Paspornya Dicabut India, Zakir Naik Tak Punya Kewarganegaraan

Zakir Naik, ulama kondang asal India. Foto/REUTERS

NEW DELHI - Zakir Naik, ulama kondang asal India kini tidak memiliki kewarganegaraan setelah pemerintah India mencabut paspornya. Zakir Naik selama ini dinyatakan buron oleh Badan Investigasi Nasional India terkait tuduhan terlibat terorisme.

Zakir Naik pernah jadi pemberitaan media Indonesia ketika menjalani safari dakwah di sejumlah kota di Indonesia. Dakwahnya dikenal dengan di sejumlah negara dengan metode debat.

Pencabutan paspor Zakir Naik atas rekomendasi dari Badan Investigasi Nasional (National Investigation Agency/NIA) mengacu pada Undang-Undang Tindakan Pencegahan, di mana ulama itu tak pernah hadir menjalani pemeriksaan terkait tuduhan terlibat jaringan terorisme.



Pencabutan paspor itu pertama kali dilaporkan Times of India, Rabu (19/7/2017). Menurut laporan media India itu, konsekuensi pencabutan paspor membuat Zakir Naik menjadi orang tanpa kewarganegaraan.

Pihak yang mencabut paspornya adalah kantor paspor regional (RPO) Mumbai.

NIA telah menyelidiki ceramah Zakir Naik karena diduga menghasut pemuda untuk melakukan tindakan teror. Dia telah meninggalkan India sejak 13 Mei tahun lalu dan dilaporkan telah melakukan perjalanan ke sejumlah negara seperti Arab Saudi, Malaysia dan negara-negara lain termasuk Indonesia.

Pihak RPO Mumbai mengaku telah mengirim surat kepada Zakir Naik pada tanggal 3 Juli 2017. Surat itu berisi permintaan agar dia datang ke kantor RPO pada hari dan jam kerja antara pukul 10.00 pagi hingga pukul 12.30 dalam waktu 10 hari, serta membawa paspornya yang tertanggal 20 Januari 2016.

”Gagal menyerahkan paspor akan memaksa kita untuk melakukan tindakan yang diperlukan berdasarkan Undang-Undang Paspor 1967 untuk melawan Anda,” bunyi peringatan pihak RPO Mumbai dalam surat tersebut.

NIA sendiri telah mengirim surat kepada RPO Mumbai pada tanggal 29 Juni 2017 sebagai upaya untuk mencabut paspor Zakir Naik dengan alasan bahwa dia tidak bekerjasama dengan NIA dalam penyelidikan.

Mengutip hasil komunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri pada 23 Juni 2017, NIA mengatakan bahwa Zakir Naik telah tiga kali mendapat pemberitahuan untuk datang berdasarkan Pasal 160 CrPC pada tanggal 28 Februari, 15 Maret dan 31 Maret. Namun, dia belum datang untuk hadir dalam persidangan terkait  dirinya.

Setelah tiga kali pemberitahuan tidak ditanggapi Zakir Naik, lanjut NIA, ulama itu kembali dikirimi surat pemberitahuan untuk daatang tertanggal 21 April 2017.

NIA telah mengumpulkan bukti bahwa LSM-nya, Islamic Research Foundation, dan Peace TV digunakan untuk menyebarkan kebencian di antara kelompok agama yang berbeda. Pemerintah telah melarang LSM-nya dan membekukan izin siaran televisi tersebut. 

Selama penyelidikan, NIA mengklaim telah menemukan 37 properti milik Zakir Naik dan perusahaan yang dijalankan olehnya, yang diperkirakan bernilai lebih dari Rs 100 crore.

Pengadilan khusus NIA di Mumbai, saat mengeluarkan surat perintah kepada Zakir Naik, menyatakan bahwa ada alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa Zakir Naik menghindari penangkapan.”Bahwa dia tidak akan secara sukarela hadir di hadapan pengadilan atau di hadapan agen tersebut,” bunyi pernyataan pihak pengadilan.


Credit  sindonews.com

India Cabut Paspor Ulama Top Zakir Naik

Kementerian Luar Negeri India mengumumkan mereka telah mencabut paspor ulama top Dr. Zakir Naik. Foto/Istimewa

MUMBAI - Kementerian Luar Negeri India mengumumkan mereka telah mencabut paspor ulama top Dr. Zakir Naik. Pemerintah India terus mencari Zakir Naik karena diduga mendanai kelompok teror.

Dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Anadolu Agency pada Rabu (19/7), Kemlu India menuturkan, pencabutan paspor Zakir Naik dilakukan berdasarkan permintaan dari Badan Investigasi Nasional India.

"Kantor Paspor Regional, Mumbai, telah mencabut paspor India Dr. Zakir Abdul Karim Naik, warga B-1005/1006 Jasmine Apartment, 65-B, Dockyard Road, Mazagaon, Mumbai, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Paspor 1967," kata Kemlu India.

"Pria berusia 51 itu gagal menanggapi sebuah pemberitahuan yang dikeluarkan untuknya untuk penampilan pribadi pada 13 Juli, yang mana akhirnya membuat  kantor paspor mengambil tindakan terhadapnya," sambungnya.

Permasalahan Zakir Naik dimulai di India setelah pihak berwenang di Bangladesh mengatakan bahwa satu dari orang-orang bersenjata yang bertanggung jawab atas serangan mematikan di sebuah kafe populer di Dhaka diduga telah diilhami oleh pengkhotbah tersebut. Serangan tersebut telah menewaskan 22 orang, sebagian besar warga negara asing.

Zaik Naik tidak berada di India pada insiden itu terjadi, dan sejak saat itu tidak kembali ke negara tersebut untuk menghindari kemungkinan penangkapan atas berbagai tuduhan.

Credit  sindonews.com

Ini Lima Perubahan pada Peta Indonesia

Peta pulau terdepan Indonesia

CB, JAKARTA -- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) menetapkan adanya perubahan setelah perbaruan peta Indonesia. Perubahan tersebut berdasarkan adanya perkembangan hukum internasional dan menyebabkan Indonesia memiliki batas baru dalam wilayahnya.

Deputi Bidang Kedaulatan Maritim Kemenko Maritim Arif Havas Oegroseno mengungkapkan sebelumnya peta Indonesia sudah mengalami perubahan. "Kalau perbaruan, sesuai kebutuhan tergantung dengan perkembangan. Terakhir 2005," kata Arif di kantor Kemenko Maritim, Jumat (14/7).

Pada peta yang baru saat ini, perubahan yang pertama ada pada batas Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEE) negara kepulauan Palau di bagian utara Maluku. Pada sebelah utara Maluku terdapat dua pulau milik Palau yaitu Pulau Tobi dan Karang Helen.

Sebelumnya batas ZEE Indonesia berada sebelum kedua pulau tersebut. Setelah adanya keputusan mahkamah arbitrase Filipina dan Cina membuat pulau-pulau kecil tidak berhak mendapatkan ZEE. Dengan keputusan tersebut, ZEE Indonesia bertambah melebihi dua pulau milik negara Palau. "Batas ZEE kita maju, mereka (Palau) mundur," kata Arif.


Perubahan kedua pernjanjian ZEE di Laut Sulawesi sampai Laut Filipina sudah mencapai kesepakatan. Sebelumnya ZEE Indonesia di area tersebut statusnya masih klaim saja namun saat ini Indonesia sudah jelas memiliki batas tersebut.

Perubahan itu terjadi karena perjanjian ZEE Indonesia dengan Filipina sudah selesai. Hal itu ditandai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif 2014.

Ketiga yaitu pemberian nama Laut Natuna Utara yang tak jauh dari Provinsi Kepulauan Riau. Dekat provinsi tersebut ada Laut Natuna namun kini mendekati batas landas kontingen Vietnam dan Indonesia ada Laut Natuna Utara.

Pemberian nama laut baru itu sekaligus mendakan Laut Cina Selatan yang selama ini banyak orang awam mengira sampai ke Laut Jawa. Untuk mengubah pemahaman tersebut, Laut Natuna Utara menjadi penekanan sebagai wilayah yurisdiksi yang dimiliki Indonesia. Hal itu menandakan kalau Laut Cina Selatan tidak sampai menyentuh Laut Jawa.

Selanjutnya, perubahan keempat yaitu terdapat pada wilayah Selat Malaka. Batas ZEE Malaysia dan Indonesia hingga saat ini belum mendapatkan ketetapan. Setelah adanya perubahan peta, wilayah yang diklaim masih merupakan batas Indonesia lebih maju ke arah Malaysia.

Terakhir, adanya perubahan beberapa dua karang kecil terletak tak jauh dari Pulau Batam. Salah satu karang tersebut milik Singapura. Sementara satu karang lagi masih dinegosiasikan antara Singapura dan Malaysia. Pada peta yang lama dua karang tersebut terkesan milik Indonesia padahal tidak.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Indonesia Resmikan Penggunaan Nama Laut Natuna Utara

Nelayan bernama Idris (42) di atas perahunya di perairan Kepulauan Natuna.

CB, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia meresmikan penamaan wilayah perairan di bagian utara Natuna sebagai Laut Natuna Utara mengganti Laut Cina Selatan yang sebelumnya digunakan. Deputi I Bidang Kedaulatan Maritim Kemenko Kemaritiman Arif Havas Oegroseno mengatakan penamaan itu disesuaikan agar sejalan dengan sejumlah kegiatan pengelolaan migas yang dilakukan di wilayah tersebut.

Selama ini, sejumlah kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas telah menggunakan nama Natuna Utara, Natuna Selatan atau North East Natuna dalam nama proyeknya.

"Jadi supaya ada satu kejelasan atau kesamaan antara landas kontinen dengan kolom air di atasnya, jadi tim nasional sepakat agar kolom air itu disebutkan sebagai Laut Natuna Utara," ujar dia, Jumat (14/7).

Sesuai peta lama Indonesia edisi 1953, keterangan mengenai Laut Cina Selatan itu hampir mendekati wilayah Laut Jawa.

"Jadi ujung laut Jawa yang berbatasan dengan Selat Karimata itu pada 1953 masih dalam klasifikasi Laut China Selatan," katanya.

Namun, karena peta 1953 itu merupakan dokumen lama, maka pemerintah terus melakukan pemutakhiran (update) dengan memasukkan dan memberikan nama baru di sejumlah wilayah Nusantara.

Penamaan Laut Natuna sendiri, lanjut dia, sebelumnya juga telah ditetapkan pada 2002, kendati sejak 1970-an eksplorasi migas di sana telah menggunakan nama Natuna Utara.

