lalu.

"Latihan ini adalah bagian dari perang psikologis Beijing melawan Taiwan, dan mungkin sarana untuk mengalihkan perhatian dari kunjungan (Presiden Taiwan) Tsai (Ing-wen) ke luar negeri dengan memaksa media untuk melaporkan latihan militer," kata J Michael Cole, seorang peneliti senior di University of Nottingham’s China Policy Institute.

"Media China telah memainkan signifikansi dari latihan ini, tetapi dalam kenyataannya itu akan relatif terbatas, dan kali ini tidak mungkin mereka akan menyeberang ke sisi garis median Taiwan di Selat Taiwan," kata Cole.

"China daratan harus menciptakan tekanan militer untuk membiarkan pihak lain tahu bahwa tidak peduli apakah itu terjadi secara bertahap atau mereka benar-benar menyatakan kemerdekaan, itu benar-benar tidak dapat diterima," imbuh Song Zhongping, komentator militer untuk Phoenix TV yang bermarkas di Hong Kong, kepada AFP.

Song, mantan dosen di Universitas Tentara Pembebasan Rakyat, telah meramalkan bahwa kapal induk Liaoning akan berpartisipasi dalam latihan hari Rabu, karena memiliki banyak keuntungan untuk menyelesaikan masalah Taiwan. Namun, faktanya tak ada kapal angkatan laut Beijing yang bermanuver.

"Secara efektif dapat menguasai wilayah udara, dan bahkan secara efektif memblokir strategi aliansi AS-Jepang untuk campur tangan dalam rencana China untuk menyelesaikan masalah Taiwan," katanya.

China hingga kini tak mengakui Taiwan sebagai negara dan tetap menganggapnya sebagai provinsinya yang membangkang.

Credit sindonews.com

Terungkap, China Menjamming Jet Tempur AS di Laut China Selatan

WASHINGTON - Ketika kapal induk Amerika Serikat (AS), USS Theodore Roosevelt, berlayar melewati Laut China Selatan pekan lalu, seorang pilot jet tempur Angkatan Laut AS menghadapi gangguan elektronik. Gangguan yang dikenal dengan istilah jamming itu membuat peralatan jet tempur tersebut tak berfungsi.

"Fakta bahwa (bila) beberapa peralatan Anda tidak berfungsi sudah merupakan indikasi bahwa seseorang sedang mencoba untuk menjatuhkan Anda," kata seorang pilot jet tempur EA-18G Growler kepada GMA News.

"Kami memiliki jawaban untuk itu," kata pilot yang berbicara dalam kondisi anonim itu mengonfirmasi gangguan elektronik tersebut. Growler adalah varian dari jet tempur F/A-18 Super Hornet yang diangkut kapal induk USS Theodore Roosevelt.

Menurut Omar Lamrani, seorang analis pertahanan di perusahaan konsultan Stratfor, menilai serangan jammers terhadap jet tempur tidak wajar. Gangguan elektronik seperti itu pada umumnya menyasar pada pesawat nirawak atau drone.

"Ini bukan sesuatu yang AS akan terlihat baik," katanya seperti dikutip Business Insider pada Rabu (18/4/2018).

Sumber-sumber intelijen AS mengungkap bahwa jamming dilakukan oleh militer China. Sumber tersebut kepada Wall Street Journal melaporkan bahwa para jammer militer telah dikerahkan di pos-pos China di Kepulauan Spratly yang disengketakan di Laut China Selatan. Para jammer itu mampu mengganggu sistem komunikasi musuh.

Dalam patroli di Laut China Selatan, kapal USS Roosevelt berlabuh di Manila. Selama kunjungan tersebut jet-jet tempur AS bermanuver selama 20 menit di atas kapal induk tersebut.

Pemerintah maupun militer China belum berkomentar atas laporan serangan elektronik terhadap peralatan jet tempur AS. Komandan kapal induk AS saat itu membenarkan bahwa pihaknya melihat Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat China berada tak jauh dari lokasi patroli kapal USS Roosevelt. Namun, komandan tersebut mengklaim militer Beijing saat itu bertindak profesional.

Credit sindonews.com

Rusia-China Dilaporkan Kembangkan Teknologi untuk Butakan Satelit AS

WASHINGTON - Kepala Angkatan Udara Amerika Serikat (AS), Heather Wilson menyatakan bahwa Moskow dan Beijing sedang mengembangkan sebuah teknologi yang dapat mengganggu satelit AS. Teknologi ini diprediksi dapat membuat satelit AS buta untuk beberapa waktu.

