Parlemen Catalonia pilih pemimpin baru pada Sabtu

Presiden Catalan yang dipecat Carles Puigdemont terlihat dalam video saat ia memberikan pidato melalui media sosial di lokasi yang tidak diungkapkan, Kamis (1/3/2018).(Carles Puigdemont/Handout via REUTERS)

Madrid (CB) - Parlemen Catalonia akan melakukan pemungutan suara pada Sabtu untuk menentukan pemimpin baru wilayah itu setelah pemerintahan Catalonia dibubarkan Madrid hampir tujuh bulan lalu karena menyatakan kemerdekaan.

Pemilihan itu merupakan upaya kelima kalinya untuk membentuk pemerintahan sejak pemerintahan sebelumnya dipecat.

Mantan pemimpin Catalonia yang sekarang tinggal di Jerman, Carles Puigdemont, mengajukan anggota parlemen Catalonia yang tidak terlalu dikenal, Quim Torra, sebagai calon pemimpin baru.

Pengajuan itu diumumkan dalam pidato melalui televisi yang disiarkan di jaringan media sosial pada Kamis malam.

Ketua parlemen Catalonia Roger Torrent mengatakan dalam pernyataan pada Jumat bahwa ia telah mengajukan Torra sebagai kandidat presiden wilayah itu setelah bertukar pandangan dengan partai-partai politik.

Parlemen akan melakukan pemungutan suara pada Sabtu.

Gerakan pemisahan di wilayah timur laut, yang kaya, itu selama ini gagal membentuk pemerintahan walaupun memenangi sebagian besar kursi parlemen dalam pemilihan pada Desember.

Pemilihan itu dilaksanakan atas seruan Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy pascapercobaan pemisahan yang digerakkan Puigdemont.

Waktu untuk membentuk pemerintahan baru Catalonia sudah mendesak karena parlemen harus melakukan pemungutan suara untuk memilih pemimpin sebelum 22 Mei. Jika tidak, pemilihan baru harus diselenggarakan.

Pemilihan baru kemungkinan akan membuahkan hasil yang sama seperti yang lalu, demikian menurut hasil jajak pendapat pada Jumat.

Seluruh empat kandidat sebelumnya yang diajukan gerakan prokemerdekaan dihadang pengadilan karena mereka tinggal di luar negeri atau sedang ditahan atas peranan mereka dalam referendum serta kemudian pernyataan kemerdekaan.

Salah satu kandidat yang dihadang adalah Puigdemont sendiri, yang sedang berada di Berlin sambil. Ia menunggu putusan pengadilan Jerman soal apakah negara itu akan mengekstradisi dirinya ke Spanyol atas dakwaan penyelewengan dana masyarakat.

Sementara itu, Torra harus dapat memenangkan suara secara mutlak dalam pemungutan suara pada Sabtu untuk dapat terpilih sebagai pemimpin, demikian Reuters.



Credit  antaranews.com

Madrid Mulai Ubah Nama Jalan yang 'Berbau' Diktaktor Franco

ilustrasi jalanan di Madrid (Unsplash/Pixabay)

Jakarta, CB -- Madrid memulai perubahan dua nama jalan yaitu, jalan General Millan Astray dan General Garcia de la Herranz pada Kamis (26/4).

Perubahan nama jalan ini dilakukan karena termasuk dalam salah satu nama jalan yang memberi penghormatan pada para jenderal yang melayani mantan diktator Francisco Franco. Dua jalan ini adalah bagian dari 49 nama jalan yang akan berubah nama di Ibukota Spanyol ini.

Lewat proses pengubahan nama jalan, Madrid menegakkan hukum memori historis nasional yang menyerukan pergantian simbol terkait dengan kebrutalan Franco di tahun 1939-1975 secara bertahap.


Kamis (26/4), para pekerja mulai menurunkan tanda jalan General Millan Astray yang mengacu pada sosok teman dekat Franco. Papan nama General Garcia de la Herranz juga diturunkan.

Mengutip AFP, para pekerja juga menggantikan papan nama kedua jalan itu menjadi jalan Teacher Justa Freire yang diambil dari sosok seorang pendidik terkenal.

Selain Teacher Justa Freire, nama jalan kedua juga diganti menjadi jalan Cooperation.

Hanya saja, pengubahan nama jalan ini tak berjalan mulus. Beberapa asosiasi termasuk Yayasan Nasional Francisco Franco yang bertujuan untuk menjaga memori sang diktator agar tetap hidup melakukan perlawanan. Mereka mengajukan banding terhadap keputusan dewan kota Madrid pada Mei 2017 untuk mengubah nama jalan.

Langkah ini memaksa Spanyol untuk menunda pengubahan nama jalan.




Credit  cnnindonesia.com

Pendukung Kemerdekaan Katalunya Demonstrasi di Barcelona

Ekspresi warga Katalunya setelah hasil voting parlemen lokal Katalunya memutuskan untuk mendeklarasikan kemerdekaan Republika Katalunya.

Foto: Emillio Morenatti/AP

Mereka menyerukan pembebasan para pemimpin separatis yang dipenjara.

CB, BARCELONA -- Ratusan ribu pendukung kemerdekaan Katalunya membanjiri jalan-jalan di Barcelona pada Ahad (15/4). Mereka menyerukan pembebasan para pemimpin separatis yang dipenjara setelah putusan pengadilan tertinggi menggagalkan upaya mereka memilih seorang pemimpin regional.

Sekitar 350 ribu demonstran memenuhi beberapa bagian utama kota. Mereka melambaikan bendera dan mengenakan pakaian kuning untuk mendukung pemimpin separatis yang dipenjara. Di antara politikus yang menghadapi tuduhan pemberontakan adalah Jordi Sanchez, kandidat terbaru yang diajukan oleh anggota parlemen Katalunya untuk menjadi pemimpin wilayah tersebut.

Perjuangan Katalunya memiliki seorang pemimpin dimulai setelah menyatakan kemerdekaan pada Oktober. Pengadilan-pengadilan Spanyol memutuskan deklarasi itu ilegal. Madrid mengambil kendali langsung atas wilayah tersebut dan menyerukan pemilihan baru.

Pekan lalu, hakim Mahkamah Agung Pablo Llarena menolak membebaskan Carles Puigdemont dari penjara. Ia menghadapi tuntutan hukum selama 25 tahun penjara karena pemberontakan. Jika seorang pemimpin baru tidak ditentukan sebelum akhir Mei, Katalonia akan dipaksa untuk mengadakan pemilihan lain.

Puigdemont mengatakan wilayah tersebut harus menghindari untuk proses pemilihan. "Ini kewajiban kami untuk mencari cara dalam menghindari pemilihan lebih lanjut. Tapi, tidak mungkin tidak ada risiko karena ada pihak lain yang terlibat, dan itu adalah pemerintah Spanyol,"kata Puigdemont dalam sebuah wawancara dengan TV3 yang direkam di Berlin dan disiarkan pada Ahad malam.

Credit  republika.co.id

Dibebaskan Pengadilan Jerman, Puigdemont Ajak Dialog Spanyol

Presiden Catalonia, Carles Puigdemont. AP Photo

CB, Bonn - Mantan Presiden Catalonia, Carles Puigdemont, menyerukan dialog dengan pemerintah Spanyol. Dia melakukan ini segera setelah dibebaskan dengan jaminan oleh pengadilan Jerman.
Puigdemont diperbolehkan mendapat jaminan setelah hakim Jerman memutuskan dia tidak dapat diekstradisi atas tuduhan "pemberontakan" yang diminta oleh Spanyol. Seperti dilansir media DW, setelah dibebaskan pada Jumat, 6 April 2018, Puigedemont meminta Spanyol membatalkan upaya untuk mengadili para pemimpin separatis Barcelona.

Saat menyapa pendukungnya di luar gedung pengadilan, Puigdemont menyerukan pembebasan segera semua koleganya di penjara-penjara Spanyol.

"Ini memalukan bagi Eropa untuk memiliki tahanan politik," kata Puigdemont seperti dilansir Reuters pada 6 April 2018. "Akhirnya waktu untuk dialog telah tiba."