Havas mengatakan Indonesia memiliki kewenangan untuk memberikan nama wilayah di wilayah teritorial Tanah Air. Ada pun untuk kepentingan pencatatan resmi secara internasional dapat dilakukan melalui forum khusus pencatatan nama laut, yakni International Hydrographic Organization (IHO).

"Memang kita perlu 'update' terus penamaan laut ini. Untuk PBB nanti kita berikan 'update' juga batas yang sudah disepakati. Ini supaya masyarakat internasional mengetahui kalau lewat dia paham itu wilayah mana," katanya.

Sementara terkait nama Laut Cina Selatan, Havas mengatakan penamaannya dikembalikan sesuai dengan nama di peta dunia.

"Dulu kan ada keppres mengenai penggantian nama Cina jadi Tiongkok, kami tidak mengganti tapi mengembalikan sesuai nama internasional. Karena itu ditujukan untuk negara dan nama keturunan orang, jadi tidak terlalu relevan dengan nama laut," kata dia.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Menyoal Peta Baru Indonesia

Photo :REUTERS/Beawiharta

Laut Natuna Utara di peta baru Indonesia. Kawasan ini sebelumnya dikenal sebagai Laut China Selatan dalam peta dunia.    

 CB– Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menetapkan peta baru bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Langkah itu, merupakan hasil dari serangkaian pembahasan sejak Oktober 2016, yang dikoordinasikan oleh Kementerian Kemaritiman dan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait perundingan perbatasan maritim Indonesia.
Perubahan peta NKRI 2017 itu ditandatangani perwakilan kementerian dan lembaga di antaranya, Kementerian Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral.

Lalu, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI, TNI-AL, Pusat Hidrograrif, Oseanografi TNI AL, Polri dan Badan Keamanan Laut, Badan Informasi Geospasial, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika.
Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, Arief Havas Oegroseno mengemukakan, ada perjanjian perbatasan yang baru ditandatangani, yaitu antara Indonesia dengan Singapura yang sudah diratifikasi Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian, ada juga perjanjian batasan maritim Indonesia-Filipina.
"Sudah disepakati bersama dan diratifikasi. Tinggal diberlakukan dalam waktu yang tidak lama lagi," kata Arief di kantornya, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat 14 Juli 2017.
Menurut Arief, adanya keputusan arbitrase antara Filipina-Tiongkok, yang memberikan suatu yurisperudensi hukum international bahwa pulau, atau karang yang kecil di tengah laut yang bukan bagian dari negara kepulauan, tidak berhak atas 200 mil zona ekonomi eksklusif (ZEE) garis kontinen.
"Karena itu, ada beberapa pulau kecil milik negara tetangga kita yang kita beri garis batas 12 mil laut," ujarnya.
Selanjutnya, dalam Peta NKRI baru tersebut ada penambahan nama wilayah Utara Natuna. "Kita ingin update penamaan laut, khususnya di Utara Natuna. Di sini, kita berikan nama yang baru sesuai praktik yang sudah ada, nama Laut Natuna Utara," terang Arief.
Sementara itu, di Utara Laut Natuna, yang menjadi landasan kontinennya selama ini sudah ada sejumlah kegiatan minyak dan gas dengan menggunakan Natura Utara dan Natuna Selatan.
"Jadi, supaya ada suatu kejelasan dan kesamaan dengan landasan kontinen dan kolom air di atasnya jadi tim nasional sepakat, agar kolom air disebut sebagai Laut Natuna Utara," tuturnya.
"Kemudian, di Selat Malaka ada simplifikasi garis batas, kita klaim garis batas kita, sehingga mempermudah law enforcement dan di kawasan dekat Indonesia-Singapura, karena sudah ada garis batas yang jelas, itu perlu dimasukkan dalam peta update," tambahnya.
Dalam peta baru itu, selain penamaan Laut Natuna Timur di sebelah barat Pulau Kalimantan, ada penambahan luas wilayah yang berada di sebelah Barat Aceh.
"Kalau perluasan wilayah di sini (barat Aceh), ada satu luasan sekitar 4.000 kilometer persegi sebesar Pulau Madura. Kita itu oleh PBB (Persatuan Bangsa Bangsa) diberikan hak, kita berhasil satu-satunya negara ASEAN yang punya wilayah di luar 200 mil laut," katanya lagi.
Tak hanya itu, pemerintah sedang memperjuangkan perluasan wilayah di perairan Sumba, Provinsi Nusa Tenggara dan di wilayah utara Provinsi Papua.
Tetapi, dia tak merinci berapa luas penambahan dari dua wilayah yang sedang dikerjakan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman bersama lembaga lainnya tersebut.
"Kami sedang riset terus, kita menggunakan kapal riset, melakukan survei desktop, besarannya masih belum final. Prosesnya masih berjalan dengan PBB untuk Utara Papua (dan Selatan Sumba), kita lakukan terus menerus," kata dia.
Mantan Duta Besar RI untuk Belgia dan Uni Eropa itu juga belum menjelaskan kapan riset yang dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan lembaga terkait soal perluasan wilayah tersebut rampung.
"Kami sedang riset terus, kami enggak mau pakai pendekatan deadline, kami enggak mau buru-buru ternyata kurang, jadi harus pelan," ujarnya.
Dalam kajian itu, Kemenko Maritim akan melibatkan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kementerian Energi Sumber Daya dan Ineral, Kementerian Luar Negeri, dan dari Universitas Institute Teknologi Bandung dan Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat.
Kendati demikian, ia memastikan bahwa perluasan wilayah yang berada di Barat Aceh, Selatan Sumba dan Utara Papua ini, terkait dengan potensi sumber daya alam yang ada di dalamnya, yakni mineral.
Meskipun demikian, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa penamaan Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara dalam peta baru Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan secara menyeluruh. Saat ini, pemerintah masih terus mengkaji wilayah 200 mil laut yang masuk dalam kawasan zona ekonomi ekslusif (ZEE).
"Tidak mengganti semua itu (Laut China Selatan). Kami masih mengkaji yang ada di daerah kita saja," kata Luhut usai pembukaan kongres Teknologi Nasional 2017 di Jakarta, Senin 17 Juli 2017.
Luhut tak menampik jika penamaan Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara oleh Indonesia mendapat protes dari China. Meski begitu, ia enggan menanggapi hal itu lebih jauh. "Ya, nanti kita lihat," ujarnya.


DPR Mendukung
Sejumlah anggota DPR, khususnya Komisi I yang membidangi masalah pertahanan pun memberikan dukungan atas kebijakan pemerintah tersebut. Salah satunya adalah anggota Komisi I yang berasal dari Fraksi Partai Golkar, Dave Akbarshah Fikarno, atau yang akrab disapa Dave Laksono.
"Kalau saya lihatnya ini kita sih mendukung, karena ini untuk menunjukkan kedaulatan negara kita khususnya di wilayah natuna. Karena, China kan selalu pakai alasan namanya saja Laut China Selatan, berarti terus ini milik China. Padahal, kan itu milik kita semua," kata Dave kepada VIVA.co.id, Senin 17 Juli 2017.
Menurutnya, langkah itu untuk membuat message yang tegas bahwa Indonesia menolak hegemoni China dan agar negeri Tirai Bambu itu tidak mengambil wilayah tersebut.
"Itu adalah satu strong diplomatic message kepada pemerintah China. Itu sih adalah langkah yang baik. Ya bahwa ini adalah wilayah kita dan tidak boleh diklaim oleh pihak-pihak lain,” ujarnya.
Mengenai kemungkinan adanya protes dari China, Dave tidak mempersoalkannya. Dia berpendapat tindakan itu sah-sah saja.
"Kalau protest, ya nanti kan China boleh-boleh saja protes. Mereka bisa minta ini sesuai nama awal (tetap LCS), tetapi kita kan juga bisa bilang ini wilayah kita dan kita berhak pakai nama apapun yang kita mau. Mereka kan enggak berhak mendikte kebijakan negara kita," lanjut putra dari politikus senior Golkar Agung Laksono tersebut.
Sedangkan untuk eksplorasi minyak bumi, Dave lagi-lagi memberikan dukungan. Dia menegaskan, sumber daya alam yang terkandung di perairan Natuna adalah milik Indonesia, sehingga menjadi hak negara ini untuk mengelolanya.
"Ya, kalau memang sudah resource-nya di negara kita, berarti itu ya milik kita, bukan milik negara lain, atau China. Yang dikhawatirkan itu kan misal resource-nya nyambung, jadi separuh di sana, separuh di wilayah kita. Atau, misalnya dia nge-drill dari wilayah sana, tetapi dia tancapkan penggaliannya panjang, sehingga harus diambil minyak di negara kita. Nah, itu harus menjadi bahan perhitungan juga, mana yang milik kita jatahnya," ujarnya.
Lebih lanjut, Dave mengusulkan, agar pembaruan peta itu juga diikuti dengan kebijakan menempatkan perwakilan. Apakah markas tentara, atau pos penjagaan pemerintah di perbatasan.
"Juga harus ada perhatian kepada masyarakat di sana. Supaya jangan sampai terlupakan. Kadang-kadang banyak yang di wilayah ujung itu, mereka lebih merasa sebagai warga negara tetangga dibanding negara kita," tutur Dave.
Dukungan juga disampaikan anggota Komisi I yang lainnya, yaitu Bobby Adhityo Rizaldi. "Saya mendukung, karena memang RI berdaulat untuk menamakan wilayah teritorialnya," kata pria yang juga politikus dari Partai Golkar tersebut kepada Viva.co.id, Senin, 17 Juli 2017.
Berdasarkan yang dia ketahui, Laut Natuna Utara, sudah dari 2002 diubah. Alasannya, karena banyak proyek pengeboran migas di sana dengan nama Natuna, seperti North East Natuna, Natuna Utara, dan lain-lain.
"Dan, wilayah tersebut memang perlu diperbaharui dari peta lama tahun 1953. Jadi, ini sejalan dengan kesamaan landasan kontinen dan kolom air di atasnya. Filipina juga pernah melakukan perubahan nama seperti ini di Laut Filipina Barat, yang sempat dibawa ke Mahkamah Internasional Den Haag th 2016 oleh Tiongkok, yang akhirnya dimenangkan Filipina," kata dia.
Sementara itu, anggota Komisi I dari Fraksi Partai Gerindra, Elnino M. Husein Mohi menuturkan bahwa sejak dulu partainya menyarankan dalam rapat-rapat di Komisi I, agar nama-nama tempat diindonesiakan, terutama di seluruh wilayah perbatasan.
"Syukurlah kalau pemerintah mau melakukannya untuk menegaskan wilayah kita baik darat maupun laut dan udara," kata Elnino.
Elnino mengemukakan, tempat yang dinamai dengan nama Indonesia hanyalah darat/laut yang merupakan wilayah negara ini. Sehingga, jika ada dispute perbatasan, lebih mudah untuk mengidentifikasi sampai di koordinat mana yang termasuk darat/laut Indonesia. "Karena, namanya berbeda," kata dia.
Wakil Ketua Komisi I DPR, Ahmad Hanafi Rais, menilai keputusan pemerintah terkait peta baru itu merupakan keputusan kolektif, antar departemen. Dengan demikian, dalam putusan itu sudah pasti mempertimbangkan risiko protes dari Cina.
"Perubahan Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Karena, sudah jadi kesepakatan dan ini dasarnya jelas untuk melindungi ZEE (zona ekonomi eksklusif) kita ya, tentu harus diperjuangkan untuk bisa diterima di kawasan dan tingkat internasional," kata Hanafi kepada VIVA.co.id, Senin 17 Juli 2017.
Secara terus terang, anak dari politikus senior Partai Amanat Nasional itu mengatakan bahwa keputusan pembuatan peta baru Indonesia, termasuk penyebutan nomenklatur atau nama baru itu satu nafas perjuangan dengan beberapa hak-hak Indonesia antara lain mengenai ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia). Menurutnya, langkah itu mestinya bisa diterima di Internasional.
"Artinya, keputusan apapun Indonesia terkait peta, ZEE, maupun juga geo politik yang lain menyangkut Indonesia menyangkut kepentingan nasional harus diperjuangkan, agar bisa diterima semuanya," katanya.
Menurutnya, langkah pemerintah itu tentu tidak berhenti di sana saja. Tetapi, akan ada langkah diplomatik lain yang pemerintah harus memperjuangkannya.
Hanafi menambahkan bahwa pemerintahan seharusnya sudah melibatkan semua kementerian seperti Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertahanan dalam merumuskan kebijakan itu. Karena merekalah pihak yang selalu ditanya apabila ada protes dari negara lain seperti China.
"Itu kan (seberapa penting peta baru itu) sudah menjadi domain dua kementerian itu. Mestinya, semua proses itu sudah dilakukan di internal pemerintah jangan sampai terlewatkan salah satu saja. Kemudian, itu dianggap faith a commpli. Kalau itu terjadi, berarti ada masalah di pemerintah itu sendiri. Kita tidak ingin itu," kata dia.
"Kalau sudah keputusan bersama bagaimana mempertahankan kepentingan nasional berupa kedaulatan wilayah NKRI untuk bisa diterima secara internasional. Tidak hanya satu pihak sendiri," lanjutnya.
Mengenai kemungkinan protes dari China, dia berpendapat sebaiknya pemerintah mendengarkannya dulu. Seperti apa protes mereka.
Sementara itu, ahli hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menyatakan bahwa setidaknya ada tiga alasan perlunya peta baru tersebut. Pertama, untuk merefleksikan batas-batas maritim yang Indonesia telah sepakati dengan negara berbatasan seperti Singapura.
Kedua, untuk merefleksikan klaim sepihak Indonesia selama ini meski belum ada kesepakatan dengan negara yang berbatasan yang didasarkan pada interpretasi hakim dalam sengeketa antara Filipina vs China di Mahkamah Internasional.
Ketiga, menegaskan (assertiveness) atas posisi Indonesia tidak mengakui klaim China atas sembilan garis putus mengingat sudah ada putusan PCA yang tidak mengakui. Bahkan, Indonesia menamakannya sebagai Laut Natuna Utara.
"Dengan peta baru ini pasti akan ada keberatan dari negara yang Indonesia belum membuat keeepakatan. Tapi itu yang akan memicu mereka mau melakukan perundingan dengan Indonesia. Kecuali dengan China kita tentu tidak akan lakukan perundingan karena kita tidak mengakui klaim sembilan garis putusnya tersebut.
Kalau ada protes dari China hal tersebut wajar dan pemerintah tidak perlu meresponsnya secara serius," kata Hikmahanto kepada VIVA.co.id, Senin, 17 Juli 2017.