"Kami menghadapi lingkungan keamanan internasional yang lebih kompetitif dan berbahaya daripada yang telah kita lihat dalam beberapa dekade terakhir. Rusia dan China mengembangkan kemampuan untuk menonaktifkan satelit kami," kata Wilson pada Simposium Luar Angkasa di Colorado Springs.

Wilson, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (18/4), kemudian menuturkan, AS akan bekerja dengan sekutu mereka untuk meningkatkan operasi, meningkatkan pencegahan dan mempertahankan objek vital di luar angkasa.

Rusia dan China sejatinya telah menyatakan komitmen mereka untuk menggunakan ruang angkasa untuk tujuan damai dan juga merupakan anggota Komite PPBB tentang Penggunaan Luar Angkasa yang Damai.

Sebagai bagian dari BRICS, Cina dan Rusia juga telah menandatangani deklarasi Xiamen, yang menyerukan kepada negara-negara dunia untuk melakukan eksplorasi damai di luar angkasa dan sesuai dengan hukum internasional, menekankan bahwa luar angkasa harus tetap bebas dari segala jenis senjata dan penggunaan kekuatan.

Sementara itu, di kesempatan yang sama, Wilson mengatakan bahwa AS berencana untuk meluncurkan satelit peringatan rudal generasi tebaru empat tahun lebih cepat dari yang dijadwalkan semula.

"Kami telah membatalkan satelit peringatan rudal ke-7 dan 8 dan sebaliknya akan membangun alternatif yang lebih bisa bertahan," ungkapnya dalam acara tahunan tersebut.

"Ketika kami mengembangkan sistem baru ini, kecepatan menjadi lebih penting. SBIRS 7 dan 8 dijadwalkan memakan waktu sembilan tahun untuk dirancang dan diproduksi. Jadwal penggantinya adalah lima tahun. Tujuan kami adalah untuk mengurangi empat tahun dari pengadaan satelit peringatan rudal generasi berikutnya," tukasnya.

Credit sindonews.com

Mogok Kerja, Zimbabwe Pecat 10 Ribu Perawat

Panglima Pasukan Pertahanan Zimbabwe Jenderal Constantino Chiwenga.

Foto: AP/Tsvangirayi Mukwazhi

Pemberhentian massal ini tentu akan berdampak pada layanan kesehatan di Zimbabwe.

CB, ZIMBABWE -- Pemerintah Zimbabwe memecat lebih dari 10 ribu perawat yang melakukan aksi mogok kerja pada Senin (16/4) lalu. Aksi mogok para perawat ini dilatarbelakangi oleh rendahnya upah yang diterima para perawat di Zimbabwe.

Wakil Presiden Zimbabwe Constantino Chiwenga mengatakan, para perawat tersebut menolak untuk kembali bekerja meski pemerintah telah menggelontorkan sekitar 17 juta dolar Amerika atau sekitar Rp 234 miliar untuk menaikkan upah para perawat. Chiwenga bahkan mengejek, jika para perawat tersebut sudah kehilangan minat untuk menyelamatkan nyawa manusia.

"Pemerintah telah memutuskan, demi para pasien dan upaya menyelamatkan nyawa, untuk memberhentikan semua perawat yang mogok kerja dengan segera," papar Chiwenga seperti dilansir BBC.

Pemberhentian massal ini tentu akan berdampak pada layanan kesehatan di Zimbabwe. Untuk menggantikan para perawat yang diberhentikan, pemerintah Zimbabwe akan merekrut para perawat yang belum bekerja maupun perawat yang sudah pensiun.

Terkait putusan ini, Asosiasi Perawat Zimbabwe turut angkat bicara. Dalam pernyataan resminya, Asosiasi Perawat Zimbabwe menyatakan bahwa para perawat akan tetap melakukan mogok kerja.

Terlepas dari masalah upah, aksi mogok kerja ini juga dilatarbelakangi oleh tekanan yang cukup tinggi terkait pekerjaan perawat. Hal ini diungkapkan oleh salah satu perawat di Zimbabwe yang tak ingin disebutkan namanya.

Perawat ini mengatakan, pada mulanya ia merasa sangat senang terhadap pekerjaan yang dia lakukan sebagai perawat. Dia bahkan terus belajar dan berhasil menjadi bidan dengan harapan dapat berperan lebih banyak untuk membantu pasien.

