Delapan Orang Tewas dalam Serangan di New York

Terorisme dan AS/ilustrasi

CB, NEW YORK -- Sedikitnya delapan orang tewas dan 11 lainnya cedera di New York, Amerika Serikat (AS), setelah sopir truk masuk ke jalur sepeda di Lower Manhattan dan menabrak sejumlah orang di sana.

Dilansir dari BBC, Rabu (1/11), seorang pria berusia 29 tahun yang mengendarai truk tersebut ditembak oleh petugas polisi. Pria itu pun berhasil diringkus.

Pria tersebut diketahui bernama Sayfullo Saipov, seorang imigran yang datang ke AS pada 2010 dan menetap di Florida.

Wali Kota New York Bill de Blasio mengatakan, peristiwa ini merupakan tindakan pengecut yang ditujukan kepada warga sipil yang tidak bersalah.

"Kami tahu bahwa tindakan ini dimaksudkan untuk menghancurkan semangat kami, tapi kami juga tahu bahwa orang-orang New York kuat, orang-orang New York tangguh dan semangat kami tidak akan pernah padam oleh tindakan kekerasan dan tindakan yang dimaksudkan untuk mengintimidasi kami," kata Blasio.

Komisaris New York Police Department (NYPD) James O'Neill mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya, sebuah kendaraan yang disewa dari pengecerHome Depot menyerang pesepeda dan pejalan kaki di sepanjang jalur sepeda yang terdiri dari 20 blok. Kendaraan itu kemudian terhenti setelah menabrak bus sekolah, melukai dua orang dewasa dan dua anak.

Pengemudi muncul dengan memegang dua pistol dan berteriak-teriak. Ia ditembak di perut oleh seorang petugas polisi yang ditempatkan di dekat lokasi kejadian. Sebuah pistol paintball dan pistol pellet ditemukan dari tempat kejadian.

"Orang-orang yang meninggal dan terluka baru saja pergi, pulang kerja atau sekolah atau menikmati sinar matahari dengan sepeda mereka. Ini adalah tragedi yang sangat besar bagi banyak orang, bagi banyak keluarga di New York," kata O'Neill.

Seorang saksi yang bernama Eugene mengatakan kepada ABC Channel 7, ia melihat sebuah truk pick-up putih yang melaju cepat menyusuri jalan setapak di sepanjang West Side Highway, dekat Sekolah Menengah Stuyvesant. Kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan penuh dan melukai sejumlah orang. Ia juga mengaku mendengar sekitar sembilan atau 10 suara tembakan.

Seorang saksi lainnya mengatakan kepada jaringan TV lokal NY1 bahwa ia melihat seorang pria berjalan di sekitar persimpangan dan mendengar lima sampai enam tembakan. "Saya melihat dia memiliki sesuatu di tangannya, tapi saya tidak tahu apa itu, tapi mereka mengatakan bahwa itu adalah pistol," katanya.

Presiden AS Donald Trump telah diberitahukan tentang insiden tersebut. "Di NYC, terlihat seperti serangan lain oleh orang yang sangat sakit dan gila. Penegakan hukum akan sangat ketat. Kami tidak boleh membiarkan ISIS kembali, atau masuk negara kami setelah mengalahkan mereka di Timur Tengah dan tempat lain. Cukup!" kata Trump dalam akun Twitternya.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Kota New York Alami Teror Penembakan

Pistol/ilustrasi

CB,  NEW YORK -- Polisi Kota New York sedang menyelidiki laporan terjadinya penembakan dan serangan truk kepada sejumlah warga Manhattan pada Selasa (31/10). Setidaknya lima orang dikabarkan mengalami luka-luka akibat serangan ini.

Dilansir dari Reuters, Rabu (1/11), satu orang telah ditahan akibat insiden ini. Selain lima warga luka-luka, diduga masih ada korban lain yang tewas setelah serangan.

Seorang saksi mata melaporkan bahwa ia melihat truk pikap putih yang melaju ke arah selatan menyusuri jalan setapak di Samping West Side Highway dengan kecepatan penuh. Truk ini pun lantas menerjang beberapa orang warga.

Saksi yang bernama Eugene tersebut juga sempat melihat korban jiwa setelah kejadian. Selain itu, ia pun juga mendengar sekitar sembilan hingga 10 kali tembakan. "Tetapi saya tidak yakin dari mana asalnya," tutur Eugene.

West Side Highway berada di sebelah barat Kota Manhattan. Lokasinya persis berada di samping Sungai Hudson.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Sejumlah orang tewas ditabrak di jalur sepeda kota New York

New York (CB) - Sejumlah orang tewas dan beberapa lainnya terluka di Kota New York, Selasa sore, setelah sebuah kendaraan masuk ke jalur sepeda di pinggir Sungai Hudson di Manhattan, kata kepolisian.

Departemen Kepolisian Kota New York mengatakan di Twitter bahwa satu kendaraan menabrak kendaraan lain, kemudian supir salah satu kendaraan itu "keluar dengan mengacungkan senjata imitasi dan ditembak oleh polisi."

Kepolisian mengatakan tersangka sudah ditahan.

Seorang juru bicara kepolisian memasang satu foto yang memperlihatkan sebuah truk putih berada di jalur sepeda. Bagian depan kendaraan itu terlihat hancur. Pintu-pintu kendaraan tersebut dihiasi logo jaringan toko peralatan perangkat keras Home Depot.

Seorang saksi mata mengatakan kepada saluran televisi ABC Channel 7 bahwa ia melihat sebuah truk berwarna putih meluncur dengan kecepatan tinggi ke jalur sepeda di sepanjang West Side Highway dan menabrak sejumlah orang.

Saksi mata bernama Eugene itu mengatakan sejumlah tubuh bergeletakan di luar Sekolah Menengah Atas Stuyvesant, yang merupakan salah satu sekolah umum paling elite di kota itu.

Eugene juga melaporkan bahwa ia mendengar sekitar sembilan atau 10 suara tembakan, tapi ia tidak tahu dari arah mana suara tembakan itu berasal.

Sebuah video yang tampaknya diambil di lokasi kejadian dan beredar dalam jaringan memperlihatkan sepeda-sepeda berserakan di jalur sepeda dan dua orang terkapar di tanah.

Kantor Wali Kota New York (City Hall) mengatakan Wali Kota New York Bill de Blasio sudah diberi papaparan soal insiden tersebut.

Sementara itu, kantor kegubernuran New York mengatakan Gubernur Andrew Cuomo sedang dalam perjalanan menuju tempat kejadian.

Credit  antaranews.com

Serangan Truk Tewaskan Para Pejalan dan Pesepeda di New York

Truk SUV putih terlihat ringsek di bagian depan akibat melaju dan menabraki warga di jalur pedestrian New York City. (Reuters/Andrew Kelly)

Jakarta, CB -- Sejumlah orang tewas dan terluka akibat serangan sebuah truk yang dikebut ke jalur pejalan kaki di pinggir sungai Hudson, Manhattan, New York City, Selasa (31/10) petang waktu setempat.

Seperti dilansir dari Reuters, berdasarkan keterangan dari Departemen Polisi New York (NYPD), pengemudi truk itu memacu mobilnya menghantam warga yang berada di jalur pedestrian hingga berhenti. Sosok tersebut lalu mengeluarkan senjata, dan ditembak petugas NYPD untuk menghentikannya.



Mobil truk yang dipakai untuk menyerang pedestrian itu memiliki logo toko perlengkapan dan perkakas Home Depot pada pintunya.

Akibat serangan itu, sementara ini sebanyak enam orang telah dinyatakan tewas, dan 11 lain terluka.

Seorang saksi mata mengatakan pengemudi mobil tersebut memacu kendaraannya dengan kecepatan penuh ke arah selatan di jalur pedestrian dan pesepeda di pinggir West Side Highway. Walhasil, sejumlah orang yang berada di jalur pedestrian itu tertabrak.

Kawasan di sekitar West Side Highway lalu diamankan polisi dan disterilisasi. Ratusan petugas kepolisian diturunkan, termasuk dari skuat antibom.

Saksi yang bernama Eugene mengatakan tubuh-tubuh lalu tergeletak akibat tertabrak mobil tersebut di luar sekolah Stuyvesant—salah satu sekolah publik elite di kota itu. Tak hanya itu, Eugene mengaku mendengar sembilan hingga sepuluh bunyi tembakan meski belum tahu dari mana itu berasal.

Seorang perempuan mendapatan perawatan dari paramedis setelah serangan truk ke jalur pedestrian di New York City. (Reuters/Brendan McDermid)

Sementara itu seperti dilansir dari New York Times, beberapa siswa Stuyvesant mengaku mereka melihat pria melepas tembakan dari mobil tersebut setelah berhenti akibat menabrak bus sekolah. Belum ada konfirmasi resmi terkait hal ini.

Wali Kota New York City Bill de Blasio, dan Gubernur Negara Bagian New York Andrew Cuomo pun disebutkan segera merapat ke lokasi tragedi.



Credit  cnnindonesia.com

Sumber Identifikasi Pelaku Teror Truk di New York

Teror penabrakan menggunakan truk di New York menewaskan delapan orang dan melukai 11 lainnya. (Reuters/Brendan McDermid)

Jakarta, CB -- Dua sumber dari penegak hukum menyebut pelaku serangan teror mematikan di New York, Rabu (1/11), teridentifikasi sebagai Sayfullo Habibullaevic Saipov.

Sebelumnya, sejumlah sumber dari penegak hukum lain mendeskripsikannya sebagai laki-laki berusia 29 tahun asal Uzbekistan yang datang ke Amerika Serikat pada 2010.

Saipov yang ditembak oleh petugas polisi kini sudah melewati operasi, kata seorang sumber lain kepada CNN. Sebelum dioperasi, ia sempat berbicara dengan petugas, kata sumber tersebut. Hanya saja, tidak ada informasi soal apa yang dikatakan Saipov.

Teror terjadi ketika sebuah truk dikendarai di jalur sepeda West Side Highway, dekat World Trade Center, dan menghantam sejumlah orang.

Delapan orang tewas akibat serangan itu, sementara 11 lainnya luka-luka. Polisi masih belum mengungkapkan secara resmi identitas Saipov.

Menurut seorang sumber lain, Saipov diduga menyewa truk yang ia gunakan untuk menabraki orang-orang itu di New Jersey di hari yang sama.

Sejumlah pejabat kepolisian telah mengonfirmasi bahwa truk tersebut disewa dari Home Depot.

Sejauh ini, belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Namun, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sempat menyinggung ISIS.

"Kita tidak boleh membiarkan ISIS kembali, atau memasuki negara kita setelah kita mengalahkan mereka di Timur Tengah dan di manapun. Cukup!" kata Trump melalui Twitter.

"Turut berduka cita dan berdoa bagi keluarga korban serangan teroris di New York City. Tuhan dan negara ada bersama kalian!"