Bagaimana reaksi China?
Penerbitan peta baru wilayah Indonesia dengan menerakan Laut Natuna Utara sebagai bagian Indonesia diduga akan membuat China gusar. Alasannya selama ini, China diketahui mengklaim wilayah itu dalam nine dash line yang diketahui juga sebagai sumber konflik China dengan sejumlah negara Asia Tenggara.
Dilansir dari Reuters, Jumat 14 Juli 2017, China menanggapi kebijakan tersebut dengan singkat. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang, mengatakan bahwa Beijing tak tahu detail soal peta baru Indonesia.
Namun, dia menyebut bahwa wilayah itu selama ini dikenal sebagai bagian Laut China Selatan, artinya mengacu pada China.
"Ada penamaan ulang, bisa tak berdampak apa-apa," kata Geng Shuang.
Sekedar diketahui, pada 2016 silam, China sempat menyeret Filipina ke Mahkamah Internasional di Den Hague atas perkara penamaan Laut China Selatan menjadi Laut Filipina Barat.
Namun. dalam putusan itu, mahkamah memutuskan bahwa China tak memiliki kewenangan untuk mengintervensi keputusan Filipina menamai wilayahnya.

Keputusan inilah yang kemudian dijadikan rujukan oleh Indonesia untuk menamai Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Gagasan ini, bahkan telah dirumuskan sejak 2016 lalu.




Credit  viva.co.id

Rusia Pertimbangkan Tarik Perwakilan Tetapnya di NATO

Foto/Ilustrasi/Istimewa

MOSKOW - Rusia mempertimbangkan untuk mengganti perwakilan tetap di NATO dengan perwakilan sementara. Pemicunya adalah keengganan NATO mengadakan dialog yang konstruktif.

Menurut sumber diplomatik anonim yang dikutip oleh surat kabar Izvestia, perubahan tersebut diharapkan terjadi saat perwakilan permanen Rusia di NATO saat ini, ALeksander Grushko, meninggalkan jabatannya.

Sumber itu mencatat bahwa keputusan tersebut disebabkan oleh keengganan NATO untuk membangun hubungan dengan Rusia atas dasar persamaan. Selain ada kecenderungan militer dan diplomat Barat mengubah diskusi menjadi tuduhan sepihak terhadap Moskow seperti disitat dari Russia Today, Selasa (11/7/2017).

Secara khusus, sumber itu menyoroti keengganan perwakilan NATO mendengarkan pihak Rusia dalam sidang dewan NATO-Rusia pada 13 Juli mendatang. NATO juga terus menyebut Moskow sebagai penyebab utama dalam krisis Ukraina.

"Konyol untuk menunggu pendekatan konstruktif dalam situasi ketika pihak lain tidak melakukan apapun kecuali menuduh kita," seperti disadur Russia Today dari Izvestia, Selasa (11/7/2017).

Wakil ketua pertama dari Komite Hubungan Internasional majelis tinggi, Vladimir Djabarov, mengatakan bahwa pergantian perwakilan tetap Rusia di NATO dengan yang sementara dibenarkan jika aliansi itu melanjutkan rencananya untuk meminimalkan kerja sama dengan Rusia. Senator tersebut mencatat, bagaimanapun, bahwa posisi aliansi bisa berubah seiring berjalannya waktu. 

Credit  sindonews.com

AS Kirim Kapal Perang Rudal ke Lepas Pantai Ukraina

AS kirim kapal rudal kelas menengah Ticonderoga USS Hue City dalam latihan perang Sea Breeze di Ukraina. Foto/Istimewa

KIEV - Sejumlah kapal perang rudal Amerika Serikat (AS), lebih dari 800 pelaut dan tim Navy Seal telah tiba di Laut Hitam. Kehadiran mereka untuk ikut serta dalam latihan perang Sea Breeze 2017 selama 12 hari di Ukraina, yang mencakup kekuatan maritim dari 16 negara.

"Latihan perang multinasional itu digelar di bagian barat laut Laut Hitam dekat kota pelabuhan Odessa Ukraina. Mereka akan menampilkan 31 kapal, 29 pesawat dan lebih dari 3.000 tentara," kata Kementerian Pertahanan Ukraina seperti disadur dari Russia Today, Selasa (11/7/2017).

Latihan perang ini diikuti oleh angkatan laut dari 16 , termasuk AS, Inggris, Kanada, Prancis, Italia, Norwegia, Polandia dan Turki. Mereka akan mempraktekkan perencanaan dan pelaksanaan operasi sesuai dengan standar NATO yang berfokus pada perang anti-kapal selam dan kapal anti-kapal, pertahanan udara, pembersihan ranjau dan penyelamatan sandera.

"Angkatan Laut AS telah mengirim kapal rudal kelas menengah Ticonderoga USS Hue City dan perusak rudal kelas Arleigh Burke USS Carney, bersama dengan pesawat patroli P-8A Poseidon," bunyi pernyataan Armada Keenam.

Tim penjinak bom dari Naval Special Warfare Unit 2, atau dikenal dengan Navy Seal, serta penyelam tempur juga diperkirakan tiba di Ukraina, seperti juga 800 pelaut dan marinir AS.

"Kami membangun hubungan yang kuat di sini yang penting bagi perdamaian dan stabilitas di kawasan ini," kata Kapten Dan Gillen, seorang komandan USS Hue City.

"Kehadiran dan partisipasi kami di Sea Breeze memperkuat kepercayaan diri dan meyakinkan sekutu dan mitra regional kami mengenai komitmen kami terhadap keamanan di Laut Hitam," tambahnya. 

Credit  sindonews.com

ISIS Konfirmasi Kematian Abu Bakr Al-Baghdadi

ISIS konfirmasi kematian pemimpinnya Abu Bakr al-Baghdadi. Foto/Istimewa

BAGHDAD - ISIS mengkonfirmasi pemimpin kelompok itu, Abu Bakr al-Baghdadi, telah tewas. Begitu laporan saluran TV Al Sumaria mengutip sumber di provinsi Nineveh, Irak.

Menurut sumber tersebut, ISIS mengeluarkan sebuah pernyataan singkat di mana mereka melaporkan kematian pemimpin mereka Abu Bakr al-Baghdadi serta nama "khalifah baru" seperti dikutip dari Sputniknews, Selasa (11/7/2017).

Pada tanggal 16 Juni, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa al-Baghdadi kemungkinan telah tewas dalam sebuah serangan Angkatan Udara Rusia terhadap sebuah pos komando militan di pinggiran selatan kota Raqqa pada akhir Mei. Pihak Rusia mencatat bahwa dalam proses mengkonfirmasikan informasi itu melalui berbagai saluran.