Setiap hari, perawat tersebut menangani proses kelahiran para perempuan Zimbabwe. Namun keterbatasan layanan kesehatan di sana membuat perawat ini harus menghadapi kenyataan pahit. Ia tak jarang harus merawat ibu yang baru melahirkan tanpa alas tidur sama sekali.

"Seorang perempuan melahirkan bayinya dan ia tertidur di atas lantai yang dingin bersama bayi yang baru ia lahirkan," kata perawat tersebut.

Beberapa hari menunggu dan tidur di atas lantai, bayi yang dilahirkan perempuan tersebut akhirnya tewas karena terkena bronkitis. Perawat tersebut merasa turut berperan dalam kematian bayi tersebut karena tak bisa berbuat banyak. "Itu sangat membuat frustasi, itu terasa menyakitkan," papar perawat tersebut.

Di sisi lain, sebagai perawat ia tak bisa menceritakan apa yang terjadi pada orang lain. Perawat tersebut mengatakan pemerintah melakukan pemecatan massal karena mengira para perawat sedang mempolitisasi situasi. Padahal, para perawat ini hanya sedang menyoroti masalah yang perlu mendapat perhatian.

Perawat tersebut mencontohkan, situasi yang terjadi di salah satu rumah sakit terbesar Zimbabwe, Harare Central Hospital, cukup menyedihkan. Para perawat terpaksa memberikan layanan di bawah standar demi membuat semuanya tampak baik-baik saja.

"Anda akhirnya akan memberikan perawatan di bawah standar hanya karena kita perlu menampilkan kesan bahwa semuanya baik-baik saja," ungkap perawat tersebut.

Credit republika.co.id

Erdogan Majukan Jadwal Pemilu di Turki

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyampaikan pidato terkait pelaksanaan referendum Turki di Istanbul (16/4)

Foto: Lefteris Pitarakis/AP

Percepatan pemilu dilakukan karena Turki perlu menerapkan sistem presidensial baru.

CB, ANKARA -- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan pemilihan umum (pemilu) di Turki akan digelar pada 24 Juni mendatang. Pernyataan ini cukup mengundang perhatian karena pemilu untuk presiden dan parlemen Turki seharusnya digelar pada November 2019.

"Kami memutuskan pemilu akan digelar pada 24 Juni 2018," ungkap Erdogan saat ditemui di Istana Kepresidenan, seperti dilansir di The Guardian, Rabu (18/4).
Keputusan ini diambil setelah Erdogan melakukan pertemuan dengan ketua partai nasionalis MHP Devlet Bahceli. Erdogan mengatakan pada mulanya ia ingin pemilu dilaksanakan sesuai jadwal.

Hanya saja, ada dua hal yang membuat Erdogan mempertimbangkan percepatan jadwal pemilu. Salah satunya adalah operasi lintas-perbatasan di Suriah. Hal lainnya adalah sejarah perkembangan di Irak dan Suriah. Erdogan juga menilai percepatan pemilu penting dilakukan karena Turki perlu menerapkan sistem presidensial yang baru dengan lebih cepat.

"Penting bagi Turki untuk mengatasi ketidakpastian," ujar Erdogan.

Selain itu, keputusan Erdogan memajukan jadwal pemilu juga dinilai berkaitan dengan kondisi ekonomi di Turki. Beberapa pihak menilai kekhawatiran akan kemerosotan ekonomi di Turki membuat Erdogan yang semula menginginkan pemilu digelar sesuai jadwal pada 2019 berubah pikiran.

Ide awal memajukan jadwal pemilu datang dari Bahceli. Keputusan Erdogan menerima ide Bahceli yang cepat ini juga cukup mengejutkan karena hanya tersisa sekitar dua bulan sebelum pemilu dilaksanakan.

Direktur Program Turki dari Washington Institute Soner Cagaptay menilai pemilu pada 24 Juni nanti akan menjadi hari bersejarah bagi Turki. Seperti diketahui, Turki belum lama ini mengubah sistem pemerintahan yang semula menganut sistem parlementer menjadi sistem presidensial. Pemilu pada 24 Juni, lanjut Cagaptay, akan menjadi momen di mana bayang-bayang kekuasaan perdana menteri benar-benar hilang dan presiden akan mengambil kuasa penuh dengan dekrit.

"Pemerintahan eksekutif akan sepenuhnya terbentuk. Kita akan beralih dari Turki yang satu menjadi (Turki) yang baru, dan itu akan menjadi satu hari yang dramatis," ungkap Cagaptay.