Dalam kesempatan terpisah, polisi menjelaskan kronologi singkat serangan ini. Menurut Komisioner Polisi James P O'Neill, kejadian bermula pada 15.05 Selasa waktu setempat, saat pelaku mulai menabraki sejumlah pejalan kaki dan pengendara sepeda di sepanjang jalan.

Truk kemudian bertabrakan dengan bus sekolah di Chamber Street, di mana dua orang dewasa dan dua anak-anak terluka.

Setelah tabrakan, pelaku kemudian keluar dari mobil dengan menghunus dua senjata. Polisi yang ditugaskan pertama kali langsung berkonfrontir dan menembaknya di bagian perut.

Pelaku kemudian dibawa ke rumah sakit. Polisi menyita senapan paintball dan pellet darinya.

"Identitas subjek tidak dirilis untuk saat ini, menunggu penyelidikan yang masih berjalan."


Credit  cnnindonesia.com

Gubernur New York: Pelaku Teror Truk Beraksi Sendiri

Serangan teror penabrakan truk di New York menewaskan delapan orang dan melukai 11 orang lainnya. (Reuters/Andrew Kelly)

Jakarta, CB -- Gubernur New York Andrew Cuomo mengatakan pelaku serangan teror di New York hari ini, Rabu (1/11), beraksi sendirian.

Teror terjadi ketika sebuah truk dikendarai di jalur sepeda West Side Highway, dekat World Trade Center, dan menghantam sejumlah orang.

Delapan orang tewas akibat serangan itu, sementara 11 lainnya luka-luka. Polisi masih belum mengungkapkan secara resmi identitas pelaku.

Namun, dua sumber dari penegak hukum menyebut pelaku aksi mematikan itu teridentifikasi sebagai Sayfullo Habibullaevic Saipov.

Sebelumnya, sejumlah sumber dari penegak hukum lain mendeskripsikannya sebagai laki-laki berusia 29 tahun asal Uzbekistan yang datang ke Amerika Serikat pada 2010.

Hanya beberapa jam setelah serangan, Cuomo dan Wali Kota Bill de Blasio tampak berjalan antara Parade Halloween New York City yang tampaknya tetap dilangsungkan meski baru saja terjadi sebuah insiden.

"Semua bukti menyiratkan dia bekerja sendiri," ujar Cuomo kepada CNN. "Yang biasa disebut sebagai sindrom lone wolf."

Saipov yang ditembak oleh petugas polisi kini sudah melewati operasi, kata seorang sumber lain. Sebelum dioperasi, ia sempat berbicara dengan petugas, kata sumber itu. Hanya saja, tidak ada informasi soal apa yang dikatakan Saipov.

Menurut Komisioner Polisi James P O'Neill, kejadian bermula pada 3.05 waktu setempat, saat pelaku mulai menabraki sejumlah pejalan kaki dan pengendara sepeda di sepanjang jalan.

Truk kemudian bertabrakan dengan bus sekolah di Chamber Street, di mana dua orang dewasa dan dua anak-anak terluka.

Setelah tabrakan, pelaku kemudian keluar dari mobil dengan menghunus dua senjata. Polisi yang ditugaskan pertama kali langsung berkonfrontir dan menembaknya di bagian perut.

Pelaku kemudian dibawa ke rumah sakit. Polisi menyita senapan paintball dan pellet darinya.

"Identitas subjek tidak dirilis untuk saat ini, menunggu penyelidikan yang masih berjalan."






Credit  cnnindonesia.com

Jepang Disebut Jadi Alasan China Tolak Putusan soal LCS

China masih terus membangun pulau dan kekuatan militernya di perairan sengketa Laut China Selatan. (Reuters/CSIS Asia Maritime Transparency Initiative)

Jakarta, CB -- Profesor dari Institut Hukum Internasional Universitas Kelautan Taiwan, Michael Seng-ti Gau, mengatakan Jepang menjadi salah satu alasan China enggan mengakui putusan Pengadilan Permanen Arbitrase (PCA) yang mementahkan klaimnya terhadap sebagian besar wilayah di Laut China Selatan pada 2016 lalu.

Michael mengatakan, saat sengketa LCS diproses di PCA, salah satu hakim dari Jepang yakni Shunji Yanai menjabat sebagai presiden International Tribunal for the Law of The Sea (ITLOS), yang bertugas memutus perkara.

Sementara itu, China dan Jepang memiliki riwayat sejarah yang tidak mulus, di mana Beijing menganggap Tokyo sebagai salah satu rival di kawasan.

“Keputusan PCA keluar di waktu yang salah karena saat itu seorang hakim dari Jepang duduk sebagai presiden dalam lembaga PCA. China menganggap peran [hakim asal Jepang] itu bias dalam proses arbitrase,” kata Michael dalam diskusi bertema Pengembangan Hukum dan Geopolitik Pasca-keputusan PCA dalam Isu LCS di Jakarta, Selasa (31/10).


Sengketa Laut China Selatan ini diajukan ke PCA oleh Filipina pada 2013 lalu untuk menentang klaim China di perairan itu, yang juga tumpang tindih dengan sejumlah negara lainnya di Asia Tenggara seperti Vietnam, Malaysia, Brunei.

Menurut Michael, pengajuan arbitrase ini pun tidak sah dan kurang bijaksana karena dilakukan secara sepihak tanpa berdiskusi dengan China.

Michael mengatakan, suatu sengketa bisa dibawa ke pengadilan arbitrase jika ada kesepakatan dari pihak berkonflik yang dalam hal ini adalah negara.

“Dari awal isu LCS ini salah, karena Filipina tidak pernah berdiskusi dengan China sebelum Manila berinisiatif membawa masalah ini ke PCA,” kata Michael.

Namun, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, tak sepakat dengan pernyataan Michael. Menurutnya, walau sengketa itu diproses di saat yang tepat pun, ia pesimistis China akan mematuhi putusan PCA karena merguikan negaranya.

“Hukum internasional itu masih seperti hukum rimba, [negara] yang kuat yang bisa melaksanakan dan menentukan. Kita kan tahu sendiri dalam hal LCS, keputusan PCA menguntungkan negara-negara kecil sehingga sulit untuk mendorong negara besar [China] untuk mematuhinya,” ujar Hikmahanto.

Lebih lanjut, dia berharap China mau mematuhi keputusan PCA dengan melunakkan sikap agresif terhadap klaimnya di LCS demi membangun rasa percaya negara di Asia Tenggara.

“Saya harap China mau ikut keputusan PCA untuk beri contoh kepada negara di kawasan dan negara besar lain seperti Amerika Serikat—rivalnya di kawasan—bahwa sebagai emerging power, China tunduk dengan hukum internasional,” kata Hikmahanto.



Credit  cnnindonesia.com

RI: Beijing Agresif Klaim Laut China Selatan untuk Saingi AS

 

Ilustrasi armada AS di Laut China Selatan. (REUTERS/Stringer)

Jakarta, CB -- Pejabat Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman mengatakan China terus bersikap agresif di Laut China Selatan karena faktor persaingan kekuatan dengan Amerika Serikat di Kawasan.

Deputi Kedaulatan Maritim Arief Havas Oegroseno pada Selasa (31/10) mengatakan China terus membangun instalasi militer dan pulau buatan di perairan sengketa itu untuk memperjelas posisi dan kekuatannya di Asia, meski Pengadilan Permanen Arbitrase (PCA) telah mementahkan klaimnya, 2016 lalu.

"AS telah melakukan serangkaian operasi patroli laut di LCS untuk meredam [China]. Karena itu China berkeras untuk mengklaim wilayah LCS, bahkan dengan aspek militernya," kata Havas dalam diskusi bertema Pengembangan Hukum dan Geopolitik Pasca-keputusan PCA dalam Isu LCS di Jakarta.

“Dengan kebangkitannya dalam beberapa tahun terakhir, China saat ini ingin memperjelas tempat dan posisinya di kawasan terutama dalam isu ini.”

Sejak sebagian besar wilayah LCS diklaim oleh China, perairan itu menjadi salah satu kawasan yang sangat rentan akan konflik. Klaim tersebut tumpang tindih dengan sejumlah negara lain di Asia Tenggara, seperti Filipina, Brunei, dan Malaysia.

Meski bukan termasuk negara yang ikut mengklaim wilayah di LCS, AS selama ini berupaya menekankan kebebasan bernavigasi di jalur perdagangan bernilai US$5 trilun per tahun itu agar tetap dianggap sebagai perairan internasional.

Karena ada kepentingan AS dan China tidak mau tersaingi di kawasannya sendiri, menurut Havas, keputusan PCA pun tak bisa meredam ambisi China.

“Mungkin ada perubahan setelah keputusan PCA, tapi tidak besar,” kata Havas.

AS rutin menggelar operasi di Laut China Selatan. (Reuters/Erik De Castro)

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama pejabat Kementerian Luar Negeri RI mengatakan keputusan PCA tidak cukup untuk menghentikan langkah China karena minim dukungan dari negara di kawasan dalam penerapannya.

Siswono, Kepala Badan Pengembangan dan Analisis dan Kebijakan Kemlu, mengatakan tak ada satupun negara yang menyatakan dukungan resmi terhadap implementasi putusan PCA meski negara-negara ASEAN selama ini menekankan pentingnya penjagaan stabilitas keamanan dan perdamaian di LCS.
Sementara itu, Indonesia sendiri selama ini selalu menganggap klaim China tak sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Kelautan (UNCLOS) dan putusan PCA mengamini pandangan tersebut, kata Siswono.

Walau demikian, kata dia, PCA tak bisa dipungkiri telah menahan negara-negara berkepentingan hingga tidak konfrontasi signifikan di Laut China Selatan.

“Walau PCA tak bisa menghentikan pembangunan pulau buatan dan instalasi militer di LCS, setidaknya yang terpenting adalah [PCA] bisa mencegah konfrontasi besar selama beberapa tahun terakhir, tidak seperti tahun 1970-an di mana China dan Vietnam benar-benar saling todong karena sengketa di LCS.”



Credit  cnnindonesia.com

Cina Kebut Proyek Pembangunan Laut Cina Selatan

Kapal keruk Cina terlihat di perairan sekitar Karang Mischief di Kepulauan Spartly, Laut Cina Selatan. Cina diduga sedang membangun landasan udara ketiga.

CB, BEIJING -- Sebuah citra satelit baru-baru ini memperlihatkan Cina secara diam-diam melakukan lebih banyak pembangunan dan reklamasi di Laut Cina Selatan. Hal ini mengindikasikan Beijing akan segera memperkuat klaimnya atas wilayah perairan strategis tersebut.

Dengan perhatian global yang terfokus pada ketegangan di Semenanjung Korea serta Kongres Partai Komunis Cina belum lama ini, persengketaan di Laut Cina Selatan tak mendapatkan ruang pemberitaan dalam beberapa bulan terakhir. Hal ini menjadi keuntungan bagi Cina untuk mengembangkan proyeknya di Laut Cina Selatan.

 

Citra satelit baru-baru ini menunjukkan Cina terus membangun fasilitas di pulau North dan Tree di pulau Paracel yang diperebutkan. Jalur perdagangan strategis yang melintasi pulau-pulau tersebut akan tetap menjadi pemicu utama perselisihan global di Laut Cina Selatan.