Dia ditangkap di Jerman bagian utara pada bulan lalu ketika melakukan perjalanan dari Denmark menuju Belgia.
Hakim pada hari Kamis menolak permintaan Spanyol untuk mengekstradisi Puigdemont untuk menghadapi tuduhan pemberontakan. Spanyol menilai kegiatan referendum untuk kemerdekaan Catalonia yang digagas Puigdemont cs tidak sah secara konstitusi.
Menurut Pengadilan Jerman, Puigdemont, yang melarikan diri dari Spanyol lima bulan lalu setelah Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy membubarkan pemerintahannya, tidak menimbulkan risiko penerbangan yang serius.
Pengadilan Jerman menetapkan jaminan sebesar 75.000 euro dan Puigdemont harus tetap di Jerman karena dikenai wajib lapor setiap minggunya ke polisi. Menurut media DW, Dia juga dikatakan masih mungkin diekstradisi dengan tuduhan, misalnya, menyalahgunakan dana pemerintah selama berkuasa.

Credit  tempo.co

Pukulan Buat Spanyol Usai Jerman Tolak Ekstradisi Puigdemont

 

 Pengadilan Jerman meniali mengekstradisi Puigdemont merupakan tindakan ilegal dengan alasan dia tidak secara pribadi terlibat dalam kekerasan selama referendum. (REUTERS/Ivan Alvarado).

 

 

Jakarta, CB -- Pengadilan Jerman menolak untuk mengekstradisi mantan Presiden Catalonia Carles Puigdemont atas tuduhan pemberontakan. Keputusan ini menjadi pukulan besar bagi Spanyol dan pemerintah Perdana Menteri Mariano Rajoy.

"Konsekuensinya sangat besar," kata Josep Ramoneda, seorang filsuf Katalan dan analis politik.

"Ini kemunduran serius bagi peradilan dan khususnya bagi Rajoy, dan dorongan untuk gerakan pro-kemerdekaan," ujar Josep dikutip AFP, Sabtu (7/4).

Spanyol bulan lalu mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Puigdemont atas tuduhan pemberontakan, pelanggaran, dan penyalahgunaan dana publik untuk perannya dalam upaya pemisahan diri Catalonia yang gagal Oktober lalu.

Puigdemont, yang telah tinggal di pengasingan di Belgia sejak saat itu, kemudian ditangkap ketika ia melakukan perjalanan ke Jerman.

Kemudian pada hari Kamis, pengadilan Jerman membebaskannya dengan jaminan dan mengumumkan bahwa mereka tidak akan mengirimnya kembali ke Spanyol atas tuduhan pemberontakan.


Para hakim menilai, mengekstradisi Puigdemont merupakan tindakan ilegal. Pengadilan beralasan Puigdemont tidak secara pribadi terlibat dalam kekerasan selama referendum kemerdekaan Catalan.

Hal itu membuat tindakan Puigdemont tidak dapat dihukum berdasarkan hukum Jerman. Para hakim mengatakan dalam sebuah pernyataan, menolak argumen jaksa bahwa tuduhan pemberontakan di Spanyol cukup mirip dengan undang-undang pengkhianatan Jerman.

Adapun penangkapan Puigdemont di Jerman menimbulkan demonstrasi di Catalonia, Minggu malam lalu. Mereka menentang penangkapan Puigdemont dalam aksi yang berujung pada bentrokan dengan polisi.


Di luar kantor pemerintahan pusat, polisi antihuru-hara memukuli demonstran yang mengibarkan bendera Catalonia. Sekitar 100 orang terluka di seluruh penjuru wilayah, termasuk 23 anggota kepolisian Spanyol. Sementara itu, sembilan warga ditangkap.

Gelombang protes itu menyusul keputusan Mahkamah Agung Spanyol pada Jumat, yang menyatakan 25 pemimpin Catalan, termasuk Puigdemont, akan disidang atas dugaan pemberontakan, penggelapan atau penentangan terhadap pemerintah, terkait referendum kemerdekaan Oktober lalu.




Credit  cnnindonesia.com

Eks Presiden Catalonia Ditangkap, Upaya Kemerdekaan Terancam

Ilustrasi gerakan kemerdekaan Catalonia. (Reuters/Albert Gea)

Jakarta, CB -- Pengadilan Jerman menyatakan kemungkinan butuh beberapa hari untuk memutuskan apakah akan mengekstradisi mantan Presiden Catalan Carles Puigdemont ke Spanyol, menghadapi dakwaan pemberontakan akibat kampanye kemerdekaan kawasan yang dipimpinnya.

Namun, meski protes pecah dan memakan banyak korban di seluruh penjuru Catalonia, penangkapan Puigdemont pada Minggu (25/3) membuat gerakan kemerdekaan jatuh ke titik terlemah dalam beberapa tahun terakhir. Hampir seluruh jajaran kepemimpinan upaya pembebasan kawasan kini sudah berada di balik jeruji menanti persidangan atau hidup di perasingan.

Melarikan diri dari Spanyol ke Belgia pada lima bulan lalu, Puigdemont dihadapkan pada dakwaan pemberontakan dengan ancaman 25 tahun penjara. Langkah hukum Madrid diambil setelah Perdana Menteri Mariano Rajoy lebih dulu membubarkan pemerintahan daerah dan menerapkan kekuasaan langsung atas Catalonia.

Sebagian besar analis yang dikutip Reuters meyakini Catalonia akan tetap dinodai kekisruhan politik hingga pemilu regional baru bisa membentuk pemerintahan yang stabil. Namun, mereka ragu krisis ini bisa berujung pada kerusuhan serius di jalanan Barcelona dan kota-kota Catalan lainnya.

Pada Minggu malam, demonstrasi menentang penangkapan Puigdemont digelar oleh puluhan ribu warga Catalan di Barcelona. Mereka pun terlibat bentrokan dengan polisi.

Di luar kantor pemerintahan pusat, polisi antihuru-hara memukuli demonstran yang mengibarkan bendera. Sejumlah orang yang dihantam dengan baton itu tampak berdarah-darah di bagian jidat.

Sekitar 100 orang terluka di seluruh penjuru wilayah, termasuk 23 anggota kepolisian Spanyol. Sementara itu, sembilan warga ditangkap, kata pihak berwenang.

Gelombang protes itu menyusul keputusan Mahkamah Agung Spanyol pada Jumat, yang menyatakan 25 pemimpin Catalan, termasuk Puigdemont, akan disidang atas dugaan pemberontakan, penggelapan atau penentangan terhadap pemerintah, terkait referendum kemerdekaan Oktober lalu.

Pemerintahan Madrid menganggap referendum yang diboykot oleh penentang kemerdekaan itu adalah langkah yang ilegal. PM Rajoy kemudian mengambil alih kuasa atas kawasan kaya raya di timur laut itu, menyusul deklarasi simbolis yang dilakukan parlemen Catalan.

Pada Jumat, pengadilan juga mengatifkan kembali surat perintah penangkapan internasional untuk empat polirikus lain yang mengasingkan diri, tahun lalu. Puigdemont dan sejumlah separatis lain menampik telah melakukan pelanggaran hukum.

Tindakan paksa pemerintah dan pengadilan tampaknya mengakhiri krisis politik paling parah di Spanyol sejak kembalinya demokrasi pada 1970-an silam.

"Tampaknya gerakan separatis mulai tumbang," kata analis Kepler Chevreux, Adrian Zunzunegui, dalam catatan pada Senin. "Kami memperkirakan bakal ada beberapa bulan ketidakpastian, dan kemungkinan besar pemilu akan diadakan saat itu."

Pemilu bisa menguntungkan maupun merugikan pemerintahan, mengingat simpati separatis masih tersisa di Catalonia, meski jumlah dukungannya terus menurun dalam beberapa bulan terakhir.





Credit  cnnindonesia.com

Puluhan Ribu Demonstran Tuntut Pemerintahan Baru Catalonia

Puluhan ribu orang turun ke jalan di Barcelona menuntut pembentukan pemerintahan baru Catalonia setelah kisruh deklarasi pemisahan diri dari Spanyol tahun lalu. (Reuters/Albert Gea)

Jakarta, CB -- Puluhan ribu orang turun ke ruas-ruas jalan di Barcelona pada Minggu (11/3) untuk menuntut pembentukan pemerintahan baru Catalonia setelah kisruh deklarasi kemerdekaan sepihak dari Spanyol akhir tahun lalu.

Kepolisian setempat melaporkan bahwa sekitar 45 ribu orang tersebut turun ke jalan di bawah naungan kelompok gerakan warga pro-kemerdekaan bernama ANC.