Pada tanggal 23 Juni, komando Operasi Inheren AS Kolonel Ryan Dillon mengatakan bahwa AS tidak memiliki bukti yang meyakinkan untuk percaya bahwa Baghdadi tewas dalam serangan udara Rusia. "Namun, AS pasti akan menyambut meninggalnya al-Baghdadi, tapi kami tidak memiliki bukti pasti untuk membawa kami percaya bahwa ini akurat," tambahnya.

Abu Bakr al-Baghdadi belum pernah terdengar kabarnya sejak akhir 2016 lalu. Pemimpin ISIS ini hanya pernah muncul dalam video, berbicara dengan para pendukung di sebuah masjid yang menjadi ikon di jantung Mosul, Masjid al-Nouri.

Kemunculannya itu terjadi pada tahun 2014, saat Baghdadi mendirikan kekhalifahan Muslim dan memproklamirkan dirinya sendiri sebagai khalifah.

Terakhir kali Baghdadi mengeluarkan sebuah pesan audio pada 3 November 2016, saat dia merilis sebuah pernyataan audio yang mendesak para pengikut untuk terus memperjuangkan Mosul. 

Credit sindonews.com

Qatar ancam keluar dari GCC jika persyaratan tak dipenuhi

Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani. (REUTERS/Naseem Zeitoon/File Photo)

Kairo, Mesir (CB) - Qatar pada Senin (10/7) mengancam akan keluar dari Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) dengan menetapkan persyaratan buat blok pimpinan Arab Saudi, demikian laporan kantor berita resmi Mesir, MENA.

Menteri Urusan Luar Negeri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Ath-Thani pada Senin mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal GCC Abdul Latih Bin Rashid Az-Zayani. Surat tersebut berisi persyaratan negerinya agar Qatar tidak keluar dari GCC.

Ath-Thani mengatakan Qatar berkomitmen pada konvensi dan hukum internasional, terutama yang berkaitan dengan memerangi terorisme dan pendanaannya, demikian laporan Xinhua, Selasa pagi. Ia menambahkan Qatar takkan merundingkan kedaulatannya.

Ia menambahkan negaranya akan memberi waktu tiga-hari buat negara Teluk lainnya untuk mencabut "blokade" yang dijatuhkan atas Qatar dan membayar ganti-rugi bagi kerugian politik serta ekonomi.

Setelah tenggat tersebut, Qatar secara resmi akan mengumumkan penarikan diri dari GCC, demikian isi surat itu.

Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UAE), Bahrain dan Mesir mengeluarkan daftar 13 tuntutan untuk Qatar pada akhir Juni, termasuk penutupan stasiun televisi Al-Jazaeera, dihentikannya pendanaan dan dukungan buat terorisme, dan penurunan hubungannya dengan Iran, sebagai prasyarat utama bagi diakhirinya boikot mereka.



Keempat negara tersebut berikrar akan melakukan tindakan politik, ekonomi dan hukum lebih lanjut guna memperketat cengkeraman atas Doha, setelah Qatar menolak untuk menerima tuntutan itu.

Mereka dijadwalkan menyelenggarakan pertemuan lain tingkat menteri luar negeri di Bahrain dalam waktu dekat guna membahas langkah berikutnya, setelah pertemuan yang diadakan di Kairo, Mesir, pada 5 Juli.

Sebagai tanggapan, Qatar telah membantah sebagai "tak berdasar" tuduhan blok pimpinan Arab Saudi bahwa Doha mendukung terorisme dan mencampuri urusan dalam negeri mereka.

Telah beredar spekulasi bahwa Arab Saudi, UAE dan Bahrain akan berusaha mengusir Qatar dari Dewan Kerja Sama Teluk --yang memiliki enam anggota-- atau bahkan membahayakan keanggotaan Qatar di Liga Arab.

Credit  antaranews.com

Qatar kejar kompensasi dampak "blokade" negara Teluk

Pedagang saham memperhatikan layar yang menampilkan informasi saham di Bursa Saham Qatar di Doha, Qatar, Senin (5/6/2017). ( REUTERS/Stringer)

Doha (CB) - Qatar mengumumkan pembentukan sebuah komite untuk mengejar klaim kompensasi yang kemungkinan bernilai miliaran dolar AS akibat "blokade" negara-negara Teluk terhadap negara itu.

Jaksa Agung Ali bin Fetais al-Marri mengatakan Komite Klaim Kompensasi akan menangani berbagai kasus yang meliputi perusahaan-perusahaan besar seperti Qatar Airways, dan individu pelajar Qatar yang dipulangkan dari negara tempat mereka belajar.

"Komite ini akan menerima semua klaim, baik dari sektor publik, sektor swasta maupun individu," kata Marri kepada wartawan dalam sebuah konferensi pers di Doha, Minggu (9/7) waktu setempat.

Calon penggugat seperti Qatar Airways, bank atau individu akan dapat mengajukan klaim terkait apa yang disebut Doha sebagai "pengepungan" itu di pengadilan di dalam dan luar negeri, termasuk di London dan Paris, imbuh Marri sebagaimana dikutip kantor berita AFP.

Komite Klaim Kompensasi akan diawasi oleh Marri, serta pejabat dari Kementerian Urusan Luar Negeri dan Kementerian Kehakiman.

Pada 5 Juni, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir mengumumkan bahwa mereka memutuskan semua hubungan dengan Qatar, menuduh Doha mendukung ekstremis.

Keempat negara itu menarik diplomat mereka dari Qatar, menangguhkan seluruh penerbangan ke dan dari Doha dan memerintahkan seluruh warga Qatar dipulangkan dalam waktu 14 hari.

Qatar mengatakan ribuan warga negaranya terkena dampak dari langkah isolasi yang menimbulkan krisis diplomatik terburuk yang melanda Teluk dalam beberapa tahun terakhir itu.

Komite Hak Asasi Manusia Doha pada Juni menyatakan sanksi-sanksi itu mewakili pelanggaran hak terhadap sekitar 140 anak Qatar yang belajar di Uni Emirat Arab, Arab Saudi dan Bahrain.

Qatar Airways telah membuat Doha menjadi pusat global dalam beberapa tahun, namun para ahli menyatakan kebijakan negara Teluk melarangnya melewati wilayah udara mereka mengancam polisinya sebagai maskapai penerbangan transkontinental utama.

Pada 22 Juni, empat negara Arab mengeluarkan 13 tuntutan yang meliputi penurunan hubungan dengan Iran dan penutupan lembaga siaran Al-Jazeera terhadap Qatar sebagai prasyarat pencabutan sanksi.

Doha menolak menuruti tuntutan itu dan menolak tuduhan-tuduhan mengenai hubungannya dengan kelompok-kelompok ekstremis.

Credit  antaranews.com

Inggris desak negara Arab akhiri boikot terhadap Qatar

Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson (REUTERS/Toby melville)

Kuwait City (CB) - Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson pada Sabtu (8/7) mendesak negara-negara Arab mengakhiri boikot mereka terhadap Qatar.

Johnson bertemu dengan Menteri Luar Negeri Kuwait Sheikh Sabah Khaled Al-Sabah pada Sabtu dan dijadwalkan mengunjungi Qatar di hari yang sama.

“Yang perlu dilihat orang-orang adalah deeskalasi dan progres dalam menangani pendanaan teroris di lawasan ini, dan progres untuk mengakhiri blokade ini," ucap Johnson, menyuarakan dukungan kepada Kuwait sebagai mediator dalam krisis tersebut.

Johnson, yang juga mengadakan pembicaraan di Arab Saudi pada Jumat, mengatakan "sangat tidak mungkin" krisis saat ini akan mengarah pada konflik militer.

"Semua orang yang saya ajak bicara mengatakan sebaliknya. Tidak ada kemungkinan konfrontasi militer," imbuhnya.

"Blokade tersebut tidak diinginkan dan kami berharap akan ada deeskalasi," ungkapnya.

Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir dan Bahrain bulan lalu mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Qatar atas tuduhan bahwa negara emirat itu mendanai ekstremis dan memiliki hubungan dekat dengan musuh bebuyutan Arab Saudi, Iran, demikian seperti dilansir AFP. 

Credit  antaranews.comr

NATO dukung Ukraina lawan "aksi agresif" Rusia

Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg memberi penjelasan singkat kepada media dalam pertemuan menteri pertahanan NATO di kantor pusat aliansi di Brussels, Belgia, Rabu (26/10/2016). (REUTERS/Francois Lenoir )

Kiev, Ukraina (CB) - Pemimpin NATO Jens Stoltenberg pada Senin menjanjikan dukungan aliansi untuk Ukraina saat mereka menghadapi pemberontakan berdarah separatis pro-Rusia di wilayah timurnya.

Lebih dari 10.000 orang tewas sejak pemberontakan yang didukung Rusia melawan pemerintah pro-Uni Eropa di Kiev meletus pada April 2014.

Ukraina dan Barat menuduh Moskow menyelundupkan senjata dan tentara di sepanjang perbatasan, sebuah tuduhan yang mereka bantah.

"Rusia mempertahankan aksi agresifnya terhadap Ukraina, namun NATO dan sekutu NATO tetap mendukung Ukraina dan berada di pihak kalian," kata Stoltenberg dalam pidato pembukaan sesi Komisi NATO-Ukraina di Kiev.

Konflik di Ukraina timur dan aneksasi Rusia atas semenanjung Krimea pada 2014 memperburuk hubungan Moskow dan Barat ke titik terendah sejak Perang Dingin.

"Kami juga berada di sini untuk menunjukkan solidaritas NATO kepada Ukraina dan dukungan teguh kami kepada kedaulatan dan integritas teritorial negara kalian," kata Stoltenberg sebagaimana dikutip kantor berita AFP.

"Sekutu NATO tidak dan tidak akan mengakui pencaplokan ilegal Rusia atas Krimea".

Kunjungan pemimpin NATO terjadi sehari setelah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Rex Tillerson melakukan kunjungan perdana ke Kiev dan mendesak Moskow mengambil "langkah pertama" untuk meredakan konflik di Ukraina Timur.

Amerika Serikat dan Uni Eropa menjatuhkan sanksi terhadap Rusia meski Moskow membantah mendukung pemberontak.

Ukraina melihat aksesi NATO sebagai jalan untuk meningkatkan pertahanan melawan Moskow.

Pada Juni, parlemen Ukraina mendukung upaya negara untuk menjadi anggota blok dengan 29 anggota itu.