 

Meningkatnya proyek pembangunan di Laut Cina Selatan sebelumnya telah disinggung oleh Presiden Cina Xi Jinping dalam Kongres Partai Komunis Cina beberapa waktu lalu. "Konstruksi di pulau dan batuan karang di Laut Cina Selatan telah mengalami kemajuan yang mantap," ujar Xi saat itu.

 

Juru bicara Kementerian Pertahanan Cina Ren Guoqiang menegaskan pulau-pulau yang telah dibangun di Laut Cina Selatan, tak terbantahkan masuk dalam teritorial negaranya. Oleh sebab itu, ia berpendapat tak benar jika ada pihak yang menuding Cina tengah melakukan ekspansi militer dengan membangun pulau-pulau serta fasilitasnya di sana.

 

"Anda tidak bisa mengatakan pembangunan di pulau dan terumbu karang di Laut Cina Selatan serta pembangunan fasilitas pertahanan yang diperlukan di sana merupakan sebuah ekspansi penyebaran militer," kata Guoqiang.

 

"Kami percaya saat ini situasi di Laut Cina Selatan pada umumnya baik. Dan semua pihak yang terkait harus bekerja sama untuk melindungi perdamaian dan stabilitas di sana," ujar Guoqiang.

 

Amerika Serikat (AS) tetap mengkhawatirkan ketegangan yang memayungi proyek reklamasi serta pembangunan fasilitas militer Cina di Laut Cina Selatan. Terlebih lagi dengan adanya beberapa pihak yang hendak menggunakan taktik pemaksaan untuk mengukuhkan klaimnya atas wilayah perairan tersebut.

 

"Kami secara konsisten meminta Cina, juga penggugat lainnya, untuk menahan diri dari reklamasi lebih lanjut, pembangunan fasilitas baru, militerisasi fitur yang dipersengketakan," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Michael Cavey.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Pakar: Filipina Dekati China untuk Pertegas Kedaulatan di LCS

Sejak Rodrigo Duterte menjabat sebagai presiden, Filipina mendekatkan diri ke China dan malah menjauh dari sekutu lamanya, Amerika Serikat. (Reuters/Erik De Castro)

Jakarta, CB -- Profesor Hubungan Internasional dan Kebijakan China dari Universitas Filipina, Aileen SP Baviera, mengatakan pendekatan Presiden Rodrigo Duterte ke China merupakan strategi Filipina untuk menegaskan wilayah kedaulatannya di Laut China Selatan (LCS).

Baviera menilai kedekatan Filipina dengan China di era Duterte bukan berarti sikap negara itu melemah dalam menghadapi Beijing terkait sengketa di LCS. Ia juga menekankan, kedekatan Duterte dengan China bukan berarti Filipina mengabaikan tuntutannya sendiri ke Pengadilan Arbitrase Tetap (PCA) yang keputusannya tak diakui China karena menolak klaim Beijing di LCS.

“Presiden Duterte saat ini seakan meminta waktu untuk meningkatkan hubungan bilateral dengan China sebelum mengangkat kembali isu arbitrase LCS tersebut pada waktu yang tepat,” tutur Baviera dalam diskusi Pengembangan Hukum dan Geopolitik Pasca-keputusan PCA dalam Isu LCS, di Jakarta, Selasa (31/10).

Baviera menegaskan ada banyak perbedaan antara pemerintahan Duterte dan pendahulunya, Benigno S Aquino III, dalam menjalankan politik luar negeri Filipina.

Saat Aquino berkuasa, Filipina bersikap cukup keras terhadap China, khususnya mengenai sengketa wilayah di LCS. Filipina pun menjadi satu-satunya negara yang mengajukan gugatan terhadap China soal LCS ke PCA pada 2013.

Namun, sejak Duterte menjabat sebagai orang nomor satu di negara itu, Filipina mendekatkan diri ke China dan malah menjauh dari sekutu lamanya, Amerika Serikat.



Filipina bahkan menyiratkan tanda positif ketika China meminta berdialog setelah PCA menolak semua klaim Beijing di LCS. Sampai saat ini, Duterte pun tak pernah vokal mengangkat isu LCS.

“Hari demi hari Filipina terus mengakomodasi kepentingan China di LCS. Ini membuat sebagian orang heran dan menimbulkan pertanyaan ke mana kebijakan Filipina akan berlabuh. Namun, saya percaya Duterte tahu konsekuensi dari strateginya tersebut,” kata Baiera.

Di tempat yang sama, Profesor Universitas Hosei Jepang, Tetsuo Kotani, pun mengakui bahwa kedekatan Filipina dengan China ini membuat Beijing sedikit melunak dalam menghadapi masalah LCS.


Sejak Duterte mendekati Xi, tutur Kotani, China tak terlalu agresif di LCS karena meski memenangkan gugatan PCA, Filipina tak menjadikan keputusan PCA sebagai instrumen untuk menghilangkan eksistensi China di LCS.

“Kenapa China tidak bersikap terlalu ‘gaduh’ di LCS sejak putusan PCA keluar? Karena Filipina sebagai penggugat, di era Duterte tak mengangkat putusan peradilan itu sebagai senjata untuk melumpuhkan kehadiran China di LCS,” kata Kotani.

Melanjutkan pernyataannya, Kotani berkata, “Meski militerisasi dan pembangunan di LCS tetap berlanjut, sikap China di LCS setidaknya tak seramai dan seagresif saat isu LCS masih diproses PCA. Ini tandanya keputusan PCA dan pendekatan Filipina memliki sedikit pengaruh terhadap China."




Credit  cnnindonesia.com

SpaceX luncurkan roket pembawa satelit Korsel

Ilustrasi - Roket SpaceX Falcon 9 hilang ke angkasa setelah meluncur dalam misi pengiriman perbekalan menuju Stasiun Antariksa Internasional dari landas pacu bersejarah 39A di Pusat Antariksa Kennedy di Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat, Minggu (19/2/2017). (REUTERS/Joe Skipper/djo/17)

Miami (CB) - SpaceX meluncurkan sebuah roket Falcon 9 pada Senin (30/10) yang membawa satelit komunikasi Korea Selatan (Korsel) untuk memperkuat cakupan broadband di Asia tenggara dan Timur Tengah.

Roket tersebut meluncur ke langit di atas Cape Canaveral, Florida pada pukul 15.34 (1934 GMT), mendorong Koreasat-5A ke orbit geostasioner sekitar 36.000 kilometer dari Bumi.

Satelit itu didesain untuk menggantikan versi sebelumnya, disebut Koreasat 5, yang diluncurkan pada 2006. Satelit itu diluncurkan dengan sukses, kata SpaceX, 45 menit setelah peluncuran.

Beberapa menit setelah diluncurkan, roket tersebut memisahkan diri dan bagian yang tinggi – disebut tahap pertama – menyalakan mesinnya dan memanuver sirip grid untuk memandu roket itu sendiri agar bisa kembali melakukan pendaratan tegak lurus di atas sebuah platform di laut.

Kurang dari sembilan menit setelah peluncuran, roket itu mendarat di atas sebuah droneship yang diberi tanda X dan diberi label "Of Course I Still Love You".

Peluncuran pada Senin ini merupakan yang ke-16 kali bagi Space X pada tahun ini, dan yang ke-19 dalam dua tahun terakhir, demikian seperti dilansir AFP.

Credit  antaranews.com

Arab Saudi akan sarikan uranium untuk swasembada nuklir

Peta sejumlah negara kawasan Jazirah Arab. (Repro: World Atlas)

Abu Dhabi (CB) - Arab Saudi berencana menyarikan uranium di dalam negeri sebagai bagian dari program tenaga nuklirnya dan melihat hal tersebut sebagai langkah menuju "swasembada" dalam membuat bahan bakar atom, kata pejabat tinggi, Senin.

Menyarikan uranium juga masuk akal dari sudut pandang ekonomi, kata Hashim bin Abdullah Yamani, kepala badan pemerintah Saudi, yang bertugas dalam perencanaan nuklir, King Abdullah City for Atomic and Renewable Energy (KACARE).

Dalam pidato di pertemuan tenaga nuklir internasional di Abu Dhabi, ia tidak menyebutkan apakah Arab Saudi berusaha memperkaya dan mengolah ulang uranium, langkah dalam siklus bahan bakar, yang sangat rawan karena dapat membuka peluang penggunaan material tersebut untuk militer.

Negara pengekspor utama minyak dunia itu mengatakan bahwa mereka ingin memanfaatkan kekuatan atom untuk tujuan damai, hanya untuk membuat variasi pasokan energinya, dan akan memberikan kontrak konstruksi untuk dua reaktor nuklir pertamanya pada akhir 2018.

"Mengenai produksi uranium di kerajaan itu, ini langkah pertama kami menuju swasembada dalam membuat bahan bakar nuklir," kata Yamani dalam pertemuan itu, yang diselenggarakan Badan Tenaga Atom Dunia (IAEA).

"Kami memanfaatkan bijih uranium yang telah terbukti efisien secara ekonomi," jelasnya.

Pembangkit atom membutuhkan uranium diperkaya hingga sekitar 5 persen kemurnian, namun teknologi yang sama dalam proses ini juga dapat digunakan untuk memperkaya logam berat ke tingkat senjata yang lebih tinggi.

Masalah itu menjadi inti kekhawatiran Barat dan regional mengenai kerja nuklir Iran, musuh Arab Saudi, dan menyebabkan kesepakatan 2015 di mana Iran setuju untuk membekukan program tersebut selama 15 tahun demi mendapatkan pembebasan sanksi.

Pada Senin, kepala IAEA Yukiya Amano mengatakan bahwa Iran mematuhi kesepakatan nuklir yang ditandatangani dengan kekuatan dunia dan telah dipertanyakan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Berdasarkan atas kesepakatan tersebut, Iran dapat memperkaya uranium hingga kemurnian 3,67 persen, sekitar tingkat normal untuk pembangkit listrik niaga, demikian Reuters.

Credit  antaranews.com

Kota Fiksi di Gurun Arab Saudi

Mohammed bin Salman

CB, Di gurun pasir barat laut Arab Saudi, satu-satunya gangguan ber-mil-mil gurun adalah bangkai pesawat amfibi Catalina. Pesawat ini ditinggalkan oleh pilot Amerika pada 1960. Dan saat ini, di badan pesawat itu terlihat banyak coretan dalam bahasa Arab (grafiti).

Di sinilah Pangeran Putra Mahkota Arab Saudi merencanakan Neom, sebuah awal kota yang akan lebih besar dari Dubai. Ia membanyangkan akan memiliki lebih banyak robot daripada manusia di sana. Putra Mahkota Mohammed bin Salman membayangkannya sebagai "lompatan peradaban untuk kemanusiaan" di luar batasan tradisional Saudi dan pusat bisnis dengan manufaktur maju, bio-tech, media dan maskapai penerbangan.