"Ada lebih dari dua juta warga Catalonia ingin segera maju, jelas, menuju Republik Catalan," ujar wakil presiden ANC, Alcoberro, sebagaimana dikutip AFP.


Sejak deklarasi kemerdekaan sepihak oleh pemimpin separatis, Charles Puigdemont, pemerintah pusat langsung mencabut hak otonomi Catalonia dan menghentikan parlemen daerah itu pada Oktober lalu.

Madrid kemudian menggelar pemilihan umum untuk membentuk parlemen baru. Dalam pemilu pada 21 Desember itu, partai separatis Catalonia mendapatkan suara mayoritas dengan 135 kursi di parlemen.


Permbicaraan mengenai penunjukkan calon pemimpin baru daerah Catalonia yang seharusnya digelar pada Senin (12/3) terpaksa ditunda karena kandidat tunggal, yaitu mantan presiden ANC, Jordi Sanchez, dibui atas tuduhan pembangkangan.

Sementara itu, Puigdemont yang kini masih mengasingkan diri di Belgia, tak dapat mencalonkan diri menjadi presiden baru daerah Catalonia karena ganjalan hukum.

"Fakta bahwa hingga hari ini, di Abad 21, masih ada orang dipenjara karena pemikirannya adalah aib. Itu adalah wujud anti-demokrasi," kata seorang demonstran, Maria Soria. 




Credit  cnnindonesia.com

Venezuela usir duta besar Spanyol setelah EU keluarkan sanksi

Nicolas Maduro. (Miraflores Palace/Handout via)

Karakas (CB) - Venezuela mengatakan, Kamis, pihaknya menyatakan duta besar Spanyol sebagai "persona non grata" (sosok yang harus diusir, red), beberapa hari setelah Uni Eropa menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah pejabat tinggi pemerintahan sosialis Venezuela.

Pengusiran Duta Besar Spanyol Jesus Silva Fernandez merupakan balasan atas "agresi terus menerus dan campur tangan berulang kali yang dilakukan (Spanyol) terhadap urusan dalam negeri negara kami," kata pemerintah Venezuela melalui pernyataan.

Uni Eropa pada Senin mengumumkan mengeluarkan sanksi terhadap tujuh anggota pemerintahan sosialis Venezuela pimpinan Nicolas Maduro atas dugaan melakukan pelanggaran hak-hak dan demokrasi.

Para penentang menuduh Maduro sedang menjadikan negara anggota OPEC itu menuju kediktatoran.

Maduro sendiri menyatakan bahwa ia adalah korban konspirasi sayap kanan pimpinan Amerika Serikat, yang ingin menumpas sosialisme.

Maduro pekan ini menyerang perdana menteri konservatif Spanyol, Mariano Rajoy.

Rajoy menyerang balik dengan mengatakan bahwa sanksi-sanksi Uni Eropa itu memang perlu dijatuhkan dan sebenarnya "ringan" jika dibandingkan dengan bagaimana Maduro memperlakukan demokrasi.

Pemerintah Spanyol belum memberikan tanggapan atas pengusiran yang dialami duta besarnya, demikian Reuters melaporkan.

Credit  antaranews.com

Spanyol Aktifkan Perintah Penangkapan Eks-Pemimpin Catalunya

Spanyol mengaktifkan perintah penangkapan terhadap Charles Puigdemont di saat mantan pemimpin Catalunya itu mendarat di Denmark, Senin (22/1). ( REUTERS/Albert Gea)

Jakarta, CB -- Spanyol mengaktifkan perintah penangkapan terhadap Carles Puigdemont di saat mantan pemimpin Catalunya itu mendarat di Denmark, Senin (22/1).

Perjalanan tersebut merupakan yang pertama kalinya sejak Puigdemont melarikan diri ke Brussels, Belgia untuk menghindari penangkapan dari aparat Spanyol tiga bulan lalu.

Puigdemont kabur ke Brussles setelah aparat Madrid memecatnya, Oktober lalu. Dia didakwa dalam kasus penghasutan atas referendum ilegal dan deklarasi kemerdekaan unilateral dari Spanyol oeh Parlemen Catalan.

Dia adalah kandidat unggulan untuk memimpin Catalunya setelah pemilihan regional bulan lalu dimenangkan secara telak oleh partai pendukung separatisme dari Spanyol.

Menurut kabar yang dilansir Reuters, Puigdemont melewati bea cukai Bandara Kopenhagen sekitar pukul 7 GMT. Dia melenggang bebas, tidak ditahan dan masuk ke sebuah mobil lalu pergi.


Belum jelas kemana perginya Puigdemont, yang dikabarkan berada di Denmark untuk mengikuti sebuah debat di sebuah universitas.

Tak lama setelah Puigdemont dikabarkan tiba di Kopenhagen, Ibu Kota Denmark, Jaksa Spanyol meminta Mahkamah Agung untuk mengaktifkan perintah penangkapan. Tuduhannya penghasutan dan pemberontakan.

Perintah penangkapan itu pernah diberlakukan, kemudian dicabut setelah Puigdemont kabur ke Belgia. "Jaksa Denmark menolak untuk berkomentar," tulis Reuters.

Setelah beberapa pekan relatif tenang, krisis politik di Spanyol akibat deklarasi unilateral kemerdekaan Catalunya kembali memanas pekan lalu. Parlemen regional baru, untuk pertama kalinya, memilih ketua dari kalangan separatis.

Ketua Parlemen Roger Torrent akan mengumumkan kandidat untuk memimpin pemerintahan regional 10.30 GMT. Nama yang diperkirakan bakal muncul adalah Puigdemont.

Jumat pekan lalu, Puigdemont menyatakan dia bisa terpilih lagi dan memerintah dari Brussels. Namun pemerintah Spanyol menyatakan mereka tidak akan membiarkan hal itu terjadi.



Credit  CNN Indonesia

Tabrakan Pesawat-Tanker Picu Kecelakaan Nuklir di Spanyol

Pesawat pengebom AS B-52.

CB,  PALOMARES -- Pada 17 Januari 1966, sebuah pesawat pengebom AS B-52 bertabrakan dengan sebuah kapal tanker KC-135 di atas pantai Mediterania Spanyol. Kecelakaan ini membuat tiga bom hidrogen seberat 70 kilogram jatuh di dekat kota Palomares dan satu bom lainnya jatuh ke laut.

Dilansir di History, pesawat itu tengah dalam perjalanan untuk kembali ke markas di North Carolina setelah menjalani misi peringatan udara rutin di sepanjang rute selatan Komando Udara Strategis. B-52 kemudian memutuskan mengisi bahan bakar terlebih dahulu di kapal tanker KC-135.

Namun nahas, pesawat hilang kendali dan menabrak badan kapal tanker. Kapal KC-135 meledak dan empat kru kapal tewas. Sementara tujuh orang yang berada di dalam pesawat B-52 berhasil selamat setelah terjun dengan parasut ke tempat yang aman.

Tidak satu pun dari bom-bom hidrogen yang jatuh dari pesawat itu yang meledak. Namun dua bahan peledak yang jatuh telah membentuk kawah akibat benturan dengan tanah dan mulai menyebarkan plutonium radioaktif di Palomares.

Bom ketiga jatuh di dasar palung yang kering dan ditemukan masih relatif utuh. Sementara bom keempat jatuh ke laut di lokasi yang tidak diketahui.

Palomares, wilayah terpencil tempat tinggal banyak nelayan dan petani, segera dipenuhi oleh hampir 2.000 personel militer AS dan penjaga sipil Spanyol. Mereka bergegas membersihkan puing-puing bom dan mendekontaminasi daerah tersebut.

Militer AS juga melakukan tindakan pencegahan untuk mencegah paparan berlebih terhadap radiasi. Sekitar 1.400 ton tanah dan vegetasi radioaktif dikirim ke AS untuk dibuang.

Sementara di laut, 33 kapal Angkatan Laut AS terlibat dalam pencarian bom hidrogen yang hilang. Dengan menggunakan komputer IBM, para ahli mencoba menghitung di mana bom tersebut mungkin mendarat.

Kesaksian dari seorang nelayan Spanyol membawa para penyelidik ke sebuah area seluas satu mil. Pada 15 Maret, sebuah kapal selam berhasil melihat bom tersebut. Pada 7 April, bom ditemukan dalam keadaan rusak tetapi tetap utuh.