Credit  antaranews.com

AS Minta Pertemuan Tertutup usai Korut Tembakkan Rudal

AS ketar-ketir dengan peluncuran misil Korut pada 4 Juli kemarin. (KCNA/via REUTERS)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat akhirnya mulai mengakui bahwa Korea Utara sukses meluncurkan tes pertama misil balistik interkontinental (ICBM) mereka pada hari kemerdekaan AS pada 4 Juli.

Petugas yang tak mau disebut namanya menyebut, saat ini AS masih membahas peluncural rudal itu, namun mereka melihat betapa itu menunjukkan kemajuan bagi militer Korea Utara.

Mengutip Reuters, peluncuran itu merupakan pengujian dua tahap misil. AS sudah menyimpulkan bahwa misil itu merupakan senjata untuk jarak menengah.



Sebelumnya seorang juru bicara PBB mengatakan pada Selasa (4/7) bahwa AS langsung meminta pertemuan tertutup dengan United Nations Security Council soal peluncuran rudal itu.

Pertemuan akan diadakan Rabu (5/7) ini bersama 15 anggota konsul.

Peluncuran rudal yang menggegerkan dunia, termasuk AS itu diklaim oleh Pyongyang pada Selasa lalu. Mereka menyebut peluncuran pengujian yang pertama itu sukses besar.



Analis menyebut, misil yang diluncurkan Korea Utara itu bisa mencapai Alaska.

Presiden AS Donald Trump sendiri langsung bereaksi melalui Twitter sesaat setelah rudal diluncurkan. “Korea Utara baru saja menembakkan misil. Apakah orang ini tidak punya hal lain untuk dilakukan dalam hidupnya?” cuit Trump, merujuk pada pemimpin Kim Jong-un.

Trump lalu mendorong negara-negara seperti Korea Selatan, Jepang dan China untuk bersikap keras dan meminta Korea Utara menghentikan uji coba misilnya segera. 

Credit  cnnindonesia.com

Uji Rudal Antarbenua Sukses, Kim Jong-un Jemawa

Rudal balistik antarbenua yang ditembakkan Korut pada Selasa (4/7) disebut bisa mencapai Alaska, Amerika Serikat. (REUTERS/Damir Sagolj

Jakarta, CB -- Korea Utara mengklaim berhasil meluncurkan uji coba rudal balistik antarbenua (ICBM) terbarunya pada Selasa (4/7), yang dianggap sejumlah ilmuwan bisa mencapai Alaska, Amerika Serikat.

"Uji coba rudal terbaru dilakukan dalam jangkauan sudut paling tajam dan tidak memiliki dampak-dampak negatif bagi negara-negara tetangga. Kapabilitas peluru kendali tersebut juga mampu mencapai jarak di mana pun di dunia," bunyi pernyataan media corong pemerintah Korut, KCNA.

Uji coba rudal ini dilakukan hanya berselang beberapa hari sebelum pertemuan negara G-20 berlangsung di Jerman 7 Juli mendatang, yang berfokus pada pembahasan langkah-langkah membendung ambisi program nuklir Pyongyang.



Diberitakan Reuters, Pemimpin Tertinggi Kim Jong-un dilaporkan turut memantau langsung peluncuran rudal balistik tersebut. Roket dilaporkan berhasil menempuh jarak 933 kilometer dengan waktu penerbangan 39 menit dan mencapai ketinggian 2.802 kilometer.

Rudal balisitik itu dilaporkan jatuh di sekitar perairan zona ekonomi eksklusif Jepang tak lama setelah diluncurkan dari salah satu situs militer di Panghyon, Korut.

Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, segera melakukan pertemuan dewan keamanan nasional. Dia mengatakan, rudal itu diyakini berjenis jarak menengah.

Namun, militer Korsel juga masih melihat kemungkinan bahwa rudal tersebut adalah sebuah misil ICBM.



Peluncuran rudal Korut hari ini merupakan yang terbaru dari serangkaian provokasi pemerintahan Kim Jong-un yang telah meningkatkan ketegangan di kawasan. Uji coba tersebut pun bertepatan dengan Perayaan Kemerdekaan Amerika Serikat.

Sejak awal tahun Korut terus menjadi sorotan akibat aktivitas uji coba rudal dan ambisi pengembangan nuklirnya yang kian mengkhawatirkan.

Akibat peluncuran rudal terbaru ini, pasar saham Korsel dan Jepang dilaporkan melemah, dengan Kopsi terakhir turun 0,6 persen dan rata-rata saham Nikkei Jepan turun 0,1 persen.

Credit  cnnindonesia.com

Lima Dekade Pengembangan Rudal Korut

Credit  cnnindonesia.com

Rudal Korut diperkirakan capai ketinggian 2.500 kilometer lebih

Dokumentasi rudal dibawa melewati tempat pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan pejabat tinggi lainnya dalam sebuah parade militer yang memperingati 105 tahun pendiri Korea Utara, Kim Il Sung, di Pyongyang, Sabtu (15/4/2017) (REUTERS/Damir Sagolj)

Tokyo (CB) - Peluncuran rudal terbaru Korea Utara mencapai ketinggian yang "jauh melampaui" 2.500 kilometer, kata Kementerian Pertahanan Jepang, Selasa.

Sementara itu, sejumlah analis mengatakan benda itu berada dalam jangkauan teoritis rudal balistik antarbenua (intercontinental ballistic missile/ICBM).

"Rudal tersebut diperkirakan mencapai ketinggian yang jauh melampaui 2.500 kilometer, terbang selama sekitar 40 menit sejauh 900 kilometer dan mendarat di Laut Jepang di zona ekonomi ekslusif negara kami," kata Kementerian Pertahanan dalam sebuah pernyataan.

"Itu ICBM," cuit direktur Program Nonproliferasi Asia Timur di Middlebury Institute of International Studies di Monterey sebagai tanggapan atas peluncuran itu, demikian AFP.

Credit  antaranews.com

Amerika Serikat rayakan 4 Juli dengan pesta, parade dan makan hot dog

Ilustrasi (Public Domain Pictures)

Jakarta (CB) - Menjelang pertunjukan kembang api 4 Juli pada Selasa malam waktu Amerika Serikat, para warga merayakan ulang tahun ke-241 negara itu dengan berbagai tradisi mencakup pesta, parade lokal dan Lomba Makan Hot Dog Nathan.

Tahun ini, warga bernama Joey Chestnut melahap 72 hot dog untuk memenangkan gelar juara ke-10 dalam kontes tersebut yang diadakan di Coney Island New York.

Sementara itu Miki Sudo memenangkan kompetisi di kelas wanita dengan memakan 41 hot dog dalam waktu 10 menit, menurut warta The Guradian.

Presiden Donald Trump dan wakilnya Mike Pence dijadwalkan hadir di acara piknik keluarga militer di halaman selatan Gedung Putih untuk merayakan 4 Juli di malam hari.

Pada siang harinya, Trump berada di lapangan golf miliknya di Virginia. Dia telah mengunjungi tempat itu 36 hari dari 165 hari dia menjabat presiden, menurut NBC News.

Pada masa kampanye, Trump mengatakan dia menyukai golf tetapi tidak mempunyai waktu sebagai presiden dan mengkritik Barak Obama karena sempat bermain golf.

Kongres Amerika Serikat pekan ini sedang reses, dan sekelompok senator, termasuk Elizabeth Warren, seorang demokrat Massachusetts, dan John McCain, dari Republika Arizona, mengunjungi Afghanistan.

Mereka berada di sana untuk menilai strategi AS dalam konflik di negara itu, yang telah berlangsung selama lebih dari 15 tahun.

Sementara itu, pemain NFL Colin Kaepernick, yang menolak berdiri saat menyanyikan lagu nasional sebelum pertandingan, mengunggah perjalanannya ke Ghana di media sosial.

"Bagaimana kita benar-benar bisa merayakan hari kemerdekaan yang dengan sengaja merampok leluhur kita dari mereka? Untuk menemukan kemerdekaan, saya pulang," kata Kaepernick dalam video itu.

Credit  antaranews.com

15.000 warga baru AS rayakan hari kemerdekaan

Ilustrasi (goodfellow.af.mil)

Jakarta (CB) - Setiap tahun, Amerika Serikat mengadakan seremoni pelantikan bagi warga baru Amerika Serikat bertepatan dengan perayaan hari kemerdekaan 4 Juli.

Tahun ini, hampir 15.000 orang mengambil sumpah sebagai warga AS dalam 65 lebih pertemuan di seluruh kawasan negara itu, menurut Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi AS.

Mereka mengambil sumpah kewarganegaraan di perpustakaan umum, taman nasional dan museum.

Sejumlah seremoni dilakukan di kapal induk atau lapangan bisbol. Salah satunya ada di Monticello, rumah bapak bangsa Thomas Jefferson.

Dalam salah satu seremoni, Senator Kamala Harris, yang merupakan putri imigran dari India dan Jamaika, menyentil Presiden Donald Trump, yang telah meminta batasan imigrasi legal untuk meningkatkan deportasi imigran tak berdokumen.

"Saat Anda merasa masa depan terancam, saat nilai-nilai kebebasan dan keadilan diserang, Anda perlu angkat suara. Itulah inti dari kebebasan yang kita hargai," katanya dalam sebuah seremoni di kapal perang Iowa di Pelabuhan Los Angeles.

Untuk menjadi warga negara Amerika Serikat, imigran harus menjadi penduduk tetap atau pemegang kartu hijau, selama sekurang-kurangnya lima tahun; bisa membaca, menulis dan berbicara bahasa Inggris; serta lulus ujian kewarganegaraan.

Tes tersebut tergolong tidak mudah, namun lebih dari 97 persen calon warganya lulus, demikian Huffington Post.

Credit  antaranews.com

Austria kendalikan perbatasan Italia, kirim kendaraan lapis baja halangi pendatang

Frankfurt (CB) - Austria memindahkan empat kendaraan lapis baja ke perbatasan dekat dengan Italia untuk menghalau pendatang dan kemungkinan mengendalikan lalu lintas utama perdagangan, kata pejabat kementerian pertahanan, Selasa.

Kendali direncanakan itu akan mencakup persimpangan sibuk Alpine Brenner, kata juru bicara kementerian pertahanan. Italia pada tahun lalu memperingatkan bahwa langkah itu melanggar aturan Uni Eropa tentang pergerakan bebas.

"Saya berharap kendali perbatasan segera diberlakukan," kata Menteri Pertahanan Peter Doskozil kepada surat kabar "Kronenzeitung" dalam wawancara, yang diterbitkan pada Selasa.

Baik Italia maupun Austria adalah anggota wilayah terbuka Uni Eropa, Schengen, namun pergerakan bebas terancam oleh pemberlakuan kembali pengendalian di banyak penyeberangan di seluruh kelompok itu sejak gelombang pendatang muncul pada 2015 dan 2016.