"Kami menginginkan robot utama dan pertama di Neom, robot nomor satu. Semuanya akan memiliki hubungan dengan kecerdasan buatan, dengan Internet merupakan segalanya," ujar Pangeran Putra Mahkota tersebut dalam sebuah wawancara di samping Ritz Carlton di Riyadh.

Kota Sci-fi dibayangkan dengan perkantoran berkialauan dan hotel mewah mewakili usaha Saudi untuk mengubah negara yang tadinya kaya dari hasil minyaknya, sementara saat ini menghadapi tekanan finansial yang terpuruk.

Kota ini akan menjadi mikrokosmos dari Arab Saudi 2.0 dengan pemimpinnya yang sedang menyusun ulang ekonomi negara agar sesuai dengan dunia modern. Kota-kota besar lainnya di padang pasir telah banyak jatuh, namun ada harapan seperti pembuatan taman senilai 10 miliar dolar AS di pinggir kota Riyadh yang sebagian besar tidak dihuni.

Spesialis Timur Tengah, James Dorsey mengatakan, kota merupakan upaya untuk menciptakan zona ekonomi yang lebih efisien dan akan membutuhkan waktu untuk reformasi. "Pertanyaannya adalah apakah seseorang dapat mengisolasi sebuah kota besar dari efisiensi negara tersebut," ujarnya di Nanyang Technological University of Singapura.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Sempat Bersitegang, Korsel dan China Sepakat 'Berdamai'

Foto/Ilustrasi/Istimewa

SEOUL - Korea Selatan (Korsel) dan China sepakat untuk bekerja dengan cepat guna menormalisasi hubungan bilateral keduanya. Hubungan kedua negara sempat buntu akibat penyebaran sistem anti rudal THAAD milik Amerika Serikat (AS).

Instalasi sistem anti rudal Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) milik AS telah merusak kepentingan bisnis perdagangan serta bisnis Korsel dan China. China meyakini radar kuat THAAD dapat digunakan untuk melihat ke dalam wilayahnya. Sementara Korsel dan AS berulang kali mengatakan bahwa THAAD hanya berfungsi untuk mempertahankan diri dari ancaman rudal yang terus meningkat dari Korea Utara (Korut).

"Kedua belah pihak berbagi pandangan bahwa penguatan pertukaran dan kerja sama antara Korea dan China melayani kepentingan bersama mereka dan setuju untuk segera melakukan pertukaran dan kerja sama di semua wilayah kembali pada jalur pembangunan normal," kata kementerian luar negeri Korea Selatan dalam sebuah pernyataan seperti dilansir dari Reuters, Selasa (31/10/2017) .

Presiden Korsel Moon Jae-in akan mengadakan pertemuan puncak dengan Presiden China Xi Jinping di sela-sela pertemuan puncak negara-negara Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Vietnam pada 10-11 November, kata seorang pejabat istana presiden Korsel dalam sebuah pertemuan briefing terpisah.

Sementara dalam sebuah pernyataan yang terkoordinasi, kementerian luar negeri China mengatakan kedua negara telah sepakat untuk mengembalikan relasi mereka ke jalur yang normal "sebelumnya".

"Korea Selatan mengakui kekhawatiran China atas masalah THAAD dan memperjelas bahwa penggelaran tersebut tidak ditujukan ke negara ketiga dan tidak membahayakan kepentingan keamanan strategis China," kata kementerian luar negeri China.

"China mengulangi penolakannya terhadap pengerahan THAAD, namun mencatat posisi Korea Selatan dan berharap Korea Selatan dapat menangani masalah ini dengan tepat," tambahnya.

Awal bulan ini, Korsel dan China sepakat untuk memperbarui perjanjian pertukaran mata uang senilai USD56 miliar, sementara maskapai penerbangan China dilaporkan berencana untuk mengembalikan rute penerbangan ke Korsel.

Sebagai bagian dari upaya untuk pemulihan hubungan, kedua negara baru-baru ini mengadakan perundingan tingkat tinggi, yang dipimpin oleh Nam Gwan-pyo, wakil direktur keamanan nasional Korsel, dan Kong Xuanyou, asisten menteri luar negeri China, yang memimpin pada kesepakatan hari Selasa .

"Kedua Pihak sepakat untuk meningkatkan komunikasi dan kerja sama strategis dalam menghadapi program nuklir dan rudal Korut," kata pernyataan tersebut.

Pyongyang telah melakukan program pengujian rudal yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam beberapa bulan terakhir, dan juga uji coba nuklir terbesarnya pada awal September. Hal ini membuat marah sekutu utamanya China dan memberikan sanksi lebih jauh dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan AS. 

Credit  sindonews.com

AS, Jepang, dan Korsel Rundingkan Korut

Nuklir Korea Utara.

CB, HAWAII -- Pejabat senior pertahanan Amerika Serikat (AS), Korea Selatan (Korsel), dan Jepang menggelar perundingan trilateral di markas Komando Pasifik AS di Hawaii, Ahad (29/10). Pejabat pertahanan dari ketiga membahas tentang krisis dan pengembangan senjata oleh Korea Utara (Korut).

Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Kepala Staf Gabungan AS Joseph Dunford. Ia bersama pejabat-pejabat militer dari Korsel dan Jepang saling bertukar pandangan mengenai uji coba rudal balistik serta rudal jarak jauh oleh Pyongyang.

"Bersama-sama mereka meminta Korut menahan diri dari provokasi yang tidak bertanggung jawab yang dapat memperburuk ketegangan regional serta agar menjauh dari jalur yang rusak dan ceroboh," kata markas Komando Pasifik AS dalam sebuah pernyataan.

Pada 11 Oktober lalu, Menteri Luar Negeri Korea Utara (Korut) Ri Yong-ho menuding Presiden AS Donald Trump telah menyalakan sumbu perang terhadap negaranya. Ia menilai, perselisihan dan perseteruan antara Korut dengan AS memang tak bisa lagi diselesaikan dengan kata-kata.

Ri Yong-ho menyoroti pernyataan Trump ketika berpidato di Majelis Umum PBB pada September lalu. Kala itu, Trump dengan tegas mengatakan bahwa dirinya tak akan segan untuk mengahncurkan Korut bila berani menyerang AS atau sekutunya, yakni Jepang dan Korsel.

"Dengan pernyataannya yang berani dan gila di PBB, Trump, bisa Anda katakan, telah menyalakan sumbu perang melawan kita," ujar Ri Yong-ho seperti dilaporkan laman The Independent.

Menurutnya, dialog memang tak mungkin lagi dapat menyelesaikan masalah antara Korut dan AS. "Kita harus menyelesaikan skor akhir hanya dengan hujan api, bukan dengan kata-kata," ucap Ri Yong-ho menjelaskan.

Walaupun telah dijatuh sanksi bertubi-tubi oleh Dewan Keamanan PBB, Korut menyatakan tak akan menghentikan program nuklir dan rudalnya. Mereka mengklaim pembangunan rudal dan nuklir dilakukan untuk kepentingan pertahanan dalam merespons ancaman agresi AS.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Kelompok Ekstremis Hindu di India Kecam Taj Mahal

Taj Mahal India

CB, NEW DELHI -- Sekelompok orang di India menggelar aksi untuk menolak Taj Mahal sebagai ikon negara dalam beberapa bulan terakhir. Seperti dilansir The Guardian, Senin (30/10), kelompok ini menyebut diri mereka kalangan nasionalis dan religius Hindu.

Belum lama ini, lanjut laporan media tersebut, seorang tokoh garis keras Hindu mengecam Taj Mahal sebagai aib bagi identitas India. Alasannya, bangunan yang termasuk Tujuh Keajaiban Dunia itu merupakan warisan peradaban Islam, alih-alih Hindu sebagai agama mayoritas India.

Taj Mahal terletak di negara-bagian Uttar Pradesh, India. Prokontra seputar Taj Mahal sebagai bangunan khas India telah lama mencuat, tetapi baru kali ini menjadi perbincangan di tingkat elite.

Yogi Adityanath, seorang politikus nasional asal Uttar Pradesh, meminta publik untuk melihat perspektif historis siapa yang membangun Taj Mahal. Adityanath memiliki rekam jejak sebagai politikus anti-Muslim.

"Yang penting adalah, bangunan itu dibangun dengan darah dan keringat para petani dan pekerja India," kata Adityanath, seperti dikutip The Guardian, Senin (30/10).

Selain Adityanath, perdana menteri India Narendra Modi juga disebut-sebut memiliki sentimen terhadap kejayaan Islam di masa lalu India. Dalam sebuah kesempatan, Modi diketahui menyebutkan, masa kekuasaan Muslim di India utara tidak ubahnya kolonial Inggris karena sama-sama memperbudak rakyat India.

Kalangan Hindu garis-keras kerap mengutip pernyataan kontroversial seorang budayawan lokal, PN Oak. Beberapa klaimnya antara lain, dunia pernah dipimpin penguasa Hindu, bahasa Inggris hanyalah sebuah dialek dalam bahasa Sansakerta, dan gereja Westminster Abbey di Inggris merupakan kuil Hindu.

Tentang Taj Mahal, Oak mengklaimnya sebagai sebuah kuil Hindu bernama lengkap Tejo Mahalaya. Klaim-klaim semacam Oak telah dibantah kalangan sejarawan akademik. Itu (klaim Oak) sungguh-sungguh salah dan absurd, kata R Nath, sejarawan arsitektur yang telah menghasilkan belasan buku tentang Dinasti Mughal.

Sejarawan lainnya, Rana Safvi, bahkan telah menemukan sejumlah manuskrip yang menyebutkan cara Shah Jahan mendapatkan lahan untuk Taj Mahal. Shah Jahan (meninggal 1666) merupakan kaisar Dinasti Mughal kelima yang dimakamkan di kompleks Taj Mahal. Rana menegaskan, prokontra seputar Taj Mahal hanya isu politik sehingga seakan-akan sejarah India adalah pertentangan antara Islam dan Hindu.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Ribuan Warga Nasionalis dan Biksu Dukung Militer Myanmar

Tentara Myanmar (Ilustrasi)

CB, YANGON -- Lebih dari 2.000 orang berbaris menggelar aksi demonstrasi di Yangon pada Ahad (29/10) waktu setempat. Mereka turun ke jalan untuk mendukung militer negara tersebut yang mendapat kritikan keras dari masyarakat internasional atas kekerasan terhadap ratusan ribu minoritas Muslim Rohingya di Rakhine utara. 

Para demonstran membawa spanduk yang bertuliskan pujian untuk panglima militer Myanmar Min Aung Hlaing. Mereka juga mengkritik komunitas global karena menekan tentara atas perlakuan mereka terhadap etnis Rohingya. Para demonstran tersebut terdiri dari kaum nasionalis Buddha dan Biksu.

"Tatmadaw sangat penting bagi negara ini, melindungi kelompok etnis, ras dan agama kami," kata salah satu demonstran Nan Aye Kyi saat demonstrasi melewati Yangon. Tatmadaw adalah nama resmi angkatan bersenjata Myanmar.