Studi tentang dampak kecelakaan nuklir terhadap masyarakat Palomares hanya dilakukan terbatas. Namun AS akhirnya menerima sekitar 500 klaim penduduk yang kesehatannya terkena dampak buruk.

Karena kecelakaan itu terjadi di negara asing, beritanya mendapat publisitas yang jauh lebih banyak daripada puluhan kecelakaan serupa yang terjadi di perbatasan AS.

Sebagai tindakan pengamanan, pihak berwenang AS tidak mengumumkan adanya kecelakaan senjata nuklir di negara mereka. Beberapa warga Amerika mungkin tidak sadar telah terkena radiasi yang diakibatkan kecelakaan semacam ini.

Sebagai alat utama untuk mempertahankan kekuatan selama Perang Dingin, pesawat pengebom AS yang sarat dengan senjata nuklir telah mengelilingi bumi tanpa henti selama beberapa dekade. Dalam operasi militer sebesar ini, tidak dapat dipungkiri kecelakaan nuklir akan terjadi.

Pentagon mengakui lebih dari tiga lusin kecelakaan yang melibatkan pesawat pengebom telah terjadi, yaitu jatuh atau terbakar di landasan pacu. Kecelakaan tersebut mengakibatkan kontaminasi nuklir dari bom yang rusak atau hancur, dan hilangnya senjata nuklir.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Pantai Pro-Kemerdekaan Unggul di Pemilu Regional Catalunya

Partai pro-kemerdekaan Catalan memenangkan pemilu regional Catalunya. (Reuters)

Jakarta, CB -- Selangkah lagi pemimpin separatis Catalan Carles Puigdemond merebut kembali kursi kepemimpinan di kawasan dengan memenangkan pemilihan regional Catalunya, Kamis (21/12). Kemenangan partai Puigdemond, Junts Per Catalunya (Bersama bagi Catalunya) menjadi pukulan telak bagi Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy, yang memecatnya dua bulan lalu.

Pemerintah Spanyol mempercepat pemilu dengan harapan dapat meredam hasrat merdeka Catalan. Namun dengan 97 persen suara telah dihitung, tiga partai pro-kemerdekaan Catalunya berhasil meraup 70 dari 135 kursi Parlemen. Perlu 68 kursi untuk. menjadi mayoritas di Parlemen Catalan.

“Seperti yang Anda lihat, kami kembali,” kata juru bicara Puidgemont Joan Maria Pique seperti dillansir Reuters, Jumat (22/12).

PM Rajoy berharap pemilu regional bakal mengembalikan situasi Catalunya, yang bertekad memisahkan diri dari Spanyol dalam referendum yang digelar 1 Oktober lalu.  Puigdemont dan jajaran pemerintahan Catalunya dicopot, namun pemimpin Catalan itu berkampanye dari pelariannya di Brussels, Belgia.


Belum jelas apakah Puigdemont bakal kembali menjadi Presiden Catalan setelah kemenangan tersebut. Tidak diketahui pula apakah dia bakal ditangkap jika kembali ke Catalunya.

Meski partai-partai pro-kemerdekaan menang, namun partai anti-kemerdekaan Ciutadans (Warganegara) adalah partai tunggal yang paling banyak memperoleh kursi di Parlemen yakni 36 kursi. Adapun Partai Puigdemont hanya 34 kursi. Pada pemilu sebelumnya Ciutadans hanya mendapat 25 kursi.

Warga pro-kemerdekaan merayakan kemenangan mereka dengan turun ke jalan-jalan di Barcelona, Ibu Kota Catalunya. Mereka melantunkan teriakan “Presiden Puigdemont” dan “Hidup Republik Catalan”.
“Saya merasa bahagia dan lega. Kami ingin kemerdekaan sekarang, tidak mau menunggu,” kata Elena Carreras, seorang guru berusia 51 tahun sambil tersenyum lebar. Di dekatnya suara band terdengar menggelar.

Para pengamat mengatakan kemenangan kubu pro-kemerdekaan mengembalikan bola ke lapangan pemerintah pusat. “Gerakan separatis masih menjadi masalah Madrid,” kata Antonio Barroso, Deputri Direktur Lembaga Riset Teneo Inteligence.

Angka partisipasi dalam pemilu regional Catalunya  itu mencapai rekor tertinggi, yakni lebih dari 83 persen. Pemilu berjalan tertib dan damai. Para pemilih rela antre panjang. Berbeda dengan suasana referendum kemerdekaan 1 Oktober, yang diwarnai tembakan peluru karet oleh polisi dan perisai anti-huru hara yang mencegah warga memberikan suara.


Credit  cnnindonesia.com

Spanyol batalkan perintah penahanan internasional terhadap Puigdemont

Pemimpin Catalan yang digulingkan Carles Puigdemont memberikan pidato di peluncuran kampanye untuk platform politik

Madrid (CB) - Mahkamah Agung Spanyol pada Selasa mengatakan pihaknya telah menarik perintah penahanan internasional terhadap mantan pemimpin prokemerdekaan Catalunya, Carles Puigdemont, yang saat ini mengasingkan diri di Belgia.

MA mengatakan Puigdemont dan empat anggota kabinetnya di Belgia telah memperlihatkan kesediaan untuk kembali ke Spanyol guna mengambil bagian dalam pemilihan daerah Catalunya pada 21 Desember.

Masa kampanye pemilihan telah dimulai pada Selasa.

Pemilihan itu sendiri diselenggarakan oleh Madrid sebagai upaya untuk menyelesaikan krisis terkait upaya Catalunya, wilayah kaya di timur laut, untuk memerdekakan diri.

Madrid berharap partai-partai yang mendukung kesatuan dengan Spanyol akan memenangi pemilihan.

Partai-partai prokemerdekaan menganggap pemilihan sebagai jalan menuju pemisahan dari Spanyol.

Tidak ada kejelasan soal apakah Puigdemont akan segera kembali ke Spanyol. Di Spanyol, ia kemungkinan akan ditahan sambil menunggu penyelidikan, yang bisa memakan waktu berbulan-bulan.

Kelima politisi yang dipecat Madrid itu pergi ke Belgia setelah Catalunya secara sepihak menyatakan kemerdekaan pada 27 Oktober, yang dianggap ilegal oleh pengadilan Spanyol.

Puigdemont menghadapi dakwaan penghasutan, pemberontakan, penyelewengan dana masyarakat, tidak patuh serta melanggar kepercayaan.

Dakwaan-dakwaan terhadap Puigdemont itu dikeluarkan pengadilan Spanyol pada 3 November.

Para pengacara Puigdemont mengatakan bahwa kejahatan-kejahatan yang dituduhkan pada Puigdemont beserta para anggota kabinetnya itu tidak bisa dikenai hukuman berdasarkan aturan hukum Belgia.

Hakim Belgia yang menangani kasus ekstradisi diperkirakan akan mengumumkan putusannya pada 14 Desember.

Kasus ekstradisi antara Spanyol dan Belgia bisa berlangsung berbulan-bulan karena keputusan pengadilan Belgia bisa diajukan ke pengadilan banding, demikian Reuters.

Credit  antaranews.com

Dukung Negara Palestina, Abbas Apresiasi Parlemen Spanyol

Presiden Palestina Mahmoud Abbas (tengah) berpose bersama Raja Spanyol Felipe VI dan Ratu Letizia di Royal Palace, Madrid, Spanyol, Senin (21/11).

CB, MADRID -- Presiden Palestina Mahmoud Abbas menggelar pertemuan dengan Raja Spanyol Felipe VI di Madrid, Senin (20/11). Dalam kesempatan tersebut, Abbas berterima kasih kepada Spanyol yang dinilai mendukung kemerdekaan Palestina secara utuh.

Dalam sebuah jamuan makan malam yang digelar Raja Felipe, Abbas mengucapkan terima kasih kepada parlemen Spanyol karena telah merekomendasikan kepada pemerintahnya untuk mengakui negara Palestina.
"Kami bangga dengan posisi parlemen Spanyol yang merekomendasikan kepada pemerintahnya untuk mengakui negara Palestina, yang merupakan sesuatu yang kami harap akan segera terjadi," ungkap Abbas, dilaporkan laman kantor berita Palestina, WAFA.