Tidak ada komentar langsung dari pejabat Italia atau Uni Eropa terkait langkah itu.

Juru bicara Doskozil mengatakan tidak ada jadwal yang pasti untuk kontrol baru itu. "Tapi kita lihat bagaimana situasi di Italia menjadi lebih akut dan kita harus siap untuk menghindari situasi serupa pada musim panas 2015. "

Italia telah menampung lebih dari 80.000 pengungsi dan migran sejauh tahun ini, yang kebanyakan datang dengan kapal dari Afrika, dan menjadikan Italia titik utama masuk ke Eropa.

Austria telah memindahkan alat berat ke provinsi Tyrol, yang berbatasan dengan Italia, termasuk empat kendaraan lapis baja yang menutup jalan, juru bicara tersebut mengatakan.

"Ini bukan tank tempur, ini adalah kendaraan lapis baja tanpa senjata yang bisa menghalangi jalan. Ini sudah digunakan selama krisis pengungsi 2015 dan 2016 di perbatasan Spielfeld atau persimpangan (dengan Slovenia). "

Tentara juga bisa mengirim 750 tentara dalam 72 jam untuk menghadapi keadaan darurat, juru bicara itu menambahkan.

Pengawasan pada persimpangan Brenner akan sangat sensitif karena perbatasan tersebut melintasi dua komunitas yang merasa terhubung erat - yaitu Tyrol Austria dan Tyrol Selatan Italia.

Tyrol Selatan pernah menjadi bagian dari kekaisaran Austro-Hungaria yang lebih luas namun dicaplok Italia pada 1918.

Komisi Eropa berencana menyajikan serangkaian tindakan untuk mengurangi arus migran melintasi pusat Mediterania pada Selasa.

Sebelumnya, Prancis, Jerman dan Uni Eropa menjanjikan lebih banyak dukungan kepada Italia untuk menangani pendatang, yang tiba dengan kapal dari Afrika.

Mereka juga setuju mendukung pelatihan dan pendanaan patroli pantai Libya dan memindahkan pencari suaka dengan lebih cepat.

Tapi, mereka tidak mengacu langsung pada permohonan Roma kepada negara Uni Eropa untuk mengurangi tekanan dengan membiarkan kapal penyelamat pembawa pendatang berlabuh di dermaga pelabuhan mereka.

Komisi Eropa mengatakan akan menghadirkan seperangkat langkah "untuk mengurangi arus" pendatang di sepanjang Laut Tengah setelah pertemuan pemimpinnya pada Selasa. Demikian laporan Reuters.

Credit  antaranews.com

Pemindahan Ibu Kota RI Akan Dimulai 2018?

 

Foto: Maikel Jefriando

Jakarta - Wacana pemindahan ibu kota negara ke luar pulau Jawamasih terus berusaha direalisasikan oleh pemerintah. Kajian pemindahan ibu kota terus dilakukan, dan persiapan pemindahan ibu kota akan dimulai pada 2018.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro, kepada detikFinance, Rabu (5/7/2017).

"Persiapan pindah (ibu kota) akan dimulai pada 2018," kata Bambang.




Dia mengatakan, Bappenas juga sedang mengkaji skema pendanaan untuk pemindahan ibu kota ini. Rencana ini membutuhkan dana yang besar terkait rencana tersebut, sementara pemerintah tak ingin membebani Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Oleh karena itu, pemerintah akan mendorong swasta masuk menggunakan skema Public Private Partnership (PPP).



"Kami dorong PPP, swasta akan dilibatkan, kemudian kita juga melihat aspek tata kotanya sendiri. Mungkin butuh 3-4 tahun untuk menyelesaikan seluruh infrastruktur dasar maupun gedung pemerintahan," ujar dia.

Soal lokasi ibu kota yang baru, Bambang masih merahasiakan, namun isu yang kuat beredar, ibu kota baru akan berada di Palangka Raya, Kalimantan Tengah.



Credit  finance.detik.com

Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Seperti New York dan Washington DC

 

Foto: Maikel Jefriando

Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menargetkan kajian pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan bisa selesai pada 2017. Proses pemindahan ibu kota bisa dimulai 2018.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro, mengatakan bila ibu kota dipindahkan, Jakarta akan tetap menjadi pusat ekonomi dan bisnis.

"Ibu kota baru akan jadi pusat administrasi pemerintahan, nantinya akan seperti New York dan Washington DC di Amerika Serikat (AS), Brazillia dan Sao Paulo di Brasil," kata Bambang kepada detikFinance, Rabu (5/7/2017).



Bambang menceritakan, pemindahan ibu kota bertujuan untuk memperbaiki kesenjangan ekonomi di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa.

"Pemindahan ini diharapkan bisa menciptakan pusat pertumbuhan baru, setelah kajian selesai maka persiapan akan dimulai pada 2018," ujar Bambang.



Pemindahan ini juga untuk pemerataan pembangunan, menggerakan kawasan timur dan pemerataan penduduk.

Bambang mengatakan, saat ini pulau Kalimantan yang dinilai paling potensial untuk ibu kota baru menggantikan Jakarta. Namun demikian, Bappenas belum menentukan di bagian mana ibu kota baru akan berdiri. Isu yang kuat beredar, Palangka Raya, Kalimantan Tengah menjadi calon ibu kota baru.


Credit  finance.detik.com

Menara Tengkorak Manusia di Meksiko beri informasi baru tentang Aztec

Kota Meksiko (CB) - Sebuah menara tengkorak manusia yang digali di bawah jantung Kota Meksiko memunculkan pertanyaan baru tentang budaya pengorbanan di Kekaisaran Aztec setelah tengkorak perempuan dan anak-anak muncul di antara ratusan yang tertanam dalam struktur terlarang.

Arkeolog telah menemukan lebih dari 650 tengkorak yang berlapis kapur dan ribuan fragmen di bangunan silinder di dekat situs Templo Mayor, salah satu kuil utama di ibu kota Aztec, Tenochtitlan, yang kemudian menjadi Kota Meksiko.

Menara ini diyakini merupakan bagian dari Huey Tzompantli, sebuah tumpukan besar tengkorak yang memicu ketakutan pada para penjelajah Spanyol ketika mereka merebut kota itu di bawah Hernan Cortes, dan menyebutkan struktur dalam catatan kontemporer.

Sejarawan menghubungkan bagaimana potongan kepala dari para pejuang yang tertangkap itu menghiasi Tzompantli, atau rak tengkorak, yang ditemukan di sejumlah budaya mesoamerika sebelum penaklukan Spanyol.

Tapi penggalian arkeologi di perut Kota Meksiko kuno yang dimulai pada tahun 2015 menunjukkan bahwa penjelasan itu tidak lengkap.

"Kami mengharapkan hanya pria, jelas pria muda, seperti para pejuang, dan perempuan dan anak-anak diperkirakan tidak akan pergi berperang, "kata Rodrigo Bolanos, antropolog biologi yang menyelidiki temuan tersebut.

"Ada sesuatu yang terjadi yang tidak kami catat, dan ini benar-benar baru, yang pertama di Huey Tzompantli, "tambahnya.

Raul Barrera, salah satu arkeolog yang bekerja di lokasi tersebut di samping Katedral Metropolitan besar yang dibangun di atas Templo Mayor, mengatakan bahwa tengkorak itu akan dipasang di menara sesudah mereka dipamerkan kepada publik di depan umum di Tzompantli.

Kira-kira memiliki diameter enam meter, menara itu berdiri di atas sudut kapel Huitzilopochtli, dewa matahari, perang dan pengorbanan manusia Aztec. Dasarnya belum bisa digali.

Tidak ada keraguan bahwa menara itu adalah salah satu bangunan tengkorak yang disebutkan oleh Andres de Tapia, seorang tentara Spanyol yang mendampingi Cortes dalam penaklukan 1521 di Meksiko, kata Barrera.

Dalam laporannya tentang kampanye tersebut, Tapia mengatakan bahwa dia menghitung puluhan ribu tengkorak yang dikenal sebagai Huey Tzompantli.

Barrera mengatakan bahwa 676 tengkorak sejauh ini telah ditemukan, dan jumlahnya akan meningkat saat penggalian terus berlanjut.

Suku Aztec dan orang Mesoamerika lainnya melakukan ritual pengorbanan manusia sebagai persembahan kepada matahari, demikian Reuters.

Credit  antaranews.com

Menara Ratusan Tengkorak Aztec Ditemukan di Bawah Mexico City

Menara ratusan tengkorak Aztec ditemukan di bawah Mexico City. Kredit: Reuters/Daily Mail

CB, Mexico City - Sebuah menara tengkorak manusia yang digali di bawah jantung Mexico City telah menimbulkan pertanyaan baru tentang budaya pengorbanan di Kekaisaran Aztec setelah tengkorak perempuan dan anak-anak muncul di antara ratusan tengkorak yang tertanam dalam struktur menakutkan itu.



Para arkeolog telah menemukan lebih dari 650 tengkorak berlapis kapur dan ribuan fragmen dalam bangunan silinder dekat lokasi dari Templo Mayor, salah satu candi utama di ibukota Aztec, Tenochtitlan, yang kemudian menjadi Mexico City, sebagaimana dilaporkan Daily Mail, Minggu 2 Juli 2017.

Menara ini diyakini merupakan bagian dari Huey Tzompantli, sekumpulan besar tengkorak yang menanamkan ketakutan kepada pasukan Spanyol ketika mereka merebut kota di bawah Hernan Cortes.

Sejarawan menceritakan bagaimana kepala terpenggal prajurit yang tertangkap menghiasi Tzompantli, atau rak tengkorak, ditemukan di sejumlah budaya Mesoamerika sebelum penaklukan Spanyol.

Tapi penggalian arkeologi di perut Mexico City tua yang dimulai tahun 2015 menunjukkan bahwa gambaran itu tidak lengkap.

"Kami mengharapkan hanya pria, jelas orang-orang muda, sebagaimana layaknya prajurit, dan perempuan dan anak-anak tidak terpikirkan bahwa mereka akan ke medan perang," kata Rodrigo Bolanos, seorang antropolog biologi yang menyelidiki temuan itu.

"Sesuatu terjadi di mana kami tidak memiliki catatannya, dan ini benar-benar baru, yang pertama di Huey Tzompantli," tambahnya.

Raul Barrera, salah satu arkeolog yang bekerja di lokasi Katedral Metropolitan di atas Templo Mayor, mengatakan tengkorak-tengkorak itu akan ditaruh di menara setelah mereka ditampilkan untuk publik di Tzompantli.