"Saya ingin mendesak Anda untuk mendukung militer. Hanya jika militer diperkuat maka kedaulatan kita akan diamankan," kata seorang biksu nasionalis senior, Zagara,di hadapan banyak orang.

Myanmar berada di bawah kekuasaan militer selama 50 tahun sampai November 2010 ketika pemerintahan militer digantikan oleh pemerintahan sipil yang didukung militer baru.

Lebih dari 600 ribu Muslim Rohingya melarikan diri dari perbatasan sejak tindakan keras dari militer mulai 25 Agustus. Sejak saat itu, tentara Myanmar dituduh membakar desa-desa etnis rohingya dan melakukan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pembunuhan dan perkosaan. PBB telah melabeli tindakan keras tentara tersebut sebagai contoh pembersihan etnis dalam buku teks sekolah.

Tekanan internasional meningkat pada pemerintahan Myanmar dan pemimpin de facto Aung San Suu Kyiyang telah dituduh menutup mata terhadap kekejaman yang dilakukan militer.
Meskipun ada tekanan internasional, dukungan untu Suu Kyi dan tindakan militer di Rakhine masih tetap tinggi di Myanmar yang mayoritas beragama Buddha. Orang-orang di sana menganggao Rohingya sebagai imigran ilegal dari Bangladesh.

Seperti dilansir Asian Correspondent, Senin (30/10), lembaga pemerhati hak asasi manusia(HRW) mengecam demonstrasi tersebut. terutama dukungan terhadap Aung Hlaing. Direktur HRW Eropa Lotte Leich mencuitkan melalui akun Twitter-nya bahwa jenderal bertanggung jawab untuk kampanyr pembersihan etnis brutal melawan Rohingya.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Bela Balfour, Menlu Johnson: Saya Bangga Inggris Ciptakan Israel

Menteri Luar Negeri Inggris Borish Johson bangga negaranya berperan menciptakan negara Israel. Foto/REUTERS

LONDON - Menteri Luar Negeri (Menlu) Inggris Borish Johnson membela Deklarasi Balfour yang menjadi cikal bakal negara Israel di tanah Palestina. Menlu Johnson mengaku bangga negaranya beperan dalam menciptakan Israel.

Kamis pekan merupakan seratus tahun Deklarasi Balfour, sebuah surat 67 kata dari Menlu Inggris saat itu; Arthur Balfour, yang melontarkan dukungan London untuk penciptaan tanah air orang-orang Yahudi di wilayah Palestina.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan berkunjung ke London untuk memperingati ulang tahun tersebut.

Pernyataan Menlu Johnson tetap kontroversial, karena munculnya Israel telah membuat jutaan orang Palestina menderita dan pertikaian selama bertahun-tahun antara kedua komunitas terus berlanjut sampai hari ini.

”Saya bangga dengan peran Inggris dalam menciptakan Israel,” katanya yang dilansir surat kabar The Telegraph.”Dokumen tersebut sangat diperlukan untuk menciptakan sebuah negara besar,” katanya lagi, yang dikutip Senin (30/10/2017).

Namun dia memperingatkan bahwa salah satu keberatan utama Deklarasi Balfour—bahwa hak-hak masyarakat non-Yahudi harus dilindungi—belum sepenuhnya terwujud.

Dalam artikel surat kabar itu, Johnson mengatakan bahwa dia sedang menulis pemikirannya di ruangan yang sama yang digunakan Balfour satu abad yang lalu.

Dia memuji surat tahun 1917 tersebut. “Karena tujuan moral yang tak terbayangkan; untuk memberi orang-orang yang teraniaya dengan tanah air yang aman dan nyaman,” katanya.

London, lanjut dia, tetap berkomitmen pada solusi dua negara, yakni Israel dan Palestina.

”Saya tidak ragu bahwa satu-satunya solusi yang tepat untuk konflik tersebut menyerupai yang pertama kali ditemukan di kertas oleh orang Inggris lainnya, Lord Peel, dalam laporan Komisi Kerajaan di Palestina pada tahun 1937, dan itulah visi dua negara bagian untuk dua orang,” lanjut Johnson.

Perbatasannya, kata dia, seharusnya seperti sebelum perang Enam Hari 1967, dengan Yerusalem sebuah wilayah bersama.”Dan pertukaran lahan yang setara untuk mencerminkan kepentingan nasional, keamanan, dan agama masyarakat Yahudi dan Palestina,” imbuh dia. 

”Satu abad ke depan, Inggris akan memberikan dukungan apa pun yang kita bisa untuk menutup ring dan menyelesaikan masalah Deklarasi Balfour yang belum selesai,” papar dia.




Credit  sindonews.com

Palestina Desak Inggris Minta Maaf Soal Deklarasi Balfour

Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah mendesak Inggris untuk meminta maaf atas Deklarasi Balfour. Foto/Istimewa

RAMALLAH - Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah mendesak Inggris untuk meminta maaf atas Deklarasi Balfour. Deklarasi, yang dirilis 100 tahun lalu adalah cikal bakal munculnya Israel.

Hamdallah mengatakan deklarasi Balfour, yang dibuat oleh Menteri Luar Negeri Inggris kala itu yakni Arthur Balfour telah menjadi "ketidakadilan historis" terhadap rakyat Palestina.

Dia juga mengatakan bahwa Inggris seharusnya tidak merayakan deklarasi tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Perdana Menteri Inggris Theresa May beberapa waktu lalu menggelar makan malam di London untuk menandai lahirnya deklarasi tersebut dalam pembentukan Israel pada tahun 1948.

"Perayaan tersebut merupakan tantangan bagi opini publik internasional, yang mendukung kepentingan nasional kita," kata Hamdallah dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Anadolu Agency pada Senin (30/10).

Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan anggota pemerintahannya sebelumnya mengklaim bahwa mereka siap untuk menuntut pemerintah Inggris terkait Deklarasi Balfour, dengan alasan bahwa hal tersebut menyebabkan perpindahan 700 ribu orang Palestina pada tahun 1948.

Namun, sampai saat ini belum ada langkah konkret yang dilakukan pemerintah Palestina dalam mengajukan tuntutan tersebut.

Credit  sindonews.com

IAEA: Iran Terapkan Kesepakatan Nuklir

Kepala badan pengawas nuklir dunia IAEA Yukiya Amano juga bertemu dengan Presiden Iran Hassan Rouhani.

CB, ABU DHABI -- Sekretaris Jenderal Badan Atom Internasional (IAEA) Yukiya Amano telah melakukan inspeksi ke Iran untuk mengetahui komitmen Teheran dalam mematuhi kesepakatan nuklir. Menurut Amano, hingga saat ini Iran masih menunjukkan komitmen untuk menaati kesepakatan nuklir yang tercapai pada 2015.

"IAEA dapat menyatakan bahwa komitmen terkait (kesepakatan) nuklir tersebut sedang diterapkan (oleh Iran)," ungkap Amano dalam sebuah konferensi pers di Abu Dhabi setelah melakukan perjalanan ke Iran pada Ahad (29/10).

Ia meminta agar Iran tetap sepenuhnya melaksanakan poin-poin dalam kesepakatan nuklir. "Ini adalah dorongan utama pertemuan di Iran. Mengenai kegiatan inspeksi kami, mereka melaksanakan tanggung jawab mereka tanpa masalah," ujarnya.

Ketika melakukan inspeksi ke Iran, Amano menggelar pertemuan dengan Presiden Iran Hassan Rouhani dan pejabat lainnya. Amano mengungkapkan pada pertemuan tersebut ia menyampaikan bahwa kesepakatan nuklir merupakan sebuah keuntungan yang signifikan untuk proses verifikasi.

Kendati demikian, Amano menolak mengomentari kebijakan Amerika Serikat (AS) terhadap Iran. Hal itu menyusul keputusan Presiden AS Donald Trump yang menolak untuk memperpanjang kesepakatan nuklir dengan Teheran.

Pertengahan Oktober lalu, Trump telah mencabut dukungannya terhadap kesepakatan nuklir Iran.Sejak tercapainya kesepakatan nuklir Iran pada 2015, Kongres AS mewajibkan presiden untuk mengesahkan kembali kesepakatan tersebut setiap 90 hari sebagai bukti bahwa Iran melaksanakan janjinya.
Sejak menjabat sebagai presiden AS, Trump telah dua kali mengesahkan kesepakatan nuklir tersebut. Namun ia menolak melakukan hal ini untuk yang ketiga kalinya. Trump menuding Iran telah melanggar kesepakatan nuklir dengan membangun senjata nuklir berbahaya. Ia juga mengklaim bahwa Teheran menyokong gerakan teroris di Timur Tengah.

Kendati demikian, Hassan Rouhani telah menegaskan bahwa Iran akan terus membangun rudal karena hal itu tak melanggar keaepakatan internasional. "Kami telah membangun, sedang membangun, dan akan terus membangun rudal. Dan ini tidak melanggar kesepakatan internasional," kata Rouhani saat berpidato di parlemen Iran, Ahad (29/10).

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Kepala Atom PBB: Iran Laksanakan Komitmen Nuklir

Rakyat Iran sambut kesepakatan Nuklir dengan Enam Kekuatan Dunia

CB, NEW YORK -- Kepala badan atom PBB pada Ahad (29/10) kembali menyampaikan Iran melaksanakan komitmen kesepakatan nuklir 2015.

Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) mengatakan di dalam siaran pers Direktur Jenderalnya Yukiya Amano bertemu dengan Presiden Iran Hassan Rouhani, Wakil Presiden dan Presiden Organisasi Energi Atom Iran Ali Akbar Salehi dan Menteri Luar Negeri Mohammad Javad Zarif, selama kunjungan ke Ibu Kota Iran, Teheran.

Sejak Januari 2016, IAEA telah mengabsahkan dan memantau pelaksanaan Iran atas komitmennya yang berkaitan dengan nuklir berdasarkan Rencana Aksi Menyeluruh Gabungan (JCPOA), yang disahkan dengan suara bulat oleh Dewan Keamanan PBB pada 2015.

Kesepakatan itu antara lima anggota tetap Dewan Keamanan ditambah Jerman, Uni Eropa (UE) dan Iran menetapkan mekanisme aktif bagi batas pemantauan atas program nuklir Iran, dan pada saat yang sama melicinkan jalan bagi pencabutan sanksi PBB terhadap negeri tersebut.

Siaran pers itu mengatakan kegiatan pemantauan dan pengabsahan IAEA dilaksanakan dengan cara objektif dan tidak memihak dan sejalan dengan modalitas yang ditetapkan oleh JCPOA serta standar pelaksanaan pencegahan.

Amano kembali menyatakan JCPOA menyampaikan hasil jelas dari sudut pandang pengabsahan, dan menekankan pentingnya bagi pelaksanaan penuh oleh Iran atsemua komitmennya yang berkaitan dengan nuklir untuk membuat JCPOA berkelanjutan.

Presiden Iran Hassan Rouhani pada Ahad mendesak kepala nuklir PBB tersebut mengkonfirmasi negaranya masih mematuhi kesepakatan nuklir itu dengan negara besar dunia setelah Presiden AS Donald Trump menolak untuk mensahkan kembali kesepakatan tersebut.