Ia berharap pemerintah Spanyol dapat merealisasikan rekomendasi yang telah diajukan oleh parlemennya. Sebab menurut Abbas, saat ini Israel tengah berupaya mengubah karakter Yerusalem dan identitasnya sejak dimulainya pendudukan dengan mengabaikan tempat-tempat suci milik Muslim dan Kristen.

Kendati demikian, Abbas masih berharap dan berkomitmen mencapai perdamaian berdasarkan keputusan internasional. "Kami masih berkomitmen terhadap perdamaian berdasarkan keputusan internasional, konferensi perdamaian Madrid, dan prakarasa perdamaian Arab," ujarnya.

"Kami pun mendukung upaya pemerintah Donald Trump (AS) mencapai kesepakatan damai bersejarah. Kami juga menekakan peran penting Uni Eropa dan posisinya yang berkomitmen terhadap hukum internasional, yang kami definisikan akan terus berlanjut," kata Abbas.

Pada 9 November lalu, Presiden Palestina Mahmoud Abbas meminta semua negara di dunia untuk mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat. Pengakuan dunia ini, menurut Abbas, penting untuk menghentikan tindakan sewenang-wenang Israel membangun permukiman di atas tanah Palestina.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Spanyol: Pengakuan Palestina Harus Dikoordinasikan di UE

Menteri Luar Negeri Spanyol Alfonso Dastis

CB, MADRID -- Menteri Luar Negeri Spanyol Alfonso Dastis menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki di Madrid, Senin (20/11). Dalam pertemuan tersebut, Dastis mengungkapkan tentang perlunya mengoordinasikan pengakuan kemerdekaan Palestina di Uni Eropa

Saat menggelar konferensi pers bersama usai menggelar pertemuan dengan al-Maliki, Dastis berharap Spanyol dapat mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Palestina dalam beberapa bulan mendatang. Hal ini akan dilakukan setelah sebuah kesepakatan komprehensif tercapai di Uni Eropa.

"Pengakuan negara Palestina harus dikoordinasikan di dalam Uni Eropa dan harus bertujuan membantu kesepakatan damai antara Israel dengan Palestina di masa mendatang," kata Dastis, dikutip laman Anadolu Agency, Selasa(21/11).

Dastis menegaskan kembali komitmen Spanyol terhadap solusi dua negara untuk menyelesaikan konflik antara Palestina dan Israel. Spanyol siap berkontribusi dalam mewujudkan hal ini.

Sementara al-Maliki mengaku mengapresiasi harapan Spanyol segera mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Ia mengatakan Spanyol dan Palestina adalah dua negara sahabat yang saling bekerja sama untuk mendukung perdamaian dan pembangunan.

Kehadiran al-Maliki di Madrid adalah mendampingi Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Abbas tiba di Spanyol pada Ahad (19/11). Menurut kantor berita resmi Palestina, WAFA, kunjungan Abbas ke negara tersebut adalah untuk memenuhi undangan Raja Spanyol Felipe VI.

saat ini Israel tengah mempercepat pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Pada awal Oktober, Israel telah mengumumkan akan mengebut proses pembangunan 4.000 unit rumah di Tepi Barat guna memperluas permukiman Yahudi di daerah yang diduduki. Rencana tersebut mencakup pembangunan permukiman di kota tua Hebron.

Lebih dari 600 ribu warga Yahudi Israel kini telah tinggal di permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Pencaplokan lahan masih terus dilakukan oleh Israel walaupun telah dinyatakan ilegal menurut hukum internasional. Tindakan okupasi ini yang dinilai kian mempersulit tercapainya solusi dua negara antara Israel dan Palestina.

Pada 9 November lalu, Presiden Palestina Mahmoud Abbas meminta semua negara di dunia mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat. Pengakuan dunia ini, menurut Abbas, penting untuk menghentikan tindakan sewenang-wenang Israel membangun permukiman di atas tanah Palestina. 

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Mayoritas Warga Spanyol Ingin Pemilu Dipercepat

Mayoritas Warga Spanyol Ingin Pemilu Dipercepat. (Reuters).

MADRID - Lebih dari setengah pemilih Spanyol mendukung pemilu nasional dipercepat. Hasil survei yang dirilis kemarin itu juga menunjukkan dukungan terhadap pemerintah pusat kian memudar seiring krisis Catalonia.

Perdana Menteri (PM) Spanyol Mariano Rajoy memberlakukan pemerintahan langsung di Catalonia setelah wilayah itu menggelar referendum kemerdekaan 1 Oktober. Pengadilan Spanyol menyatakan referendum itu ilegal.

Pemerintahan minoritas yang dipimpin Rajoy dan Partai Rakyat (PP) berakhir pada 2020. Meski demikian 55% responden dalam survei kemarin ingin pemilu segera digelar sebelum 2020. Data ini sama dengan survei serupa pada Oktober yang menunjukkan 49% responden mendukung pemilu dipercepat. 

Survei ini digelar oleh lembaga Metroscopia untuk surat kabar El Pais antara 6 dan 8 November, saat mantan Presiden Catalan Carles Puigdemont mengkampanyekan kemerdekaan Catalonia dari tempat pengasingan di Belgia. Otoritas di Madrid menyerukan pemilu di Catalonia pada 21 Desember 2017.

Rajoy telah menjabat periode kedua pada Oktober 2016 saat PP menang banyak suara tapi gagal meraih mayoritas di parlemen. PP yang lemah di parlemen membuat pemerintah kesulitan mengesahkan legislasi, termasuk anggaran 2018.

Dukungan untuk PP, jika pemilu digelar sekarang, turun menjadi 26,1% pada November, dari 26,9% pada Juli. Dukungan untuk Partai Ciudadanos (Warganegara) yang pro-persatuan Spanyol dari Catalonia, naik menjadi 22,7% dari 18,5%, sehingga partai itu hampir seimbang dengan Partai Sosialis.

Survei itu mencerminkan survei resmi yang digelar pada awal Oktober yang menunjukkan dukungan pada Ciudadanos menguat selama krisis Catalan. ”Sayap kiri Podemos yang mendukung negosiasi referendum untuk kemerdekaan Catalan mengalami penurunan menjadi 14,7% dari 18,7% sebelumnya,” ungkap hasil survei Metroscopia tersebut.

Sementara, PM Rajoy mendorong warga Catalonia mengikuti pemilu Desember untuk memulihkan kondisi normal di wilayah tersebut. Saat kunjungan pertama ke Barcelona sejak Madrid menerapkan pemerintahan langsung di Catalonia, Rajoy mengatakan pemilu 21 Desember akan menjaga kondisi ekonomi dan menghentikan perusahaan-perusahaan keluar dari wilayah itu.

“Kami menginginkan partisipasi pemilih yang besar untuk memulai era politik baru yang normal, berdampingan dan menghargai,” kata Rajoy pada para pendukung PP.

Dia menambahkan, “Kita harus mengembalikan kondisi normal di Catalonia untuk mengurangi ketegangan sosial dan menghentikan kerusakan ekonomi.”

Partai yang dipimpin mantan Presiden Catalonia Carles Puigdemont, PDeCAT dan ERC yang mendukung kemerdekaan, menyatakan mereka akan mengikuti pemilu regional. Meski demikian, kedua partai itu tidak maju bersama sehingga dapat merusak peluang para pendukung kemerdekaan untuk meraih suara mayoritas di parlemen.

Credit  sindonews.com

Spanyol lihat indikasi campur tangan Rusia di Catalonia

Pengunjuk rasa mengibarkan bendera Spanyol dan berteriak di depan balai kota dalam sebuah demonstrasi mendukung persatuan Spanyol sehari sebelum referendum kemerdekaan 1 Oktober yang dilarang di Catalunya, di Madrid, Spanyol, Sabtu (30/9/2017). (REUTERS)

Brussels (CB) - Madrid percaya bahwa kelompok-kelompok yang bermarkas di Rusia menggunakan media sosial memromosikan referendum kemerdekaan Catalonia bulan lalu dalam upaya mengacaukan Spanyol, kata menteri Spanyol, Senin.

Menteri pertahanan dan menteri luar negeri Spanyol mengatakan, mereka memiliki bukti bahwa kelompok-kelompok dari sektor pemerintah dan swasta Rusia, serta kelompok di Venezuela, menggunakan Twitter, Facebook dan situs Internet lain untuk menyiarkan alasan pemberontakan tersebut secara masif dan mengarahkan pendapat umum di baliknya menjelang referendum 1 Oktober.