Berdiameter sekitar enam meter, menara itu berdiri di sudut kapel atau Huitzilopochtli, dewa matahari, perang dan pengorbanan manusia Aztec. Dasarnya masih harus digali.

Tidak ada keraguan bahwa menara itu adalah salah satu dari bangunan-bangunan tengkorak yang disebutkan oleh Andres de Tapia, seorang tentara Spanyol yang mendampingi Cortes dalam penaklukan Meksiko pada tahun 1521, kata Barrera.

Tapia mengatakan dia menghitung puluhan ribu tengkorak di tempat yang kemudian dikenal sebagai Huey Tzompantli. Barrera mengatakan 676 tengkorak telah ditemukan sejauh ini, dan jumlah itu akan meningkat saat penggalian dilanjutkan.

Suku Aztec dan masyarakat Mesoamerika lainnya melakukan ritual pengorbanan manusia sebagai persembahan kepada matahari.

Templo Mayor (kata Spanyol untuk Candi Besar) adalah salah satu candi utama suku Aztec di ibukota mereka Tenochtitlan, yang sekarang adalah Mexico City. Gaya arsitekturnya milik periode Postclassic akhir dari Mesoamerika.

Temuan itu terjadi antara Februari dan Juni di bawah lantai rumah era kolonial di pusat Mexico City.

Dalam sebuah ritual khas, korban akan dibawa ke bagian atas kuil di mana empat imam akan meletakkan mereka di atas lempengan batu.

Perut korban akan diiris terbuka oleh imam kelima menggunakan pisau batu seremonial untuk memotong tepat melalui diafragma dan membelah dada. Imam akan mengambil hati dan merobeknya dalam kondisi masih berdetak.

Hati itu kemudian akan ditempatkan dalam mangkuk yang dipegang oleh patung dewa yang dihormati, dan tubuh korban dilemparkan ke bawah tangga candi dan mendarat di teras di dasar piramida.



Untuk re-konsekrasi Great Pyramid Tenochtitlan pada 1487, suku Aztec melaporkan bahwa mereka mengorbankan sekitar 80.400 tahanan selama empat hari. Sejarawan menduga angka itu kemungkinan berlebihan.



Credit  TEMPO.CO

Roket Pengangkut Satelit Terbesar Milik Cina Gagal Meluncur

Peluncuran roket Cina, Long March-5 Y2, di Wenchang, Hainan, Cina, 2 Juli 2017. (REUTERS)

CB, Jakarta - Roket terbesar milik Cina, yang bernama Long March-5 Y2, gagal meluncur pada hari Minggu, 2 Juli 2017. Menurut pemerintah Cina, roket ini sedianya akan mengangkut satelit terberat milik Cina.

“Sebuah anomali timbul dalam penerbangan roket tersebut. Penelitian lebih lanjut akan dilakukan,” demikian diberitakan kantor berita Xinhua setelah roket diterbangkan pada malam hari dari provinsi Hainan di bagian selatan Cina. Xinhua tidak menyebutkan apakah investigasi lanjutan akan dilaksanakan.

Pada tahun ini, tipe roket yang serupa diharapkan bisa melanjutkan usaha Cina untuk mencapai bulan dan kembali dengan sampel-sampel temuan. Sampai saat ini, belum ada kepastian bahwa jadwal dari misi ini akan terganggu akibat gagalnya peluncuran tersebut.

Untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan nasional, Presiden Xi Jinping telah memprioritaskan kemajuan program-program luar angkasa dari Cina. Pemerintah menekankan bahwa inisiatif ini memiliki maksud yang sepenuhnya damai.

Walau hampir seluruh program-program luar angkasa berjalan tanpa kendala, Cina masih harus mengejar ketertinggalan pada Amerika Serikat dan Rusia. Salah satu program yang signifikan terjadi pada tahun 2013, ketika rover bulan milik Cina bernama Jade Rabbit mendarat di Bulan dengan berbagai kendala teknis yang parah.




Credit  TEMPO.CO

Ilmuwan Sebut Rudal Korea Utara Bisa Capai Alaska

 

Korea Utara kembali melakukan uji coba rudal pada Selasa (4/7) bertepatan dengan hari kemerdekaan Amerika Serikat. (KCNA via REUTERS)

Jakarta, CB -- Korea Utara kembali melakukan uji coba rudal balistik, Selasa (4/7), bertepatan dengan perayaan hari kemerdekaan Amerika Serikat. Peluncuran rudal tersebut langsung menimbulkan reaksi dari Presiden Donald Trump yang mendesak China segara melakukan tindakan untuk “mengakhiri omong kosong ini secepatnya”.

Di sisi lain, analis menyebut peluru kendali terbaru Korea Utara itu bisa mencapai Alaska.

“Rudal balistik yang tidak dikenal” itu ditembakkan melalui sebuah situs di Provinsi Phyongan Utara dan jatuh di Laut Timur, menurut Kepala Staf Gabungan militer Korea Selatan.

“Rudal tersebut sempat terbang sejauh 930 kilometer,” sebut militer Korsel.



Sementara juru bicara kementerian pertahanan Jepang mengatakan pada AFP, rudal tersebut kemungkinan besar memasuki zona ekonomi eksklusif Jepang.

Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga mengatakan misil tersebut terbang sekitar 40 menit, yang merupakan rekor terlama dalam uji coba rudal Korut.

Komando Pasifik Amerika Serikat mengonkfirmasi bahwa rudal tersebut ditembakkan dari darat dan merupakan misil berjangkauan menengah, sempat terbang selama 37 menit dan tidak menimbulkan ancaman bagi AS.

Tapi, David Wright dari Persatuan Ilmuwan Peduli mengatakan bukti-bukti dari uji coba rudal terbaru itu menunjukkan kemajuan yang signifikan terhadap perkembangan senjata Korut.

Wright menambahkan, rudal tersebut bisa punya jangkauan yang lebih jauh jika “ditembakkan dengan sudut yang lebih tinggi”.

“Jika laporannya benar, rudal yang sama bisa mencapai jarak maksimum sejauh 6700 kilometer dengan sudut lintasan standar,” papar Wright dalam blog allthingsnuclear milik organisasi ilmuwan tersebut.



“Jarak itu tidak bisa mencapai 48 negara bagian di Amerika Serikat, tapi bisa jadi mencapai Alaska,” paparnya.

Di sisi lain, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menyebut uji coba rudal terbaru Korut semakin mengancam keamanan di kawasan.

“Peluncuran ini jelas menunjukkan bahwa ancaman senjata Korut semakin nyata,” tutur Abe.

Sementara itu, Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan akan melakukan diskusi terpisah saat pertemuan G20 pekan ini, guna membahas ancaman senjata Korut.

Abe menambahkan dia akan mendesak Presiden China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk melakukan “tindakan yang lebih konstruktif.”

Credit  cnnindonesia.com

Uji Rudal Terbaru Korut Masuki Perairan Jepang

 

Korut kembali meluncurkan rudal balistiknya ke Laut Timur, yang menurut Kementerian Pertahanan Jepang jatuh di sekitar perairan zona ekonomi eksklusifnya. (KCNA/via Reuters)

Jakarta, CB -- Korea Utara dilaporkan kembali melakukan uji coba rudal balistiknya pada Selasa (4/7).

Peluncuran rudal ini dilakukan hanya berselang beberapa hari setelah Presiden Korea Selatan Moon Jae-In dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu untuk pertama kalinya dan membahas ancaman Pyongyang yang kian memprihatinkan.

"Rudal balistik tidak dikenal diluncurkan dari sebuah situs militer dekat Bangyon di Provinsi Phyongan Utara dan jatuh di Laut Timur [Laut Jepang]," bunyi pernyataan militer Korsel.

Menurut juru bicara Kementerian pertahanan Jepang, rudal tersebut diperkirakan jatuh di sekitar zona ekonomi eksklusif negaranya, perairan yang membentang sekitar 321 kilometer dari garis pantai Jepang.


Peluncuran rudal Korut hari ini merupakan yang terbaru dari serangkaian provokasi pemerintahan Kim Jong-un yang telah meningkatkan ketegangan di kawasan.

Sejak awal tahun Korut terus menjadi sorotan akibat aktivitas uji coba rudal dan ambisi pengembangan nuklirnya yang kian mengkhawatirkan.

Negara paling terisolasi itu pun telah meluncurkan sejumlah rudalnya sejak Presiden Moon Jae-In menjabat pada Mei lalu, menggantingkan Presiden Park Geun-hye yang dimakzulkan.

Padahal, sejak menjabat di Gedung Biru, kantor kepresidenan Korsel, Moon memiliki pendekatan yang lebih halus untuk bisa berembuk dengan Korut.


Meski begitu, Moon tetap menegaskan bahwa penerapan sanksi atas Korut tetap penting dilakukan selama Pyongyang tak bisa meredam ambisi nuklirnya.

Dalam pertemuan perdananya dengan Moon pada akhir pekan lalu, Trump menyatakan bahwa AS telah habis kesabaran menghadapi pergerakan senjata Korut.

Dia bahkan menyebut, AS bersama komunitas internasional perlu merespons ancaman nuklir Korut ini secara tegas dan pasti.

"Bersama-sama kita menghadapi ancaman rezim sembrono dan brutal Korut. Nuklir dan rudal rezim tersebut memerlukan respons yang tegas," ucap presiden AS ke-45 itu, seperti dikutip AFP.

Credit  cnnindonesia.com

Korut Klaim Sukses Uji Coba Rudal Antar Benua

Korut menyebut rudal yang ditembakkan adalah rudal balistik antarbenua atau ICBM baru mereka, dan uji tembak itu dinilai sukses besar. Foto/Istimewa

PYONGYANG - Korea Utara (Korut) akhirnya angkat bicara mengenai peluncuran rudal terbaru yang mereka lakukan. Korut menuturkan, peluncuran rudal terbaru adalah bagian dari pengembangan rudal mereka.

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh televisi pemerintah Korut, rudal yang ditembakkan adalah rudal balistik antarbenua atau ICBM baru mereka dan uji tembak itu dinilai sukses besar.

"Korut sukses melakukan uji coba ICBM baru di bawah pengawasan pemimpin Kim Jong-un, dan rudal mampu menyerang negara manapun di dunia," bunyi pernyataan tersebut, seperti dilansir Al Jazeera pada Selasa (4/7).

"Rudal Hwasong-14 mencapai ketinggian 2.802 km dan mencapai targetnya tepat setelah terbang selama 39 menit," sambungnya.