Kunjungan Amano dilakukan saat Kongres AS mempertimbangkan kesepakatan itu. Penolakan Trump pada Oktober untuk mensahkan kembali kesepakatan tersebut telah memicu perang baru kata-kata antara Iran dan Amerika Serikat.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Menlu Saudi: Iran Halangi Perdamaian di Yaman

Kondisi wilayah di Sanaa, Yaman, akibat perang antara milisi Houthi dan pendukung Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi.

CB, RIYADH -- Arab Saudi mengecam Iran dan menganggap negara itu telah menghalangi upaya perdamaian di Yaman. Arab Saudi menuduh rezim Teheran telah memasok senjata ke militan Houthi dan ke pasukan yang setia kepada mantan Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Arab Saudi Adel Al-Jubeir mengaku sangat menyesalkan situasi kemanusiaan di medan pertempuran. Menurutnya, Houthi sejauh ini telah menyerang 600 kendaraan dan 65 kapal yang membawa persediaan bantuan.

"Iran telah menghambat semua upaya untuk menemukan solusi damai terhadap konflik Yaman, yang telah menyebabkan kegagalan perundingan politik antara pemerintah Yaman yang sah dan militan," kata Al-Jubeir, dalam acara pertemuan para menlu dan pemimpin militer negara-negara koalisi pimpinan Arab Saudi, di Riyadh, Ahad (29/10).

Pertemuan tersebut dilakukan sepekan setelah Menlu AS Rex Tillerson mengadakan pembicaraan dengan pejabat Dewan Kerja Sama Teluk (GCC). Pembicaraan itu sebagian besar fokus pada peran Iran di seluruh wilayah.

Pertemuan yang dilakukan selama enam jam ini membahas mengenai cara-cara untuk meningkatkan koordinasi politik, militer, dan kemanusiaan di Yaman. Pertemuan tersebut juga meminta upaya intensif memastikan pemerintah Yaman yang sah dapat memperluas kewenangan atas keseluruhan wilayah Yaman.

Mengacu pada kondisi menyedihkan Yaman, Al-Jubeir mengatakan, militan Houthi atau mereka yang setia kepada mantan Presiden Saleh akan gagal beroperasi jika Iran berhenti memberikan dukungan. Iran tidak menyanggah dukungannya terhadap pemberontakan, namun menolak tuduhan penyelundupan senjata ke Houthi.

"Iran tidak peduli dengan penderitaan orang-orang Yaman yang kelaparan. Militan juga mencoba menyerang kota suci Makkah, serta memprovokasi sentimen dan kemarahan dunia Muslim," ujar Al-Jubeir.

"Ketika kita berbicara tentang Yaman dan aliansi kita untuk mendukung pemerintah yang sah, kita harus mengingat kejahatan yang telah mereka lakukan terhadap orang-orang Yaman, serangan mereka terhadap negara-negara tetangga Yaman termasuk Arab Saudi dan UEA, serta ancaman terus-menerus terhadap stabilitas kawasan ini," tambah dia.

Dalam pertemuan yang sama, Kepala Staf Militer Arab Saudi Jenderal Abdel Rahman bin Saleh Al-Banyan, mengatakan pasukan Yaman telah menguasai 85 persen wilayah negara. Mereka juga telah mengambil semua tindakan pencegahan untuk melindungi warga sipil sesuai dengan hukum humaniter internasional.

Credit  republika.co.id

Menlu Spanyol: Kami tak Ingin Ambil Alih Katalunya

Warga mengibarkan bendera Katalan pada unjuk rasa di Barcelona

CB, MADRID -- Menteri Luar Negeri Spanyol Alfonso Dastis mengulangi posisi pemerintahnya bahwa pemimpin Katalan yang dipecat, Carles Puigdemont, dapat mencalonkan diri dalam pemilihan baru pada Desember mendatang. Namun ia menekankan hal itu bisa terjadi jika Puigdemont tidak dipenjara.

"Kami tidak mengambil otonomi Katalunya, kami baru membangunnya kembali, sebenarnya," kata Dastis kepada Sky News, yang dimuat pada Senin (30/10).
Puigdemont dipecatdari jabatannya setelah Madrid melucuti otonomi Katalunya karena mendeklarasikan kemerdekaan. Pemerintaah pusat Spanyol kini telah menguasai institusi Katalan. Sedangkan Jaksa penuntut Spanyol sedang mempersiapkan untuk mengajukan tuntutan pidana kepada Puigdemont dan pejabat Katalan lainnya karena melanggar hukum Spanyol.
Namun Puigdemont mengatakan, ia tidak menganggap perintah dari Madrid yang menyingkirkannya dari kekuasaannya.
Puigdemont mendesak oposisi demokratis untuk memerintah langsung dari Madrid.
Sementara itu Menteri Dalam Negeri Juan Ignacio Zoido telah menulis surat kepada semua petugas polisi di Katalunya untuk meminta kesetiaan mereka sebagai era baru yang dimulai di wilayah tersebut.
Dia juga mengingatkan kepada anggota polisi daerah,yang sekarang berada di bawah kendali langsung dari Madrid, bahwa tugas merekauntuk mematuhi perintah dan menjamin hak dan kebebasan semua orang.

Menurut BBC, penangkapan Puigdemont kemungkinan akan memicu demonstrasi. Dan barangkali merupakan salah satu alasan mengapa menteri dalam negeri menulis surat tersebut. Perwira polisi senior mengatakan mereka telah mematuhi perintah untuk menurunkan foto-foto berbingkai dari pemimpin yang dipecat dari kantor polisidi seluruh wilayah tersebut.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Dianggap Pemberontak, Pemimpin Catalonia Terancam Masuk Penjara

Jaksa penuntut Spanyol dilaporkan sedang mempersiapkan tuntutan pemberontakan terhadap Puigdemont atas partisipasinya dalam deklarasi kemerdekaan Catalonia. Foto/Reuters

BARCELONA - Media-media di Spanyol melaporkan bawha jaksa penuntut Spanyol sedang mempersiapkan tuntutan pemberontakan terhadap Presiden Catalan Carles Puigdemont atas partisipasinya dalam deklarasi kemerdekaan sepihak Catalonia.

Melansir Sputnik pada Senin (30/0), menurut hukum Spanyol, pemberontakan adalah sebuah kejahatan yang dapat dihukum hingga 30 tahun penjara. Tuduhan dapat dijatuhkan kepada Puigdemont segera setelah pencabutan wilayah otonomi Catalonia mulai berlaku pada hari ini.

Seperti diketahui, Perdana Menteri Spanyol Mariana Rajoy mengumumkan telah membubarkan parlemen Catalonia sebagai respon atas deklarasi kemerdekaan itu, dan mengumumkan bahwa pemilihan daerah akan dihelat pada 21 Desember mendatang di bawah kekuatan pembersihan.

Puigdemont kemduian mengatakan bahwa dia tidak mengakui perintan yang disampaikan Rajoy. Dia juga menyerukan "oposisi demokratis" untuk bergerak oleh pemerintah Spanyol.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Spanyol Alfonso Dastis mengatakan bahwa pemimpin Catalan yang digulingkan tersebut dapat "secara teoritis" mencalonkan diri dalam pemilihan jika dia tidak dipenjara sampai pemungutan suara.

"Saya tidak tahu aktivitas yudisial apa yang akan terjadi antara sekarang dan 21 Desember. Jika dia (Puigdemont] tidak dimasukkan ke dalam penjara pada saat itu saya pikir dia memenuhi syarat," kata Dastis. 

Credit  sindonews.com

Pemimpin Catalonia Dilaporkan Mengungsi ke Belgia

Pemimpin Catalonia Carles Puigdemont dan sejumlah pejabat Catalonia lainnya dilaporkan saat ini telah mengungsi ke ibukota Belgia, Brussels. Foto/Reuters

MADRID - Pemimpin Catalonia Carles Puigdemont dan sejumlah pejabat Catalonia lainnya dilaporkan saat ini telah mengungsi ke ibukota Belgia, Brussels. Puigdemont bertolak ke Belgia tidak lama setelah pemerintah pusat Spanyol mencabut otonomi Catalonia dan membubarkan pemerintahan daerah tersebut.

Menurut laporan media-media Spanyol, seperti dilansir dari Reuters pada Senin (30/10), di Belgia, Puigdemont akan kembali mendeklarasikan kemerdekaan Catalonia atas Spanyol.

Sementara itu, Menteri Migrasi Belgia Theo Francken menuturkan, pemberian suaka politik kepada pemimpin Catalan Carles Puigdemont akan tidak realistis jika dia memintanya. Dia lalu menggarisbawahi posisi negaranya sebagai oposisi dalam kebuntuan politik di Spanyol.

"Tidaklah realistis jika Anda melihat situasinya. Mereka sudah membicarakan hukuman penjara. Pertanyaannya adalah, sejauh mana dia akan mendapatkan pengadilan yang adil," kata Francken. Ia pun mengungkapkan akan sulit bagi Spanyol untuk mengekstradisi Puigdemont dalam kasus seperti itu.

Sebelumnya, media-media di Spanyol melaporkan bawha Jaksa Oenuntut Spanyol sedang mempersiapkan tuntutan terhadap Puigdemont atas partisipasinya dalam deklarasi kemerdekaan sepihak Catalonia. Puigdemont akan dituntut pasal pemberontakan.

Menurut hukum Spanyol, pemberontakan adalah sebuah kejahatan yang dapat dihukum hingga 30 tahun penjara. Tuduhan dapat dijatuhkan kepada Puigdemont segera setelah pencabutan wilayah otonomi Catalonia mulai berlaku pada hari ini. 

Credit  sindonews.com

Menteri: Belgia Bisa Beri Suaka Pemimpin Separatis Catalonia

Menteri Imigrasi Belgia, Theo Francken, membuka kemungkinan negaranya memberikan suaka bagi pemimpin separatis Catalonia, Carles Puigdemont. (AFP Photo/Emmanuel Dunand)

Jakarta, CB -- Menteri Imigrasi Belgia, Theo Francken, membuka kemungkinan negaranya memberikan suaka bagi pemimpin separatis Catalonia, Carles Puigdemont, di tengah krisis politik di Spanyol.

"Itu bukan tidak mungkin, melihat situasi sekarang ini," ujar Francken kepada badan penyiaran VTM, sebagaimana dikutip AFP, Minggu (29/10).

Francken membuka kemungkinan ini setelah Puigdemont dipecat dari jabatannya sebagai Presiden Catalonia karena mendeklarasikan pemisahan diri daerah tersebut dari Spanyol, sesuai dengan hasil referendum.

Tak hanya dipecat, Puigdemont juga terancam diadili atas tuduhan pemberontakan. Terkait kemungkinan tersebut, Francken mengaku tak yakin Spanyol akan memberlakukan sistem peradilan yang baik bagi Puigdemont.