Pemimpin pemberontak Catalonia membantah bahwa campur tangan Rusia membantu mereka dalam pemungutan suara tersebut.

"Yang kami ketahui saat ini adalah bahwa yang terjadi itu sebagian besar berasal dari wilayah Rusia," kata Menteri Pertahanan Spanyol Maria Dolores de Cospedal tentang dukungan Internet berpangkalan di Rusia.

"Ini adalah kelompok-kelompok publik dan swasta, yang mencoba mempengaruhi situasi dan menciptakan ketidakstabilan di Eropa," katanya kepada wartawan pada pertemuan menteri luar negeri dan menteri pertahanan Uni Eropa di Brussels.

Ketika ditanya apakah Madrid yakin mengenai tuduhan tersebut, Menteri Luar Negeri Spanyol Alfonso Dastis, juga pada pertemuan tersebut, mengatakan: "Ya, kami memiliki bukti."

Dastis mengatakan Spanyol telah mendeteksi akun-akun palsu di media sosial, setengahnya ditelusuri kembali ke Rusia dan 30 persen lagi ke Venezuela, dibuat untuk memperkuat keuntungan separatis dengan menerbitkan kembali pesan dan kiriman.

Ramon Tremosa, anggota parlemen Uni Eropa untuk partai PDeCat pemimpin separatis Catalan Carles Puigdemont, mengulangi pada Senin bahwa campur tangan Rusia tidak berperan dalam referendum tersebut.

"Mereka yang mengatakan bahwa Rusia membantu Catalonia adalah mereka yang telah membantu armada Rusia dalam beberapa tahun terakhir, terlepas dari boikot UE," demikian cuitan Tremosa, merujuk laporan media Spanyol bahwa Spanyol mengizinkan kapal perang Rusia untuk melakukan pengisian bahan bakar di pelabuhannya.

Mereka yang mengikuti pemungutan suara dalam referendum memilih kemerdekaan. Namun jumlah pemilih hanya sekitar 43 persen, karena orang-orang Catalan yang mendukung bagian Spanyol yang tersisa kebanyakan memboikot pemungutan suara tersebut.

Pemungutan suara separatis telah menjerumuskan Spanyol, ekonomi terbesar keempat zona euro, ke dalam krisis konstitusional terburuk sejak kembali ke demokrasi pada 1970-an.

Dastis mengatakan bahwa dia telah membahas masalah ini dengan Kremlin.

Moskow telah berulang kali membantah adanya gangguan tersebut dan menuduh Barat melakukan kampanye untuk mendiskreditkan Rusia.

NATO percaya bahwa Moskow terlibat dalam strategi perang informasi dan disinformasi, yang sengaja dibuat mendua untuk memecah Barat dan merusak persatuannya berkenaan dengan sanksi ekonomi, yang diberlakukan pada Rusia, setelah pencaplokan Krimea pada 2014, demikian menurut siaran kantor berita Reuters.

Credit  antaranews.com

Perdana Menteri Spanyol Mulai Berkampanye di Catalonia

Warga Catalonia turun ke jalanan untuk memprotes penahanan para pemimpin prokemerdekaan. Foto/Reuters

BARCELONA - Perdana Menteri (PM) Spanyol Mariano Rajoy mulai menggelar kampanye di Catalonia. Hal itu merupakan kunjungan pertama sejak dia memberlakukan kekuasaan langsung terhadap wilayah yang mendeklarasikan kemerdekaan pada Oktober lalu.

Di Catalonia, Rajoy mempersiapkan Partai Populer (PP) untuk memenangkan pemilu regionaldiCatalonia. Dia juga bertemu dengan para pejabat partai beraliran tengah-kanan tersebut. Konsolidasi itu diperlukan untuk membendung semangat dan gelora kemerdekaan yang masih menguat di Catalonia. "Saya akan menggelar rapat dengan para pengurus lokal Partai Populer," ungkap Rajoy.

Dia menegaskan, dirinya ingin bersiap-siap menghadapi pemilu regional bulan depan. Rapat dengan para petinggi PP itu dilaksanakan di sebuah hotel di Barcelona. Namun demikian, Rajoy diperkirakan tidak akan tampil di publik. Itu karena faktor keamanan sebab banyak pihak yang tidak menyukai kebijakan Rajoy yang menolak kemerdekaan Catalonia. Apalagi ketegangan masih terjadi Catalonia karena banyak warga yang menunjukkan sentimen dan antipati terhadap pemerintah pusat Spanyol.

Pemilu regional tahun lalu, PP bukanlah partai besar. Mereka hanya meraih 8,5% suara. Sementara itu, sebanyak 750.000 warga Catalonia yang mendukung kemerdekaan menggelar demonstrasi pada Sabtu (11/11/2017). Mereka menuntut para pemimpin Catalonia prokemerdekaan dibebaskan dari penjara.

Mereka mengenakan pita kuning sebagai simbol mendukung kemerdekaan. Para demonstran membanjiri Avenue Marina yang merupakan jalan menuju ikon Barcelona Gereja Sagrada Familia karena para keluarga para politikus Catalonia berpidato. Slogan yang digaungkan dalam demonstrasi itu adalah kebebasan bagi tahanan politik.

Mereka tidak rela kalau pemimpin mereka tetap berada di tahanan atas tuduhan pembelotan serta pembangkangan pada bulan lalu. Demonstrasi itu sebagai ujian persatuan gerakan pendukung kemerdekaan, setelah pemerintah otonomi Catalonia mendeklarasikan kemerdekaan pada 27 Oktober lalu.

Namun, PM Rajoy langsung membubarkan pemerintahan otonomi Catalonia dan menyerukan pemilu selam pada Desember mendatang. Jajak pendapat pada pekan ini, partai-partai prokemerdekaan akan memenangkan suara besar pada pemilu mendatang. "Lihatlah! Semua rakyat di sini," ujar Pep Morales,63, pendukung kemerdekaan Catalonia yang ikut dalam demonstrasi. "Gerakan kemerdekaan masih kuat," paparnya dilansir Reuters.

Kemudian Pepita Sole,61, pensiunan dalam demonstrasi itu mengungkapkan, dia mengetahui 27 Oktober merupakan deklarasi kemerdekaan secara simbolis. Namun, dia menginginkan sesuatu yang pasti. "Mereka (Spanyol) lebih baik memahami bahwa kita tidak berbohong (untuk merdeka)," ujarnya.

Polisi Barcelona mengungkapkan sedikitnya 750.000 orang menghadiri demonstrasi tersebut. Mereka berasal dari berbagai penjuru Catalonia. Mereka juga membawa foto wajah para politikus yang ditahan Pemerintah Spanyol.

Pengadilan Tinggi Spanyol memenjarakan delapan mantan pemimpin pemerintahan Catalonia bersama dengan pemimpin Dewan Nasional Catalonia (ANC) dan Omnium Cultural. Pekan lalu, Pengadilan Tinggi juga mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Carles Puigdemont atas tuduhan pembelotan. Puigdemont saat ini berada di Brussles dan empat anggota mantan pejabat pemerintahannya.

"Cahayamu (para demonstran) mencapai kita di Brussels dan menggambarkan perjuangan harus kita tetap lanjutkan," ucap Puigdemont berkomentar mengenai demonstrasi para pendukung prokemerdekaan. 

Sementara itu, Wali Kota Barcelona Ada Colau mengutuk para pemimpin prokemerdekaan. Colau mengungkapkan, para pemimpin prokemerdekaan hanya ingin memanfaatkan rakyat Catalonia untuk kepentingan mereka sendiri. "Mereka memprovokasi ketegangan dan melaksanakan deklarasi kemerdekaan sepihak di mana mayoritas warga tidak menginginkannya," ujarColau.



Credit  sindonews.com

Krisis Catalonia Dikhawatirkan Merembet ke Belgia

Ilustrasi. (Reuters/Yves Herman)

Jakarta, CB -- Pengasingan Carles Puigdemont di Brussels boleh jadi ujian sulit bagi pemerintahan rapuh Belgia yang sama-sama mempunyai sejarah perpecahan komunal seperti Catalonia.