Rudal tersebut sendiri diketahui jatuh di wilayah Zona Ekonomi Esklusif (ZEE) Jepang. Jepang sendiri melemparkan kecaman keras atas peluncuran rudal terbaru yang dilakukan oleh Korea Utara (Korut). Tokyo menilai peluncuran rudal tersebut adalah tindakan provokasi Pyongyang, dan memberikan ancaman serius pada keamanan di kawasan.

Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga menuturkan peluncuran rudal tersebut merupakan masalah serius dalam hal keamanan bagi pesawat terbang dan kapal, dan ini merupakan pelanggaran mencolok terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB. 

Credit  sindonews.com

Uji Coba Rudal Korut Sukses, Trump Mengamuk di Twitter

 

Korea Utara kembali melakukan uji coba rudal pada Selasa (4/7). (KCNA/via REUTERS)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengamuk di Twitter usai Korea Utara kembali melakukan uji coba rudal terbarunya pada Selasa (4/7), bertepatan dengan perayaan hari kemerdekaan Amerika Serikat.

“Korea Utara baru saja menembakkan misil. Apakah orang ini tidak punya hal lain untuk dilakukan dalam hidupnya?” cuit Trump, merujuk pada pemimpin Korut, Kim Jong-un.

Dia juga menulis bahwa negara-negara tetangga Korut tidak melakukan upaya yang cukup guna menahan Pyongyang melanjutkan ambisi senjatanya.

Dalam cuitan berikutnya Trump juga mendesak China untuk bertindak lebih tegas terhadap Korut.



“Sulit dipercaya bahwa Korea Selatan dan Jepang masih sabar dengan hal ini. Mungkin China bisa melakukan tindakan keras terhadap Korea Utara agar bisa mengakhiri omong kosong ini secepatnya!”

Menanggapi amukan Trump di media sosial tersebut, China membela diri.

Juru bicara kementerian luar negeri China Geng Shuang menyebut China terus konsisten berkontribusi menekan Korea Utara soal ambisi senjatanya.

North Korea has just launched another missile. Does this guy have anything better to do with his life? Hard to believe that South Korea.....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 4, 2017

....and Japan will put up with this much longer. Perhaps China will put a heavy move on North Korea and end this nonsense once and for all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 4, 2017

North Korea has just launched another missile. Does this guy have anything better to do with his life? Hard to believe that South Korea.....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 4, 2017

“China terus melakukan upaya dialog guna menyelesaikan isu nuklir di Semenanjung Korea. Kontribusi China dalam masalah ini sudah diketahui luas dan peran China sangat penting,” papar Geng, dikutip AFP, Selasa (4/7).



Dia juga menyebut bahwa China terus mengikuti perkembangan uji rudal dan nuklir yang dilakukan Korut. Geng menambahkan Beijing turut mengecam Pyongyang yang menembakkan rudal Hwasong-14 dengan ketinggian 2802 kilometer dan mencapai jarak 933 kilometer sebelum jatuh di perairan Jepang.

“China menentang Korea Utara yang melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB melakukan peluncuran," kata Geng.

Selain itu, China juga berharap semua pihak yang terlibat bisa menahan diri dan tidak melakukan aksi yang bisa meningkatkan ketegangan di kawasan.

“Kami berharap semua pihak bisa melakukan upaya perdamaian dan menyelesaian masalah melalui dialog dan konsultasi,” ujar Geng, menambahkan.

Credit  cnnindonesia.com

Qatar Nyatakan Siap Perang dengan Negara Teluk

Menteri Pertahanan Qatar, Khaled al-Attiyah menyatakan pihaknya siap mengerahkan semua yang mereka memiliki untuk membela diri, jika memang hal itu diperlukan. Foto/Istimewa

DOHA - Menteri Pertahanan Qatar, Khaled al-Attiyah menyatakan pihaknya siap mengerahkan semua yang mereka memiliki untuk membela diri, jika memang hal itu diperlukan. Namun, dia berharap perselisihan antara Qatar dan negara Teluk dapat diselesaikan melalui jalur dialog.

"Saya harap kita tidak mencapai tahap intervensi militer, tapi kita selalu waspada. Kami siap untuk membela negara kita," kata Attiyah dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Alaraby pada Selasa (4/7).

Dia kemudian memperingatkan bahwa Qatar secara historis membuktikan bahwa negara tersebut bukanlah negara yang mudah untuk dikalahkan.

Attiyah di kesempatan yang sama juga mengatakan, blok negara-negara Teluk yang dipimpin oleh Arab Saudi sedang berusaha untuk mencari perubahan rezim di Qatar. Saudi cs menurut Attiyah berusaha memancing kudeta di Qatar.

"Pada tahun 1996, terjadi usaha kudeta yang kejam, dan pada tahun 2014 terjadi usaha kudeta yang lunak, dan pada tahun 2017 ada usaha kudeta yang lunak," ucapnya.

Ketegangan antara Qatar dan negara Teluk sendiri masih jauh dari kata usai. Ini disebabkan oleh sikap Qatar yang menolak untuk memenuhi 13 tuntutan yang disampaikan oleh Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Mesir.

Beberapa tuntutan itu antara lain, Qatar harus memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran, menutup pangkalan militer Turki di Doha, berhenti mendanai tokoh dan organisasi yang dinyatakan sebagai teroris.

Saudi cs sendiri baru saja mengumumkan perpanjangan tenggat waktu kepada Qatar untuk memenuhi tuntutan tersebut. Saudi memberikan waktu 48 jam tambahan kepada Qatar, yang terhitung sejak Senin dihari, untuk memberikan respon atas tuntutan tersebut. 

Credit  sindonews.com

PBB Tolak Ikut Campur Dalam Krisis Qatar

Dewan Keamanan (DK) PBB mengindikasikan tidak ingin terlibat dalam konflik yang terjadi antara Qatar dan negara-negara Teluk. Foto/Istimewa

NEW YORK -  Dewan Keamanan (DK) PBB mengindikasikan tidak ingin terlibat dalam konflik yang terjadi antara Qatar dan negara-negara Teluk. Indikasi itu disampaikan oleh Duta Besar China Liu Jieyi, yang memegang jabatan Presiden DK PBB pada bulan ini.

"Cara terbaik adalah negara-negara yang bersangkutan mencari solusi melalui dialog dan melalui konsultasi di antara mereka sendiri, karena kita tidak melihat alternatif lain untuk itu," kata Liu.

"Apapun yang bisa dilakukan negara-negara tersebut untuk memperbaiki pagar dan untuk kembali ke hubungan tetangga yang baik, itu pasti akan disambut oleh China," sambungnya, seperti dilansir Al Arabiya pada Selasa (4/7).

Menteri Luar Negeri Qatari Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani sendiri telah bertemu dengan anggota DK PBB pada hari Jumat lalu untuk membahas perpecahan dalam hubungan dengan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir.

Thani kabarnya telah meminta anggota DK PBB untuk mendesak negara-negara yang dipimpin oleh Saudi untuk mencabut pembatasan penggunaan wilayah udara, dan hubungan transportasi lainnya dengan Qatar. 

Credit  sindonews.com

Di PBB, Saudi Sebut Qatar Ancaman Dunia

Duta Besar Arab Saudi untuk PBB, Abdallah Al-Mouallim menyatakan, Qatar bersikeras untuk memberikan dukungan kepada kelompok teroris. Foto/Istimewa

NEW YORK - Duta Besar Arab Saudi untuk PBB, Abdallah Al-Mouallim menyatakan, Qatar bersikeras untuk memberikan dukungan kepada kelompok teroris. Hal ini, lanjut Mouallim, menjadikan Qatar sebagai salah satu ancaman dunia.

"Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir membuat keputusan yang berdaulat untuk memboikot Qatar guna menjaga keamanan di wilayah, dan menekan Doha untuk menghentikan dukungannya terhadap terorisme," kata Mouallimi.

"Qatar telah memilih Iran sebagai sekutunya. Ini telah mendukung kelompok teroris selama 20 tahun, meskipun ada skema mereka terhadap negara-negara kawasan," sambungnya, seperti dilansir Al Arabiya pada Minggu (2/7).

Dia juga mengatakan, bahwa Arab Saudi, UEA, Bahrain dan Mesir telah memberi Qatar beberapa kesempatan untuk tetap berada dalam jalur yang benar. Namun, sayangnya Qatar gagal untuk memanfaatkan kesempatan tersebut.

"Qatar diberi beberapa kesempatan untuk mengakhiri dukungannya terhadap terorisme, dan tidak mencampuri urusan dalam negara lain. Yang terakhir dari peluang ini adalah pada 2013 dan 2014, namun usaha ini gagal karena Qatar tidak berkomitmen terhadap tuntutan yang diajukan mengenai hal itu," tukasnya.  

Credit  sindonews.com

Jurnalis Saudi Dihukum karena Terlalu Mengagungkan Raja Salman

Seorang jurnalis Arab Saudi dilaporkan dihukum karena terlalu mengangungkan pemimpin Saudi, Raja Salman bin Abdul Aziz al-Saud. Foto/Istimewa

RIYADH - Seorang jurnalis Arab Saudi dilaporkan dihukum karena terlalu mengagungkan pemimpin Saudi, Raja Salman bin Abdul Aziz al-Saud. Jurnalis yang diketahui bernama Ramadan mendapat hukuman skorsing dari tempat dia bekerja, yakni surat kabar Al Jazirah untuk batas waktu yang tidak diketahui.

Anzi dihukum karena menyebut Raja Salman sebagai al-Halim, atau Maha Penyantun. Al-Halim adalah salah satu dari 99 sebutan untuk Allah, atau yang disebut juga dengan Asmaul Husna.

Hukuman kepada Anzi dijatuhkan setelah adanya aduan langsung dari Raja Salman. Pemimpin Saudi itu menulis sebuah surat protes kepada Al Jazirah melalui Kementerian Kebudayaan dan Informasi Saudi.

"Masalah seperti itu telah mengganggu kita dan kita tidak dapat menerima atau mentolerirnya. Kami tidak menginginkannya dan kami tidak mengakuinya. Kami sangat menyadari keseriusan dan bahaya bersikap lunak terhadapnya," kata Raja Salman, sepeti dilansir Russia Today pada Selasa (4/7).

"Semua surat kabar dan media harus menyadari sepenuhnya, bahwa hal-hal tersebut tidak boleh dipublikasikan dan bahwa semua pihak yang tidak mematuhi akan dimintai pertanggungjawabannya," sambungnya.

Al Jazirah sendiri dilaporkan bukan hanya memberikan hukuman kepada Anzi, namun mereka juga telah menyampaikan permintaan terbuka kepada Raja Salman. 

Credit  sindonews.com