Melihat gejala tersebut, Francken tak menutup kemungkinan Belgia memberikan suaka bagi Puigdemont jika sang mantan presiden Catalonia itu meminta.

"Melihat tekanan dari Madrid dan ancaman hukuman penjara, pertanyaan besar apakah dia masih memiliki kesempatan berkata jujur di hadapan pengadilan," ujarnya kepada AFP.

Esteban Gonzalez Pons selaku juru bicara partai berkuasa di Spanyol, Partai Populer, mengatakan bahwa komentar Francken itu tidak dapat diterima.

"Itu adalah tuduhan serius terhadap sistem hukum Spanyol yang harus segera dikoreksi. [Francken] melanggar prinsip solidaritas dan kerja sama loyal antara negara anggota Uni Eropa," demikian bunyi pernyataan resmi Pons.


Perdana Menteri Belgia, Charles Michel, pun angkat bicara dan mengatakan bahwa memberikan suaka kepada Puigdemont sama sekali tidak ada dalam agenda negaranya.

"Saya meminta Theo Francken tidak menyiramkan minyak ke api yang sudah membara," tutur Michel kepada kantor berita Belga.

Sementara itu, Wakil PM Belgia, Alexander De Croo, melontarkan komentar lebih pedas dengan mengatakan bahwa pernyataan Francken tersebut "tidak pintar."

"Komentar seperti ini tidak membantu dan tidak mewakilkan posisi pemerintah. Kita harus menenangkan warga, bukan menyulut emosi mereka," kata De Croo.


Komentar Francken ini memang sangat berbeda dengan para pejabat di Belgia, juga sebagian besar pemimpin negara-negara anggota Uni Eropa yang sangat jarang dan berhati-hati menyatakan pendapatnya mengenai isu pemisahan diri Catalonia dari Spanyol ini.

Permasalahan ini mulai mengemuka setelah Catalonia menggelar referendum kemerdekaan pada 1 Oktober lalu. Hasil referendum menunjukkan sebagian besar warga Catalonia memilih untuk merdeka dari Spanyol.



Credit  cnnindonesia.com

Rusia Pertimbangkan Kurangi Kehadiran Militer di Suriah

Rusia dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk pengurangan kehadiran militernya di Suriah. Foto/Istimewa

MOSKOW - Rusia dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk pengurangan kehadiran militernya di Suriah. Rencana ini muncul di tengah keberhasilan pasukan pemerintah Suriah dalam perang melawan teroris.

Rencana tersebut menetapkan bahwa hanya unit polisi militer, dan penasihat militer, serta sebuah kontingen yang diperlukan untuk perlindungan fasilitas di Hmeymim dan Tartus akan tetap berada di Suriah. Selebihnya akan dipulangkan secara bertahap ke Rusia.

Seorang sumber di pemerintahan Rusia menuturkan pihaknya juga mungkin akan menarik sebagian jet tempur yang beroperasi di Suriah. "Namun sistem pertahanan udara  akan tetap berada di Suriah," ucap sumber tersebut.

"Bagaimanapun juga Presiden Rusia, yang juga merupakan Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Vladimir Putin akan membuat keputusan akhir," sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Senin (30/10).

Sementara itu, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan keputusan semacam ini tidak akan dimumkan kepada publi. Sedangkan Kementerian Pertahanan Rusiatelah membantah informasi ini, dan mengatakan bahwa tidak ada rencana untuk mengurangi kehadiran militer Rusia di Suriah. 

Credit  sindonews.com

Ar-Raqqah masih diduduki koalisi pascakekalahan ISIS

Dokumen foto Kota Raqqa (Ar-Raqqah) pada 22 Juni 2016 dari Komite Hak Asasi Manusia Suriah (SHRC). (shrc.org)

Seruan oleh AS dan sekutunya untuk membangun kembali Ar-Raqqah tak lebih dari kebohongan ..."

Damaskus (CB) - Kementerian Luar Negeri Suriah pada Minggu (29/10) mengumumkan Ar-Raqqah, tempat kelompok ISIS baru-baru ini telah dikalahkan, masih diduduki pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat (AS) dan petempur sekutunya dari Pasukan Demokratik Suriah (SDF).

Kota Ar-Raqqah masih menjadi kota yang diduduki dan kota itu takkan pernah dipandang sudah dibebaskan, kecuali prajurit militer Suriah memasukinya, demikian pernyataan sikap Pemerintah Suriah.

Kementerian Luar Negeri Suriah menuduh AS dan SDF, yang merupakan pasukan darat yang mengusir anggota ISIS dari ibu kota de faktonya, bersekongkol dengan ISIS untuk memasuki kota tersebut dan mengirim mereka ke daerah lain untuk memerangi militer Suriah.

Sementara itu, militer Suriah juga mengatakan AS dan sekutunya merayakan "apa yang mereka katakan sebagai pembebasan Ar-Raqqah di atas mayat warga sipil" di kota yang dikabarkan 90 persennya menjadi puing.

"Seruan oleh AS dan sekutunya untuk membangun kembali Ar-Raqqah tak lebih dari kebohongan dan penipuan pendapat umum dengan tujuan menutupi kehancuran yang telah mereka sebabkan di Ar-Raqqah," catat Kementerian Luar Negeri Suriah.

Pada 17 Oktober 2017 SDF menyatakan kelompok itu membebaskan Ar-Raqqah setelah empat bulan pertempuran melawan gerilyawan ISIS.

Kelompok ISIS pada 2014 mengumumkan bahwa Ar-Raqqahj sebagai ibu kota de fakto mereka, setelah mengumumkan kekhalifahan sendiri di Suriah.

Credit  antaranews.com

Kendali Spanyol atas Catalonia diuji

Demonstran pro-kesatuan ambil bagian dalam dalam unjuk rasa di pusat Barcelona, Spanyol, Minggu (29/10/2017). (REUTERS/Yves Herman/cfo/17)

Madrid (CB) - Kendali Spanyol atas Catalonia diuji pada Senin, ketika para politikus dan pegawai negeri sipil kembali bekerja di tengah ketidakpastian apakah mereka akan menerima pemerintahan langsung yang dijalankan pemerintah pusat untuk menghentikan upaya kemerdekaan daerah itu.

Ratusan ribu pendukung penyatuan Spanyol pada Minggu turun ke jalanan Barcelona dalam aksi unjuk kekuatan dari apa yang disebut mayoritas diam sementara para pemimpin politik mendesak kemerdekaan untuk Catalan.

Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy memulai kendali langsung atas daerah itu pada Jumat. Dia memecat pemerintahan separatis dan menyerukan pemilihan umum cepat pada 21 Desember.

Meski demikian, beberapa anggota paling terkemuda dalam pemerintahan Catalan, termasuk presiden Carles Puigdemont dan wakil presiden Oriol Junqueras mengatakan mereka tidak menerima tindakan itu dan hanya rakyat Catalonia yang bisa membubarkan mereka.

Kelompok sipil di balik kampanye pro-kemerdekaan telah menyerukan pembangkangan sipil luas dan telah memberikan instruksi rinci kepada sekitar 200.000 pegawai negeri sipil yang bekerja untuk pemerintah daerah Catalan mengenai bagaimana mereka harus berlaku.

Kebanyakan dari mereka memulai kerja pukul 09.00 dan kalau banyak di antaranya tidak muncul atau memutuskan untuk tidak menerima instruksi, maka itu akan menimbulkan keraguan pada strategi pemerintah Spanyol untuk menggariskan kebijakan dalam krisis kurang satu bulan yang telah mengganggu pertumbuhan ekonomi dan memicu keresahan sosial.

Masih belum jelas apakah pejabat senior pemerintah dan parlemen yang mendeklarasikan kemerdekaan daerah dari Spanyol pada Jumat akan berusaha mendapat akses ke kantor-kantor mereka dan apakah kepolisian Catalan, Mossos d‘Esquadra, akan mencegah mereka.

Koran La Vanguardia mewartakan pada Minggu bahwa anggota kabinet Catalan telah meninggalkan kantor mereka, yang sekarang efektif berada di bawah kendali pemerintah pusat.

Beberapa menteri Spanyol mengatakan pada akhir pekan mereka yakin para pegawai negeri akan mematuhi perintah dan mengingatkan bahwa mereka yang tidak patuh bisa kehilangan pekerjaan.

Kementerian Dalam Negeri Spanyol menunjuk kepala kepolisian daerah baru pada Sabtu, yang menegaskan bahwa 17.000 aparat kepolisian harus tetap netral.

Menteri Dalam Negeri Juan Ignacio Zoido memuji Mossos atas kerja mereka dalam surat terbuka Minggu dan mendorong mereka menerima arahan sementara dari Madrid.

"Kami membuka babak baru dan dalam babak baru ini Mossos d‘Esquadra akan kembali menjadi polisi bagi semua Catalan. Ini tugas kalian," tulis Zoido dalam surat itu.

Ujian respons pemerintahan yang lain adalah apakah perusahaan-perusahaan akan menghentikan perpindahan mereka dari Catalonia dalam upaya mencari stabilitas dan kepastian legal setelah beberapa ratus pindah awal bulan ini.

Tindakan pemerintah menerapkan pemerintahan langsung mendapat dukungan dari beberapa pelobi bisnis berpengaruh di Catalonia, yang menyeru perusahaan-perusahaan tetap beroperasi di daerah itu, demikian menurut siaran kantor berita Reuters.

Credit  antaranews.com

Pemuda Indonesia Jadi Sekjen Asia Youth International Model United Nations

Asia Youth International Model United Nations (AYIMUN) akan digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, November mendatang. Foto/AYIMUN

JAKARTA - Dua pemuda Indonesia, Muhammad Rizal Saanun dan Dominique Virgil Tuapetel terpilih menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Wakil Sekjen Asia Youth International Model United Nations (AYIMUN).

Muhammad Rizal Saanun berasal dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sedangkan Dominique Virgil Tuapetel berasal dari Universitas Indonesia.

Keduanya terseleksi dari 16 pemuda asal lima negara, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan India. Kelima negara itu digandeng  penyelenggara seiring dengan meningkatnya kualitas AYIMUN.

Ke-16 pemuda itu terpilih juga melalui proses seleksi berkas dan wawancara yang sangat ketat dengan melihat pengalaman dalam mengikuti dan memimpin sidang model united nations.

“Salah satu hal yang membanggakan untuk Indonesia adalah dengan terlibatnya putra-putri terbaik Indonesia sebagai sekretaris jenderal dan wakil sekretaris jenderal pada ajang yang diselenggarakan tahunan tersebut,” kata pihak penyelenggara dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Senin (30/10/2017).

“Muhammad Rizal Saanun dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Dominique Virgil Tuapetel dari Universitas Indonesia  dirasa sangat mampu oleh penyelenggara untuk mengemban tugas penting tersebut setelah dilihat komunikasi verbal yang sangat baik dan pengalaman yang terampil,” lanjut penyelenggara.

Puncak acara tahunan ini akan berlangsung pada 3-6 November 2017 di Sunway Putra Hotel Kuala Lumpur. Sebanyak 500 delegasi terseleksi dari 5330 pendaftar siap untuk mengikuti ajang ini.