Perdana Menteri Belgia Charles Michel terpaksa menampik kekhawatiran “krisis politik” yang terjadi di negaranya karena pelarian mantan pemimpin Catalan dari proses penegakan hukum.

Terkait langkah pengasingan ini, Puigdemont sempat menyatakan ingin membawa masalah Catalan ke jantung Eropa. Kini, analis bahkan menyebutnya telah menyuntikkan persoalan tersebut ke negara yang terpecah antara populasi berbahasa Perancis dan Belanda itu.

Masalah Catalonia memberikan dorongan kepada separatis di Flanders, wilayah sejahtera berbahasa Belanda di utara negeri tersebut, yang merupakan bagian dari koalisi pimpinan Michel. PM yang telah menjabat sejak 2014 itu adalah bagian dari populasi berbahasa Perancis.

Persoalan Catalan juga memicu ketegangan antara Brussels dan Madrid, di mana para politikus berbahasa Belanda di Belgia membandingkan pemerintahan Spanyol saat ini dengan kediktatoran Jenderal Fracisco Franco. Sebaliknya, para politikus Negeri Matador mengungkit keterkaitan mereka dengan Nazi di masa lalu.

“Kita masih jauh dari perpecahan pemerintahan, tapi ini tetap jadi persoalan yang susah diselesaikan, sebuah duri di kaki pemerintahan Charles Michel,” kata Pascal Delwit, profesor politik di Universite libre de Bruxelles kepada AFP, Rabu (8/11).

Memanaskan Keadaan

Politik internal Belgia sangat labil, memegang rekor dunia sebagai negara paling lama yang tidak mempunyai pemerintahan, yakni 541 hari di periode 2010-2011.

Namun, Puigdemont tidak takut memainkan isu tersebut. Tampil di depan 200 wali kota Catalan di Brussels pada Selasa waktu setempat, tindakan pertama yang ia lakukan adalah berterima kasih kepada partai N-VA (Aliansi Belanda-Belgia Baru) yang menginginkan kampung halaman terpisah di Flanders.

N-VA sejak awal telah menunjukkan dukungan kepada Puigdemont yang kini tmenjadi buronan Spanyol di seluruh Eropa atas tudingan penghasutan dan pemberontakan, dan mendukung keinginan warga Catalan yang mereka nilai mengalami beban ekonomi yang sama.

Menteri Imigrasi Belgia sekaligus tokoh kunci N-VA The Francken telah menyinggung kemungkinan pemberian suaka untuk Puigdemont, bahkan sebelum ia tiba di negara itu.

Michel yang berasal dari Wallonia, daerah berbahasa Perancis di selatan Belgia, meminta para menterinya jangan memanaskan keadaan, tapi hal itu diabaikan.

Carles Puigdemont mengasing di Belgia. (Reuters/Yves Herman)

Pada Minggu, Menteri Dlaam Negeri Jan Jambon, juga dari N-VA, mengkritisi bungkamnya Uni Eropa atas sikap keras berlebihan aparat di salah satu negara anggotanya.

Kepala partai, Bart De Wever, kemudian mengecam sikap “Francoist” Madrid—dan mendapatkan rekan tak terduga yakni eks perdana menteri sosialis, Elio Di Rupo, yang mengamini pernyataannya.

Masalah bagi Michel kini adalah semakin lama Puigdemont berada di Belgia semakin parah juga masalah ini bergulir. Dan, hal itu bisa berlangsung selama berbulan-bulan, sementara hakim menentukan apakah dia bisa diekstradisi ke Spanyol.

Perenggangan hubungan Belgia dengan Madrid juga bisa dipertanyakan lebih jauh.

“Jika para hakim memutuskan untuk menolak permintaan Spanyol, maka akan terjadi krisis,” kata ilmuwan politik Emilie Van Haute.




Credit  cnnindonesia.com

Bantu PM Spanyol 'Kudeta' Catalonia, Uni Eropa DIkecam

Carles Puigdemont kecam Uni Eropa karena membantu PM Spanyol. (Reuters/Yves Herman)

Jakarta, CB -- Mantan Presiden Regional Catalonia Carles Puigdemont mengecam Uni Eropa karena mendukung “kudeta” yang dilakukan Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy.

Pernyataan ini terkait dengan upaya merdeka Catalonia yang ditentang oleh pemerintah pusat Spanyol. Madrid membubarkan pemeirntahan wilayah otonom itu menyusu deklarasi merdeka oleh parlemen regional, belum lama ini.

Pada 1 Oktober, Catalonia menggelar referendum kemerdekaan dan mendapati kemenangan telak pihak yang mendukung pemisahan wilayah. Namun, pemungutan suara yang sempat diblokade oleh polisi nasional itu hanya dihadiri tak sampai separuh pemilih terdaftar.

“Apakah Anda akan menerima hasil referendum Catalan atau akan terus membantu Rajoy melakukan kudeta?” kata Puigdemot sebagaimana dikutip AFP, Selasa (8/11).

Puigdemont kini berada di Belgia untuk melarikan diri dari kejaran aparat Spanyol. Dia menyatakan baru akan kembali ke negara asanya jika pemerintah pusat memberikan jaminan akan sesuatu yang tak ia sebutkan dengan rinci.

Menyusul surat perintah penangkapan yang dikeluarkan pengadilan Madrid, Puigdemont dan empat orang bekas menterinya yang bersama-sama pergi ke Belgia akhirnya menyerahkan diri kepada otoritas setempat.

Namun, pengadilan menyatakan mereka tidak perlu ditahan dan bisa melenggang bebas untuk berkampanye, jelang pemilu sela 21 Desember ini.

Mereka akan disidang pada 17 November dalam rangka membahas perintah penangkapan tersebut, kata jaksa di Brussel yang dikutip Reuters.

Upaya merdeka Catalonia telah menarik Spanyol ke dalam krisis politik terparah sejak pemberlakuan kembali demokrasi empat dekade lalu. 

Krisis ini telah memecah belah negara, memicu sentimen anti-Spanyol di Catalonia dan kecenderungan nasionalis di tempat-tempat lain. 



Credit  cnnindonesia.com

Eks Pemimpin Catalonia Tak Ditahan, Bebas Kampanye

Carles Puigdemont dinyatakan tak perlu ditahan oleh otoritas Belgia. (Reuters/Ivan Alvarado)

Jakarta, CB -- Mantan pemimpin Catalonia Carles Puigdemont tidak perlu mendekam di balik jeruji setelah pengadilan Brussels menyatakan ia boleh melenggang bebas di Belgia hingga Spanyol mendakwanya melakukan pemberontakan terhadap negara.

Putusan pengadilan ini berarti Puigdemont, yang meninggalkan Spanyol bulan lalu menyusul pembubaran pemerintah regional Catalan oleh Madrid, kini bebas untuk berkampanye jelang pemilihan umum sela 21 Desember yang akan datang.

Puigdemont pada Senin (6/11) menyatakan langkah pemerintahannya sah dan ia mengkritisi sistem yudisial Spanyol karena “jelas tidak independen dan tidak netral.”

Pemilu sela Desember ini bisa dipandang sebagai referendum kemerdekaan secara de facto, menyusul pemungutan suara sesungguhnya yang dianggap ilegal, 1 Oktober lalu.

Partai Puigdemont, PDeCAT, dan satu partai pro-kemerdekaan lainnya, menyatakan mungkin akan membentuk koalisi, tapi mesti membuat pernyataan aliansi resmi dengan tenggat waktu pada Selasa ini.

Walau demikian, aliansi lain juga bisa terbentuk setelah pemilu itu sendiri.

Upaya merdeka Catalonia telah menarik Spanyol ke dalam krisis politik terparah sejak pemberlakuan kembali demokrasi empat dekade lalu. Krisis ini telah memecah belah negara, memicu sentimen anti-Spanyol di Catalonia dan kecenderungan nasionalis di tempat-tempat lain.

Puigdemont menyerahkan diri kepada polisi Belgia bersama empat mantan menterinya, Minggu, menyusul perintah penangkapan yang dikeluarkan Spanyol atas dugaan pemberontakan dan penyalahgunaan dana.

Semua buron Spanyol itu dilarang meninggalkan Belgia tanpa seizin hakim.

Mereka akan disidang pada 17 November dalam rangka membahas perintah penangkapan tersebut, kata jaksa di Brussel yang dikutip Reuters.