Di sisi lain, beberapa pihak menilai pemilu yang lebih cepat akan membuat Erdogan tak memiliki banyak pesaing. Pesaing utama Erdogan dari partai oposisi CHP telah gagal selama 16 tahun untuk memenangkan pemilu dan mengalami kesulitan untuk mendaftarkan kandidat presiden yang kredibel. Selain itu, pemimpin partai HDP Selahattin Demirtas juga sedang dipenjara dan partainya telah mengalami kehancuran dengan ditangkapnya para wali kota, kader serta anggota parlemen partai HDP.

Credit republika.co.id

Prancis Akui Tembakan 3 Rudal Pertama ke Suriah Ngadat

PARIS - Kapal frigate multimisi Prancis gagal menembakkan tiga rudal jelajah angkatan lautnya terhadap situs-situs di Suriah pada pekan lalu. Militer Prancis mengakui senjata di kapal perangnya ngadat atau macet sehingga menjalankan rencana kedua.

Serangan itu dilakukan bersama Amerika Serikat (AS) dan Inggris pada pekan lalu dengan dalih rezim Suriah menggunakan senjata kimia di Douma yang menewaskan puluhan orang.

Kapal frigate Prancis yang gagal menembakkan tiga rudal adalah kapal Languedoc. Berbeda halnya dengan AS dan Inggris yang misi serangannya tidak mengalami masalah.

"Salvo pertama tidak menyala," kata Kolonel Angkatan Darat Patrick Steiger, juru bicara Kepala Staf Gabungan Prancis, kepada Defense News pada 18 April 2018.

Setelah senjata di kapal perang tersebut ngadat, militer Prancis menjalankan rencana kedua dengan kapal perang cadangan.

"Semua target terpukul," ujarnya. "Efek militer diperoleh," katanya lagi.

Efektivitas itu menyebabkan para komandan untuk memutuskan tidak perlu melakukan serangan kedua dari kapal angkatan laut.

Steiger mengatakan, belum diketahui penyebab masalah teknis yang dialami kapal perang andalan tersebut. Ngadat-nya senjata tersebut sedang diselidiki.

Angkatan Laut Perancis dan pabrikan rudal, MBDA, belum bersedia berkomentar. Steiger juga menolak mengomentari laporan Le Mamouth bahwa Angkatan Udara Prancis tidak menembakkan rudal jelajah ke-10.

Angkatan Udara Prancis juga menolak berkomentar. Sekadar diketahui, lima jet tempur Rafale dalam misi itu masing-masing membawa dua rudal jelajah Scalp. Namun, hanya sembilan rudal yang ditembakkan.

Angkatan Laut Prancis mengerahkan tiga frigate multimisi dalam serangan di Suriah. Ketiganya adalah kapal Acquitaine, Auvergne dan Languedoc.

Credit sindonews.com

Rusia Kembali Tolak Resolusi Mengenai Suriah di DK PBB

NEW YORK - Rusia dilaporkan telah menolak sebuah resolusi di Dewan Keamanan (DK) PBB mengenai pembentukan tim investigasi gabungan untuk menyelidiki serangan senjata kimia di Suriah. Resolusi itu diajukan Prancis, dengan dukungan dari Amerika Serikat (AS) dan Inggris.

Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia menyatakan, ide pembentukan tim gabungan itu adalah sesuatu hal yang sia-sia. Sebab menurut Nebenzia, AS cs sudah menunjuk pemerintah Suriah sebagao sosok yang bersalah, sebelum adanya penyelidikan terhadap serangan itu.

"Ide pembentukan mekanisme untuk menentukan siapa yang tanggung jawab untuk penggunaan senjata kimia adalah sia-sia karena Washington dan sekutu-sekutunya sudah mengidentifikasi siapa biang keladi dari serangan itu," ucap Nebenzia, seperti dilansir Al Jazeera pada Rabu (18/4).

Ini adalah kali kedua dalam dua pekan terakhir Rusia menolak resolusi yang disampaikan oleh AS cs. Di lain sisi, AS cs juga diketahui telah dua kali menolak resolusi yang diajukan Rusia mengenai Suriah.

Di kesempatan yang sama, Nebenzia juga memperingatkan bahwa serangan yang dilancarkan oleh AS, Inggris dan Prancis akhir pekan lalu telah menyisihkan kemungkinan solusi politik untuk perang Suriah.

"Sebelum serangan udara, kami mencatat kesiapan pemerintah Suriah untuk berpartisipasi dalam negosiasi Jenewa. Sekarang, upaya-upaya ini harus diatur kembali," ungkapnya.