Sejumlah 18 negara dari penjuru Asia akan berkompetisi memperebutkan gelar juara yang terbagi menjadi 7 sidang dengan 7 topik pembahasan terkait “Enhancing Global Power through Diplomacy and Regional Integration”.

Tema itu diangkat mengingat urgensitas pemuda untuk ikut andil dalam mengatasi isu-isu yang dihadapi saat ini oleh masyarakat global. Adapaun 7 jenis sidang yang dipersiapkan antara lain ARF (ASEAN Regional Forum), UNHRC (United Nations Human Rights Council), UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organizations), UNHCR (United Nations High Commissioner For Refugees), IMF (International Monetary Fund), WHO (World Health Organizations) and OIC (Organizations of Islamic Coorperation).

Para pemuda-pemudi terbaik dari setiap negara dengan latar belakang yang berbeda-beda akan memperebutkan 8 gelar juara di tujuh jenis sidang yang disediakan. 

Credit  sindonews.com

Singapura Larang Dua Ulama Masuki Negaranya

Alasan Singapura melarang kedua ulama tersebut karena dinilai radikal, dan dianggap berbahaya bagi toleransi di Singapura. Foto/Istimewa

SINGAPURA - Pemerintah Singapura dilaporkan telah melarang dua orang ulama untuk memasuki negaranya. Alasan Singapura melarang kedua ulama tersebut karena dinilai radikal, dan dianggap berbahaya bagi toleransi di Singapura.

Kedua ulama yang dilarang masuk ke Singapura diketahui bernama Ismail Menk, yang merupakan seorang warga negara Zimbabwe. Lalu, ulama kedua adalah Haslin bin Baharim, seorang warga negara Malaysia.

"Menk mengatakan umat Islam tidak diizinkan untuk mengucaplan selamat kepada orang-orang dari agama lain saat mereka merayakan hari keagaman mereka," kata Kementerian Dalam Negeri Singapura, seperti dilansir Reuters pada Senin (30/10).

Sedangkan Baharim dianggap mempromosikan perselisihan antara Muslim dan non-Muslim. "Pandangan mereka tidak dapat diterima dalam konteks masyarakat multi-ras dan multi-agama di Singapura," sambungnya.

Kementerian itu kemudian menuturkan, Menk dan Baharim diketahui berencana untuk melakukan sesi keagamaan di sebuah kapal yang berangkat dari Singapura setelah aplikasi mereka untuk dapat berkhotbah di Singapura ditolak.

Larangan semacam ini bukan hanya berlaku bagi ulama. Singapura melarang semua pemuka agama, baik itu Islam, Kristen, dan agama lainnya untuk memasuki negara mereka jika dinilai memiliki pandangan radikal.

Bulan lalu, pihak berwenang mengatakan bahwa mereka menolak permohonan dua pengkhotbah Kristen  untuk berbicara di Singapura karena mereka telah membuat komentar meremehkan, dan merendahkan agama lain. 

Credit  sindonews.com

Syekh Tamim: Saudi Ingin Menggulingkan Pemerintahan Qatar

Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani (kiri).

CB, QATAR -- Emir Qatar mengatakan sekelompok negara Arab yang memblokade negaranya selama hampir lima bulan mengingingkan adanya perubahan pemerintahan di Doha.

Berbicara kepada program televisi AS, 60 Minutes, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani mengatakan, sangat jelas bahwa kuartet yang dipimpin Saudi mencoba untuk memaksakan perubahan kepemimpinan di Qatar.

"Sejarah juga mengatakan kepada kita, mengajari kita, mereka mencoba untuk melakukan itu sebelumnya, pada tahun 1996 setelah ayah saya menjadi Emir," katanya dilansir dari laman Aljazirah, Senin (30/10).

Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir dan Bahrain memutuskan hubungan dengan Qatar pada 5 Juni dan memberlakukan embargo darat, laut dan udara, menuduh Qatar mendukung terorisme. Pemerintah di Doha membantah tuduhan tersebut.

"Mereka tidak menyukai independensi kami, cara kami berpikir, visi kami untuk kawasan ini," kata Sheikh Tamim. "Kami ingin kebebasan berbicara untuk orang-orang di wilayah ini dan mereka tidak senang dengan itu, dan oleh karena itu mereka berpikir bahwa ini adalah ancaman bagi mereka."

Sheikh Tamim menjadi emir pada 2013 pada usia 33 tahun, setelah ayahnya, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, mengalihkan kekuasaan kepadanya.

Sheikh Hamad telah mengambil alih kekuasaan pada 1995, sementara ayahnya sedang dalam perjalanan ke luar negeri. Dia selamat dari usaha kudeta tahun 1996 dan pada tahun-tahun berikutnya Qatar mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, dibantu oleh cadangan gas alamnya yang sangat besar.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Emir Qatar: Kami tak akan Menutup Aljazirah

Suasana newsroom di kantor pusat Aljazirah.

CB, DOHA -- Emir Qatar Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani memperingatkan mereka tidak menerima intervensi terkait kedaulatan Qatar.

"Kedaulatan kami adalah garis merah. Kami tidak terima ada seseorang yang mencampuri kedaulatan kami," kata Al Thani, seperti dilansir Middle East Monitor, Senin (30/10).

Berbicara dalam wawancara program '60 Minutes' di saluran Amerika CBS Channel, dia mengatakan jaringan televisi Aljazirah tidak akan ditutup. "Kami tidak akan menutup Aljazirah," ujarnya.

Sedangkan mengenai hubungan Qatar-Iran, Al Thani menjelaskan Iran adalah tetangganya. "Kami memiliki banyak perbedaan dan kebijakan luar negeri dengan Iran. Ketika negara-negara itu, saudara kami memblokir semuanya, satu-satunya cara menyediakan makanan dan obat bagi rakyat adalah melalui Iran," katanya.

Menurutnya, alasan sebenarnya blokade itu adalah karena negara-negara tersebut tidak senang dengan kemerdekaan Qatar, kebebasan berbicara di kawasan dan anggapan bahwa Qatar adalah ancaman.

Untuk menyelesaikan krisis tersebut, Al Thani mengatakan dia bersedia duduk bersama dengan negara yang memblokade Qatar.

"Kami ingin mengakhiri (krisis) ini. Saya selalu mengatakannya. Jika mereka berjalan satu meter ke arah kami, saya bersedia berjalan 10 ribu mil ke arah mereka," katanya.

Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir memutuskan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Qatar awal Juni lalu karena dituduh mendukung terorisme. Qatar membantahnya. 

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Mantan Ketua Kampanye Donald Trump Menyerahkan Diri

Paul Manafort (kanan) saat menjadi ketua tim kampanye Donald Trump untuk Pilpres 2016. (AFP PHOTO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Drew Angerer)

Jakarta, CB -- Mantan petinggi tim kampanye Donald Trump dalam Pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS) 2016, Paul Manafort menyerahkan diri ke biro investigasi federal (FBI) di Washington.

Seperti dilansir dari Reuters, Manafort tiba di kantor FBI di Washington pada Senin (30/10) pagi waktu setempat atau malam WIB. Dia lalu diperiksa FBI sebelum dipindahkan beberapa saat kemudian. Selain Manafort, anggota tim kampanye Trump yang lain, Rick Gates pun menyerahkan diri ke otoritas. Gates diperiksa ditempat terpisah oleh FBI, dan lalu dipindahkan bersama Manafort ke pengadilan distrik federal di Washington beberapa saat kemudian.



Penyelidikan yang menjurus kepada Manafort diketahui pada Juli lalu ketika FBI menggeledah rumah miliknya di Virginia. Selain itu pun, pada saat sama dilakukan penyelidikan tranksaksi finansial, serta pekerjaan lama Manafort di sebuah partai politik Ukraina yang pro-Rusia.

Dalam hal ini, Manafort disebutkan dikenai 12 dakwaan yang di antaranya meliputi konspirasi dan pencucian uang dan gagal melaporkan kepemilikan rekening bank di luar negeri. Dakwaan yang sama juga diarahkan Gates yang tak lain mitra bisnis serta wakil Manafort di tim kampanye Trump dalam pilpres 2016. Dakwaan yang diajukan untuk Manafort dan Gates menyatakan kedua orang tersebut berkonspirasi merugikan Amerika Serikat selama atau sekitar dan antara 2006 hingga 2017.



Manafort, 68, memimpin tim kampanye Trump pada Juni hingga Agustus 2016 sebelum mengundurkan diri berdasarkan laporan yang menyatakan dirinya menerima pembayaran ilegal dari partai Ukraina yang pro-Rusia.

Trump yang kini telah menjabat presiden Amerika Serikat (AS) segera menanggapi dakwaan dan tindakan Manafort menyerahkan diri ke penegak hukum. Trump melontarkan tanggapannya tersebut lewat akun Twitter.

‘Sorry, namun [kecurangan] ini terjadi bertahun-tahun lalu, sebelum Paul Manafort menjadi bagian dari kampanye Trump,’ demikian kicauan sang presiden lewat akun Twitter pribadinya.

Akibat dakwaan terhadap Manafort, mantan manajer kampanye Trump itu terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Pimpinan Senat dari partai Demokrat, Chuck Schumer, mendesak pemerintahan Trump tak melakukan apapun untuk mengintervensi proses penegakan hukum tersebut.


Credit  cnnindonesia.com

Dua orang dekat Donald Trump didakwa kolusi dengan Rusia

Presiden Amerika Serikat Donald Trump (REUTERS/Joshua Roberts)

Washington (CB) - Para penyidik dugaan intervensi Rusia dalam Pemilu Amerika Serikat 2016 resmi mengajukan dakwaan kepada bekas manajer kampanye Predisen Donald Trump, Paul Manafort, dan orang dekat Trump lainnya, Rick Gates, dengan pasal pencucian uang, Senin waktu setempat atau Selasa WIB.

Mantan penasihat Trump ketiga yang didakwa adalah George Papadopoulos mengaku bersalah awal Oktober silam karena telah berbohong kepada FBI.

Ini adalah perkembangan menghebohkan dari investigasi selama lima bulan pimpinan Pengacara Khusus Departemen Kehakiman AS Robert Mueller mengenai keterlibatan Rusia dalam mengarahkan orientasi Pemilu AS yang tujuannya memenangan Trump dan kolusinya dengan orang-orang dekat Donald Trump.

Manafort (68) yang sudah lama menjadi kader Republik, dan Gates, telah diseret ke pengadilan federal di Washington.

Kedua orang menyatakan tidak bersalah dalam dakwaan berisi 12 tuduhan kriminal mulai dari pencucian orang sampai menjadi agen-agen tak resmi pemerintah Ukraina yang pro-Rusia.

Hakim telah memerintahkan mereka dikenai tahanan rumah. Manafort dikenai jaminan 10 juta dolar, sedangkan Gates 5 juta dolar. Mereka akan muncul lagi di pengadilan Kamis pekan ini.

Credit  antaranews.com