Credit  cnnindonesia.com

Belgia Bebaskan Mantan Pemimpin Catalonia

Pengadilan Belgia dilaporkan telah melepaskan mantan pemimpin Catalonia yang menjadi buronan Spanyol, Carles Puigdemont. Foto/Reuters

BARCELONA - Pengadilan Belgia dilaporkan telah melepaskan mantan pemimpin Catalonia yang menjadi buronan Spanyol, Carles Puigdemont. Pengadilan Belgia diketahui melepaskan Puigdemont, setelah mereka melakukan interogasi terhadap pencetus referendum kemerdekaan Catalonia itu.

Dibebaskannya Puigdemont oleh pengadilan Belgia disampaikan oleh Wakil Presiden organisasi anti-kemerdekaan Majelis Nasional Catalan Agusti Alcoberro. Dia menuturkan, Puigdemont bebas dengan sejumlah syarat yang harus dipenuhi.

"Mantan pemimpin Catalonia dan mantan penasihat yang menemaninya di Belgia, dibebaskan dengan syarat, bahwa mereka tidak akan meninggalkan negara tersebut sampai masalah deportasi mereka ke Spanyol diselesaikan," kata Alcoberro, seperti dilansir Sputnik pada Senin (6/11).

Sebelumnya dilaporkan, Puigdemont dan empat orang politisi senior Catalonia menyerahkan diri kepada kepada otoritas Belgia, kemarin. Juru bicara Jaksa Brussels, Gilles Dejemeppe mengatakan, Puigdemont dan rekan-rekannya sempat dijebloskan ke dalam penjara, sembari menunggu proses pemeriksaan.

Seperti diketahui, Puigdemont dan empat orang rekannya diketahui melarikan diri ke Belgia tidak lama setelah menyatakan deklarasi kemerdekaan Catalonia. Mereka pada awalnya melarikan diri ke Belgia untuk meminta suaka politik, namun sayangnya Brussesl sedari awal menyatakan mereka tidak akan memberikan suaka kepada Puigdemont.

Jumat lalu, Spanyol secara resmi menyerahkan surat perintah penangkapan Eropa untuk pemimpin Puigdemont dan empat rekannya ke kejaksaan Belgia. Dokumen tersebut menuturkan, kelima orang itu telah terlibat pemberontakan, penghasutan, penyalahgunaan dana publik, ketidaktaatan dan pelanggaran kepercayaan yang berkaitan dengan kekhawatiran kampanye kemerdekaan Catalonia. 

Credit  sindonews.com

Mantan Pemimpin Catalonia Serahkan Diri pada Polisi Belgia

Puigdemont, dan empat orang rekanya diketahui melarikan diri ke Belgia tidak lama setelah menyatakan deklarasi kemerdekaan Catalonia. Foto/Reuters

BRUSSELS - Sejumlah politisi senior Catalonia yang melarikan diri ke Belgia dilaporkan telah menyerahkan diri kepada otoritas di Brussels. Salah satu dari mereka yang menyerahkan diri dikabarkan adalah mantan pemimpin Catalonia, Carles Puigdemont.

"Pagi ini lima orang yang diinginkan oleh Spanyol menyerahkan diri mereka ke polisi di Brussels. Mereka dimasukkan ke dalam tahanan pada pukul 9.17 pagi ini," ucap juru bicara jaksa Brussels, Gilles Dejemeppe.

"Hakim akan mendengar pernyataan orang-orang siang ini. Dia memiliki waktu sampai esok hari untuk memutuskan," sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Minggu (5/11).

Pada hari Jumat, Spanyol menyerahkan surat perintah penangkapan Eropa untuk pemimpin Puigdemont dan empat rekannya ke kejaksaan Belgia. Dokumen tersebut menuturkan, kelima orang itu telah terlibat pemberontakan, penghasutan, penyalahgunaan dana publik, ketidaktaatan dan pelanggaran kepercayaan yang berkaitan dengan kekhawatiran kampanye kemerdekaan Catalonia.

Puigdemont, dan empat orang rekanya diketahui melarikan diri ke Belgia tidak lama setelah menyatakan deklarasi kemerdekaan Catalonia. Mereka pada awalnya melarikan diri ke Belgia untuk meminta suaka politik, namun sayangnya Brussesl sedari awal menyatakan mereka tidak akan memberikan suaka kepada Puigdemont. 

Credit  sindonews.com

Mantan pemimpin Catalonia serukan persatuan untuk kemerdekaan

Bendera Spanyol (kiri) dan Catalonia berkibar di atap Istana Generalitat, kantor pusat pemerintah wilayah Catalonia di Barcelona, Spanyol, Senin (30/10/2017). (REUTERS/Yves Herman/djo/17)

Madrid/Barcelona (CB) - Pemimpin Catalonia yang dipecat, Carles Puigdemont, pada Sabtu menyerukan agar kekuatan-kekuatan politik bersatu dalam pemilihan 21 Desember untuk melanjutkan upaya mendapatkan kemerdekaan dari Spanyol serta menentang pemenjaraan terhadap para anggota pemerintahan wilayah itu.

Puigdemont, yang pergi ke Belgia setelah pemerintahannya dibubarkan terkait pernyataan kemerdekaan Catalonia secara sepihak, mengatakan pada Jumat bahwa ia sedang mempertimbangkan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan Catalonia dari Brussel.

Dalam krisis politik terburuk dalam sejarah Spanyol setelah kembalinya demokrasi pada akhir tahun 1970-an, Perdana Menteri Mariano Rajoy, setelah pemerintah pusat mengambil alih kendali Catalonia satu pekan lalu, mengumumkan bahwa pemilihan umum dini akan digelar.

Partai-partai politik yang ingin mengikuti pemilihan umum diberi waktu hingga Selasa untuk mendaftarkan koalisi mereka dan paling lambat 18 November untuk mengajukan kandidat mereka.

"Ini saatnya bagi seluruh kalangan demokrat untuk bersatu. Untuk Catalonia, untuk pembebasan tahanan politik dan untuk republik," kata Puigdemont di Twitter. Dalam cuitannya, ia memasukkan tanda pagar llistaunitaria.cat, yaitu laman daring yang disediakan bagi partai-partai untuk menyatukan diri menentang pemerintah Spanyol pada pemilihan.

Penandatangan di laman itu telah mencapai lebih dari 40.000 orang, dari sebelumnya hanya 2.000 orang, dalam waktu beberapa jam setelah Puigdemont mengeluarkan seruan di Twitter.

Berdasarkan hasil suatu jajak pendapat yang diterbitkan pada Selasa, koalisi prokemerdekaan Junts pel Si (Bersama untuk Ya) tampak berada di posisi teratas dengan mendapatkan 35,2 persen suara jika pemilihan umum segera digelar.

Hasil itu akan mengembalikan mayoritas parlemen ke pihak pendukung kemerdekaan jika kelompok itu terjebak dengan perjanjian yang ada saat ini dengan partai kiri-jauh, CUP.

Catalonia, wilayah di timur laut yang kaya, masih terbagi rata antara mereka yang mendukung kemerdekaan dari Spanyol dan yang menentangnya, menurut sejumlah jajak pendapat yang dilakukan sejak Catalonia menyatakan kemerdekaan.

Pada Kamis, sembilan anggota kabinet Puigdemont yang dipecat diperintahkan Pengadilan Tinggi Spanyol untuk dipenjara sambil menunggu hasil penyelidikan serta kemungkinan disidangkan.

Sementara itu pada Jumat, Spanyol mengeluarkan perintah penahanan atas Puigdemont dan empat mantan anggota kabinetnya atas tuduhan melakukan pemberontakan, penghasutan, penyelewengan dana rakyat, ketidakpatuhan serta pelanggaran kepercayaan.

Puigdemont menyatakan dirinya tidak akan kembali ke Spanyol sampai ia mendapat "jaminan", yang tidak disebutkan secara spesifik, dari pemerintah Spanyol.

Dengan keluarnya perintah penahanan, proses ekstradisi bisa memakan waktu 45 hari kendati dalam kasus ini bisa bertambah hingga 90 hari.

Puigdemonat pada Sabtu menegaskan melalui Twitter bahwa ia akan bekerja sama secara penuh dengan badan peradilan Belgia terkait keluarnya perintah penahanan terhadap dirinya, demikian Reuters.

Credit  antaranews.com