Credit sindonews.com

Tim Keamanan PBB Ditembaki di Douma saat Lakukan Inspeksi

DEN HAAG - Direktur Jenderal Organisasi Pelarangan Senjata Kimia atau OPCW, Ahmet Uzumcu menyatakan, tim keamanan PBB ditembaki saat memasuki kota Douma, Suriah. Hal ini memaksa tim keamanan PBB mundur dari kota tersebut.

Tim keamanan PBB datang ke Douma untuk melakukan inspeksi keamanan, guna menentukan apakan wilayah tersebut sudah cukup aman untuk dimasuki peneliti OPCW, yang akan melakukan penyelidikan atas serangan senjata kimia di kota tersebut.

"Tim PBB dilaporkan telah tiba di kota untuk melihat apakah itu cukup aman untuk mulai menyelidiki dugaan serangan kimia oleh pemerintah Suriah. Ketika mereka ditembaki, mereka memutuskan untuk mundur dari kota," kata Uzumcu, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (18/4).

Belum jelas siapa yang menembaki tim keamanan PBB tersebut. Sejauh ini, baik dari pemerintah Suriah, ataupun dari pihak pemberontak belum angkat bicara mengenai penembakan tersebut.

Dengan adanya aksi penembakan ini membuat upaya untuk menyelidiki serangan senjata kimia kembali terhambat. Sebelumnya, negara-negara Barat khawatir semakin lama tim OPCW memasuki Douma, maka semakin sedikit bukti yang tersedia mengenai serangan tersebut.

Credit sindonews.com

Trump Ancam Tinggalkan Dialog dengan Kim Jong-un

Trump (kanan) menyatakan dirinya akan meninggalkan dialog dengan Kim Jong-un (kiri), jika pihak Korut tidak memenuhi ekspektasi AS. (REUTERS/KCNA/Lucas Jackson)

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan dirinya bakal meninggalkan dialog dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang direncanakan digelar dalam waktu dekat ini, jika pihak negara terisolasi tidak memenuhi ekspektasi.

"Jika kami pikir dialog itu tidak akan sukses, kami tidak akan melakukannya," kata Trump di samping Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe di Mar-a-Lago, FLorida, Rabu (18/4). "Jika pertemuan ketika saya berada di sana tidak menghasilkan apa-apa, saya dengan hormat akan meninggalkannya."

"Saya suka selalu fleksibel--kami akan tetap fleksibel di sini."

Walau demikian, sebagaimana dikutip CNN, Trump menegaskan posisi negosiasinya dengan Pyongyang sangat kuat.

"Kami belum pernah ada di posisi seperti saat ini berhubungan dengan rezim itu, baik dengan ayah, kakek, maupun sang anak," kata Trump.

Dia juga menegaskan pemerintahannya berupaya untuk memastikan kepulangan tiga orang warga Amerika yang masih ditahan di Korea Utara, bahkan setelah Direktur Badan Intelijen Pusat (CIA) Mike Pompeo berkunjung ke Pyongyang.

"Kami selama ini berbicara soal mereka. Kami menegosiasikannya sekarang. Kami melakukannya sebaik mungkin," kata Trump. "Kami akan informasikan terus. Kami ada di sana dan kami bekerja sangat keras."

Berkeras tidak akan "mengulangi kesalahan pemerintahan sebelumnya," Trump menyerukan pemusnahan senjata nuklir dunia, tak hanya di Korea Utara.

"Kita harus melakukannya bersama. Kita harus mengakhiri senjata nuklir, idealnya di seluruh bagian dunia."

Pertemuan dengan Abe dilakukan sementara Trump menyiapkan pembicaraan historis dengan Kim. Menurut PM Jepang, hal itu merupakan langkah yang berisiko.

Kedua pemimpin negara berbicara soal masalah itu pada Selasa, didampingi para pejabat tinggi keamanan nasional. Pembicaraan sehari setelahnya berfokus pada masalah perdagangan, termasuk kemungkinan pengecualian Jepang dari tarif impor baru almunium dan baja AS.

Credit cnnindonesia.com

Korsel Pertimbangkan Kesepakatan Damai dengan Korut

Ilustrasi. (Thinkstock/SteveAllenPhoto)

Jakarta, CB -- Korea Selatan mempertimbangkan cara untuk mengubah perjanjian gencatan senjata dengan Korea Utara menjadi kesepakatan damai menjelang pertemuan Presiden Moon Jae-in dan Kim Jong-un pekan depan.

"Saya tidak tahu pernyataan bersama di Konferensi Tingkat Tinggi Antar-Korea nanti dapat mencakup pernyataan untuk mengakhiri perang, tapi kami berharap dapat memasukkan perjanjian untuk menghentikan permusuhan antara Korsel dan Korut," ujar seorang pejabat anonim keada Reuters.

Selama ini, Korut dan Korsel secara teknis masih dalam status berperang karena Perang Korea pada 1950-1953 diakhiri dengan gencatan senjata, bukan kesepakatan damai.

Perjanjian gencatan senjata itu ditandatangani oleh Korut, China, dan Komando Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dipimpin Amerika Serikat, tanpa melibatkan Korsel.

Oleh karena itu, Korsel menyatakan bahwa perdamaian ini akan sulit tercapai tanpa dukungan dari pihak-pihak terkait.

Asa perdamaian di Semenanjung Korea ini sempat padam karena Korut terus menunjukkan ambisi program senjata nuklir mereka dengan serentetan uji coba rudal hingga akhir tahun lalu.

Namun, harapan perdamaian kembali muncul setelah Kim Jong-un menyiratkan keinginan damai dengan mengungkapkan niat Korut untuk ikut serta dalam Olimpiade Musim Dingin pada awal tahun ini.

Korsel pun menyambut baik kesempatan ini dan mengupayakan segala cara agar delegasi Korut dapat menghadiri gelaran tersebut.

Hingga akhirnya atlet kedua negara pawai di bawah satu bendera dalam upacara pembukaan Olimpiade dan Presiden Moon Jae-in menjamu adik Kim Jong-un, Kim Yo-jong, di istana kepresidenan.

Kedua negara pun sepakat menggelar pertemuan tingkat tinggi pada 27 April mendatang, membuka jalan untuk perjumpaan bersejarah antara Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dengan Kim Jong-un sekitar sebulan setelahnya.

Sebelum menghadiri semua agenda bersejarah ini, Kim lebih dulu melakukan lawatan pertamanya ke luar negeri dengan menyambangi China untuk bertemu dengan Presiden Xi Jinping sebagai sekutu terdekatnya.

Harapan perdamaian antara Korut-Korsel pun semakin besar, membuka kemungkinan perbaikan hubungan komunitas internasional dengan Pyongyang.

"Banyak orang tak menyadari Perang Korea belum berakhir. Mereka sedang berdiskusi untuk mengakhiri perang. Berbicara soal kesepakatan, mereka mendapatkan restu saya untuk membicarakan hal itu," kata Trump.

Credit cnnindonesia.com

Trump Konfirmasi Direktur CIA Temui Kim Jong-un Pekan Lalu

Donald Trump mengonfirmasi bahwa Direktur CIA, Mike Pompeo, berkunjung ke Korea Utara untuk bertemu dengan Kim Jong-un pada pekan lalu. (Reuters/Win McNamee/Pool)

Jakarta, CB -- Presiden Donald Trump mengonfirmasi bahwa Direktur Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat (CIA), Mike Pompeo, berkunjung ke Korea Utara untuk bertemu dengan Kim Jong-un pada pekan lalu.

"Mike Pompeo bertemu Kim Jong Un di Korea Utara pekan lalu. Pertemuan berjalan sangat lancar dan hubungan yang baik terjalin," kata Trump melalui akun Twitter pribadinya, Rabu (18/4).

Trump mengatakan bahwa saat ini rincian rencana pertemuan antara dirinya dan Kim yang direncanakan digelar pada Mei mendatang masih terus digodok.

"Rincian pertemuan sedang dikerjakan sekarang. Denuklirisasi akan menjadi hal yang baik bagi dunia, juga untuk Korea Utara!" tulis Trump.

Pertemuan diam-diam antara Pompeo dan Kim Jong-un ini pertama kali diberitakan oleh The Washington Post yang mengutip pernyataan dua sumber pemerintahan.

Kedua orang itu mengatakan bahwa pertemuan luar biasa itu merupakan upaya untuk menyusun rencana pembicaraan langsung antara Kim dan Trump.

Peristiwa ini juga bertepatan dengan pencalonan Pompeo sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan Rex Tillerson yang kerap berselisih paham dengan Trump, terutama soal Korut.

Pada sidang uji kelayakan di Senat pekan lalu, dia Pompeo optimistis pemerintah AS bisa mewujudkan pertemuan antara Trump dan Kim.

Credit cnnindonesia.com